1. BAB 22
PENGAMPUNAN PAJAK
Kelompok: 7
1. Anton Nius
2. Dicky Heriawan
3. Emilia Wati
4. Ina Yusnita Shalehah
5. Maidah
6. Novita Sari
Prodi: Akuntansi Semester 3
2. Pengertian, Sejarah dan Perkembangan
Pengertian: kebijakan pemerintah di bidang
perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak
terhadap WP dengan menghapus pajak yang
terutang WP dalam tahun pajak
Tujuan Utama:
1. Tax compliance
2. Meningkatkan penerimaan negara
Sejarah: Di Indonesia dilaksanakan pada tahun
1960 dan 1984. dasar pemikirannya Keppres No.
26 Tahun 1984
3. Hal Pokok yang
Perlu Dicermati
dalam Keppres
No. 26 Tahun
1984
WP yang diberikan
pengampunan pajak
Pribadi dan Badan
Jenis pajak
Tarif uang
tebusan
1% atau 10%dari jumlah
kekayaan bersih yang menjadi
dasar perhitungan tebusan
Pembayaran
uang tebusan
Dapat secara angsuran tapi tidak
diperkenankan melebihi 31
Desember 1984
4. Pada tahun 2007 terdapat pengaturan
semacam pengampunan pajak yang
dikenal dengan Sunset Policy.
6. Lingkup Pemberian Fasilitas Penghapusan
Sanksi Administrasi
• Sunset Policy memberikan kesempatan kepada pihak:
1. WP yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1
Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPH
untuk tahun pajak 2006 atau tahun-tahun sebelumnya.
2. WP Orang Pribadi yang memperoleh NPWP secara
sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT
Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 atau tahun pajak
2007 dan sebelumnya.
7. • Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan
dengan Sunset Policy seperti ketentuan yang terkait
dengan:
1. Pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan
PPH paling lama 2 tahun sejak berakhirnya bagian
tahun pajak atau tahun pajak
2. Persyaratan belum dilakukan pemeriksaan
8. Persyaratan WP Untuk Diberikan Penghapusan
Sanksi Akibat Pembetulan SPT
1. Telah memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008
2. Terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum
diterbitkan SKP
3. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau salam hal
sedang dilakukan pemeriksaan atau salam hal sedang
dilakukan pemeriksaan pajak belum menyampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
9. DATA DAN INFORMASI DALAM SPT
TAHUNAN PPH
• Data yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh WP
Orang Pribadi atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan sebelum tahun pajak 2007 yang
berakibat pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih
besar dan diberikan penghapusan sanksi admnistrasi
berupa bunga, maka data informasi yang tercantum
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk
menerbitkan surat ketetapan atas pajak lainnya.
10. PEMERIKSAAN PAJAK
• Bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dan atau tujuan
lain.
