2. Cara
menghitung
pengertian
pajak
Tarif pajak
Subjek
pajak dan
wajib PPh
pajak
Penghasilan
tidak kena
pajak
Objek
pajak Penghsilan
kena pajak
3. Pengertian
PAJAK PENGHASILAN
(PPh)
PAJAK YANG DIKENAKAN
TERHADAP SUBJEK PAJAK
ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA
DALAM TAHUN PAJAK
4. Subjek pajak
orang pribadi
warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan, menggantikan yang berhak
badan
bentuk usaha tetap (BUT).
Subjek Pajak
Subjek Pajak Tidak
Dalam
Luar Negeri termasuk
Negeri
Subjek Pajak
5. Subjek Pajak Dalam Negeri
Subjek pajak orang
pribadi
Subjek pajak badan
Subjek pajak warisan
6. Subjek Pajak Luar Negeri
Orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di indonesia
yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di indonesia
Orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di indonesia
yang dapat menerima
penghasilan dari indonesia
7. Tidak termasuk Subjek Pajak
1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-
orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama
mereka
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
8. wajib pajak
orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
9. Perbedaan wajib pajak
Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak Luar negeri
Dikenakan pajak atas Dikenakan pajak hanya atas
penghasilan baik yang penghasilan yang berasal
diperoleh dari Indonesia dan dari sumber penghasilan di
dari luar Indonesia Indonesia
Dikenakan pajak Dikenakan pajak
berdasarkan penghasilan berdasarkan penghasilan
netto bruto
Tarif pajak yang digunakan Tariff pajak yang digunakan
adalah tarif umum (Tarif UU adalah tariff sepadan (Tarif
PPh pasal 17) UU PPh pasal 26)
Wajib menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan
SPT
10. Objek pajak
OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1)
P E N G HAS I LAN
SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS
YANG :
- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak,
DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN
11. Objek Pajak yang dikenakan PPh final
Atas penghasilan :
a. bunga deposito dan tabungan-
tabungan lainnya;
b. penghasilan dari transaksi saham dan
sekuritas di bursa efek;
c. penghasilan dari pengalihan harta
berupa tanah dan atau bangunan
d. penghasilan tertentu, pengenaan
pajaknya diatur dengan PP
12. Tidak termasuk Obyek Pajak
1. a. Bantuan/ sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah dan para
penerima zakat yang berhak.
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, badan
keagamaan, pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-
pihak ybs;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagai pengganti saham;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan/ jasa yang diterima dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang
pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
13. 6. Dividen/ bagian laba yang diterima PT sebagai WP Dalam
Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan
syarat : dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi
perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus
mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
dalam bidang bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa
dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau
pemberian izin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal
ventura
18. Perhitungan PPh atas Dasar
Norma Perhitungan
Penghasilan netto
Penghasilan netto = besarnya presentase norma
perhitungan penggasilan netto x jumlah peredaran
usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas
setahun
19. Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)
Besarnya PTKP setahun yang berlaku pada saat ini :
1. Rp
20. Tarif pajak
1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
Lapisan Penghasilan Kena Tarif Pajak
Pajak
Sampai dengan 5%
Rp50.000.000,00
Diatas Rp50.000.000,00 15%
sampai dengan
Rp250.000.000,00
Diatas Rp 250.000.000,00 25%
sampai dengan
Rp500.000.000,00
Diatas Rp500.000.000,00 30%
21. Tarif Pajak
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
adalah sebesar 28% . Tarif tertinggi tersebut dapat
diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah, berlaku sejak tahun pajak
2010
Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk
perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa
efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu
lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah
daripada tarif yang berlaku.
