Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi peran jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah, meliputi pengembangan kompetensi, sertifikasi, pembentukan tim penilai, dan kolaborasi antar analis kebijakan maupun jabatan fungsional lain. Tujuannya adalah meningkatkan peran analis kebijakan dalam siklus kebijakan di tingkat instansi.

1. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pembinaan dan Pengembangan
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021

2. Perkembangan
Jumlah Pemangku JF
Analis Kebijakan dan
Permasalahannya
2

7. Ø UU
No.
11
Tahun 2019
tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Ø Perpress No.
33
Tahun 2021
ttg BRIN
à Kemeristek +
4
LPNK
+
44
litbang K/L
Sumber:
kebijakan Transformasi Kelitbangan
L.T.
Handoko,
Kepala BRIN
Webinar
Penataan Kelembagaan Kelitbangan,
Kemendagri,
12
Agst 2021

8. Formasi CASN
Inpassing
Perpindahan Jabatan
Penyetaraan JA
Pengalihan Peneliti
Talent
Pool
Analis
Kebijakan
Pengembangan Kompetensi:
Standar Kompetensi,
Sertifikasi,
Bangkom (klasikan &
non-­‐klasikal)
Pengembangan Karir:
vertikal,
zig-­‐zag,
mutasi nasional (lintas
instansi &
daerah)
Pemanfaatan:
basis
penempatan,
co-­‐creation
(squad),
inter-­‐agency/
region
mobility
(project-­‐based)

9. HULU HILIR
Tidak ada
analisis
kebutuhan AK
Tidak ada rencana
pengembangan
(kompetensi &
karir)
AK
Dianggap
sebagai profesi
yang
mandiri
sehingga tidak
dilibatkan
dalam kegiatan
Penempatan
AK
tidak
sesuai tusi
Dianggap
menjadi beban
anggaran jika
terlibat dalam
perumusan
kebijakan
Pemahaman
pimpinan yang
kurang proper
tentang AK
AK
menjadi safety
net
untuk
memanjangkan
BUP,
atau karena
restrukturisasi
organisasi

10. Terbatasnya
Tim
Penilai
JFAK
Jenis
Pengembangan
Kompetensi
JFAK
masih
terbatas
JFAK
yang
mengikuti
pelatihan
masih
terbatas
JFAK
belum
didayagunakan
secara
optimal
JFAK
masih
bersifat
generalis, saran
rekomendasi
kebijakan
belum
detail
dan
implementatif
Persebaran
JFAK
belum
merata
di
Instansi
Pemerintah
Penempatan
dan
pembinaan
JFAK
di
masing-­‐masing
K/L/D
belum
jelas
Penyetaraan JA
kedalam JF
tanpa
Formasi dan Uji
Kompetensi
Panduan
Optimalisasi
Peran JFAK

11. Arah Pembinaan dan
Pengembangan
JF Analis Kebijakan
11

12. Sumber:
Panduan Optimalisasi Peran JFAK
oleh LAN,
UGM,
KSI,
2021

13. Sumber:
Panduan Optimalisasi Peran JFAK
oleh LAN,
UGM,
KSI,
2021

14. Pasal 203(
(1) Pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1626merupakan upaya untuk
pemenuhan kebutuhan kompetensi
PNS6dengan standar kompetensi
jabatan dan rencana pengembangan
karier.
(2) Pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)6
dilakukan pada tingkat:6
a.6instansi?6dan
b.6nasional.6
1. Instansi Pembina6Jabatan Fungsional perlu melakukan
upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil
penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan
peningkatan kompetensi.6
2. Diklat fungsional dapat dilaksanakan setelah
diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional sebagai
pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi.6
3. Dalam hal jabatan fungsional yang6diduduki
mensyaratkan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum
terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelantikan,6
pejabat fungsional wajib mengikuti dan memiliki
sertifikat pendidikan dan pelatihan terkait.
PP(No.(17/2020(tentang Perubahan atas
PP(No.(11/2017(tentang Manajemen PNS
Buku Panduan(Teknis Penyetaraan Jabatan
(Permenpan No(28(Tahun 2019)

15. BAGIAN
KETIGA
Pembinaan Jabatan Fungsional dalam Penyetaraan Jabatan.
Pasal 22
1) Instansi pembina Jabatan Fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap Pejabat
Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan
kompetensi.
2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah
diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.
3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang
diduduki mensyaratkan pendidikan dan pelatihan dan
sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan
pelantikan,
Pejabat Fungsional wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memiliki
sertifikat sesuai yang
disyaratkan paling
lama
2
(dua)
tahun setelah diangkat dan dilantik
dalam Jabatan Fungsional.

16. 16
Inpassing,
Perpindahan
Jabatan,
Penyetaraan
Jabatan
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SAAT INI

17. Morgan McCall, Michael M. Lombardo and Robert A. Eichinger dalam “The Career Architect
Development Planner” (1996)
PRINSIP PENGEMBANGAN KOMPETENSI (KEDEPAN)

18. PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERBASIS E-LEARNING

20. 20
Pendayagunaan TPI/TPD
o Memberikan jaminan kualitas hasil kerja
JFAK
dan meningkatkan objektivitas
penilaian kinerja JFAK
sesuai dengan
substansi bidang kerjanya
o Instansi pembina memberikan panduan
dan kontrol ke K/L/D
dalam pembentukan
TPI
dan TPD
o Optimalisasi penggunaan DUPAK
Online
JFAK
dan persiapan integrasi penilaian SKP
dan Angka Kredit JF
di
setiap instansi
Petunjuk Teknis
Pembentukan TPI/TPD
&
Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan

22. 22
Sertifikasi Profesi Analis Kebijakan
o LSP
LAN
telah mendapatkan lisensi
BNSP
o Sertifikasi untuk Analis Kebijakan sudah
siap dilaksanakan
o Dapat diikuti ASN
dan Non
ASN,
baik
dari JFAK
maupun JF
lain,
termasuk JPT,
Administrator,
Pengawas,
dan
Pelaksana.
o Menjadi salah satu persyaratan:
(rekruitmen PPPK)
o Peningkatan kapasitas individu ASN
dengan standar kompetensi berbasis
SKKNI
dan KKNI

23. Jenjang 5
Jenjang 6
Jenjang 7
Jenjang 8
Jenjang 9
Diterapkan untuk:
1. Pelaksanaan pendidikan atau
pelatihan
2. Pelaksanaan sertifikasi
kompetensi;;
3. Pengembangan sumber daya
manusia;; dan
4. Pengakuan kesetaraan
kualifikasi.
5 Jenjang Kualifikasi AK
2 Klaster AK
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analis Kebijakan
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 547/K.1/HKM.02.2/2019
tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analis Kebijakan
Klaster Analisis
Klaster Advokasi
Kebijakan

24. UMUM:
meningkatkan pemahaman terkait beragam aspek
jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK)
di
dalam instansi
pemerintah.
Panduan
ini tidak bersifat mengikat,
namun
ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan yang
dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran JFAK
di
lingkungannya.
Panduan
ini juga
merupakan living
document
yang
dapat berkembang sesuai dengan dinamika kebijakan
pembinaan JFAK.
KHUSUS:
meningkatkan peran JFAK
di
dalam organisasi dan
memperkuat peran JFAK
di
dalam siklus kebijakan.
SASARAN
PEMBACA:
TUJUAN
PENYUSUNAN
PANDUAN:
PANDUAN OPTIMALISASI JF ANALIS KEBIJAKAN

25. Kolaborasi antara JFAK maupun dengan JF lain

28. Membentuk Kelompok Pemangku JFAK
Pembentukan Kelompok JFAK
Bagi K/L/D
yang
telah memiliki minimal
10
orang
pemangku JFAK
dihimbau untuk
membentuk kelompok JFAK
di
instansinya
masing-­‐masing
Tujuan
-­‐ Sebagai media
untuk memperjuangkan
aspirasi para
pemangku JFAK
-­‐ Sebagai media
pengembangan kompetensi
para
pemangku JFAK
-­‐ Sebagai media
untuk melakukan advokasi
kebijakan di
instansi masing-­‐masing

29. Unit Pembina JFAK di K/L/D
Penunjukan Unit
Pembina
JFAK
di
K/L/D
-­‐ Dapat dibentuk pada K/L/D
yang
mempunyai
pemangku JFAK
lebih dari 10
orang
-­‐ Ditentukan/ditunjuk oleh pimpinan K/L/D
dengan Surat Ketetapan
-­‐ Sebagai mitra Instansi Pembina
(LAN)
dalam
melakukan pembinaan para
pemangku JFAK
di
masing-­‐masing K/L/D
-­‐ Sebagai mitra penghubung antara Instansi
Pembina
dengan para
pemangku JFAK
di
masing-­‐masing K/L/D
-­‐ Dapat diberikan tugas sebagai unit
sekretariat TPI
di
masing-­‐masing K/L/D

30. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
• IKK
adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan
pemerintah dilihat dari proses
pembuatan kebijakan dan
bagaimana melakukan pengaturan agenda,
formulasi,
implementasi dan proses
evaluasi.
• Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi
dan prinsip-­‐prinsip tata kelola yang baik dalam proses
pembuatan kebijakan publik.

31. Analis Kebijakan Kompeten, Indonesia Maju!
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL