Bahan sosialisasi spt tahunan badan

22,622 views

Published on

14 Comments
23 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1,700
Comments
14
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Cantumkan peraturan ttg pengelompokkannya
  • Bahan sosialisasi spt tahunan badan

    1. 1. Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Direktorat Jenderal Pajak 2012
    2. 2. APA YANG DIMAKSUD SPT TAHUNAN PPh? Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.
    3. 3. MENGAPA KITA WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh ? Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF WAJIB : Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan Wajib MENGISI SPT dengan benar, lengkap,dan jelas, dan menandatangani serta MENYAMPAIKANNYA ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak(Pasal 2 dan 3 UU No.6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stddUU No.16 Tahun 2009 (UU KUP))
    4. 4. 1 3 DOWNLOAD / UNDUH AMBIL SENDIRI AMBIL SENDIRI KPP / KP2KPwww.pajak.go.id DI 2 Mobil Pajak Keliling / Pojok Pajak
    5. 5. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN April 2013 4 BULAN SETELAH TAHUN ATAU BUKU BERAKHIR (BAGI WP 30 YANG TAHUN BUKUNYA TIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIM)(PASAL 3 AYAT (3) HURUF c, UU KUP)
    6. 6. SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI (OP) WARISAN YANG BELUM TERBAGI SEBAGAI SATU KESATUAN MENGGANTIKAN YANG BERHAK SUBJEK PAJAK BADAN BENTUK USAHA TETAP (BUT) >>> PERLAKUAN PERPAJAKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN SUBJEK PAJAK BADAN(Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pajak Penghasilan (PPh))
    7. 7. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERISUBJEK PAJAK SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI(Pasal 2 ayat (3) UU PPh)
    8. 8. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI OP yang bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam ORANG jangka waktu 12 bulan, atau OP yang dalam PRIBADI suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia pembentukannya berdasarkan ketentuan Didirikan atau peraturan perundang- SUBJEK bertempat undangan; PAJAK kedudukan di pembiayaannya bersumber Indonesia, kecuali DALAM BADAN unit tertentu dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan NEGERI badan pemerintah Belanja Daerah; yang memenuhi kriteria: penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah WARISAN YANG Pusat atau Pemerintah Daerah; dan BELUM TERBAGI SEBAGAI SATU KESATUAN pembukuannya diperiksa MENGGANTIKAN oleh aparat pengawasan fungsional negara YANG BERHAK(Pasal 2 ayat (3) UU PPh)
    9. 9. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia BUT menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan, proyek konstruksi, dll(Pasal 2 ayat (4) dan (5) UU PPh)
    10. 10. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF SUBJEK PAJAK SUBJEK PAJAKDALAM NEGERI LUAR NEGERI ORANG PRIBADI: ORANG PRIBADI DAN BADAN: - Dimulai pada saat OP tersebut dilahirkan, berada, - Dimulai pada saat OP atau badan tersebut atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan; dan - Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha - Berakhir pada saat meninggal dunia atau atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya tetap BADAN: ORANG PRIBADI DAN BADAN: - Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau - Dimulai pada saat OP atau badan tersebut bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan; - Berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia - Berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut WARISAN YANG BELUM TERBAGI: - Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum Apabila kewajiban pajak subjektif OP yang bertempat terbagi tersebut dan tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi - Berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak(Pasal 2A UU PPh)
    11. 11. YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK • kantor perwakilan negara asing; • pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat- pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama- sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; • organisasi-organisasi internasional dengan syarat: – Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan – tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; • pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud di atas, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.(Pasal 3 UU PPh)
    12. 12. Wajib Pajak Badan Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik dearah (BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).(Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh) 12
    13. 13. KLASIFIKASI PENGHASILAN NON OBJEK PAJAK OBJEK PAJAK (Pasal 4 ayat (3) UU PPh) OBJEK PAJAK FINAL OBJEK PAJAK NON FINAL(Pasal 4 ayat (2) UU PPh) (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
    14. 14. Objek Pajak (Penghasilan) Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
    15. 15. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajaka. Penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;c. laba usaha;d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; (Pasal 4 ayat (1) UU PPh) 15
    16. 16. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak (lanjutan)g. dividen;h. royalti ;i. sewa & penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;n. premi asuransi;(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
    17. 17. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak (lanjutan) o. iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas; p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; r. imbalan bunga sesuai UU KUP; dan s. surplus Bank Indonesia(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
    18. 18. Karakteristik PPh Final• PPh final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain) tidak dapat dikreditkan.• Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh).• Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja.
    19. 19. Penghasilan yang dikenai PPh Final a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e. penghasilan tertentu lainnya.(Pasal 4 ayat (2) UU PPh) 19
    20. 20. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ditentukan pemerintah; 2. harta hibahan, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan b. warisan; c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d. natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah; e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada OP yaitu: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu; g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 20(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
    21. 21. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak (lanjutan) h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura; l. beasiswa; m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dengan syarat tertentu; n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu;(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
    22. 22. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:  Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;  Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi;  Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk OP);  Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;  Kerugian dari selisih kurs;  Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;(Pasal 6 UU PPh) 22
    23. 23. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (Pasal 6 UU PPh); Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu (Pasal 6 UU PPh); Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib (PP Nomor 60 Tahun 2010); Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah (KMK Nomor : 204/KMK.04/2000); 23
    24. 24. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)- Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun sebelumnya) (Pasal 6 UU PPh)- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang terbatas berupa: (PMK Nomor 83/PMK.03/2009)  Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai, atau  Natura dan kenikmatan di daerah terpencil, atau  Natura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (baju seragam satpam) 24
    25. 25. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)- Sumbangan Khusus untuk : (Pasal 6 UU PPh) Bencana Nasional, Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, Pembangunan infrastruktur sosial, Fasilitas pendidikan , dan Pembinaan olahraga- Untuk biaya kendaraan sedan, sejenis boleh dibebankan 50% (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002)- Untuk biaya telepon seluler dapat dibebankan 50% (KEP- 220/PJ./2002) 25
    26. 26. BIAYA-BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YANG DIBAYAR OLEH WP OP PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI - DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000)(Pasal 9 ayat (1) UU PPh)
    27. 27. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (Lanjutan) JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN KECUALI SUMBANGAN TERTENTU DAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN (YANG SIFATNYA WAJIB) YANG DITERIMA OLEH BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT/LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH PAJAK PENGHASILAN BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA (DENDA) DI BIDANG PERPAJAKAN(Pasal 9 ayat (1) UU PPh)
    28. 28. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (Lanjutan) - Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang : 1. Dikenakan PPh bersifat final, atau 2. Bukan objek pajak, atau 3. Penghasilan netonya dihitung dengan norma penghitungan(Pasal 9 ayat (1) UU PPh) 28
    29. 29. PENYUSUTAN Penyusutan atas pengeluaran:  untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud,  kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,  yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.(Pasal 11 ayat (1) UU PPh ) 29
    30. 30. PENYUSUTAN lanjutan…. dilakukan : 1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (metode Garis Lurus)  ayat (1) 2. dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas (Metode Saldo Menurun)  ayat (2)(Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PPh ) 30
    31. 31. PENYUSUTAN lanjutan…. Kelompok Harta Masa Garis Lurus Saldo Menurun Berwujud Manfaat I. Bukan bangunan Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10% II. Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tidak Permanen 10 tahun 10% Untuk perusahaan penanam modal mekanisme penyusutan mengacu pada PP 52 Tahun 2011(Pasal 9 ayat (6) UU PPh ) 31
    32. 32. AMORTISASI Amortisasi atas pengeluaran : untuk memperoleh harta tak berwujud (hak cipta, hak paten, dan lainnya) dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan(Pasal 11A UU PPh ) 32
    33. 33. AMORTISASI dilakukan : • dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis Lurus) • dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (Saldo Menurun)(Pasal 11A ayat (1) UU PPh ) 33
    34. 34. Pengelompokan dan tarif AMORTISASI Tarif Amortisasi Kelompok Harta Masa Manfaat Tak Berwujud Garis Saldo Lurus MenurunKelompok 1 4 tahun 25% 50%Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%Kelompok 4 20 tahun 5% 10%(Pasal 11A ayat (2) UU PPh ) 34
    35. 35. TARIF PPh BADAN Tarif sebelum tahun pajak 2009 Omzet di atas 50 M (Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a) UU PPh) Tarif tahun pajak 2009TARIF PPh Badan Omzet s.d. 50 M Tarif tahun pajak 2010 s.d. (Pasal 31E UU PPh) sekarang Perseroan terbuka (tbk) (Pasal 17 ayat (2b) UU PPh)
    36. 36. TARIF WP BADAN – Omzet di atas 50 M SebelumKetentuan Lama : Tahun Pajak Lapisan Penghasilan 2009 Tarif s.d Rp 50.000.000 10% Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 15%T Di atas Rp100.000.000 30%AR Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a)IF Ketentuan Baru (Mulai tahun 2009) khusus WP Badan dgn omzet di atas 50 M : Tahun Tarif Tunggal Tahun 2009 28 % Tahun 2010 - sekarang 25 %(Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a) UU PPh)
    37. 37. CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN dgn Omzet di atas 50 MJUMLAH Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 190.000.000,-PPh TERUTANG :1. Jika tahun pajak 2008 10% X Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000 15% X Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 30% X Rp 90.000.000 = Rp 27.000.000 Jumlah Rp 39.500.000,-2. Jika tahun pajak 2009 : 28 % X 190.000.000 = Rp 53.200.000,-3. Jika tahun pajak 2010 : 25% X 190.000.000 = Rp 47.500.000,-
    38. 38. TARIF WP BADAN – Omzet sampai dengan 50 M BAGI UMKM = WP Badan dengan Omzet s.d Rp 50 M mendapatkan fasilitas pengurangan tarif Fasiltas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 untuk Omzet sampai dengan 4,8 M (pasal 31 E) sisa omzet yang telah dikurangi bagian 4,8 M tetap menggunakan tarif pasal 17 Bagian Omzet Tahun 2009 Tahun 2010 Bagian omzet s.d. 4,8 M 14 % 12.5% Bagian omzet 4,8 s.d. 50 M 28 % 25 %(Pasal 31E UU PPh )
    39. 39. CONTOH PENGHITUNGAN FASILITAS UMKMContoh : PT X tahun 2009Peredaran Usaha (Omzet) = Rp. 30.000.000.000Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 5.000.000.000 Uraian Omzet PKP Tarif PPh Total 30 M 5.000.000.000 Fasilitas s.d. 4,8 M 800.000.000 14% 112.000.000 Tarif 4,8 M s.d 30 M 4.200.000.000 28% 1.176.000.000 biasa 1.288.000.000 Jumlah PPh Terutang (4,8M/Total Omzet) X PKP (4.800.000.000/30.000.000.000) X 5.000.000.000
    40. 40. TARIF WP BADAN – Khusus Perseroan Terbuka Untuk Perseroan Terbuka (minimal 40% saham dimiliki publik) mendapatkan pengurangan tarif 5% (pasal 17 (2b) Tarif pajak 2009 = 23% Tarif Pajak 2010 s.d. sekarang = 20%(Pasal 17 ayat (2b) UU PPh)
    41. 41. Penghitungan Penghasilan• Seluruh Wajib Pajak Badan (tidak memandang omzet) WAJIB PEMBUKUAN 41
    42. 42. BAGAIMANAMENGHITUNG JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO XXXX PAJAK? BIAYA XXXX JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (-) XXXX KOREKSI FISKAL POSITIF XXXX NEGATIF (XXX) (+) PENGHASILAN NETO FISKAL XXXX KOMPENSASI KERUGIAN XXXX PENGHASILAN KENA PAJAK (-) XXXX PPh TERUTANG XXXX KREDIT PAJAK XXXX DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA XXXX TELAH DIBAYAR SENDIRI XXXX (+) JUMLAH KREDIT PAJAK XXXX (-) KURANG/LEBIH BAYAR XXXX
    43. 43.  MELAMPIRKAN LAPORAN KEUANGAN LENGKAP SEPERTI: NERACA, LAPORAN RUGI LABA, DAFTAR PENYUSUTAN, DAN LAIN-LAIN YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
    44. 44. Lembar Informasi yang dilekatkan pada amplop SPT Tahunan LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN NPWP : Nama Wajib Pajak : Tahun Pajak : Status SPT * : Nihil Kurang Bayar Lebih Bayar Jenis SPT* : SPT Tahunan SPT Tahunan Pembetulan Ke- ... Perubahan Data* : Ada Tidak Ada Jika ada perubahan data Wajib Pajak, maka tempelkan formulir perubahan data pada amplop SPT Tahunan No. Telp/HP : Pernyataan : Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini. Tanda Tangan :
    45. 45. Contoh Kasus SPT 17711. Nama PT DPS Jalan Mega Megah No. 182. Alamat Pesanggrahan Jakarta 1270 1 Januari 2011 s.d.3. Tahun Buku Desember 2011 Saldo Menurun (Komersial)4. Metode Penyusutan Garis Lurus (Fiskal) Perdagangan Barang5. Jenis usaha Elektronik6. NPWP 01.234.567.8-013.0007. KLU 52332
    46. 46. ILUSTRASI1. Di dalam penjualan selama tahun 2011, termasuk penjualan kepada PEMDA DKI JAKARTA senilai Rp5.000.000.0002. Di dalam pembelian terdapat biaya yang tidak dapat dibuktikan (tidak ada daftar nominatif) sebesar Rp5.000.0003. Biaya Operasi dan umum:  Biaya Gaji dan Tunjangan Rp1.200.000.000  Biaya sewa gedung untuk gudang Rp250.000.000  Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan kantor Rp110.000.000  Dalam Biaya Promosi, dapat dirinci sebagai berikut: Presentasi (tidak terdapat bukti) Rp 50.000.000 Iklan Surat Kabar Rp 40.000.000 Rp 90.000.000  Biaya PKB, PBB, dan Bea Meterai Rp 20.000.000 (dalam biaya tersebut terdapat pembayaran PBB untuk mess karyawan Rp3.000.000)  Biaya telepon Rp50.000.000  Biaya penyusutan fiskal sebesar Rp110.000.000  Dalam biaya sumbangan, bantuan, zakat dengan rincian sebagai berikut: Sumbangan kepada GN OTA Rp 5.000.000 Sumbangan HUT DKI Rp 15.000.000 Rp 20.000.000  Biaya Natura dan kenikmatan,Beras, Kecap, Gula, (jika dinilai Harga Pasar) Rp 25.000.000
    47. 47. ILUSTRASI11. Biaya lain-lain dapat dirinci sbb:• Biaya Jamuan Makan Relasi/Entertainment Rp 50.000.000(Tidak Ada Daftar Nominatif)• Biaya Keperluan Dapur Kantor (ada bukti) Rp 5.000.000 Rp 55.000.00012. Pajak-pajak:• PPh Pasal 21 telah dipotong dari penghasilan karyawan Rp 50.904.000• PPh Pasal 22 PEMDA DKI (ket: 1) Rp 75.000.000• PPh Pasal 23 sewa kendaraan Rp 800.000• PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung (final) Rp 25.000.000• PPh Pasal 25 yang telah dibayar (masa Jan-Des 2011) Rp8.625.000.000• STP PPh Pasal 25 Masa Februari Rp 159.000.000 (termasuk sanksi bunga Rp9.000.000)
    48. 48. PENGISIAN SPT TAHUNAN BADAN
    49. 49. Neraca Tahun 2011 PT DPS NERACA UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2011Aktiva Lancar Hutang LancarKas Rp 2.048.200.000 Hutang Usaha Rp 8.276.200.000Piutang Usaha Rp 2.578.000.000 Jumlah Hutang Rp 8.276.200.000 LancarPersediaan Rp 4.000.000.000 Hutang Jangka PanjangJumlah Aktiva Rp 8.626.200.000Lancar - Rp 0Aktiva Tetap Jumlah Hutang Jangka Panjang Rp 0Bangunan Rp 2.200.000.000Akumulasi penyusutan -550.000.000 Modal Rp 2.000.000.000Jumlah Aktiva Tetap 1.650.000.000Jumlah aktiva Rp 10.276.200.000 Jumlah Pasiva Rp 10.276.200.000
    50. 50. Laporan Laba Rugi Tahun 2011 PT DPS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 Dalam jutaan rupiah URAIAN KOMERSIAL KOREKSI (+) KOREKSI (-) FISKAL SPT KOMERSIAL SPT REKONSILIASI KETERANGANPeredaran usaha Penjualan Lokal Rp 51,000 - - Rp 51,000 1771-I 1 aHarga Pokok Penjualan Pembelian Rp 10,000 Rp 5 - Rp 9,995 1771-II 1 1771 I 5L Tanpa bukti Persediaan Awal Rp 6,000 - - Rp 6,000 1771-II 12 Persediaan akhir Rp 4,000 - - Rp 4,000 1771-II 13Harga Pokok Penjualan Rp 12,000 - - Rp 11,995 1771-I 1 bLaba Bruto Rp 39,000 - - Rp 39,005Biaya Operasi dan Umum 1 Gaji dan Tunjangan Rp 1,200 Rp 1,200 1771-II 2 - - 2 Sewa Rp 250 - - Rp 250 1771-II 5 4 Perbaikan dan Pemeliharaan Rp 110 - - Rp 110 1771-II 11 5 Promosi Rp 90 Rp 50 - Rp 40 1771-II 10 1771-I 5L Tanpa bukti Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh jo Pasal 13 PP Nomor 94 Tahun9 PKB, PBB dan Bea Meterai Rp 20 Rp 3 - Rp 17 1771-II 11 1771-I 5L 201010 Telp/Fax Rp 50 - - Rp 50 1771-II 1111 Listrik/Air Rp 45 - - Rp 45 1771-II 1112 Pajak dan Perijinan Rp 30 - - Rp 30 1771-II 1115 Penyusutan Rp 144.342 Rp 34.342 - Rp 110 1771-II 4 1771-I 5I Pasal 11 UU PPh17 Sumbangan dan Bantuan Rp 20 Rp 15 - Rp 5 1771-II 11 1771-I 5E Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh 18 Natura Rp 25 Rp 25 - Rp - 1771-II 11 1771-I 5C Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 19 Lain-lain Rp 55 Rp 50 - Rp 5 1771-II 11 1771-I 5L SE-27/PJ.22/1986Total Biaya Operasi dan Umum Rp 2,039 - - Rp 1,862Laba usaha Rp 36,961 - - Rp 37,143Pendapatan dan Beban Lain-lain Dividen dari PT KITA (Saham Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, 2 26%) Rp 30 - Rp 30 Rp - 1771-IV B 3 1771-I 4 Bukan Objek 3 Pendapatan Sewa Mobil Rp 40 - - Rp 40 1771-IV A 6 (PH Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Objek 4 Keuntungan Penjualan Tanah Rp 25 Rp 25 Rp - - BRUTO) 1771-I 4 Final RpTotal Pendapatan dan Beban Lain-lain 95 - - Rp 40 1771-I 1 eLaba neto sebelum pajak Rp 37,055.658 182.34 55.00 Rp 37,183
    51. 51. PENYUSUTAN PT DPS PENYUSUTAN BANGUNAN TAHUN 2011Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku Harga Perolehan 2007 5% 110.000.000 2.090.000.000 2.200.000.000 2008 5% 110.000.000 1.980.000.000 2009 5% 110.000.000 1.870.000.000 2010 5% 110.000.000 1.760.000.000 2011 5% 110.000.000 1.650.000.000
    52. 52. LAMPIRAN - VI 1771 - VI TAHUN PAJAKFORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN W AJIB PAJAK BADAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PENYERTA N MODA PA A L DA PERUSAHA N A A FILIASI 2 0 1 1 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSA HA N A A FILIASI h DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/A TAU PERUSAHA N A A FILIASIIDENTITAS N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : s.d. BAGIAN A : DAFTAR PENYERTA N MODA PA A L DA PERUSAHA N A A FILIASI JUMLAH PENY ERTAAN MODAL NO NAMA ALAMAT N P W P (Rupiah) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. - - 2. - - 3. - - 4. - - 5. dst - - JUMLAH JBA - BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHA N A A FILIASI JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH NO NAMA DAN ALAMAT N P W P TAHUN (Rupiah) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. - - - 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 dst BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHA N A A FILIASI JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH NO NAMA DAN ALAMAT N P W P TAHUN (Rupiah) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. - - - 2. 3. 4.
    53. 53. SPT Tahunan PPh Badan DIISI DENGAN TAHUN PAJAK Lampiran VI Bagian A BERSANGKUTAN LAMPIRAN - VI TAHUN PAJAK 1771 - VIFORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 1 1 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0IDENTITAS NPWP : DIISI DENGAN IDENTTITAS NAMA WAJIB PAJAK : PT DPS LENGKAP WP BERSANGKUTAN PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI JUMLAH PENYERTAAN MODALNO NAMA ALAMAT NPW P (Rupiah) %(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.2.3.4.5. JUMLAH BAGIAN A JBA -
    54. 54. SPT Tahunan PPh Badan Lampiran VI Bagian BBAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI JUMLAH PINJAMAN BUNGA/THNO NAMA NPW P TAHUN (Rupiah) %(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
    55. 55. SPT Tahunan PPh Badan Lampiran VI Bagian C BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI JUMLAH PINJAMAN BUNGA/THNO NAMA NPW P TAHUN (Rupiah) %(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI D.1.1.32.36
    56. 56. LAMPIRAN - V TAHUN PAJAK 1771 - VFORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN W AJIB PAJAK BADAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODA DA L N JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 2 0 1 1 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DA N KOMISA RISIDENTITAS NPW P : NA MA WA JIB P JA K A : P RIODE P MBUKUA N E E : s.d. BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODA DA L N JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN NO NAMA ALAMAT N P W P (Rupiah) % (Rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. - 2. - 3. - 4. - - 5. 6. - 7. - 8. - 9. - 10. dst - JUMLAH JBA BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS NO NAMA DAN ALAMAT ALAMAT N P W P J A B A T A N (1) (2) (3) (4) (5) 1. 2. 3. 4. 5.
    57. 57. DIISI DENGAN SPT Tahunan PPh Badan DIISI DENGAN NAMA DAN Lampiran V Bagian A TAHUN PAJAK ALAMAT BERSANGKUTAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN LAMPIRAN - V TAHUN PAJAK FORMULIR 1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 1 KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DIISI DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS JUMLAH MODAL- MODAL YANG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1DIISI DENGAN0 3 0 0 IDENTITAS NPWP : IDENTTITAS DISETOR DAN NAMA WAJIB PAJAK : PT DPS LENGKAP WP PRESENTASENYA PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1 BERSANGKUTAN BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDENNO NAMA ALAMAT NPWP (Rupiah) % (Rupiah)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jalan Tanjung No.45, 1. PT ISE SARANA INSANI 01.567.891.1-016.000 1,550,000,000 77.5% 155,000,000 Jakarta Jl. Mangga Besar 13 2. Mus tafid 07.987.654.3-501.000 200,000,000 10.0% 20,000,000 Tegal Jl. Jeruk Nipis 23 3. Sapto W 06.678.345.2-403.000 150,000,000 7.5% 15,000,000 Cibinong Jalan Siliwangi No 89, 4. Sobirin 08.321.233.3-405.000 100,000,000 5.0% 10,000,000 Sukabumi 5. - DIISI DENGAN 6. - JUMLAH DIVIDEN 7. - 8. - 9. -10. - JUMLAH BAGIAN A JBA 2,000,000,000 100% 200,000,000
    58. 58. SPT Tahunan PPh Badan Lampiran V Bagian B BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARISNO NAMA ALAMAT NPWP J AB AT AN(1) (2) (3) (4) (5)1. Mustafid Jl. Mangga Besar 13 Tegal 07.987.654.3-501.000 Komisaris2. Sapto W Jl. Jeruk Nipis 23 Cibinong 06.678.345.2-403.000 Direktur3.4.5.6.7.8.9.10. JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-V D.1.1.32.35
    59. 59. LAMPIRAN - IV TAHUN PAJAKFORMULIR 1771 - IV 2 0 1 1 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN W AJIB PAJAK BADAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERM ASUK OBJE PAJAK KIDENTITAS NPW P : NA MA WA JIB P JA K A : P RIODE P MBUKUA N E E : s.d. 1 BAGIAN A : PPh FINAL DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG NO JENIS PENGHASILAN (Rupiah) (%) (Rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) 1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN - DISKONTO SBI / SBN 2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI - - PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM Y ANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA 3. EFEK - - PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM 4. MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA - - PENGHASILAN USAHA PENY ALUR / 5. DEALER / AGEN PRODUK BBM - - PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS 6. TANAH / BANGUNAN - - 7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS - - TANAH / BANGUNAN 8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a. PELAKSANA KONSTRUKSI - - b. PERENCANA KONSTRUKSI - - c. PENGAWAS KONSTRUKSI - - 9. PERWAKILAN DAGANG ASING - - 10. PELAY ARAN / PENERBANGAN ASING - - 11. PELAY ARAN DALAM NEGERI - - 12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - - TRANSAKSI DERIVATIF Y ANG 13. DIPERDAGANGKAN DI BURSA - 14. dst - JUMLAH BAGIAN A JBA - Pindahkan k Formulir 1771 huruf F ang k 15 butir a e a BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO NO JENIS PENGHASILAN (Rupiah) (1) (2) (3) 1. BANTUAN / SUMBANGAN - 2. HIBAH - 3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENY ERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ay at (3) Huruf f UU - 4. PPh) IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU Y ANG DITERIMA DANA PENSIUN - 5. BAGIAN LABA Y ANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
    60. 60. LAMPIRAN - IV TAHUN PAJAKFORMULIR 1771 - IV DIISI DENGAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 1 KEMENTERIAN KEUANGAN RI TAHUN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK BERSANGKUTAN 0 1 2 3 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0IDENTITAS NPWP : DIISI DENGAN PT DPS NAMA WAJIB PAJAK : IDENTTITAS LENGKAP WP 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1 PERIODE PEMBUKUAN : BERSANGKUTAN BAGIAN A : PPh FINAL DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG NO. JENIS PENGHASILAN (Rupiah) (%) (Rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) 1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN 2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI 3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM DIISI DENGAN PPh YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK FINAL ATAS 4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM PERSEWAAN ATAS MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA TANAH / PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / BANGUNAN 5 AGEN PRODUK BBM 6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS - TANAH / BANGUNAN 7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS 250.000.000 10% 25.000.000 TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a. PELAKSANA KONSTRUKSI 8. b. PERENCANA KONSTRUKSI c. PENGAWAS KONSTRUKSI 9. PERWAKILAN DAGANG ASING 10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING DIISI DENGAN 11. PELAYARAN DALAM NEGERI TOTAL PPh FINAL 12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN 13. DI BURSA 14 …………………………………………… JUMLAH BAGIAN A JBA 25.000.000 250.000.000 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
    61. 61. SPT Tahunan PPh Badan Lampiran IV Bagian B BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO NO JENIS PENGHASILAN (Rupiah) (1) (2) (3) 1. BANTUAN / SUMBANGAN 2. HIBAH 3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL 30.000.000 PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN 5. PASANGAN USAHA SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG 6. MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN / ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh ) 7. …………………………………………………….………… JUMLAH BAGIAN B JBB 30.000.000 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir bJIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV D.1.1.32.34
    62. 62. LAMPIRAN - III TAHUN PAJAK 1771 - IIIFORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 1 1 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERIIDENTITAS NPW P : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : s.d. PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCPNO JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT NAMA NPWP (Rupiah) (Rupiah) NOMOR TANGGAL TRANSAKSI(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.dst JUMLAH JML - - Catatan : h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak Halaman ke- dari halaman Lampiran III h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI D.1.1.32.32
    63. 63. LAMPIRAN - III 1771 - IIIFORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJ KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERIIDENTITAS NPW P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1 PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJNO. NAMA NPWP JENIS PENGHASILAN / YANG D (Rupiah) TRANSAKSI(1) (2) (3) (4) (5)1. PEMDA DKI 00.123.123.4-069.000 Penjualan kepada pemungut 5.000.000.0002. PT WANTUTRIP 01,987,654,3-013,000 Jasa Sewa 40.000.0003.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. JUMLAH JML 5.040.000.000
    64. 64. LAMPIRAN - III TAHUN PAJAKN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 1 KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT DPSEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/ SSP/SSPCPHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) NOMOR TANGGAL KSI (Rupiah) (5) (6) (7) (8)a pemungut 5.000.000.000 75.000.000 24 05-Feb-11ewa 40.000.000 800.000 56 08-Agust-11 JML 5.040.000.000 75.800.000
    65. 65. LAMPIRAN - II TAHUN PAJAK 1771 - IIFORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 1 1 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIALIDENTITAS NPW P : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : s.d. HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAHNO PERINCIAN (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,2. HONORARIUM, THR, DSB3. BIAYA TRANSPORTASI4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI5. BIAYA SEWA6. BIAYA BUNGA PINJAMAN7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH9. BIAYA ROYALTI10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI11. BIAYA LAINNYA12. PERSEDIAAN AWAL13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 Catatan : h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya. h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi. D.1.1.32.54
    66. 66. SPT Tahunan PPh Badan DIISI SESUAI DENGAN LAPORAN LABA RUGI Lampiran II kolom 1-4 PERUSAHAAN TAHUN BERSANGKUTAN LAMPIRAN - IIFORMULIR 1771 - II SPT T AHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB P KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIA HA N RGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DA BIA N YA DARIDENTITAS N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJ PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1 HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYANO. PERINCIAN (Rupiah) (Rupiah)(1) (2) (3) (4)1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 10.000.000.0002. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 1.200.000 HONORARIUM, THR, DSB3. BIAYA TRANSPORTASI4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 130.0005. BIAYA SEWA 250.0006. BIAYA BUNGA PINJAMAN7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH9. BIAYA ROYALTI10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 90.00011. BIAYA LAINNYA 355.00012. PERSEDIAAN AWAL 6.000.000.00013. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 4.000.000.00014 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 12.000.000.000 2.025.000. Catatan : • Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolo • Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya • Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10. • Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total per awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi. D.1.1.32.54
    67. 67. SPT Tahunan PPh Badan DIISI SESUAI DENGAN LAPORAN LABA RUGI Lampiran II kolom 1-4 PERUSAHAAN TAHUN BERSANGKUTAN LAMPIRAN - II TAHUN PAJAKAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 1ALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DA BIA N YA DARI LUA USA R HA SECARA KOMERSIAL 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT DPS BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)00.000.000 10.000.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 - 144.342.000 144.342.000 250.000.000 250.000.000 - - - - 90.000.000 90.000.000 355.000.000 355.000.00000.000.000 6.000.000.00000.000.000 4.000.000.0000.000.000 2.039.342.000 - 14.039.342.000haan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.ang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaanang jadi.

    ×