Pajak Penghasilan "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. BUTSubyek
Obyek
PTKP Tarif Penghitungan
PPh
Dosen : Imaduddin Zauki, SE

2. - Orang Pribadi
- Warisan yang belum terbagi
Badan Usaha
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Termasuk Subyek Pajak (Pasal 2 ayat 1 UU PPh)

3. Dalam
Negeri
Luar
Negeri
Subyek
Pajak
Subyek Pajak
Pasal 2 ayat (2) UU PPh

4. Subyek Pajak Dalam
Negeri
Orang
Pribadi
BERTEMPAT TINGGAL /
BERADA DI INDONESIA
LEBIH DARI 183 HARI
DLM 12 BULAN; ATAU
DALAM SUATU TAHUN PAJAK
BERADA DI INDONESIA DAN
MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT
TINGGAL DI INDONESIA
Badan Usaha
YANG DIDIRIKAN ATAU
BERTEMPAT
KEDUDUKAN DI
INDONESIA
Warisan
Warisan yang
belum terbagi
Subyek Pajak Dalam Negeri

5. Subyek Pajak Luar Negeri
ORANG PRIBADI YG TIDAK
BERTEMPAT TINGGAL DI
INDONESIA / BERADA DI
INDONESIA TIDAK LEBIH DARI
183 HARI DALAM 12 BULAN
YANG MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
MELALUI
BUT DI INDONESIA
YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA BUKAN DARI
MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN
MELALUI
BUT DI INDONESIA
BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN
DAN TIDAK BERTEMPAT
KEDUDUKAN DI INDONESIA
YANG MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
MELALUI
BUT DI INDONESIA
YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA BUKAN DARI
MENJALANKAN USAHA ATAU
KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA

6. •BENTUK USAHA
YANG DI
PERGUNAKAN OLEH
BUT
•ORANG PRIBADI
LUAR NEGERI
•BADAN USAHA LUAR
NEGERI
BUT •UNTUK
MENJALANKAN
USAHA ATAU
KEGIATAN DI
INDONESIA
BUT

7. • Tempat kedudukan manajemen
• Cabang perusahaan
• Kantor perwakilan
• Gedung kantor
• Pabrik
• Bengkel
• Pertambangan dan penggalian sumber alam,
wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan
• Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
• Proyek konstruksi/instalasi/perakitan
• Pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
• Agen yang kedudukannya tidak bebas
• Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau
menanggung resiko di Indonesia
BENTUK USAHA
TETAP
Pasal 2 ayat (5)
DAPAT BERUPA

8. BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING
PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT
LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG
YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL
BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA
ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB
SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA
MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK
MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KPD
PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA
PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU
DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN/ PEKERJAAN LAIN
UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SESUAI KMK NO. 574/KMK.04/2000
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

9. SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :
- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak,
P E N G H A S I L A N
DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN
OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1)
PPh 13

10. Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun,
atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini
Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan
Laba usaha
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
sbg pengganti saham/penyertaan modal;
2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn pengalihan
harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;
3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau
pengambilalihan usaha;
4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang
diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan
OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1)
PPh 14

11. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
Dividen, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi
kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi
Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
OBJEK PAJAK
Lanjutan (2)
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu ditetapkan dgn
PP (PP No.130 Tahun 2000)
Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing,

12. tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan
Yg belum dikenakan pajak.
selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari
WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas,
OBJEK PAJAK
Lanjuatan (3)
premi asuransi,
PPh 15

13. BANTUAN ATAU SUMBANGAN, TERMASUK ZAKAT & sumbangan keagamaan yang
wajib
HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU
WARISAN
HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI
PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL
PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN ATAU KENIKMATAN
DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI
SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/ DWIGUNA
DAN BEA SISWA
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3)
PPh 18

14. DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP D.N, KOPERASI,BUMN/BUMD,
dgn Syarat :
1. Deviden berasal dari Cadangan laba ditahan dan
2. penyertaan modalnya minimal 25%
PENGHASILAN DARI MODAL YG DITANAMKAN OLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA
TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU DLM BIDANG-BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN DENGAN
KMK
BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG
MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN
KONGSI
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3) (lanjutan)
IURAN YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
PPh 19
BEA SISWA
Laba Yayasan Pendidikan yg Ditanamkan kembali dl. Jk. 4 th
Santunan yg dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak
tertentu

15. PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERUPA
BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN MENJALANKAN
USAHA/KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA
MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG MENJALANKAN KEGIATAN
DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA
TDK DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI INDDONESIA
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3) (lanjutan)
KMK No.227/KMK.04/1994
PPh 20

16. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan
SUBJEKTIF dan OBJEKTIF wajib:
untuk memiliki NPWP; dan
• Wajib dengan benar, lengkap, dan jelas,
dan menandatangani; serta
ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

17. JENIS PENGHASILAN KETERANGAN
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor,
tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang
pensiun
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh
pemberi kerja/pemberi hadiah. Harus
dilaporkan dan dihitung kembali besarnya
PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau
kegiatan dan penghargaan
Laba usaha Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan
pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung
besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya
penjualan perhiasan, kendaraan dan sebagainya
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT
Tahunan
Bunga di luar bunga bank
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang,
keuntungan selisih kurs
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari
penghasilan yg belum dikenakan PPh

18. Jenis Penghasilan Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan
merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka
hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau
hubungan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
Harus dilaporkan dalam SPT
Tahunan PPh
Namun tidak diperhitungkan
dalam penentuan pajak
terutang/pajak yang dibayarkanHarta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan
objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan
Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan
kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Warisan, klaim asuransi, Beasiswa

19. 1. Badan Amil Zakat Nasional,
2. LAZ Dompet Dhuafa Republika,
3. LAZ Yayasan Amanah Takaful,
4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat,
5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat,
6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah,
7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah,
8. LAZ Persatuan Islam,
9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank
Negara Indonesia,
10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat,
11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia,
12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat
Indonesia,
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil,
14. LAZ Baituzzakah Pertamina,
15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid
(DUDT),
16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia,
17. LAZIS Muhammadiyah,
18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU),
19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(LAZIS IPHI), dan
20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen
Indonesia (LEMSAKTI).
(PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011)

20. dari pemberi
kerja
dari
penghasilan
lain-lain
dari harta
yang dimiliki
dari kegiatan
usaha
Sumber
Penghasilan

21. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
STATUS KELUARGA PTKP
SENDIRI (TK) - 24.300.000
KAWIN BELUM PUNYA
ANAK (K/-)
+2.025.000 26.325.000
KAWIN ANAK 1 (K/1) +2.025.000 28.350.000
KAWIN ANAK 2 (K/2) +2.025.000 30.375.000
KAWIN ANAK 3 (K/3) +2.025.000 32.400.000
Contoh : Kawin Anak 2 (K/2)
Penghitungan PTKP :
+ PTKP Dia Sendiri = 24.300.000
+ Kawin = 2.025.000
+ Tanggungan
= 2 x 2.025.000 = 4.050.000
Jumlah PTKP = 30.375.000
21PMK 162/PMK.011/2012

22. Status PTKP *
*Berdasarkan keadaan awal tahun (Pasal 7 PMK 262)
WP Tidak Kawin Kode Jumlah
0 Tanggungan TK/0 24.300.000
1 Tanggungan TK/1 26.325.000
2 Tanggungan TK/2 28.350.000
3 Tanggungan TK/3 30.375.000
WP Kawin Kode Jumlah
0 Tanggungan K/0 26.325.000
1 Tanggungan K/1 28.350.000
2 Tanggungan K/2 30.375.000
3 Tanggungan K/3 32.400.000
WP Kawin + Penghasilan Istri
Digabung
Kode Jumlah
0 Tanggungan K/I/0 50.625.000
1 Tanggungan K/I/1 52.650.000
2 Tanggungan K/I/2 54.675.000
3 Tanggungan K/I/3 56.750.00022
22

23. PTKP UTK KARYAWATI (Pasal 7 PMK 262)
HANYA UTK DIRI
SENDIRI
STATUS TIDAK KAWIN
STATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
SYARAT:
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN
STATUS KAWIN
SUAMI
TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
23

24. • Mempunyai penghasilan:
• dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan
pembukuan atau norma penghitungan pengjasilan
neto
• dari satu atau lebih pemberi kerja;
• yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final;
• dari penghasilan lain.
1770
• Mempunyai penghasilan:
• dari satu atau lebih pemberi kerja;
• dalam negeri lainnya;
• yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.
1770 S
• Mempunyai penghasilan:
• Selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih
dari Rp 60 juta setahun;
• dari satu atau lebih pemberi kerja.
1770 SS

25. Suami Istri
Formulir
SPT Suami
Formulir
SPT Istri
Keterangan
PNS/
Swasta
PNS/
Swasta
1770S 1770S
• Suami dan Istri masing-masing
mengisi SPT Tahunan;
• Besarnya PPh yang harus dilunasi
oleh masing-masing suami-istri
dihitung berdasarkan
penggabungan penghasilan neto
suami-istri dan disesuaikan dengan
perbandingan penghasilan neto
mereka
PNS/
Swasta
Usaha 1770S 1770
Usaha
PNS/
Swasta
1770 1770S

26. •Biaya Jabatan: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas
maksimal Rp 6.000.000 per tahun
•Biaya Pensiun: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas
maksimal Rp 2.400.000 per tahun
Biaya Jabatan/
Biaya Pensiun
• 4,75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga
(khusus PNS/TNI/POLRI)
Iuran Pensiun
• Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada
lembaga/badan yang telah ditetapkan pemerintahZakat
• Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah
tanggungan
PTKP

27. Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi
Pasal 17 Ayat (1) a
NO.
LAPISAN PENGHASILAN KENA
PAJAK
TARIF
Punya
NPWP
Tidak Punya NPWP
1. s.d. Rp 50.000.000,-
5% 6%
(5% + 20%x 5%)
2.
Di atas
Rp 50.000.000,- s.d. Rp
250.000.000
15% 18%
(15% + 20%x 15%)
3.
Di atas
Rp 250.000.000,- s.d. Rp
500.000.000,-
25% 30%
(25% + 20%x 25%)
4.
Di atas
Rp 500.000.000,-
30% 36%
(30% + 20%x 30%)27
27

28. Contoh Kasus SPT 1770 s
1. Nama ADIL SAPUTRO
2. Alamat Jl. Adil No. 1
3. Jabatan Hakim
4. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak
5. Pekerjaan Isteri Pegawai
6. NPWP 48.999.666.3.011.000
7. Tahun Pajak Januari – Desember 2013
28
28

29. Data Bukti Potong PPh Pasal 21
Atas Gaji (Form 1721-A2)
A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2012 (Formulir 1721-A2)
:
:
:
:
:
(+)
: *)
: **)
(-)
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga
4,602,750Rp
Rp 8,500,000
Rp 3,400,000
Rp 120,000,000
Rp 3,000,000
Rp -
Jumlah Penghasilan Bruto Rp 219,900,000
Rp 96,900,000
Tunjangan struktural/fungsional
Rp 6,000,000
Tunjangan Khusus
Jumlah Pengurangan 10,602,750Rp
Tunjangan beras
Tunjangan istri/suami
Tunjangan anak
Tunjangan lain-lain
- Biaya Jabatan
- Iuran Pensiun
Pengurangan :
Gaji pokok Rp 85,000,000
BIAYA JABATAN =
5% x Penghasilan
Bruto (Maksimal :
6.000.000/Th,
500.000/Bln
IURAN PENSIUN =
4.75% x Gaji&Tunj
Keluarga=
4.75% x 74.100.000
29
29

30. Data Bukti Potong PPh Pasal 21
Atas Gaji (Form 1721-A2)
:
:
:
=
=
=
=
- Anak 2 orang @ Rp 2.025.000
Penghasilan Kena Pajak
PPh yang kurang atau lebih dipotong
187,580,250Rp
Rp 30,375,000Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
N I H I L
PPh Telah Dipotong
Rp 24,300,000
Penghasilan Neto
Rp 2,025,000
Rp 157,205,250
Rp 13,180,788
Rp 13,180,788
Rp 4,050,000
PTKP ( K/2 )
- Wajib Pajak
- Status Kawin
PPh Pasal
21Terutang 15% x Rp 107.205.250 = 10.680.788
5 % x Rp 50.000.000 = 2.500.000
1. PPh Pasal 21 terutang
seluruhnya Ditanggung
Pemerintah
2. PPh Pasal sebagai
Kredit Pajak dalam SPT
Tahunan PPh
30
30

31. TARIF WP BADAN
• Tarif tunggal 30%
• Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009,
dan menjadi 25% pada tahun 2010.
• Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif
5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.
31

32. 32
FASILITAS PERPAJAKAN
Pasal 31 E
WP BADAN DALAM NEGERI DENGAN
PEREDARAN BRUTO S.D RP 50 MILIAR MENDAPAT FASILITAS
BERUPA
PENGURANGAN TARIF SEBESAR 50% DARI TARIF NORMAL
YANG DIKENAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK
DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO S.D RP 4,8 MILIAR.

33. CONTOH PENGHITUNGAN
(Omzet s.d. 50M)
Contoh : Koperasi X tahun 2013
Total Penghasilan (Omzet) = Rp. 30.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 5.000.000.000
Uraian Omzet PKP Tarif PPh
Total 30 M 5.000.000.000
Fasilitas s.d. 4,8 M 800.000.000 12,5% 100.000.000
Tarif
biasa
4,8 M s.d 30 M 4.200.000.000 25% 1.050.000.000
Jumlah PPh Terutang 1.150.000.000

34. Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP
dibandingkan
Tarif NPWP
Pasal 21 20% lebih tinggi
Pasal 22 100% lebih tinggi
Pasal 23 100% lebih tinggi
34

35. JENIS – JENIS PAJAK LAINNYA
Objek Penjelasan
PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &
sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas
tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 15 Pemotongan atas Penghasilan yg dibayarkan kepada perusahaan
penerbangan/pelayaran dalam dan luar negeri (carter/sewa)
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian
barang (Bendahara Pemerintah)
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan
penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
35