Pemahaman dokumen hasil analisis kebijakan

1. PEMAHAMAN
DOKUMENTASI
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Agustus 2019
HASIL ANALISIS KEBIJAKAN

2. Dalam sesi pelatihan ini, analis kebijakan berperan
memberikan saran kebijakan kepada pembuat kebijakan untuk
memecahkan permasalahan publik. Artinya, seorang Analis
Kebijakan perlu memiliki kemampuan untuk
mendokumentasikan proses perumusan kebijakan sehingga
dapat dimanfaatkan dengan baik.

3. HASIL ANALISIS KEBIJAKAN
Informasi dan Solusi Masalah Publik
Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti
Dokumen Saran Kebijakan
Jadi… dibutuhkan KNOWLEDGE MANAGEMENT

4. KNOWLEDGE MANAGEMENT
Tujuan knowledge
management yaitu
meningkatkan
kemampuan
organisasi untuk
melaksanakan proses
inti agar lebih efisien
Menciptakan simpanan
pengetahuan
Meningkatkan akses dan
transfer pengetahuan
Mengembangkan
lingkungan pengetahuan
Mengelola pengetahuan
sebagai suatu aset

5. Secara faktual-empirik, proses dan output kebijakan saat ini kurang
berkualitas dan belum mampu mencapai tujuannya sebagai instrumen
negara untuk melayani dan membangun kesejahteraan publik.
Kasus-kasus penolakan publik (policy veto) seperti aksi demonstrasi hingga
langkah hukum berupa gugatan judicial review, menyiratkan banyak
permasalahan dalam proses perumusan kebijakan, konten kebijakan,
hingga implementasinya.
Kondisi ini berkembang karena adanya indikasi pragmatisme dalam proses
perumusan kebijakan, yakni kecenderungan mencari cara instan terhadap
permasalahan yang timbul, tanpa dikaji efektivitas dari pilihan-pilihan
kebijakan dan tanpa memperhitungkan tingkat probabilitas keberhasilan
suatu kebijakan.
KONDISI KEBIJAKAN SAAT INI

6. untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis evidence diperlukan berbagai
aspek yang harus dipenuhi mulai dari metodologi, kapasitas penelitian, waktu
yang cukup, data yang baik, ada transparansi, independensi, serta lingkungan
kebijakan yang reseptif

7. Niskanen (2004) mengemukakan
beberapa alasan mengapa politisi/
pengambil kebijakan cenderung
meminta saran analis kebijakan
dalam proses pembuatan kebijakan.
Hal tersebut disebabkan, bahwa
setiap pilihan kebijakan tentu akan
menimbulkan dampak tertentu
dalam masyarakat
BENTUK DOKUMENTASI
Policy
Paper
Policy
Memo
Policy
Brief

8. CIRI KHAS PENYAJIAN DOKUMEN
ANALSIS KEBIJAKAN
Dokumen Akademis Dokumen Kebijakan
Tujuan Pembuktian Teori/Hipotesa
Kebenaran ilmiah
Pembuktian kasus/kejadian
Kebenaran isu yang
diadvokasikan/ dianalisis
Metodologi Harus objektif, netral/tidak memihak,
ikut sistematika baku
Ideografis, justru subjektif, tidak
netral, tidak ada kaidah baku.
Penyajian hasil • Sangat rinci, dingin, penuh data,
pakai istilah teknis baku.
• Sistematika baku
• Bentuk resmi/formal
• Singkat, padat, jelas, tegas
• Gaya Bahasa popular
• Angka-angka hanya
seperlunya
• Sistematika terbalik:
kesimppulan, pernyataan,
sikap, baru data, dan ilustrasi.

9. BENTUK SARAN KEBIJAKAN
•dokumen penelitian berfokus pada isu kebijakan tertentu dengan
rekomendasi yang jelas bagi pembuat kebijakan untuk bertujuan
memberikan argumen yang komprehensif dan persuasif
membenarkan rekomendasi kebijakan
Policy
Paper
• dokumen ringkas dan netral yang fokus pada isu tertentu
yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang
memaparkan alasan rasional pemilihan alternatif kebijakan
tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan
Policy
Brief
• dokumen ringkas yang merupakan rekomendasi singkat
akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan
keputusan kebijakan yang bersifat terbatas.
Policy
Memo

10. KATEGORI BENTUK SARAN KEBIJAKAN
Policy Paper
• Policy paper is a research piece focusing on a specific policy
issue that provides clear recommendations for policy makers
(Scotten, 2011)
• memuat 4 (empat) unsur utama, yakni ringkasan eksekutif,
batang tubuh, kesimpulan dan lampiran
• Batang tubuh (bagian utama policy paper) berisi latar
belakang, analisis, pilihan kebijakan, serta rekomendasi.

11. KATEGORI BENTUK SARAN KEBIJAKAN
Policy Brief
• Policy Brief yang berkualitas seharusnya:
• Berisi latar belakang yang cukup, sehingga pembaca dapat
memahami konteks permasalahan dan substansi permasalahan
secara tepat;
• Meningkatkan keyakinan pembaca bahwa masalah publik
tersebut harus segera diatasi;
• Menggunakan alternatif pilihan-pilihan kebijakan;
• Memberikan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung pilihan
kebijakan;
• Merangsang pembaca untuk berse-mangat mengambil dan
menetapkan keputusan.

12. Salah Satu Contoh Policy Brief

13. KATEGORI BENTUK SARAN KEBIJAKAN
Policy Memo
• relatif sama dalam hal kepentingan, tujuan,
dan struktur isinya dengan policy paper,
namun dikerjakan dalam waktu yang sangat
pendek, bahkan kadang dalam hitungan jam
ataupun menit.
• Memo kebijakan dibuat untuk memberikan
rekomendasi kebijakan yang bersifat sangat
segera dari klien
• Point penting dalam penulisan policy memo:
konten, struktur, pilihan kata, dan kejelasan.

14. Salah Satu Contoh Policy Memo

16. Dokumentasi saran kebijakan
selanjutnya dapat menjadi
bahan bagi analis kebijakan
untuk melakukan
Konsultasi Publik
Advokasi
Kebijakan

17. KONSULTASI PUBLIK
Dari perspektif demokrasi, kebijakan publik yang akan
diimplementasikan harus mendapatkan dukungan dari
publik, yang bisa digali dengan berbagai metode aspirasi,
seperti dengar pendapat atau konsultasi publik, diskusi
kelompok terfokus, dan sebagainya
Partisipasi pemangku
kepentingan dan konsultasi
publik ini penting untuk
meningkatkan transparansi,
membangun kepercayaan
publik dan mengurangi risiko
implementasi. Peran analis
kebijakan adalah untuk
memastikan bahwa kebijakan
yang dibuat akan
memecahkan masalah publik.
Konsultasi (Consultation) : Warga memberi masukan dalam
menganalisis, menyusun alternatif dan mengambil keputusan.
Misal telah menggunakan alat-alat untuk memproses informasi,
dan adanya forum/lembaga yang memproses Input. Tujuan
konsultasi Publik, yaitu
• Pendidikan warga;
• Mendorong debat publik;
• Menjabarkan nilai-nilai publik;
• Memperluas penyediaan informasi
• Memperbaiki keputusan
Pertemuan tatap muka dengan warga dan “Pertemuan” online
dengan warga Pertemuan warga (public meeting) & Konsultasi
online (E-consultation

18. Konsultasi publik berkaitan dengan advokasi kebijakan publik, karena
konsultasi publik menjadi bagian dari proses advokasi kebijakan publik.
Kegiatan analis kebijakan sebagai fasilitator tidak hanya berhenti di forum
konsultasi publik karena konsultasi publik dapat menjadi arena dan pintu
masuk bagi analis kebijakan untuk memahami dan menghayati nilai-nilai
publik (public values) sekaligus rintisan untuk menjadi jembatan politik
(political bridging).
Jembatan politik adalah seni dan kegiatan yang
mengisi ruang-ruang kosong atau menghubungkan
relasi secara horizontal maupun vertikal.
Horizontal, misal:
1. Antara
Kelompok
masyarakat
2. Antara SKPD
K/L
3. Antara
Pemerintah dan
Legislatif
Vertikal,
misalnya;
1. Pemerintah
dengan
masyarakat
2. Pemerintah
pusat dan
pemerintah
daerah

19. Advokasi Kebijakan
legislasi
dan
jurisdik
si
politik dan
birokrasi
sosialis
asi dan
mobilis
asi
Suatu kegiatan advokasi,
walaupun sasarannya adalah
perubahan kebijakan publik
sebagai bagian dari sistem
hukum, namun tidak berarti
hanya dapat dilakukan melalui
jalur-jalur ‘legal’ (proses-
proses legitasi dan jurikdiksi)
saja, tetapi juga melalui jalur-
jalur ‘paralegal’ (proses politik
dan birokrasi serta proses
sosialisasi dan mobilisasi)

21. • Smeru, Newsletter No. 32 Sept-Dec/2011
• Lindblom, Charles E, 1980, The Policy-making Process, New Jersey: Prentice-
Hall Inc
• Danim, Sudarwan, 1997,Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Jakarta, Bina
Aksara
• Dunn, William. N., 2004, Public Policy Analysis: An Introduction, Pearson-
Prentice Hall, New Jersey
• Young, Eoin and Quinn, Lisa, 2002, Writing E ective Public Policy Papers, Local
Government Public Service Reform Initiative, Budapest
• Tsai, 2006, Guidelines for Writing a Policy Brief, (PDF Document)
• Harvard Kennedy School John F. Kennedy School of Government, Policy Memos
• Davis, Jennifer, Guide to Writing E ective Policy Memos, MIT Open Course Ware,
Water and Sanitation Infrastructure Planning in Developing Countries, Spring
2004, Andew, “The Case for Using Policy Writing in Undergraduate Poli-tical
Science Courses” PS: Political Science and Politics 44 (January 2011): 141-146.
• Tri Widodo W. Utomo. Tanpa tahun. Merancang Policy Brief: Bahan Ajar
Diklatpim Tingkat I, Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN RI.
REFERENSI