Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya meningkatkan kualitas analis kebijakan agar dapat mendukung organisasi pemerintah menjadi lebih stabil dan berkinerja. Dokumen tersebut juga memberikan panduan mengenai berbagai aspek penting dalam mengoptimalkan peran dan pengembangan kompetensi analis kebijakan.
Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terpumpun
Prospek Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) Kemendikbudristek
Jakarta, 9 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Jakarta, 22 April 2021
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terpumpun
Prospek Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) Kemendikbudristek
Jakarta, 9 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Jakarta, 22 April 2021
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Forum Pembinaan JFAK Untuk Peningkatan Kemampuan Secara Berkelanjutan, PDAK Kementerian Kesehatan RI
Jakarta, 12 Oktober 2020
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Forum Pembinaan JFAK Untuk Peningkatan Kemampuan Secara Berkelanjutan, PDAK Kementerian Kesehatan RI
Jakarta, 12 Oktober 2020
Disampaikan pada Workshop Uji Coba Panduan Utilisasi AK oleh JPT di Kementerian Kesehatan
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Sosialisasi Peran JFAK bagi JPt Madya dan Pratama di Lingkungan KLHK
Jakarta, 23 September 2021
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Sosialisasi JFAK di Lingkungan Badan POM RI
Jakarta, 23 Juli 2020
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus AAKI 2019-2022
Jakarta, 4 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar Puslatbang KDOD Samarinda, 27 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Menjadi Analis Kebijakan yang
Berkualitas
PEDUL
I
INOVATI
F
INTEGRITA
S
PROFESIONA
L
Disampaikan pada Diskusi Peningkatan Kapasitas Pegawai
Balitbang Hukum dan HAM
Jakarta, 16 Februari 2022
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
2. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Aktor Kebijakan dalam Instansi Pemerintah
o Analis Kebijakan: bertugas
menjelaskan fenomena dan
masalah organisasi,
menganalisisnya untuk dirumuskan
alternatif kebijakan, dan
menyampaikan laporan/
rekomendasi kepada pimpinan.
o Pengambil Kebijakan (pimpinan
organisasi): bertugas menetapkan
kebijakan untuk mewujudkan
tujuan organisasi.
o Birokrasi (karyawan): bertugas
mengimplementasikan kebijakan
yang telah ditetapkan pimpinan.
3. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK untuk Organisasi yang Stabil & Berkinerja
Mazhab Three-Legged Stool:
o Keseimbangan “bangku” (baca:
organisasi) hanya terwujud jika ditopang
oleh 3 kaki yang sama panjang (baca:
peran yang proporsional).
o Organisasi tanpa didukung oleh Analis
Kebijakan akan timpang dan tidak stabil.
o AK yang kurang kompeten / berkualitas,
juga akan membuat organisasi tidak
stabil.
o Jumlah AK yang banyak bukan garansi
majunya organisasi atau tingginya
kinerja organisasi. Kualitas menjadi kata
kunci.
Analis
Kebijakan
Pimpinan /
Pengambil Kebijakan
Birokrasi
4. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
3 Dimensi Kompetensi ASN (cq. JFAK)
o Mampu menghasilkan karya/
naskah kebijakan atau hasil kerja
AK (PP, PB, NA, dsb),
o Mampu melakukan komunikasi
dengan stakeholder.
o Mampu menerapkan metode yang
tepat untuk analisis kebijakan
tertentu.
S
A
K
o Pemahaman tentang teori-teori
KP dan teori lain yang relevan.
o Pemahaman tentang kebijakan
MASN & Pembinaan JF.
o Pemahaman tentang proses &
metodologi AKP.
o Pemahaman tentang bidang
tugas.
o Berkarakter pembelajar (terus
meningkatkan KSA, siap menerima
kritik).
o Siap berkolaborasi dengan sesama
AK atau dengan JF lain.
o Berorientasi pada peningkatan kinerja
unit kerja & organisasi.
o Jujur dalam penggunaan & interpretasi
data, meskipun tidak selalu benar
(menghindari pelanggaran etika).
5. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Hulu – Hilir Masalah Pembinaan AK
HULU HILIR
Tidak ada
analisis
kebutuhan
AK
Tidak ada
rencana
pengembangan
(kompetensi &
karir) AK
Dianggap sebagai profesi
yang mandiri sehingga tidak
dilibatkan dalam kegiatan
Penempatan AK
tidak sesuai tusi
Dianggap menjadi beban
anggaran jika terlibat dalam
perumusan kebijakan
Pemahaman pemangku
AK & pimpinannya kurang
utuh tentang profesi AK
AK menjadi safety net untuk
memanjangkan BUP, atau krn
restrukturisasi organisasi
Terbatasnya
Tim Penilai JFAK
Pelatihan AK
masih terbatas
JFAK belum
didayagunakan
secara optimal
Persebaran JFAK
belum merata di
Instansi Pemerintah
Penyetaraan JA kedalam
JF tanpa Formasi dan Uji
Kompetensi
7. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
TUJUAN UMUM: meningkatkan pemahaman terkait beragam
aspek jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di dalam
instansi pemerintah. Panduan ini tidak bersifat mengikat,
namun ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan
yang dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran
JFAK di lingkungannya. Panduan ini juga merupakan living
document yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika
kebijakan pembinaan JFAK.
TUJUAN KHUSUS: meningkatkan peran JFAK di dalam organisasi
dan memperkuat peran JFAK di dalam siklus kebijakan.
SASARAN PEMBACA:
PENYUSUNAN PANDUAN OPTIMALISASI PERAN AK:
Upaya Pembinaan
16. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK sbg Squad System
Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kemenpan RB, 2021
Struktur organisasi berbasis pada
kinerja dan lebih
mengedepankan pada output
dan keahlian.
Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.
Dilakukan perubahan
manajemen kerja, pola kerja,
tanggung jawab, dan tanggung
gugat dalam unit organisasi.
24. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Bentuk2 Pengembangan Kompetensi AK
8
Pemberian tugas belajar
pada pendidikan formal
dalam jenjang pendidikan
tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
PENDIDIKAN
o Pelatihan Klasikal
o Pelatihan Non-Klasikal
PELATIHAN
1
2
Dilakukan melalui kegiatan yang
menekankan pada proses
pembelajaran tatap muka di
dalam kelas.
PelatihanKlasikal
Dilakukan melalui kegiatan yang
menekankan pada proses
pembelajaran praktik kerja
dan/atau pembelajaran di luar
kelas.
PelatihanNonKlasikal
a. Pelatihan Struktural kepemimpinan
b. Pelatihan Manajerial
c. Pelatihan teknis
d. Pelatihan fungsional
e. Pelatihan sosial kultural
f. Seminar/ Konferensi/sarasehan
Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanKlasikal
g. Workshop
h. Kursus
i. Penataran
j. Bimbingan kelas
k. Sosialisasi
l. Dan lain-lain
a. Coaching
b. Mentoring
c. E-Learning
d. Pelatihan jarak jauh
e. Detasering
f. Outbond
g. Benchmarking
Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanNon-Klasikal
h. Pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta/ BUMN/ BUMD
i. Belajar mandiri
j. Komunitas belajar
k. Bimbingan di tempat kerja
l. Magang/ praktik kerja
m. Dan lain-lain
Sumber: Peraturan LAN No. 10/2018 Tentang
Pengembangan Kompetensi ASN
25. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Prospek JF (AK) Kedepan
JF as First
Career
Choice
JF adalah karier
professional/expertise
JS/JPT tertentu bahkan
hanya bisa dijabat oleh
JF terkait
Grading JF menjadi
naik (implikasi
terhadap prestise,
kinerja & pengakuan)
Pengembangan
kompetensi dan karier
menjadi bagian dari
system reward JF
JF tidak dapat
diduduki
sembarangan (analogi
JS/JPT)
26. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Epilog: Jadilah AK yang “Tidak Terbatas”
“Tenis adalah pelajaran
hidup bagi saya. Tenis telah
membentuk karakter saya
sebagai atlet dan manusia,
melalui semua proses yang
saya jalani. Itulah sebabnya,
membuat rekor tak lagi
menjadi target utama”
Kompas, 26-02-2020, hal. 19
Nama: Novac Djokovic
Lahir: 22 Mei 1987 di Beograd,
Serbia.
Tinggal: Monte Carlo, Monaco.
Tinggi: 1,88 m (6 ft 2 in).
Prestasi: 20 Grand Slam (=
Federer dan Nadal); 320 pekan
Peringkat 1 sejak 04-07-2004
s/d 12-05-2021, melewati
rekor Serena Williams (319)
namun masih dibawah Steffi
Graf (377) dan Martina
Navratilova (332).
27. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Project name - Presentation topic
Terima Kasih
Jalan Veteran No. 10, Gambir, Jakarta 10110
021 – 3455021-5, 3868201-7, ext 112-116
Humas LAN RI
@LAN_RI
http://www.lan.go.id