1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Jakarta Convention Center, 21 Oktober 2010

2. UU PPh 17 Tahun 2000 UU PPh 36 Tahun 2008
Pasal 9 ayat 1 huruf g Pasal 6 ayat 1 huruf I,j,k,l,m
Tidak dapat dikurangkan dari • sumbangan bencana nasional;
penghasilan bruto • sumbangan penelitian dan pengem-
bangan yang dilakukan di Indonesia;
• biaya pembangunan infrastruktur
sosial;
• sumbangan fasilitas pendidikan; dan
• sumbangan pembinaan olahraga
Pasal 9 ayat 1 huruf g tidak dapat dikurangkan
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan
warisan kecuali sumbangan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i
sampai dengan huruf m

3. Laporan Keuangan
Komersial
Dapat dibiayakan
Pemberi sumbangan
(Wajib Pajak)
Laporan Keuangan Fiskal
Sumbangan
Tidak dapat dibiayakan sebagai
pengurang penghasilan bruto
Penerima sumbangan
(Wajib Pajak)
Penghasilan Netto Komersial = xxx
Penyesuaian Fiskal Positif =
xxx
- bantuan, sumbangan
Penghasilan Netto Fiskal = xxx

4. Laporan Keuangan
Komersial
Dapat dibiayakan
Pemberi sumbangan
(Wajib Pajak)
Laporan Keuangan Fiskal
dapat dibiayakan sebagai
Sumbangan
pengurang penghasilan bruto
• bencana nasional
• fasilitas pendidikan
• olah raga
• penelitian/pengembangan
• infrastruktur sosial
Pengurang
penghasilan
bruto
Penerima
sumbangan
(Wajib Pajak)

5. CSR sebagai pengurang Penghasilan Bruto adalah :
 Sumbangan Bencana nasional
 Sumbangan Penelitian dan Pengembangan
 Biaya pembangunan infrastruktur sosial;
 Sumbangan Fasilitas Pendidikan
 Sumbangan Pembinaan olahraga
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

6. Pembebanan CSR
Sumbangan dan/atau biaya dapat di bebankan
sebagai biaya dengan persentase tertentu
Syarat :
 WP mempunyai penghasilan Neto pada tahun sebelumnya
 Sumbangan tidak menyebabkan WP mengalami kerugian
 Didukung bukti-bukti yang sah
 Penerima sumbangan memiliki NPWP, kecuali badan yang
dikecualikan sebagai subyek pajak
 Penerima Sumbangan tidak memiliki hubungan istimewa

7. Tata cara CSR dalam perpajakan
 Sumbangan dapat dalam bentuk barang
maupun uang
 Biaya infrastruktur sosial hanya dalam bentuk
sarana dan/atau prasarana

8. Nilai Sumbangan bentuk barang
Barang belum Dicatat sebesar Nilai Perolehan
disusutkan
Barang sudah Nilai Buku
Dicatat sebesar
disusutkan Fiskal
Barang Produksi Harga Pokok
Sendiri Dicatat sebesar
Penjualan

9. Dalam bentuk sarana dan/atau prasarana
Jumlah yang
Rp Dicatat sebesar Sesungguhnya
dikeluarkan

10. Pelaporan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ATAU PIHAK PENERIMA
DAN MENYALURKAN SUMBANGAN BENCANA NASIONAL
Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penyaluran
kepada DJP

11. Pelaporan
LEMBAGA PENERIMA SUMBANGAN
DAN BIAYA INFRA STRUKTUR SOSIAL
Melaporkan penerimaan sumbangan
dan biaya infra struktur pad SPT Tahunan PPh

12.  Terima Kasih