SlideShare a Scribd company logo
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Menjadi Analis Kebijakan yang
Berkualitas
PEDUL
I
INOVATI
F
INTEGRITA
S
PROFESIONA
L
Disampaikan pada Diskusi Peningkatan Kapasitas Pegawai
Balitbang Hukum dan HAM
Jakarta, 16 Februari 2022
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Aktor Kebijakan dalam Instansi Pemerintah
o Analis Kebijakan: bertugas
menjelaskan fenomena dan
masalah organisasi,
menganalisisnya untuk dirumuskan
alternatif kebijakan, dan
menyampaikan laporan/
rekomendasi kepada pimpinan.
o Pengambil Kebijakan (pimpinan
organisasi): bertugas menetapkan
kebijakan untuk mewujudkan
tujuan organisasi.
o Birokrasi (karyawan): bertugas
mengimplementasikan kebijakan
yang telah ditetapkan pimpinan.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK untuk Organisasi yang Stabil & Berkinerja
Mazhab Three-Legged Stool:
o Keseimbangan “bangku” (baca:
organisasi) hanya terwujud jika ditopang
oleh 3 kaki yang sama panjang (baca:
peran yang proporsional).
o Organisasi tanpa didukung oleh Analis
Kebijakan akan timpang dan tidak stabil.
o AK yang kurang kompeten / berkualitas,
juga akan membuat organisasi tidak
stabil.
o Jumlah AK yang banyak bukan garansi
majunya organisasi atau tingginya
kinerja organisasi. Kualitas menjadi kata
kunci.
Analis
Kebijakan
Pimpinan /
Pengambil Kebijakan
Birokrasi
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
3 Dimensi Kompetensi ASN (cq. JFAK)
o Mampu menghasilkan karya/
naskah kebijakan atau hasil kerja
AK (PP, PB, NA, dsb),
o Mampu melakukan komunikasi
dengan stakeholder.
o Mampu menerapkan metode yang
tepat untuk analisis kebijakan
tertentu.
S
A
K
o Pemahaman tentang teori-teori
KP dan teori lain yang relevan.
o Pemahaman tentang kebijakan
MASN & Pembinaan JF.
o Pemahaman tentang proses &
metodologi AKP.
o Pemahaman tentang bidang
tugas.
o Berkarakter pembelajar (terus
meningkatkan KSA, siap menerima
kritik).
o Siap berkolaborasi dengan sesama
AK atau dengan JF lain.
o Berorientasi pada peningkatan kinerja
unit kerja & organisasi.
o Jujur dalam penggunaan & interpretasi
data, meskipun tidak selalu benar
(menghindari pelanggaran etika).
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Hulu – Hilir Masalah Pembinaan AK
HULU HILIR
Tidak ada
analisis
kebutuhan
AK
Tidak ada
rencana
pengembangan
(kompetensi &
karir) AK
Dianggap sebagai profesi
yang mandiri sehingga tidak
dilibatkan dalam kegiatan
Penempatan AK
tidak sesuai tusi
Dianggap menjadi beban
anggaran jika terlibat dalam
perumusan kebijakan
Pemahaman pemangku
AK & pimpinannya kurang
utuh tentang profesi AK
AK menjadi safety net untuk
memanjangkan BUP, atau krn
restrukturisasi organisasi
Terbatasnya
Tim Penilai JFAK
Pelatihan AK
masih terbatas
JFAK belum
didayagunakan
secara optimal
Persebaran JFAK
belum merata di
Instansi Pemerintah
Penyetaraan JA kedalam
JF tanpa Formasi dan Uji
Kompetensi
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK
Diri
Sendiri
Instansi
Pembina
Atasan
Langsung
Asosiasi
Profesi
CoP
TPI/TPD
AK sbg Fokus Pembinaan
o Pembinaan AK harus dilakukan
secara holistik-kolaboratif,
oleh semua pihak yang terkait
dan dengan seluruh strategi
yang relevan.
o Diantara jalur-jalur pembinaan
tsb, jalur “Diri Sendiri” adalah
yang terbaik dan terpenting.
AK jangan mengandalkan pihak
lain untuk memberdayakan
dirinya.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
TUJUAN UMUM: meningkatkan pemahaman terkait beragam
aspek jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di dalam
instansi pemerintah. Panduan ini tidak bersifat mengikat,
namun ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan
yang dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran
JFAK di lingkungannya. Panduan ini juga merupakan living
document yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika
kebijakan pembinaan JFAK.
TUJUAN KHUSUS: meningkatkan peran JFAK di dalam organisasi
dan memperkuat peran JFAK di dalam siklus kebijakan.
SASARAN PEMBACA:
PENYUSUNAN PANDUAN OPTIMALISASI PERAN AK:
Upaya Pembinaan
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Isi Panduan
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kedudukan JFAK terhadap JPT
1
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kolaborasi Antar JF dalam Organisasi
2
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kolaborasi Antar JF dalam Organisasi (contoh)
2
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Peran AK dalam Siklus Kebijakan
3
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Spectrum Tugas / Peran JFAK
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*
Setting
Implementasi*
Kebijakan
Evaluasi*
Kebijakan
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Policy'
Alternative
Policy'
Appraisal
Policy'
Recommen
dation
Policy'Output'&'
Performance
Policy'Options'/'
Choices Policy'Action
Ex-ante – Analysis FOR Policy *)
Ex-post – Analysis OF Policy *)
*) Analysis for policy & analysis of policy dalam
prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Jenis Pekerjaan AK
4
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Kerja AK
4
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK sbg Squad System
Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kemenpan RB, 2021
 Struktur organisasi berbasis pada
kinerja dan lebih
mengedepankan pada output
dan keahlian.
 Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.
 Dilakukan perubahan
manajemen kerja, pola kerja,
tanggung jawab, dan tanggung
gugat dalam unit organisasi.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Bisnis & Pola Kerja
5
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Bisnis & Pola Kerja
5
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Standar Kompetensi AK
6
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Satuan Hasil Kerja AK
6
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Evaluasi Kinerja AK
7
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pengambangan Karir AK
8
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pengembangan Kompetensi AK
8
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Bentuk2 Pengembangan Kompetensi AK
8
Pemberian tugas belajar
pada pendidikan formal
dalam jenjang pendidikan
tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
PENDIDIKAN
o Pelatihan Klasikal
o Pelatihan Non-Klasikal
PELATIHAN
1
2
Dilakukan melalui kegiatan yang
menekankan pada proses
pembelajaran tatap muka di
dalam kelas.
PelatihanKlasikal
Dilakukan melalui kegiatan yang
menekankan pada proses
pembelajaran praktik kerja
dan/atau pembelajaran di luar
kelas.
PelatihanNonKlasikal
a. Pelatihan Struktural kepemimpinan
b. Pelatihan Manajerial
c. Pelatihan teknis
d. Pelatihan fungsional
e. Pelatihan sosial kultural
f. Seminar/ Konferensi/sarasehan
Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanKlasikal
g. Workshop
h. Kursus
i. Penataran
j. Bimbingan kelas
k. Sosialisasi
l. Dan lain-lain
a. Coaching
b. Mentoring
c. E-Learning
d. Pelatihan jarak jauh
e. Detasering
f. Outbond
g. Benchmarking
Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanNon-Klasikal
h. Pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta/ BUMN/ BUMD
i. Belajar mandiri
j. Komunitas belajar
k. Bimbingan di tempat kerja
l. Magang/ praktik kerja
m. Dan lain-lain
Sumber: Peraturan LAN No. 10/2018 Tentang
Pengembangan Kompetensi ASN
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Prospek JF (AK) Kedepan
JF as First
Career
Choice
JF adalah karier
professional/expertise
JS/JPT tertentu bahkan
hanya bisa dijabat oleh
JF terkait
Grading JF menjadi
naik (implikasi
terhadap prestise,
kinerja & pengakuan)
Pengembangan
kompetensi dan karier
menjadi bagian dari
system reward JF
JF tidak dapat
diduduki
sembarangan (analogi
JS/JPT)
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Epilog: Jadilah AK yang “Tidak Terbatas”
“Tenis adalah pelajaran
hidup bagi saya. Tenis telah
membentuk karakter saya
sebagai atlet dan manusia,
melalui semua proses yang
saya jalani. Itulah sebabnya,
membuat rekor tak lagi
menjadi target utama”
Kompas, 26-02-2020, hal. 19
Nama: Novac Djokovic
Lahir: 22 Mei 1987 di Beograd,
Serbia.
Tinggal: Monte Carlo, Monaco.
Tinggi: 1,88 m (6 ft 2 in).
Prestasi: 20 Grand Slam (=
Federer dan Nadal); 320 pekan
Peringkat 1 sejak 04-07-2004
s/d 12-05-2021, melewati
rekor Serena Williams (319)
namun masih dibawah Steffi
Graf (377) dan Martina
Navratilova (332).
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Project name - Presentation topic
Terima Kasih
Jalan Veteran No. 10, Gambir, Jakarta 10110
021 – 3455021-5, 3868201-7, ext 112-116
Humas LAN RI
@LAN_RI
http://www.lan.go.id

More Related Content

What's hot

Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
Siti Sahati
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
temanna #LABEDDU
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
KutsiyatinMSi
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
Dr. Zar Rdj
 
Manajemen penganggaran
Manajemen penganggaranManajemen penganggaran
Manajemen penganggaran
hoyin rizmu
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
PSEKP - UGM
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
93220872
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
temanna #LABEDDU
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Rusman R. Manik
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
KutsiyatinMSi
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
Ashep Ramdhan
 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
KutsiyatinMSi
 
Penyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy BriefPenyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy Brief
Dadang Solihin
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan PublikReformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
 
Manajemen penganggaran
Manajemen penganggaranManajemen penganggaran
Manajemen penganggaran
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
 
Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
 
Penyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy BriefPenyusunan Policy Brief
Penyusunan Policy Brief
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
 
Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan PublikReformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan Publik
 

Similar to Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas

Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
KutsiyatinMSi
 
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKRelasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Tri Widodo W. UTOMO
 
Optimalisasi Peran JFAK
Optimalisasi Peran JFAKOptimalisasi Peran JFAK
Optimalisasi Peran JFAK
Tri Widodo W. UTOMO
 
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahMengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Tri Widodo W. UTOMO
 
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
National Institute of Public Administration, Republic of Indonesia
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
dinitilovaslamet
 
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
Nur Anisa Rachmawati
 
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LANVisi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
SonnyAmeriansahSoeko
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Sofyan Nardi Saputra
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbata bik
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Pristiadi Utomo
 
Manajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxManajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptx
UDPUTRI1
 
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
DiegoSaputr
 
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02purdiyanto -
 
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiPemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Dokumen Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Hasil Uji Publik.pdf
Dokumen Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Hasil Uji Publik.pdfDokumen Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Hasil Uji Publik.pdf
Dokumen Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Hasil Uji Publik.pdf
ArtinaShoimariesta2
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas (20)

Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
 
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
 
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKRelasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
 
Optimalisasi Peran JFAK
Optimalisasi Peran JFAKOptimalisasi Peran JFAK
Optimalisasi Peran JFAK
 
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahMengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
 
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
 
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
 
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
 
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LANVisi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
 
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
 
Manajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxManajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptx
 
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
 
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
 
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiPemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
 
Dokumen Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Hasil Uji Publik.pdf
Dokumen Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Hasil Uji Publik.pdfDokumen Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Hasil Uji Publik.pdf
Dokumen Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Hasil Uji Publik.pdf
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Tri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Tri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
Tri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 

Recently uploaded

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 

Recently uploaded (15)

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 

Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas

  • 1. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas PEDUL I INOVATI F INTEGRITA S PROFESIONA L Disampaikan pada Diskusi Peningkatan Kapasitas Pegawai Balitbang Hukum dan HAM Jakarta, 16 Februari 2022 Tri Widodo W. Utomo Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
  • 2. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Aktor Kebijakan dalam Instansi Pemerintah o Analis Kebijakan: bertugas menjelaskan fenomena dan masalah organisasi, menganalisisnya untuk dirumuskan alternatif kebijakan, dan menyampaikan laporan/ rekomendasi kepada pimpinan. o Pengambil Kebijakan (pimpinan organisasi): bertugas menetapkan kebijakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. o Birokrasi (karyawan): bertugas mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan.
  • 3. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL AK untuk Organisasi yang Stabil & Berkinerja Mazhab Three-Legged Stool: o Keseimbangan “bangku” (baca: organisasi) hanya terwujud jika ditopang oleh 3 kaki yang sama panjang (baca: peran yang proporsional). o Organisasi tanpa didukung oleh Analis Kebijakan akan timpang dan tidak stabil. o AK yang kurang kompeten / berkualitas, juga akan membuat organisasi tidak stabil. o Jumlah AK yang banyak bukan garansi majunya organisasi atau tingginya kinerja organisasi. Kualitas menjadi kata kunci. Analis Kebijakan Pimpinan / Pengambil Kebijakan Birokrasi
  • 4. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 3 Dimensi Kompetensi ASN (cq. JFAK) o Mampu menghasilkan karya/ naskah kebijakan atau hasil kerja AK (PP, PB, NA, dsb), o Mampu melakukan komunikasi dengan stakeholder. o Mampu menerapkan metode yang tepat untuk analisis kebijakan tertentu. S A K o Pemahaman tentang teori-teori KP dan teori lain yang relevan. o Pemahaman tentang kebijakan MASN & Pembinaan JF. o Pemahaman tentang proses & metodologi AKP. o Pemahaman tentang bidang tugas. o Berkarakter pembelajar (terus meningkatkan KSA, siap menerima kritik). o Siap berkolaborasi dengan sesama AK atau dengan JF lain. o Berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja & organisasi. o Jujur dalam penggunaan & interpretasi data, meskipun tidak selalu benar (menghindari pelanggaran etika).
  • 5. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Hulu – Hilir Masalah Pembinaan AK HULU HILIR Tidak ada analisis kebutuhan AK Tidak ada rencana pengembangan (kompetensi & karir) AK Dianggap sebagai profesi yang mandiri sehingga tidak dilibatkan dalam kegiatan Penempatan AK tidak sesuai tusi Dianggap menjadi beban anggaran jika terlibat dalam perumusan kebijakan Pemahaman pemangku AK & pimpinannya kurang utuh tentang profesi AK AK menjadi safety net untuk memanjangkan BUP, atau krn restrukturisasi organisasi Terbatasnya Tim Penilai JFAK Pelatihan AK masih terbatas JFAK belum didayagunakan secara optimal Persebaran JFAK belum merata di Instansi Pemerintah Penyetaraan JA kedalam JF tanpa Formasi dan Uji Kompetensi
  • 6. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL AK Diri Sendiri Instansi Pembina Atasan Langsung Asosiasi Profesi CoP TPI/TPD AK sbg Fokus Pembinaan o Pembinaan AK harus dilakukan secara holistik-kolaboratif, oleh semua pihak yang terkait dan dengan seluruh strategi yang relevan. o Diantara jalur-jalur pembinaan tsb, jalur “Diri Sendiri” adalah yang terbaik dan terpenting. AK jangan mengandalkan pihak lain untuk memberdayakan dirinya.
  • 7. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL TUJUAN UMUM: meningkatkan pemahaman terkait beragam aspek jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di dalam instansi pemerintah. Panduan ini tidak bersifat mengikat, namun ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan yang dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran JFAK di lingkungannya. Panduan ini juga merupakan living document yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika kebijakan pembinaan JFAK. TUJUAN KHUSUS: meningkatkan peran JFAK di dalam organisasi dan memperkuat peran JFAK di dalam siklus kebijakan. SASARAN PEMBACA: PENYUSUNAN PANDUAN OPTIMALISASI PERAN AK: Upaya Pembinaan
  • 13. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Spectrum Tugas / Peran JFAK Formulasi* Kebijakan Agenda* Setting Implementasi* Kebijakan Evaluasi* Kebijakan PELAKSANAAN(KEBIJAKAN PERENCANAAN(KEBIJAKAN Kinerja Kebijakan Dilanjutkan (continuation) Dihentikan (termination) Tetap Revisi Formulasi Policy' Alternative Policy' Appraisal Policy' Recommen dation Policy'Output'&' Performance Policy'Options'/' Choices Policy'Action Ex-ante – Analysis FOR Policy *) Ex-post – Analysis OF Policy *) *) Analysis for policy & analysis of policy dalam prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)
  • 16. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL AK sbg Squad System Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemenpan RB, 2021  Struktur organisasi berbasis pada kinerja dan lebih mengedepankan pada output dan keahlian.  Mengedepankan Jabatan Fungsional yang profesional dan berkomitmen terhadap jabatan fungsionalnya.  Dilakukan perubahan manajemen kerja, pola kerja, tanggung jawab, dan tanggung gugat dalam unit organisasi.
  • 24. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Bentuk2 Pengembangan Kompetensi AK 8 Pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PENDIDIKAN o Pelatihan Klasikal o Pelatihan Non-Klasikal PELATIHAN 1 2 Dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. PelatihanKlasikal Dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. PelatihanNonKlasikal a. Pelatihan Struktural kepemimpinan b. Pelatihan Manajerial c. Pelatihan teknis d. Pelatihan fungsional e. Pelatihan sosial kultural f. Seminar/ Konferensi/sarasehan Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanKlasikal g. Workshop h. Kursus i. Penataran j. Bimbingan kelas k. Sosialisasi l. Dan lain-lain a. Coaching b. Mentoring c. E-Learning d. Pelatihan jarak jauh e. Detasering f. Outbond g. Benchmarking Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanNon-Klasikal h. Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/ BUMN/ BUMD i. Belajar mandiri j. Komunitas belajar k. Bimbingan di tempat kerja l. Magang/ praktik kerja m. Dan lain-lain Sumber: Peraturan LAN No. 10/2018 Tentang Pengembangan Kompetensi ASN
  • 25. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Prospek JF (AK) Kedepan JF as First Career Choice JF adalah karier professional/expertise JS/JPT tertentu bahkan hanya bisa dijabat oleh JF terkait Grading JF menjadi naik (implikasi terhadap prestise, kinerja & pengakuan) Pengembangan kompetensi dan karier menjadi bagian dari system reward JF JF tidak dapat diduduki sembarangan (analogi JS/JPT)
  • 26. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Epilog: Jadilah AK yang “Tidak Terbatas” “Tenis adalah pelajaran hidup bagi saya. Tenis telah membentuk karakter saya sebagai atlet dan manusia, melalui semua proses yang saya jalani. Itulah sebabnya, membuat rekor tak lagi menjadi target utama” Kompas, 26-02-2020, hal. 19 Nama: Novac Djokovic Lahir: 22 Mei 1987 di Beograd, Serbia. Tinggal: Monte Carlo, Monaco. Tinggi: 1,88 m (6 ft 2 in). Prestasi: 20 Grand Slam (= Federer dan Nadal); 320 pekan Peringkat 1 sejak 04-07-2004 s/d 12-05-2021, melewati rekor Serena Williams (319) namun masih dibawah Steffi Graf (377) dan Martina Navratilova (332).
  • 27. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Project name - Presentation topic Terima Kasih Jalan Veteran No. 10, Gambir, Jakarta 10110 021 – 3455021-5, 3868201-7, ext 112-116 Humas LAN RI @LAN_RI http://www.lan.go.id