SlideShare a Scribd company logo
Inovasi Kebijakan
Inovasi Kebijakan
Administrasi
Administrasi
Administrasi
Administrasi Publik
Publik
Publik
Publik
Administrasi
Administrasi
Administrasi
Administrasi Publik
Publik
Publik
Publik
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4,
Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Inovasi Kebijakan
Inovasi Kebijakan
Inovasi
Inovasi
Inovasi
Inovasi &
&
&
& Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan:
:
:
: Divergen
Divergen
Divergen
Divergen atau
atau
atau
atau Konvergen
Konvergen
Konvergen
Konvergen?
?
?
?
Kebijakan Publik
Where to go?
Inovasi Kebijakan
Publik
Inovasi
Kelemahan
Kelemahan
Kelemahan
Kelemahan Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan Publik
Publik
Publik
Publik
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan by nature
by nature
by nature
by nature Bermasalah
Bermasalah
Bermasalah
Bermasalah?
?
?
?
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan sebagai
sebagai
sebagai
sebagai Living Reform
Living Reform
Living Reform
Living Reform
Knowledge-based Technology-based Ideology-based
1. Evidence-based
 Theoretical Framework.
 Data Primer, Sekunder,
Tersier.
2. Policy Research & Logic
 Metodologi.
 Tools of policy analysis
(RIA, CBA, ROCIPPI, dll).
3. Meaningful Participation
 Stakeholder mapping &
engagement.
 Media utilitation.
 Sosial media, media
mainstream dll.
1. Big data analysis.
2. Artificial Intelligence.
Area untuk transformasi/inovasi
kebijakan dimasa depan.
Area untuk transformasi/inovasi
kebijakan dimasa depan.
Setiap kebijakan harus
mengandung:
1. Moral Pancasila
2. Dimensi Etika
3. Dimensi Religiusitas
Policy Alternative
Policy Alternative
Policy Alternative
Policy Alternative sbg
sbg
sbg
sbg Inovasi
Inovasi
Inovasi
Inovasi Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
 Policy Problem (masalah apakah yang dihadapi?)
 Policy Outcomes (kebijakan apa yang telah
ditempuh & apa hasil yang telah dicapai?)
 Policy Performance (bagaimana nilai/kinerja
dari hasil kebijakan?)
 Policy Alternative/Policy Future (alternatif apa
yang tersedia untuk memecahkan masalah & apa
kemungkinan untuk masa depan?)
 Policy Action (alternatif mana saja/tindakan apa
yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan
masalah?)
IKK
IKK
IKK
IKK sbg
sbg
sbg
sbg Inovasi
Inovasi
Inovasi
Inovasi Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan:
:
:
: Strategi
Strategi
Strategi
Strategi Budaya
Budaya
Budaya
Budaya
 IKK hanyalah instrumen untuk membantu
memperbaiki tata kelola pembuatan kebijakan,
bukan tujuan. Ada sesuatu yang lebih hakiki
(beyond) dibalik IKK, yakni value proposition
mengapa IKK diperlukan.
 IKK adalah strategi budaya dalam siklus kebijakan
untuk membiasakan (habituasi) praktek baik
dalam pengelolaan kebijakan: bahwa kebijakan
bukan sekedar IKU, bahwa kebijakan butuh
komitmen utuh dari seluruh jajaran pimpinan,
bahwa kebijakan yang baik adalah refleksi dari
kualitas diri dan institusi, dst.
Perkembangan
Perkembangan
Perkembangan
Perkembangan Paradigma
Paradigma
Paradigma
Paradigma sbg
sbg
sbg
sbg Inovasi
Inovasi
Inovasi
Inovasi Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
OPA NPM NPS
Role of government
Rowing (designing and
implementing policies
focusing on a single,
politically defined objective)
Steering (acting as a catalyst to
unleash market forces)
Serving (negotiating and
brokering interests among
citizens and community groups,
creating shared values)
Mechanisms for
achieving policy
objectives
Administering programs
through existing government
agencies
Creating mechanisms and
incentive structures to achieve
policy objectives through private
and nonprofit agencies
Building coalitions of public,
nonprofit, and private agencies
to meet mutually agreed upon
needs
Approach to
Accountability
Hierarchical—Administrators
are responsible to
democratically elected
political leaders
Market-driven—The
accumulation of self interests
will result in outcomes desired by
broad groups of citizens (or
customers)
Multifaceted—Public servants
must attend to law, community
values, political norms,
professional standards, and
citizen interests
(Denhardt and Denhardt, 2007)
Inovasi
Inovasi
Inovasi
Inovasi Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan Masa
Masa
Masa
Masa Orde
Orde
Orde
Orde Lama
Lama
Lama
Lama
• Inovasi kebijakan pada masa Orde Lama:
kebijakan pembangunan nasional
dengan fokus pada ekonomi terpimpin
dan upaya mendirikan industri dalam
negeri.
• Pembelajaran dari era tersebut:
pentingnya stabilitas politik untuk
keberhasilan implementasi kebijakan
inovatif.
Inovasi
Inovasi
Inovasi
Inovasi Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan Masa
Masa
Masa
Masa Orde
Orde
Orde
Orde Baru
Baru
Baru
Baru
• Inovasi kebijakan pada masa
Orde Baru: kebijakan
modernisasi pertanian dengan
program Bimas (Bimbingan
Massal) dan industrialisasi yang
terpusat.
• Dampak dan pembelajaran:
keberhasilan dalam swasembada
produksi pangan namun diikuti
dengan sentralisasi kekuasaan
yang mengurangi partisipasi
publik.
Inovasi
Inovasi
Inovasi
Inovasi Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan Masa
Masa
Masa
Masa Reformasi
Reformasi
Reformasi
Reformasi
• Inovasi kebijakan pada masa
reformasi: Desentralisasi dan
otonomi daerah yang memberikan
wewenang lebih besar kepada
pemerintah daerah.
• Dampak dan pembelajaran:
peningkatan partisipasi publik dan
akuntabilitas lokal, namun juga
menimbulkan tantangan koordinasi
antara pusat dan daerah.
Epilog
Epilog
Epilog
Epilog:
:
:
: Konvergen
Konvergen
Konvergen
Konvergen-
-
-
-Divergen
Divergen
Divergen
Divergen-
-
-
-Konvergen
Konvergen
Konvergen
Konvergen
 By design, kebijakan publik adalah
instrumen negara yang paling fleksibel
dan adaptif, yang selalu berubah
mengikuti visi pemerintah atau kehendak
sang pembentuk kebijakan.
 Karena kebijakan berubah secara dinamis
sesuai tantangan dan kebutuhan lingstra,
maka terjadilah konvergensi kebijakan-
inovasi, dimana kebijakan publik itu
esensinya adalah pembawa inovasi.
 Namun dalam praktiknya, muncul
fenomena policy trap, dimana kebijakan
menjelma menjadi instrumen yang rigid
dan sering menghambat pemerintah
untuk melakukan perubahan.
 Artinya, kebijakan mengalami degradasi
dari sekumpulan tata nilai menjadi deretan
prosedur. Prosedur yang harusnya mengikuti
tata nilai, justru berubah menjadi standar
tertinggi dalam birokrasi.
 Akhirnya, terjadilah divergensi kebijakan-
inovasi, dimana kebijakan publik bukan lagi
sebagai pembawa inovasi. Kebijakan adalah
hambatan terbesar untuk berinovasi dan
menjadi obyek terpenting untuk diinovasi.
 Tugas kita sekarang adalah mengembalikan
konvergensi kebijakan-inovasi dengan
mengembalikan kebijakan ke khittah-nya
sebagai instrumen yang fleksibel untuk
mewujudkan cita-cita bernegara.
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
Mendorong
Mendorong
Mendorong
Mendorong Inovasi
Inovasi
Inovasi
Inovasi dengan
dengan
dengan
dengan Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
M
M
M
Menguatkan
enguatkan
enguatkan
enguatkan Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan
Kebijakan dengan
dengan
dengan
dengan Inovas
Inovas
Inovas
Inovasi
i
i
i

More Related Content

Similar to Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik

Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
Kasmiah Ali
 
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraPentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Tri Widodo W. UTOMO
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
Kasmiah Ali
 
Proses Perencanaan
Proses Perencanaan Proses Perencanaan
Proses Perencanaan
Dadang Solihin
 
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Tri Widodo W. UTOMO
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptxKonsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
arizalarizalnovendy
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
pateh
 
Review Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Review Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalReview Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Review Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Dadang Solihin
 
Permenpanrb inovasi 5 nov
Permenpanrb inovasi 5 novPermenpanrb inovasi 5 nov
Permenpanrb inovasi 5 nov
Aang Masuda
 
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
DedenSuhendar5
 
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsinilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
rieza rahim
 
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsinilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
rieza rahim
 
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptxPPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
Chairunisaliani
 
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitasUmi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
YunioLatief1
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Dadang Solihin
 
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan PentahelixBAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
ssuser565d9a
 
Artikel kebijakan publik
Artikel kebijakan publikArtikel kebijakan publik
Artikel kebijakan publik
NurLengkapPandiangan
 

Similar to Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik (20)

Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraPentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Proses Perencanaan
Proses Perencanaan Proses Perencanaan
Proses Perencanaan
 
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptxKonsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
Konsep dan Studi Kebijakan Publik - angkt XXIV 2023.pptx
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
 
Review Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Review Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalReview Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Review Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
 
Permenpanrb inovasi 5 nov
Permenpanrb inovasi 5 novPermenpanrb inovasi 5 nov
Permenpanrb inovasi 5 nov
 
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
 
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsinilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
 
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsinilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
 
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptxPPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
PPT_Kelompok 5_Tipe dan strata kebijakan publik.pptx
 
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitasUmi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
Umi arifah, zamly tugas transparansi&akuntabilitas
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
 
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan PentahelixBAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
 
Artikel kebijakan publik
Artikel kebijakan publikArtikel kebijakan publik
Artikel kebijakan publik
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan BirokrasiOptimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Tri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Tri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
Tri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan BirokrasiOptimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 

Recently uploaded

Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 

Recently uploaded (8)

Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 

Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik

  • 1. Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Publik Publik Publik Publik Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Publik Publik Publik Publik Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA. Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Jakarta, 16 Mei 2024 Inovasi Kebijakan Inovasi Kebijakan
  • 2. Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi & & & & Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan: : : : Divergen Divergen Divergen Divergen atau atau atau atau Konvergen Konvergen Konvergen Konvergen? ? ? ? Kebijakan Publik Where to go? Inovasi Kebijakan Publik Inovasi
  • 4. Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan by nature by nature by nature by nature Bermasalah Bermasalah Bermasalah Bermasalah? ? ? ?
  • 5. Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan sebagai sebagai sebagai sebagai Living Reform Living Reform Living Reform Living Reform Knowledge-based Technology-based Ideology-based 1. Evidence-based  Theoretical Framework.  Data Primer, Sekunder, Tersier. 2. Policy Research & Logic  Metodologi.  Tools of policy analysis (RIA, CBA, ROCIPPI, dll). 3. Meaningful Participation  Stakeholder mapping & engagement.  Media utilitation.  Sosial media, media mainstream dll. 1. Big data analysis. 2. Artificial Intelligence. Area untuk transformasi/inovasi kebijakan dimasa depan. Area untuk transformasi/inovasi kebijakan dimasa depan. Setiap kebijakan harus mengandung: 1. Moral Pancasila 2. Dimensi Etika 3. Dimensi Religiusitas
  • 6. Policy Alternative Policy Alternative Policy Alternative Policy Alternative sbg sbg sbg sbg Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan  Policy Problem (masalah apakah yang dihadapi?)  Policy Outcomes (kebijakan apa yang telah ditempuh & apa hasil yang telah dicapai?)  Policy Performance (bagaimana nilai/kinerja dari hasil kebijakan?)  Policy Alternative/Policy Future (alternatif apa yang tersedia untuk memecahkan masalah & apa kemungkinan untuk masa depan?)  Policy Action (alternatif mana saja/tindakan apa yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah?)
  • 7. IKK IKK IKK IKK sbg sbg sbg sbg Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan: : : : Strategi Strategi Strategi Strategi Budaya Budaya Budaya Budaya  IKK hanyalah instrumen untuk membantu memperbaiki tata kelola pembuatan kebijakan, bukan tujuan. Ada sesuatu yang lebih hakiki (beyond) dibalik IKK, yakni value proposition mengapa IKK diperlukan.  IKK adalah strategi budaya dalam siklus kebijakan untuk membiasakan (habituasi) praktek baik dalam pengelolaan kebijakan: bahwa kebijakan bukan sekedar IKU, bahwa kebijakan butuh komitmen utuh dari seluruh jajaran pimpinan, bahwa kebijakan yang baik adalah refleksi dari kualitas diri dan institusi, dst.
  • 8. Perkembangan Perkembangan Perkembangan Perkembangan Paradigma Paradigma Paradigma Paradigma sbg sbg sbg sbg Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan OPA NPM NPS Role of government Rowing (designing and implementing policies focusing on a single, politically defined objective) Steering (acting as a catalyst to unleash market forces) Serving (negotiating and brokering interests among citizens and community groups, creating shared values) Mechanisms for achieving policy objectives Administering programs through existing government agencies Creating mechanisms and incentive structures to achieve policy objectives through private and nonprofit agencies Building coalitions of public, nonprofit, and private agencies to meet mutually agreed upon needs Approach to Accountability Hierarchical—Administrators are responsible to democratically elected political leaders Market-driven—The accumulation of self interests will result in outcomes desired by broad groups of citizens (or customers) Multifaceted—Public servants must attend to law, community values, political norms, professional standards, and citizen interests (Denhardt and Denhardt, 2007)
  • 9. Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Masa Masa Masa Masa Orde Orde Orde Orde Lama Lama Lama Lama • Inovasi kebijakan pada masa Orde Lama: kebijakan pembangunan nasional dengan fokus pada ekonomi terpimpin dan upaya mendirikan industri dalam negeri. • Pembelajaran dari era tersebut: pentingnya stabilitas politik untuk keberhasilan implementasi kebijakan inovatif.
  • 10. Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Masa Masa Masa Masa Orde Orde Orde Orde Baru Baru Baru Baru • Inovasi kebijakan pada masa Orde Baru: kebijakan modernisasi pertanian dengan program Bimas (Bimbingan Massal) dan industrialisasi yang terpusat. • Dampak dan pembelajaran: keberhasilan dalam swasembada produksi pangan namun diikuti dengan sentralisasi kekuasaan yang mengurangi partisipasi publik.
  • 11. Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Masa Masa Masa Masa Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi • Inovasi kebijakan pada masa reformasi: Desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah. • Dampak dan pembelajaran: peningkatan partisipasi publik dan akuntabilitas lokal, namun juga menimbulkan tantangan koordinasi antara pusat dan daerah.
  • 12. Epilog Epilog Epilog Epilog: : : : Konvergen Konvergen Konvergen Konvergen- - - -Divergen Divergen Divergen Divergen- - - -Konvergen Konvergen Konvergen Konvergen  By design, kebijakan publik adalah instrumen negara yang paling fleksibel dan adaptif, yang selalu berubah mengikuti visi pemerintah atau kehendak sang pembentuk kebijakan.  Karena kebijakan berubah secara dinamis sesuai tantangan dan kebutuhan lingstra, maka terjadilah konvergensi kebijakan- inovasi, dimana kebijakan publik itu esensinya adalah pembawa inovasi.  Namun dalam praktiknya, muncul fenomena policy trap, dimana kebijakan menjelma menjadi instrumen yang rigid dan sering menghambat pemerintah untuk melakukan perubahan.  Artinya, kebijakan mengalami degradasi dari sekumpulan tata nilai menjadi deretan prosedur. Prosedur yang harusnya mengikuti tata nilai, justru berubah menjadi standar tertinggi dalam birokrasi.  Akhirnya, terjadilah divergensi kebijakan- inovasi, dimana kebijakan publik bukan lagi sebagai pembawa inovasi. Kebijakan adalah hambatan terbesar untuk berinovasi dan menjadi obyek terpenting untuk diinovasi.  Tugas kita sekarang adalah mengembalikan konvergensi kebijakan-inovasi dengan mengembalikan kebijakan ke khittah-nya sebagai instrumen yang fleksibel untuk mewujudkan cita-cita bernegara.
  • 13. TERIMA KASIH TERIMA KASIH Mendorong Mendorong Mendorong Mendorong Inovasi Inovasi Inovasi Inovasi dengan dengan dengan dengan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan M M M Menguatkan enguatkan enguatkan enguatkan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan dengan dengan dengan dengan Inovas Inovas Inovas Inovasi i i i