Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spt op

1,246 views

Published on

contoh pengisian SPT OP

Published in: Education
  • Be the first to comment

Spt op

  1. 1. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP JAWA TIMUR III
  2. 2. APA ITU PAJAK?
  3. 3. ”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 1 ayat (1) UU KUP
  4. 4. Pajak Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama PEMBANGUNAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA PAJAK NON PAJAK NON PAJAK PERAN SERTA MASYARAKAT DJP YANG DAPAT DIPERCAYA (TRUST) DUKUNGAN DARI INSTANSI LAIN
  5. 5. BELA NEGARA MEMBAYAR PAJAK PUBLIC GOODS & SERVICES NEGARA PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA
  6. 6. PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER NEGARA WARGA NEGARA Voluntarily Compliance TRUST
  7. 7. SUBJEK PAJAK
  8. 8. Subjek pajak OP dan warisan Orang Pribadi Warisan yang belum terbagi Badan Bentuk Usaha Tetap
  9. 9. Dimulai sejak saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  10. 10. OBJEK PAJAK
  11. 11. Sejak memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
  12. 12. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  13. 13. Jenis Penghasilan Keterangan Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja/pemberi hadiah. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan Laba usaha Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan Bunga di luar bunga bank Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh
  14. 14. Jenis Penghasilan Keterangan Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan Harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Namun tidak diperhitungkan dalam penentuan pajak Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan terutang/pajak yang dibayarkan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Warisan, klaim asuransi, Beasiswa Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  15. 15. Suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk Mendaftarkan, Menghitung/Memperhitungkan, Menyetor, Melaporkan. Kewajiban Perpajakan
  16. 16. Orang Pribadi Usaha Karyawan Ph dari pekerjaan Ph. Lain Ph dari Usaha Pemotongan / Pemungutan • PPh Pasal 22 / 23 / 4(2) Pembayaran Pajak sendiri melalui PPh Pasal 25 Pembayaran Pajak sendiri melalui PPh Pasal 25 • PPh Pasal 21
  17. 17. KEWAJIBAN PERPAJAKAN
  18. 18. DAFTAR HITUNG BAYAR LAPOR
  19. 19. DAFTAR
  20. 20. Syarat Subjektif Syarat Objektif KANTOR PELAYANAN PAJAK Wilayah tempat tinggal ORANG PRIBADI (Notaris/PPAT) Pasal 2 PP Nomor 74 Tahun 2011
  21. 21. Caranya: 1. Menyampaikan formulir permohonan secara langsung ke KPP 2. Menyampaikan formulir permohonan melalui kantor pos/jasa pengiriman ke KPP 3. Melalui internet dengan menggunakan e-registration Pasal 2 PP Nomor 74 tahun 2011 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013
  22. 22. HITUNG
  23. 23. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak atau untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak Subjek Pajak • Orang Pribadi • Badan DIKENAKAN Yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak berjalan Atas PENGHASILAN
  24. 24. OP Usaha Pencatatan Pembukuan Penghasilan Neto - PTKP Ketr. Koreksi Omzet Pasal 4(2), (3) Biaya Pasal 6, Pasal 9 (1), Pasal 11 Peng.Bersih Peng. Lain Pasal 4(2), (3) Komp. Rugi Pasal 6 (2) Omzet Ph. Dari Kegt Usaha X NPPN )* Omzet Ph. Dikenai PPh Final Omzet Ph. Bukan Objek Pjk Tidak Digabung dalam rangka menghitung PPh Terutang pada akhir tahun Pasal 14 UU PPh Pasal 16 UU PPh Ph Kena Pajak )* Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  25. 25. 1. Penghasilan Neto dari: a. kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Rp .......... b. pekerjaan Rp .......... c. dalam negeri lainnya Rp .......... d. luar negeri Rp .......... + Jumlah Penghasilan Neto Rp .......... dikurangi: 2. Zakat/ sumbangan keagamaan yang wajib Rp .......... 3. Kompensasi Kerugian Rp .......... 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp .......... + Jumlah Pengurang Penghasilan Neto Rp .......... - Penghasilan Kena Pajak Rp .......... 5. PPh Terutang (Penghasilan Kena Pajak x tarif Pasal 17 UU PPh) Rp .......... 6. Kredit Pajak Rp .......... - 7. PPh Kurang/(Lebih Bayar) Rp ..........
  26. 26. Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya 3M Penghasilan Bruto: seluruh penghasilan yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M): biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai PPh Final.
  27. 27. Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya 3M antara lain:  Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;  Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi;  Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk OP);  Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;  Kerugian dari selisih kurs; 28 (Pasal 6 UU PPh)
  28. 28. Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (lanjutan) • Sumbangan khusus untuk : - Penanggulangan Bencana Nasional, - Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, - Pembangunan infrastruktur sosial, - Fasilitas pendidikan , dan - Pembinaan olahraga. (Pasal 6 UU PPh jo. PP 93 Tahun 2010) 29
  29. 29. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP Penggantian/ imbalan pekerjaan/jasa yg diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan Pajak penghasilan Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wp atau orang yang menjadi tanggungan Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan Pasal 9 UU PPh Penghasilan Bruto Biaya yang tidak termasuk 3M antara lain:
  30. 30. Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto x Norma Besarnya persentase Norma KEP-536/PJ./2000
  31. 31. Syarat-syarat penggunaan Norma Notaris/PPAT dapat menggunakan Norma apabila: 1. jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kurang dari Rp4.800.000.000,00 setahun; 2. memberitahukan penggunaan Norma kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
  32. 32. • Ditentukan berdasarkan penghasilan neto yang tertera dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja atas penghasilan sebagai pegawai tetap. • Penghasilan Neto tersebut dihitung dengan cara penghasilan bruto (gaji, tunjangan, bonus, penghasilan lainnya), dikurangi dengan: 1. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto; maksimal Rp6.000.000,00 setahun); 2. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
  33. 33. • Penghasilan selain dari usaha/pekerjaan bebas dan pekerjaan serta bukan merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Final. • Antara lain: - bunga pinjaman; - royalti; - sewa (selain tanah dan/atau bangunan) - hadiah/ penghargaan; - keuntungan dari penjualan/ pengalihan harta.
  34. 34. • Pelaporan dan penghitungan penghasilan neto dari Luar Negeri (LN): - untuk penghasilan dari usaha di LN dilaporkan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut sebesar laba usaha yang diperoleh; - untuk penghasilan selain dari usaha dilaporkan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut sebesar penghasilan yang diterima. • Pajak Penghasilan (Income Tax) yang dibayar atau terutang di LN atas penghasilan dari LN dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan UU PPh.
  35. 35. • Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib kepada lembaga/badan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah • Dibuktikan dengan dokumen pembayaran Zakat/ Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib • Kerugian pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian • Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah PTKP tanggungan
  36. 36. (PER-33/PJ/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/PJ/2012) 1. Badan Amil Zakat Nasional, 2. LAZ Dompet Dhuafa Republika, 3. LAZ Yayasan Amanah Takaful, 4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, 5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, 6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, 7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah, 8. LAZ Persatuan Islam, 9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, 10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, 13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, 14. LAZ Baituzzakah Pertamina, 15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), 16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 17. LAZIS Muhammadiyah, 18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), 20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan 21. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP).
  37. 37. Keterangan PTKP Setahun (Mulai 1 Januari 2013) Untuk diri Wajib Pajak 24.300.000 Tambahan pegawai kawin 2.025.000 Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, maksimum 3 orang 2.025.000
  38. 38. WP Tidak Kawin Kode PTKP 0 Tanggungan TK/0 24.300.000 1 Tanggungan TK/1 26.325.000 2 Tanggungan TK/2 28.350.000 3 Tanggungan TK/3 30.375.000 WP Kawin Kode PTKP 0 Tanggungan K/0 26.325.000 1 Tanggungan K/1 28.350.000 2 Tanggungan K/2 30.375.000 3 Tanggungan K/3 32.400.000 WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung Kode PTKP 0 Tanggungan K/I/0 50.625.000 1 Tanggungan K/I/1 52.650.000 2 Tanggungan K/I/2 54.675.000 3 Tanggungan K/I/3 56.700.000
  39. 39.  PPh terutang = tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak.  Tarif PPh Orang Pribadi: NO. LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF 1. s.d. Rp50.000.000,00 5% 2. Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 15% 3. Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 25% 4. Di atas Rp500.000.000,00 30% Pasal 17 UU PPh
  40. 40.  Pemotongan dan/atau pemungutan PPh: - PPh Pasal 21 (Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan). - PPh Pasal 22 (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya) - PPh Pasal 23 (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan/atau bangunan)  Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (angsuran PPh Pasal 25)  PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24)
  41. 41. Kredit Pajak PPh Pasal 24 • Besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil antara: a. PPh yang dipotong/dibayarkan di luar negeri; atau b. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN). 42 Batas maksimum KPLN = Penghasilan di Luar Negeri Penghasilan Kena Pajak x PPh Terutang  Jika Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari pada Penghasilan di Luar Negeri: -- Batas maksimum KPLN adalah sebesar PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak
  42. 42. PPh Kurang Bayar: - PPh terutang > kredit pajak - Kekurangan pembayaran (PPh Pasal 29) harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan ke KPP. PPh Lebih Bayar: - PPh terutang < kredit pajak
  43. 43. BAYAR
  44. 44. 1. Pembayaran dalam tahun berjalan: a. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 b. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain c. Pembayaran PPh yang bersifat final 2. Pembayaran pada akhir tahun pajak (PPh Pasal 29)
  45. 45. Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 • Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 46 Angsuran PPh Pasal 25 = PPh terutang – Kredit Pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, 24) 12
  46. 46. Pembayaran PPh Yang Bersifat Final Antara lain: • Bunga deposito dan tabungan • Bunga obligasi dan SUN • Hadiah undian • Transaksi saham • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan • Persewaan tanah dan/atau bangunan • Penghasilan atas usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013) 47
  47. 47. LAPOR
  48. 48. - mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Masa dan Tahunan, dan - menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar.
  49. 49. Media Penyampaian SPT Tahunan Media Penyampaian SPT Tahunan Langsung KPP/KP2KP Tempat lain Pojok Pajak Drop Box Mobil Pajak Kantor Pos Perusahaan ekspedisi/kurir e-Filing dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar melalui website DJP (www.pajak.go.id) khusus formulir 1770 S & 1770 SS
  50. 50. Batas Waktu Pelaporan Kewajiban Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan PPh Pasal 25 Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *) PPh Pasal 4 ayat (2) “Setor Sendiri” Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *) PPh Pasal 29 Paling lama dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun pajak 51 *) SSP atas pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang telah mendapat validasi NTPN, tidak perlu melaporkan SPT Masa.
  51. 51. CONTOH KASUS
  52. 52. Contoh Contoh Perhitungan Penghasilan dari Jasa Utama Kenotariatan 1. Nama Nofriliadi Bagus, S.H., M.Kn. 2. Alamat Jalan Jeruk No. 1 Medan 3. Jabatan Notaris/PPAT 4. Status/Tanggungan Kawin/1 Anak 5. NPWP 07.891.012.3-411.000 6. Masa Kerja Januari – Desember 2013 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Pada 17 Juni 1997
  53. 53. CONTOH KASUS 1 PPh Pencatatan Penghasilan dari Nofriliadi Bagus, S.H., M.Kn. 1. Penghasilan dari Kegiatan Usaha Rp800.000.000 2. Fee/Lainnya Rp30.000.000 3. Penghasilan dari Sewa Ruko Rp50.000.000 4. Tanah Warisan (NJOP) Rp80.000.000 5. Status/Tanggungan K/1
  54. 54. Omzet Ph. Dari Kegt Usaha 800 Juta Omzet Ph. Dari Sewa Ruko 50 Juta Dipot Pasal 4 (2) : 5 Jt Omzet Tanah Warisan NJOP: 80 Juta Notaris di Jakarta (K/1) Omzet Fee/lainnya 30 Juta Dipot Pasal 21 : 750 rb “Tidak Digabung dalam rangka menghitung PPh Terutang pada akhir tahun” Total Ph Neto : 470.000.000 Ph. Tidak Kena Pajak 28.350.000 Ph. Kena Pajak 441.650.000 Pajak terutang 80.412.500 Tarif Pajak Lapisan Tarif Pajak 50.000.000 5% 2.500.000 200.000.00015% 30.000.000 191.650.00025% 47.912.500 + 80.412.500 )* Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  55. 55. Di asumsikan Nofriliadi Bagus, S.H., M.Kn. Telah membayar angsuran PPh Pasal 25 selama Tahun 2013 Rp. 60.000.000 Maka PPh Yang Kurang bayar ( PPh Pasal 29 ) Rp. 19.662.500,-
  56. 56. Kasus 3 SIMULASI Pembukuan Penghasilan dari Nofriliadi Bagus, SH, M.Kn. 1. Pendapatan Usaha Rp800.000.000 2. Harga Pokok Penjualan dan Biaya-biaya usaha a. Harga Pokok Penjualan Rp30.000.000 b. Gaji Karyawan Rp120.000.000 c. Biaya Pajak Penghasilan - d. Biaya Perlengkapan Kantor Rp100.000.000 e. Biaya Perjalanan Rp50.000.000 f. Biaya Pemeliharaan Rp50.000.000 g. Biaya Entertainment Rp80.000.000 h. Biaya lainnya Rp100.000.000
  57. 57. Simulasi Pembukuan Keterangan Komersial KOREKSI FISKAL PENDAPATAN USAHA Penjualan 800.000.000 - 800.000.000 HARGA POKOK PENJUALAN 100.000.000 - 100.000.000 LABA RUGI KOTOR 700.000.000 - 700.000.000 BIAYA - BIAYA USAHA Gaji karyawan 120.000.000 - 120.000.000 Biaya Pajak Penghasilan - Biaya Perlangkapan Kantor 100.000.000 - 100.000.000 Biaya Perjalanan 50.000.000 5.000.000 45.000.000 Biaya Pemeliharaan 50.000.000 - 50.000.000 Biaya Enterteinment 80.000.000 80.000.000 - Biaya Lainnya 100.000.000 5.000.000 95.000.000 Total Biaya 500.000.000 90.000.000 410.000.000 LABA RUGI USAHA(EBIT) 200.000.000 290.000.000 PENDAPATAN LAINNYA Sewa Ruko 50.000.000 -50.000.000 - Biaya Ruko 10.000.000 10.000.000 - Laba 240.000.000 290.000.000
  58. 58. Simulasi Pembukuan Keterangan Komersial KOREKSI FISKAL PENDAPATAN USAHA Penjualan 800.000.000 - 800.000.000 HARGA POKOK PENJUALAN 100.000.000 - 100.000.000 LABA RUGI KOTOR 700.000.000 - 700.000.000 BIAYA - BIAYA USAHA TERSELIP • Biaya Rekreasi Notaris Gaji karyawan 120.000.000 - 120.000.000 ke Singapura Biaya Pajak Penghasilan - Biaya Perlangkapan Kantor 100.000.000 - 100.000.000 Biaya Perjalanan 50.000.000 5.000.000 45.000.000 Biaya Pemeliharaan 50.000.000 - 50.000.000 Biaya Enterteinment 80.000.000 80.000.000 - Biaya Lainnya 100.000.000 5.000.000 95.000.000 Total Biaya 500.000.000 90.000.000 410.000.000 LABA RUGI USAHA (EDIT) 200.000.000 290.000.000 PENDAPATAN LAINNYA Sewa Ruko 50.000.000 -50.000.000 - Biaya Ruko 10.000.000 10.000.000 - Laba 240.000.000 290.000.000 Total Ph Neto Fiskal 290.000.000 Ph. Tidak Kena Pajak 28.350.000 Ph. Kena Pajak 261.650.000 Tarif Pajak Lapisan Tarif Pajak 50.000.000 5% 2.500.000 200.000.00015% 30.000.000 11.650.000 25% 2.912.500+ 35.412.500 Pajak terutang Tidak ada daftar nominatif dan bukti Biaya Ultah Kantor 35.412.500 pendukung hanya Rp 80.000.000
  59. 59. Di asumsikan Nofriliadi Bagus, S.H., M.Kn. Telah membayar angsuran PPh Pasal 25 selama Tahun 2013 Rp. 30.000.000 Maka PPh Yang Kurang bayar ( PPh Pasal 29 ) Rp. 5.412.500,-
  60. 60. Contoh Pengisian SPT Tahunan 1770 S Thoriq Syach, status K/0, karyawan tetap PT Senang Sejahtera, telah memiliki NPWP (09.654.332.8-624.000) sejak tahun 2005. Harta yang dimiliki Thoriq pada akhir tahun : Rumah Luas 100 m2 jl Veteran No 6 , Pasuruan. NPOP : 11.71.030.032.008.0165.0; dibeli tahun 1995 dengan harga perolehan Rp 80 Juta Rumah Luas 100 m2 jl Casablanca 20, Pasuruan. NPOP : 11.78.030.003.003.0124.0; dibeli tahun 2005 dengan harga perolehan Rp 400 Juta Mobil (Toyota, 1990) BPKB No. H-133421; dibeli tahun 1999 dengan harga Rp 60Juta Mobil (BMW, 2000), BPKB No H-623441; dibeli tahun 2000 dengan harga Rp 250Juta kewajiban : saldo Hutang KPR Bank Mandiri untuk Pembelian Rumah di Jl Casablanca th 2013 sebesar Rp 300 Juta. Saldo Hutang KPR per 31 Desember 2013 sebesar Rp 250 Juta. Istri Thoriq, Fatimah Azzahrah, bekerja di PT Adil Abadi
  61. 61. 1721-A1 Istri
  62. 62. Contoh Pengisian SPT Tahunan 1770 SS Muhammad Ali, status K/0, karyawan tetap PT Senang Sejahtera, telah memiliki NPWP (05.654.362.8-624.000) sejak tahun 2005. Harta yang dimiliki Muhammad Ali pada akhir tahun : Rumah Luas 100 m2 jl Veteran No 6 , Pasuruan. NPOP : 11.71.030.032.008.0165.0; dibeli tahun 1995 dengan harga perolehan Rp 250 Juta Mobil (Toyota, 1990) BPKB No. H-143421; dibeli tahun 1999 dengan harga Rp 60Juta kewajiban : saldo Hutang KPR Bank Mandiri untuk Pembelian Rumah di Jl Veteran th 2013 sebesar Rp 200 Juta. Saldo Hutang KPR per 31 Desember 2013 sebesar Rp 150 Juta. Istri Muhammad Ali, Siti Zuleha sebagai ibu RT
  63. 63. Harta Rp Rumah jl Veteran No 6 , Pasuruan 250.000.000 Mobil dibeli tahun 1999 60.000.000 Jumlah 310.000000 Kewajiban/utang Rp KPR Bank Mandiri 150.000.000 Jumlah 310.000000

×