Dokumen tersebut membahas insentif perpajakan untuk perusahaan nirlaba dan sumbangan sosial di Indonesia, termasuk tax exemption dan tax deduction. Tax exemption berupa penghasilan tertentu yang dikecualikan dari pajak penghasilan, seperti sumbangan keagamaan dan pendidikan. Tax deduction berupa biaya tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, seperti sumbangan bencana alam dan penelitian.

1. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak
Bagi Organisasi Filantropi/Nirlaba dan
Sumbangan Sosial
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II
Jakarta, 15 Desember 2015

2. Direktorat Jenderal Pajak
Insentif Perpajakan untuk Perusahaan Nirlaba
2
Tax Exemption
Tax Deduction
Tax
Incentive
Penetapan penghasilan yang
dikecualikan sebagai objek PPh atas
penghasilan tertentu yang diterima
perusahaan nirlaba
Penetapan biaya tertentu yang
terkait perusahaan nirlaba yang
dapat menjadi pengurang
penghasilan bruto bagi Wajib Pajak
yang mengeluarkan biaya

3. Direktorat Jenderal Pajak
Insentif Perpajakan untuk Perusahaan Nirlaba
3
Tax Exemption
• Penetapan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek
PPh atas penghasilan tertentu yang diterima perusahaan
nirlaba
Tax Deduction
• Penetapan biaya tertentu yang terkait perusahaan nirlaba
yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi
Wajib Pajak yang mengeluarkan biaya

4. Direktorat Jenderal Pajak
Insentif Perpajakan untuk Perusahaan Nirlaba
Tax Exemption (Bukan Objek PPh)
A. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan.
Dasar hukum:
1) Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan
2) Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008
B. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam
bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar
pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka
waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
Dasar hukum:
1) Pasal 4 ayat (3) huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan
2) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2012
3) Peraturan Dirjen Pajak No. 44/PJ/2012
4

5. Direktorat Jenderal Pajak
Insentif Perpajakan untuk Perusahaan Nirlaba
Bantuan Atau Sumbangan Dan Harta Hibahan Yang Diterima Badan Keagamaan, Badan
Pendidikan, Badan Sosial Termasuk Yayasan Dan Koperasi
1. Badan keagamaan adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat
ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.
2. Badan pendidikan adalah badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan
yang tidak mencari keuntungan.
3. Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi adalah badan sosial yang kegiatannya semata-mata
menyelenggarakan :
a) pemeliharaan kesehatan;
b) pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo);
c) pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;
d) santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;
e) pemberian beasiswa;
f) pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
g) kegiatan sosial lainnya.
yang tidak mencari keuntungan.
5

6. Direktorat Jenderal Pajak
Insentif Perpajakan untuk Perusahaan Nirlaba
Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam
Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan
1) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk
sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang
diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.
2) Sisa lebih sebagaimana adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek Pajak
Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan
pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.
3) Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan adalah meliputi:
a. Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan
pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana
tersebut;
b. pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan;
c. pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan
sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.
6

7. Direktorat Jenderal Pajak
Insentif Perpajakan untuk Perusahaan Nirlaba
Tax Deduction (Pengurang Penghasilan Bruto)
1) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional;
2) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia;
3) biaya pembangunan infrastruktur sosial;
4) sumbangan fasilitas pendidikan;
5) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga;
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Dasar Hukum :
a. Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m Undang-Undang PPh
b. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2013
c. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2014
7

8. Direktorat Jenderal Pajak
PERUBAHAN PERLAKUAN TERHADAP SUMBANGAN
 Dalam UU 17 Tahun 2000, sumbangan tidak dapat menjadi
pengurang penghasilan bruto
 Dalam UU 36 Tahun 2008, sumbangan dapat menjadi pengurang
penghasilan bruto, terdiri dari:
a. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional;
b. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia;
c. biaya pembangunan infrastruktur sosial;
d. sumbangan fasilitas pendidikan;
e. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8

9. Wajib
Pajak
Badan/
Lembaga
Penerima
Sumbangan
DJP
Sumbangan
Laporan
Penerimaan
Sumbangan
Bukti Penerimaan Sumbangan
SKEMA SUMBANGAN
MENURUT PP 93 TAHUN 2013
9

10. Direktorat Jenderal Pajak
SUMBANGAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
BENCANA NASIONAL
 disampaikan secara langsung melalui badan
penanggulangan bencana atau
 disampaikan secara tidak langsung melalui
lembaga atau pihak yang telah mendapat izin
dari instansi/lembaga yang berwenang untuk
pengumpulan dana penanggulangan bencana
10

11. Direktorat Jenderal Pajak 11
SUMBANGAN DALAM RANGKA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
sumbangan untuk penelitian dan pengembangan
yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang
disampaikan melalui lembaga penelitian dan
pengembangan

12. Direktorat Jenderal Pajak 12
SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN
merupakan sumbangan berupa fasilitas
pendidikan yang disampaikan melalui lembaga
pendidikan

13. Direktorat Jenderal Pajak 13
SUMBANGAN DALAM RANGKA PEMBINAAN OLAHRAGA
sumbangan untuk membina, mengembangkan
dan mengoordinasikan suatu atau gabungan
organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang
disampaikan melalui lembaga pembinaan
olahraga

14. Direktorat Jenderal Pajak 14
BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
biaya yang dikeluarkan untuk keperluan
membangun sarana dan prasarana untuk
kepentingan umum dan bersifat nirlaba

15. Direktorat Jenderal Pajak
PERSYARATAN BANTUAN/SUMBANGAN
15
1. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal Tahun
Pajak sebelumnya;
2. Tidak membuat Wajib Pajak mengalami kerugian;
3. Harus didukung oleh bukti-bukti yang sah;
4. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya wajib
memiliki NPWP, kecuali lembaga yang dikecualikan
sebagai subjek pajak.
Besarnya tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal
Tahun Pajak sebelumnya.
A
B

16. Direktorat Jenderal Pajak
apabila diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan
istimewa
Sumbangan Bukan Pengurang Penghasilan Bruto
16

17. Direktorat Jenderal Pajak 17
BENTUK DAN NILAI SUMBANGAN
Sumbangan
uang
Biaya
pembangunan
infrastruktur
barang
barang
Dinilai sebesar:
a.nilai perolehan untuk barang yang
belum disusutkan
b.nilai buku fiskal untuk barang yang
sudah disusutkan.
c.harga pokok penjualan untuk
barang produksi sendiri.
dinilai sebesar jumlah
yang sesungguhnya
dikeluarkan

18. Direktorat Jenderal Pajak
TATA CARA PENCATATAN SUMBANGAN SEBAGAI BIAYA
Sumbangan dalam Rangka
Penanggulangan Bencana Nasional
Sumbangan dalam Rangka
Pembinaan Olahraga
Sumbangan dalam Rangka
Penelitian dan Pengembangan
Sumbangan Fasilitas
Pendidikan
Biaya Pembangunan
Infrastruktur Sosial
Sebagai Pengurang
Penghasilan Bruto pada
Tahun Pajak Sumbangan
tersebut DISERAHKAN
• Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto pada
Tahun Pajak Sumbangan tersebut DAPAT
DIMANFAATKAN
• Bila > 1 Tahun Pajak, Pengurangan dilakukan
sekaligus pada Tahun Pajak infrastruktur
sosial DAPAT DIMANFAATKAN
• Bila dibiayai Oleh > 1 WP, yang dibiayakan
adalah sebesar pengeluaran sebenarnya
masing2 WP dan tidak boleh melebihi 5%
dari Penghasilan Netto Fiskal tahun
sebelumnya
18

19. Direktorat Jenderal Pajak
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
Badan Penanggulangan
Bencana dan lembaga atau
pihak yang menerima
sumbangan Bencana Nasional
Lembaga penerima sumbangan
dan/atau biaya diluar
sumbangan Bencana Nasional
menyampaikan
laporan penerimaan
dan penyaluran
sumbangan setiap
triwulan
menyampaikan laporan
penerimaan dan
penyaluran sumbangan
setiap akhir Tahun Pajak
diterimanya sumbangan
dan/atau biaya
19

20. Direktorat Jenderal Pajak
CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DIBEBANKAN
SEKALIGUS SEBAGAI PENGHASILAN BRUTO DALAM HAL PEMBANGUNAN INFRASTRUK SOSIAL
DILAKSANAKAN LEBIH DARI SATU TAHUN PAJAK
• PT. DEF Pada tahun 2012 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp800.000.000,00. Pada
tahun 2013, PT DEF mengeluarkan biaya infrastruktur sosial untuk pembangunan sebuah tempat
ibadah yang akan dimanfaatkan masyarakat Desa A sebesar Rp64.000.000,00.
• PT. DEF pada tahun 2013 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00.
• Pada tahun 2014, untuk menyelesaikan pembangunan tampat ibadah yang telah dilaksanakan
sejak tahun 2013, PT. DEF mengeluarkan tambahan biaya infrakstruktur sosial sebesar
Rp60.000.000,00.
• Pada tahun 2014, tempat ibadah selesai dibagun dan dimanfaatkan oleh masyarakat
Desa A
Jumlah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh PT. DEF adalah sebagai berikut:
• Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2013) : Rp64.000.000,00 (8% dari Rp800.000.000,00)
• Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2014) : Rp60.000.000,00 (6% dari Rp1.000.000.000,00)
Penghitungan jumlah biaya maksimal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk Tahun
Pajak 2014 adalah sebagai berikut:
• Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2013) : Rp40.000.000,00 (5% dari Rp800.000.000,00)
• Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2014) : Rp50.000.000,00 (5% dari Rp1000.000.000,00)
Maka biaya infrastruktur sosial sebesar Rp 90.000.000,00 (Rp40.000.000,00+Rp50.000.000,00)
adalah biaya yang dapat dibebankan sekaligus sebagai Pengurang Penghasilan Bruto
pada tahun 2014
20

21. Direktorat Jenderal Pajak
CONTOH
TANDA BUKTI PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA
TANDA BUKTI PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA
A.Identitas Penerima Sumbangan
1. Nama : …………………………………………………
2. Alamat : …………………………………………………
3. NPWP : …………………………………………………
B.Rincian Sumbangan
1.Jenis Sumbangan : Sumbangan Bencana Nasional, Sumbangan Pembinaan Oiahraga, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan
Penenlitian dan Pengembangan *)
2. Bentuk Sumbangan : Uang / Barang*)
3. Nilai Sumbangan : ………………………………………………...
4. Tanggal Diterima : …………………………………………………
C.Identitas Penerima Sumbangan
1. Nama Lembaga/Badan : …………………………………………………
2. NPWP : …………………………………………………
3. Alamat : …………………………………………………
4. No. Telp. Dan Faksimili : …………………………………………………
D.Khusus Infrastruktur Sosial**)
1. Sarana / Prasarana yang diberikan : ………………………………………………….
2. Lokasi***) : ………………………………………………….
3. Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial : ………………………………………………….
4. Ijin Mendirikan Bangunan : ………………………………………………….
Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
**) Khusus infrastruktur sosial pemberi biaya infrastruktur sosial cukup mengisi bagian A dan D
***) Alamat lengkap lokasi sarana and prasarana tersebut
21

22. Direktorat Jenderal Pajak
No. Nama/NPWP/Alamat Pemberi
Sumbangan dan/atau Biaya
Jenis Sumbangan dan/atau Biaya Bulan/Tahun**
Barang* Jumlah
1.
2.
PT. A / NPWP......../Jl. Mawar No. 5
Medan
PT. B/NPWP……./Jl. Melati No.7
Medan
Obat-obatan Rp10.000.000
Rp20.000.000
Juli/2013
Oktober/2013
TOTAL Rp30.000.000
Rincian Total Sumbangan dan/atau Biaya Uang/Barang yang Diterima
CONTOH
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA……
TRIWULAN………./TAHUN PAJAK………
Lembagan/Badan Penerima Sumbangan dan/atau Biaya:
Nama :
NPWP…*** :
Alamat :
Keterangan:
* Diisi apabila sumbangan dalam bentuk barang dan nilai dalam rupiah
** Diisi bulan dan tahun sumbangan dan/atau biaya diterima
***) NPWP tidak perlu diisi bagi lembaga/badan yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan
perundang-undangan perpajakan
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pajak
U.P. Direktur Peraturan Perpajakan II
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Ged. Utama Lt.11
Jl. Jend. Gatot subroto Kav 40-42
22

23. Direktorat Jenderal Pajak23