SlideShare a Scribd company logo

Matakuliah Perpajakan 1

•Download as PPTX, PDF•
•
D
DWIASTUTYARFAH

Dokumen tersebut membahas tentang sistem perpajakan Indonesia dan ketentuan umum serta tata cara perpajakan. Terdapat penjelasan mengenai definisi pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, stelsel pajak, sistem pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, tarif pajak, dan hambatan pajak."

Economy & Finance
1 of 233
Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt STIE Wira Bhakti Makassar SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA & KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pertemuan Ke 2
PEMBAHASAN 01 03 02 PAJAK FUNGSI PAJAK AZAS PEMUNGUTAN PAJAK 04 STESEL PAJAK 05 06 07 08 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK JENIS JENIS PAJAK TARIF PAJAK HAMBATAN PAJAK
DEFINISI PAJAK 01
Pajak adalah “Kontribusi Wajib Kepada Negara Yang Terutang Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Bersifat Memaksa Berdasarkan Undang Undang, Dengan Tidak Mendapat Timbal Balik Secara Langsung Dan Digunakan Untuk Keperluan Negara Bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat” Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :
Definisi Pajak yang Dikemukakan Oleh Para Ahli : No Nama Ahli Konsep/Teori 1 Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 2 Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan 3 Dr. N. J Feldmann Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum
Definisi Pajak yang Dikemukakan Oleh Para Ahli : No Nama Ahli Konsep/Teori 4 Prof.Dr.P.J.A.Andriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 5 Dr. Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma- norma hukum, guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum 6 C.F Bastable Tax is a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers (Pajak adalah kontribusi wajib dari kekayaan seseorang atau badan orang-orang untuk melayani kekuasaan public)
Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak. Pajak dipungut berdasarkan Undang- Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya.. Tidak ada timbal balik secara langsung bagi yang membayarnya. Pajak bersifat memaksa dan dipaksakan Pajak dipungut oleh negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
FUNGSI PAJAK 02
Pajak mempunyai fungsi sumber keuangan negara yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan Pajak mempunyai fungsi pengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara) Fungsi Regularend (Pengatur)
Asas Pemungutan Pajak
Pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan tepat, misalnya saat baru menerima penghasilan Conviniance Of Payment (Saat Dan Waktu Yang Tepat) Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan obyek pajak dan subyek pajaknya. Equality (Keseimbangan Berdasarkan Kemampuan) Biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak lebih besar daripada pajak itu sendiri. Efisiensi Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga memberikan kepastian hukum Certainty (kepastian) Adam Smith
SteLseL Pajak
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. STESEL PAJAK STELSEL CAMPURAN STELSEL ANGGAPAN Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. STELSEL NYATA Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui
Sistem Pemungutan Pajak
—SOMEONE FAMOUS
Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, digunakan untuk membiaya belanja Negara. Contoh: Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bea Meterai PBB P5L (Perkebunan. Perhutanan, Pertambangan Migas, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara dan Sektor Lainnya) MENURUT PEMUNGUTANNYA
Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungkut oelh Pemerintah Daerah, digunakan untuk membiayai belanja daerah.  Pajak Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama KB Pajak Bahan Bakar KB Pajak Air Permukaan Pajak Rokok  Pajak Kabupaten/Kota Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Pedesaan/Perkotaan BPHTB
PAJAK SUBJEKTIF Berpangkal pada subjeknya, selanjutnya yang dicari syarat obyektifnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan PAJAK OBYEKTIF Berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan PBB MENURUT SIFATNYA
 PAJAK LANGSUNG Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan  PAJAK TIDAK LANGSUNG Pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : PPN MENURUT GOLONGANNYA
Add a Slide Title - 5
HAMBATAN PAJAK
Perlawanan Pasif Masyarakat enggan membayar pajak disebabkan karena, Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak, seperti usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU, Usaha meringan beban pajak dengan cara melanggar UU (menggelapkan Pajak)
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt dwiastuty@wirabhaktimakassar.ac.id dwi.sweet84@gmail.com 085299623005 THANKS!
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN PERTEMUAN III Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt STIE Wira Bhakti Makassar
KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2009 • Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 1 UU KUP) • Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, permotongan pajak dan pemungkutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN • Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, konsgsi, koperasi, dana pensiun atau organisasi lalinya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap • Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yg dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeskpor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dr luar daerah pabean • Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 dan perubahannya
KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN • Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya • Masa Pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN • Bagian Tahun Pajak adalah Bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak • Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak ssuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan • Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban seseuai dgn ketentuan perundangan- undangan perpajakan • Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk sauatu masa pajak • Surat pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN • Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara • Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar • Surat Ketetapan Pajak Nihil • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar • Surat Tagihan Pajak • Surat Paksa
This is a timeline Kewajiban Mendaftarkan Diri Jangka Waktu dan Tata Cara Mendaftarkan Diri Jangka Waktu Melporkan Kegiatan Usaha Kewajiban Melaporkan Kegiatan Usaha 01 02 03 04
Apa sih sebenarnya NPWp itu ? Apa Fungsinya ? Siapa Saja yang Harus Memiliki NPWP Menurut Pasal 1 Angka 6 UU KUP, NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam Melaksanakan Hak dan Kewajibannya
Fungsi NPWP Npwp merupakan nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan / pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain : a. Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi atau Badan b. Pemotongan atau Pemunkutan Pajak Penghasilan c. Pemungkutan Pajak Pertambahan Nilai d. Pembayaran PBB Sektor Perkebunan, PBB sector Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusaha Panas Bumi, PBB Pertambnagan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya e. Penyetoran Bea Materai Sesuai dengan ketntuan dalam perundang-undangan di bIdang Perpajakan
Siapa Saja yang Memiliki NPWP Orang Pribadi 01 Warisan Belum Terbagi Badan 03 02 Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan npwp yaitu : 04 Instansi Pemerintah (selaku pemotong/pe mungkut pajak)
DIMANA TEMPAT PENDAFTARAN NPWP ? Setiap WP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KantorPelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang : a. Wilayah Kerjanya meliputi tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya untuk orang pribadi dan warisan belum terbagi b. Wilayah Kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaanya yang sebenarnya untuk Badan dan Instansi Pemerintah
NPWP sekarang adalah Tetap yang berarti meskipun WP pindah KPP, NPWP tidak mengalami Perubahan
Contoh Formulir Pendaftaran WP Orang Pribadi
Contoh Formulir Pendaftaran WP Orang PribadiMelalui e- Registration
Kewajiban Mendaftarkan Diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian penghasilan dan harta
NPWP (WANITA KAWIN) Pasal 2 pp 74 2011 Wanita Kawin yang Memiliki Penghasilan Hidup Terpisah Berdasarkan Keputusan Hakim Atau Dikendaki Secara Tertulis Berdasarkan Perjanjian Pemisahaan Penghasilan Dan Harta TIDAK Ingin Melaksanakan Hak dan Memenuhi Kewajiban Perpajakan Terpisah dari Hak dan Kewajiban Suami Istri dn Suami Masing-masing Memiliki NPWP (Hak dan Kewajiban Perpajakan Terpisah Penghasilan Istri digabung dengan Suami NPWP Istri= NPWP Suami (Hak & Kewajiban Perpajakan digabung • Bila Telah Memiliki NPWP Sebelum Kawin Maka Harus Mengajukan Penghapusan • Bila Telah Memiliki Npwp Sebelum Kawin Maka Tidak Perlu Mendaftarkan Diri Lagi YA
Anak Yang Belum Dewasa Kewajiban Perpajakannya akan Digabung dengan orangtuanya Sesuai UU PPh 1984 dan Perubahannya yaitu Belum Berumur 18 Tahun & Belum Pernah Menikah Sehingga NPWPnya akan ikut dengan Milik Orangtuanya
Nomor pokok wajib pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yanhg berhak NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan • Salah seorang ahli waris; • Pelaksana wasiat;atau pihak yang mengurus harta peninggalan Warisan Yang Belum Terbagi Pasal 3 PP 74 2011 menggunakan Diwakili oleh
JANGKA WAKTU DAN TATA CARA MENDAFTARKAN DIRI 02
Jangka waktu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PK.03/2017 Pasal 24 ayat (1) 1. Wajib Pajak Orang yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftrkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak pada suatu bulan yang disetahunkan sama dengan atau telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftrkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. 3. Wajib Pajak badan, wajib mendaftrkan diri untuk memperolah NPWP paling lama 1 (satu) bulan saaat pendirian 4. Bendahara, wajib mendaftrakan diri untuk memperolah NPWP paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak (cfm PMK 231.03/2019) 5. Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftrakan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1( satu) bulan setelah adanya suatu kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh Wajib Pajak di tempat kegiatan usaha tersebut
Orang pribadi karyawan Contoh Prasetya,status TK/O,bekerja sebagai pegawai dengan gaji Rp7.000.000 per bulan mulai 1 mei 2020 selepas kuliah Jangka waktu pendaftran diri (peraturan menteri keuangan no.147/PMK.03/2017) Wajib Pajak OP karyawan wajib mendaftrakan diri untuk memperolah NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya Prasetya wajib mendaftrkan diri paling lama tanggal 31 juni 2020
Contoh Yayasan Nurul Hidayah wajib mendaftrkan diri paling lama tanggal 20 Oktober 2020 Dedi bersama rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah Yayasan di bidang keagamaan. Akta pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 20 September 2020 dengan nama Yayasan Nurul Hidayah. Kegiatan usaha baru benar benar dilaksanakan secara aktif pada 1 November 2020 JANGKA WAKTU PENDAFTRAN (Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.03/2017) Wajib Pajak badan wajib mendaftrkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian BADAN
Tata cara mendaftrkan diri
Secara langsung 1. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permhonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. 2. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyartkan. 3. Permohonan secara tertulius disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 4. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan : a. secara langsung; b. melalui pos ; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 5. Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat 6. KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan EFIN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat Penerbitan 7. NPWP dan SKT akan dikirmkan melalui Pos Tercatat.
Melalui e-registration 1. Permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan ; • mengisi dan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ; dan • Mengunggah Salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan, dalam Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak 2. Formulir Pendaftaran WP yang diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hokum 3. Berdasarkan permohonan yang telah disampaikan, diberikan BPE, 4. Berdsarkan permohonan yang telah diberikan BPE ditindak lanjuti sbb : a. NPWP diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPE diterbitkan; dan b. NPWP tersebut disampaikan ke alamat email yang dicantumkan pada saat mendaftar 5. Atas NPWP yang telah diterbitkan, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah (upload) 6. Berdasarkan penelitian berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Kepala KPP menerbitkan Kartu NPWP,SKT, dan EFIN paling lama 1 hari kerja setelah penerbitan NPWP, dalam hal dokumen persyaratkan yang diunggah telah memenuhi ketentuan dan Wajib Pajak belum terdaftar sebelumnya b. Kepala KPP meminta klarifikasi dalam hal dokumen persyaratan yang diunggah(upload)tidak memenuhi ketentuan;atau c. Kepala KPP melakukan penghapusan secara jabatan atas NPWP yang diterbitkan terakhir dan menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak kpd wajib pajak, dlm hal wajib pajak telah terdaftar
DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN OLEH WAJIB PAJAK UNTUK MENGISI FORMULIR PERMOHONAN Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ; • Fotokopi KTP bagi WNI, atau paspor/KITAS/KITAP bagi WNA b. Wajib Pajak Badan • Akta pendirian/perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing; • Fotokopi kartu NPWP seluruh pengurus; • Fotokopi paspor bagi orang asing dan fotokopi NPWP (apabila sudah memiliki) Dokumen untuk NPWP wanita kawin,warisan belum terbagi,org pribadi pengusaha tertentu dsb mengacu ke PER-04/PJ/2020
c. Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (JO) • Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai JO; • Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota JO; • Fotokopi Kartu NPWP atau paspor dari pengurus masing-masing perusahaan anggota JO d. Wajib Pajak Cabang • fotokopi Kartu NPWP pusat; • Fotokopi Kartu NPWP atau paspor dari pimpinan atau penaggungjawab cabang e. Instansi Pemerintah • fotokopi dokumen penunjukan sebagai kepala instansi pusat/daerah/desa; • Fotokopi Kartu NPWP pribadi kepala instansi pusat/daerah/desa; • Fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa; • Fotokopi Kartu NPWP pribadi orang yang ditunjuk sebagai tersebut di atas
 Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan  Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan  Warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi  Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap  Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2 tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai Wajib Pajak PENGHAPUSAN NPWP
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. SANKSI NPWP
Sekian & Terima Kasih
Surat Dwi Astuty Arfah,S.E,M.Ak,Ak STIE Wira Bhakti Makassar Ketetapan Pajak
Self Assesment merupakan sistem pemungutan yang memberikan Wajib Pajak kewenangan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak-pajak yang terutang. Sehingga pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak tergantung pada adanya penerbitan surat ketetapan pajak oleh kantor pajak 1) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (Pasal 12 ayat 1 UU KUP) 2) Jumlah Pajak yang yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yangg terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 12 ayat 2 UU KUP) PENETAPAN
PENETAPA N 01 Dalam Penetapan Jumlah Pajak Yang Terutang Dihitung Oleh WP Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan 02 Pembayaran Oleh WP Tanpa Di Dahului Dengan Surat Ketetapan Pajak, Yaitu Melalui Pemotongan Atau Pemungutan Pihak Ketiga Dan Dibayar Sendiri
Apabila Direktur Jendral Pajak Mendapatkan Bukti Jumlah Pajak Yang Terutang Menurut Surat Pemberitahuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2)tidak Benar,Direktur Jenderal Pajak Menetapkan Jumlah Pajak Yang Terutang. KETETAPAN KETETAPAN SKP Pasal 12 ayat 3 UU KUP
Surat Ketetapan Pajak Adalah Surat Ketetapan Yang Meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar SKP Pasal 1 angka 15 UU KUP
SKP 1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 4 3 Surat Ketetapan Pajak Nihil SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN
SKPKB Pasal 1 angka 16 UU KUP Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Adalah Surat Ketetapan Pajak Yang Menentukan Besarnya Jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, Besarnya Sanksi Administrasi, Dan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar
PENERBITAN SKPKB 1 Apabila Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Pajak Yang Terutang Atau Kurang Dibayar 2 Apabila Surat Pemberitahuan Tidak Disampaikan Dalam Jangka Waktu Sebagimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat (3) Dan Setelah Ditegur Secara Tertulis Tidak Disampaikan Pada Waktunya Sebagaimana Ditentukan Dalam Surat Teguran 3 Apabila Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Menegenai Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ternyata Tidak Seharusnya Dikompensasikan Selish Lebih Pajak Atau Tidak Seharusnya Dikenai Tarif 0% (Nol Persen) Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Setelah Saat Terutangnya Pajak Atau Berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, Atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak Dapat Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Dalam Hal-hal Sebagai Berikut :
PENERBITAN SKPKB 4 Apabila Kewajiban Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 29 Tidak Dipenuhi sehingga Tidak Dapat Diketahui Besarnya Pajak yang Terutang atau 5 Apabila Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a)
PENERBITAN SKPKB Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak DJP dapat menerbitkan SKPKB, apabila : Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua Persen) Perbulan Paling Lama 24 Bulan, Dihitung Sejak Saat Terutangnya Pajak Atau Berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Atau Tahun Pajak Sampai Dengan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. • Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar • Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan /atau dikukuhkan PKP secara jabatan
Contoh Soal 1 PT ABC menyampaikan SPT PPh badan tahun 2019 pada tanggal 30 April 2019, sbb : Penghasilan neto Rp 1.500.000.000,00 PPh terutang Rp 325.000.000,00 Kredit pajak Rp 300.000.000,00 Pajak kurang bayar Rp 25.000.000,00 Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata penghasilan neto seharusnya adalah Rp 1.800.000.000 sehingga PPh terutang seharusnya Rp 350.000.000, kemudian DJP menerbitkan SKPKB tanggal 11 November 2019, maka : Jumlah pokok pajak Rp 350.000.000,00 Jumlah kredit pajak Rp 325.000.000,00 Jumlah kekurangan pokok pajak Rp 25.000.000,00 Sanksi administrasi (11 bulan)-11X2%X 25.000.000 Rp 5.500.000,00 Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 30.500.000,00
PENERBITAN SKPKB Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Setelah Saat Terutangnya Pajak DJP Dapat Menerbitkan SKPKB, Apabila Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :  50% dr PPh yang tidak atau kurang dibayar dlm satu tahun pajak  100% dr PPh yg tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tdk atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut ttp tdk atau kurang disetor  100% dr PPN dan PPnBM yg tidak atau kurang disetor Apabila Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Mengenai PPN Dan PPnBM Ternyata Tidak Seharusnya Dikompensasikan Apabila SPT Tidak Disampaikan Dan Telah Ditegur Secara Tertulis Apabila WP Tidak Melaksanakan Pembukaan Dan/Atau Pencatatan
Contoh Soal 2 PT ABC menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020, KPP menerbitkan Surat Teguran Tanggal 20 Mei 2020 agar menyelesaikan SPT paling Lambat 3 Juni 2020, namun PT ABC baru menyampaikan pada tgl 6 Juni 2020 sbb : Rugi Rp 1.500.000.000,00 PPh terutang Rp ------------- Kredit pajak Rp ------------- Pajak kurang bayar Rp - Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata laba neto seharusnya adalah Rp 2.000.000.000 sehingga PPh terutang seharusnya Rp 35.000.000, kemudian DJP menerbitkan SKPKB tanggal 11 Desember 2020, maka : Jumlah pokok pajak Rp 35.000.000,00 Jumlah kredit pajak Rp -------------------- Jumlah kekurangan pokok pajak Rp 35.000.000,00 Sanksi administrasi 50% Rp 17.500.000,00 Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 52.500.000,00
SKPKBT Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Pengertian SKPKBT Penerbitan SKPKBT Direktur Jenderal Pajak Dapat Menerbitkan SKPKBT Dalam Jangka Waktu 5 Tahun Sesudah Saat Pajak Terutang, Berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak Atau Tahun Pajak, Apabila Ditemukan Data Baru Dan Atau Yang Mengakibatkan Penambahan Jumlah Pajak Yang Terutang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Adalah Surat Ketetapan Pajak Yang Menentukan Tambahan Atas Jumlah Pajak Yang Telah Ditetapkan
Data Baru Data Baru Adalah Data Atau Keterangan Mengenai Segala Sesuatu Yang Diperlukan Untuk Menghitung Besarnya Jumlah Pajak Yang Terutang Oleh WP Belum Diberitahukan Pada Waktu Penetapan Semula, Baik Dalam SPT Dan Lampiran- lampiran, Sehingga Menimbulkan Penambahan Jumlah Pajak Terutang Setelah Dilakukan Pemeriksaan a. Tidak diungkapkan oleh WP dalam SPT beserta lampirannya (termasuk keuangan)dan/atau Data semula yang belum terungkap, yaitu data yang : b. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula WP tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar,lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang
Kenaikan 100% dari pajak yang kurang bayar SANKSI • Apabila SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun • Apabila SKPBT diterbitkan lebih dari waktu 5 tahun • Dan sanksi administrasi bunga 48% dari pajak yang kurang bayar Pidana karena melakukan tindak pidana perpajakan • Apabila SKPBT diterbitkan lebih dari waktu 5 tahun
CONTOH KASUS Terhadap SPT PPh Pasal 23 Masa Desember 2017 a.n PT BFG telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 14 November 2018 dengan perincian sbb: Jumlah pokok pajak 400.000.000 Jumlah kredit pajak 212.000.000 Jumlah kekurangan pokok pajak 188.000.000 Sanksi Administrasi Bunga 41.360.000 Jumlah yang masih harus dibayar 229.360.000 Pada Bulan Februari 2019 ditemukan data baru berupa objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh PT BFG dan seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa Desember 2017 dengan jumlah pokok pajak pada masa Desember dengan jumlah pokok pajak pada masa Desember adalah Rp 450.000.000 Jumlah Pajak 450.000.000 Jumlah Pajak yang ditetapkan 400.000.000 Tambahan jumlah pajak 50.000.000 Sanksi administrasi Kenaikan 100% 50.000.000 Jumlah pajak yang harus dibayar 100.000.000
SKPN Surat Ketetapan Pajak Nihil
Pengertian SKPN Penerbitan SKPN Surat Ketetapan Pajak NIHIL Adalah Surat Ketetapan Pajak Yang Menentukan Jumlah Pokok Pajak Yang Sama Besarnya Dengan Jumlah Kredit Pajak Atau Pajak Tidak Terutang Dan Ada Kredit Pajak SKPN Diterbitkan Apabila Setelah Dilakukan Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak Atau Jumlah Pajak Yang Dibayar Sama Dengan Jumlah Pajak Terutang, Atau Pajak Tidak Terutang Dan Tidak Ada Kredit Pajak Atau Ada Pembayaran Pajak Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak menerbitkan SKPN sebagaimana di maksud dalam Pasal 17A ayat (1) UU KUP berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
Contoh Soal 1 PT ABC menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020, yang menyatakn rugi, dengan rincian sbb : Rugi Rp 1.500.000.000,00 PPh terutang Rp ------------- Kredit pajak Rp ------------- Pajak kurang bayar Rp - Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi neto seharusnya adalah Rp 2.000.000.000 sehingga PPh terutang nihil DJP menerbitkan SKPN Jumlah pokok pajak Rp - Jumlah kredit pajak Rp - Pajak nihil Rp -
SKPLB Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
01 SKPLB 02 Penerbitan SKPLB Pasal 17 UU KUP • Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang • Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Adalah Surat Ketetapan Pajak Yang Menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak Karena Jumlah Kredit Pajak Lebih Besar Daripada Pajak Yang Terutang Atau Seharusnya Tidak Terutang
Penerbitan SKPLB Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Untuk PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang Untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut Untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang SKPLB tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT yang disampaikan WP yang menyatakan kurang bayar,nihil atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila WP setelah menerima SKPLB dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Pasal 17 UU KUP ayat 1
Penerbitan SKPLB Berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK NO.10/PMK.03/2013 dicabut dengan PMK No.187./PMK.03/2015 Dalam hal ini terjadi kesalahan pemotongan dan pemungutan ; a. Terlalu besar dipotong/dipungut b. Seharusnya tidak dipotong/tidak dipungut dan pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, WP yang melakukan pemotongan/pemungutan atau PKP yang melakukan pemungutan tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut PPh yang salah potong tsb dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong dengan surat permohonan,sepanjang belum dikreditkan PPN dan PPnBM yang salah potong tsb dapat diminta kembali oleh PKP yang dipungut dgn surat permohonan,sepanjang blm dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya Pengembalian dapat dilakukan melalui WP/PKP yang memotong,dalam hal; a) tdk memiliki NPWP; b) subjek pajak luar negeri; atau c) terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong/pemungut Pasal 17 UU KUP ayat 2
Contoh Soal PT ABC menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 tanggal 30 April 2020, dengan perincian sbb ; Penghasilan neto Rp 3.000.000.000,00 PPh terutang Rp 450.000.000,00 Kredit pajak Rp 400.000.000,00 Pajak kurang bayar Rp 50.000.000,00 Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata laba neto seharusnya adalah Rp 2.000.000.000 sehingga PPh terutang seharusnya Rp 350.000.000, kemudian DJP menerbitkan SKPKB , maka : Jumlah Pajak terutang Rp 350.000.000,00 Jumlah kredit pajak (Rp 450.000.000,00) Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp 100.000.000,00
SEKIAN & TERIMA KASIH
PEMBUKUAN adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. (UU KUP pasal 1 butir PENCATATAN terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (UU KUP pasal 28 ayat 9) 01. DEFINISI DAN PERBEDAAN PEMBUKUAN vs PENCATATAN
CONTOH Pembukuan vs Pencatatan
Siapa yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Pencatatan? Wajib Pembukuan Tidak Wajib Pembukuan, tetapi Wajib Pencatatan  Wajib Pajak Badan  Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas, Kecuali Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Diperbolehkan Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto  Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas  Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- undangan Perpajakan Diperbolehkan Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Waijp Pajak yang peredaraan brutonya dalam satu tahun Kurang dari Rp. 4.800.000.000,- Boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Memberitahukan Mengenai Penggunaan Norma Penghitungan Kepada Direktur Jenderal Pajak paling Lama 3 (tiga)Bulan Sejak Awal Tahun Pajak yang bersangkutan Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam janka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil Pemeriksaan ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi Persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memeberitahukan kepada DJP sesuai dengan Jangka waktu tersebut maka dianggap memilih menyelenggarakan Pembukuan (Pasal 14 ayat 4 UU PPh). WP Orang Pribadi yang Tidak Memilih Menyelenggarakan Pembukuan
Syarat Mengenai Pembukuan Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya Harus diselenggarakan di indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang Rupaih dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing diizinkan oleh Menteri Keuangan Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari DJP
PRINSIP YANG SAMA DIGUNAKAN DALAM METODE PEMBUKUAN DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA UNTUK MENCEGAH PENGGESERAN LABA ATAU RUGI. MISALNYA :  Stelsel pengakuan penghasilan  Tahun buku  Metode penilaian persediaan  Metode penyusutan dan amortisasi PRINSIP TAAT ASAS
STELSEL AKRUAL Stelsel akrual suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan pengahasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai Stelsel kas adalah suatu metode yang pengitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar- benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu STELSEL KAS
Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi; Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi ; Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri Kontrak Investasi Kolektiv (KIK) yang memerlukan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal ; Dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak: Bentuk Usaha Tetap Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk diluar negeri yang mempunyai hubungan istimewa
Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Penyelengaraan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS oleh WP harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keungan, kecuali bagi WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP dalam rangka Kontraktor-kontrak Kerja Sama ; Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kanwil, paling lambat 3 (tiga) bula ;  Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS tersebut dimulai; atau  Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan dimaksud paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap; Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan belum ada keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas Menkeu menerbitkan keputusan pemberian izin.
Syarat Mengenai Pencatatan Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya Harus diselenggarakan di indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing diizinkan oleh Menteri Keuangan Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang Peredaran atau Penerimaan Bruto dan atau Penghasilan Bruto sebagai dasa untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan TEMPAT PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN
PEMBUKUAN MENURUT SAK Proses pencatatan atas transaksi keuangan dari perusahaan yang dimulai dari pencatatan bukti transaksi, jurnal, buku besar dan terakhir penyusunan laporan keuangan menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. PEMBUKUAN MENURUT KUP
APABILA KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 (PEMBUKUAN) ATAU PASAL 29 (PEMERIKSAAN) TIDAK DIPENUHI, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKETAHUI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG (UU KUP PASAL 13 AYAT 10), Berupa kenaikan sebesar :  50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam satu tahun pajak  100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungkut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungkut tetapi tidak atau kurang disetorkan  100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar UU KUP Pasal 13 ayat 3 SANKSI ADMINISTRATIF
PT XYZ adalah WP Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2018 pada tgl 30 April 2019 dengan rincian sebagai berikut : Pengahsilan Neto Rp 1.000.000.000,00 PPh Terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang Kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Apabila ketika dilakukan pemriksaan ternyata PT XYZ tidak meminjamkan buku2,catatan2 serta dokumen yang menjadi dasar pengisian SPT sehingga pajak terutang tidak dapat dihitung. Berdasarkan data yang ada, DJP menetapkan Penghasilan Neto sebesar Rp 1,1 milyar dengan pajak terutang Rp 312.500.000 Hitung SKPKB 10 Desember 2019 Jumlah Pokok Pajak Rp 312.500.000,00 Jumlah PPh telah dibayar Rp 282.500.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 30.000.000 Sanksi adm.Pasal 13 (3) huruf a (50%) Rp 15.000.000,00 Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 45.000.000,00 CONTOH KASUS
SANKSI PIDANA, Setiap orang yang dengan sengaja UU KUP PASAL 39 F Memperlihatkan Pembukuan, Pencatatan atau Dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya UU KUP PASAL 39 G Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjmakan buku, catatan atau dokumen lainnya UU KUP PASAL 39 H Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DAN PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 4 (EMPAT) KALI JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERIMA KASIH Perpajakan 1 Sampai jumpa DWI ASTUTY ARFAH
KEBERATAN DAN BANDING DWI ASTUTY ARFAH, SE.,M.AK.,AK STIE Wira Bhakti Makassar PERTEMUAN KE 6
Apabila Wajib Pajak Berpendapat Bahwa Jumlah Rugi, Jumlah Pajak dan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Tidak sebagaimana Mestinya Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau pemotongan atau pemungkutan pajak Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan (PMK 194/2007)
Hak Wajib Pajak Lainnya Berkaitan dengan Pengajuan Keberatan
Jangka Waktu Pelunasan Pajak Akibat Pengajuan Keberatan Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau 3a atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (Pasal 25 Ayat 7 UU KUP 9baru) Sanksi administrasi berupa Bunga 2 % perbulan (Pasal 19 ) tidak diberlakukan
CONTOH KASUS Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT PPh badan tahun 2008 atas nama PT ABC diterbitkan SKPKB tertanggal 10 oktober 2009 dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Pokok Pajak Rp. 120.000.000,- Jumlah kredit Pajak Rp. 100.000.000,- Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Rp. 20.000.000,- Besarnya Sanksi administrasi (2% x 10 bulan) Rp. 4.000.000,- Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp. 24.000.000,- Misalnya dalam pembahasan akhir, PT ABC hanya menyetujui jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak sebesar Rp. 5.000.000,- Dalam hal PT ABC mengajukan keberatan maka PT ABC wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui yaitu sebesar Rp. 6 juta ( Rp. 5juta + (20%x5juta)sebelum suat keberatan disampaikan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan yaitu sebesar Rp. 15 juta, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tgl penerbitan SK keberatan
Wajip Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 26 ayat 1 (Pasal 27 Ayat 1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan alinan Surat Keputusan Keberatan tersebut (Pasal 27 ayat 3) DASAR HUKUM BANDING
Jangka Waktu Pelunasan Pajak Akibat Banding UU KUP Lama Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak ( Pasal 27 ayat 5) UU KUP Baru Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3, ayat 31, atau pasal 25 ayat 7, atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan banding (Pasal 27 ayat 5a UU KUP) Sanksi administrasi berupa Bunga 2 % perbulan (Pasal 19 ) tidak diberlakukan Jangka waktu 1 bulan sejak terbit STP,SKPKB,SKPKBT, SK keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan kebertana ( Pasal 27 ayat 5d UU KUP
Misalnya PT ABC pada contoh sebelumnya mengajukan banding, maka kekurangan pembayaran pajak Rp 18 juta, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding Sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan ( pasal 19) atas jumlah Rp 18 juta tidak diberlakukan Misalnya permohonan banding PT ABC ditolak dengan putusan Banding tanggal 20 Agustus 2019, maka atas jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan yaitu sebesr Rp. 18 juta dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% atau 18 juta Jatuh Tempo tgl 19 September 2019 CONTOH BANDING
PERSYARATAN BANDING 1. Diajukan dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak 2. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl diterima keputusan yang diajukan banding 3. Satu putusan diajukan 1 surat banding 4. Diajukan dengan disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tgl terima SK yang disbanding 5. Pada Surat banding dilampiri Salinan SK yang dibanding
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. IMBALAN BUNGA
Sekian dan terima kasih
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Ak STIE Wira Bhakti Makassar
Dasar Hukum BPHTB  Undang-undangan Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restitusi Daerah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan 3. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan bangunan
Objek Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi: 1. Pemindahan Hak 2. Pemberian Hak Baru
Objek Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi: 1. Pemindahan Hak 2. Pemberian Hak Baru
Pemindahan Hak  Jual beli  Tukar menukar  Hibah  Hibah Wasiat  Waris  Pemasukan dalam Perseroan atau badan hukum lainnya  Pemisahan hak yang menyebabkan peralihan  Penunjukan pembeli dalam lelang  Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha  Hadiah
Namun dari Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah:  Jual beli;  Tukar-menukar;  Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi hibah, namun pemberi hibah masih hidup);  Hibah wasit (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah namun belaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia); dan  Waris (Dalam garis keturunan)
Pemberian Hak Baru  Kelanjutan pelepasan hak  Di luar pelepasan hak
Hak Atas Tanah Jenis-jenis hak atas tanah  Hak milik  Hak guna usaha  Hak guna bangunan  Hak pakai  Hak milik atas satuan rumah susun  Hak pengelolaan
Bukan Objek BPHTB Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bukan objek BPHTB  Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas timbal balik.  Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan pembanguna guna kepentingan umum  Badan atau perwakilan organisasi internasional  Orang pribadi atau badan krn konversi hak atau karena perbuatan hukum lain degan tidak adanya perubahan nama  Orang pribadi atau badan karena wakaf  Orang pribadi atau badan untuk kepentingan ibadah
Subjek Pajak  orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tarif pajak adalah sebesar 5% (Lima persen) Dasar Pengenaan Pajak adalah: Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), ditentukan sebesar :  Harga Transaksi menggunakan Jual Beli dan penunjukkan pembeli dalam lelang  Jual beli menggunakan harga transaksi  Tukar menukar menggunakan nilai pasar  Hibah wasiat menggunakan nilai pasar  Waris menggunakan nilai pasar  Setoran modal menggunakan nilai pasar  Hadiah menggunakan nilai pasar.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 1. Ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60 juta untuk setiap Wajib Pajak 2. Untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 3. Dapat bervariasi antardaerah (kabupaten/kota), karena ditetapkan dengan peraturan daerah
Saat BPHTB Terhutang 1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah 2. Sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang 3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap utk keputusan hakim 4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihaan haknya ke kantor pertanahan utk wasiat atau waris 5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk : Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan pemberian hak utk diluar pelepasan hak
BPHTB = (NPOP - NPOPTKP) X 5% NPOP = NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK NPOPTKP = NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
Cara Menghitung BPHTB Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 70.000.000,- sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak yang Berlaku di Kebupaten tersebut Rp. 60.000.000 dan tarif pajaknya 5%. Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 70.000.000,- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 60.000.000,- Rp. 10.000.000,- BPHTB = Rp. 10.000.000,- x 5% = Rp. 500.000,00
PBB 140 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Ak STIE Wira Bhakti Makassar
PBB 141  PBB dapat didefinisikan sebagai “pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994”  PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak PENGERTIAN PBB
PBB 142 Objek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan BUMI : Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, rawa-rawa, tambak, perairan dll BANGUNAN : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : • Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan dll yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. • Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. OBJEK PBB
PBB 143 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti pesantren, mesjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit umum, sekolah atau madrasah, panti asuhan, candi, dll 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti musium 3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik 5. Digunakan oleh badan/perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu OBJEK PBB YANG DIKECUALIKAN
PBB 144 SUBJEK PBB Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh/manfaat atas bangunan
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah- rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional PBB 145 DASAR PENGENAAN PAJAK
NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak Besarnya NJOPTKP adalah Rp 8.000.000 dengan ketentuan sbb: 1. Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak 2. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya  NJOPTKP untuk MAKASSAR mulai tahun 2001 Rp 8.000.000 PBB 146 NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)
Dasar Penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Besarnya NJKP adalah sebagai berikut : 1. 40% Objek Pajak Perkebunan Objek Pajak Kehutanan Objek Pajak Lainnya, yg WP perorangan dengan NJOP atas Bumi dan Bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000 1. 20% Objek Pajak Pertambangan Objek Pajak lainnya yang NJOP nya kurang dari Rp. 1.000.000.000 PBB 147 DASAR PENGHITUNGAN PBB
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP TARIF PBB adalah 0.5% Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP = 0,5%x(Persentase NJKP X (NJOP-NJOPTKP)) PBB 148 CARA MENGHITUNG PBB
TARIF PBB adalah 0.5% Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP) Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP) PBB 149 CARA MENGHITUNG PBB
1. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin. Jangka waktu satu tahun takwin adalah dari 1 Januari s.d 31 Desember 2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tgl 1 Januari 3. Tempat pajak yang terutang a. Untuk daerah Jakarta, di wil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta b. Untuk daerah lainnya, di wilayah kebupaten atau kota c. Untuk Batam, Di wilayah Provinsi Riau PBB 150 TAHUN PAJAK, SAAT SERTA TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
Contoh soal : SUBJEK PAJAK 1. Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan UU bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak 2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang/badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak 3. Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang/badan, maka orang/badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak PBB 151
Contoh Soal : Dasar Pengenaan Pajak : 1. Seorang WP hanya mempunyai objek pajak berupa bumi sbb : NJOP Bumi Rp 3.000.000 NJOPTKP Rp 8.000.000 – - Tidak dikenakan PBB WP mempunyai dua objek pajak bumi dan bangunan masing- masing di desa A dan B Desa A : NJOP Bumi Rp 8.000.000 NJOP Bangunan Rp 5.000.000 + NJOP sbg DPP Rp 13.000.000 NJOPTKP 8.000.000 - NJOP u/pengh. Pjk Rp 5.000.000 Desa B : NJOP Bumi Rp 5.000.000 NJOP Bangunan Rp 3.000.000 + NJOP sbg DPP Rp 8.000.000 NJOPTKP - -_____ NJOP u/pengh. Pjk Rp 8.000.000 PBB 152
PBB 153 Tuan Aco adalah seorang pengusaha terkenal memiliki rumah yang terletak di Makassar. Objek terletak di jalan Hertasning Diketahui objek NJOP bumi sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan NJOP bangunan Rp. 3.500.000.000,-. Hitunglah PBB terhutang Tuan Aco atas objek tersebut ?
PBB 154 Jawaban : NJOP Bumi = Rp. 1.000.000.000,- NJOP Bangunan = Rp. 3.500.000.000,- NJOP dasar Pengenan PBB = Rp 4.500.000.000,- NJOPTKP = Rp. 8.000.000,- NJOP utk PBB = Rp. 4.492.000.000,- Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP PBB =0,5%x(Persentase NJKP X (NJOP-NJOPTKP)) = ( 0.5% x 40%) x (Rp 4.500.000.000- Rp. 8.000.000) = 0.2% x Rp. 4.492.000.000,- = Rp. 8.984.000,-
BEA MATERAI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt Perpajakan I STIE Wira Bhakti Makassar
Pengertian Bea Materai Pasal 1angka 1 UU Bea Materai Bea materai adalah Pajak atas Dokumen Pasal 2 angka 2 UU Bea Materai Dokumen adalah sesuatu yang ditulis dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan
Objek Bea Materai Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan Pasal 3 ayat 1 UU Bea Materai
OBJEK BEA MATERAI Dokumen yang bersifat Perdata sebagaimana dimkasud pada Pasal 3 ayat 1 huruf 1 meliputi :  Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat klainnya yang sejenis,beserta rangkapnya ( Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat wasiat)  Akta-akta Notaris beserta grosse, salinan termasuk kutipannya  Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya  Surat berharga dengan nama dan bentuk apapun 9surat berharga antara lain : saham, obligasi,cek, bilyet giro, aksep, wesel,sukuk,surat utang,warrant,option, deposito,dan sejenisnya termasuk surat kolektif saham atau sekumpulan suray berharga lainnya  Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan bentuk apapun (dokumen transaksi antara lain berupa dokumen trade onfirmation atau bukti transaksi pengalihan lainnya  Dokumen lelang yang berupa kutipan risalha lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalanya lelang dan grosse risalah lelang  Dokumen yang bernilai lebih dari Rp 5 juta rupiah yang menyebutkan penerima uang, terdapat pengakuan hutang dilunasi atau diperhitungkan.  Dokumen lain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
• Dokumen terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas pengirim, dan surat lain sejenisnya. • Segala bentuk ijazah. • Tanda terima pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lain terkait hubungan kerja. • Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas daerah, dan lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Kwitansi untuk segala jenis pajak dan penerimaan lainnya. • Tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi. • Dokumen yang menyebutkan simpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada bank, koperasi, dan badan lain kepada nasabah. • Surat gadai. • Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. • Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter. Pasal 7 UU Bea Materai
Fungsi Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Meningkatkan Konstribusi Pajak Daerah Terhadap APBN
SAAT TERUTANG BEA MATERAI Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat (Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; Dokumen lelang; dan Dokumen yang menyatakan jumlah uang.  Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.  Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang dibuat di luar negeri. Pasal 8 Ayat 1 UU Bea Materai
PEMETERAIAN KEMUDIAN Apabila terdapat dokumen yang akan digunakan:  Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan,  Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya; dapat dilakukan Pemeteraian Kemudian.
MASA TRANSISI PMK.4.PMK03.2021 - Bea Meterai - materi penyuluhan.pdf Selama masa transisi (s.d. 31 Des 2021) materai Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 masih berl aku. Cara penggunaan meterai Rp 3.000 dan meterai Rp 6.000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai Rp 10.000: •Menempelkan materai Rp 6.000 dan materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. •Menempelkan 3 materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. •Menempelkan 2 materai Rp 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.
SANKSI BEA MATERAI UU Bea meterai yang baru juga mengatur mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif berupa denda 100% akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak atau kurang pungut dan/atau tidak atau kurang menyetorkan bea meterai.
KEDALUWARSA Daluwarsa setelah lampau waktu lima (5) tahun terhitung sejak dokumen dibuat. Pasal 23 UU Bea Materai
KETENTUAN PIDANA Setiap Orang yang :  Meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut seb agai Meterai asli, tidak palsu atau sah :  Membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hokum, termasuk membuat meterai elektronik dan meterai dalam bentuk lain, secara melawan hokum Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
KETENTUAN PIDANA Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI :  Meterai dipalsu atau dibuat secara melawan hokum seolah oleh asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hokum atau:  Barang yang dibubuhi meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
KETENTUAN PIDANA Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah meterai tersebut belum dipakai, dipidana dengan Pidana penjara paling lama3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
Dwi Astuty Arfah SE.,M.Ak.,Ak STIE Wira Bhakti Makassar 176 Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa & Pajak Penjualan atas Barang Mewah
DASAR HUKUM PPN & PPnBM  UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983,  UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994,  UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009, (TERAKHIR) TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 177
178 Daerah Pabean 1. Wilayah Darat Indonesia : Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini dan Timur Leste. Hal ini diatur alam Undang- undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada pasal 6 ayat 1 huruf a 2. Wilayah Perairan Indonesia : Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia 3. Ruang Udara di Atas Indonesia : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada Pasal 6 ayat 1 huruf c diatur bahwa batas ruang udara di Indonesia mengikuti batas kedaulatan Negara di darat dan di laut dan batas dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hokum Internasional 4. Tempat tertentu di ZEE : ZEE diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, yang mengatur bahwa ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasakan Undang-Undang yang berlaku tentang peraairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia 5. Landasan Kontinen : Berdasarkan Pasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia mengatur bahwa landasan kontinen Indonesia merupakan dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1960 sampai kedalamam 200 meter atau lebih , dimana masih mungki diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam
179 UNDANG-UNDANG 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabean 2. Impor ada setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean 3. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean 4. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean 5. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean
180 UNDANG-UNDANG 6. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut 7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak
181 UNDANG-UNDANG 8. Pajak Keluaran Adalah Pajak Pertambahan Niali terutang yang wajib dipungut oelh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak 9. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang selamanya dengan 1 bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama (tiga) Bulan takwim
PENGERTIAN PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari Barang dan Jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. 182
PENGENAAN PPN PPN dikenakan dengan syarat : 1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak 2. Syarat Obyek Pajak : a. Barang kena Pajak(BKP) b. Jasa kena Pajak (JKP) 183
BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK CONTOH : • HAK ATAS MEREK DAGANG • HAK PATEN • HAK CIPTA B A R A N G B A R A N G KENA PAJAK (BKP)
PENGECUALIAN BARANG KENA PAJAK a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti Minyak Mentah, Gas Bumi b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah,jagung, kedelai, buah-buahan c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya) 185
J A S A SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN - SUATU BARANG; - FASILITAS; - KEMUDAHAN; - HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN TERMASUK JASA
PENGECUALIAN JASA KENA PAJAK a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis b. Jasa di bidang pelayanan sosial c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko d. Jasa di bidang Keuangan e. Jasa asuransi f. Jasa di bidang keagamaan g. Jasa di bidang pendidikan 187
PENGECUALIAN JASA KENA PAJAK g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; j. Jasa di bidang tenaga kerja; k. Jasa di bidang perhotelan; l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum m. Jasa penyediaan tempat parkir n. Jasa telepon umum o. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos p. Jasa boga atau katering 188
PENGUSAHA ORANG PRIBADI BADAN - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak berwujud; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa; - MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN. SUBK PENGUSAHA KENA PAJAK
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 190
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak 1. Melaporkan Usahanya utk dikukuhkan menjadi PKP 2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang 3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal ini Pajak Keluaran lebih besar drpd Pajak Masukan yang dpt dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang 4. Melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN) 191
Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak 1. Pengusaha Kecil marupakan pengusaha yang selama 1(satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan Jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- 2. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN 192
PENGUSAHA KECIL 1. Dilarang membuat faktur pajak 2. Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN 3. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan 4. Wajib melapor utk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto diatas batas yang telah ditentukan 193
TARIF PPN • Tarif PPN 10% • Tarif PPN 0% Ekspor BKP Berwujud Ekspor BKP Tidak Berwujud Ekspor JKP (BKP dan JKP yang tidak dikonsumsi didalam negeri atau di EKSPOR) 194
MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) • Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungkut PPN oleh PKP Penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungkut disebut Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak • Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi Penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memeungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak 195
MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) • Apabila dalam satu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke Kas Negara • Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masuk, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya • Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) 196
MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) • Apabila dalam satu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke Kas Negara • Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masuk, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya • Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) 197
MEKANISME PERHITUNGAN PPN PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 198
CONTOH PERHITUNGAN PPN PT.ABC telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungut. PT ABC mempunyai Transaksi sebagai berikut : • Membeli Bahan Baku seharga Rp. 100.000.000,- • Membeli Bahan Penolong seharga Rp.40.000.000,- • Menjual produknya seharga Rp. 200.000.000,- 199
PERHITUNGAN PPN RUMUS PPN = DPP x TARIF (10%) Pajak Keluaran Perhitungan PPN Rp 200.000.000 x 10% Jumlah Pajak Keluaran Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 Jumlah Pajak Masukan Rp. 14.000.000 PPN Kurang Bayar Rp. 6.000.000 Pajak Masukan Rp. 100.000.000 x 10% Rp. 10.000.000 Pajak Masukan = Rp. 40.000.000 x 10% = Rp. 4.000.000 200
KELOMPOK PEMUNGUT PPN • Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) • Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Tertentu • Kontraktor Kontrak Kerja sama Pengusaha Minyak dan Gas Bumi, dan Kontraktor atau Pemegang Izin Pengusaha Sumber Daya Panas Bumi 201
KELOMPOK PEMUNGUTAN PPN • PEMUNGUTAN Dilakukan oleh Pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). • PKP hanya Pengusaha yang melakukan: Penyerahan BKP/JKP Ekspor BKP 202
FAKTUR PAJAK Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau Penyerahan JKP Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengertikan Pajak Masukan, maka faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil 203
SYARAT FAKTUR PAJAK • Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP • Nama, alamat, dan NPWP yang pembeli BKP atau penerima JKP • Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan Potongan Harga • PPN yang dipungut • PPnBM yng dipungut • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak • Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak 204
FUNGSI FAKTUR PAJAK • Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun Impor BKP • Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai • Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan 205
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Ak STIE Wira Bhakti Makassar 206
PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat menyerahkan BKP yang tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong Mewah 207
Batasan Suatu Barang Termasuk BKP yang tergolong Mewah sebagai Berikut : • Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok • Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu • Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi • Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status 208
KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 209
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 210
Dikenakan atas dasar pertimbangan sebagai berikut : • Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi • Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah • Pelru adanya perlindungan terhadap produsen kecil dan trandisonal • Perlu untuk mengamankan penerimaan negara 211
T A R I F 20% • Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya: Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. • Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih. 212
 Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.  Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan. 213 T A R I F 40%
 Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum: Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.  Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. 214 T A R I F 75%
CARA MENGHITUNG PPnBM Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk itu perlu diperhatikan DPP-nya apakah harga jual, nilai impor, nilai pengganti, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Rumus yang digunakan : PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak
CONTOH SOAL PPnBM 1) Bpk.Andi seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah dengan tarif 20% seharga Rp 200.000.000, hitung : - PPN dan PPnBM - jumlah yang di bayar Bpk.Andi jawab : Jumlah pembayaran Rp 200.000.000,- PPN 10% X Rp 200.000.000 Rp 20.000.000,- PPnBM 20% X Rp 200.000.000 Rp 40.000.000,- ----------------------+ jumlah yang harus dibayar Rp 260.000.000,-
DWI ASTUTY ARFAH, SE., M.AK.,AK STIE Wira Bhakti Makassar PERPAJAKAN 1 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
1 3 5 2 4 6  PENGERTIAN PAJAK DAERAH  CIRI-CIRI PAJAK DAERAH JENIS DAN TARIF PAJAK DAERAH  TARIF PAJAK DAERAH  TARIF PAJAK KABUPATEN ATAU KOTA  PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH  JENIS DAN TARIF RETRIBUSI DAERAH  RETRIBUSI JASA UMUM  RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PENGERTIAN PAJAK DAERAH Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
CIRI-CIRI PAJAK DAERAH Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat: 1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. 2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. 3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. 4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.
. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air JENIS-JENIS DAN TARIF PAJAK DAERAH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pajak Rokok
 Bagi pemilik kendaraan motor pertama sebesar 2% , kemudian pemilik ke dua 2,5% dan pemilik seterusnya meningkat 0,5%  Pemilik kendaraan oleh badan sebesar 2% , pemerintah pusat dan daerah 0,50% dan alat besar 0,20% . 1 Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing :  Penyerahan pertama sebesar 10% dan seterusnya 1% Untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar di tetepkan masing-masing :  Penyerahan pertama sebesar 0,75% dan seterusnya 0,05% . 2  Tarif PBB_KB yang diatur dalam peraturan daerah No.10 Tahun 2010 di tetapkan sebesar 5%  PBB_KB poin sebelumnya dapat di ubah oleh pemerintah apabila terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% . 3 o Tarif pajak pengambilan & pemanfaatan air bawah tanah di tetapkan sebesar 20% o Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok di pungut oleh instansi pemerintah yang berwenang . 4 & 5 TARIF PAJAK DAERAH
PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN PAJAK REKLAME PAJAK PENERANGAN JALAN Pajak hotel di kenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus di bayarkan kepada hotel. Pajak restoran sebesar 10% dari pelayanan yang di berikan sebuah restoran Tarif untuk pajak hiburan 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang di nikmati Tarif untuk pajak reklame 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan  Tarif yang di sediakan oleh PLN atau bukan PLN yang di komsumsi oleh industri pertambangan,migas sebesar 3%  Pajak selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%  Tarif pajak listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% TARIF PAJAK KABUPATEN ATAU KOTA
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM PAJAK PARKIR PAJAK AIR TANAH UNTUK TUJUAN KOMERSIL PAJAK SARANG BURUNG WALET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PAJAK PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN PRIBADI Tarif untuk mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dan tarif batuan sebesar 20%. Lahan parkir yang menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2 di kenakan tarif 2% Pajak air tanah untuk tujuan komersil sebesar 20% Pajak sarang burung walet sebesar 10%  PBB pedesaan dan perkotaan kurang dari 1 M sebesar 0,1%  Dan diatas 1 M sebesar 0,2%  Penempatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sebesar 50% Yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu sebesar 5%
PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
JENIS JENIS RETRIBUSI DAERAH BESERTA TARIFNYA Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
USE BIG IMAGES TO SHOW YOUR IDEAS our tion e RETRIBUSI JASA UMUM DIBAGI KE DALAM 15 BAGIAN, YANG MELIPUTI:
our tion e
Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Retribusi Penyeberangan Di Air Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.  Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.  Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah. Retribusi Perizinan Tertentu
 Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.  Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.  Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.
DWI ASTUTI ARFAH SE.,M.AK.,Akt DOSEN

Recommended

Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalPengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalVeronica Silalahi II
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianSiti Sahati
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanFannany Priambodo
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)عمران الحمدى
 
Motivasi tax planning
Motivasi tax planningMotivasi tax planning
Motivasi tax planningfredi_umby
 
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKKAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianMulyana Natsir
 
\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2Ratih Puji Astuti
 

Recommended

Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalPengaruh pajak terhadap perekonomian nasional
Pengaruh pajak terhadap perekonomian nasionalVeronica Silalahi II
 
Pengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianPengaruh pajak terhadap perekonomian
Pengaruh pajak terhadap perekonomianSiti Sahati
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanFannany Priambodo
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)عمران الحمدى
 
Motivasi tax planning
Motivasi tax planningMotivasi tax planning
Motivasi tax planningfredi_umby
 
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKKAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIK
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianMulyana Natsir
 
\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2Ratih Puji Astuti
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
 
Kombinasi Bisnis 1.ppt
Kombinasi Bisnis 1.pptKombinasi Bisnis 1.ppt
Kombinasi Bisnis 1.pptDeviPermatasari59
 
Bab 8 materialitas dan risiko audit
Bab 8 materialitas dan risiko auditBab 8 materialitas dan risiko audit
Bab 8 materialitas dan risiko auditNony Saraswati Gendis
 
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITAS
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITASBAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITAS
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITASEmilia Wati
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatAriee Moeslim
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakErwin Buulolo
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 
akuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publikakuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publikRadel Dyla
 
Mahir BUT
Mahir BUTMahir BUT
Mahir BUTkaromah95
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
PPh PASAL 24Kartika Dwi Rachmawati
 
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Majid
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan PajakFair Nurfachrizi
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23aninchuy
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Pelaporan keuangan dan perubahan harga
Pelaporan keuangan dan perubahan hargaPelaporan keuangan dan perubahan harga
Pelaporan keuangan dan perubahan hargaUTARITRI
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNpuspa
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUPSunarto Saputra
 
Ppt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPpt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPutri Devi Siswandani
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikSujatmiko Wibowo
 
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Annez Fathia
 
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...dhanny deswita
 

More Related Content

What's hot

Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
 
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITAS
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITASBAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITAS
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITASEmilia Wati
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatAriee Moeslim
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 
akuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publikakuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publikRadel Dyla
 
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Majid
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Pelaporan keuangan dan perubahan harga
Pelaporan keuangan dan perubahan hargaPelaporan keuangan dan perubahan harga
Pelaporan keuangan dan perubahan hargaUTARITRI
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNpuspa
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
Kombinasi Bisnis 1.ppt
Kombinasi Bisnis 1.pptKombinasi Bisnis 1.ppt
Kombinasi Bisnis 1.ppt
 
Bab 8 materialitas dan risiko audit
Bab 8 materialitas dan risiko auditBab 8 materialitas dan risiko audit
Bab 8 materialitas dan risiko audit
 
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITAS
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITASBAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITAS
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITAS
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasi
 
akuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publikakuntabilitas-akuntansi sektor publik
akuntabilitas-akuntansi sektor publik
 
Mahir BUT
Mahir BUTMahir BUT
Mahir BUT
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
PPh PASAL 24
 
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
Chapter 08 piutang-pertemuan ke-2
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan Pajak
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
Pelaporan keuangan dan perubahan harga
Pelaporan keuangan dan perubahan hargaPelaporan keuangan dan perubahan harga
Pelaporan keuangan dan perubahan harga
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPN
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
 
Ppt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPpt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasional
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
 

Similar to Matakuliah Perpajakan 1

Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Annez Fathia
 
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...dhanny deswita
 
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...enggar fajri hasti
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Rahma Naulita
 
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Nanda Dwi Ferbiana
 
Pengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan IPengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan Isischayank
 
pertemuan 1. Perpajakan.pptx
pertemuan 1. Perpajakan.pptxpertemuan 1. Perpajakan.pptx
pertemuan 1. Perpajakan.pptxlkuntag
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaPutri Shafira
 
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...dhanny deswita
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Rahma Naulita
 
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Annez Fathia
 
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...enggar fajri hasti
 
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Nanda Dwi Ferbiana
 
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdfLusiAna96
 
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxRISMANURYANI2
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptLutfiAtmansyah
 
Tugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakTugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakrhatnae23
 
PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANG
PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANGPENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANG
PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANGjohnfreddy75
 

Similar to Matakuliah Perpajakan 1 (20)

Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
 
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
 
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
 
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
 
Pengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan IPengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan I
 
pertemuan 1. Perpajakan.pptx
pertemuan 1. Perpajakan.pptxpertemuan 1. Perpajakan.pptx
pertemuan 1. Perpajakan.pptx
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
 
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
 
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...
 
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
 
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
 
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
 
Tugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakTugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajak
 
perpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptxperpajakan_1.pptx
perpajakan_1.pptx
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANG
PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANGPENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANG
PENAGIHAN PAJAK BY JON P SIHOTANG
 

Recently uploaded

KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 

Recently uploaded (16)

KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 

Matakuliah Perpajakan 1

  • 1. Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt STIE Wira Bhakti Makassar SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA & KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pertemuan Ke 2
  • 2. PEMBAHASAN 01 03 02 PAJAK FUNGSI PAJAK AZAS PEMUNGUTAN PAJAK 04 STESEL PAJAK 05 06 07 08 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK JENIS JENIS PAJAK TARIF PAJAK HAMBATAN PAJAK
  • 4. Pajak adalah “Kontribusi Wajib Kepada Negara Yang Terutang Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Bersifat Memaksa Berdasarkan Undang Undang, Dengan Tidak Mendapat Timbal Balik Secara Langsung Dan Digunakan Untuk Keperluan Negara Bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat” Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :
  • 5. Definisi Pajak yang Dikemukakan Oleh Para Ahli : No Nama Ahli Konsep/Teori 1 Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 2 Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan 3 Dr. N. J Feldmann Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum
  • 6. Definisi Pajak yang Dikemukakan Oleh Para Ahli : No Nama Ahli Konsep/Teori 4 Prof.Dr.P.J.A.Andriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 5 Dr. Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma- norma hukum, guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum 6 C.F Bastable Tax is a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers (Pajak adalah kontribusi wajib dari kekayaan seseorang atau badan orang-orang untuk melayani kekuasaan public)
  • 7. Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak. Pajak dipungut berdasarkan Undang- Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya.. Tidak ada timbal balik secara langsung bagi yang membayarnya. Pajak bersifat memaksa dan dipaksakan Pajak dipungut oleh negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  • 9. Pajak mempunyai fungsi sumber keuangan negara yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan Pajak mempunyai fungsi pengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara) Fungsi Regularend (Pengatur)
  • 11. Pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan tepat, misalnya saat baru menerima penghasilan Conviniance Of Payment (Saat Dan Waktu Yang Tepat) Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan obyek pajak dan subyek pajaknya. Equality (Keseimbangan Berdasarkan Kemampuan) Biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak lebih besar daripada pajak itu sendiri. Efisiensi Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga memberikan kepastian hukum Certainty (kepastian) Adam Smith
  • 13. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. STESEL PAJAK STELSEL CAMPURAN STELSEL ANGGAPAN Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. STELSEL NYATA Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui
  • 16.
  • 17. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, digunakan untuk membiaya belanja Negara. Contoh: Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bea Meterai PBB P5L (Perkebunan. Perhutanan, Pertambangan Migas, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara dan Sektor Lainnya) MENURUT PEMUNGUTANNYA
  • 18. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungkut oelh Pemerintah Daerah, digunakan untuk membiayai belanja daerah.  Pajak Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama KB Pajak Bahan Bakar KB Pajak Air Permukaan Pajak Rokok  Pajak Kabupaten/Kota Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Pedesaan/Perkotaan BPHTB
  • 19. PAJAK SUBJEKTIF Berpangkal pada subjeknya, selanjutnya yang dicari syarat obyektifnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan PAJAK OBYEKTIF Berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan PBB MENURUT SIFATNYA
  • 20.  PAJAK LANGSUNG Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan  PAJAK TIDAK LANGSUNG Pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : PPN MENURUT GOLONGANNYA
  • 21. Add a Slide Title - 5
  • 23. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan membayar pajak disebabkan karena, Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak, seperti usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU, Usaha meringan beban pajak dengan cara melanggar UU (menggelapkan Pajak)
  • 24. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt dwiastuty@wirabhaktimakassar.ac.id dwi.sweet84@gmail.com 085299623005 THANKS!
  • 25. KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN PERTEMUAN III Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt STIE Wira Bhakti Makassar
  • 26. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2009 • Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 1 UU KUP) • Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, permotongan pajak dan pemungkutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
  • 27. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN • Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, konsgsi, koperasi, dana pensiun atau organisasi lalinya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap • Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yg dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeskpor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dr luar daerah pabean • Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 dan perubahannya
  • 28. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN • Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya • Masa Pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  • 29. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN • Bagian Tahun Pajak adalah Bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak • Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak ssuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan • Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban seseuai dgn ketentuan perundangan- undangan perpajakan • Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk sauatu masa pajak • Surat pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
  • 30. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN • Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara • Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar • Surat Ketetapan Pajak Nihil • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar • Surat Tagihan Pajak • Surat Paksa
  • 31. This is a timeline Kewajiban Mendaftarkan Diri Jangka Waktu dan Tata Cara Mendaftarkan Diri Jangka Waktu Melporkan Kegiatan Usaha Kewajiban Melaporkan Kegiatan Usaha 01 02 03 04
  • 32. Apa sih sebenarnya NPWp itu ? Apa Fungsinya ? Siapa Saja yang Harus Memiliki NPWP Menurut Pasal 1 Angka 6 UU KUP, NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam Melaksanakan Hak dan Kewajibannya
  • 33. Fungsi NPWP Npwp merupakan nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan / pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain : a. Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi atau Badan b. Pemotongan atau Pemunkutan Pajak Penghasilan c. Pemungkutan Pajak Pertambahan Nilai d. Pembayaran PBB Sektor Perkebunan, PBB sector Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusaha Panas Bumi, PBB Pertambnagan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya e. Penyetoran Bea Materai Sesuai dengan ketntuan dalam perundang-undangan di bIdang Perpajakan
  • 34. Siapa Saja yang Memiliki NPWP Orang Pribadi 01 Warisan Belum Terbagi Badan 03 02 Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan npwp yaitu : 04 Instansi Pemerintah (selaku pemotong/pe mungkut pajak)
  • 35. DIMANA TEMPAT PENDAFTARAN NPWP ? Setiap WP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KantorPelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang : a. Wilayah Kerjanya meliputi tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya untuk orang pribadi dan warisan belum terbagi b. Wilayah Kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaanya yang sebenarnya untuk Badan dan Instansi Pemerintah
  • 36. NPWP sekarang adalah Tetap yang berarti meskipun WP pindah KPP, NPWP tidak mengalami Perubahan
  • 39. Kewajiban Mendaftarkan Diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian penghasilan dan harta
  • 40. NPWP (WANITA KAWIN) Pasal 2 pp 74 2011 Wanita Kawin yang Memiliki Penghasilan Hidup Terpisah Berdasarkan Keputusan Hakim Atau Dikendaki Secara Tertulis Berdasarkan Perjanjian Pemisahaan Penghasilan Dan Harta TIDAK Ingin Melaksanakan Hak dan Memenuhi Kewajiban Perpajakan Terpisah dari Hak dan Kewajiban Suami Istri dn Suami Masing-masing Memiliki NPWP (Hak dan Kewajiban Perpajakan Terpisah Penghasilan Istri digabung dengan Suami NPWP Istri= NPWP Suami (Hak & Kewajiban Perpajakan digabung • Bila Telah Memiliki NPWP Sebelum Kawin Maka Harus Mengajukan Penghapusan • Bila Telah Memiliki Npwp Sebelum Kawin Maka Tidak Perlu Mendaftarkan Diri Lagi YA
  • 41. Anak Yang Belum Dewasa Kewajiban Perpajakannya akan Digabung dengan orangtuanya Sesuai UU PPh 1984 dan Perubahannya yaitu Belum Berumur 18 Tahun & Belum Pernah Menikah Sehingga NPWPnya akan ikut dengan Milik Orangtuanya
  • 42. Nomor pokok wajib pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yanhg berhak NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan • Salah seorang ahli waris; • Pelaksana wasiat;atau pihak yang mengurus harta peninggalan Warisan Yang Belum Terbagi Pasal 3 PP 74 2011 menggunakan Diwakili oleh
  • 43. JANGKA WAKTU DAN TATA CARA MENDAFTARKAN DIRI 02
  • 45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PK.03/2017 Pasal 24 ayat (1) 1. Wajib Pajak Orang yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftrkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak pada suatu bulan yang disetahunkan sama dengan atau telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftrkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. 3. Wajib Pajak badan, wajib mendaftrkan diri untuk memperolah NPWP paling lama 1 (satu) bulan saaat pendirian 4. Bendahara, wajib mendaftrakan diri untuk memperolah NPWP paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak (cfm PMK 231.03/2019) 5. Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftrakan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1( satu) bulan setelah adanya suatu kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh Wajib Pajak di tempat kegiatan usaha tersebut
  • 46. Orang pribadi karyawan Contoh Prasetya,status TK/O,bekerja sebagai pegawai dengan gaji Rp7.000.000 per bulan mulai 1 mei 2020 selepas kuliah Jangka waktu pendaftran diri (peraturan menteri keuangan no.147/PMK.03/2017) Wajib Pajak OP karyawan wajib mendaftrakan diri untuk memperolah NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya Prasetya wajib mendaftrkan diri paling lama tanggal 31 juni 2020
  • 47. Contoh Yayasan Nurul Hidayah wajib mendaftrkan diri paling lama tanggal 20 Oktober 2020 Dedi bersama rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah Yayasan di bidang keagamaan. Akta pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 20 September 2020 dengan nama Yayasan Nurul Hidayah. Kegiatan usaha baru benar benar dilaksanakan secara aktif pada 1 November 2020 JANGKA WAKTU PENDAFTRAN (Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.03/2017) Wajib Pajak badan wajib mendaftrkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian BADAN
  • 49. Secara langsung 1. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permhonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. 2. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyartkan. 3. Permohonan secara tertulius disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 4. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan : a. secara langsung; b. melalui pos ; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 5. Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat 6. KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan EFIN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat Penerbitan 7. NPWP dan SKT akan dikirmkan melalui Pos Tercatat.
  • 50. Melalui e-registration 1. Permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan ; • mengisi dan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ; dan • Mengunggah Salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan, dalam Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak 2. Formulir Pendaftaran WP yang diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hokum 3. Berdasarkan permohonan yang telah disampaikan, diberikan BPE, 4. Berdsarkan permohonan yang telah diberikan BPE ditindak lanjuti sbb : a. NPWP diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPE diterbitkan; dan b. NPWP tersebut disampaikan ke alamat email yang dicantumkan pada saat mendaftar 5. Atas NPWP yang telah diterbitkan, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah (upload) 6. Berdasarkan penelitian berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Kepala KPP menerbitkan Kartu NPWP,SKT, dan EFIN paling lama 1 hari kerja setelah penerbitan NPWP, dalam hal dokumen persyaratkan yang diunggah telah memenuhi ketentuan dan Wajib Pajak belum terdaftar sebelumnya b. Kepala KPP meminta klarifikasi dalam hal dokumen persyaratan yang diunggah(upload)tidak memenuhi ketentuan;atau c. Kepala KPP melakukan penghapusan secara jabatan atas NPWP yang diterbitkan terakhir dan menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak kpd wajib pajak, dlm hal wajib pajak telah terdaftar
  • 51. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN OLEH WAJIB PAJAK UNTUK MENGISI FORMULIR PERMOHONAN Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ; • Fotokopi KTP bagi WNI, atau paspor/KITAS/KITAP bagi WNA b. Wajib Pajak Badan • Akta pendirian/perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing; • Fotokopi kartu NPWP seluruh pengurus; • Fotokopi paspor bagi orang asing dan fotokopi NPWP (apabila sudah memiliki) Dokumen untuk NPWP wanita kawin,warisan belum terbagi,org pribadi pengusaha tertentu dsb mengacu ke PER-04/PJ/2020
  • 52. c. Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (JO) • Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai JO; • Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota JO; • Fotokopi Kartu NPWP atau paspor dari pengurus masing-masing perusahaan anggota JO d. Wajib Pajak Cabang • fotokopi Kartu NPWP pusat; • Fotokopi Kartu NPWP atau paspor dari pimpinan atau penaggungjawab cabang e. Instansi Pemerintah • fotokopi dokumen penunjukan sebagai kepala instansi pusat/daerah/desa; • Fotokopi Kartu NPWP pribadi kepala instansi pusat/daerah/desa; • Fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa; • Fotokopi Kartu NPWP pribadi orang yang ditunjuk sebagai tersebut di atas
  • 53.  Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan  Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan  Warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi  Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap  Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2 tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai Wajib Pajak PENGHAPUSAN NPWP
  • 54. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. SANKSI NPWP
  • 56. Surat Dwi Astuty Arfah,S.E,M.Ak,Ak STIE Wira Bhakti Makassar Ketetapan Pajak
  • 57. Self Assesment merupakan sistem pemungutan yang memberikan Wajib Pajak kewenangan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak-pajak yang terutang. Sehingga pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak tergantung pada adanya penerbitan surat ketetapan pajak oleh kantor pajak 1) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (Pasal 12 ayat 1 UU KUP) 2) Jumlah Pajak yang yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yangg terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 12 ayat 2 UU KUP) PENETAPAN
  • 58. PENETAPA N 01 Dalam Penetapan Jumlah Pajak Yang Terutang Dihitung Oleh WP Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan 02 Pembayaran Oleh WP Tanpa Di Dahului Dengan Surat Ketetapan Pajak, Yaitu Melalui Pemotongan Atau Pemungutan Pihak Ketiga Dan Dibayar Sendiri
  • 59. Apabila Direktur Jendral Pajak Mendapatkan Bukti Jumlah Pajak Yang Terutang Menurut Surat Pemberitahuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2)tidak Benar,Direktur Jenderal Pajak Menetapkan Jumlah Pajak Yang Terutang. KETETAPAN KETETAPAN SKP Pasal 12 ayat 3 UU KUP
  • 60. Surat Ketetapan Pajak Adalah Surat Ketetapan Yang Meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar SKP Pasal 1 angka 15 UU KUP
  • 61. SKP 1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 4 3 Surat Ketetapan Pajak Nihil SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN
  • 62. SKPKB Pasal 1 angka 16 UU KUP Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Adalah Surat Ketetapan Pajak Yang Menentukan Besarnya Jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, Besarnya Sanksi Administrasi, Dan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar
  • 63. PENERBITAN SKPKB 1 Apabila Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Pajak Yang Terutang Atau Kurang Dibayar 2 Apabila Surat Pemberitahuan Tidak Disampaikan Dalam Jangka Waktu Sebagimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat (3) Dan Setelah Ditegur Secara Tertulis Tidak Disampaikan Pada Waktunya Sebagaimana Ditentukan Dalam Surat Teguran 3 Apabila Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Menegenai Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ternyata Tidak Seharusnya Dikompensasikan Selish Lebih Pajak Atau Tidak Seharusnya Dikenai Tarif 0% (Nol Persen) Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Setelah Saat Terutangnya Pajak Atau Berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, Atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak Dapat Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Dalam Hal-hal Sebagai Berikut :
  • 64. PENERBITAN SKPKB 4 Apabila Kewajiban Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 29 Tidak Dipenuhi sehingga Tidak Dapat Diketahui Besarnya Pajak yang Terutang atau 5 Apabila Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a)
  • 65. PENERBITAN SKPKB Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak DJP dapat menerbitkan SKPKB, apabila : Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua Persen) Perbulan Paling Lama 24 Bulan, Dihitung Sejak Saat Terutangnya Pajak Atau Berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Atau Tahun Pajak Sampai Dengan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. • Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar • Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan /atau dikukuhkan PKP secara jabatan
  • 66. Contoh Soal 1 PT ABC menyampaikan SPT PPh badan tahun 2019 pada tanggal 30 April 2019, sbb : Penghasilan neto Rp 1.500.000.000,00 PPh terutang Rp 325.000.000,00 Kredit pajak Rp 300.000.000,00 Pajak kurang bayar Rp 25.000.000,00 Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata penghasilan neto seharusnya adalah Rp 1.800.000.000 sehingga PPh terutang seharusnya Rp 350.000.000, kemudian DJP menerbitkan SKPKB tanggal 11 November 2019, maka : Jumlah pokok pajak Rp 350.000.000,00 Jumlah kredit pajak Rp 325.000.000,00 Jumlah kekurangan pokok pajak Rp 25.000.000,00 Sanksi administrasi (11 bulan)-11X2%X 25.000.000 Rp 5.500.000,00 Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 30.500.000,00
  • 67. PENERBITAN SKPKB Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Setelah Saat Terutangnya Pajak DJP Dapat Menerbitkan SKPKB, Apabila Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :  50% dr PPh yang tidak atau kurang dibayar dlm satu tahun pajak  100% dr PPh yg tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tdk atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut ttp tdk atau kurang disetor  100% dr PPN dan PPnBM yg tidak atau kurang disetor Apabila Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Mengenai PPN Dan PPnBM Ternyata Tidak Seharusnya Dikompensasikan Apabila SPT Tidak Disampaikan Dan Telah Ditegur Secara Tertulis Apabila WP Tidak Melaksanakan Pembukaan Dan/Atau Pencatatan
  • 68. Contoh Soal 2 PT ABC menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020, KPP menerbitkan Surat Teguran Tanggal 20 Mei 2020 agar menyelesaikan SPT paling Lambat 3 Juni 2020, namun PT ABC baru menyampaikan pada tgl 6 Juni 2020 sbb : Rugi Rp 1.500.000.000,00 PPh terutang Rp ------------- Kredit pajak Rp ------------- Pajak kurang bayar Rp - Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata laba neto seharusnya adalah Rp 2.000.000.000 sehingga PPh terutang seharusnya Rp 35.000.000, kemudian DJP menerbitkan SKPKB tanggal 11 Desember 2020, maka : Jumlah pokok pajak Rp 35.000.000,00 Jumlah kredit pajak Rp -------------------- Jumlah kekurangan pokok pajak Rp 35.000.000,00 Sanksi administrasi 50% Rp 17.500.000,00 Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 52.500.000,00
  • 69. SKPKBT Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  • 70. Pengertian SKPKBT Penerbitan SKPKBT Direktur Jenderal Pajak Dapat Menerbitkan SKPKBT Dalam Jangka Waktu 5 Tahun Sesudah Saat Pajak Terutang, Berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak Atau Tahun Pajak, Apabila Ditemukan Data Baru Dan Atau Yang Mengakibatkan Penambahan Jumlah Pajak Yang Terutang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Adalah Surat Ketetapan Pajak Yang Menentukan Tambahan Atas Jumlah Pajak Yang Telah Ditetapkan
  • 71. Data Baru Data Baru Adalah Data Atau Keterangan Mengenai Segala Sesuatu Yang Diperlukan Untuk Menghitung Besarnya Jumlah Pajak Yang Terutang Oleh WP Belum Diberitahukan Pada Waktu Penetapan Semula, Baik Dalam SPT Dan Lampiran- lampiran, Sehingga Menimbulkan Penambahan Jumlah Pajak Terutang Setelah Dilakukan Pemeriksaan a. Tidak diungkapkan oleh WP dalam SPT beserta lampirannya (termasuk keuangan)dan/atau Data semula yang belum terungkap, yaitu data yang : b. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula WP tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar,lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang
  • 72. Kenaikan 100% dari pajak yang kurang bayar SANKSI • Apabila SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun • Apabila SKPBT diterbitkan lebih dari waktu 5 tahun • Dan sanksi administrasi bunga 48% dari pajak yang kurang bayar Pidana karena melakukan tindak pidana perpajakan • Apabila SKPBT diterbitkan lebih dari waktu 5 tahun
  • 73. CONTOH KASUS Terhadap SPT PPh Pasal 23 Masa Desember 2017 a.n PT BFG telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB tanggal 14 November 2018 dengan perincian sbb: Jumlah pokok pajak 400.000.000 Jumlah kredit pajak 212.000.000 Jumlah kekurangan pokok pajak 188.000.000 Sanksi Administrasi Bunga 41.360.000 Jumlah yang masih harus dibayar 229.360.000 Pada Bulan Februari 2019 ditemukan data baru berupa objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh PT BFG dan seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa Desember 2017 dengan jumlah pokok pajak pada masa Desember dengan jumlah pokok pajak pada masa Desember adalah Rp 450.000.000 Jumlah Pajak 450.000.000 Jumlah Pajak yang ditetapkan 400.000.000 Tambahan jumlah pajak 50.000.000 Sanksi administrasi Kenaikan 100% 50.000.000 Jumlah pajak yang harus dibayar 100.000.000
  • 75. Pengertian SKPN Penerbitan SKPN Surat Ketetapan Pajak NIHIL Adalah Surat Ketetapan Pajak Yang Menentukan Jumlah Pokok Pajak Yang Sama Besarnya Dengan Jumlah Kredit Pajak Atau Pajak Tidak Terutang Dan Ada Kredit Pajak SKPN Diterbitkan Apabila Setelah Dilakukan Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak Atau Jumlah Pajak Yang Dibayar Sama Dengan Jumlah Pajak Terutang, Atau Pajak Tidak Terutang Dan Tidak Ada Kredit Pajak Atau Ada Pembayaran Pajak Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak menerbitkan SKPN sebagaimana di maksud dalam Pasal 17A ayat (1) UU KUP berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
  • 76. Contoh Soal 1 PT ABC menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020, yang menyatakn rugi, dengan rincian sbb : Rugi Rp 1.500.000.000,00 PPh terutang Rp ------------- Kredit pajak Rp ------------- Pajak kurang bayar Rp - Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi neto seharusnya adalah Rp 2.000.000.000 sehingga PPh terutang nihil DJP menerbitkan SKPN Jumlah pokok pajak Rp - Jumlah kredit pajak Rp - Pajak nihil Rp -
  • 78. 01 SKPLB 02 Penerbitan SKPLB Pasal 17 UU KUP • Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang • Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Adalah Surat Ketetapan Pajak Yang Menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak Karena Jumlah Kredit Pajak Lebih Besar Daripada Pajak Yang Terutang Atau Seharusnya Tidak Terutang
  • 79. Penerbitan SKPLB Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Untuk PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang Untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut Untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang SKPLB tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT yang disampaikan WP yang menyatakan kurang bayar,nihil atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila WP setelah menerima SKPLB dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Pasal 17 UU KUP ayat 1
  • 80. Penerbitan SKPLB Berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK NO.10/PMK.03/2013 dicabut dengan PMK No.187./PMK.03/2015 Dalam hal ini terjadi kesalahan pemotongan dan pemungutan ; a. Terlalu besar dipotong/dipungut b. Seharusnya tidak dipotong/tidak dipungut dan pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, WP yang melakukan pemotongan/pemungutan atau PKP yang melakukan pemungutan tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut PPh yang salah potong tsb dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong dengan surat permohonan,sepanjang belum dikreditkan PPN dan PPnBM yang salah potong tsb dapat diminta kembali oleh PKP yang dipungut dgn surat permohonan,sepanjang blm dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya Pengembalian dapat dilakukan melalui WP/PKP yang memotong,dalam hal; a) tdk memiliki NPWP; b) subjek pajak luar negeri; atau c) terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong/pemungut Pasal 17 UU KUP ayat 2
  • 81. Contoh Soal PT ABC menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 tanggal 30 April 2020, dengan perincian sbb ; Penghasilan neto Rp 3.000.000.000,00 PPh terutang Rp 450.000.000,00 Kredit pajak Rp 400.000.000,00 Pajak kurang bayar Rp 50.000.000,00 Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata laba neto seharusnya adalah Rp 2.000.000.000 sehingga PPh terutang seharusnya Rp 350.000.000, kemudian DJP menerbitkan SKPKB , maka : Jumlah Pajak terutang Rp 350.000.000,00 Jumlah kredit pajak (Rp 450.000.000,00) Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp 100.000.000,00
  • 83.
  • 84. PEMBUKUAN adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. (UU KUP pasal 1 butir PENCATATAN terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (UU KUP pasal 28 ayat 9) 01. DEFINISI DAN PERBEDAAN PEMBUKUAN vs PENCATATAN
  • 86. Siapa yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Pencatatan? Wajib Pembukuan Tidak Wajib Pembukuan, tetapi Wajib Pencatatan  Wajib Pajak Badan  Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas, Kecuali Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Diperbolehkan Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto  Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas  Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- undangan Perpajakan Diperbolehkan Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  • 87. Waijp Pajak yang peredaraan brutonya dalam satu tahun Kurang dari Rp. 4.800.000.000,- Boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Memberitahukan Mengenai Penggunaan Norma Penghitungan Kepada Direktur Jenderal Pajak paling Lama 3 (tiga)Bulan Sejak Awal Tahun Pajak yang bersangkutan Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam janka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil Pemeriksaan ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi Persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memeberitahukan kepada DJP sesuai dengan Jangka waktu tersebut maka dianggap memilih menyelenggarakan Pembukuan (Pasal 14 ayat 4 UU PPh). WP Orang Pribadi yang Tidak Memilih Menyelenggarakan Pembukuan
  • 88. Syarat Mengenai Pembukuan Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya Harus diselenggarakan di indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang Rupaih dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing diizinkan oleh Menteri Keuangan Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari DJP
  • 89. PRINSIP YANG SAMA DIGUNAKAN DALAM METODE PEMBUKUAN DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA UNTUK MENCEGAH PENGGESERAN LABA ATAU RUGI. MISALNYA :  Stelsel pengakuan penghasilan  Tahun buku  Metode penilaian persediaan  Metode penyusutan dan amortisasi PRINSIP TAAT ASAS
  • 90. STELSEL AKRUAL Stelsel akrual suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan pengahasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai Stelsel kas adalah suatu metode yang pengitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar- benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu STELSEL KAS
  • 91. Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi; Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi ; Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri Kontrak Investasi Kolektiv (KIK) yang memerlukan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal ; Dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak: Bentuk Usaha Tetap Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk diluar negeri yang mempunyai hubungan istimewa
  • 92. Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Penyelengaraan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS oleh WP harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keungan, kecuali bagi WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP dalam rangka Kontraktor-kontrak Kerja Sama ; Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kanwil, paling lambat 3 (tiga) bula ;  Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS tersebut dimulai; atau  Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan dimaksud paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap; Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan belum ada keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas Menkeu menerbitkan keputusan pemberian izin.
  • 93. Syarat Mengenai Pencatatan Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya Harus diselenggarakan di indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing diizinkan oleh Menteri Keuangan Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang Peredaran atau Penerimaan Bruto dan atau Penghasilan Bruto sebagai dasa untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final
  • 94. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan TEMPAT PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN
  • 95. PEMBUKUAN MENURUT SAK Proses pencatatan atas transaksi keuangan dari perusahaan yang dimulai dari pencatatan bukti transaksi, jurnal, buku besar dan terakhir penyusunan laporan keuangan menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. PEMBUKUAN MENURUT KUP
  • 96. APABILA KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 (PEMBUKUAN) ATAU PASAL 29 (PEMERIKSAAN) TIDAK DIPENUHI, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKETAHUI BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG (UU KUP PASAL 13 AYAT 10), Berupa kenaikan sebesar :  50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam satu tahun pajak  100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungkut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungkut tetapi tidak atau kurang disetorkan  100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar UU KUP Pasal 13 ayat 3 SANKSI ADMINISTRATIF
  • 97. PT XYZ adalah WP Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik, menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2018 pada tgl 30 April 2019 dengan rincian sebagai berikut : Pengahsilan Neto Rp 1.000.000.000,00 PPh Terutang Rp 282.500.000,00 Kredit Pajak Rp 202.500.000,00 Pajak yang Kurang dibayar Rp 80.000.000,00 Apabila ketika dilakukan pemriksaan ternyata PT XYZ tidak meminjamkan buku2,catatan2 serta dokumen yang menjadi dasar pengisian SPT sehingga pajak terutang tidak dapat dihitung. Berdasarkan data yang ada, DJP menetapkan Penghasilan Neto sebesar Rp 1,1 milyar dengan pajak terutang Rp 312.500.000 Hitung SKPKB 10 Desember 2019 Jumlah Pokok Pajak Rp 312.500.000,00 Jumlah PPh telah dibayar Rp 282.500.000,00 Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 30.000.000 Sanksi adm.Pasal 13 (3) huruf a (50%) Rp 15.000.000,00 Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 45.000.000,00 CONTOH KASUS
  • 98. SANKSI PIDANA, Setiap orang yang dengan sengaja UU KUP PASAL 39 F Memperlihatkan Pembukuan, Pencatatan atau Dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya UU KUP PASAL 39 G Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjmakan buku, catatan atau dokumen lainnya UU KUP PASAL 39 H Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11
  • 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DAN PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 4 (EMPAT) KALI JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR
  • 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERIMA KASIH Perpajakan 1 Sampai jumpa DWI ASTUTY ARFAH
  • 101. KEBERATAN DAN BANDING DWI ASTUTY ARFAH, SE.,M.AK.,AK STIE Wira Bhakti Makassar PERTEMUAN KE 6
  • 102.
  • 103. Apabila Wajib Pajak Berpendapat Bahwa Jumlah Rugi, Jumlah Pajak dan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Tidak sebagaimana Mestinya Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau pemotongan atau pemungkutan pajak Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan (PMK 194/2007)
  • 104.
  • 105.
  • 106. Hak Wajib Pajak Lainnya Berkaitan dengan Pengajuan Keberatan
  • 107.
  • 108.
  • 109. Jangka Waktu Pelunasan Pajak Akibat Pengajuan Keberatan Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau 3a atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (Pasal 25 Ayat 7 UU KUP 9baru) Sanksi administrasi berupa Bunga 2 % perbulan (Pasal 19 ) tidak diberlakukan
  • 110.
  • 111. CONTOH KASUS Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT PPh badan tahun 2008 atas nama PT ABC diterbitkan SKPKB tertanggal 10 oktober 2009 dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Pokok Pajak Rp. 120.000.000,- Jumlah kredit Pajak Rp. 100.000.000,- Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Rp. 20.000.000,- Besarnya Sanksi administrasi (2% x 10 bulan) Rp. 4.000.000,- Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp. 24.000.000,- Misalnya dalam pembahasan akhir, PT ABC hanya menyetujui jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak sebesar Rp. 5.000.000,- Dalam hal PT ABC mengajukan keberatan maka PT ABC wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui yaitu sebesar Rp. 6 juta ( Rp. 5juta + (20%x5juta)sebelum suat keberatan disampaikan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan yaitu sebesar Rp. 15 juta, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tgl penerbitan SK keberatan
  • 112.
  • 113.
  • 114.
  • 115. Wajip Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 26 ayat 1 (Pasal 27 Ayat 1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan alinan Surat Keputusan Keberatan tersebut (Pasal 27 ayat 3) DASAR HUKUM BANDING
  • 116. Jangka Waktu Pelunasan Pajak Akibat Banding UU KUP Lama Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak ( Pasal 27 ayat 5) UU KUP Baru Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3, ayat 31, atau pasal 25 ayat 7, atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan banding (Pasal 27 ayat 5a UU KUP) Sanksi administrasi berupa Bunga 2 % perbulan (Pasal 19 ) tidak diberlakukan Jangka waktu 1 bulan sejak terbit STP,SKPKB,SKPKBT, SK keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan kebertana ( Pasal 27 ayat 5d UU KUP
  • 117. Misalnya PT ABC pada contoh sebelumnya mengajukan banding, maka kekurangan pembayaran pajak Rp 18 juta, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding Sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan ( pasal 19) atas jumlah Rp 18 juta tidak diberlakukan Misalnya permohonan banding PT ABC ditolak dengan putusan Banding tanggal 20 Agustus 2019, maka atas jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan yaitu sebesr Rp. 18 juta dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% atau 18 juta Jatuh Tempo tgl 19 September 2019 CONTOH BANDING
  • 118. PERSYARATAN BANDING 1. Diajukan dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak 2. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl diterima keputusan yang diajukan banding 3. Satu putusan diajukan 1 surat banding 4. Diajukan dengan disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tgl terima SK yang disbanding 5. Pada Surat banding dilampiri Salinan SK yang dibanding
  • 119.
  • 120. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. IMBALAN BUNGA
  • 121.
  • 123. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Ak STIE Wira Bhakti Makassar
  • 124. Dasar Hukum BPHTB  Undang-undangan Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restitusi Daerah
  • 125. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan 3. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan bangunan
  • 126. Objek Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi: 1. Pemindahan Hak 2. Pemberian Hak Baru
  • 127. Objek Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi: 1. Pemindahan Hak 2. Pemberian Hak Baru
  • 128. Pemindahan Hak  Jual beli  Tukar menukar  Hibah  Hibah Wasiat  Waris  Pemasukan dalam Perseroan atau badan hukum lainnya  Pemisahan hak yang menyebabkan peralihan  Penunjukan pembeli dalam lelang  Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha  Hadiah
  • 129. Namun dari Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah:  Jual beli;  Tukar-menukar;  Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi hibah, namun pemberi hibah masih hidup);  Hibah wasit (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah namun belaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia); dan  Waris (Dalam garis keturunan)
  • 130. Pemberian Hak Baru  Kelanjutan pelepasan hak  Di luar pelepasan hak
  • 131. Hak Atas Tanah Jenis-jenis hak atas tanah  Hak milik  Hak guna usaha  Hak guna bangunan  Hak pakai  Hak milik atas satuan rumah susun  Hak pengelolaan
  • 132. Bukan Objek BPHTB Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bukan objek BPHTB  Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas timbal balik.  Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan pembanguna guna kepentingan umum  Badan atau perwakilan organisasi internasional  Orang pribadi atau badan krn konversi hak atau karena perbuatan hukum lain degan tidak adanya perubahan nama  Orang pribadi atau badan karena wakaf  Orang pribadi atau badan untuk kepentingan ibadah
  • 133. Subjek Pajak  orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
  • 134. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tarif pajak adalah sebesar 5% (Lima persen) Dasar Pengenaan Pajak adalah: Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), ditentukan sebesar :  Harga Transaksi menggunakan Jual Beli dan penunjukkan pembeli dalam lelang  Jual beli menggunakan harga transaksi  Tukar menukar menggunakan nilai pasar  Hibah wasiat menggunakan nilai pasar  Waris menggunakan nilai pasar  Setoran modal menggunakan nilai pasar  Hadiah menggunakan nilai pasar.
  • 135. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 1. Ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60 juta untuk setiap Wajib Pajak 2. Untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 3. Dapat bervariasi antardaerah (kabupaten/kota), karena ditetapkan dengan peraturan daerah
  • 136. Saat BPHTB Terhutang 1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah 2. Sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang 3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap utk keputusan hakim 4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihaan haknya ke kantor pertanahan utk wasiat atau waris 5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk : Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan pemberian hak utk diluar pelepasan hak
  • 137. BPHTB = (NPOP - NPOPTKP) X 5% NPOP = NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK NPOPTKP = NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
  • 138. Cara Menghitung BPHTB Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 70.000.000,- sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak yang Berlaku di Kebupaten tersebut Rp. 60.000.000 dan tarif pajaknya 5%. Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 70.000.000,- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 60.000.000,- Rp. 10.000.000,- BPHTB = Rp. 10.000.000,- x 5% = Rp. 500.000,00
  • 139.
  • 140. PBB 140 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Ak STIE Wira Bhakti Makassar
  • 141. PBB 141  PBB dapat didefinisikan sebagai “pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994”  PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak PENGERTIAN PBB
  • 142. PBB 142 Objek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan BUMI : Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, rawa-rawa, tambak, perairan dll BANGUNAN : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : • Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan dll yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. • Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. OBJEK PBB
  • 143. PBB 143 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti pesantren, mesjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit umum, sekolah atau madrasah, panti asuhan, candi, dll 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti musium 3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik 5. Digunakan oleh badan/perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu OBJEK PBB YANG DIKECUALIKAN
  • 144. PBB 144 SUBJEK PBB Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh/manfaat atas bangunan
  • 145. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah- rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional PBB 145 DASAR PENGENAAN PAJAK
  • 146. NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak Besarnya NJOPTKP adalah Rp 8.000.000 dengan ketentuan sbb: 1. Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak 2. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya  NJOPTKP untuk MAKASSAR mulai tahun 2001 Rp 8.000.000 PBB 146 NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)
  • 147. Dasar Penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Besarnya NJKP adalah sebagai berikut : 1. 40% Objek Pajak Perkebunan Objek Pajak Kehutanan Objek Pajak Lainnya, yg WP perorangan dengan NJOP atas Bumi dan Bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000 1. 20% Objek Pajak Pertambangan Objek Pajak lainnya yang NJOP nya kurang dari Rp. 1.000.000.000 PBB 147 DASAR PENGHITUNGAN PBB
  • 148. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP TARIF PBB adalah 0.5% Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP = 0,5%x(Persentase NJKP X (NJOP-NJOPTKP)) PBB 148 CARA MENGHITUNG PBB
  • 149. TARIF PBB adalah 0.5% Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP) Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP) PBB 149 CARA MENGHITUNG PBB
  • 150. 1. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin. Jangka waktu satu tahun takwin adalah dari 1 Januari s.d 31 Desember 2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tgl 1 Januari 3. Tempat pajak yang terutang a. Untuk daerah Jakarta, di wil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta b. Untuk daerah lainnya, di wilayah kebupaten atau kota c. Untuk Batam, Di wilayah Provinsi Riau PBB 150 TAHUN PAJAK, SAAT SERTA TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
  • 151. Contoh soal : SUBJEK PAJAK 1. Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan UU bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak 2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang/badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak 3. Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang/badan, maka orang/badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak PBB 151
  • 152. Contoh Soal : Dasar Pengenaan Pajak : 1. Seorang WP hanya mempunyai objek pajak berupa bumi sbb : NJOP Bumi Rp 3.000.000 NJOPTKP Rp 8.000.000 – - Tidak dikenakan PBB WP mempunyai dua objek pajak bumi dan bangunan masing- masing di desa A dan B Desa A : NJOP Bumi Rp 8.000.000 NJOP Bangunan Rp 5.000.000 + NJOP sbg DPP Rp 13.000.000 NJOPTKP 8.000.000 - NJOP u/pengh. Pjk Rp 5.000.000 Desa B : NJOP Bumi Rp 5.000.000 NJOP Bangunan Rp 3.000.000 + NJOP sbg DPP Rp 8.000.000 NJOPTKP - -_____ NJOP u/pengh. Pjk Rp 8.000.000 PBB 152
  • 153. PBB 153 Tuan Aco adalah seorang pengusaha terkenal memiliki rumah yang terletak di Makassar. Objek terletak di jalan Hertasning Diketahui objek NJOP bumi sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan NJOP bangunan Rp. 3.500.000.000,-. Hitunglah PBB terhutang Tuan Aco atas objek tersebut ?
  • 154. PBB 154 Jawaban : NJOP Bumi = Rp. 1.000.000.000,- NJOP Bangunan = Rp. 3.500.000.000,- NJOP dasar Pengenan PBB = Rp 4.500.000.000,- NJOPTKP = Rp. 8.000.000,- NJOP utk PBB = Rp. 4.492.000.000,- Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP PBB =0,5%x(Persentase NJKP X (NJOP-NJOPTKP)) = ( 0.5% x 40%) x (Rp 4.500.000.000- Rp. 8.000.000) = 0.2% x Rp. 4.492.000.000,- = Rp. 8.984.000,-
  • 155.
  • 156. BEA MATERAI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt Perpajakan I STIE Wira Bhakti Makassar
  • 157. Pengertian Bea Materai Pasal 1angka 1 UU Bea Materai Bea materai adalah Pajak atas Dokumen Pasal 2 angka 2 UU Bea Materai Dokumen adalah sesuatu yang ditulis dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan
  • 158. Objek Bea Materai Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan Pasal 3 ayat 1 UU Bea Materai
  • 159. OBJEK BEA MATERAI Dokumen yang bersifat Perdata sebagaimana dimkasud pada Pasal 3 ayat 1 huruf 1 meliputi :  Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat klainnya yang sejenis,beserta rangkapnya ( Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat wasiat)  Akta-akta Notaris beserta grosse, salinan termasuk kutipannya  Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya  Surat berharga dengan nama dan bentuk apapun 9surat berharga antara lain : saham, obligasi,cek, bilyet giro, aksep, wesel,sukuk,surat utang,warrant,option, deposito,dan sejenisnya termasuk surat kolektif saham atau sekumpulan suray berharga lainnya  Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan bentuk apapun (dokumen transaksi antara lain berupa dokumen trade onfirmation atau bukti transaksi pengalihan lainnya  Dokumen lelang yang berupa kutipan risalha lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalanya lelang dan grosse risalah lelang  Dokumen yang bernilai lebih dari Rp 5 juta rupiah yang menyebutkan penerima uang, terdapat pengakuan hutang dilunasi atau diperhitungkan.  Dokumen lain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
  • 160. • Dokumen terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas pengirim, dan surat lain sejenisnya. • Segala bentuk ijazah. • Tanda terima pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lain terkait hubungan kerja. • Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas daerah, dan lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Kwitansi untuk segala jenis pajak dan penerimaan lainnya. • Tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi. • Dokumen yang menyebutkan simpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada bank, koperasi, dan badan lain kepada nasabah. • Surat gadai. • Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbalan hasil dari surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. • Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter. Pasal 7 UU Bea Materai
  • 161. Fungsi Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Meningkatkan Konstribusi Pajak Daerah Terhadap APBN
  • 162.
  • 163. SAAT TERUTANG BEA MATERAI Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat (Surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; Dokumen lelang; dan Dokumen yang menyatakan jumlah uang.  Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.  Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang dibuat di luar negeri. Pasal 8 Ayat 1 UU Bea Materai
  • 164.
  • 165.
  • 166.
  • 167.
  • 168.
  • 169. PEMETERAIAN KEMUDIAN Apabila terdapat dokumen yang akan digunakan:  Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan,  Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya; dapat dilakukan Pemeteraian Kemudian.
  • 170. MASA TRANSISI PMK.4.PMK03.2021 - Bea Meterai - materi penyuluhan.pdf Selama masa transisi (s.d. 31 Des 2021) materai Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 masih berl aku. Cara penggunaan meterai Rp 3.000 dan meterai Rp 6.000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai Rp 10.000: •Menempelkan materai Rp 6.000 dan materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. •Menempelkan 3 materai Rp 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. •Menempelkan 2 materai Rp 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai.
  • 171. SANKSI BEA MATERAI UU Bea meterai yang baru juga mengatur mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif berupa denda 100% akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak atau kurang pungut dan/atau tidak atau kurang menyetorkan bea meterai.
  • 172. KEDALUWARSA Daluwarsa setelah lampau waktu lima (5) tahun terhitung sejak dokumen dibuat. Pasal 23 UU Bea Materai
  • 173. KETENTUAN PIDANA Setiap Orang yang :  Meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut seb agai Meterai asli, tidak palsu atau sah :  Membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hokum, termasuk membuat meterai elektronik dan meterai dalam bentuk lain, secara melawan hokum Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
  • 174. KETENTUAN PIDANA Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI :  Meterai dipalsu atau dibuat secara melawan hokum seolah oleh asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hokum atau:  Barang yang dibubuhi meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
  • 175. KETENTUAN PIDANA Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah meterai tersebut belum dipakai, dipidana dengan Pidana penjara paling lama3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
  • 176. Dwi Astuty Arfah SE.,M.Ak.,Ak STIE Wira Bhakti Makassar 176 Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa & Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • 177. DASAR HUKUM PPN & PPnBM  UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983,  UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994,  UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009, (TERAKHIR) TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 177
  • 178. 178 Daerah Pabean 1. Wilayah Darat Indonesia : Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini dan Timur Leste. Hal ini diatur alam Undang- undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada pasal 6 ayat 1 huruf a 2. Wilayah Perairan Indonesia : Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia 3. Ruang Udara di Atas Indonesia : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada Pasal 6 ayat 1 huruf c diatur bahwa batas ruang udara di Indonesia mengikuti batas kedaulatan Negara di darat dan di laut dan batas dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hokum Internasional 4. Tempat tertentu di ZEE : ZEE diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, yang mengatur bahwa ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasakan Undang-Undang yang berlaku tentang peraairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia 5. Landasan Kontinen : Berdasarkan Pasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia mengatur bahwa landasan kontinen Indonesia merupakan dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1960 sampai kedalamam 200 meter atau lebih , dimana masih mungki diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam
  • 179. 179 UNDANG-UNDANG 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabean 2. Impor ada setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean 3. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean 4. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean 5. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean
  • 180. 180 UNDANG-UNDANG 6. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut 7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak
  • 181. 181 UNDANG-UNDANG 8. Pajak Keluaran Adalah Pajak Pertambahan Niali terutang yang wajib dipungut oelh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak 9. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang selamanya dengan 1 bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama (tiga) Bulan takwim
  • 182. PENGERTIAN PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari Barang dan Jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. 182
  • 183. PENGENAAN PPN PPN dikenakan dengan syarat : 1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak 2. Syarat Obyek Pajak : a. Barang kena Pajak(BKP) b. Jasa kena Pajak (JKP) 183
  • 184. BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK CONTOH : • HAK ATAS MEREK DAGANG • HAK PATEN • HAK CIPTA B A R A N G B A R A N G KENA PAJAK (BKP)
  • 185. PENGECUALIAN BARANG KENA PAJAK a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti Minyak Mentah, Gas Bumi b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah,jagung, kedelai, buah-buahan c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya) 185
  • 186. J A S A SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN - SUATU BARANG; - FASILITAS; - KEMUDAHAN; - HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN TERMASUK JASA
  • 187. PENGECUALIAN JASA KENA PAJAK a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis b. Jasa di bidang pelayanan sosial c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko d. Jasa di bidang Keuangan e. Jasa asuransi f. Jasa di bidang keagamaan g. Jasa di bidang pendidikan 187
  • 188. PENGECUALIAN JASA KENA PAJAK g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; j. Jasa di bidang tenaga kerja; k. Jasa di bidang perhotelan; l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum m. Jasa penyediaan tempat parkir n. Jasa telepon umum o. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos p. Jasa boga atau katering 188
  • 189. PENGUSAHA ORANG PRIBADI BADAN - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak berwujud; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa; - MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN. SUBK PENGUSAHA KENA PAJAK
  • 190. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 190
  • 191. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak 1. Melaporkan Usahanya utk dikukuhkan menjadi PKP 2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang 3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal ini Pajak Keluaran lebih besar drpd Pajak Masukan yang dpt dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang 4. Melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN) 191
  • 192. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak 1. Pengusaha Kecil marupakan pengusaha yang selama 1(satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan Jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- 2. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN 192
  • 193. PENGUSAHA KECIL 1. Dilarang membuat faktur pajak 2. Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN 3. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan 4. Wajib melapor utk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto diatas batas yang telah ditentukan 193
  • 194. TARIF PPN • Tarif PPN 10% • Tarif PPN 0% Ekspor BKP Berwujud Ekspor BKP Tidak Berwujud Ekspor JKP (BKP dan JKP yang tidak dikonsumsi didalam negeri atau di EKSPOR) 194
  • 195. MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) • Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungkut PPN oleh PKP Penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungkut disebut Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak • Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi Penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memeungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak 195
  • 196. MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) • Apabila dalam satu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke Kas Negara • Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masuk, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya • Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) 196
  • 197. MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) • Apabila dalam satu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke Kas Negara • Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masuk, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya • Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) 197
  • 198. MEKANISME PERHITUNGAN PPN PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 198
  • 199. CONTOH PERHITUNGAN PPN PT.ABC telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungut. PT ABC mempunyai Transaksi sebagai berikut : • Membeli Bahan Baku seharga Rp. 100.000.000,- • Membeli Bahan Penolong seharga Rp.40.000.000,- • Menjual produknya seharga Rp. 200.000.000,- 199
  • 200. PERHITUNGAN PPN RUMUS PPN = DPP x TARIF (10%) Pajak Keluaran Perhitungan PPN Rp 200.000.000 x 10% Jumlah Pajak Keluaran Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 Jumlah Pajak Masukan Rp. 14.000.000 PPN Kurang Bayar Rp. 6.000.000 Pajak Masukan Rp. 100.000.000 x 10% Rp. 10.000.000 Pajak Masukan = Rp. 40.000.000 x 10% = Rp. 4.000.000 200
  • 201. KELOMPOK PEMUNGUT PPN • Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) • Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Tertentu • Kontraktor Kontrak Kerja sama Pengusaha Minyak dan Gas Bumi, dan Kontraktor atau Pemegang Izin Pengusaha Sumber Daya Panas Bumi 201
  • 202. KELOMPOK PEMUNGUTAN PPN • PEMUNGUTAN Dilakukan oleh Pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). • PKP hanya Pengusaha yang melakukan: Penyerahan BKP/JKP Ekspor BKP 202
  • 203. FAKTUR PAJAK Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau Penyerahan JKP Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengertikan Pajak Masukan, maka faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil 203
  • 204. SYARAT FAKTUR PAJAK • Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP • Nama, alamat, dan NPWP yang pembeli BKP atau penerima JKP • Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan Potongan Harga • PPN yang dipungut • PPnBM yng dipungut • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak • Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak 204
  • 205. FUNGSI FAKTUR PAJAK • Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun Impor BKP • Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai • Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan 205
  • 206. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Ak STIE Wira Bhakti Makassar 206
  • 207. PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat menyerahkan BKP yang tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong Mewah 207
  • 208. Batasan Suatu Barang Termasuk BKP yang tergolong Mewah sebagai Berikut : • Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok • Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu • Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi • Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status 208
  • 209. KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 209
  • 210. JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 210
  • 211. Dikenakan atas dasar pertimbangan sebagai berikut : • Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi • Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah • Pelru adanya perlindungan terhadap produsen kecil dan trandisonal • Perlu untuk mengamankan penerimaan negara 211
  • 212. T A R I F 20% • Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya: Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. • Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih. 212
  • 213.  Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.  Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan. 213 T A R I F 40%
  • 214.  Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum: Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.  Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. 214 T A R I F 75%
  • 215. CARA MENGHITUNG PPnBM Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk itu perlu diperhatikan DPP-nya apakah harga jual, nilai impor, nilai pengganti, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Rumus yang digunakan : PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak
  • 216. CONTOH SOAL PPnBM 1) Bpk.Andi seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah dengan tarif 20% seharga Rp 200.000.000, hitung : - PPN dan PPnBM - jumlah yang di bayar Bpk.Andi jawab : Jumlah pembayaran Rp 200.000.000,- PPN 10% X Rp 200.000.000 Rp 20.000.000,- PPnBM 20% X Rp 200.000.000 Rp 40.000.000,- ----------------------+ jumlah yang harus dibayar Rp 260.000.000,-
  • 217. DWI ASTUTY ARFAH, SE., M.AK.,AK STIE Wira Bhakti Makassar PERPAJAKAN 1 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
  • 218. 1 3 5 2 4 6  PENGERTIAN PAJAK DAERAH  CIRI-CIRI PAJAK DAERAH JENIS DAN TARIF PAJAK DAERAH  TARIF PAJAK DAERAH  TARIF PAJAK KABUPATEN ATAU KOTA  PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH  JENIS DAN TARIF RETRIBUSI DAERAH  RETRIBUSI JASA UMUM  RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
  • 219. PENGERTIAN PAJAK DAERAH Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
  • 220. CIRI-CIRI PAJAK DAERAH Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat: 1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. 2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. 3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. 4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.
  • 221. . Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air JENIS-JENIS DAN TARIF PAJAK DAERAH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pajak Rokok
  • 222.  Bagi pemilik kendaraan motor pertama sebesar 2% , kemudian pemilik ke dua 2,5% dan pemilik seterusnya meningkat 0,5%  Pemilik kendaraan oleh badan sebesar 2% , pemerintah pusat dan daerah 0,50% dan alat besar 0,20% . 1 Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing :  Penyerahan pertama sebesar 10% dan seterusnya 1% Untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar di tetepkan masing-masing :  Penyerahan pertama sebesar 0,75% dan seterusnya 0,05% . 2  Tarif PBB_KB yang diatur dalam peraturan daerah No.10 Tahun 2010 di tetapkan sebesar 5%  PBB_KB poin sebelumnya dapat di ubah oleh pemerintah apabila terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% . 3 o Tarif pajak pengambilan & pemanfaatan air bawah tanah di tetapkan sebesar 20% o Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok di pungut oleh instansi pemerintah yang berwenang . 4 & 5 TARIF PAJAK DAERAH
  • 223. PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN PAJAK REKLAME PAJAK PENERANGAN JALAN Pajak hotel di kenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus di bayarkan kepada hotel. Pajak restoran sebesar 10% dari pelayanan yang di berikan sebuah restoran Tarif untuk pajak hiburan 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang di nikmati Tarif untuk pajak reklame 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan  Tarif yang di sediakan oleh PLN atau bukan PLN yang di komsumsi oleh industri pertambangan,migas sebesar 3%  Pajak selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%  Tarif pajak listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% TARIF PAJAK KABUPATEN ATAU KOTA
  • 224. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM PAJAK PARKIR PAJAK AIR TANAH UNTUK TUJUAN KOMERSIL PAJAK SARANG BURUNG WALET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PAJAK PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN PRIBADI Tarif untuk mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dan tarif batuan sebesar 20%. Lahan parkir yang menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2 di kenakan tarif 2% Pajak air tanah untuk tujuan komersil sebesar 20% Pajak sarang burung walet sebesar 10%  PBB pedesaan dan perkotaan kurang dari 1 M sebesar 0,1%  Dan diatas 1 M sebesar 0,2%  Penempatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sebesar 50% Yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu sebesar 5%
  • 225. PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
  • 226. JENIS JENIS RETRIBUSI DAERAH BESERTA TARIFNYA Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  • 227. USE BIG IMAGES TO SHOW YOUR IDEAS our tion e RETRIBUSI JASA UMUM DIBAGI KE DALAM 15 BAGIAN, YANG MELIPUTI:
  • 229.
  • 230. Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Retribusi Penyeberangan Di Air Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
  • 231.  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.  Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.  Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah. Retribusi Perizinan Tertentu
  • 232.  Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.  Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.  Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.
  • 233. DWI ASTUTI ARFAH SE.,M.AK.,Akt DOSEN