Yayasan pendidikan dibebaskan dari pajak penghasilan atas sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam 4 tahun untuk sarana pendidikan seperti gedung, laboratorium, asrama, dan fasilitas olahraga. Mereka juga wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan SPT tahunan.

1. ASPEK PERPAJAKAN BAGI
YAYASAN PENDIDIKAN
KPP PRATAMA MAKASSAR
SELATAN

2. DASAR HUKUM
UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU
Nomor 16 Tahun 2009;
UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd UU Nomor 36 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang diterima
atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan
dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dikecualikan dari objek pajak
penghasilan;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan pengakuan
Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak
dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dikecualikan
dari objek pajak penghasilan;
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis;
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 39/PJ.4/1995 tentang Penyuluhan
Perlakuan Pajak Penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis;

3. OBJEK PAJAK
(UU PPh Pasal 4 ayat (1))
Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha,
pekerjaan, kegiatan, atau jasa;
Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga
lainnya;
Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan
pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan,
sumbangan atau hibah;
Pembagian keuntungan dari kerja sama usaha;

4. PENGHASILAN YAYASAN PENDIDIKAN
Uang pendaftaran dan uang pangkal;
Uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
Uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran
lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/
mahasiswa/peserta pendidikan;
Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan
sebagainya;
Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya;
Penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan
pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk
apapun;

5. BUKAN OBJEK PAJAK
Bantuan atau sumbangan
Harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi yang sejenis
sebagai badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 sepanjang tidak ada
hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Apabila
bantuan, sumbangan atau hibah tersebut berupa harta yang dapat
disusutkan atau diamortisasi, harta tersebut harus dibukukan oleh pihak
yang menerima sesuai dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau
organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
Bantuan atau sumbangan dari Pemerintah

6. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan,
kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung
dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang
sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan
memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh
Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh
harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh
Subsidi/bea siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu
ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh
yayasan.

7. BIAYA-BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO
1 • Gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan;
2 • Biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor;
3 • Biaya publikasi/iklan;
4 • Biaya kendaraan;
5 • Biaya kemahasiswaan;
6 • Biaya ujian semester;
7 • Biaya sewa gedung & utilities (listrik, telepon, air);
8 • Biaya laboratorium;
9 • Biaya penyelenggaraan asrama;

8. BIAYA-BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO
10 • Bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya;
11 • Biaya pemeliharaan kampus;
12 • Biaya penyusutan;
13 • Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
14 • Biaya penelitian dan pengembangan;
15 • Biaya beasiswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan;
16 • Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olah raga & peraga;
17 • Subsidi/bea siswa bagi siswa yang kurang mampu;
18 • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

9. KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN DAN MENYAMPAIKAN SPT
Wajib menyelenggarakan
pembukuan sesuai dengan ketentuan
Pasal 28 Undang-undang KUP
beserta peraturan pelaksanaannya.
Ditutup dengan Laporan Rugi Laba /
Neraca
Wajib menyampaikan SPT Tahunan
dan SPT Masa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

10. ASPEK PERPAJAKAN YAYASAN
1.PPh Pasal 21
2.PPh Pasal 23
3.PPh Pasal 4 Ayat (2)
4.PPh Pasal 26
5.PPh Pasal 25

11. PPh PASAL 21
• Dikenakan atas :
– Pembayaran Gaji, Honor, Upah, Komisi, Uang
saku & sejenisnya bersifat rutin/tidak rutin.
PKP  Ph Bruto – By Jabatan – PTKP
PPh Ps. 21  PKP X Tarif Psl. 17

12. PPh PASAL 21
• Dikenakan atas :
– Pembayaran Gaji, Honor, Upah, Komisi,
Uang saku dan sejenisnya bersifat rutin.
PKP  Ph Bruto – By Jabatan – PTKP
PPh Ps. 21  PKP X Tarif Psl. 17

13. No. Status Kode Jumlah
1. WP Tidak Kawin + 0 Tanggungan TK/- 54.000.000
2. WP Tidak Kawin + 1 Tanggungan TK/1 58.500.000
3. WP Tidak Kawin + 2 Tanggungan TK/2 63.000.000
4. WP Tidak Kawin + 3 Tanggungan TK/3 67.500.000
5. WP Kawin + 0 Tanggungan K/- 58.500.000
6. WP Kawin + 1 Tanggungan K/1 63.000.000
7. WP Kawin + 2 Tanggungan K/2 67.500.000
8. WP Kawin + 3 Tanggungan K/3 72.000.000
Catatan :
PTKP dihitung kondisi per 1 Januari pada awal Tahun Pajak
Tanggungan Wajib Pajak maksimal 3 orang
PTKP Istri bekerja tidak bisa menanggung suaminya kecuali ada
Surat Keterangan dr Camat bahwa suaminya tidak bekerja
Perhitungan PTKP mulai 1 Januari 2016

14. TARIF & BESARNYA PPh PASAL 21
• Tergantung Penerimanya :
– Pegawai Tetap atau bukan
– Mempunyai NPWP atau tidak
• Bagi yang belum ber-NPWP, PPh yang dipotong 20%
lebih tinggi
Pegawai :
• Pegawai Tetap ber-NPWP: 5% x PKP
• Pegawai Tetap tdk ber-NPWP: 6% x PKP
Bukan Pegawai :
• Bukan Pegawai Tetap Ber-NPWP : 5% x Jumlah Bruto
• Bukan Pegawai TetapTidak Ber-NPWP : 6% x Jumlah Bruto

15. PPh PASAL 23
• Dikenakan atas :
– Setiap pengadaan Jasa dan Sewa kendaraan / peralatan
(berapapun nilai pengadaannya)
– Bila pengadaan jasa (termasuk JKP dan nilai lebih 1 Jt)
maka terutang PPh Ps. 23 dan terutang PPN

16. TARIF & BESARNYA PPh PASAL 23
• Dibedakan :
– Rekanan punya NPWP atau tidak
• Bagi yang tidak ber-NPWP, PPh yang dipungut
100% lebih tinggi
• TARIF :
– Rekanan ber-NPWP : 2% x Jumlah bruto (tidak
termasuk PPN)
– Rekanan tidak ber-NPWP : 4% x Jumlah bruto
(tidak termasuk PPN)
– 15 % X Jml Bruto (bunga, deviden, royalti)

17. PPh Ps. 4(2) JASA KONSTRUKSI
• Dikenakan terhadap :
– Pembayaran atas jasa pelaksanaan, perencanaan dan
pengawasan konstruksi
• TARIF :
• 2% : pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha
konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil
• 4%  pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha
konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha
• 3%  pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha
konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar
• 4%  perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh
pengusaha konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha
• 6%  perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh
pengusaha konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha

18. PPh Ps.4 (2) SEWA TANAH/BGN
• Dikenakan atas :
– Pembayaran atas Sewa Tanah dan atau Bangunan
• TARIF :
– 10 % x Nilai Persewaan

19. PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan
yang diterima Warga Negara Asing (Orang
Pribadi atau Badan Usaha)
Tarif PPh Pasal 26 = 20 % X Jml Bruto

20. TAHUN PAJAK 2009 SEBESAR 28% X PKP
SEJAK TAHUN PAJAK 2010 SEBESAR 25% X PKP
PPH PASAL 25
TARIF WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
Fasilitas Pengurangan Tarif PPh :
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran
bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
Pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)
yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari
Bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah).

21. 12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
BESAR ANGSURAN
PPh PASAL 25 SETIAP BULAN
DIKURANGI
PPh YANG
DIPOTONG /
DIPUNGUT PIHAK 3
PPh PSL 21
PPh PSL 22
PPh PSL 23
PPh YANG
TERUTANG ATAU
DIBAYAR
DI LUAR NEGERI
YANG BOLEH
DIKREDITKAN
(PPh PSL 24)DIBAGI
SAMA DENGAN PPh TERUTANG MENURUT
SPT TAHUNAN PPh THN PAJAK YG LALU
ANGSURAN PAJAK PPH PS. 25
DALAM TAHUN BERJALAN

22. Perlakuan Khusus PPh
Atas Sisa Lebih yang Diterima Badan/Lembaga Nirlaba yang
bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan
yang dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan
Dasar Hukum :
PMK No. 80/PMK.03/2009 Tanggal 22 April 2009
Per-44/PJ./2009 Tanggal 24 Juli 2009
Berlaku Surut sejak 1 Januari 2009

23. SISA LEBIH YANG DIKECUALIKAN
DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan
kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat
terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan
sebagai objek Pajak Penghasilan.
Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang
merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang
dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan
pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau
lembaga nirlaba.

24. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan meliputi :
1. Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan,
penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi
pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan
perpustakaan;
3. Pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen
atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di
lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.
Pemanfaatan SISA LEBIH

25. TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN
SISA LEBIH DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK
1. Membuat rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan
pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian
dan pengembangan rencana fisik sederhana dan rencana biaya
pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan
2. Membuat Surat Pernyataan bahwa :
a. sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana
pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan
b. sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan
digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
3. Membuat pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang
digunakan setiap tahun; dan
4. Membuat laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebihlaporan
mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih
Disampaikan sebagai lampiran
dalam SPT Tahunan PPh Badan

26. PELAKSANAAN
1. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan dan
pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau
penelitian dan pengembangan dialihkan ke akun dana
pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
2. Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dan pengadaan
sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet
akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana
dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan serta mengkredit akun kas atau utang dan akun
modal badan atau lembaga nirlaba.

27. SANKSI
Apabila setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut terdapat sisa lebih yang tidak
digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau
penelitian dan pengembangan, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan
dan dikenai Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya, ditambah dengan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut terdapat sisa lebih yang
digunakan selain untuk pengadaan sarana dan prasarana, sisa lebih tersebut
diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila Badan atau lembaga nirlaba menggunakan sisa lebih untuk pembangunan
dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik
sederhana dan rencana biaya dan tidak membuat pernyataan, pencatatan dan
laporan sebagaimana telah diatur, sisa lebih tersebut diakui sebagai
penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa
lebih tersebut.

28. PEMBAYARAN
• Tempat : Bank Persepsi/Kantor Pos
• Batas Waktu Pembayaran :
– PPh Ps 21/23/4(2)/26  paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya
– PPh Ps 25  paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya
– PPh Ps 29  paling lambat sebelum SPT
Tahunan PPh dilaporkan (30 April tahun
berikutnya)
– PPN  paling lambat tanggal akhir bulan
berikutnya

29. PELAPORAN
• Tempat : KPP Pratama
Karanganyar / KP2KP Sragen
• Batas Waktu Pelaporan :
– SPM PPh Ps 21/23/4(2)/26  paling lambat tanggal
20 bulan berikutnya
– SPM PPh Ps 25  paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya
– SPM PPN  paling lambat Akhir bulan berikutnya
– SPT Tahunan PPh Pasal 25  paling lambat Akhir 30
April Tahun berikutnya

30. KPP PRATAMA MAKASSAR
SELATAN
TERIMA KASIH