Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
•
1 like•19 views
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Jakarta, 16 Mei 2024 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Similar to Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik (20)
More from Tri Widodo W. UTOMO
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
- 1. Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Publik Publik Publik Publik Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Publik Publik Publik Publik Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA. Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Jakarta, 16 Mei 2024 Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan
- 2. Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi & & & & Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan: : : : Divergen Divergen Divergen Divergen atau atau atau atau Konvergen Konvergen Konvergen Konvergen? ? ? ? Kebijakan Publik Where to go? Inovasi Kebijakan Publik Inovasi
- 4. Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan by nature by nature by nature by nature Bermasalah Bermasalah Bermasalah Bermasalah? ? ? ?
- 5. Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan sebagai sebagai sebagai sebagai Living Reform Living Reform Living Reform Living Reform Knowledge-based Technology-based Ideology-based 1. Evidence-based Theoretical Framework. Data Primer, Sekunder, Tersier. 2. Policy Research & Logic Metodologi. Tools of policy analysis (RIA, CBA, ROCIPPI, dll). 3. Meaningful Participation Stakeholder mapping & engagement. Media utilitation. Sosial media, media mainstream dll. 1. Big data analysis. 2. Artificial Intelligence. Area untuk transformasi/inovasi kebijakan dimasa depan. Area untuk transformasi/inovasi kebijakan dimasa depan. Setiap kebijakan harus mengandung: 1. Moral Pancasila 2. Dimensi Etika 3. Dimensi Religiusitas
- 6. Policy Alternative Policy Alternative Policy Alternative Policy Alternative sbg sbg sbg sbg Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Policy Problem (masalah apakah yang dihadapi?) Policy Outcomes (kebijakan apa yang telah ditempuh & apa hasil yang telah dicapai?) Policy Performance (bagaimana nilai/kinerja dari hasil kebijakan?) Policy Alternative/Policy Future (alternatif apa yang tersedia untuk memecahkan masalah & apa kemungkinan untuk masa depan?) Policy Action (alternatif mana saja/tindakan apa yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah?)
- 7. IKK IKK IKK IKK sbg sbg sbg sbg Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan: : : : Strategi Strategi Strategi Strategi Budaya Budaya Budaya Budaya IKK hanyalah instrumen untuk membantu memperbaiki tata kelola pembuatan kebijakan, bukan tujuan. Ada sesuatu yang lebih hakiki (beyond) dibalik IKK, yakni value proposition mengapa IKK diperlukan. IKK adalah strategi budaya dalam siklus kebijakan untuk membiasakan (habituasi) praktek baik dalam pengelolaan kebijakan: bahwa kebijakan bukan sekedar IKU, bahwa kebijakan butuh komitmen utuh dari seluruh jajaran pimpinan, bahwa kebijakan yang baik adalah refleksi dari kualitas diri dan institusi, dst.
- 8. Perkembangan Perkembangan Perkembangan Perkembangan Paradigma Paradigma Paradigma Paradigma sbg sbg sbg sbg Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan OPA NPM NPS Role of government Rowing (designing and implementing policies focusing on a single, politically defined objective) Steering (acting as a catalyst to unleash market forces) Serving (negotiating and brokering interests among citizens and community groups, creating shared values) Mechanisms for achieving policy objectives Administering programs through existing government agencies Creating mechanisms and incentive structures to achieve policy objectives through private and nonprofit agencies Building coalitions of public, nonprofit, and private agencies to meet mutually agreed upon needs Approach to Accountability Hierarchical—Administrators are responsible to democratically elected political leaders Market-driven—The accumulation of self interests will result in outcomes desired by broad groups of citizens (or customers) Multifaceted—Public servants must attend to law, community values, political norms, professional standards, and citizen interests (Denhardt and Denhardt, 2007)
- 9. Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Masa Masa Masa Masa Orde Orde Orde Orde Lama Lama Lama Lama • Inovasi kebijakan pada masa Orde Lama: kebijakan pembangunan nasional dengan fokus pada ekonomi terpimpin dan upaya mendirikan industri dalam negeri. • Pembelajaran dari era tersebut: pentingnya stabilitas politik untuk keberhasilan implementasi kebijakan inovatif.
- 10. Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Masa Masa Masa Masa Orde Orde Orde Orde Baru Baru Baru Baru • Inovasi kebijakan pada masa Orde Baru: kebijakan modernisasi pertanian dengan program Bimas (Bimbingan Massal) dan industrialisasi yang terpusat. • Dampak dan pembelajaran: keberhasilan dalam swasembada produksi pangan namun diikuti dengan sentralisasi kekuasaan yang mengurangi partisipasi publik.
- 11. Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Masa Masa Masa Masa Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi • Inovasi kebijakan pada masa reformasi: Desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah. • Dampak dan pembelajaran: peningkatan partisipasi publik dan akuntabilitas lokal, namun juga menimbulkan tantangan koordinasi antara pusat dan daerah.
- 12. Epilog Epilog Epilog Epilog: : : : Konvergen Konvergen Konvergen Konvergen- - - -Divergen Divergen Divergen Divergen- - - -Konvergen Konvergen Konvergen Konvergen By design, kebijakan publik adalah instrumen negara yang paling fleksibel dan adaptif, yang selalu berubah mengikuti visi pemerintah atau kehendak sang pembentuk kebijakan. Karena kebijakan berubah secara dinamis sesuai tantangan dan kebutuhan lingstra, maka terjadilah konvergensi kebijakan- inovasi, dimana kebijakan publik itu esensinya adalah pembawa inovasi. Namun dalam praktiknya, muncul fenomena policy trap, dimana kebijakan menjelma menjadi instrumen yang rigid dan sering menghambat pemerintah untuk melakukan perubahan. Artinya, kebijakan mengalami degradasi dari sekumpulan tata nilai menjadi deretan prosedur. Prosedur yang harusnya mengikuti tata nilai, justru berubah menjadi standar tertinggi dalam birokrasi. Akhirnya, terjadilah divergensi kebijakan- inovasi, dimana kebijakan publik bukan lagi sebagai pembawa inovasi. Kebijakan adalah hambatan terbesar untuk berinovasi dan menjadi obyek terpenting untuk diinovasi. Tugas kita sekarang adalah mengembalikan konvergensi kebijakan-inovasi dengan mengembalikan kebijakan ke khittah-nya sebagai instrumen yang fleksibel untuk mewujudkan cita-cita bernegara.
- 13. TERIMA KASIH TERIMA KASIH Mendorong Mendorong Mendorong Mendorong Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi dengan dengan dengan dengan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan M M M Menguatkan enguatkan enguatkan enguatkan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan dengan dengan dengan dengan Inovas Inovas Inovas Inovasi i i i