Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengatur penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, termasuk mengatur objek pajak penghasilan, pengecualian dari objek pajak, dan ketentuan lain terkait pajak penghasilan.

1. PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN PENGATURAN DI
BIDANG PAJAK PENGHASILAN
1

2. 2

3. Pasal
Terdampak
Pasal 4 Objek PPh dan Pengecualian
Objek PPh
Pasal 6 Biaya 3M
Penghasilan
Pasal 7 PTKP dan Batasan Peredaran
Bruto tidak
dikenai PPh
Pasal 6 Biaya yang Tidak Boleh
Dikurangkan
Pasal 11
Penyusutan
Pasal 11A
Amortisasi
Pasal 17
Tarif
Pasal 18 Hubungan
Istimewa
Pasal 32A Perjanjian
Internasional
Pasal 32C Pendelegasian
Kewenangan
Peraturan
Terdampak
Peraturan
Pemerintah
Nomor 55 Tahun
2022
Overview Dampak UU HPP pada UU
PPh
3

4. PEMBAHASAN
4

5. OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
5

6. Objek Pajak Penghasilan
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun.
tambahan kemampuan ekonomis
berasal dari Indonesia / luar Indonesia
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan
dengan nama dan dalam bentuk apapun
PENGHASILAN
6

7. Kriteria Keahlian Tertentu serta Pengenaan PPh bagi WNA
Warga Negara Asing yang telah menjadi SPDN, dikenai PPh hanya atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, dengan syarat:
a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan
b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi
SPDN.
Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari Indonesia, berupa penghasilan yang diterima atau
diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan di luar Indonesia.
Ketentuan di atas tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B
Indonesia
dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar
Indonesia.
Jangka Waktu 4 (empat) Tahun Pajak dihitung sejak WNA pertama
kali menjadi SPDN Indonesia.
Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN
7

8. Kriteria Keahlian Tertentu serta Pengenaan PPh bagi WNA
Kriteria keahlian tertentu
WNA dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing yang
menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing, yang wajib memenuhi
persyaratan mengenai:
a. penggunaan TKA yang ditetapkan Menaker; atau
b. peneliti asing yang ditetapkan Kepala BRIN.
Kriteria Keahlian Tertentu, meliputi:
a. Memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
matematika, yang dibuktikan dengan:
1) sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah
ditunjuk oleh
pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja asing;
2) ijazah pendidikan; dan/atau
3) pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang
keahlian tersebut; dan
b. kewajiban alih pengetahuan.
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi WNA diatur
dalam
PMK-18/2021
8

9. PENGECUALIAN DARI
OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
9

10. • Hibah, Bantuan, atau Sumbangan
• Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan Badan Penyedia Jaminan Sosial kepada
WP Tertentu
• Atas Dividen atau Penghasilan Lain
• Penghasilan dari Penanaman Modal dalam Bidang-Bidang Tertentu yang Diterima
oleh Dana Pensiun
• Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima
atau Diperoleh Badan
atau Lembaga Nirlaba Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan
Pengembangan, Sosial, dan/atau Keagamaan
• Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan
Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Diterima
Badan Pengelola Keuangan Haji
Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak
Penghasilan
10

11. Hibah, Bantuan, atau Sumbangan
DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PPh bagi pihak pemberi,
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan,
atau sumbangan, sepanjang:
• hibah, bantuan, atau sumbangan DIBERIKAN kepada:
Keluarga
Sedarah
* Garis Keturunan
Lurus satu derajat
Badan
Keagamaa
n
Badan
Pendidika
n
Bada
n
Sosial
* termasuk
Yayasan
Orang Pribadi yang
menjalankan
usaha mikro dan kecil
Koperas
i
• dan tidak adahubungan denganusaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.
11

12. Hibah, Bantuan, atau Sumbangan
• dan tidak adahubungan denganusaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau
penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.
Harta hibahan dapat berbentuk UANG atau BARANG
Keluarga
Sedarah
* Garis Keturunan
Lurus satu derajat
Badan
Keagamaa
n
Badan
Pendidika
n
Bada
n
Sosial
* termasuk
Yayasan
Orang Pribadi yang
menjalankan
usaha mikro dan kecil
Koperas
i
Harta hibahan DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PPh bagi
pihak penerima,
sepanjang:
• DITERIMA oleh:
12

13. Kasus sumbangan, Hibah
13

14. Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak Tertentu
Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada
Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang
dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi:
• BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
• PT TASPEN (Persero)
• PT ASABRI (Persero)
• badan hukum lainnya yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial.
Wajib Pajak tertentu merupak
an:
• Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu
• Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang mengalami
bencana alam; dan/atau
• Wajib Pajak atau anggota masyarakat tertimpa musibah.
14

15. Ketentuan Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain
Dividen dari Dalam Negeri diterima WP Badan dalam negeri
• dikecualikan dari objek pajak (tanpa syarat investasi)
• tidak dilakukan pemotongan PPh
dikecualikan dari objek pajak dengan
syarat:
diinvestasikan atau digunakan
untuk
mendukung kegiatan usaha lainnya di
wilayah NKRI dalam jangka
waktu tertentu, paling
sedikit 30% dari Laba Setelah Pajak atau
sebelum diterbikan SKP Pasal 18 ayat (2)
UU PPh (untuk dividen dari LN);
1. Dividen dari Luar Negeri (Saham Non
Bursa Efek)
2. Penghasilan Setelah Pajak dari BUT
di Luar Negeri
• Dikecualikan dari objek pajak
dengan syarat
dividen/penghasilan lain yang
diterima/ diperoleh
harus
diinvestasikan di wilayah
NKRI dalam
jangka waktu tertentu.
• Selisih dari
dividen/penghasilan lain
yang diterima/diperoleh
dikurangi dengan
dividen/penghasilan lain
yang diinvestasikan,
dikenai PPh
sesuai ketentuan
peraturan
perundang-undan
gan.
1. Dividen dari Dalam Negeri diterima
WP Orang Pribadi
2. Dividen dari Luar Negeri (Saham di
Bursa Efek)
3. Penghasilan dari Luar Negeri tidak
melalui BUT
03
02
01
• Dividen yang dikecualikan dari objek PPh yaitu dividen
berdasarkan RUPS
atau dividen interim.
• Dividen dari dalam negeri yang dikecualikan, tidak dipotong
PPh.
• Jika Wajib Pajak orang pribadi tidak memenuhi ketentuan
investasi, atas dividen yang diterima tersebut terutang PPh
saat dividen diterima/diperoleh dan wajib disetor sendiri.
KETERANGAN
15

16. Ketentuan Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain
1. SBN RI dan SBSN RI;
2. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh
OJK;
3. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh
Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank
syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang
perdagangannya diawasi oleh OJK;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan
badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan
oleh pemerintah;
8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan
berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan
berkedudukan
di Indonesia sebagai pemegang saham;
10. kerja sama dengan lembaga pengelola
investasi (LPI);
11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya
dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan
kecil di dalam NKRI; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. akhir bulan ketiga setelah Tahun
Pajak diterima/diperoleh
dividen/penghasilan lain, untuk
Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. akhir bulan keempat setelah Tahun
Pajak diterima/diperoleh
dividen/penghasilan lain, untuk
Wajib Pajak badan
✔ paling singkat selama 3 (tiga) Tahun
Pajak terhitung sejak Tahun Pajak
dividen atau penghasilan lain
diterima/diperoleh.
✔ investasi tidak dapat dialihkan,
kecuali ke dalam bentuk investasi
sesuai ketentuan.
Jangka Waktu Holding Investasi
Pasal 34, 36, dan 41 PMK-18/2021
Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi atas Dividen atau Penghasilan
Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak
Bentuk Investasi
Batas Waktu Investasi
16

17. Penghasilan dari Penanaman Modal dalam Bidang-Bidang
Tertentu yang Diterima oleh Dana Pensiun
Penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang
tertentu yang diterima atau diperoleh dana pensiun
dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, berupa:
a. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat
deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank
Indonesia; atau
b. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi
syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan
Surat Perbendaharaan Negara yang diperdagangkan
dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek
di Indonesia.
Dana
Pensiun
• dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan OJK;
• dana pensiun yang telah disahkan oleh Menkeu sebelum
beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan
dan pengawasan dana pensiun dari Menkeu kepada
OJK pada tanggal31 Desember 2012.
17

18. Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
Penghasilan berupa beasiswa dari subjek
pajak dan/atau bukan subjek pajak yang
memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari
objek PPh.
Persyaratan tertentu meliputi beasiswa yang
diterima:
a. oleh penerima beasiswa yang merupakan
Warga
Negara Indonesia; dan
b. untuk mengikuti pendidikan formal
dan/atau pendidikan nonformal yang
dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di 18
Penghasilan berupa beasiswa yang dikecualikan sebagai objek PPh
antara lain biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah atau lembaga
pendidikan atau pelatihan, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan
dengan bidang studi yang diambil, biaya buku, biaya transportasi,
dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat
belajar.

19. Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba Bidang
Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian
Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam
bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada
instansi yang
membidanginya, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebesar jumlah sisa lebih yang
digunakan untuk:
a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan
prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian
dan pengembangan yang berada di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk
penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk
dana abadi yang memenuhi persyaratan tertentu; dan
b. dilakukan paling lama 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau
diperoleh.
Sisa
Lebih
merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan
yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh
yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.
19

20. Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga
Nirlaba Bidang Sosial dan/atau Keagamaan
Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang
terdaftar
pada instansi yang membidanginya dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang
memenuhi
persyaratan:
a. ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana sosial dan keagamaan; dan/atau
b. ditempatkan sebagai dana abadi,
dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut
Sisa
Lebih
merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan
yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh
yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
tersebut.
20

21. Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan
Tertentu yang Diterima Badan Pengelola Keuangan Haji
imbal hasil dari
giro, deposito,
sertifikat
deposito, dan
tabungan pada
bank di Indonesia
yang
melaksanakan
kegiatan usaha
berdasarkan
prinsip syariah,
serta surat
berharga syariah
yang diterbitkan
oleh Bank
imbal hasil dari
obligasi syariah
(sukuk), surat
berharga syariah
negara, dan surat
perbendaharaan
negara syariah
yang
diperdagangkan
dan/atau
dilaporkan
perdagangannya
pada bursa efek
di Indonesia
dividen yang berasal
dari dalam maupun dari
luar negeri atau
penghasilan lain berupa
penghasilan setelah
pajak atau penghasilan
yang pajaknya
dikecualikan atau
dikenakan pajak 0%
(nol persen) dari suatu
bentuk usaha tetap
maupun tidak melalui
bentuk usaha tetap di
luar negeri
bagian laba yang diterima
atau diperoleh dari unit
penyertaan kontrak
investasi kolektif yang
dapat berupa imbal hasil dari
reksadana syariah, kontrak
investasi kolektif efek
beragun aset, kontrak
investasi kolektif dana
investasi real estat, kontrak
investasi kolektif dana
investasi infrastruktur,
dan/atau kontrak investasi
kolektif berdasarkan prinsip
syariah sejenis
penjualan
investasi
dalam
bentuk
emas
batangan
atau
rekening
emas yang
dikelola
lembaga
keuangan
syariah
penerimaan BPKH berupa dana setoran
BPIH dan/atau BPIH Khusus (a) dan
penghasilan dari pengembarlgan
keuangan haji (b) dalam bidang atau
instrumen keuangan tertentu, dikecualikan
dari objek Pajak Penghasilan.
PENERIMAAN BPKH
a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
b. nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari
pengembangan keuangan haji;
c. dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji;
d. dana abadi umat; dan/atau
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
bidang atau instrumen keuangan tertentu, berupa:
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 21

22. BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO
22

23. Biaya Deductible Expense
Pasal 6 ayat (1) UU PPh
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan
bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
1) Biaya pembelian bahan;
2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang
diberikan dalam bentuk uang;
3) Bunga, sewa, dan royalti;
4) Biaya perjalanan;
5) Biaya pengolahan limbah;
6) Premi asuransi;
7) Biaya promosi dan penjualan;
8) Biaya administrasi; dan
9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh
hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dan Pasal 11A;
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 23

24. h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak; dan
3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang
negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan
debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan
dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang
tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yangketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
dan
n. Biaya penggantian atau imbalan yangdiberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
Biaya Deductible Expense
24

25. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Pasal 7 UU PPh
1. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:
a. Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1); dan
d. Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
(tiga) orang untuk setiap keluarga.
Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari WP orang pribadi dalam
negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP. Di samping untuk
dirinya, kepada WP yang sudah kawin diberikan tambahan PTKP.
Bagi WP yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, WP
tersebut mendapat tambahan PTKP untuk seorang isteri paling sedikit Rp54.00.000,-.
WP yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis
keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak
angkat diberikan tambahan PTKP untuk paling banyak 3 (tiga) orang.
Yang dimaksud dengan "anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya" adalah anggota keluarga yang
tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh WP.
25

26. Biaya Non Deductible Expense
26

27. Biaya Non Deductible Expense
Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh
dikurangkan:
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha
dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan
standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa
Keuangan;
2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial;
3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah
industri,
yang memenuhi persyaratan tertentu;
Pasal 32C huruf o UU PPh : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh
Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi
Wajib Pajak yang bersangkutan;
27

28. e. Dihapus (ketentuan terkait natura/kenikmatan);
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta
zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah;
h. Pajak Penghasilan;
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi
tanggungannya;
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi
atas saham;
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan
pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.
Biaya Non Deductible Expense
28

29. Pengaturan Biaya Deductible Expense PP-55/2022
a. Biaya promosi
b. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
c. Penyusutan/Amortisasi
b. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
29

30. Biaya Promosi dan Penjualan
Biaya promosi dan penjualan yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, dan harus
memperhatikan hal sebagai berikut:
a. digunakan untuk mempertahankan dan/atau
meningkatkan penjualan;
b. dikeluarkan secara wajar; dan
c. menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya promosi dan penjualan yang
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam
PMK-2/2010
30

31. Pasal Isi Pasal
Pasal
18 PP
55/2022
(1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya promosi dan
penjualan.
(2) Biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan hal sebagai berikut:
a. untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan;
b. dikeluarkan secara wajar; dan
c. menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
Biaya Promosi
31

32. KLAUSUL PMK.02/2010
Menyebabkan banyak sengketa pajak saat ini,
bagaiamana dengan Perusahaan Saudara?;
Pasal 6
(1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran
Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dikeluarkan kepada pihak lain.
(2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama,
Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan
jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan
besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.
(3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan
ini.
(4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak
menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan
.
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksu pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto” (PMK 02/2010).
32

33. Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
menangani piutang negara;
2. terdapat perjanjian tertulis mengenai
penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan;
3. telah dipublikasikan dalam penerbitan
umum atau khusus; atau
4. adanya pengakuan dari debitur bahwa
utangnya telah dihapuskan untuk jumlah
utang tertentu.
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat
dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena
pajak harus memenuhi persyaratan:
a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan
laba rugi komersial;
b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang
yang
nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada DJP; dan
c. atas piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih tersebut*):
1. telah diserahkan perkara
penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau instansi pemerintah yang
opsiona
l,
hanya
perlu
dipenuh
i salah
satu
*) persyaratan pada huruf c tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih kepada debitur kecil dan debitur kecil lainnya.
33

34. Pasal Isi Pasal
Pasal
19 PP
55/2022
(1) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena
pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
c. atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut:
1. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani
piutang negara;
2. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau
4. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
kepada debitur kecil dan debitur kecil lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai biaya dalam menghitung penghasilan
kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
34

35. • Secara akuntansi, penghapusan piutang tak tertagih menggunakan dua pendekatan, yaitu:
• Indirect method yang memunculkan jurnal debit Bad Debt Expense (BDE) dan kredit Allowance for BDE; dan
• Direct method yang memunculkan jurnal debit BDE dan kredit Account Receivable (A/R).
• Bagaimana dengan Ketentuan PPh?
35

36. Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan
“Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap,
pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.”
Dikecualikan dari ketentuan tersebut, meliputi:
a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha
dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen,
dan perusahaan anjak piutang yang dihitung
berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku
dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan
Otoritas Jasa Keuangan;
b. cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan
bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
c. cadangan penjaminan untuk LPS;
d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha
kehutanan; dan
f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan
limbah industri,
36

37. Pasal Isi Pasal
Pasal 20
PP55/2022
(1) Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pembentukan
atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha
dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan
standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa
Keuangan;
b. cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial;
c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah
industri,
yang memenuhi persyaratan tertentu.
(3) Ketentuan mengenai pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang
memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pemupukan Dana Cadangan
• Ketentuan saat ini:
PerMenkeu No. 81/PMK.03/2009 stdd
PerMenkeu No. 219/PMK.011/2012 37

38. No Ketentuan PPh PSAK
1. a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit,
sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang
dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi
dengan Otoritas Jasa Keuangan;
b. cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
• PSAK 48 Penurunan
Nilai Aset
• PSAK 71 Instrumen
Keuangan
2. d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha
pengolahan limbah industri
PSAK 57 Provisi, Liabilitas
Kontinjensi, dan Aset
Kontinjensi
Pemupukan Dana Cadangan
38

39. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN
AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD
39

40. Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
Penyusutan Amortisasi
Muatan Materi UU PPh:
1. Metode penyusutan (garis lurus/saldo
menurun)
2. Kelompok masa manfaat
3. Saat dimulainya penyusutan
4. WP dapat memilih masa manfaat
>20 tahun (bangunan permanen)
Muatan Materi UU PPh:
1. Metode amortisasi (garis lurus/saldo
menurun)
2. Kelompok masa manfaat
3. Saat dimulainya amortisasi
4. WP dapat memilih masa manfaat >20 tahun
Muatan Materi Baru di PP 55/2022:
1. Pemberitahuan masa manfaat >20
tahun (untuk harta yg dimiliki
sebelum th pajak 2022)
2. Delegasi pengaturan ke
PMK:
a. Penghitungan
amortisasi
b. Saat mulai amortisasi untuk bd.
usaha tertentu (hutan, kebun,
ternak)
Muatan Materi Baru di PP 55/2022:
1. Pemberitahuan masa manfaat >20
tahun (untuk harta yg dimiliki
sebelum th pajak 2022)
2. Delegasi pengaturan ke
PMK:
a. Penghitungan
penyusutan
b. Biaya perbaikan
c. Bidang usaha tertentu (hutan, kebun,
ternak)
d. Penundaan kerugian asuransi
40

41. Pasal Isi Pasal
Pasal
11 UU
PPh
(6a) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh)
tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
(7) Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri.
Pasal
11A UU
PPh
(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu
(2a) Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan
Wajib Pajak.
Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
41

42. Free
Webin
Pasal Isi Pasal
Pasal
21 PP
55/2022
(4) Penyusutan atas harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai pada bulan dilakukannya
pengeluaran, kecuali:
a. untuk harta berwujud yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta;
b. untuk harta berwujud yang belum pernah digunakan atau menghasilkan, dimulai pada bulan harta tersebut digunakan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan, dengan
persetujuan Direktur Jenderal Pajak; atau
c. untuk harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.
(6) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar dengan masa manfaat:
a. 20 (dua puluh) tahun; atau
b. sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak,
dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(7) Wajib Pajak yang telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
a. yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan
b. disusutkan sesuai masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,
dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menyampaikan
pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022.
Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
42

43. Pasal Isi Pasal
Pasal
21 PP
55/2022
(7) Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur tersendiri, termasuk saat
dimulainya penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
(8) Dalam hal terjadi pengalihan atau penarikan harta sehubungan dengan penggantian asuransi, jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan
sebagai kerugian dan jumlah penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak:
a. terjadinya penarikan harta tersebut; atau
b. diterimanya hasil penggantian asuransi jika hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat
diketahui dengan pasti di masa kemudian, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
(9) Terhadap pengeluaran untuk perbaikan atas harta berwujud, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, penghitungan penyusutan
diatur tersendiri.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
b. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
c. saat dimulainya penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
d. penyusutan bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
e. tata cara penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
43

44. Pasal Isi Pasal
Pasal
21 PP
55/2022
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai (lanjutan ...):
e. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (7);
f. pembebanan kerugian dan pembukuan penghasilan karena penggantian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (8); dan
g. penyusutan atas pengeluaran untuk perbaikan harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal
22 PP
55/2022
(2) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha
tertentu.
(3) Apabila harta tak berwujud mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat:
a. harta tak berwujud kelompok 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
b.sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, dengan syarat
dilakukan secara taat asas.
Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
44

45. Pasal Isi Pasal
Pasal
22 PP
55/2022
(4) Wajib Pajak yang telah melakukan amortisasi harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a. yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan
b. diamortisasi sesuai masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
dapat memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menyampaikan
pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
b. penghitungan amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
c. saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
d. amortisasi harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
e. tata cara penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
diatur dalam Peraturan Menteri.
45

46. • Peraturan pelaksana dari Pasal 11 & 11A UU PPh saat ini
mengacu di antaranya pada:
• PerMenkeu No. 96/PMK.03/2009 yang mengatur
jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta
berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan;
• PerMenkeu No. 248/PMK.03/2008 yang mengatur
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak
berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha
tertentu
Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
46

47. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
47

48. Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk
Natura dan/atau Kenikmatan
Natura
Imbalan berupa barang
Contoh : Pemberian mobil
ex-dinas
Kenikmatan
Imbalan berupa fasilitas/pelayanan
Contoh: Fasilitas mobil dinas
Diberikan terkait hubungan pekerjaan
atau jasa
Biaya Pemberian natura/kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
(deductible) sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan
1. Makanan/minuman/bahan
makanan/ bahan
minuman bagi seluruh
pegawai
2. Natura/Kenikmatan di daerah
tertentu
3. Natura/Kenikmatan untuk keharusan
pekerjaan
4. Natura/Kenikmatan dari APBN/D/Desa
5. Natura/Kenikmatan dengan Jenis
dan/atau batasan tertentu
OBJEK PAJAK (Taxable) NON OBJEK (Nontaxable)
BIAYA NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DAPAT DIBIAYAKAN (Deductible)
48

49. ❑Imbalan dalam bentuk natura” adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang.
Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet
digital. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
❑Imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu
fasilitas dan/atau pelayanan.
Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva
pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
Merupakan Objek Pajak:

50. Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk
Natura dan/atau Kenikmatan
NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN
2 Natura/Kenikmatan di daerah tertentu
a. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja
untuk Pegawai & keluarganya berupa: tempat tinggal,
pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan,
pengangkutan; dan/atau olahraga tidak termasuk
golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang
layang, atau olahraga otomotif.
b. Sarana pengangkutan meliputi sarana bagi pegawai &
keluarga
nya dalam rangka penugasan
c. Lokasi mendapatkan penetapan daerah tertentu dari
Direktur Jenderal Pajak (tata cara penetapan diatur
5 Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu
a. Merupakan natura/kenikmatandengan rincian
yang mempertimbangkan:
• jenis dan/atau nilai dari natura/kenikmatan ; dan/atau
• kriteria penerima natura dan/atau kenikmatan.
b. Rincian natura/kenikmatan akan diatur pada Peraturan
Menteri
Keuangan
a. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh
pemberi kerja di tempat kerja;
b. kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai
dinas luar meliputi pegawai bagian pemasaran,
bagian transportasi, dan dinas luar lainnya;
dan/atau
c. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi
seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu.
a. natura dan/atau kenikmatan mengenai keamanan,
kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang
diwajibkan oleh K/L berdasarkan ketentuan
perundangan
b. meliputi: pakaian seragam; peralatan untuk
keselamatan kerja; sarana antar jemput Pegawai;
penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya;
dan/atau natura dan/atau kenikmatan yang diterima
dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau
bencana nasional.
1
Makanan/minuman/bahan makanan/bahan minuman bagi
seluruh pegawai
a. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh
pemberi kerja
di tempat kerja;
b. kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai
dinas luar meliputi pegawai bagian pemasaran,
bagian transportasi, dan dinas luar lainnya;
dan/atau
c. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi
seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu.
3 Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan
a. natura dan/atau kenikmatan mengenai keamanan,
kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang
diwajibkan oleh K/L berdasarkan ketentuan
perundangan
b. meliputi: pakaian seragam; peralatan untuk
keselamatan kerja; sarana antar jemput Pegawai;
penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya;
dan/atau natura dan/atau kenikmatan yang diterima
dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau
bencana nasional.
4
Natura/Kenikmatan bersumber/dibiayai APBN/APBD/
APBDesa
50

51. Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk
Natura dan/atau Kenikmatan
Keterangan Dasar Penilaian
Natura
(berupa
barang)
Nilai Pasar
Kenikmata
n (berupa
fasilitas)
Seluruh biaya yang
dikeluarkan Pemberi
(actual cost)
a. Imbalan & penggantian dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan dipotong
berdasarkan ketentuan Pemotongan yang
berlaku.
b. Pemotongan dilakukan bersamaan dan
dalam satu kesatuan dengan imbalan
dalam bentuk uang.
c. Kewajiban pemotongan dimulai 1 Januari
2023
berlaku
mulai 1
buku
pemberi
a. Ketentuan PPh atas
natura/kenikmatan Januari 2022
dan mengikuti tahun
natura/kenikmatan
b. Atas natura dan kenikmatan yang tidak
dipotong PPh, wajib dihitung dan dibayar
sendiri PPh terutangnya serta dilaporkan di
SPT PPh Penerima.
KETENTUAN PENILAIAN KETENTUAN PEMOTONGAN
KETENTUAN PERALIHAN
a. tata cara penetapan daerah tertentu
b. natura/kenikmatan dengan jenis dan/atau
batasan tertentu serta batasan nilai
bahan makanan dan/atau bahan minuman
bagi seluruh pegawai
c.
tatacara penilaian dan penghitungan
natura/ kenikmatan
PENGATURAN PADA PMK
51

52. Imbalan Natura Sebelum UU HPP
No Jenis Employee Employer Keterangan
1 BIC Taxable Deductible Pengaturan ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf d UU
PPh sebelum revisi di UU HPP sehingga berlaku konsep umum
deductibility–taxability dan nondeductibility–nontaxability
2 BIK Non-Taxable Non-Deductible
3 BIK Non-Taxable Deductible Pengaturan ini mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh dan terdiri dari:
1. penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta
2. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu
dan
3. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No.
167/PMK.03/2018)
4 BIC Taxable Non-deductible Pengaturan ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf d serta Pasal
6 ayat (1) UU PPh sebelum UU PPh serta dan berlaku khusus untuk pemberi kerja
sbb.:
1. bukan Wajib Pajak,
2. Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau
3. Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
5 BIK Taxable Non-deductible
52

53. No Jenis Employee Employer Keterangan
1 BIC Taxable Deductible Pengaturan ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf d
UU PPh dan hanya memperlakukan konsep deductibility–taxability.
2 BIK Taxable Deductible
3 BIK Non-Taxable Deductible Pengaturan ini merupakan pengecualian dari butir 2 di atas, mengacu
pada Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, dan meliputi:
1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi
seluruh pegawai;
2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh
pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN,
APBD, dan/atau APBDes; atau
5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
53

54. No Jenis Employee Employer Keterangan
4 BIC Taxable Non-deductibl
e
Pengaturan ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf d
serta Pasal 6
ayat (1) UU PPh serta dan berlaku khusus untuk pemberi kerja sbb.:
• bukan Wajib Pajak,
• Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau
• Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus
(deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU
PPh.
5 BIK Taxable Non-deductibl
e
54

55. 1. KEBIJAKAN PPh 21
2. PPh DITANGGUNG VS GROSS UP
3. FAQ NATURA
Diskusi Interaktif -Natura
55
Buat List Natura diperusahaan Saudara Saat ini (Existing)

56. INSTRUMEN PENCEGAHAN PENGHINDARAN
PAJAK
56

57. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
instrumen
Instrumen pencegahan penghindaran pajak
menggunakan pencegahan yang spesifik berupa:
• Pengaturan Controlled Foreign Company
• Pencegahan dan penanganan sengketa transfer pricing
• Penanganan skema Special Purpose Company
• Pembatasan Biaya Pinjaman
• Penanganan hybrid mismatch arrangement
Jika instrumen pencegahan spesifik tidak dapat digunakan
Dirjen Pajak dapat menerapkan prinsip substance over form
Pasal
32
57

58. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
Hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau
keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:
• kepemilikan atau penyertaan modal;
• penguasaan; atau
• hubungan keluarga sedarah atau semenda,
yang mengakibatkan pihak satu dapat mengendalikan pihak yang lain atau
tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
Pasal 33
Pengaturan Controlled Foreign Company yang antara lain meliputi:
• penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannnya;
• penentuan saat diperolehnya dividen untuk badan usaha diluar negeri
yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan badan usaha diluar negeri
yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan
Pasal 34
58

59. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang
dipengaruhi hubungan istimewa wajib menerapkan Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)
Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa meliputi:
• transaksi afiliasi; dan/atau
• transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan
istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang
bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga
transaksi.
Pasal 35
59

60. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
Penetapan Harga Transfer
• DJP berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan
untuk menghitung
besarnya penghasilan kena pajak dalam hal WP:
• tidak menerapkan PKKU;
• menerapkan PKKU namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
• menentukan Harga Transfer tidak memenuhi PKKU
• Penentuan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan dilakukan dengan
menentukan Harga Transfer sesuai PKKU untuk menghitung besarnya penghasilan
kena pajak.
• Penentuan Harga Transfer sesuai PKKU dilakukan dengan menggunakan metode
perbandingan harga antar pihak yang independent, metode harga penjualan Kembali,
metode biaya-plus, atau metode lainnya.
• Metode lainnya seperti metode pembagian laba, metode laba bersih transaksional,
metode perbandingan transaksi independent, metode dalam penilaian harta
berwujud dan/atau harta tidak berwujud, atau metode dalam penilaian bisnis.
• Penggunaan metode dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan masing-masing
metode untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
• Selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai
dengan PKKU dengan nilai yang sesuai dengan PKKU merupakan bentuk pembagian
laba secara tidak langsung kepada entitas afiliasi sehingga diperlakukan sebagai
60

61. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
Special Purpose Company
Pengaturan mengenai penetapan pihak yang melakukan pembelian saham atau aktiva
perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian
sepanjang terdapat ketidakwajaran penetapan
harga. Hal lain yang diatur adalah:
• Saham atau aktiva:
• saham atau aktiva yang sebelumnya dimiliki dan/atau dijaminkan oleh Wajib Pajak
dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan
pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang piutang; atau
• aktiva yang merupakan aset kredit (piutang) kepada Wajib Pajak dalam negeri
yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian,
sehubungan dengan perjanjian utang piutang.
• Definisi pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud melakukan pembelian saham
atau aktiva
perusaha
an.
Pasal
38
61

62. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
Special Purpose Company
Penetapan pihak yang melakukan penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara
yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan
pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara sebagaimana dimaksud diatas
dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
Pasal 39
62

63. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
Penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, atau jasa dari pemberi kerja yang
memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri dilakukan dengan
memperhatikan tingkat penghasilan yang wajar yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi yang bersangkutan.
Penentuan penghasilan tersebut harus memperhatikan pengalihan seluruh atau
sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ke dalam bentuk biaya
atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
Pasal 40
63

64. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
DER
Thin
Capitalisation
• Saat ini diatur dengan metode penentuan
tingkat perbandingan tertentu antara utang
dan modal sesuai PMK-169/PMK.010/2015
dan Perdirjen PER-25/PJ/2017
• Perbandingan Utang/Modal paling tinggi 4:1
• Sudah berjalan sejak tahun pajak 2016
dan kini diperlakukan sebagai dasar
hukum dalam proses pemeriksaan.
EBITDA
Earning Stripping
• metode penetapan persentase tertentu
dari biaya pinjaman dibandingkan dengan
pendapatan usaha sebelum dikurangi
biaya pinjaman, Pajak Penghasilan,
penyusutan, dan amortisasi (EBITDA)
belum diatur dalam PMK dan sedang
dalam proses penyusunan
• Pembatasan biaya pinjaman
diharapkan dapat dikenakan atas
EBITDA (berbasis profitabilitas
Pembatasan Biaya Pinjaman
• Pembatasan jumlah biaya pinjaman yang dapat
dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
huruf g dilakukan oleh Menteri menggunakan:
• metode penentuan tingkat perbandingan
tertentu antara utang dan modal;
• metode penetapan persentase tertentu
dari biaya pinjaman dibandingkan
dengan pendapatan usaha sebelum
dikurangi biaya pinjaman, Pajak
Penghasilan, penyusutan, dan
amortisasi; atau
• metode lainnya.
• Ketentuan mengenai penentuan dan tata cara
penerapan penggunaan metode untuk pembatasan
jumlah biaya pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
Pasal 42
64

65. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
Hybrid Mismatch Arrangement
Penghitungan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang dengan tidak
membebankan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri kepada
Wajib Pajak luar negeri sebagai biaya yang mengurangi penghasilan akibat dari
pemanfaatan perbedaan perlakuan perpajakan suatu instrumen atau entitas yang
dapat mempunyai lebih dari satu karakteristik di negara atau yurisdiksi di mana Wajib
Pajak berdomisili.
Pengaturan atas pembayaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya tersebut
dapat dilakukan, dalam hal Wajib Pajak luar negeri:
• tidak memperhitungkanpembayaran tersebut sebagai penghasilan yang
dikenai pajak (deduksi- noninklusi); atau
• membebankan pembayaran tersebut sebagai pengurang penghasilan (deduksi dobel)
di negara atau yurisdiksi di mana Wajib Pajak luar negeri tersebut berdomisili.
Pasal 43
65

66. Kesepakatan Harga Transfer (APA)
Wajib Pajak
dalam negeri
dapat
mengajukan
permohonan APA
kepada Direktur
Jenderal Pajak
dengan inisiatif
sendiri atau
melalui WPLN
yang
mengajukan ke
otoritas pajak
negara mitra
Kesepakatan
Harga Transfer
(APA) dapat
ditetapkan
antara:
1. DJP &
WP
(Unilateral
)
2. DJP &
otoritas
pajak negara
mitra
(bilateral)
3. DJP & lebih
dari 1
otoritas
pajak
APA dapat
mencakup
seluruh atau
Sebagian
transaksi afiliasi
selama periode
APA / periode
rollback
Transaksi yang
dicakup dapat
berupa transaksi
afiliasi antara WP
dengan WPDN
dan/atau dengan
WPLN
Kesepakatan
Harga Transfer
meliputi kriteria
dalam penentuan
Harga Transfer
dan penentuan
Harga Transfer di
muka untuk
periode
kesepakatan dan
rollback
Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
Pasal
45
66

67. Kesepakatan Harga Transfer (APA)
Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
Pasal
46
DJP berwenang
membuat
kesepakatan
dengan WP atau
otoritas pajak
negara mitra untuk
menentukan Harga
Transfer
DJP menindaklanjuti
kesepakatan dengan
menerbitkan surat
keputusan tentang
pemberlakuan
Kesepakatan Harga
Transfer
DJP berwenang
mengawasi
pemberlakuan
ksespakatan Harga
Transfer
67

68. BANTUAN ATAU SUMBANGAN YANG
DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPH
68

69. Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Sumbangan Keagamaan yang
Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek PPh
Bantuan atau sumbangan termasuk:
a. zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh
penerima zakat yang berhak; atau
b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima
sumbangan yang berhak,
dikecualikan dari objek PPh sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
antara pihak yang bersangkutan.
Bantuan atau sumbangan dapat berbentuk UANG atau
BARANG
69

70. PPh ATAS PENGHASILAN WP PEREDARAN
BRUTO TERTENTU
70

71. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
OBJEK PAJAK
Merupakan jumlah peredaran bruto
dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir
sebelum tahun pajak bersangkutan,
yang ditentukan berdasarkan
keseluruhan peredaran bruto dari usaha,
termasuk peredaran bruto dari cabang
Dalam hal WP OP suami istri berstatus (PH) atau
(MT), peredaran bruto tertentu ditentukan
berdasarkan penggabungan peredaran bruto
usaha dari suami dan isteri
PENENTUAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU
BUKAN OBJEK PAJAK
1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan
Pekerjaan Bebas. Misalnya: dokter, pengacara,
akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik,
pembawa acara, dll
2. Penghasilan di Luar Negeri
3. Penghasilan yang dikenai PPh Final. Misal:
sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas,
dan lainnya yang diatur berdasarkan PP
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek
pajak
Peredaran bruto
(omzet) dari usaha tidak
melebihi Rp 4,8Miliar
setahun
71

72. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
BUKAN SUBJEK PPh INI
1. WP yang memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh
(WP menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada
Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh
Pasal 17)
2. WP Badan yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 31A
UU PPh, PP 94 Tahun 2010, Pasal 75/78 PP 40 (KEK)
3. BUT
4. CV atau Firma yang:
• dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki
keahlian khusus; dan
• menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas
SUBJEK PAJAK
Orang Pribadi:
Jangka waktu 7 tahun
Badan Usaha, berbentuk:
• PT → jangka waktu 3 tahun
• CV, Firma, Koperasi,
BUMDes/Bersama & PT OP →
jangka waktu 4 tahun
Jangka waktu dihitung, sejak:
• WP baru terdaftar terhitung sejak TP terdaftar
• BumDes/Bersama dan PT OP terdaftar sebelum
PP
berlaku terhitung sejak TP 2022
Ketentuan Peralihan:
• WP lama PP-23 melanjutkan jangka waktu PP-23
72

73. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
PPh TERUTANG
• PPh Final = 0,5% X Peredaran
Bruto
• Khusus WP OP :
atas bagian peredaran bruto dari
usaha sampai dengan Rp500
juta dalam 1 Tahun Pajak tidak
dikenai PPh
→ dihitung secara kumulatif
sejak Masa Pajak pertama
dalam suatu Tahun Pajak atau
bagian Tahun Pajak.
1. Tata cara pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan
ketentuan umum
2. Tata cara penyetoran, pemotongan/pemungutan PPh
3.Tata cara permohonan dan penerbitan Surat
Keterangan diatur dalam PMK
AMANAT KETENTUAN LEBIH LANJUT
PELUNASAN PPH
Dipotong atau dipungut
oleh
Setor sendiri
Pemotong atau Pemungut*
*WP mengajukan Surat Keterangan
73

74. Perubahan PPh Final 0,5%
Contoh: Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. Dalam hal Tuan A mengajar piano untuk dan atas
namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, Tuan A
menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari
penghasilan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Namun
demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan memperkerjakan orang lain, penghasilan dari usaha
tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Contoh: Tuan C seorang konsultan pajak bersama Tuan D sesama konsultan pajak membentuk Firma CD dan
Rekan. Firma tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan
oleh firma tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan C dan Tuan D sehubungan dengan pekerjaan bebas
berupa jasa konsultan pajak, maka firma tersebut tidak termasuk WP badan berbentuk firma yang dikenai PPh
yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Contoh Subjek:
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
74

75. Contoh Jangka Waktu :
1) Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai WP sejak tanggal 27 Desember 2022. Tuan L
dikenai PPh bersifat final sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022
2) Peredaran bruto yang diperoleh Tuan L dari usahanya:
a) Tahun 2022: Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
b) Tahun 2023: Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
c) Tahun 2024: Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
d) Tahun 2025: Rp1.000,000.000,- (satu miliar rupiah);
e) Tahun 2026: Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
f) Tahun 2027: Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
g) Tahun 2028: Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
Tuan L dapat dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 dalam jangka
waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak, yaitu sejak WP terdaftar s.d. Tahun Pajak 2028.
Untuk Tahun Pajak 2029 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai PPh
berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
75

76. Perubahan PPh Final 0,5%
Contoh Jangka Waktu :
1) PT XYZ yang didirikan oleh Tuan M dan Tuan N memiliki usaha bengkel mobil
dan terdaftar sebagai WP pada tanggal 27 Desember 2022.
2) Peredaran bruto yang diperoleh PT XYZ:
a) Tahun 2022: Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
b) Tahun 2023: Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
c) Tahun 2024: Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan
d) Tahun 2025: Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
PT XYZ dikenai PPh Final berdasarkan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun
Pajak, yaitu sejak Tahun Pajak 2022 s.d. Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak-Tahun
Pajak berikutnya dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (1) huruf b dan
Pasal 31E UU PPh.
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
76

77. Perubahan PPh Final 0,5%
f
WP orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai Pasal 57 ayat (1) huruf a PP
No. 55 Tahun 2022, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai PPh.
Contoh: Tuan R merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang baru terdaftar pada bulan Januari
2022, memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak
Penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Penghitungan Pajak
Penghasilan yang harus disetor sendiri oleh Turan R pada Tahun Pajak 2022 sebagai berikut:
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
77

78. Perubahan PPh Final 0,5%
No Bulan Peredaran Usaha
(Rp)
Peredaran Bruto Tidak
Kena Pajak (Rp)
Peredaran Usaha
Kena Pajak (Rp)
PPh Final
1 Jan 70.000.000,-
500.000.000,-
0,- 0,-
2 Feb 130.000.000,- 0,- 0,-
3 Mar 80.000.000,- 0,- 0,-
4 Aprl 120.000.000,- 0,- 0,-
5 Mei 100.000.000,- 0,- 0,-
6 Jun 120.000.000,- 120.000.000,- 600.000,-
7 Jul 80.000.000,- 80.000.000,- 400.000,-
8 Ags 80.000.000,- 80.000.000,- 400.000,-
9 Sept 60.000.000,- 60.000.000,- 300.000,-
10 Okt 140.000.000,- 140.000.000,- 700.000,-
11 Nov 100.000.000,- 100.000.000,- 500.000,-
12 Des 120.000.000,- 120.000.000,- 600.000,-
Jumlah 1.200.000.000,- 700.000.000,- 3.500.000,-
Tuan R dikenai PPh Final berdasarkan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 atas bagian peredaran usaha yang melebihi Rp500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
78

79. PENURUNAN TARIF PPH BAGI WP
BADAN DALAM NEGERI YANG
BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
79

80. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam
Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT:
a. 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021
b. 22% mulai Tahun Pajak 2022 sesuai UU HPP
TARIF
PPh
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri:
a. berbentuk Perseroan Terbuka
b. Paling sedikit 40% dari jumlah saham yang disetor,
diperdagangkan pada BEI
c. Memenuhi PERSYARATAN TERTENTU
SUBJE
K
FASILITA
S
Tarif PPh lebih rendah 3% dari Tarif PPh Badan (19% mulai Tahun Pajak 2020)
22% 19%
80

81. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam
Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
*Tidak termasuk pengertian Pihak adalah:
(1) Saham Treasuri
(2) Yang memiliki Hubungan Istimewa
Dalam hal tertentu, ketentuan terkait Saham Treasuri dapat dikecualikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Hubungan Istimewa meliputi:
1. Pemegang Saham Pengendali; dan/atau
2. Pemegang Saham Utama
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan di bidang pasar
modal
PERSYARATA
N
TERTENTU
a. Saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
b. masing-masing Pihak* hanya boleh memiliki saham < 5% dari
keseluruhan saham yang
ditempatkan & disetor penuh;
c. Kondisi di atas, harus dipenuhi paling singkat 183 hari dalam jangka waktu 1
Tahun Pajak;
d. Pemenuhan persyaratan dilakukan dengan penyampaian laporan kepada DJP
Syarat tidak terpenuhi → Menggunakan tarif PPh normal
PELAPORA
N
a. OJK menyampaikan daftar WP yang memenuhi persyaratan
b. Tata cara penyampaian laporan oleh WP dan daftar WP Perseroan Terbuka oleh
OJK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
81