Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda

326 views

Published on

Pengumpulan Tugas An. MUHAMMAD IKBAL ADYTIA. N
NIM: 15634033

Published in: Education
  • Be the first to comment

Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda

  1. 1. Slide By : M. Ikbal Adytia N STIE Akuntansi Yayasan Pendidikan Persada Bunda
  2. 2. Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. • PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun. • Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan.
  3. 3.  Orang Pribadi  Badan  Warisan yang Belum Terbagi  Bentuk Usaha Tetap
  4. 4.  Tanpa batasan tempat tinggal atau tempat kedudukan  Pengusaha  Perusahaan Perorangan  Karyawan  Profesional / Tenaga Ahli  Pekerjaan Bebas (dokter, akuntan, pengacara, konsultan, arsitek, notaris, penilai, aktuaris)
  5. 5.  Merupakan satu kesatuan, menggantikan yang berhak (ahli waris)  Tetap harus membayar pajak meskipun warisan belum dibagi kepada yang berhak.
  6. 6.  Sekumpulan orang dan atau kumpulan modal sebagai satu kesatuan, baik melakukan usaha atau tidak melakukan usaha  PT, CV, firma, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga
  7. 7.  Bentuk usaha yang digunakan oleh subyek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia  Berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi/penjualan, pertambangan, pengeboran, pertanian, proyek konstruksi, pemberian jasa, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai asuransi, komputer untuk e- commerce
  8. 8.  SPDN : Subjek Pajak Dalam Negeri  SPLN : Subjek Pajak Luar Negeri
  9. 9.  Orang Pribadi (OP) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau OP yang berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia;  Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;  Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  10. 10.  Pada waktu OP dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia  Pada waktu Badan didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia  Pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi
  11. 11.  Pada saat OP meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya  Pada saat Badan dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia  Pada saat warisan selesai dibagi
  12. 12. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan Badan yang tidak didirikan/berkedudukan di Indonesia  yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.  yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
  13. 13.  BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING  PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK, KONSULAT, ATAU PEJABAT- PEJABAT ASING, DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN DENGAN SYARAT BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA  ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT:  PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA 
  14. 14.  Mempunyai kewajiban pajak subjektif dan objektif  Termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak (withholding agents)
  15. 15.  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,  baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,  yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,  dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  16. 16. 1. PENGHASILAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PEKERJAAN BEBAS 2. PENGHASILAN DARI USAHA DAN KEGIATAN 3. PENGHASILAN DARI MODAL 4. PENGHASILAN LAIN (HADIAH & PEMBEBASAN UTANG)
  17. 17. 1. Penghasilan dikenakan PPh saat diperoleh 2. Penghasilan tersebut tidak perlu dilaporkan atau dihitung kembali pada akhir tahun 3. PPh tersebut sifatnya Final  tidak dapat dikreditkan terhadap PPh Terutang di akhir tahun 4. Contoh: bunga deposito, hadiah undian, sewa tanah dan bangunan, dan lain-lain PPH FINAL
  18. 18. 1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2. penghasilan berupa hadiah undian; 3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 5. penghasilan tertentu lainnya
  19. 19. No. Jenis Penghasilan DPP / Tarif Pajak 1. Penghasilan Bunga Deposito, Termasuk Simpanan pada Bank Dalam Negeri yang Memiliki Cabang di Luar Negeri Jumlah Bruto/20% 2. Penghasilan Bunga Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Jumlah Bruto/20% 3. Penghasilan Berupa Hadiah Jumlah Bruto/25% 4. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Jumlah Bruto/5% 5. Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Bruto/10%
  20. 20. No. Jenis Penghasilan DPP / Tarif Pajak 6. Penghasilan yang Diterima/Diperoleh dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 1.Nilai Transaksi / 0,1% untuk non pemilik saham pendiri 2.Nilai Transaksi / 0,1% + 0,5% untuk pemilik saham pendiri 7. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi lebih dari Rp. 240.000 Jumlah Bruto / 10%
  21. 21. No. Jenis Penghasilan DPP / Tarif Pajak Usaha Jasa Konstruksi 8. Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil. Penghasilan Bruto/2% 9. Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha. Penghasilan Bruto/4% 10. Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dan penyedia Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha. Penghasilan Bruto/3% 11. Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Kualifikasi Usaha. Penghasilan Bruto/4% 12. Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak Memiliki Kualifikasi Usaha Penghasilan Bruto/6%
  22. 22.  Objek PPh : Laba Usaha (Penghasilan Netto) menurut ketentuan fiskal  LABA FISKAL  Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto yang Merupakan Objek Pajak – Beban yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
  23. 23. 1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A 3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; 5. kerugian selisih kurs mata uang asing; 6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  24. 24. HARUS DIDUKUNG DENGAN DOKUMENTASI MEMADAI DAN DAFTAR NOMINATIF YANG MEMUAT INFORMASI: 1. Nomor urut 2. Tanggal diberikan 3. Nama/tempat entertainment diberikan 4. Alamat entertainment 5. Jenis entertainment 6. Jumlah 7. Relasi, nama, posisi,nama perusahaan dan jenis usaha
  25. 25. 1. Handphone a. Cost diakui 50%, disusutkan sebagai aktiva Kelompok I b. Abonemen, Pulsa (voucher isi ulang), dan Perbaikan dibebankan 50% pada tahun pengeluaran 2. Bus/Minibus untuk Antar Jemput Karyawan a. Cost (termasuk perbaikan besar) diakui 100%, disusutkan sebagai aktiva Kelompok II b. Pemeliharaan rutin dibebankan seluruhnya pada tahun pengeluaran 3. Sedan/Sejenisnya untuk Pegawai dengan Jabatan/Pekerjaan Tertentu  Cost (termasuk perbaikan besar) diakui 50%, disusutkan sebagai aktiva Kelompok II  Pemeliharaan rutin dibebankan 50% pada tahun pengeluaran
  26. 26.  Infomasi penting untuk menghitung penyusutan berdasarkan pajak adalah: ◦ Penyusutan dalam peraturan perpajakan ditentukan berdasarkan tarif sesuai dengan metode penyusutan yang di pilih ◦ Tarif penyusutan berdasarkan pengelompokkan barang yang diatur dalam peraturan perpajakan. ◦ Penyusutan dengan menggunakan saldo menurun, nilai sisa pada akhir masa masa manfaat harus disusutkan sekaligus. ◦ Penyusutan dimulai pada bulan saat barang tersebut siap untuk di pakai.
  27. 27. PT. ABC memiliki total penghasilan 600 milyar dan beban yang dapat dikurangkan sebesar 450 milyar. Beban tersebut dikeluarkan untuk memperoleh semua penghasilan yang diterimanya. Dari penghasilan tersebut 100 milyar merupakan penghasilan final. Perusahaan tidak dapat mengindentifikasi secara spesifik beban yang terkait dengan penghasilan final tersebut. Berapakah penghasilan kena pajak perusahaan? Jawab: Penghasilan dikenakan pajak final sebesar 100 milyar dikeluarkan dari perhitungan penghasilan. Beban yang akan menjadi pengurang dari penghasilan yang tidak final sebesar 500/600 x 450 = 375. Penghasilan kena pajak Penghasilan 500 Beban yang boleh dikurangkan 375 Penghasilan kena pajak 125
  28. 28.  Besaran atau nominal Rp 15.840.000 bagi diri WP Rp 1.320.000 tambahan bagi WP yang kawin Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan, maksimum 3  Mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2009 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pengurang Penghasilan Untuk WP Orang Pribadi
  29. 29. besaran atau nominal Rp24.300.000,00 bagi diri WP Rp2.025.000,00 tambahan bagi WP yang kawin Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012
  30. 30.  setiap anggota keluarga  keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus  serta anak angkat  yang menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak memiliki penghasilan)  paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
  31. 31.  Penghasilan isteri diperoleh semata-mata dari satu pemberi kerja dan  Penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
  32. 32.  penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.  Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
  33. 33.  Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang  Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.
  34. 34.  PPH TERUTANG = TARIF PPH X PENGHASILAN KENA PAJAK  UNTUK WP ORANG PRIBADI ◦ PENGHASILAN KENA PAJAK = PENGHASILAN NETTO - PTKP  UNTUK WP BADAN ◦ PENGHASILAN KENA PAJAK = PENGHASILAN NETTO
  35. 35.  PENGHASILAN NETTO WP OP ◦ PEMBUKUAN ◦ NORMA PERHITUNGAN  PENGHASILAN NETTO WP BADAN: ◦ PEMBUKUAN
  36. 36.  Hanya untuk WP Orang Pribadi  Peredaran bruto dalam satu tahun < Rp 4,8 milyar  Memberitahukan kepada DJP dalam 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan  Wajib menyelenggarakan pencatatan
  37. 37. Seorang dokter, status kawin, istri tidak bekerja/tidak memiliki penghasilan, mempunyai 3 (tiga) orang anak, bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon. Norma perhitungan penghasilan netto industri rotan (kode 33100) adalah 12,5% dan untuk dokter (kode 93213) sebesar 45% Penghasilan selama tahun 2009: - Peredaran usaha dari Industri Rotan : Rp. 200.000.000 - Penerimaan bruto sebagai dokter : Rp. 72.000.000
  38. 38. Penghasilan neto dihitung sebagai berikut :  - Industri rotan : 12,5%XRp. 200.000.000 : Rp.25.000.000 - Dokter : 45%XRp. 72.000.000: Rp.32.400.000 Jumlah Penghasilan Neto Rp.57.400.000 Penghasilan Kena Pajak untuk WP Orang Pribadi = Penghasilan Neto dikurangi PTKP = Rp. 57.400.000 - Rp. 21.120.000 = Rp. 36.280.000 Pajak penghasilan yang terutang : 5% X Rp. 36.280.000 = Rp. 1.814.000
  39. 39. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (5.400.000.000)Rp Laba Usaha (Penghasilan Neto Usaha) 600.000.000Rp Penghasilan lainnya 50.000.000Rp Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya (30.000.000)Rp 20.000.000Rp Jumlah seluruh penghasilan neto 620.000.000Rp Kompensasi kerugian (10.000.000)Rp Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian 610.000.000Rp PTKP (K/2) (19.800.000)Rp Penghasilan Kena Pajak bagi WP Orang Pribadi 590.200.000Rp
  40. 40. Peredaran Bruto 6.000.000.000Rp Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (5.400.000.000)Rp Laba Usaha (Penghasilan Neto Usaha) 600.000.000Rp Penghasilan lainnya 50.000.000Rp Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya (30.000.000)Rp 20.000.000Rp Jumlah seluruh penghasilan neto 620.000.000Rp Kompensasi kerugian (10.000.000)Rp Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan 610.000.000Rp
  41. 41. TARIF PPH Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh (dalam Rupiah) sampai dengan 50.000.000 5% 50.000.000 - 250.000.000 15% 250.000.000 - 500.000.000 25% di atas 500.000.000 30% WP Orang Pribadi
  42. 42. TARIF PPH Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh (dalam Rupiah) Untuk semua penghasilan kena pajak 25% WP Badan 1. Tarif ini ditetapkan sebesar 28% dan berubah menjadi 25% sejak tahun pajak 2010 2. Bagi WP yang telah go public dengan minimal 40% saham Dimiliki masyarakat diberikan pengurangan 5%
  43. 43. 1. WP A (ORANG PRIBADI) PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 600.000.000. PAJAK PENGHASILAN TERUTANG : - s/d Rp 50.000.000.- 5% = Rp 2.500.000.- - Rp 200.000.000.- 15% = Rp 30.000.000. - Rp 250.000.000.- 25% = Rp 62.500.000.- - Rp 100.000.000.- 30% = Rp 30.000.000.- JU M L A H = Rp 125.000.000. 2. WAJIB PAJAK BADAN : PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2009 = Rp 1.250.000.000. PPh Terutang 28% x Rp 1.250.000.000 = Rp 350.000.000. PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2010 = Rp 1.250.000.000. PPh Terutang 25% x Rp 1.250.000.000 = Rp 312.500.000.
  44. 44.  Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp. 4,5 Milyar dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 500 juta.  Karena peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 Milyar, sehingga tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak tersebut adalah 50% dari tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.  Perhitungan PPh terhutang adalah: Penghasilan Kena Pajak 500,000,000Rp Tarif PPh yang berlaku 25% x 50% PPh terhutang Rp62,500,000
  45. 45.  Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp.30 Milyar dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 3 Milyar.  Karena peredaran bruto PT X lebih dari Rp. 4,8 Milyar, maka yang mendapatkan fasilitas pengurang tarif dihitung secara proposional.  Perhitungan PPh terhutang adalah:
  46. 46. 1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas Rp. 4.800.000.000 xRp. 3.000.000.000 = Rp. 480.000.000 Rp. 30.000.000.000 2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas Rp. 3.000.000.000 - Rp. 480.000.000 = Rp. 2.520.000.000 PPh terhutang adalah: 1. (50% x25%) xRp. 480.000.000 = 60,000,000Rp 2. 25% xRp. 2.520.000.000 = 630,000,000Rp Total PPh terhutang 690,000,000Rp
  47. 47.  Penghasilan Neto dari Pekerjaan  Penghasilan Neto dari Usaha atau Pekerjaan Bebas (Laba Usaha)  Penghasilan dari Modal/Investasi  Penghasilan Lain-lain Penghasilan Neto  (Kompensasi Rugi) Penghasilan Neto setelah Kompensasi Rugi  (PTKP) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Terutang = Tarif PPh x PKP
  48. 48.  Penghasilan Neto dari Usaha (Laba Usaha)  Penghasilan dari Modal/Investasi  Penghasilan Lain-lain Penghasilan Neto  (Kompensasi Rugi) Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Terutang = Tarif PPh x PKP
  49. 49.  PPh Terutang dikurangi: Kredit Pajak I (PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain)  PPh yang Masih Harus Dibayar Sendiri dikurangi: Kredit Pajak II (PPh yang dibayar sendiri)  PPh yang Kurang atau Lebih Dibayar
  50. 50. Sumber : http://thoifahasriandini.blogspot.co.id/2015/10/ringkasan , 2015 file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/Documents/EK42

×