Materi Kuliah Umum di Akuntansj

1. Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi pada BPJS Kesehatan
Wiwid Wijayadi, SE, MM, QIA, CRMP, CFE, AAAK
Asisten Deputi Bidang Perencanaan, Iuran dan Keuangan
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat

2. 2
Curriculum Vitae

3. 3
APAKAH PROGRAM JKN-KIS?

4. 4
UU No.40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional
UU No.24 Thn 2011
tentang Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
PP No. 86 Thn 2013
Perpres No.82 Thn 2018
Perpres No.75 Tahun 2019
Perpres No. 64 Tahun 2020
Setiap orang, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 bulan
di Indonesia, wajib menjadi peserta
program Jaminan Sosial
01
02
03
04
UU 24 tahun 2011 tentang BPJS
LANDASAN HUKUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL

5. 5
JKN ? KIS ? BPJS KESEHATAN ?
PROGRAM
Jaminan Kesehatan
Nasional
IDENTITAS PESERTA
KARTU INDONESIA
SEHAT
BADAN
PENYELENGGARA
JKN, KIS DAN BPJS KESEHATAN
Undang – Undang No 24 Tahun 2011 (Pasal 9, ayat 1)
BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan

6. 6
SIAPA PESERTA PROGRAM JKN-KIS?

7. Peserta
Jaminan
Kesehatan
BUKAN PBI (tidak tergolong
miskin dan orang tidak
mampu)
Pekerja Penerima Upah (PPU)
Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU)
Bukan Pekerja (BP)
PBI
(tergolong miskin dan orang
tidak mampu)
Fakir Miskin
Orang Tidak Mampu
Penduduk yang didaftarkan
oleh Pemda

8. Pekerja Penerima
Upah(PPU)
adalah Setiap orang
yang bekerja
Pada pemberi kerja
dengan menerima
gaji atau upah
Pegawai Negeri Sipil
Anggota TNI / Polri
Pejabat Negara
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
Pegawai Swasta / BUMN / BUMD
DPRD
Pekerja yang tdk termasuk di atas yang menerima upah

9. Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)
adalah : Setiap
orang yang
bekerja atau
berusaha atas
resiko sendiri
Pekerja di
luar
hubungan
kerja atau
pekerja
mandiri
Notaris/pengacara/LSM
Dokter Praktek swasta/bidan
swasta/mantri
Pedagang/Penyedia jasa
Petani/peternak
Nelayan
Ojeg, montir, supir
Contoh
Profesi

10. Bukan Pekerja
(BP)
Investor
Pemberi Kerja
Penerima Pensiun
Veteran
Perintis Kemerdekaan
Janda, duda dan anak yatim dari veteran atau perintis
kemerdekaan
Bukan Pekerja yg tidak termasuk kriteria diatas yg mampu
bayar iuran

12. 12
BERAPA BESARAN IURAN PESERTA
PROGRAM JKN-KIS?

13. 2
Pemerintah telah menerbitkan:
Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan
Kesehatan

14. IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA
UPAH (PBPU) DAN BUKAN PEKERJA (BP)
Pasal 34
Perpres 82 Tahun 2018
Pasal 34
Perpres 64 Tahun 2020
Besaran iuran Peserta PBPU & BP:
Kelas I : Rp80.000/jiwa/bulan
Kelas II : Rp51.000/jiwa/bulan
Kelas III : Rp25.500/jiwa/bulan
Besaran iuran Peserta PBPU & BP:
Kelas I : Rp150.000/jiwa/bulan
Kelas II : Rp100.000/jiwa/bulan
Kelas III : Rp 25.500/jiwa/bulan
(Rp. 16.500 disubsidi oleh Pemerintah)
Mulai Berlaku tanggal 1 Juli 2020
Ketentuan Lama
Ketentuan Baru

15. 15
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
AKUNTANSI PADA BPJS KESEHATAN

16. OUTLINE
1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan
2. Kebijakan Umum Akuntansi
3. Kebijakan Pokok Akuntansi DJS
4. Kebijakan Pokok Akuntansi BPJS
5. Penyusunan Laporan Keuangan
6. Analisis Laporan Keuangan

17. 1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan

18. Kerangka Hukum
UU SJSN
UU BPJS
BPJS
Kesehatan
BPJS harus dibentuk
dengan UU.
Dasar (Psl 5)
• Asuransi Sosial
• Ekuitas
Prinsip (Psl 19)
• Kemanusiaan
• Manfaat
• Keadilan Sosial
Asas (Psl 2)
• Kegotongroyongan
• Nirlaba
• Keterbukaan
• Kehati-hatian
• Akuntabilitas
• Portabilitas
• Kepesertaan bersifat wajib
• Dana amanat
• Hasil pengelolaan Dana Jaminan
Sosial dipergunakan seluruhnya
untuk pengembangan program
dan untuk sebesar-besar
kepentingan Peserta.
Prinsip (Psl 4)

19. Undang-undang SJSN
(UU No. 40 Tahun 2004 ttg SJSN)
Pasal 47 : 1. DJS wajib dikelola dan dikembangkan oleh BPJS secara
optimal dengan mempertimbangkan aspek: likuiditas,
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang
memadai.
2. Tata cara pengelolaan dan pengembangan diatur dalam PP.
Pasal 48 : Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus guna menjamin
terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS.
Pasal 49 : 1. Pembukuan sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku.
2. Subsidi silang antar program tidak diperkenankan.
Pasal 50 : 1. BPJS wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan
standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum.
2. Ketentuannya diatur dalam PP.
Pasal 51 : Pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan oleh instansi
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan.

20. Undang-undang BPJS (1)
(UU No. 24 Tahun 2011 ttg BPJS)
Pasal
37:
1. BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan
pengelolaan program dan laporan keuangan
tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik
kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN
paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
2. Periode laporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31
Desember.
3. Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang
berlaku.

21. Undang-undang BPJS (2)
(UU No. 24 Tahun 2011 ttg BPJS)
Pasal
40:
1. BPJS mengelola:
a. aset BPJS; dan
b. aset Dana Jaminan Sosial.
2. BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana
Jaminan Sosial.
3. Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset
BPJS.
4. BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan
Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang
merupakan badan usaha milik negara.

22. Undang-undang BPJS (3)
(UU No. 24 Tahun 2011 ttg BPJS)
Pasal 52: Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang :
g. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan
dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau
dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau
laporan transaksi BPJS dan/ atau Dana Jaminan Sosial.
h. Menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS
dan/atau Dana Jaminan Sosial.
i. Melakukan subsidi silang antarprogram.
l. Membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu
dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam
dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan
transaksi BPJS dan/ atau Dana Jaminan Sosial; dan/ atau
m. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus,
atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak
catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.

23. Sumber dan Penggunaan Aset BPJS & DJS*
Modal Awal
Pemerintah
Iuran JK
Sumber
Lain
Aset BPJS Aset DJS
BPJS KESEHATAN
Pengalihan
Aset BUMN
• Surplus
• Hibah atau bantuan
Sumber
Lain
Hasil
Pengembangan
Beban
Operasional
Peningkatan
Kapasitas Pel. Investasi
Manfaat
Dana Operasional
Dana Talangan
• Paling tinggi 10%
• Ditetapkan oleh Menkeu
• Peserta
• Pemberi kerja
• Pemerintah
Hak peserta
• Surplus DJS
• Surplus BPJS
• Dana talangan
BPJS
• Bantuan Pempus
• Bantuan Pemda
• Denda
keterlambatan
iuran
• Hibah atau
bantuan lain
yang sah
Hasil
Pengembangan
Pengalihan
Aset BUMN
Investasi Pengadaan
Barang/Jasa
• Paling tinggi 35%
*)PP No. 87/2013 dan perubahannya No. 84/2015 dan No. 53/2018 ttg Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

24. Kesehatan Keuangan DJS*
*)PP No. 87/2013 dan perubahannya No. 84/2015 dan No. 53/2018 ttg Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
Penempatan
Investasi
DJS Kesehatan
Net aset:
min klaim 1½ bulan
max klaim 6 bulan
Dana BPJS
Kesehatan
1. Operasional Penyelenggaraan
2. Pengadaan barang dan jasa
3. Peningkatan kapasitas
pelayanan
• Pemberi Layanan; dan/atau
• Peserta
Investasi
1. Peserta
2. Pemberi
Kerja
3. Pemerintah
Investasi
Penempatan
Investasi
Pokok + Hasil
Investasi
Pokok + Hasil
Investasi
Dana
Operasional
Iuran
Biaya/
manfaat
Biaya
Pemerintah
(financier of the last
resort)
≤10%
Dana talangan
≤35%
Catatan:
WARNA MERAH adalah opsi ketika DJS bermasalah (kekurangan). WARNA HIJAU adalah opsi ketika berlebihan.

25. Skema Penyehatan Keuangan DJS*
Aset Bersih
Bernilai Positif
Penyesuaian
Dana
Operasional
Penyesuaian
Besaran
Iuran
Penyesuaian
Manfaat
Aset Bersih
Bernilai Negatif
Penyesuaian
Besaran
Iuran
Suntikan
Dana
Tambahan
Penyesuaian
Manfaat
Likuiditas
Dana
Talangan
≤35%
Aset>Liabilitas Aset<Liabilitas Pembayaran faskes
tdk dpt dilakukan
sesuai perjanjian
Aset Bersih 1,5-6 bln,
tidak perlu intervensi
Tindakan Khusus
Pemerintah
Aset Bersih < 1,5 atau > 6
bln, perlu intervensi
Pasal 36 dan 37 Pasal 38 Pasal 39
*)PP No. 87/2013 dan perubahannya No. 84/2015 dan
No. 53/2018 ttg Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Kesehatan.

26. Kesehatan Keuangan BPJS*
Aktivitas
Beban thd
Pendapatan
Ops + Investasi
Maks. 95%
Likuiditas
Aset Lancar
thd Liabilitas
Lancar
Min. 200%
Solvabilitas
Ekuitas thd
Liabilitas
Min. 150%
*)Permenkeu No. 251/PMK.02/2016 ttg Kesehatan Keuangan BPJS Kesehatan.

27. 2. Kebijakan Umum Akuntansi

28. Dasar Pertimbangan Acuan Standar Akuntansi
Pasal 49 ayat (1):
BPJS mengelola pembukuan
sesuai dengan standar
akuntasi yang berlaku.
• Pasal 13 huruf j BPJS
wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya
dalam bentuk laporan
pengelolaan program dan
laporan keuangan.
• Pasal 37 ayat (4) 
Laporan keuangan BPJS
sebagaimana dimaksud
disusun dan disajikan
sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang
berlaku.
SAK Umum atau SAK Khusus???
UU SJSN
UU BPJS
SAK
• Apakah terdapat bisnis dan transaksi
unik yang belum diatur dalam standar
akuntansi keuangan yang ada, atau
terdapat entitas unik yang belum diatur
sebelumnya?
• Apakah para pemangku kepentingan
bersifat pervasif, dimana entitas
diharuskan untuk membuat pelaporan
akuntabilitas kepada banyak pemangku
kepentingan? dan
• Apakah entitas akan menjalankan
usahanya secara berkelanjutan?
SAK
Khusus
BPJS Kesehatan bukan entitas unik yang
belum diatur dalam Standar Akuntansi
Keuangan yang ada saat ini.
SAK Umum
Program Jamsos menggunakan
SAK Umum al: Social Security
System Filipina, Social Security
Appeals Tribunal Australia dan
National Pension Services Korea
Selatan.
Popgram Jamsos yang
dilakukan oleh entitas
pemerintah mengacu
pada SAP, al: Sosial
Security Administration
Amerika Serikat dan
Central Provident Fund
Singapura.

29. Pedoman Akuntansi

30. Asumsi Dasar
Akrual
Basis akuntansi, kecuali untuk
laporan arus kas, menganut
Accrual Basis.
Keberlangsungan Usaha
UU BPJS:
Pasal 46 dan 47: BPJS Kesehatan tidak dapat
dipailitkan berdasarkan ketentuan perUU
kepailitan dan hanya dapat dibubarkan UU.
Pengaruh transaksi dan peristiwa
diakui pada saat kejadian
(meskipun kas atau setara kas
belum diterima atau belum
dibayar).
Tidak hanya transaksi masa lalu,
tetapi juga liabilitas pembayaran
kas di masa depan.
PP Pengelolaan Aset Jamsoskes:
Dalam hal aset DJS Kesehatan bernilai negatif,
sesuai Pasal 38 Pemerintah dapat melakukan
tindakan khusus, yaitu: penyesuaian besaran
iuran, pemberian suntikan dana tambahan
untuk kecukupan DJS dan/atau penyesuaian
manfaat.
Komitmen Pemerintah:
Suntikan dana tambahan Rp.5T (2015),
Rp.6,83T (2016), Rp.3,6T (2017) dan Rp.10,26
(2018).
Upaya Manajemen
Optimalisasi penerimaan iuran dan efisiensi
pengeluaran jaminan kesehatan.

31. Penyajian Laporan Keuangan
1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan kinerja keuangan
(pengganti laporan laba rugi
komprehensif)
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan
keuangan
1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan aktivitas
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan
keuangan
BPJS
PSAK 1
Penyajian Laporan Keuangan
DJS
PSAK 45
Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

32. Sentralisasi Laporan Keuangan

33. Periode Akuntansi
Periode Akuntansi
Periode akuntansi yang
diterapkan adalah tahun
takwim, yaitu periode mulai
dari 1 Januari sampai dengan
31 Desember, atau 1 tahun
buku.
Dasar Perhitungan
Dasar hari perhitungan bunga
untuk beban dan pendapatan
institusi adalah 360 hari untuk
masa satu tahun, atau 30 hari
untuk masa satu bulan,
kecuali transaksi tertentu
menyatakan lain.

34. Kode Akuntansi
Kelompok Utama
dlm Lapkeu
20. 01.
01. 1
7.
Sub Kelompok dlm
Lapkeu
Urutan Akun dlm
Sub Kelompok
8 Digit

35. Kode Program
8 Digit
Kelompok
Fungsi
007.
01.1. 2
1
Fungsi
Kelompok
Sumber Dana
Urutan
Program
Pelaksana
Program

36. 3. Kebijakan Pokok Akuntansi DJS

37. Aset Keuangan
Diperdagangkan
Tujuannya short
term profit taking
Contoh: SUN dan
SBI
Dimiliki Hingga Jatuh
Tempo
Non derivatif dg
pembayaran
tetap atau telah
ditentukan dan
jatuh temponya
telah ditetapkan.
Contoh: SUN dan
SBI
Pinjaman Yang
Diberikan Dan
Piutang
Non derivatif dg
pembayaran tetap
atau telah
ditentukan dan
tidak mempunyai
kuotasi di pasar
aktif
Contoh: Kas,
Piutang dan
Deposito
Penyajian, pengukuran, pengakuan dan pengungkapan
mengacu pada PSAK 50, 55 dan 60

38. Pendapatan Iuran
Pengakuan (Recognition)
Diakui pada saat jatuh tempo
DASAR PENGATURAN SAK
PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
PSAK 62: Kontrak Asuransi
Pengukuran (Measurement)
Dikeluarkannya tagihan kepada Kemkes atau
Pemda sebesar jumlah yang ditagihkan
berdasarkan data kepesertaan.
Dikeluarkannya tagihan sebesar jumlah yang
ditagihkan berdasarkan data kepesertaan.
Dikeluarkannya tagihan kepada Pempus
atau Pemda sebagai Pemberi Kerja
berdasarkan Surat Keputusan Pembayaran
(SKP).
PBI APBN
dan APBD
PPU BU,
PBPU dan BP
PPU dan BP
Pemerintah

39. Piutang Iuran
Pengakuan dan Pengukuran Awal
DASAR PENGATURAN SAK
PSAK 23: Pendapatan
PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian
PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
Penurunan Nilai
Dikeluarkannya tagihan kepada
Kemkes atau Pemda sebesar
jumlah yang ditagihkan
berdasarkan data kepesertaan.
Dikeluarkannya tagihan sebesar
jumlah yang ditagihkan
berdasarkan data kepesertaan.
Dikeluarkannya tagihan kepada
Pempus atau Pemda sebagai
Pemberi Kerja berdasarkan Surat
Keputusan Pembayaran (SKP).
PBI APBN
dan APBD
PPU BU,
PBPU dan
BP
PPU dan BP
Pemerintah
•Penurunan nilai piutang diakui sebagai kerugian
dan dibentuk cadangan penurunan nilai.
•Pemulihan nilai piutang diakui sebagai
keuntungan dan mengurangi cadangan
penurunan.
Perhitungan dalam 2 klasifikasi:
•Perhitungan secara individual, menggunakan
Metode Present Value of Estimated Future Cash
Flow (PVEFCF).
•Perhitungan secara kolektif, menggunakan
Mortality Rate (Crude Dead Rate) sebagai
variabel penyebab terjadinya potensi
penurunan nilai piutang iuran.
Penghentian Pengakuan
Piutang dihentikan pengakuannya pada saat diterima
pembayaran, dihapius buku atau penyelesaian lain.

40. Beban Jaminan Kesehatan
DASAR PENGATURAN SAK
PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
PSAK 62: Kontrak Asuransi
Kapitasi
Selain Kapitasi
Pada saat ditetapkan
Sebesar jumlah yang akan
dibayarkan sesuai nilai kapitasi
dan jumlah peserta aktif terdaftar.
Pengakuan
Pengukuran
BEBAN JAMINAN KESEHATAN
Diakui pada
saat penetapan klaim.
Sebesar jumlah yang ditetapkan.
Pengakuan
Pengukuran
DASAR PENGATURAN SAK
PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
UTANG JAMINAN KESEHATAN
Bersamaan dengan pengakuan dan
pengukuran Beban Jaminan Kesehatan.
Utang jaminan kesehatan dihentikan
pengakuannya pada saat dilakukan
Pembayaran.
Pengakuan dan Pengukuran
Penghentian Pengakuan

41. Cadangan Teknis
Cadangan
Teknis
UPR
(Unearned
Premium
Reserve)* OSC
(Outstanding
Claim)
IBNR
(Incurred But
Not Reported )
DASAR PENGATURAN SAK
PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
PSAK 62: Kontrak Asuransi
Daily Basis
Klaim belum
dilaporkan
Klaim yg
masuk tp blm
diverifikasi
*)PP No. 87/2013 dan perubahannya No.
84/2015 dan No. 53/2018 ttg
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Kesehatan, bahwa komponen
cadangan teknis tidak termasuk UPR.

42. Beban Dana Operasional
Pengakuan (Recognition)
DASAR PENGATURAN SAK
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
Pengukuran (Measurement)
Beban Dana Operasional BPJS
diakui secara periodik pada saat
iuran diterima.
•Dana operasional BPJS ditentukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundang yang
berlaku.
•Dana operasional BPJS yang dapat diambil dari DJS
paling tinggi 10% dari total iuran jaminan kesehatan
yang telah diterima.
•Besaran persentase dana operasional ditetapkan
setiap tahun oleh Menteri Keuangan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan DJSN.
•Pada tahun 2018 Menteri Keuangan menerbitkan
Permenkeu No. 185/PMK.02/2018 tgl 31 Des 2018
tentang Dana Operasional BPJS Kesehatan Tahun
2019, bahwa dana operasional BPJS adalah 4,66%
dari iuran yang diterima, paling banyak sebesar
Rp.4.091.143.000.000,-.

44. 4. Kebijakan Pokok Akuntansi BPJS

45. Aset Keuangan
Penyajian, pengukuran, pengakuan dan pengungkapan
mengacu pada PSAK 50, 55 dan 60
Diperdagangkan
Tujuannya short
term profit taking
Contoh: SUN, SBI,
Obligasi
Korporasi, Saham
dan Reksadana
Dimiliki Hingga Jatuh
Tempo
Non derivatif dg
pembayaran
tetap atau telah
ditentukan dan
jatuh temponya
telah ditetapkan.
Contoh: SUN, SBI
dan Obligasi
Korporasi
Pinjaman Yang
Diberikan Dan Piutang
Non derivatif dg
pembayaran
tetap atau telah
ditentukan dan
tidak mempunyai
kuotasi di pasar
aktif
Contoh: Kas,
Piutang dan
Deposito
Tersedia untuk Dijual
Aset keuangan
non derivatif yang
ditetapkan sebagai
Tersedia Untuk
Dijual
Contoh: SUN, SBI,
Obligasi Korporasi,
Saham dan
Reksadana

46. Aset Tetap
Jenis Aset Tetap Perolehan Dikapitalisasi Penyusutan
Tanah Sebesar nilai perolehan tanah baru
atau perluasan.
Tdk
Disusutkan
Bangunan
Gedung
Diatas Rp.100 Juta dengan kondisi
menambah bangunan dan
mengubah struktur bangunan.
5%
Alat Angkutan Diatas Rp.3 Juta/unit untuk motor
dan Rp.20 Juta/unit untuk mobil.
20%
Inventaris Kantor Diatas Rp.2,5 Juta/unit. 20%
Peralatan Gedung Diatas Rp.2,5 Juta/unit. 20%
Perangkat Keras Diatas Rp.3,5 Juta/unit. 33,33%
Perangkat Lunak Diatas Rp.100 Juta/unit. 33,33%
DASAR PENGATURAN SAK
PSAK 16: Aset Tetap
PSAK 30: Sewa
PSAK 48: Penurunan Nilai Aset
ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa
ISAK 25: Hak atas Tanah.
Aset tetap diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehannya. Aset tetap yang diperoleh dari
sumbangan diakui sebesar nilai wajar. Aset tetap dari sewa pembiayaan diakui sebesar nilai wajar atau
nilai kini pembayaran sewa minimum (jika lebih rendah dari nilai wajar)
Biaya yang terjadi setelah
perolehan awal diakui
sebagai aset tetap, jika
memenuhi kedua syarat:
kualitatif dan kuantitatif,
• Syarat kualitatif, yaitu:
 Memperpanjang umur
manfaat aset tetap;
atau
 Kemungkinan besar
memberikan manfaat
ekonomi dimasa yang
akan datang.
• Syarat kuantitatif yaitu
jumlah minimal
pengeluaran untuk aset
tetap.

47. Modal dan Saldo Laba Tahun Lalu
DJS BPJS
Pemerintah sbg financier of the last resort,
memberikan Suntikan Dana Tambahan kepada DJS
karena Aset Neto Negatif (Pasal 38 PP ttg
Pengelolaan Aset Jamsoskes)
Hibah
UU Th 2015 dan 2016 ttg APBN/P
Dalam Bentuk PMN
Rp.11,83 Triliun
Dikeluarkan sbg Beban Hibah
Diterima sbg Pendapatan Hibah
Diterima sbg
Tambahan Modal
EKUITAS BPJS Rupiah
- Modal 21.479.704.376.805
- Saldo Penghasilan (Beban) Neto Tahun Lalu (11.718.576.545.453)
Penerusan dana PMN dari APBN kepada DJS melalui hibah dengan pertimbangan:
• Secara hukum, sesuai Pasal 40 UU BPJS bahwa BPJS Kesehatan wajib memisahkan aset
BPJS dan aset DJS. Aset DJS bukan merupakan aset BPJS.
• Mengacu pada SAK, BPJS dan DJS dipandang sebagai entitas yang terpisah. BPJS dan DJS
tidak memiliki hubungan induk dan anak maupun pemegang saham dan entitasnya dan
BPJS tidak memiliki pengendalian atas DJS.

48. Beban Operasional
Beban operasional adalah beban terkait dengan
penyelenggaraan jaminan kesehatan.
Beban operasional diakui pada saat terjadi sebesar jumlah
sumber daya ekonomi yang dikeluarkan.
Beban operasional meliputi:
1. Beban Personil
2. Beban Non Personil
3. Beban Peningkatan Kapasitas Pelayanan

49. 5. Penyusunan Laporan Keuangan

50. Proses Bisnis Penyusunan Lapkeu
Buku
Harian
Media untuk
mencatat
transaksi
Setiap transaksi
dicatat dlm
Buku Harian
Data
Transaksi
Harus didukung
dengan
dokumen dasar
Media untuk
mengumpulkan
data
Bukti terjadinya
transaksi
Jurnal
Pembuatan jurnal
dari buku harian
Akun yang sama
dikelompokkan
Jumlah Debet =
Kredit
Lapkeu
Penyajian pos-
pos dalam
buku besar
Dalam bentuk
Neraca Saldo
Laporan
lainnya
Posting
Pencatatan jurnal
ke buku besar
Transaksi
harian juga
dicatat ke
Buku Bantu

51. 6. Analisis Laporan Keuangan

52. Rasio DJS Kesehatan
Ratio
DJS
Activity
Ratio
Collectibility
Ratio
Piutang Iuran ÷
Pendapatan
Iuran
Claim Ratio
By Manfaat ÷
Pendapatan
Iuran
Leverage
Ratio
Net Assets to
Liability Ratio
Aset Neto ÷
Liabilitas
Solvency
Ratio
Liquidity
Ratio
Aset Lancar ÷
Liabilitas
Lancar
Financial
Health Ratio
Aset Neto ÷
Pembayaran
Klaim
Inv. Fund to
Technical
Reserve Ratio
Dana
Investasi ÷
Cadtek
Profitability
Ratio
Yield on
Investment
Pend. Inv ÷
Dana Inv

53. Rasio BPJS Kesehatan
Ratio
BPJS
Activity Ratio
Operational
Ratio
Beban Ops ÷
Pendapatan Ops
Beban Ops ÷
(Pend Ops + Pend
Inv)
Leverage
Ratio
Net Assets to
Liability Ratio
Aset Neto ÷
Liabilitas
Solvency
Ratio
Liquidity Ratio
Aset Lancar ÷
Liabilitas Lancar
Profitability
Ratio
Yield on
Investment
Pend. Inv ÷ Dana
Inv

55. Kini Semua Ada
Dalam Genggaman!
www.bpjs-kesehatan.go.id
Download Aplikasi Mobile JKN