SMA Negeri 1 Kota Bima

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

2. PENGERTIAN APBN
Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun Anggaran 2014
dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN adalah suatu daftar
yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu
tertentu, biasanya satu tahun.

3. FUNGSI APBN
APBN harus memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
a. Fungsi alokasi
Didalam APBN dijelaskan sumber pendapatan dan
pendistribusiannya. Pendapatan yang paling besar dari pemerintah
berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak yang diterima dapat
dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan.

4. FUNGSI APBN
b. Fungsi distribusi
Pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam
APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan
dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun.
Pengeluaran pemerintah dalam bentuk semacam ini disebut transfer payment.
c. Fungs stabilitas
APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran
keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian
sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai. Penetapan APBN sesuai
alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga
dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi.

5. TUJUAN PENYUSUNAN APBN
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman
pendapatan dan pembelanjaan negara dalam
melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan
produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran
masyarakat.

6. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA
Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan
negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan
perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam
negeri dan luar negeri.
a. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam
negeri dan pajak perdagangan internasional.
 Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang
mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai
dan pajak lainnya.
 Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Hingga saat ini struktur pendapatan negara
masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam
negeri dari sektor nonmigas.

7. b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang
diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian
pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan
pajak lainnya.
c. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan
pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN
merupakan sumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing,
lemaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk
membayar kembali.

8. PRINSIP PENYUSUNAN APBN BERDASARKAN ASPEK
PENDAPATAN
 Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan
ketepatan penyetoran.
 Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara,
misalnya sewa penggunaan barang-barang negara, sewa
pelabuhan, dan sewa landasan pesawat.
 Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan
denda yang dijanjikan

9. PRINSIP PENYUSUNAN APBN
 Berdasarkan aspek pengeluaran negara
 Hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan
kebutuhan tekhnis yang ada.
 Terarah dan terkendalikan sesuai dengan anggaran dan program
kegiatan.
 Mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk
dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi yang
dimiliki.

10. ASAS PENYUSUNAN
DAN LANDASAN HUKUM APBN
Asas penyusunan APBN
 Kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara.
Sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap.
 Penghemat atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
 Penajaman prioritas pembangunan, artinya APBN harus mengutamakan pada
pembiayaan yang lebih bermanfaat.
Landasan hukum APBN
 UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ditetapkan setiap tahun.
 UU No.1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara.
 Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1944 tentang pelaksanaan APBN.

11. CARA PENYUSUNAN APBN
Pertama-tama, tiap departemen, lembaga atau badan, dan semua organisasi
yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan
dan pembiayaan kepada presiden. Usul atau rencana tersebut akan dibahas
kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu. Setelah disetujui pemerintah
mengajukan Rencana Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (RAPBN) ke DPR.
Setelah dibahas dan disetejui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan
menjadi APBN melalui undang-undang. Bila RAPBN tidak disetujui DPR,
pemerintah menggunakan pagu APBN tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBN
diatur dengan keputusan presiden (keppres).

12. DampakAPBNTerhadap PerekonomianNegara
a. APBN digunakan untuk memperbaiki kestabilan perekonomian
nasional
b. APBN digunakan untuk menunjang sektor pasar yang ikut berperan
dalam pertumbuhan ekonomi
c. APBN menimbulkan investasi masyarakat
d. APBN memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui
kemauan dan kemampuan kerja rakyat beserta investasinya
e. APBN berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga membentuk
ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat.

14. THANK’S FOR
YOUR ATTENTION
^^
CREATED BY:
ALAYDAFARAHDIAN
NAFISAH NADJIB
M. ARIEFBUDIMAN
M. TUNGKIDJANI
SYAHARUSSAJALI
TRI RAHAYUAGUSTINA
THANK’S TO :
MS. SUMARDIANNINGSIHS.PD
XI AKSELERASI
GAMSAHAMNIDA
URRINEUNSARANG