Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.

1. Pajak Penghasilan
Raja Abumanshur Matridi
matridi_aeksalo@yahoo.com
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Raja Haji Tanjungpinang
Department of Public Administration Science

2. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang
selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang
selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015

3. Terminologi PPh 21
1. Badan
2. Penyelenggara kegiatan
3. Penerima penghasilan yang dipotong penghasilan pasal 21
4. Penerima yang dipotong penghasilan pasal 26
5. Pegawai
6. Pegawai tetap
7. Pegawai tidak tetap atau tenga kerja lepas
8. Penerima penghasilan bukan pegawai
9. Peserta kegiatan
10.Penerima pensiun
11.Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur
12.Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur
13.Upah harian
14.Upah mingguan
15.Upah satuan
16.Upah borongan
17.Imbalan kepada bukan pegawai
18.Imbalan kepada peserta kegiatan
19.Masa pajak terakhir
Resmi, 2011; Mardiasmo, 2013

4. Penerima Penghasilan (WP PPh 21)
Resmi, 2011
1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain: tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas (dokter, arsitek, pengacara dll); pemain musik,
bintang film, sutradara dan sejenisnya; olahragawan; pengarang, peneliti;
pemberi jasa dalam segala bidang termasuk sistem komputer dan sistem
aplikasi telekomunikasi, elektronika, ekonomi dll; dsb
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikusertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
a. Peserta perlombaan dalam segala bidang
b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitian sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu
d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
e. Peserta kegitana lainnya

5. Tidak Termasuk Subjek Pajak
(Wajib Pajak PPh 21)
Resmi, 2011; Mardiasmo, 2013
1. Kantor Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara
asing
Ketentuannya adalah:
a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia
b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang timbal balik
3. Organisasi Internasional
Ketentunannya adalah:
a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan
di Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggota
3. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional
Ketentuannya adalah:
a. Bukan Warga Negara Indonesia
b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan di Indonesia

6. Kelompok Penghasilan
Mardiasmo, 2013
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan
pekerjaan bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari
praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan
sebagainya
2. penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti: sewa,
bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak
digunakan dan sebagainya
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat
diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok diatas
seperti:
a. Keuntungan karena pembebasan hutang
b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
d. Hadiah undian

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PPh 21
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2016 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PTKP STATUS
LAMA
(PMK 162
Tahun
2012)
BARU
(PMK 122
Tahun
2015)
Terbaru
(PMK 101
Tahun
2016)
TOTAL
PTKP BARU
Wajib Pajak TK/0 24.300.000 36.000.000 54.000.000 54.000.000
+ WP Kawin K/0 2.025.000 3.000.000 4.500.000 58.500.000
+ Kawin Anak 1 K/1 4.050.000 6.000.000 9.000.000 63.000.000
+ Kawin Anak 2 K/2 6.075.000 9.000.000 13.500.000 67.500.000
+ Kawin Anak 3 K/3 8.100.000 12.000.000 18.000.000 72.000.000
Note:
1.Tunjangan PTKP Tanggungan Makzsmal 3 orang
2.Perhitungan diatas dengan asumsi pegawai A memiliki nomor pokok wajib
pajak (NPWP), namun apabila tidak memiliki NPWP maka wajib pajak
tersebut dikenakan biaya tambahan 20% dari perhitungan normal (atau
hasil perhitungan dikalikan 120%)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PPh 21
Rp
54.000.000,-
Rp 54.000.000,- +
Rp 4.500.00
Rp
54.000.000,-
Rp 54.000.000,- +
Rp 4.500.00
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2016 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

9. UU dan Tarif Pajak Penghasilan
Undang-Undang Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan
beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (sekarang)
Tarif Pajak Penghasilan PPh 21
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, Tarif pajak yang
diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
adalah sebagai berikut :
Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak
s/d 50 Juta 5%
50 Juta s/d 250 Juta 15%
250 Juta s/d 500 Juta 25%
Diatas 500 Juta 30%
Mardiasmo, 2013

10. DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK DAN PENERAPANNYA
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016
Pasal 14
Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan
diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
a)Pegawai Tetap;
b)penerima Pensiun berkala; dan
c)Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara
bulanan

11. DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK DAN PENERAPANNYA
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016
Pasal 9
(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja
Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku
harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak
Penghasilan diterapkan atas:
a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 450.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
atau
b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah
penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00 (tiga
juta rupiah).

12. DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21
a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
1.Pegawai Tetap;
2.penerima pensiun berkala;
3.Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah
kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi
Rp4.500.000,00 (tiga juta rupiah); dan
4.Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan
yang bersifat berkesinambungan;
b.jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang
berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian,
upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang
diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (tiga juta rupiah);
c.50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang
tidak bersifat berkesinambungan; atau
d.jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima
penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto

13. Cara Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21
Untuk menghitung pajak penghasilan Pph 21 langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1.Hitung penghasilan bruto Anda dalam sebulan, seperti gaji pokok ditambah dengan
tunjangan-tunjangan lainnya.
2.Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status Anda.
3.Hitung pengurang lainnya seperti : Tunjangan Biaya Jabatan 5% dari penghasilan bruto,
catatan: Tunjangan Biaya Jabatan Maksimal Rp 500.000/bulan (Rp. 6 juta/tahun) dan
Tunjangan Iuran Pensiun maksimal Rp 200.000/bulan (Rp 2,4 juta/tahun)
4.Hitung Penghasilan netto Anda : Penghasilan Bruto – PTKP – Iuran Jabatan & Pensiun.
5.Kalikan Penghasilan Netto dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.

14. matridi_aeksalo@yahoo.com
Raja Matridi Aeksalo
Raja Matridi Aeksalo
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Raja Haji Tanjungpinang
Department of Public Administration Science
“Pajak Penghasilan”