SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Biaya Fiskal
DEDUCTIBLE & NON DEDUCTIBLE
ZAKAT
 yang dibayarkan oleh WP Badan dalam negeri yang
dimiliki oleh pemeluk agama Islam, kepada:
 badan amil zakat, atau
 lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah
 wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran
zakat
SUMBANGAN KEAGAMAAN
 yang sifatnya wajib dan dibayarkan oleh WP Badan
DN yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama
Islam, kepada:
 lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan
oleh Pemerintah.
 wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran
sumbangan keagamaan
natura dan kenikmatan
1. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau
minuman bagi seluruh Pegawai
2. pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu –
terpencil
3. keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai
sarana keselamatan kerja atau karena sifat
pekerjaan tersebut mengharuskannya
natura/kenikmatan berkenaan
pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu
berupa sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk : (sepanjang sarana dan fasilitas
tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri)
 tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
 pelayanan kesehatan;
 pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
 peribadatan;
 pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
 olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating,
pacuan kuda, dan terbang layang,
Promosi
 biaya periklanan di media elektronik, media cetak,
dan/atau media lainnya;
 biaya pameran produk;
 biaya pengenalan produk baru; dan/atau
 biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.
 dikeluarkan kepada Pihak lain wajib DAFTAR NOMINATIF
Piutang Tidak Dapat Ditagih
 dibebankan di laba rugi komersial
 menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih
a.debitur kecil – 100jt
b.debitur kecil lainnya – 5jt
 jika debitur umum, ada syarat tambahan.
SDM
Yang tidak boleh:
 Bonus, gratifikasi, jasa produksi, tantiem, dsb kepada karyawan yang merupakan bagian
keuntungan (pembagian laba) atau dibebankan ke laba ditahan
 Natura & kenikmatan:
a. sembako : beras, gula, dll
b. rekreasi, piknik, dan olah raga
c. PPh 21 yang dibayar perusahaan
d. cuti pegawai
e. biaya Pengobatan yang dibayar langsung oleh pemberi kerja ke Rumah Sakit, dokter, dan
apotik (karena merupakan kenikmatan kepada pegawai)
f. perumahan yang semua biaya yang ditimbulkannya dibayar langsung oleh perusahaan
(bukan diberikan dalam bentuk tunjangan oleh perusahaan)
g. pakaian (selain pakaian sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan
tersebut mengharuskannya)
Biaya Bunga Pinjaman
rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil
dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai
deposito berjangka atau tabungan lainnya,maka bunga yang
dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya
tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Memenuhi ketentuan UU PDRB
 3M
 Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi
berupa bunga, denda dan atau kenaikan.
Biaya Entertainment
 Benar benar dikeluarkan
 3 M
 Daftar Nominatif
Sumbangan
 tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya
 peruntukan:
1. Bencana Nasional
2. Litbang
3. Pendidikan
4. Olahraga
5. Infrastruktur
 WP mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
 didukung oleh bukti yang sah; dan
 lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan
sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
 tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh
dengan pihak pemberi sumbangan
Pajak Masukan yang Tidak dapat Dikreditkan
 benar-benar telah dibayar; dan
 3 M
Join Cost
Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:
1. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak
final;
2. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek
pajak; atau
3. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal
31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Biaya bersama???
Biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan
besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

More Related Content

What's hot

S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadimateripenyuluhan
 
Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26Icha Icha
 
PPh umum in Bahasa Indonesia
PPh umum in Bahasa IndonesiaPPh umum in Bahasa Indonesia
PPh umum in Bahasa IndonesiaYesica Adicondro
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Tobagus Makmun
 
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Sidik Abdullah
 
Buku petunjuk
Buku petunjukBuku petunjuk
Buku petunjukEka Manik
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21Fitri Bersahabat
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_newnatal kristiono
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanAnisa Muvit
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badanmateripenyuluhan
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakanisa93
 
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIPengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...Asep suryadi
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanheri baskoro
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaARIEF DJUNAEDI
 

What's hot (20)

S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
 
Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26
 
Pph pasal 21
Pph pasal 21Pph pasal 21
Pph pasal 21
 
PPh umum in Bahasa Indonesia
PPh umum in Bahasa IndonesiaPPh umum in Bahasa Indonesia
PPh umum in Bahasa Indonesia
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
 
Buku petunjuk
Buku petunjukBuku petunjuk
Buku petunjuk
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
 
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_newNatal kristiono hukum pajak  materi pph_21_dan_26_new
Natal kristiono hukum pajak materi pph_21_dan_26_new
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakan
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
 
Pph 21.ppt
Pph 21.pptPph 21.ppt
Pph 21.ppt
 
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIPengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
 
F050241613
F050241613F050241613
F050241613
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
 

Similar to 01 biaya fiskal

PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptPAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptBesarArdhiNugraha
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptHandiPurnomo8
 
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...F W
 
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxIHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxMarkLee622262
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptxAlleAldine
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiNaila Karima
 
P ph badan dan badan usaha tetap
P ph badan dan badan usaha tetapP ph badan dan badan usaha tetap
P ph badan dan badan usaha tetapFitria Hadri Yani
 
PPh badan JS 2020.pdf
PPh badan JS 2020.pdfPPh badan JS 2020.pdf
PPh badan JS 2020.pdfsyahrini4
 

Similar to 01 biaya fiskal (20)

Spt op
Spt opSpt op
Spt op
 
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptPAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
 
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
 
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxIHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
 
Pph op
Pph opPph op
Pph op
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
Pajak penghasilan
Pajak penghasilanPajak penghasilan
Pajak penghasilan
 
P ph badan oleh pm
P ph badan oleh pmP ph badan oleh pm
P ph badan oleh pm
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
 
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
(4) PENYUSUTAN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PRIBADI.pptx
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
3.1. objek pajak
3.1. objek pajak3.1. objek pajak
3.1. objek pajak
 
PPh 21,22.23.26
PPh 21,22.23.26PPh 21,22.23.26
PPh 21,22.23.26
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
P ph badan dan badan usaha tetap
P ph badan dan badan usaha tetapP ph badan dan badan usaha tetap
P ph badan dan badan usaha tetap
 
leaflet pengenalan gratifikasi
leaflet pengenalan gratifikasileaflet pengenalan gratifikasi
leaflet pengenalan gratifikasi
 
objek pajak penghasilan
objek pajak penghasilanobjek pajak penghasilan
objek pajak penghasilan
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
PPh badan JS 2020.pdf
PPh badan JS 2020.pdfPPh badan JS 2020.pdf
PPh badan JS 2020.pdf
 

More from Fajri A

Biaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian naturaBiaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian naturaFajri A
 
07 non deductible
07 non deductible07 non deductible
07 non deductibleFajri A
 
06 penyusutan
06 penyusutan06 penyusutan
06 penyusutanFajri A
 
Pajak penghasilan pasal 24
Pajak penghasilan pasal 24Pajak penghasilan pasal 24
Pajak penghasilan pasal 24Fajri A
 
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian sptiai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian sptFajri A
 
Iai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abIai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abFajri A
 
iai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii abiai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii abFajri A
 
iai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abiai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abFajri A
 
01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasarFajri A
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitasFajri A
 
Akuntansi PPN
Akuntansi PPNAkuntansi PPN
Akuntansi PPNFajri A
 
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxPembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxFajri A
 
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting TaxPersediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting TaxFajri A
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxFajri A
 

More from Fajri A (15)

Leasing
LeasingLeasing
Leasing
 
Biaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian naturaBiaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian natura
 
07 non deductible
07 non deductible07 non deductible
07 non deductible
 
06 penyusutan
06 penyusutan06 penyusutan
06 penyusutan
 
Pajak penghasilan pasal 24
Pajak penghasilan pasal 24Pajak penghasilan pasal 24
Pajak penghasilan pasal 24
 
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian sptiai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
 
Iai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abIai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 ab
 
iai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii abiai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii ab
 
iai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abiai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- ab
 
01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
 
Akuntansi PPN
Akuntansi PPNAkuntansi PPN
Akuntansi PPN
 
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxPembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
 
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting TaxPersediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
 

Recently uploaded

Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 

Recently uploaded (16)

Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 

01 biaya fiskal

  • 1. Biaya Fiskal DEDUCTIBLE & NON DEDUCTIBLE
  • 2. ZAKAT  yang dibayarkan oleh WP Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam, kepada:  badan amil zakat, atau  lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah  wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran zakat
  • 3. SUMBANGAN KEAGAMAAN  yang sifatnya wajib dan dibayarkan oleh WP Badan DN yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, kepada:  lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.  wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran sumbangan keagamaan
  • 4. natura dan kenikmatan 1. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai 2. pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu – terpencil 3. keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya
  • 5. natura/kenikmatan berkenaan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu berupa sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk : (sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri)  tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;  pelayanan kesehatan;  pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;  peribadatan;  pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;  olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang,
  • 6. Promosi  biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;  biaya pameran produk;  biaya pengenalan produk baru; dan/atau  biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.  dikeluarkan kepada Pihak lain wajib DAFTAR NOMINATIF
  • 7. Piutang Tidak Dapat Ditagih  dibebankan di laba rugi komersial  menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih a.debitur kecil – 100jt b.debitur kecil lainnya – 5jt  jika debitur umum, ada syarat tambahan.
  • 8. SDM Yang tidak boleh:  Bonus, gratifikasi, jasa produksi, tantiem, dsb kepada karyawan yang merupakan bagian keuntungan (pembagian laba) atau dibebankan ke laba ditahan  Natura & kenikmatan: a. sembako : beras, gula, dll b. rekreasi, piknik, dan olah raga c. PPh 21 yang dibayar perusahaan d. cuti pegawai e. biaya Pengobatan yang dibayar langsung oleh pemberi kerja ke Rumah Sakit, dokter, dan apotik (karena merupakan kenikmatan kepada pegawai) f. perumahan yang semua biaya yang ditimbulkannya dibayar langsung oleh perusahaan (bukan diberikan dalam bentuk tunjangan oleh perusahaan) g. pakaian (selain pakaian sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya)
  • 9. Biaya Bunga Pinjaman rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya,maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
  • 10. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Memenuhi ketentuan UU PDRB  3M  Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan.
  • 11. Biaya Entertainment  Benar benar dikeluarkan  3 M  Daftar Nominatif
  • 12. Sumbangan  tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya  peruntukan: 1. Bencana Nasional 2. Litbang 3. Pendidikan 4. Olahraga 5. Infrastruktur  WP mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;  pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;  didukung oleh bukti yang sah; dan  lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.  tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dengan pihak pemberi sumbangan
  • 13. Pajak Masukan yang Tidak dapat Dikreditkan  benar-benar telah dibayar; dan  3 M
  • 14. Join Cost Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal: 1. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final; 2. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau 3. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biaya bersama??? Biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.