Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SITI YULIANA 
AMRUL RIZAL
Hal apa sajakah yang diatur dalam 
PP No 46 Tahun 2013 ? 
 Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam 
Peraturan Pemer...
Apakah maksud dan tujuan kebijakan Pemerintah terkait dengan 
pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini ? 
Maksud : 
 untuk...
Objek Pajak apa saja yang dikenai Pajak Penghasilan 
berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013? 
Yang dikenai Pajak Pen...
Objek Pajak apa saja yang TIDAK dikenai Pajak 
Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 
2013? 
 Penghasilan dari j...
Siapa yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan 
ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013? 
Orang Pribadi; 
Badan, tidak termas...
Siapa yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilan 
berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013? 
 Orang Pribadi yang melakukan ...
Termasuk jenis pajak penghasilan apakah 
ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ? 
 Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor...
Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh 
sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013? 
 Penyetoran paling lambat tanggal 15 bu...
Contoh soal 
A. Tahun Pajak sebelumnya kurang dari 12 (dua 
belas) bulan; 
B.Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak y...
PT Maju Jaya menggunakan tahun kalender sebagai 
Tahun Pajak. Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan 
Agustus 2013. Per...
PT Daya Tangkap terdaftar 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya 
Peraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak yang sama 
dengan t...
Gatot Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan 
November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, 
memperoleh pe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

12,317 views

Published on

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Published in: Education

PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

  1. 1. SITI YULIANA AMRUL RIZAL
  2. 2. Hal apa sajakah yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2013 ?  Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
  3. 3. Apakah maksud dan tujuan kebijakan Pemerintah terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini ? Maksud :  untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;  mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;  mengedukasi masyarakat untuk transparansi;  memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Tujuan:  kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;  meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;  terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
  4. 4. Objek Pajak apa saja yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013? Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari USAHA yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah: 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) Catatan: Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, waruing/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.
  5. 5. Objek Pajak apa saja yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?  Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut;  Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Catatan: Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  6. 6. Siapa yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013? Orang Pribadi; Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
  7. 7. Siapa yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?  Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.  Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar. Catatan: Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.
  8. 8. Termasuk jenis pajak penghasilan apakah ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ?  Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam:  PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL  setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25.  Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.
  9. 9. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?  Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berkahir. Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut:  Kode Akun Pajak : 411128  Kode Jenis Setoran : 420  Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.
  10. 10. Contoh soal A. Tahun Pajak sebelumnya kurang dari 12 (dua belas) bulan; B.Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintahini pada bulan sebelum bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini; dan C. Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, untuk Tahun Pajak pertama,
  11. 11. PT Maju Jaya menggunakan tahun kalender sebagai Tahun Pajak. Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan Agustus 2013. Peredaran bruto selama bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Peredaran bruto tahun 2013 disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/5 = Rp360.000.000,00 Karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  12. 12. PT Daya Tangkap terdaftar 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00 Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  13. 13. Gatot Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penghasilan bruto bulan November 2014 disetahunkan adalah: 12/ 1 x Rp 15.000.000,00 = Rp 180.000.000,00 Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagaiWajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

×