UPAYA SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK
MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL YANG
TERKAIT DENGAN PERPAJAK...
1. PENGANTAR: SEBAGAI ORANG AWAM HUKUM
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
NKRI : 18.000 PULAU
546 BAHASA
RULE OF LAW
(HUKUM TE...
2. DIMENSI HUKUM
a) BERSIFAT KOMUNAL
b) HARUS KONKRET
c) ADA UNSUR KEPERCAYAAN
CONTOH:
* TANDA DILARANG MASUK SAJA  TETAP...
3. KERANCUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
UMR
= GAJI POKOK + TUNJANGAN MAKAN + TRANSPORT
FAKTOR VARIABEL
BAGAIMANA BENEFIT?
K...
TUMPANG TINDIH ANTARA “LAHAN-LAHAN” DI
KEMENTERIAN DENGAN OTONOMI DAERAH
4. TUMPANG TINDIH ANTARDEPARTEMEN
KEMENTERIAN
KEH...
5. AMDAL
AMDAL = “PUBLIC GOODS” UNTUK KEPENTINGAN UMUM!
SEHARUSNYA DIBIAYAI NEGARA
DE FACTO DIBIAYAI PERUSAHAAN
MASYARAKA...
6. CABOTAGE KAPAL
KAPAL INDONESIA  HARUS BERBENDERA INDONESIA
KAPAL YANG BERLAYAR DI INDONESIA HARUS BERBENDERA INDONESIA...
7. ANOMALI PAJAK
• PPN DIKENAKAN UNTUK PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
 PENGOLAHAN PASCAPANEN – TRADISIONAL 
DIJEMUR
 PENGOL...
8. CONTOH KABUPATEN KENDAL
1. PERSETUJUAN /IZIN PRINSIP
PERSYARATAN :
1. COPI KTP PEMOHON (RANGKAP 2)
2. ISI FORM PENDAFTA...
9. KESIMPULAN
DUNIA USAHA MENGINGINKAN 3P:
 PERMUDAH
 PERCEPAT
 PERMURAH
SEMOGA !
9
UPAYA SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PERPAJAK...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

UPAYA SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PERPAJAKAN, KETENAGAKERJAAN, TRANSPORTASI, PERIZINAN, INVESTASI, DLL

612 views

Published on

disampaikan pada:
SEMINAR TENTANG “PERAN REGULASI & KEPEMERINTAHAN DALAM
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK NASIONAL (ARAH REGULASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL)” Rabu, 28 Agustus 2013, Pukul 13.00 – selesai
Di Hotel Arya Duta Jakarta

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UPAYA SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PERPAJAKAN, KETENAGAKERJAAN, TRANSPORTASI, PERIZINAN, INVESTASI, DLL

  1. 1. UPAYA SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PERPAJAKAN, KETENAGAKERJAAN, TRANSPORTASI, PERIZINAN, INVESTASI, DLL Oleh: FRANCISCUS WELIRANG ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) SEMINAR TENTANG “PERAN REGULASI & KEPEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK NASIONAL (ARAH REGULASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PANGAN NASIONAL)” Rabu, 28 Agustus 2013, Pukul 13.00 – selesai Di Hotel Arya Duta Jakarta
  2. 2. 1. PENGANTAR: SEBAGAI ORANG AWAM HUKUM INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM NKRI : 18.000 PULAU 546 BAHASA RULE OF LAW (HUKUM TERTULIS) RULE OF REASON (HUKUM TAK TERTULIS) ANEKA ADAT BUDAYA HARMONISASI ? 1 HOW???
  3. 3. 2. DIMENSI HUKUM a) BERSIFAT KOMUNAL b) HARUS KONKRET c) ADA UNSUR KEPERCAYAAN CONTOH: * TANDA DILARANG MASUK SAJA  TETAP DILANGGAR * DIBERI PALANG  KONKRET/ TIDAK BOLEH MASUK * DAERAH ANGKER  TANPA TANDA PUN ORANG TIDAK MASUK 2 DIMENSI HUKUM
  4. 4. 3. KERANCUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN UMR = GAJI POKOK + TUNJANGAN MAKAN + TRANSPORT FAKTOR VARIABEL BAGAIMANA BENEFIT? KARYAWAN TETAP KARYAWAN OUTSOURCE ? DEFINISI RANCU BJLS versus DANA PENSIUN ? JAMSOSTEK  JAMKESMAS ??? 3
  5. 5. TUMPANG TINDIH ANTARA “LAHAN-LAHAN” DI KEMENTERIAN DENGAN OTONOMI DAERAH 4. TUMPANG TINDIH ANTARDEPARTEMEN KEMENTERIAN KEHUTANAN BPN KEMENTERIAN PERTANIAN OTDA (33 PROVINSI & 500 KABUPATEN) ? OTDA:  PERSTJN PRINSIP  IZIN LOKASI  IZIN GANGGUAN  IMB  WAKTU, BIAYA LAHAN:  PERKEBUNAN  TAMBAK  IND. ESTATE  COMM. ESTATE TUMPANG TINDIH DUNIA USAHA MULTI-USAHA ? MULTI-LOKASI ? DLL (KEM LAIN) POLISI, TENTARA, LSM, MEDIA) 4
  6. 6. 5. AMDAL AMDAL = “PUBLIC GOODS” UNTUK KEPENTINGAN UMUM! SEHARUSNYA DIBIAYAI NEGARA DE FACTO DIBIAYAI PERUSAHAAN MASYARAKAT JADI KURANG PERCAYA KARENA TERKESAN “MEMBELA YANG BAYAR” AMDAL JADI BULAN-BULANAN 5
  7. 7. 6. CABOTAGE KAPAL KAPAL INDONESIA  HARUS BERBENDERA INDONESIA KAPAL YANG BERLAYAR DI INDONESIA HARUS BERBENDERA INDONESIA BGMN DGN KAPAL PERUSAHAAN GO PUBLIK YG SEBAGIAN SAHAMNYA MILIK ASING ? 6 (PP NO 22 TAHUN 2011) 1. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI 2. MENGANGKUT PENUMPANG 3. MENGANGKUT BARANG 4. HARUS BERAWAK WNI KECUALI: 1. KAPAL SURVEI MIGAS 2. KAPAL PENGEBORAN 3. PENGERUKAN 4. DLL
  8. 8. 7. ANOMALI PAJAK • PPN DIKENAKAN UNTUK PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN  PENGOLAHAN PASCAPANEN – TRADISIONAL  DIJEMUR  PENGOLAHAN PASCAPANEN – TEKNOLOGI  PAKAI SOLAR DRYER INDUSTRI PASCAPANEN TIDAK BERKEMBANG PRODUK PERTANIAN  MUSIMAN  TIDAK TAHAN LAMA HARGA WAKTU PANEN: MURAH TIDAK PANEN: MAHAL 7 BEBAS PPN KENA PPN
  9. 9. 8. CONTOH KABUPATEN KENDAL 1. PERSETUJUAN /IZIN PRINSIP PERSYARATAN : 1. COPI KTP PEMOHON (RANGKAP 2) 2. ISI FORM PENDAFTARAN (RANGKAP 2) 3. PROPOSAL/RK/DENAH TANAH (RKP 2) 4. COPI SERTF/SURAT TANAH (RKP 2) WAKTU : 14 HARI BIAYA : Rp --- 2. IZIN LOKASI PERSYARATAN : 1. FC SAH IZIN PRINSIP DARI PEJABAT BERWENANG 2. FC KTP PEMOHON 3. FC SERTIFIKAT TANAH /BUKTI KEPEM TANAH 4. PROPOSAL WAKTU : 14 HARI BIAYA : Rp --- 3. IZIN GANGGUAN PERSYARATAN : 1. BLANKO PERMOHONAN 2. FC KTP PEMOHON/AKTA PENDIRIAN PERUSHN 3. FC SERTIFIKAT 4. SURAT KET TDK KEBERATAN DARI TETANGGA 5. SPPL/UKL/UPL/AMDAL 6. FC IZIN PRINIP 7. FC IZIN LOKASI WAKTU : 14 HARI BIAYA : RP 2 JUTA (KLS I) & RP 1,75 JUTA (KLS II) 8 KENDAL TERPADU. BGM DGN KAB LAIN? KESERAGAMAN ANTARKABUPATEN: • JENIS IZIN • BIAYA • WAKTU ANTAR OTDA TIDAK SAMA
  10. 10. 9. KESIMPULAN DUNIA USAHA MENGINGINKAN 3P:  PERMUDAH  PERCEPAT  PERMURAH SEMOGA ! 9

×