Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."

1. SOSIALISASI PERPAJAKAN
PPH PASAL 21
Mengenal Lebih Dalam Hak dan Kewajiban Pajak Orang
Pribadi (Karyawan Swasta)

2. NPWP Pribadi atau Nomor Pokok Wajib
Pajak adalah nomor yang diberikan kepada
wajib pajak (WP), yang digunakan sebagai
tanda pengenal dan identitas wajib pajak
dalam hal melaksanakan hak dan
kewajibannya.
Jika Anda seorang karyawan, maka Anda hanya memiliki NPWP Pribadi.
Jika Anda seorang pemilik bisnis, wiraswasta, entrepreneur atau investor
Anda sebagai individu memiliki NPWP Pribadi, sedangkan perusahaan Anda
memiliki NPWP Badan.

3. Seperti halnya nomor KTP yang berfungsi untuk
mempermudah administrasi kependudukan, maka NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak) berfungsi untuk
mempermudah administrasi pajak. Jadi dengan adanya
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), perhitungan dan data
tidak akan saling tertukar.
Definisi Wajib Pajak, menurut website resmi Dirjen Pajak :
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

4. Fungsi NPWP
Setidaknya ada tiga fungsi utama kartu NPWP yang perlu diketahui yaitu:
#1 Fungsi Utama NPWP sebagai Alat Administrasi Perpajakan
• Alat untuk identifikasi dan mempermudah administrasi perpajakan.
• Tanda pengenal identitas Wajib Pajak (WP) untuk mengurus kewajiban dan hak terkait perpajakan.
• Kode ini akan selalu dicantumkan dalam dokumen-dokumen perpajakan.
#2 Fungsi Administrasi (Pengurusan Perizinan)
• Pengajuan kredit bank, khususnya kredit konsumtif.
• Pembuatan pembukaan rekening di bank (rekening biasa dan rekening Koran).
• Pembuatan paspor jika Anda ingin berlibur ke luar negeri.
• Jika Anda seorang pengusaha atau wiraswasta, maka NPWP juga berfungsi untuk:
• Syarat administrasi mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.
• Pengajuan perizinan usaha, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar
Perusahaan).
• Pembayaran pajak final, seperti: PPh Final, PPN, BPHTB dan lain sebagainya.
#3 Fungsi Pelayanan Pajak
• Pengembalian pajak, jika terjadi kelebihan bayar pajak.
• Pengurangan pembayaran pajak.
• Penyetoran dan pelaporan pajak.

5. Denda untuk Wajib Pajak yang Tidak Memiliki
NPWP
Apakah ada denda atau sanksi jika seorang wajib pajak (atau seseorang
yang memiliki penghasilan di Indonesia), tetapi tidak memiliki kartu NPWP?
Jawabannya ada perlakuan khusus dalam perhitungan pajak, jika seseorang
wajib pajak tidak memiliki NPWP, yaitu:
1. Bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftar atau memiliki
NPWP, atau menyalahgunakan sehingga merugikan negara akan
dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara, dan didenda paling banyak 4
(empat) kali lebih besar jumlah pajak terutang yang belum atau kurang
bayar.
2. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, jika tidak
memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif
aslinya. Contoh: Seorang wajib pajak harusnya dikenakan Tarif Pajak
Penghasilan (PPh 21) sebesar 15%. Jika orang tersebut tidak memiliki
NPWP, maka orang tersebut harus membayar lebih maha sebesar: 15% x
1,2 = 18%

6. Masa Berlaku NPWP
Boleh dibilang NPWP Pribadi berlaku seumur hidup. NPWP Pribadi hanya dapat dihapuskan,
apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, seperti:
• Seseorang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
• Seseorang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
• Seseorang memiliki lebih dari 1 NPWP, untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai
sarana administratif pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
• Seseorang yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai
yang diberikan NPWP, melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya
tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
• Wanita yang memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya
terpisah dari suaminya.
• Wanita menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan suami.
• Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP.

7. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak
adalah sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Orang Pribadi atau
Badan yang telah memenuhi persyaratan
Subjektif dan persyaratan objektif wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
NPWP ini berfungsi sebagai: Sarana dalam
Administrasi Perpajakan, Identitas Wajib Pajak,
Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran
pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
dan Menjadi persyaratan dalam pelayanan
umum.
2. Kewajiban pembayaran,
pemotongan/pamungutan dan pelaporan Pajak
terutang Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya menggunakan system
self assessment, yaitu menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak terutang.
3. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur
Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan
dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi
pengawasan terhadap Wajib Pajak yang
bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak.
Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah :
a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri
Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang
ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan
Kantor;
b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku
atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya,
dan dokumen lain termasuk data yang dikelolah
secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan
Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan
kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh
data yang dikelolah secara elektronik;

8. c. memberikan kesempatan untuk memasuki
tempat atau ruang yang dipandang perlu dan
memberi bantuan lainnya guna kelancaran
pemeriksaan;
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
e. Meminjamkan kertas kerja
pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
f. memberikan keterangan lain baik lisan
maupun tulisan yang diperlukan.
4. Kewajiban memberi data;
Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi,
dan pihak lain, wajib memberikan data dan
informasi yang berkaitan dengan perpajakan
kepada Direktorat Jenderal Pajak yang
ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU
Nomor 16 Tahun 2009.
Dalam rangka pengawasan kepatuhan
pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai
konsekuensi penerapan sistem self
assessment, data dan informasi yang
berkaitan dengan perpajakan yang bersumber
dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi,
dan pihak lain sangat diperlukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
Data dan informasi dimaksud adalah data
dan informasi orang pribadi atau badan yang
dapat menggambarkan kegiatan atau usaha,
peredaran usaha, penghasilan dan/atau
kekayaan yang bersangkutan, termasuk
informasi mengenai nasabah debitur, data
transaksi keuangan dan lalu lintas devisa,
kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau
laporan kegiatan usaha yang disampaikan
kepada instansi lain di luar Direktorat
Jenderal Pajak.

9. HAK WAJIB PAJAK
Setelah mengetahui kwajiban Wajib Pajak, selanjutnya perlu kita ketahui mengenai hak-
hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu:
1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari
jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau
dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak
mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.
2. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan
Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak :
a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
c. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
e. untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam
batas waktu yang ditentukan

10. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka
akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang
menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka
dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya apabila belum
puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan
banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa
pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
4. Hak Wajib Pajak Lainnya
a. Hak kerahasiaan Bagi Wajib Pajak
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan
atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat
Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.
b. Hak untuk Pengangsuran atau penundaan pembayaran
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
menunda pembayaran pajak.
c. Hak untuk penundaaan pelaporan SPT Tahunan
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan
penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.
d. Dan Masih banyak hak-hak Wajib Pajak yang lain yang belum ditulis dalam artikel
ini, tetapi inilah gambaran hak Wajib Pajak yang minimal harus diketahui.

11. SIAPA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI?
Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak
subjek luar negeri.
1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
• Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-
Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:
• Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
• Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
atau
• Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat
untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri
• Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang
Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:
• Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
• Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

12. KEWAJIBAN UTAMA WP ORANG PRIBADI
1. Apa Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi?
Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan
dengan menggunakan sistem self-assessment. SPT Tahunan adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu
tahun pajak atau bagian tahun pajak.
Sistem self-assessment adalah pemungutan pajak yang memberikan
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayarkan. Untuk itu, di bawah ini adalah hal-hal yang perlu dimiliki dan
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi:
1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Wajib pajak orang pribadi perlu mendaftarkan diri di KPP untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

13. 2. Pilih SPT Tahunan
Wajib pajak orang pribadi punya kewajiban melaporkan penghasilan, harta
dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke KPP. Jika
ada status kurang bayar pajak, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak
melalui bank sebelum batas waktu yaitu setiap tanggal 31 Maret. Periode
pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31
Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap
tahunnya.
• Ada 3 macam SPT Tahunan:
• Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari
kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas)
• Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan
penghasilan per tahun di atas Rp 60 juta)
• Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan
penghasilan per tahun di bawah Rp 60 juta)
3. Isi SPT Tahunan Pribadi di OnlinePajak
Selanjutnya, isi formulir SPT tahunan pribadi Anda di aplikasi OnlinePajak.
Cara mengisi SPT Tahunan pribadi di OnlinePajak sangat mudah, cepat dan
dipandu selangkah demi selangkah.

14. 4. Lapor SPT Tahunan dengan OnlinePajak
Wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT pajak tidak lebih dari
tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada dua cara melaporkan formulir SPT pajak yaitu:
A. Manual
• Datang langsung ke KPP, pojok pajak, mobil pajak dan tempat
khusus penerimaan SPT pajak.
• Dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan
menyimpan bukti pengiriman ke KPP.
B. Elektronik
• Menyampaikan laporan SPT Tahunan dengan e-Filing (lapor pajak online)
melalui penyedia jasa aplikasi pajak yang telah disahkan oleh DJP seperti
OnlinePajak. Agar dapat melakukan e-Filing, seseorang harus memiliki EFIN
terlebih dahulu yang bisa didapatkan dari KPP, lalu melakukan e-filing dengan
OnlinePajak seperti yang wajib pajak badan selama ini lakukan.
Karena jika Anda mengabaikan begitu saja kewajiban perpajakan Anda, bisa saja di hari
yang cerah dan saat Anda sedang bercengkrama dengan keluarga Anda, tiba-tiba ada
surat dari kantor pajak yang ditujukan atas nama Anda. Dan tanpa mengetahui apapun,
Anda diharuskan membayar denda administratif atas kelalaian Anda memenuhi
kewajiban perpajakan.

15. SANKSI TIDAK MELAPORKAN SPT MASA &
TAHUNAN ORANG PRIBADI
Sanksi Tidak Melapor SPT Masa Orang Pribadi ;
Adalah sanksi administratif berupa denda Rp 100.000 untuk setiap bulan yang tidak
dilaporkan SPT Masa-nya. SPT Masa sendiri WAJIB dilaporkan setiap bulan maksimal tanggal
20 bulan berikutnya. (untuk pembayaran pajaknya maksimal pada tanggal 15).
Nb : Untuk karyawan swasta SPT Masa OP merupakan kewajiban pemotong pajak
(perusahaan).
Sanksi Tidak Melapor SPT Tahunan Orang Pribadi
Adalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk setiap SPT
Tahunan yang tidak dilaporkan. SPT Tahunan dilaporkan maksimal 3 bulan setelah
berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 31 Maret.
Nb : Merupakan kewajiban mutlak Wajib Pajak (Pekerja), pemotong/perusahaan hanya wajib
mencetak bukti potong 1771 A1 yang akan dipergunakan guna melaporkan SPT Tahunan
karyawan ke KPP/KP2kP setempat atau Secara Online

16. Sanksi Administratif Berupa Bunga
Selain sanksi Administratif berupa denda, ada juga sanksi berupa
bunga atas pajak yang terlambat dibayar dan dilaporkan sebesar 2%
per bulan untuk setiap masa pajak (SPT Masa bulanan maupun
tahunan). Sanksi Administratif ini akan disampaiakan kepada Anda
dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP).
Konsekuensi Perpajakan
Setiap pelanggaran perpajakan selalu memiliki konsekuensi hukum.
Dalam kasus pelaporan pajak yang mendapat sanksi Administratif masih
tergolong ringan. Untuk kasus yang lebih serius seperti menghidar
kewajiban membayar pajak dan lain-lain maka dapat diberikan sanksi
pidana atau penahanan seperti pemberitaan di beberapa media akhir-
akhir ini.

17. Sebagai informasi, di Pasal 39 Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor
16 Tahun 2009 tertulis barang siapa yang dengan sengaja
lalai menyerahkan SPT Pajak, bahkan mengisi informasi
palsu pada formulir SPT Tahunan, baik manual maupun
elektronik, bakal dijatuhi hukuman pidana minimal 6
bulan dan maksimal 6 tahun.
Maka daripada itu segala bentuk harta dan hutang yang
dimiliki wajib pajak harus diisi sesuai data real (setiap
harta yang dimiliki memiliki data pajak masing – masing)
menghindari hukuman pidana.

18. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
Pengertian PPh Pasal 21
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama
dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak
dalam negeri.

19. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak ) Terbaru
TK/0 : Tidak Kawin Tanpa Tanggungan K/I/0 : Suami Istri Tanpa Anak
TK/1 : Tidak Kawin Satu Tanggungan K/I/1 : Suami Istri Anak 1
TK/2 : Tidak Kawin Du Tanggungan K/I/2 : Suami Istri Anak 2
TK/3 : Tidak Kawin Tiga Tanggungan K/I/3 : Suami Istri Anak 3
K/0 : Kawin Tanpa Anak
K/1 : Kawin Anak Satu
K/2 : Kawin Anak Dua
K/3 : Kawin Anak Tiga

20. Yang Masuk Dalam tanggungan PTKP
Dari besaran PTKP yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa hal
yang memerlukan penjelasan lebih yaitu:
• Anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Maksudnya adalah anggota keluarga yang benar-benar tidak
mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung semuanya
oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah tinggal serumah dengan Wajib
Pajak, dan dapat dilihat bahwa tanggungan benar-benar tidak memiliki
penghasilan dan untuk membiayai hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh
Wajib Pajak tanpa dibantu oleh anggota keluarga yang lain saudara
maupun orang tuanya.
• Anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam
garis keturunan lurus.

21. Yang dimaksud Kelurga Sedarah dan Semenda
dalam garis keturunan lurus;
Skema hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat
digambarkan sebagai berikut :
1. Hubungan Sedarah :
a. Lurus satu derajat : Ayah, Ibu, Anak kandung
b. Kesamping satu derajat : Saudara Kandung (kakak, Adik
kandung)
2. Hubungan Semenda :
a. Lurus satu derajat : Mertua, Anak Tiri
b. Kesamping satu derajat : Saudara Ipar (Adik Ipar, kakak
Ipar)
Berdasarkan skema tersebut, yang termasuk dalam pengertian
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yaitu : ayah, ibu dan anak
kandung. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian keluarga semenda
dalam garis keturunan lurus yaitu: ayah mertua, ibu mertua dan anak tiri.

22. Anggota keluarga sedarah dan semenda berikut ini tidak dapat diperhitungkan sebagai
tanggungan untuk penghitungan tambahan PTKP.
• Saudara kandung, karena termasuk dalam pengertian keluarga sedarah kesamping
satu derajat;
• Saudara ipar, karena termasuk dalam pengertian keluarga semenda kesamping satu
derajat;
• Saudara dari bapak/ibu, karena tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah
dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
Anak yang telah memiliki penghasilan sendiri
Dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan anak yang belum dewasa,
digabung dengan penghasilan orang tuanya. Dengan demikian, meskipun anak tersebut
telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai
tanggungan wajib pajak (orang tuanya).
Menurut Undang-undang pajak anak yang belum dewasa adalah anak yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
Penghasilan yang diperoleh atau diterima anak yang telah dewasa (telah berumur
18 tahun atau lebih) akan dikenakan pajak tersendiri. Anak yang telah berumur 18 tahun
atau lebih dan telah memperoleh penghasilan sendiri, tidak lagi diperhitungkan sebagai
tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP.
Sebaliknya apabila wajib pajak mempunyai anak yang telah berumur 18 tahun atau
lebih, tetapi masih menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak (belum bekerja dan
belum menikah), anak tersebut masih diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak
dalam menghitung besarnya PTKP.

23. Tambahan PTKP Untuk Anak Angkat
Selain untuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus
satu derajat, tambahan PTKP juga diberikan untuk wajib pajak yang memiliki tanggungan
anak angkat. Namun demikian jumlah tanggungan yang diperhitungkan dalam PTKP
dibatasi maksimum 3 orang.
Pengertian anak angkat dalam penghitungan PTKP bukanlah pengertian anak
angkat sebagaimana dalam masyarakat sehari-hari yaitu seorang anak yang diaku dan
diangkat sebagai anak. Dan juga bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud
dalam hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan dari Hakim Pengadilan
Negeri. Akan tetapi, Pengertian anak angkat yang dapat diperhitungkan dalam perundang-
undangan pajak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
a. seseorang yang belum dewasa;
b. yang tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak;
c. dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.
Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-undang Pajak
Penghasilan berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu :
• tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak;
• nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;
• tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri.
Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan
sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

24. Tarif PPh Pasal 21
Tarif Pajak Penghasilan Pph Pasal 21
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun
2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan
menggunakan tarif progresif sebagai berikut:
Penghasilan Netto Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta 5%
50 juta sampai dengan 250 juta 15%
250 juta sampai dengan 500 juta 25%
Diatas 500 juta 30%

25. Tarif PPh 21 Bagi Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP
Berikut ini adalah tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP:
• Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21
dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki
NPWP.
• Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan
memiliki NPWP.
• Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan
PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
• Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah
dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender
yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember,
PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih
tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya
setelah memiliki NPWP.

26. Rumus Perhitungan PPh Pasal 21
Penghasilan Bruto
(Potongan)
Penghasilan Neto
(PTKP)
PKP
PPh Terhutang = PKP x Tarif Pajak PPh
Pasal 21

27. Keterangan :
- Penghasilan Bruto didapatkan dari
penjumlahan Gaji Pokok, Uang Makan,
Perhitungan Jam Kerja, dan Tambahan lainnya
dari perusahaan
- Potongan didapatkan dari penjumlahan Biaya
Jabatan (5% dari Gapok), BPJS Kesehatan, JHT,
JP, dan potongan lainnya dari perusahaan
- PTKP berdasarkan status perkawinan & jumlah
tanggungan
- PKP yaitu penghasilan kena Pajak
- Tarif disesuaikan dengan PKP selama setahun

28. Pelaporan SPT Tahunan Karyawan
Seperti sudah dibahas sebelumnya, salah satu
kewajiban WP Orang Pribadi adalah melaporkan
SPT Tahunan pada 3 bulan setelah tahun berakhir,
yang selambat lambatnya pada 31 Maret Tahun
berikutnya (Tahun 2017 dilaporkan di bulan ke 3
Tahun 2018).
Berdasarkan peraturan terbaru per 2016, laporan
tahunan orang pribadi diwajibkan menggunakan
efilling, maka semua pelaporan dilakukan secara
online.

29. Tata Cara Pelaporan Efilling
• Pengajuan Kode eFin pada KPP/KP2KP setempat ;
• Registrasi / pengaktifan eFin pada web DJP
Online ;
• Aktivasi melalui email ;
• Pembuatan SPT Online ;
• Pengajuan kode Verifikasi melalui email ;
• Mengirim SPT Online ;
• BPS / Bukti Lapor Online melalui email.

30. Pengajuan Efin ke KPP/KP2KP dengan mengisi
formulir beserta copy ktp & npwp.

31. Contoh Efin : No Efin bersifat rahasia

32. Registrasi Efin di djponline.pajak.go.id
Klik : Anda belum terdaftar ? Daftar di
sini
Isi Semua data

34. Melakukan Pelaporan e-Filling
Login Sesuai data Registrasi awal
Pilih Menu e-filling, jangan lupa
sesuaikan data pribadi

35. Klik Buat SPT untuk mengisi Form Pilih sesuai kriteria Wajib Pajak

36. Pilih Dengan Bentuk Formulir Ikuti Petunjuk Sesuai Gambar

37. ISI SESUAI PETUNJUK DIGAMBAR

38. ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR

39. ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR

40. ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR

41. ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR

42. ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR

43. ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR

44. ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR

45. ISI SESUAI PETUNJUK DI GAMBAR

46. APABILA DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN KITA TIDAK
JUJUR DALAM HAL JUMLAH PENGHASILAN, HARTA, DAN
HUTANG MAKA AKAN ADA SANKSI BERUPA DENDA DAN
SANKSI PIDANA BERDASARKAN UU TERKAIT.
SEMUA HARTA YANG KITA MILIKI TERDATA LENGKAP OLEH
DIRJEN PAJAK, SEHINGGA TIDAK ADA KESEMPATAN
MEMANIPULASI PENGHASILAN KITA.
JANGAN TAKUT MENGUNGKAPKAN DARTA PADA SPT
TAHUNAN, DIKARENAKAN SEMUA DATA DIPEGANG OLEH
KEMENKEU, DAN SEMUA MEMILIKI PAJAK MASING – MASING
JADI TIDAK AKAN ADA POTONGAN PAJAK TAMBAHAN.