disampaikan pada: SEMINAR TENTANG “PERAN REGULASI & KEPEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK NASIONAL (ARAH REGULASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL)” Rabu, 28 Agustus 2013, Pukul 13.00 – selesai Di Hotel Arya Duta Jakarta

1. UPAYA SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK
MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL YANG
TERKAIT DENGAN PERPAJAKAN, KETENAGAKERJAAN,
TRANSPORTASI, PERIZINAN, INVESTASI, DLL
Oleh:
FRANCISCUS WELIRANG
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)
SEMINAR TENTANG “PERAN REGULASI & KEPEMERINTAHAN DALAM
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK NASIONAL (ARAH REGULASI DALAM
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL)”
Rabu, 28 Agustus 2013, Pukul 13.00 – selesai
Di Hotel Arya Duta Jakarta

2. 1. PENGANTAR: SEBAGAI ORANG AWAM HUKUM
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
NKRI : 18.000 PULAU
546 BAHASA
RULE OF LAW
(HUKUM TERTULIS)
RULE OF REASON
(HUKUM TAK TERTULIS)
ANEKA ADAT
BUDAYA
HARMONISASI ?
1
HOW???

3. 2. DIMENSI HUKUM
a) BERSIFAT KOMUNAL
b) HARUS KONKRET
c) ADA UNSUR KEPERCAYAAN
CONTOH:
* TANDA DILARANG MASUK SAJA  TETAP DILANGGAR
* DIBERI PALANG  KONKRET/ TIDAK BOLEH MASUK
* DAERAH ANGKER  TANPA TANDA PUN ORANG TIDAK MASUK
2
DIMENSI HUKUM

4. 3. KERANCUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
UMR
= GAJI POKOK + TUNJANGAN MAKAN + TRANSPORT
FAKTOR VARIABEL
BAGAIMANA BENEFIT?
KARYAWAN TETAP
KARYAWAN OUTSOURCE ?
DEFINISI
RANCU
BJLS versus DANA PENSIUN ?
JAMSOSTEK  JAMKESMAS
???
3

5. TUMPANG TINDIH ANTARA “LAHAN-LAHAN” DI
KEMENTERIAN DENGAN OTONOMI DAERAH
4. TUMPANG TINDIH ANTARDEPARTEMEN
KEMENTERIAN
KEHUTANAN
BPN
KEMENTERIAN
PERTANIAN
OTDA
(33 PROVINSI &
500 KABUPATEN)
?
OTDA:
 PERSTJN PRINSIP
 IZIN LOKASI
 IZIN GANGGUAN
 IMB
 WAKTU, BIAYA
LAHAN:
 PERKEBUNAN
 TAMBAK
 IND. ESTATE
 COMM.
ESTATE
TUMPANG
TINDIH
DUNIA USAHA
MULTI-USAHA ?
MULTI-LOKASI ?
DLL (KEM LAIN)
POLISI, TENTARA, LSM,
MEDIA)
4

6. 5. AMDAL
AMDAL = “PUBLIC GOODS” UNTUK KEPENTINGAN UMUM!
SEHARUSNYA DIBIAYAI NEGARA
DE FACTO DIBIAYAI PERUSAHAAN
MASYARAKAT JADI KURANG PERCAYA
KARENA TERKESAN “MEMBELA YANG BAYAR”
AMDAL JADI BULAN-BULANAN
5

7. 6. CABOTAGE KAPAL
KAPAL INDONESIA  HARUS BERBENDERA INDONESIA
KAPAL YANG BERLAYAR DI INDONESIA HARUS BERBENDERA INDONESIA
BGMN DGN KAPAL PERUSAHAAN GO PUBLIK YG
SEBAGIAN SAHAMNYA MILIK ASING ?
6
(PP NO 22 TAHUN 2011)
1. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
2. MENGANGKUT PENUMPANG
3. MENGANGKUT BARANG
4. HARUS BERAWAK WNI
KECUALI:
1. KAPAL SURVEI MIGAS
2. KAPAL PENGEBORAN
3. PENGERUKAN
4. DLL

8. 7. ANOMALI PAJAK
• PPN DIKENAKAN UNTUK PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
 PENGOLAHAN PASCAPANEN – TRADISIONAL 
DIJEMUR
 PENGOLAHAN PASCAPANEN – TEKNOLOGI 
PAKAI SOLAR DRYER
INDUSTRI PASCAPANEN TIDAK BERKEMBANG
PRODUK PERTANIAN  MUSIMAN  TIDAK TAHAN LAMA
HARGA
WAKTU PANEN: MURAH
TIDAK PANEN: MAHAL
7
BEBAS PPN
KENA PPN

9. 8. CONTOH KABUPATEN KENDAL
1. PERSETUJUAN /IZIN PRINSIP
PERSYARATAN :
1. COPI KTP PEMOHON (RANGKAP 2)
2. ISI FORM PENDAFTARAN (RANGKAP 2)
3. PROPOSAL/RK/DENAH TANAH (RKP 2)
4. COPI SERTF/SURAT TANAH (RKP 2)
WAKTU : 14 HARI
BIAYA : Rp ---
2. IZIN LOKASI
PERSYARATAN :
1. FC SAH IZIN PRINSIP DARI PEJABAT BERWENANG
2. FC KTP PEMOHON
3. FC SERTIFIKAT TANAH /BUKTI KEPEM TANAH
4. PROPOSAL
WAKTU : 14 HARI
BIAYA : Rp ---
3. IZIN GANGGUAN
PERSYARATAN :
1. BLANKO PERMOHONAN
2. FC KTP PEMOHON/AKTA PENDIRIAN PERUSHN
3. FC SERTIFIKAT
4. SURAT KET TDK KEBERATAN DARI TETANGGA
5. SPPL/UKL/UPL/AMDAL
6. FC IZIN PRINIP
7. FC IZIN LOKASI
WAKTU : 14 HARI
BIAYA : RP 2 JUTA (KLS I) & RP 1,75 JUTA (KLS II)
8
KENDAL TERPADU.
BGM DGN KAB LAIN?
KESERAGAMAN
ANTARKABUPATEN:
• JENIS IZIN
• BIAYA
• WAKTU
ANTAR
OTDA
TIDAK
SAMA

10. 9. KESIMPULAN
DUNIA USAHA MENGINGINKAN 3P:
 PERMUDAH
 PERCEPAT
 PERMURAH
SEMOGA !
9