Perpajakan I materi pembukuan dan pencatatan perpajakan

1. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
PERPAJAKAN
ADILLA SHAFA NAFISA M. 01031281924027
BELLA OCTA SHAFIRA 01031281924057
HERDAN BAKTI 01031181924998
YOLAND NABILA 01031281924091

2.  Pengertian pembukuan sesuai Pasal
1 angka 29 UU KUP
 Pengertian pencatatan sesuai Pasal 28
ayat (9) UU KUP
DEFINISI

3. Kewajiban
Pembukuan
02
02
01
01
Wajib Pajak (WP)
Badan.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran
brutonya dalam satu tahun lebih dari Rp
4.800.000.000,00
Wajib Pajak Orang Pribadi
yang tidak melakukan
kegiatan usaha
WP OP yang melakukan
kegiatan usaha/pekerjaan bebas
yang diperbolehkan meghitung
penghasilan neto dengan menggunakan
norma perhitungan penghasilan neto.
Yang tidak wajib melakukan pembukuan menurut pasal 28 ayat 2
UU KUP adalah:
Ketentuan Pokok Pembukuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 tahun
2007, yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah

4. Yang
Berkewajiban Melakukan
Pencataatan. 2
1 Wajib Pajak Orang Pribadi yang
melakukan kegiatan atau usaha atau
pekerjaan bebas dan peredaran brutonya
dalam satu tahun kurang dari Rp
4.800.000.000,00
Wajib Pajak Orang Pribadi
yang tidak melakukan
kegiatan usaha.

5. Ketentuan Pembukuan
Tempat kegiatan atau
tempat tinggal WP
Orang Pribadi atau
kedudukan WP Badan
Itikad baik dan
mencerminkan
kegiatan usaha yang
sebenarnya
Prinsip taat
asas, stelsel
akrual atau
stelsel kas
Huruf Latin,
angka Arab, satuan
mata uang Rupiah
dan disusun dalam
bahasa Indonesia
Harta, kewajiban,
modal, penghasilan
dan biaya, serta
penjualan dan
pembelian
Bahasa
asing dan mata
uang selain
Rupiah atas
izin Menteri
Keuangan

6. Ketentuan Pencatatan
4. Mengggambarkan
penerimaan bruto &
penghasilan yang
pengenaan pajaknya
bersifat final
5. Menggambarkan
secara jelas untuk
masing-masing jenis
usaha dan/atau
tempat usaha yang
bersangkutan
6. wajib pajak orang
pribadi harus
menyelenggarakan
pencatatan atas harta
dan kewajiban
1. Menggunakan huruf
latin, angka Arab, satuan
mata uang rupiah, dan
disusun dalam bahasa
Indonesia
2. Secara
kronologis.
3. Tempat tinggal
WP/tempat kegiatan
usaha/pekerjaan bebas
dilakukan selama 10 tahun

7. Pembukuan dalam Bahasa Asing dan
Mata Uang Selain Rupiah
Wajib pajak
dalam rangka
Penanaman
Modal Asing
(PMA)
Wajib pajak
dalam rangka
kontrak karya
Wajib pajak
dalam rangka
kontrak kerja
sama yang
beroperasi
Bentuk
usaha tetap

8. Pembukuan dalam Bahasa Asing dan
Mata Uang Selain Rupiah
Wajib
pajak yang
mendaftark
an emisi
sahamnya Kontrak
investasi
kolektif
(KIK)
Wajib pajak yang
berafiliasi
langsung dengan
perusahaan induk
di luar negeri
Wajib pajak
yang
menyajikan
laporan
keuangan
dalam mata
uang
fungsional

9. Harta lainnya dan kewajiban
a.) Awal Tahun Buku
Harga perolehan harta berwujud dan/atau
harta tidak berwujud
Akumulasi penyusutan dan/atau
amortisasi harta
Penyelenggaraan
Pembukuan
Laba ditahan atau sisa kerugian
Modal saham dan ekuitas lain
Laba atau rugi

10. b.) Tahun Berjalan
Untuk Kondisi tahun
berjalan penyelenggaran pembukuannya :
1. Untuk transaksi yang dilakukan dengan
satuan mata uang dollar Amerika Serikat
pembukuannya dicatat sesuai dengan
dokumen transaksi yang bersangkutan.

11. 2. Mata uang selain dolar dikonversikan dengan menggunakan kurs
yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi yaitu :
Apabila dari dokumen transaksi
diketahui kurs yang berlaku, maka
kurs yang dipakai adalah kurs
yang diketahui dari transaksi
tersebut
Apabila dari dokumen transaksi tidak
diketahui kurs yang berlaku, maka kurs
yang dipakai adalah kurs tengah
Bank Indonesia yang berlaku,
berdasarkan system pembukuan yang
dianut secara taat asas

12.  Harus ada izin tertulis dari Menteri Keuangan
 Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil)
paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dimulai.
 Apabila dalam 1 bulan Kepala Kanwil Ditjen Pajak belum memberikan
keputusan maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima dan harus
menerbitkan keputusan pemberian izin
Tata Cara Penyelenggaran Pembukuan dalam
Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah
Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa
Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar AS

13.  Apabila wajib pajak tidak memanfaatkan izin tersebut wajib menyampaikan
pemberitahuan pembatalan secara tertulis ke KPP dalam hal tahun pajak
sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai dan pemberitahuan
tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum Tahun Pajak tersebut dimulai.
 Apabila penyelenggaraan pembukuan tersebut sudah dimulai, maka wajib
mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis ke KPP paling lama 3 bulan
setelah tahun buku yang diselenggarakan
Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa
Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar AS

14. Wajib Pajak Kontrak Karya Menyelenggarakan Pembukuan
Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang
Dolar AS
● wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib
pajak terdaftar. Paling lambat 3 bulan
sebelum tahun buku yang
● diselenggarakan

15. • wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil paling lama 3 bulan
sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 1
bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap.
• Apabila setelah 1 bulan dan Kepala Kanwil belum memberikan keputusan,
maka permohonan dianggap diterima
• Wajib pajak yang mengajukan permohonan tersebut tidak diperbolehkan lagi
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan
mata uang dolar AS dalam jangka waktu 5 tahun sejak izin tersebut dicabut
Pembatalan Izin Kontrak Karya Menyelenggarakan Pembukuan Dengan
Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar AS

16. Tata cara permohonan penyelenggaran pembukuan
menggunakan Bahasa Inggris dan mata uang dolar AS ini diatur dalam
Peraturan Dirjen Pajak No: PER-23/PJ/2015 tentang Tata Cara
Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan
dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan
Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar AS.
Tata Cara Penyelenggaran Pembukuan
dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain
Rupiah

17. Buku, catatan, dan dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lain
termasuk hasil pengolahan data
dari pembukuan yang dikelola
secara elektronik atau secara
program online wajib disimpan
selama 10 tahun di Indonesia
Tempat Penyimpanan
Buku/Catatan/Dokumen

20. THANKS