SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Dr.	
  Tri	
  Widodo	
  W.	
  Utomo,	
  SH.,MA
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Pidato Presiden Jokowi	
  pada Sidang Kabinet Paripurna
Pagu Indikatif serta Prioritas Nasional	
  2019
KebijakanPenelitian
o Peneliti menyatakan bahwa pengambil
kebijakan enggan menggunakanhasil
penelitian kebijakan;
o Pelaku kebijakan tidak memiliki kapasitas
dan1idealisme melakukan reformasi
kebijakan.
o Pengambil kebijakan menyatakan bahwa
peneliti tidak mengerti detil persoalan di1
lapangan,4sertagagal menangkap komplikasi
realitas politik mikro;
o Hasil4kajian para4peneliti terlalu akademis,1
normatif,1dan1abstrak.
Sumber:1 Fadillah Putra+dan+Anwar+Sanusi,+2019,4Analisis
Kebijakan Publik Neo=Institusionalisme:4Teori dan4
Praktek,+Jakarta:+LP3ES+(dimodifikasi)
Butuh peran baru (AK)?
DIMENSI	
  /	
  ASPEK PENELITI ANALIS	
  KEBIJAKAN
Tujuan Dasar	
   Mengembangkan ilmu
pengetahuan Meningkatkan kualitas kebijakan
Jenis Aktivitas Pure	
  research	
  &	
  applied	
  research Policy	
  research	
  /	
  study	
  /	
  analysis
Produk /	
  Karya KTI	
  (buku,	
  jurnal)	
  dan	
  prototype	
   Naskah kebijakan (policy	
  paper,	
  
brief,	
  note,	
  policy	
  draft)
Indikator
Keberhasilan
Publikasi/konferensi;	
  research	
  
expo
Agenda	
  legislasi dan/atau
perubahan kebijakan
Organisasi &	
  Utilisasi Terkonsentrasi di	
  unit	
  Kajian/	
  
Litbang tertentu
Terdistribusi di	
  seluruh unit	
  yang	
  
ada fungsi perumusan kebijakan
Kompetensi KSA;	
  Tidak ada kompetensi politis Kompetensi Analisis DAN	
  
Kompetensi Politis
TEORI
Model
Kerangka
Pikir
Kebijakan
publik yang8
berkualitas
Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari
dangkalnya aspek teoretis yang6digunakan dalam
analisis kebijakan publik
Sumber:8Fadillah Putra+&+Anwar+Sanusi+(2019)
! Kejelasan(teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir,(
untuk memberi arah dan-orientasi terhadap analisis
dan-pertanyaan penelitian.-
! Model(disusun untuk menguji,(mengoreksi,(dan(
memperbaiki sebuah teori (dan-kerangka pikir).
! Maknanya,(sebuah kebijakan yang(baik tidak mungkin
bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang(kuat.(
Namun,(teori saja sangat tidak cukup.(Ia harus
direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar(dapat
bekerja (workability).
Domain	
  Peneliti
Role%of%Policy%Analyst
Researcher(
Works
Policy(Analyst(
Works
Policy(
Formulation
The%K*%Spectrum
Policy(Imple8
mentation
Policy(Evalua8
tion &(Impact
feedback
(dimodifikasi)
ü Bringing	
  evidence	
  
to	
  the	
  research
ü Bridging	
  research	
  
to	
  the	
  policy
DUNN
! Structuring,Policy,
problems;
! Forecasting,Policy,Future;,
! Recommending,Policy,
Action;,
! Monitoring,Policy,
Outcomes;
! Evaluating,Policy,
Performances.
PATTON,&,SAVICKY
! Verify,,define,,and,detail
the,problem;,
! Established,evaluation,criteria;
! Identify,alternative,policies;
! Evaluate,alternative,policies;
! Display,&,select,among,
alternative,policies;
! Monitor,policy,outcomes.
MUSTOPADIDJAJA
FORMULASI
! Pengkajian Permasalahan;
! Penyusunan Model;
! Penentuan Tujuan;
! Pengembangan Alternatif;
! Penentuan Kriteria Penilaian;
! Penilaian Alternatif
! Rekomendasi Kebijakan.
IMPLEMENTATION.
PERFORMANCE,EVALUATION
SAMANSAMA,FOKUS,PADA MASALAH,KEBIJAKAN,YANG,DIHADAPI
JONES:,PERCEPTION/DEFINITION,,AGGREGATION,,ORGANIZATION,,REPRESENTATION,,AGENDA,SETTING,,
FORMULATION,,LEGITIMATION,,,BUDGETING,,IMPLEMENTATION,,EVALUATION,,ADJUSTMENT/TERMINATION
Sumber:  Prof.  Mustopadidjaja AR,  SE.,MPIA.,Ph.D
Time%for
a%short%break
ISSU TINDAKAN
Informasi melalui mass-
media-merupakan suatu
peristiwa yg-terlihat-
dipermukaan.
Reactive,-hanya mengatasi
simptom saja.
Bila peristiwa kejadian
berulangakan timbul
pola perilaku.
Responsif,-bertindak-
dengan-melihat-pola-
tingkah-laku-tertentu.
Pemikiran mendalam dg-
mengkaitkan antarpola
perilaku.
Generatif,-dengan
memahami interaksi
berbagai faktor.
Dari-tingkat pemikiran yg
paling-dalamditemukan
model--mental-individu/-
organisasi
Fundamental,-dengan
mengatasi masalah yg
berhubungandengan
mental-model.
1.	
  	
  Executive	
  Summary
2.	
  	
  Body:
• Background	
  
• Analysis	
  
• Policy	
  option	
  
• Recommendation	
  
• Conclusion	
  
• Appendix	
  
1. Ringkasan Eksekutif
2. BAB	
  I	
  – Pendahuluan /	
  Latar
Belakang Masalah
3. BAB	
  II	
  – Deskripsi Masalah
(Pernyataan Masalah,	
  
Review	
  Literatur)
4. BAB	
  IV	
  – Alternatif
Kebijakan
5. BAB	
  V	
  – Rekomendasi
Kebijakan
6. Referensi
7. Lampiran
1.	
   Ringkasan (Eksekutif)
2.	
   BAB	
  I	
  – Analisis Situasi
3.	
   BAB	
  II	
  – Rekomendasi Pertama
4.	
   BAB	
  III	
  – Rekomendasi Kedua
5.	
   BAB	
  IV	
  – Rekomendasi Ketiga
6.	
   BAB	
  V	
  – Matriks Antar-­‐Rekomendasi
7.	
   BAB	
  VI	
  – Rekomendasi Terpilih &	
  
Strategi Implementasi
8.	
   BAB	
  VII	
  – Penutup
9.	
   Lampiran	
  
10.	
  Data	
  dan	
  perhitungan
11.	
  Simulasi Kebijakan
12.	
  Kepustakaan
Format	
  1	
  
(Scotten,	
  2011)
Format	
  2	
  
(Dunn,	
  2009)
Format	
  3	
  
(LAN,	
  2015,	
  Modul Pelatihan AK)
Judul sebaiknya
mampu
MENARIK6
PERHATIAN6
Judul harus EFEKTIF:
1. Jelas
2. Ringkas
3. Menarik
Ringkasan Eksekutif/.Abstrak
merupakangambaran ringkas,.
seringkalitemuan terpilih saja
dari keseluruhan substansi
makalah..Umumnya ditulis dalam
5009750.kata.tanpa ada kutipan
atau catatan kaki..
Purpose.of.the.paper
Definition.&.description.
of.policy.problems
Conclusion.&.
recommendations
Description.of.policy.
alternatives.
Pendahuluan berfungsi
menyiapkan pembaca
untuk mengerti setting,6
konteks dan6
permasalahan yang6
hendak dibahas dalam
makalah
Methodology*and*
limitation*of*the*study*
Statement*of*intent*
Definition*of*
policy*problems
Context*of*policy*
problems
Road*map*of*the*
paper
Policy''
Issue
POLICY'ISSUES/PROBLEMS:'unrealized*
needs,*values,*opportunities,*however*we*
identified,*the*solution*require*public*actions*
(William'Dunn).
! Apa Konteksnya" data'pendukungsbg
deskripsi masalah;'kebijakan mana yg terkait;'
apa tujuan dari pemecahan masalah;'policy*
actors*(individual'maupun institusional)'yg
terlibat;'pihak mana (policy*stakeholders) yg
mempengaruhi /'dipengaruhimasalah tsb,'
dst.
! Kausalitas issu " faktor apa yg menyebabkan
masalah muncul,'dan apa dampak/implikasi
(policy*consequences) dr masalah ini?
! Kerangka Pikir (framework)'" dapat
menggunakan pendekatan teoretik/akademik.
diskusikan berbagai
kemungkinan
bagaimana problem0
yang0dibahas pada
bagian sebelumnya
bisa diselesaikan
diskusikan
kerangka analisis
yang0hendak
digunakan untuk
menilai berbagai
alternatif kebijakan
yang0diusulkan
Diskusidan evaluasi
pilihan kebijakan
berdasar kerangka
analisis yang0dipakai
! Policy'Alternatives'apa saja yg
prospektif utk mengatasi masalah?
! Apa kelebihan dan0kekurangan
masing:masing alternatif?
! Alternatif mana0yg
direkomendasikan sebagai
kebijakan (policy'
recommendation)?
! Bagaimana langkah konkrit (policy'
action) untuk merealisasikan
kebijakan terpilih?0" SIABIDIBA.
Dari	
  alternatif kebijakan yang	
  ada,	
  selanjutnya dirumuskan
saran	
  kebijakan (policy	
  recommendation).	
  Jadi,	
  rekomendasi
bukan berisi saran	
  tindak lanjut dari kajian,	
  melainkan aksi
kebijakan yang	
  harus diambil oleh policy	
  maker(s).	
  
Rekomendasi harus bernilai operasional,	
  meskipun tidak
terlalu rinci/kaku (untuk referensi,	
  lihat Lampiran Perpres
No.	
  59/2017	
  tentang TPB/SGDs).	
  
§ Kesimpulan bukan ringkasan dari isi
paper,	
  melainkan sintesa dari temuan
utama dalam kaitan pemecahan masalah
yang	
  diidentifikasi di	
  awal.
§ Kesimpulan juga	
  dapat memuat implikasi
kebijakan atas rekomendasi yang	
  
diajukan,	
  apakah perlu adanya revisi
kebijakan tertentu,	
  risiko terhadap SDM	
  
atau penambahan anggaran,	
  dsb.
DIMENSI
PENELITIAN	
  KEBIJAKAN	
  (Policy	
  
Research/Policy	
  Paper)
RINGKASAN	
  KEBIJAKAN	
  
(Policy	
  Brief)
MEMO	
  KEBIJAKAN	
  
(Policy	
  Memo)
SASARAN
Beragam Stakeholder
termasuk spesialis kebijakan Pembuat Keputusan Pembuat Keputusan
FOKUS
Value-­‐driven:
Rekomendasi umum dan
analisis isu-­‐isu kebijakan
Audience-­‐driven:
Pesan Kebijakan khusus untuk
stakeholders
Audience-­‐driven:
Pesan kebijakan untuk
stakeholder kunci
KONTEKS	
  ISU
Debat mengenai teori dan hasil
penelitian kebijakan
Digunakan untuk tujuan
advokasi
Digunakan untuk tujuan
advokasi
METODOLOGI
Dapat membuat penelitian
primer
Jarang	
  membuat	
  penelitian	
  
primer
Jarang	
  membuat	
  penelitian	
  
primer
BAHASA Sangat akademis/teknis
Harus lebih jelas dengan
bahasa yang	
  efektif
Harus lebih jelas dengan
bahasa yang	
  efektif
PANJANG +/-­‐ 60	
  halaman Antara	
  4-­‐7	
  halaman Maksimal 2	
  halaman
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

More Related Content

What's hot

Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)Yudiwid
 
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNWorkshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Aminullah assagaf methodology, results & discussion 20 juni 2020
Aminullah assagaf methodology, results & discussion 20 juni 2020Aminullah assagaf methodology, results & discussion 20 juni 2020
Aminullah assagaf methodology, results & discussion 20 juni 2020Aminullah Assagaf
 
Aminullah assagaf introduction
Aminullah assagaf introductionAminullah assagaf introduction
Aminullah assagaf introductionAminullah Assagaf
 
Metode penelitian 3+4
Metode penelitian 3+4Metode penelitian 3+4
Metode penelitian 3+4Jauhar Anam
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
 
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakanNaskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakangigin k basar
 
Kesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saranKesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saranhendragustomi
 
Penyusunan policy brief
Penyusunan policy briefPenyusunan policy brief
Penyusunan policy briefAde Saputra
 
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)Tri Widodo W. UTOMO
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Asep Sufyan Tsauri
 
Tugas proposal
Tugas proposalTugas proposal
Tugas proposalanoeroel
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Ahmad Syarif
 
Ppt perumusan masalah penelitian
Ppt perumusan masalah penelitianPpt perumusan masalah penelitian
Ppt perumusan masalah penelitianyurika mariani
 

What's hot (20)

Teknik Penyusunan Policy Brief
Teknik Penyusunan Policy BriefTeknik Penyusunan Policy Brief
Teknik Penyusunan Policy Brief
 
Konsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan PublikKonsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan Publik
 
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosialPertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
 
Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)
 
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNWorkshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
 
Aminullah assagaf methodology, results & discussion 20 juni 2020
Aminullah assagaf methodology, results & discussion 20 juni 2020Aminullah assagaf methodology, results & discussion 20 juni 2020
Aminullah assagaf methodology, results & discussion 20 juni 2020
 
Aminullah assagaf introduction
Aminullah assagaf introductionAminullah assagaf introduction
Aminullah assagaf introduction
 
Metode penelitian 3+4
Metode penelitian 3+4Metode penelitian 3+4
Metode penelitian 3+4
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakanNaskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
 
Kesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saranKesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saran
 
Penyusunan policy brief
Penyusunan policy briefPenyusunan policy brief
Penyusunan policy brief
 
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
Meta Analisis Dalam Studi Kebijakan (Pendekatan Kualitatif)
 
Pelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan Publik
Pelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan PublikPelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan Publik
Pelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan Publik
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
Tugas proposal
Tugas proposalTugas proposal
Tugas proposal
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
 
Ppt perumusan masalah penelitian
Ppt perumusan masalah penelitianPpt perumusan masalah penelitian
Ppt perumusan masalah penelitian
 
Rumusan Masalah dan Latar Belakang
Rumusan Masalah dan Latar Belakang Rumusan Masalah dan Latar Belakang
Rumusan Masalah dan Latar Belakang
 

Similar to Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst

Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfIrwan Dharmawan
 
Handout-AKT304-Modul-Riset-Metodologi-Akuntansi.docx
Handout-AKT304-Modul-Riset-Metodologi-Akuntansi.docxHandout-AKT304-Modul-Riset-Metodologi-Akuntansi.docx
Handout-AKT304-Modul-Riset-Metodologi-Akuntansi.docxLanzar1
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Ibrahim Doru
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Ibrahim Doru
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptx
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptxRangkuman Matakuliah Kompre.pptx
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptxDianHidayati8
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdfpertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdffebrianaMuryanto
 
Makalah tentang Metode Penelitian (masbabal.com).pdf
Makalah tentang Metode Penelitian (masbabal.com).pdfMakalah tentang Metode Penelitian (masbabal.com).pdf
Makalah tentang Metode Penelitian (masbabal.com).pdfMuhammad Iqbal
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst (20)

Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
 
Handout-AKT304-Modul-Riset-Metodologi-Akuntansi.docx
Handout-AKT304-Modul-Riset-Metodologi-Akuntansi.docxHandout-AKT304-Modul-Riset-Metodologi-Akuntansi.docx
Handout-AKT304-Modul-Riset-Metodologi-Akuntansi.docx
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptx
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptxRangkuman Matakuliah Kompre.pptx
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptx
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Litbang Administrasi Masa Depan
Litbang Administrasi Masa DepanLitbang Administrasi Masa Depan
Litbang Administrasi Masa Depan
 
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdfpertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
 
Makalah tentang Metode Penelitian (masbabal.com).pdf
Makalah tentang Metode Penelitian (masbabal.com).pdfMakalah tentang Metode Penelitian (masbabal.com).pdf
Makalah tentang Metode Penelitian (masbabal.com).pdf
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNInovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNTri Widodo W. UTOMO
 
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan PekerjaanKepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan PekerjaanTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNInovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
 
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan PekerjaanKepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 

Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst

  • 1. Dr.  Tri  Widodo  W.  Utomo,  SH.,MA PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 2. Pidato Presiden Jokowi  pada Sidang Kabinet Paripurna Pagu Indikatif serta Prioritas Nasional  2019
  • 3. KebijakanPenelitian o Peneliti menyatakan bahwa pengambil kebijakan enggan menggunakanhasil penelitian kebijakan; o Pelaku kebijakan tidak memiliki kapasitas dan1idealisme melakukan reformasi kebijakan. o Pengambil kebijakan menyatakan bahwa peneliti tidak mengerti detil persoalan di1 lapangan,4sertagagal menangkap komplikasi realitas politik mikro; o Hasil4kajian para4peneliti terlalu akademis,1 normatif,1dan1abstrak. Sumber:1 Fadillah Putra+dan+Anwar+Sanusi,+2019,4Analisis Kebijakan Publik Neo=Institusionalisme:4Teori dan4 Praktek,+Jakarta:+LP3ES+(dimodifikasi) Butuh peran baru (AK)?
  • 4. DIMENSI  /  ASPEK PENELITI ANALIS  KEBIJAKAN Tujuan Dasar   Mengembangkan ilmu pengetahuan Meningkatkan kualitas kebijakan Jenis Aktivitas Pure  research  &  applied  research Policy  research  /  study  /  analysis Produk /  Karya KTI  (buku,  jurnal)  dan  prototype   Naskah kebijakan (policy  paper,   brief,  note,  policy  draft) Indikator Keberhasilan Publikasi/konferensi;  research   expo Agenda  legislasi dan/atau perubahan kebijakan Organisasi &  Utilisasi Terkonsentrasi di  unit  Kajian/   Litbang tertentu Terdistribusi di  seluruh unit  yang   ada fungsi perumusan kebijakan Kompetensi KSA;  Tidak ada kompetensi politis Kompetensi Analisis DAN   Kompetensi Politis
  • 5. TEORI Model Kerangka Pikir Kebijakan publik yang8 berkualitas Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari dangkalnya aspek teoretis yang6digunakan dalam analisis kebijakan publik Sumber:8Fadillah Putra+&+Anwar+Sanusi+(2019) ! Kejelasan(teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir,( untuk memberi arah dan-orientasi terhadap analisis dan-pertanyaan penelitian.- ! Model(disusun untuk menguji,(mengoreksi,(dan( memperbaiki sebuah teori (dan-kerangka pikir). ! Maknanya,(sebuah kebijakan yang(baik tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang(kuat.( Namun,(teori saja sangat tidak cukup.(Ia harus direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar(dapat bekerja (workability). Domain  Peneliti
  • 7.
  • 8. ü Bringing  evidence   to  the  research ü Bridging  research   to  the  policy
  • 9.
  • 10. DUNN ! Structuring,Policy, problems; ! Forecasting,Policy,Future;, ! Recommending,Policy, Action;, ! Monitoring,Policy, Outcomes; ! Evaluating,Policy, Performances. PATTON,&,SAVICKY ! Verify,,define,,and,detail the,problem;, ! Established,evaluation,criteria; ! Identify,alternative,policies; ! Evaluate,alternative,policies; ! Display,&,select,among, alternative,policies; ! Monitor,policy,outcomes. MUSTOPADIDJAJA FORMULASI ! Pengkajian Permasalahan; ! Penyusunan Model; ! Penentuan Tujuan; ! Pengembangan Alternatif; ! Penentuan Kriteria Penilaian; ! Penilaian Alternatif ! Rekomendasi Kebijakan. IMPLEMENTATION. PERFORMANCE,EVALUATION SAMANSAMA,FOKUS,PADA MASALAH,KEBIJAKAN,YANG,DIHADAPI JONES:,PERCEPTION/DEFINITION,,AGGREGATION,,ORGANIZATION,,REPRESENTATION,,AGENDA,SETTING,, FORMULATION,,LEGITIMATION,,,BUDGETING,,IMPLEMENTATION,,EVALUATION,,ADJUSTMENT/TERMINATION Sumber:  Prof.  Mustopadidjaja AR,  SE.,MPIA.,Ph.D
  • 11. Time%for a%short%break ISSU TINDAKAN Informasi melalui mass- media-merupakan suatu peristiwa yg-terlihat- dipermukaan. Reactive,-hanya mengatasi simptom saja. Bila peristiwa kejadian berulangakan timbul pola perilaku. Responsif,-bertindak- dengan-melihat-pola- tingkah-laku-tertentu. Pemikiran mendalam dg- mengkaitkan antarpola perilaku. Generatif,-dengan memahami interaksi berbagai faktor. Dari-tingkat pemikiran yg paling-dalamditemukan model--mental-individu/- organisasi Fundamental,-dengan mengatasi masalah yg berhubungandengan mental-model.
  • 12. 1.    Executive  Summary 2.    Body: • Background   • Analysis   • Policy  option   • Recommendation   • Conclusion   • Appendix   1. Ringkasan Eksekutif 2. BAB  I  – Pendahuluan /  Latar Belakang Masalah 3. BAB  II  – Deskripsi Masalah (Pernyataan Masalah,   Review  Literatur) 4. BAB  IV  – Alternatif Kebijakan 5. BAB  V  – Rekomendasi Kebijakan 6. Referensi 7. Lampiran 1.   Ringkasan (Eksekutif) 2.   BAB  I  – Analisis Situasi 3.   BAB  II  – Rekomendasi Pertama 4.   BAB  III  – Rekomendasi Kedua 5.   BAB  IV  – Rekomendasi Ketiga 6.   BAB  V  – Matriks Antar-­‐Rekomendasi 7.   BAB  VI  – Rekomendasi Terpilih &   Strategi Implementasi 8.   BAB  VII  – Penutup 9.   Lampiran   10.  Data  dan  perhitungan 11.  Simulasi Kebijakan 12.  Kepustakaan Format  1   (Scotten,  2011) Format  2   (Dunn,  2009) Format  3   (LAN,  2015,  Modul Pelatihan AK)
  • 13. Judul sebaiknya mampu MENARIK6 PERHATIAN6 Judul harus EFEKTIF: 1. Jelas 2. Ringkas 3. Menarik
  • 14. Ringkasan Eksekutif/.Abstrak merupakangambaran ringkas,. seringkalitemuan terpilih saja dari keseluruhan substansi makalah..Umumnya ditulis dalam 5009750.kata.tanpa ada kutipan atau catatan kaki.. Purpose.of.the.paper Definition.&.description. of.policy.problems Conclusion.&. recommendations Description.of.policy. alternatives.
  • 15. Pendahuluan berfungsi menyiapkan pembaca untuk mengerti setting,6 konteks dan6 permasalahan yang6 hendak dibahas dalam makalah Methodology*and* limitation*of*the*study* Statement*of*intent* Definition*of* policy*problems Context*of*policy* problems Road*map*of*the* paper
  • 16. Policy'' Issue POLICY'ISSUES/PROBLEMS:'unrealized* needs,*values,*opportunities,*however*we* identified,*the*solution*require*public*actions* (William'Dunn). ! Apa Konteksnya" data'pendukungsbg deskripsi masalah;'kebijakan mana yg terkait;' apa tujuan dari pemecahan masalah;'policy* actors*(individual'maupun institusional)'yg terlibat;'pihak mana (policy*stakeholders) yg mempengaruhi /'dipengaruhimasalah tsb,' dst. ! Kausalitas issu " faktor apa yg menyebabkan masalah muncul,'dan apa dampak/implikasi (policy*consequences) dr masalah ini? ! Kerangka Pikir (framework)'" dapat menggunakan pendekatan teoretik/akademik.
  • 17. diskusikan berbagai kemungkinan bagaimana problem0 yang0dibahas pada bagian sebelumnya bisa diselesaikan diskusikan kerangka analisis yang0hendak digunakan untuk menilai berbagai alternatif kebijakan yang0diusulkan Diskusidan evaluasi pilihan kebijakan berdasar kerangka analisis yang0dipakai ! Policy'Alternatives'apa saja yg prospektif utk mengatasi masalah? ! Apa kelebihan dan0kekurangan masing:masing alternatif? ! Alternatif mana0yg direkomendasikan sebagai kebijakan (policy' recommendation)? ! Bagaimana langkah konkrit (policy' action) untuk merealisasikan kebijakan terpilih?0" SIABIDIBA.
  • 18. Dari  alternatif kebijakan yang  ada,  selanjutnya dirumuskan saran  kebijakan (policy  recommendation).  Jadi,  rekomendasi bukan berisi saran  tindak lanjut dari kajian,  melainkan aksi kebijakan yang  harus diambil oleh policy  maker(s).   Rekomendasi harus bernilai operasional,  meskipun tidak terlalu rinci/kaku (untuk referensi,  lihat Lampiran Perpres No.  59/2017  tentang TPB/SGDs).  
  • 19. § Kesimpulan bukan ringkasan dari isi paper,  melainkan sintesa dari temuan utama dalam kaitan pemecahan masalah yang  diidentifikasi di  awal. § Kesimpulan juga  dapat memuat implikasi kebijakan atas rekomendasi yang   diajukan,  apakah perlu adanya revisi kebijakan tertentu,  risiko terhadap SDM   atau penambahan anggaran,  dsb.
  • 20.
  • 21.
  • 22. DIMENSI PENELITIAN  KEBIJAKAN  (Policy   Research/Policy  Paper) RINGKASAN  KEBIJAKAN   (Policy  Brief) MEMO  KEBIJAKAN   (Policy  Memo) SASARAN Beragam Stakeholder termasuk spesialis kebijakan Pembuat Keputusan Pembuat Keputusan FOKUS Value-­‐driven: Rekomendasi umum dan analisis isu-­‐isu kebijakan Audience-­‐driven: Pesan Kebijakan khusus untuk stakeholders Audience-­‐driven: Pesan kebijakan untuk stakeholder kunci KONTEKS  ISU Debat mengenai teori dan hasil penelitian kebijakan Digunakan untuk tujuan advokasi Digunakan untuk tujuan advokasi METODOLOGI Dapat membuat penelitian primer Jarang  membuat  penelitian   primer Jarang  membuat  penelitian   primer BAHASA Sangat akademis/teknis Harus lebih jelas dengan bahasa yang  efektif Harus lebih jelas dengan bahasa yang  efektif PANJANG +/-­‐ 60  halaman Antara  4-­‐7  halaman Maksimal 2  halaman