Mata Kuliah Perpajakan 2 STIE WIRA BHAKTI

1. Hak dan Kewajiban
Wajib Pajak
Dwi Astuty A, SE, M.Ak, Ak
STIE Wira Bhakti Makassar

2. 2
WAJIB PAJAK ?

3. Kewajiban Wajib Pajak
Mendaftarkan diri
untuk memperoleh
NPWP
Melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai
PKP

4. Kewajiban Wajib Pajak
3 M
Menghitung
Pajak yang
terutang
Melapor
Membayar

5. 3 M
• Menghitung pajak sesuai tarif dan
ketentuan yang berlaku
• Membayar pajak – melalui kantor
pos atau bank-bank yang ditunjuk
dengan menggunakan formulir
Surat Setoran Pajak (SSP) atau E-
Billing
• Melapor pajak - ke KPP dengan
menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan SPT (SPT)

6. Berkaitan dengan Pajak
Penghasilan:
• Wajib Melaporkan SPT Masa
• SPT Tahunan
• Pelunasan utang pajak yang
tercantum dalam surat
ketetapan pajak dan surat
keputusan lainnya.

7. Berkaitan dengan Pajak
Pertambahan Nilai:
• Melakukan pembayaran/penyetoran
PPN/PPnBM yang telah dipungut
• Membuat Faktur Pajak
• Mengisi SPT Masa PPN dan
melaporkan ke KPP

8. Wajib melakukan
pembukuan/pencatatan
Wajib Pajak orang pribadi atau
badan yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas di
Indonesia, harus mengadakan
pembukuan/pencatatan.

9. Jika diperiksa Wajib :
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku
atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki
tempat atau ruangan yang dipandang perlu
dan memberikan bantuan guna kelanjaran
pemeriksaan

10. Pembukuan
Proses pencatatan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan
informasi tentang:
 Keadaan harta
 Kewajiban atau utang
 Modal
 Penghasilan dan Biaya
Yang ditutup dengan menyusun
Laporan Keuangan berupa Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi pada
setiap akhir tahun pajak

11. Hak Wajib Pajak
• Wajib Pajak dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Dirjen
Pajak paling lambat 3 bulan sejak
tanggal surat ketetapan pajak.
• Wajib Pajak dapat mengajukan banding
ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3
bulan sejak keputusan keberatan
diterima.
• Apabila belum puas dengan Putusan
Banding, WP berhak mengajukan
Peninjauan Kembali ke Mahkamah
Agung.

12. Hak Wajib Pajak
• Menerima tanda bukti pemasukan SPT
• Melakukan pembetulan SPT yang telah
dimasukkan
• Mengajukan permohonan penundaaan
penyampaian SPT
• Mengajukan permohonan penundaaan
patau pengangsuran pembayaran pajak
• Mengajukan permohonan perhitungan
pajak yang dikenakan dalam surat
ketetapan pajak

13. Hak Wajib Pajak
• Meminta pengembalian kelebihan pembayaran
pajak
• Apabila DJP terlambat mengembalikan
kelebihan pembayaran, WP berhak menerima
bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan.
• Mengajukan permohonan penghapusan dan
pengurangan sanksi, serta pembetulan surat
ketetapan pajak yang salah
• Memberi Kuasa kepada orang untuk
melaksanakan kewajiban pajaknya
• Meminta bukti pemotongan atau
pemungkutan pajak

14. Dalam hal dilakukan pemeriksaan:
• Meminta Surat Perintah
Pemeriksaan
• Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
• Mendapat penjelasan mengenai
maksud dan tujuan pemeriksaan
• Meminta rincian perbedaan antara
hasil pemeriksaan dan SPT
Hak Wajib Pajak

15. Hak Wajib Pajak
Wajib Pajak berhak mendapatkan
perlindungan kerahasiaan atas
segala informasi yang disampaikan
kepada DJP, misalnya:
• SPT
• Laporan Keuangan
• Data dari pihak ketiga yang
bersifat rahasia,
• Dll.

16. Terima Kasih ...
www.pajak.go.id
Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya!

18. APA ITU
PPH PASAL 21/26 atau
BAGAIMANA CARA MENGHITUNG
PPH PASAL 21/26
18

19. BAGAIMANA
DENGAN TARIF
PPH PS 21 !
19

29. Tarif PTKP
PTKP Pria/ Wanita
Lajang
PTKP Suami Istri
Digabung
PTKP Pria Kawin
TK/0 Rp. 54.000.000
TK/1 Rp. 58.500.000
TK/2 Rp. 63.000.000
TK/3 Rp. 67.500.000
K/0 Rp. 58.500.000
K/1 Rp. 63.000.000
K/2 Rp. 67.500.000
K/3 Rp. 72.000.000
K/I/0 Rp. 112.500.000
K/I/1 Rp. 117.000.000
K/I/2 Rp. 121.500.000
K/I/3 Rp. 126.000.000

30. Rp. 54.000.000
Rp. 4.500.000
Rp. 54.000.000
Rp. 4.500.000
Untuk diri Wajib Pajak
Tambahan utk WP Kawin
Tambahan untuk istri yang
berpenghasilan digabung
dengan penghasilan suami
Tambahan utk setiap anggota
keluarga sedarah semenda
dalam garis leturunan lurus sera
anak angkat yang menjadi
tanggungan maks 3 orang

31. Tarif
Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
Sampai dengan 50 Juta
Diatas Rp. 50 Juta s.d Rp.250 Juta
Diatas Rp. 250 Juta s.d Rp.500 Juta
Diatas Rp.500 Juta
5%
15%
25%
30%

32. Penerima Tarif
PNS Gol. I & II, anggota TNI/Polri Gol Pangkat
perwira, Tamtama dan Bintara dan
Pensiunannya
0 % x Penghasilan Bruto
PNS Gol. III, anggota TNI/Polri Gol Pangkat
perwira Pertama dan Pensiunannya
5 % x Penghasilan Bruto
PNS Gol. IV, anggota TNI/Polri Gol Pangkat
perwira Menengah dan Tinggi dan
Pensiunannya
15 % x Penghasilan Bruto

33. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Tarif
Uang Pesangon diterima
Sekaligus
Rp. 0 s.d Rp. 50.000.000 0% x Penghasilan Bruto
Rp. 50.000.000
s.d Rp. 100.000.000
5% x Penghasilan Bruto
Rp. 100.000.000 s.d Rp.
500.000.000
15% x Penghasilan Bruto
Uang Pesangon di atas Rp.
500.000.000
25% x Penghasilan Bruto
Uang Manfaat Pensiun, THT
atau JHT
Rp. 0 s.d Rp. 50.000.000 0% x Penghasilan Bruto
Uang Manfaat Pensiun di
atas Rp. 50.000.000
5% x Penghasilan Bruto

34. PPh Pasal 26
Tarif Pasal 26
sebesar 20%
Penghasilan Bruto

42. PT. Maju melakukan pembayaran gaji pegawai tetap bulan september 2018
pada tgl 25 sep 2018 Rp. 650 juta. Dari jumlah tersebut perusahaan
memotong PPh Ps 21 sebesar Rp 45 juta. PT Maju kemudian melalukan
penyetoran pph ps 21 masa sep 2018 pada tgl 10 Oktober 2018.
Jurnal
25 Sep 2018 Beban Gaji Rp 650 juta
Utang PPh Ps 21 Rp. 45 juta
Kas Rp. 605 juta
10 Okt 2018 Utang PPh Ps 21 Rp. 45 juta
Kas Rp 45 juta

43. Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt
STIE Wira Bhakti Makassar

44. PEGAWAI TETAP
1. Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Neto
Pegawai Tetap, Penghasilan Bruto Dikurangi
Dengan :
a. Biaya Jabatan : Biaya Untuk Mendapatkan,
Menagih Dan Memelihara Penghasialn Yang
Sebesarnya 5% Dari Penghasilan Bruto, Setinggi-
tingginya Rp.6.000.000 Setahun Dan Rp. 500.000
Sebulan. Bila Jabatan Dapat Dikurangkan Dari
Penghasilan Setiap Orang Yang Bekerja Sebagai
Pegawai Negeri Tetap Tanpa Memandang
Mempunyai Jabatan Atau Tidak
b. Iuran Yang Berkaitan Dengan Gaji Yang Dibayar
Oleh Pegawai Kepada Dana Pensiun Yang
Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri
Keuangan / Badan Penyelenggara Tabungan
Hari Tua
2. Pengurangan Biaya Jabatan Dan Iuran Tersebut
Tidak Berlaku Bagi Penghasilan Yang Diterimanya
Berupa Upah Harian, Yang Tebusan Pension,
Honorarium Secara Keseluruhan
3. Pengurang biaya jabatan dan iuran tidak berlaku
terhadap penghasilan wajib pajak luar negeri
yang terutang PPh Ps 21
4. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena
Pajak, Penghsailan netonya dikurangi dengan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
a. Dalam hal karyawati kawin PTKP yang
dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri
dan jika tidak kawin berarti pengurangan PTKP
selain utk dirinya sendiri ditambah dgn PTKP utk
keluarga yg menjadi tanggungannya
b. Bagi karyawati yang menunjukkan surat
keterangan dari pemerintah setempat bahwa
suaminya tidak menerima penghasilan, maka
dapat diberikan tambahan PTKP
c. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan
pada awal tahun takwin

45. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU
TENAGA KERJA LEPAS
Penghasilan Bagi Pegawai Tidak Tetap Atau
Tenaga Kerja Lepas Yang Tidak Dibayar Secara
Bulanan Atau Jumlah Kumulatifnya Dalam Satu
Bulan Kalender Melebihi Rp. 4.500.000, Berlaku
Sebagai Berikut
1. Tidak Dilakukan Pemotongan Pph Ps 21, Dalam
Hal Ini Penghasilan Sehari-hari Belum Melebihi
Rp.450.000
2. Dilakukan Pemotongan Pph Ps 21, Dalam Hal Ini
Penghasilan Sehari-hari Melebihi Rp.450.000
Tersebut Merupakan Jumlah Yang Dapat
Dikurangkan Dari Penghsalan Bruto

46. PENERIMA PENSIUN
1. Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Penerima Pensiun
Memperoleh Pengurangan Biaya Pensiun Sebesar
5% (Lima Persen) Dari Penghasilan Bruto, Setinggi-
tingginya Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
Sebulan Atau Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat
Ratus Ribu Rupiah) Setahun.
2. Untuk Menetukan besarnya Penghasilan Kena
Pajak, Penghasilan netonya dikurangi dengan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebenarnya
3. Tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang
undang PPh
4. Penghitungan PPh Ps 21 atas Uang Pensiun bulanan
diterima atau diperoleh penerima pension pada
tahun pertama pension dihitung sebagai berikut :
a. Terlebih Dahulu Dihitung Penghasilan Neto
Sebulan Yang Diperoleh Dengan Cara
Mengurangi Penghasilan Dengan Biaya
Pension, Kemudian Dikalikan Banyaknya Bulan
Sejak Pegawai Yang Bersangkutan Menerima
Pension Sampai Bukan Desember
b. Penghasilan neto yang disetahunkan tesebut
ditambah dengan penghasilan neto dalam
tahun yang bersangkutan dan diterima atau
diperoleh dari pemberi kerja sebelum
pegawai yang bersangkutan pension sesuai
dengan yang tercantum dalam bukti
pemotongan pph ps 21
c. Untuk menghitung penghasilan kena pajak,
jumlah penghasilan pada huruf b tersebut
dikurangi dengan PTKP dan selanjutnya
dihitung PPh Ps 21 atas Penghasilan Kena
Pajak Tersebut

47. PEGAWAI YANG MENERIMA UPAH HARIAN, UPAH
MINGGUAN, UPAH SATUAN, UPAH BORONGAN
DAN UANG SAKU HARIAN ATAU MINGGUAN
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau
tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah
satuan, upah Borongan dan uang saku harian, sepanjang
penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, maka :
1. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp.300.000 atau
2. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam
hal ini jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi
Rp.4.500.000
Dalam hal ini jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender
telah melebihi Rp.6.000.000, PPh Ps 21 dihitung dengan menerapkan
tarif pasal 17 ayat 1 huruf “a” Undang-Undang Pajak Penghasilan atas
Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan

48. UANG LEMBUR dan UANG RAPEL
Uang Lembur :
Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Uang
Lembur Dan Penghasilan Lain Sejenis
Yang Diterima Atau Diperoleh Pegawai
Bersamaan Dengan Gaji Bulanan Yaitu
Dihitung Dengan Cara
Menggabungkan Penghasilan Lain
Tersebut Pada Gaji Bulannya
Uang Rapel :
Apabila Kepada Pegawai Di Samping
Dibayar Gaji Bulanan Juga Dibayar
Kenaikan Gaji Yang Berlaku Surut
(Rapel)
Apabila Kepada Pegawai Disamping
Dibayar Gaji Didasarkan Masa Gaji
Dikurangi Dari Satu Bulan, Juga Dibayar
Gaji Lain Mengenai Masa Yang Lebih
Lama Dari Satu Bulan Contoh Gaji
Untuk Masa Seminggu Dikalikan
Dengan 4 Atau Gaji Untuk Masa Sehari
Dikalikan Dengan 26

49. JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TAHUN BARU, BONUS,
PREMI DAN PENGHASILAN SEJENISLAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA
UMUMNYA DIBERIKAN SEJKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN = Tarif yang diterapkan adalah
Tarif Pasal 17 UU PPh
IMBALAN ATAS SAJA ATAU KEGIATAN YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR
BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA/KEGIATAN YANG
DIBERIKAN = Tarif yang bersumber dari pasal 17 dengan Penghasilan Bruto
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING= Penghasilan Bruto dikurangi dengan
PTKP
HONORARIUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/PEGAWAS YANG TIDAK
MERANGKAP PEGAWAI TETAP= Tarif yang bersumber dari pasal 17 dengan
Penghasilan Bruto Kumulatif
PENGHASILAN TENAGA AHLI= Tarif Pasal 17 Undang-undang PPh atas
jumlah kumulatif 50% dari jumlah bruto yang dibayarkan atas terutang
dalam satu tahun kalender

51. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
adalah besaran penghasilan yang
ditentukan sebagai batasan tidak kena
pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP
OP).
Jumlah penghasilan tertentu tersebut yang
akan dibebaskan dari pengenaan Pajak
Penghasilan (PPh) saat melakukan
perhitungan PPh terutang pada laporan
SPT Tahunan PPh 21.
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21
yaitu dengan penghasilan yang diterima
selama satu tahun periode pajak
dikurangkan dengan total nilai PTKP yang
berlaku saat ini.
Saat perhitungan PTKP itulah
terdapat tanggungan yang
dapat diperhitungkan dalam
PTKP sesuai dengan keadaan
wajib pajak
Penentuan nilai PTKP dilihat pada
keadaan awal tahun seseorang
dan tetap tidak berubah
sepanjang tahun tersebut.
Batas PTKP yang telah ditetapkan
pemerintah saat ini adalah sebesar
Rp 4,5 Juta per bulan atau Rp 54
Juta setahun.

53. Tanggungan Dalam Perhitungan PTKP
1. Istri yang tidak bekerja dan/atau
tidak berusaha.
2. Anak kandung dengan jumlah
maksimal tanggungan adalah 3
anak dan belum memiliki
penghasilan sendiri.
3. Orang tua atau mertua yang tidak
bekerja dan tidak memiliki
tunjangan hari tua, pensiun atau
apapun sejenisnya.
Syarat Tanggungan yang Dapat
Diperhitungkan Dalam PTKP
1. Tidak diperbolehkan memiliki
penghasilan
2. Memiliki status belum menikah
3. Hidup satu atap dengan wajib
pajak bersangkutan
4. Tidak lahir atau meninggal pada
tahun pajak berjalan
Wajib pajak yang memiliki anggota keluarga sedarah atau semenda dalam
garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang
tua, mertua, anak kandung atau anak angkat diberikan tambahan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) paling banyak 3 orang. Maksud dari
anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota
keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya
ditanggung oleh wajib pajak

54. TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor
36 tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

55. Tarif berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang
pension yang dibayarkan sekaligus sebagai berikut :

57. KASUS PENERIMA UANG
PESANGON
Tn Amir menerima uang pesangon dari
PT Amarta sebesar Rp. 175.000.000
penghitungan Pph Pasal 21 atas uang
pesangon :
Penghasilan Bruto Rp.175.000.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang’
0% x Rp.50.000.000= Rp.0
5% x Rp.50.000.000= Rp.2.500.000
15% x Rp.75.000.000= Rp.11.250.000
TOTAL Rp. 13.750.000

58. KASUS PENERIMA UANG
PESANGON/ PEMBAYARAN
JAMINAN HARI TUA
 Pembayaran Uang Pesangon
Dalam Contoh Tersebut Dilakukan
Dalam Beberapa Kali Pembayaran,
Yaitu Sebagai Berikut :
 Bulan Desember 2015 Rp.
50.000.000
 Bulan April 2016 Rp. 125.000.000
 Total Rp. 175.000.000
Bagaimana cara penyelesaiannya ??
 Contoh perhitungan pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong atas pembayaran
jaminan hari tua yang
dibayarkansekaligus sebesar
Rp.150.000.000
 Penyelesaian
0% x Rp.50.000.000 = Rp. 0
5% x Rp. 100.000.000 = Rp. 5.000.000
Total Rp.5.000.000

59. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21
TERHADAP EGAWAI TETAP
 Rahmat sebagai pegawai
tetap pada PT Bella Nusa
Utama di Jakarta pada
tahun 2016 menerima gaji
sebulan sebesarRp.
8.000.000 dan membayar
uang pension Rp 200.000.
Rahmat telah menikah
tetapi belum mempunyai
anak dan telah berNPWP.
Penghitungan PPh Pasal
21 sebagai berikut ?
Gaji Sebulan Rp. 8.000.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan Rp.400.000
Iuran Pensiun Rp. 200.000
Rp. 600.000
Penghasilan Neto sebulan Rp.7.400.000
Penghasialn Neto setahun Rp. 88.800.000
PTKP RP.
58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 30.300.000
Pph Pasal 21 terutang 5% x 30.300.000 = Rp. 1.515.000
Sebulan
Rp.126.250

60. PENGHITUNG PEMOTONGAN PPH PASAL
21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA
PESERTA KEGIATAN
Bambang Seorang Pemain Bulu Tangkis Professional Yang
Bertempat Tinggal Di Indonesia. Bambang Menjuarai
Turnamen Indonesia Terbuka Dan Memperoleh Hadiah
Sebesar Rp. 200.000.000
Penyelesaian:
PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen
Indonesia terbuka tersebut
5% x Rp.50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% x Rp. 150.000.000 = Rp. 22.500.000
Total Rp. 25.000.000

61. PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS
PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB
PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI
SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG
ASING
William Pegawai Asing Yang Berada Di Indonesia Kurang
Dari 183 Hari. Ia Status Menikah Dan Mempunyai Dua
Anak Dan Memperoleh Gaji Pada Buan Maret 2016
Sebesar $2.500 Sebulan. Kurs Menteri Keuangan Pada
Saat Pemotongan Sebesar Rp.13.500 Untuk Kurs US$1.00
Penyelesaian Pph Pasal 26 :
US$2.500 X Rp. 13.500 = Rp.33.750.000
Pph Pasal 26 Terutang
20% X Rp.33.750.000 = Rp. 6.750.000

62. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
DWI ASTUTY ARFAH, SE.,M.AK.,AK
STIE WIRA BHAKTI

64. Pengertian dan Karakteristik
• Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut
oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun
daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan
barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak
dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang
impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

65. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU PPh, yang dapat
ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:
1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan
dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara
adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan
di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang
tertentu antara lain otomotif dan semen; danWajib Pajak Badan tertentu memungut pajak
dari pembeli atas Penjualan barang yang tergolong sangat mewah
3. Wajib Pajak Badan tertentu memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang
tergolong sangat mewah

66. Pemungut PPh Pasal 22
• Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang;
• Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga
negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang;
• Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang
persediaan (UP);
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat
Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS);
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
• PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi
Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel
(Persero);
• Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran
atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan
usahanya.
• Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang
pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
• Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang
batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha pertambangan.

68. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang
wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan
• Badan usaha yang bergerak dalam bidang
usaha industri semen, industri kertas, industri
baja, industri otomotif, dan industri farmasi,
atas penjualan hasil produksinya kepada
distributor di dalam negeri;
• Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM),
Agen Pemegang Merek (APM), dan
importir umum kendaraan bermotor, atas
penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
• Produsen atau importir bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas
penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan pelumas;
• Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk
industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan
industri hilir.
• Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi
yang kegiatan usahanya:
• mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
• menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri
dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
• Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan
pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang
melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

69. Tarif PPh Pasal 22
• Atas impor:
• yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor;
• non-API = 7,5% x nilai impor;
• yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.
• Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak
termasuk PPN dan tidak final.)
• Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
• Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
• Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
• Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
• Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
• Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau
importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
• Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat
tidak final
• Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari
pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk
PPN)
• Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang
menggunakan API = 0,5% x nilai impor.
• Atas penjualan
• Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
• Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
• Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp
10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
• Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp
10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
• Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan,
jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan
harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih
dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

70. Tarif pph Ps 22
70

72. Dikecualikan dari Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22
• Impor barang dan/atau penyerahan barang yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak terutang Pajak Penghasilan;
• Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
dan/atau Pajak Pertambahan Nilai;
• Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali;
• Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang
yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam
kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor
untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian,
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
• Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:
• pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara Pemerintah dan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat
Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)), yang
jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan
pembayaran yang terpecah-pecah;
• pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN tertentu dan Bank BUMN)
yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
• pembayaran untuk:
• pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas,
benda-benda pos;
• pemakaian air dan listrik.
• Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan
dari emas untuk tujuan ekspor;
• Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

73. Dikecualikan dari Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22
• Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.
Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
• Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
• yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor)
dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar
bea masuk sebagaimana mestinya;
• sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan
ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
• berupa kiriman hadiah;
• untuk tujuan keilmuan.
• Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan
merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
• Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

74. Saat terutangnya pph ps 22
N
o
Jenis kegiatan Saat Terutang PPh Ps 21
1 PPh Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal
pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan
dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2 PPh Ps 22 atas pembelian barang oleh pemungut
pajak (bendahara pemerintah, KPA,bendahara
pengeluaran,BUMN tertentu dan Bank-bank BUMN
terutang dan dipungut pada saat pembayaran
3 PPh Ps 22 atas penjualan hasil produksi
semen,kertas,industri baja,otomotif,farmasi dan
penjualan kendaraan bermotor
terutang dan dipungut pada saat penjualan
4 PPh Ps 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan
bakar gas dan pelumas
dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order)
5 PPh Ps 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagan
pengumpul
terutang dan dipungut pada saat pembelian
74

75. Tata cara pemungutan dan penyetoran
75

76. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
76
PPh Pasal 22 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
DPP PPN = (100:110) x Harga Pembelian/Penjualan
DPP PPN = ((100: (110+tarif PPnBM)) x Harga Pembelian/Penjualan

77. PERHITUNGAN PPH
PS 22
DWI ASTUTY ARFAH

78. Perhitungan PPh Ps 22
PT Perdana adalah Importir barang barang elektronika tarif
7,5%. Perusahaan sudah memiliki API. Pada Mei 2016, PT
Perdana melalukan Impor barang dari Jepang dengan Harga
faktur USD 100.000. Biaya asuransi dan biaya angkut
pengapalan barang dari Jepang dalam daerah
pabean(Indonesia)masing-masing sebesar0,5% dan 10% dari
harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Perdana. Tarif bea
masuk 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh menteri
keuangan pada saat itu adalah USD1=Rp.11.500. Hitung PPh
Pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Perdana ?

79. PPh Pasal 22
1. Menentukan Nilai Impor
- Harga faktur(cost) USD 100.000
- Biaya Asuransi(insurance) : 05% x USD100.000 USD 500
- Biaya Angkut (freight) :10% x USD100.000 USD 10.000
CIF(cost, insurance, freight) USD 110.500
Bea Masuk : 10% x USD110.500 USD 11.500
Nilai Impor USD 121.500
Nilai Impor(dlm rupiah) :USD121.550 xRp.11.500 Rp. 1.397.825.000
2. Menghitung PPh Pasal 22 – Impor
7,5% x Rp. 1.397.825.000 Rp.104.836.875

80. Perhitungan PPh Ps 22
Pada Bulan Juni 2016, PT Ananda melakukan impor
kedelai (tarif 0,5%) dari Amerika Serikat senilai
USD30.000. Biaya asuransi dan biaya angkut barang
dari Amerika dalam daerah pabean (Indonesia)
masing-masing sebesar 0,5% dan 15% dari harga
faktur. Tarif bea masuk 15% dari CIF. Kurs yang
ditetapkan oleh menteri keuangan pada saat itu adalah
USD1=Rp.11.000. Hitung PPh Pasal 22 yang harus
dibayar oleh PT Ananda ?

81. PPh Pasal 22
1. Menentukan Nilai Impor
- Harga faktur(cost) USD 30.000
- Biaya Asuransi(insurance) : 05% x USD30.000 USD 150
- Biaya Angkut (freight) :15% x USD30.000 USD 4.500
CIF(cost, insurance, freight) USD 34.650
Bea Masuk : 15% x USD34.650 USD 5.197,5
Nilai Impor USD 39.847,5
NilaiImpor(dlmrupiah):USD39.847,5xRp.11.000 Rp.438.322.500
Menghitung PPh Pasal 22 – Impor
0,5% x Rp.438.322.500 Rp.2.191.612,5

82. Pada 1 April 2016, Dinas Pendidikan &
Pengajaran A membeli mebel dan peralatan
kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai
Rp220.000.000 (termasuk PPN 10%),
Hitunglah PPh Ps 22 yang dipungut oleh
Bendaharawan dinas tersebut ?

83. Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian
Kabupaten A pada tgl 10 Juni 2016
melakukan pembayaran atas pembelian
alat tulis kantor dari Toko Kuning senilai
Rp. 2.100.000 (termasuk PPN 10%).
Pembayaran dilakukan menggunakan
Uang Persediaan

84. PT. Cahaya Dunia Paper pada Mei 2016
menjual kertas hasil produksi kertas
kepada CV Merah Jaya (salah satu
distributor) dengan total harga sebesar
Rp. 880.000.000. Harga tersebut sudah
termasuk PPN sebesar 10%?

85. Pada Bulan Mei 2016, PT Semen
Indonesia menjual semen hasil produksi
semen kepada PT Bangunan Nusantara.
Total Harga termasuk PPN sebesar Rp.
1.650.000.000

86. Pada Bulan Juni 2016, PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi sebagai
berikut :
• Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp.825.000.000 kepada SPBU Pertamina
• Penyerahan bahan Bakar minyak senilai Rp. 577.500.000 kepada SPBU bukan
pertamina
• Penyerahan bahan bakar gas senilai Rp.192.500.000 kepada Blue Gas Distributor
• Penyerahan pelumas senilai Rp.278.900.000 kepada PT Oli, setiap harga dalam poin-
poin termasuk PPN. Hitunglah PPh Ps 22 yang dipungut Pertamina ?

87. • Penyerahan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina
DPP :100/110 x Rp.825.000.000 Rp. 750.000.000
PPh Ps 22 : 0,25% x Rp. 750.000.000 Rp. 1.875.000
• Penyerahan bahan Bakar minyak kepada SPBU bukan pertamina
DPP :100/110 x Rp.577.500.000 Rp. 525.000.000
PPh Ps 22 : 0,3% x Rp. 750.000.000 Rp. 1.575.000
• Penyerahan bahan bakar gas kepada Blue Gas Distributor
DPP :100/110 x Rp.192.500.000 Rp. 175.000.000
PPh Ps 22 : 0,3% x Rp. 175.000.000 Rp. 525.000
• Penyerahan pelumas kepada PT Oli
DPP :100/110 x Rp.308.000.000 Rp. 280.000.000
PPh Ps 22 : 0,3% x Rp. 280.000.000 Rp. 840.000

88. PRESENTATION
TITLE
SUBTITLE GOES HERE

89. PA JAK PE NGHASILAN (PPH)
PASAL 23 ADALAH PA JAK YANG
DIPOTONG ATAS PE NGHASILAN
YANG BERASAL DARI MODAL ,
PE NYE RAHAN JASA , ATAU
HADIAH DAN PE NGHARGAA N,
SE LAIN YANG TE LAH DIPOTONG
PPH PASAL 21.
Add a Footer 89

90. Dividen.
Bunga.
Royalti.
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain
kepada Orang Pribadi.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau
bangunan.
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, ja konstruksi, jasa konsultan, dan jasa
lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
OBJEK PPH PS 23
Add a Footer 90

91. 91
PEMOTONG PAJAK
• Badan Pemerintah
• Subyek Pajak dalam Negeri
• Pelenggaraan Kegiatan
• Bentuk Usaha Tetap
• Perwakilan Perusahaan Dalam Negeri
• Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Tertentu yang ditunjuk
oleh Dirjen Pajak
• AKUNTAN, ARSITEK, NOTARIS, PPAT,KECUALI CAMAT,
PENGACARA, KONSULTAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
BEBAS
• ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA YANG
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK PEMBAYARAN
BERUPA SEWA

92. TARIF 15 % TARIF 2 %
Add a Footer 92
 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
 IMBALAN : JASA TEKNIK, JASA
MANAJEMEN, JASA
KONSULTAN
 JASA LAIN YANG DITETAPKAN
DIRJEN PAJAK SELAIN JASA
YANG TELAH DIPOTONG PPh
PASAL 21

93. DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPH PASAL
23
 PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK
 SEWA YANG DIBAYARKAN,TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN
SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI
 DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH PT
SEBAGAI WP DN, KOPERASI, YAYASAN, ORGANISASI SEJENIS,
BUMN/BUMD DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN
USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
 DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI
 BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH DARI
PERUSAHAAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK
TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN,
PERKUMPULAN, FIRMA DAN TERMASUK PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
 SISA HASIL USAHA KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA
ANGGOTANYA
 PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA
BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN YANG
DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

94. Add a Footer 94

95. 95
PERHITUNGAN PPH PASAL 23
CV Sofan merupakan usaha jasa katering. Dalam rangka penerimaan
mahasiswa baru di Universitas Palagan, CV Sofan dan Universitas Palagan
mengadakan kontrak penyediaan makan berupa cemilan dan makan siang
sebanyak 500 paket selama 3 hari dengan harga Rp. 25.000 perpaket.
Penyelesaiannya :
Dasar Pengenaan Pajak 3 X 500 x Rp. 25.000 = 37.500.000
PPh Ps 23 Rp. 37.500.000 x 2% = Rp. 750.000

96. 96
PERHITUNGAN PPH PASAL 23
PT. Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar Rp.
200.000.000,- PPh Pasal 23 dipotong PT. Solusindo adalah :
= 15% x Rp. 200.000.000,-
= Rp. 30.000.000,-
PT. Karya Utama membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada
PT Indo Jaya sebesar Rp. 80.000.000,- PPh Pasal 23 dipotong PT. Karya Utama
adalah :
= 15% x Rp. 80.000.000,-
= Rp. 12.000.000,-

97. 97
PERHITUNGAN PPH PASAL 23
CV. Selera Makan membayar Royalti Kepada Ny. Sulastri
atas pemakaian Merek Ayam Goreng “Bu Lastri”
sebesar Rp. 30.000.000,- PPh Pasal 23 dipotong CV.
Selera Makan :
= 15% x Rp.30.000.000,-
= Rp. 4.500.000,-
Apabila Ny. Sulastri belum memiliki NPWP, maka PPh
Pasal 23 yang dipotong CV Selera Makan adalah
= 30% x Rp.30.000.000,-
= Rp. 9.000.000,-

98. 98
PERHITUNGAN PPH PASAL 23
CV. Perdana mendapat Hadiah sebuah Mobil senilai Rp. 200.000.000,- atas
undian tabungan yang diselenggarakan Bank Arta Raya maka PPh Pasal 23
dipotong oleh Bank Arta Raya
= 15% x Rp.200.000.000,-
= Rp. 30.000.000,-
PT. Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa
sebesar Rp. 10.000.000,- PPh Pasal 23 dipotong PT. Sejahtera Raya
= 2% x Rp.10.000.000,-
= Rp. 200.000,-
Apabila Susanto belum memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Sejahtera Raya
adalah = 4% x Rp.10.000.000,- = Rp. 400.000

99. 99
PERHITUNGAN PPH PASAL 23
PT. Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV. Konsultindo untuk membuat sistem
akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp. 11.000.000,-(termasuk PPN ) PPh Pasal 23
dipotong oleh PT. Pilar Utama :
DPP = 100/110 x Rp.11.000.000,-
= Rp. 10.000.000,-
PPh Ps 23 = 2% x Rp. 10.000.000
= Rp. 200.000

100. THANK YOU
DWI ASTUTY ARFAH
100

101. Pajak Penghasilan Pasal 26
Dwi Astuty A, SE, M.Ak, Ak

102. PAJAK PENGHASILAN PASAL
26
Pajak Penghasilan yang dikenakan atas
penghasilan yang diterima Wajib Pajak
(WP) Luar Negeri dari Indonesia selain
Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

103. PAJAK PENGHASILAN PASAL
26
Yang Menentukan seseorang Individu atau Perusahaan sebagai
Wajib Pajak Luar Negeri, adalah :
a. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal
di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/ 12 bulan, dan perusahaan
yang tidak didirikan atau berada di indonesia, yang mengoperasikan usahanya
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
b. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal
di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/ 12 bulan, dan perusahaan
yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha tetap
di Indonesia

104. SUBJEK PAJAK
- Badan Pemerintah
- Subjek Pajak dalam negeri
- Penyelenggara Kegiatan
- BUT
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT
di Indonesia

105. TARIF DAN OBJEK PAJAK
1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
a. Dividen
b. Bunga, premium, diskonto, premi swap,dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian hutang
c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
d. Harta Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
e. Hadiah dan penghargaan
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
g. Premi swap dan transaksi lindungan lainnya
h. Keuntungan karena bebas hutang
PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20%

106. TARIF PPH PASAL 26
2. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :
a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
b. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
PPh Pasal 26 = Penghasillan Bruto x 20%
3. Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha
tetap di indonesia dikenai tarif sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut
ditanamkan kembali ke indonesia
PPh Pasal 26 = (Penghasillan Bruto x Perkiraan Pengahasilan Netto) x 20%
4. Atas Penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh
Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto
PPh Pasal 26 = (PKP- PPh Terutang) x 20%

107. PENGECUALIAN PPH PASAL
26
1. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26
apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi
Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di
Indonesia dengan syarat:
a. Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada
perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di
Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri dan
b. Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat
lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak
diterima atau diperoleh penghasilan tersebut

108. PENGECUALIAN PPH PASAL
26
c. tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali
tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua)
tahun sesudah perusahaan tempat penanaman
dilakukan, mulai berproduksi komersil.
2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan

109. Terima Kasih ...
www.pajak.go.id
Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya!

110. http://www.free-powerpoint-templates-design.com
KASUS PPH PASAL 22 DAN 23
DWI ASTUTY ARFAH, SE.,M.AK.,AKT

111. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu
Kasus dan Pertanyaan:
Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai
Rp855.000.000. harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
Pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai
Rp600.000.000 kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
Pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produknya kepada PT Adi Karya senilai Rp1.110.000.000.
Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
Catatan : PPh Pasal 22 Pedangan Pengumpul Tarif 0,25%
Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Barang
Kasus dan Pertanyaan:
PT Perdana mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur US$120.000. Barang yang diimpor adalah jenis
barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
16/PMK.010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut
sebesar 10% dari harga faktur.
Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri
Keuangan pada saat itu sebesar US$1= Rp10.000. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai
jika PT ABC memili API (Angka Pengenal Impor) (2,5%) dan jika tidak memiliki API (7,5%)?

112. Perhitungan PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas
PT AAA selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan
pelumas, menyerahkan bahan bakar minyak senilai
Rp900.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada PT BBB
yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh
Pasal 22 yang dipungut ?
Catatan : Tarif 0,3 %
Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang
Mewah (Tarif 1%)
PT AAA merupakan perusahaan pengembang properti
yang menjual apartemen dengan nilai Rp50.000.000.000
kepada CCC. Harga jual ini tidak termasuk PPN dan
PPnBM. Maka, PPh Pasal atas penjualan barang mewah
berupa apartemen
Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang
Mewah (Tarif 5%)
PT AAA menjual kapal pesiar dengan nilai
Rp800.000.000.000 kepada PT DDD. Nilai ini tidak
termasuk PPN dan PPnBM. Dengan demikian
perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan kapal pesiar in
Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil
Produksi Tertentu (tariff 0,1%
PT AAA merupakan perusahaan kertas yang
menjual hasil produksinya kepada PT BBB senilai
Rp1.100.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN
sebesar 10%.

113. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen (15%)
PT ABCD, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan
beralamat di Jl. Terusan No.11, Jakarta Selatan. PT ABCD telah memiliki NPWP 01.111.444.8-
061.000. Pada tanggal 10 Juli 2013, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang
saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam
pembayaran dividen tunai.
Pemegang Saham NPWP % Penyertaan Modal Dividen
PT Cakrawala 01.125.735.8-045.000 15% Rp75.000.000
PT Matahari 01.156.198.8-026.000 10% Rp50.000.000
PT Angkasa 01.754.125.8-039.000 18% Rp90.000.000
CV Bahari Jaya 01.342.657.8-039.000 12% Rp60.000.000
CV Karya Raya 01.453.198.8-039.000 11% Rp55.000.000

114. We Create
Quality Professional
PPT Presentation
Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti (15%)
Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar
royalti kepada Tuan Zainudin sebagai penulis
buku sebesar Rp50.000.000. Tuan Zainudin
telah mempunyai NPWP 01.444.888.2.987.000.

115. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa (2%)
PT Karya Makmur membayar sewa kendaraaan bus
pariwisata dengan nilai sewa sebesar Rp35.000.000
k e p a d a S u g i a n t o H a r i s .
Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa
(2%)
PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT
Nuansaraya sebesar Rp120.000.000. PT
Nuansaraya tidak mempunyai NPWP.

116. THANK YOU
Insert the Subtitle of Your Presentation

117. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
DWI ASTUTY A, SE, M.AK, AK
STIE WIRA BHAKTI MAKASSAR

118. DEFINISI PPH PASAL 24
118
Pajak yang terutang atau dibayarkan di Luar Negeri (LN).
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh
dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan WP
Dalam Negeri (DN).
Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan
dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, dengan tujuan
menghindari pemajakan berganda.

119. CARA MELAKSANAKAN KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI
119
Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak
ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan:
Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari
luar negeri.
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang
disampaikan di luar negeri.
Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

120. PENGGABUNGAN PENGHASILAN
Penggabungan penghasilan yang berupa dividen dilakuan dalam tahun
pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan
Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak
diterimanya penghasilan tersebut
Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak
diperolehnya penghasilan tersebut
120

121. SUMBER PENGHASILAN
Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
Negara tempat pihak yang membayar/ dibebani imbalan.
Penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak.
Negara tempat harta tersebut terletak.
Bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak.
Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa.
Penghasilan dari saham/ sekuritas atau keuntungan pengalihan saham/
sekuritas lain.
Negara tempat badan yang menerbitkan saham/ sekuritas.
121

122. SUMBER PENGHASILAN
Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT.
Negara tempat BUT.
Keuntungan karena pengalihan harta tetap.
Negara tempat harta tetap.
Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau
tanda turut serta dalam pemberian modal kepada perusahaan
penambangan.
Negara lokasi penambangan.
Penghasilan BUT.
Negara tempat BUT menjalankan usaha/ kegiatan.
122

123. PENENTUAN NILAI DIKREDITKAN
Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah
diantara 3 (tiga) unsur /perhitungan sebagai berikut:
1.Jumlah Pajak yang terutang atau dibayar di Luar
Negeri
2. Penghasilan Luar Negeri/PKP x Total PPh Terutang
3.Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh
penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan
kena pajak < daripada penghasilan luar negeri
123

124. CONTOH PPH PS 24
1. Laba Usaha di Singapura dalam Tahun Pajak 2016 sebesar Rp.
500.000.000
2. Dividen atas kepemilikan saham pada X di Australia sebesar
Rp.200.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2014 ditetapkan
dalam rapat pemegang saham tahun 2015 baru dibayarkan dalam
tahun 2016
3. Dividen atas penyertaan saham sebesar 70% pada Y di Hongkong yang
sahamnya atidak diperdagangkan dibura efek sebesar Rp.
60.0000.000 yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2015 yang
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan akan diperoleh
pada tahun 2016
4. Bunga Obligasi Pada Z di Kuala Lumpur dihitung sebesar Rp.
80.000.000
a. Bunga semester I Tahun 2016 diterima dibulan september 2016
b. Bunga semester I Tahun 2016 diterima dibulan Maret 2017

125. KASUS PENGHASILAN WP BADAN
PT. Cemara memperoleh penghasilan netto selama tahun 2014
dari dalam dan luar negeri sebagai berikut:
Penghasilan DN Rp 4.000.000.000,-
Penghasilan LN Rp 5.000.000.000,-
Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar
40%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan
nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat
penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan
pajak penghasilan akhir tahun?
125

126. Beban PPh badan = 25% x 9.000.000.000
= Rp 2.250.000.000,00
Jawaban :
Penghasilan LN Rp 5.000.000.000,00
Penghasilan DN Rp 4.000.000.000,00
Total penghasilan netto Rp 9.000.000.000,00
Beban pajak dibayarkan di LN = 40% x 5.000.000.000,-
= Rp 2.000.000.000,,-
Nilai pajak dikreditkan = Rp 1.250.000.000,-
126
000
.
000
.
250
.
2
000
.
000
.
000
.
9
000
.
000
.
000
.
5
x
KASUS PENGHASILAN WP BADAN

127. Jawaban :
Jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri
Kas 3.750.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 24 1.250.000.000
Pendapatan jasa/ dividen/ bunga 5.000.000.000
Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun
Beban pajak 2.250.000.000
Utang pajak 1.000.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 24 1.250.000.000
127
KASUS PENGHASILAN WP BADAN

128. CONTOH KASUS
PT Putra Jaya yang beralamat Yogyakarta memperoleh pengasilan
Netto pada Tahun 2016 sebagai berikut :
Penghasilan DN Rp 500.000.000,-
Penghasilan LN Rp 500.000.000,-
Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar
20%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan
nilai yang dikreditkan?
128

129. PENYELESAIAN PPH PS 24
129
1. Menghitung Total PKP
Penghasilan DN Rp 500.000.000,-
Penghasilan LN Rp 500.000.000,
Jumlah penghasilan bruto Rp.1.000.000.000
2. Menghitung Total PPh Terutang
Tarif PPh Ps 17 ayat (1)b x Penghasilan Kena Pajak
25% X Rp. 1.000.0000.000 = Rp. 250.000.000
3. Menghitung PPh Masimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan
Penghasilan Luar Negeri / PKP x Total PPh Terutang
Rp.500.000.000/Rp. 1.000.000.0000 X Rp. 250.000.000
Rp. 125.000.000
4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di Luar Negeri
Tarif Luar Negeri x Penghasilan Luar Negeri
20% x Rp.500.000.000
Rp. 100.000.000

130. KASUS PENGHASILAN WP OP
Amalia (TK/0), berdomisili di Surabaya, memperoleh dan
menerima penghasilan netto tahun 2016 sebagai berikut :
Di Negara A, ia memperoleh penghasilan luar negeri berupa
sewa sebesar Rp. 200.000.000 ( tarif yg berlaku 40%)
Di Negara B, ia mengalami kerugian usaha sebesar Rp.
100.000.000 ( tarif yg berlaku 25%)
Di Dalam Negeri, ia memperoleh laba usaha sebesar Rp.
200.000.000
Hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh Ps
24 ?
130

131. 1. Menghitung Total PKP
Penghasilan dari Negara A berupa sewa Rp200.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp200.000.000 (+)
Jumlah penghasilan neto Rp 400.000.000
PTKP(TK/0) Rp 54.000.000 (-)
PKP Rp 346.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi
kerugian atau pengurangan yang lain.
2. Menghitung Total PPh yang Terutang
PPh terutang :
• 5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
•15 % x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000
• 25% x Rp 96.000.000 = Rp 24.000.000 (+)
Rp 56.500.000
131
KASUS PENGHASILAN WP OP

132. 3. Menghitung PPh Maksimum Dikreditkan di Negara A sesuai
Perbandingan Penghasilan
Rp. 200.000.000/346.000.000 x Rp.56.500.000
Rp. 32.658.960
4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di Negara A
40% x Rp. 200.000.000
Rp. 80.000.000

133. TERIMA KASIH ...
www.pajak.go.id
Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya!

134. PPH PASAL 25
Oleh
Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt
STIE Wira Bhakti Makassar

135. D E F I N I S I
Pajak Penghasilan Pasal 25 Mengatur Tentang
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam
Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri
Oleh Wajib Pajak Untuk Setiap Bulan.
Wajib Pajak (WP), Baik Berupa Orang Pribadi
Ataupun Badan Yang Melakukan Suatu Kegiatan
Usaha

136. TUJUAN
 Untuk Meringankan Beban Wajib
Pajak, Mengingat Pajak Yang Terutang
Harus Dilunasi Dalam Waktu Satu
Tahun.
 Pembayaran Ini Harus Dilakukan
Sendiri Dan Tidak Bisa Diwakilkan.

137. KETENTUAN PPH PASAL 25
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh
WP sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang lalu dikurangi dengan:
Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan
yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar
negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24,

138. PERHITUNGAN PPH PASAL 25
 PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu Rp. XX
 Pengurangan/ kredit pajak tahun lalu:
PPh Ps 21 Rp. XX
PPh Ps 22 Rp. XX
PPh Ps 23 Rp. XX
PPh Ps 24 Rp. XX
Total kredit pajak Rp. XXX (-)
Dasar penghitungan angsuran tahun lalu Rp. XXX
 Angsuran PPh Pasal 25 tahun lalu = Dasar penghitungan angsuran : 12 atau
banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu

139. CONTOH PPH PASAL 25
Pajak Penghasilan Yang Terutang Untuk Tuan Hakim Berdasarkan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016
Sebesar Rp. 50.000.000,- Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut
Oleh Pihak Ketiga Serta Yang Terutang Atau Dibayar Diluar Negeri
Dalam Tahun 2016 Sebagai Berikut :
Pemotongan Pph Ps 21 Melalui Pemberi Kerja Sebesar Rp.
15.000.000
Pemungutan Pph Ps 22 Oleh Pihak Lain Sebesar Rp. 10.000.000
Pemotongan Pph Ps 23 Oleh Penyelenggara Kegiatan Sebesar Rp.
2.500.000
Pembayaran Pajak Di Luar Negeri Sebesar Rp. 7.500.000 Seluruhnya
Dapat Dikreditkan (Sebagai Pph Ps 24)

140. CONTOH PPH PASAL 25
Angsuran bulanan PPh Pasal 25 th 2017 adalah:
– PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2016 Rp. 50.000.000
– Kredit pajak tahun 2016 :
PPh Ps 21 Rp. 15.000.000
PPh Ps 22 Rp. 10.000.000
PPh Ps 23 Rp. 2.500.000
PPh Ps 24 Rp. 7.500.000
Total Kredit Pajak Rp. 35.000.000 (-)
– Dasar perhitungan PPh Ps 25 th 2016 Rp. 15.000.000
– Besarnya PPh Ps 25 per bulan:
Rp. 15.000.000 / 12 bulan = Rp. 1.250.000,-

141. PPH PASAL 25 WP BADAN
– PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu Rp. XX
– Pengurangan/ kredit pajak tahun lalu:
PPh Ps 22 Rp. XX
PPh Ps 23 Rp. XX
PPh Ps 24 Rp. XX
Total kredit pajak Rp. XXX (-)
Dasar penghitungan angsuran tahun lalu Rp. XXX
– Angsuran PPh Pasal 25 tahun lalu = Dasar penghitungan angsuran : 12
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu

142. CONTOH PPH PASAL 25 WP BADAN
Pajak Penghasilan yang terutang PT Perdana berdasarkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2016 sebesar
Rp. 125.000.000,- Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh
pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar diluar negeri dalam
tahun 2016 sebagai berikut :
– Pemungutan PPh Ps 22 oleh Pihak lain sebesar Rp. 30.000.000
– Pemotongan PPh Ps 23 Oleh pihak lain sebesar Rp. 15.000.000
– Pembayaran Pajak di luar negeri sebesar Rp. 42.500.000 tetapi
berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan (PPh Ps 24)
sebesar Rp. 40.000.0000

143. KASUS
PPH PAS
24
D W I A S T U T Y A R F A H , S E . ,
M . A K . , A K T
S T I E W I R A B H A K T I M A K A S S A R

144. PERHITUNGAN PPH PASAL 25 WP BADAN
– PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun 2016 Rp. 125.000.000
– Pengurangan/ kredit pajak tahun lalu:
PPh Ps 22 Rp. 30.000.000
PPh Ps 23 Rp. 15.000.000
PPh Ps 24 Rp. 40.000.000
Total kredit pajak Rp. 85.000.000 (-)
Dasar penghitungan angsuran tahun 2016 Rp. 40.000.000
– Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2016
– Rp. 40.000.000 : 12 = Rp. 3.333.333,-

145. PENYETORAN & PELAPORAN PPH PASAL 25
–Angsuran PPh Ps 25 dibayar atau disetor
sendiri WP Paling Lambat tanggal 15
bulan berikutnya
– Pelaporan paling lambat 20 hari setelah
masa pajak berakhir

146. Ketentuan PPh Pasal 25
Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP)
untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali
berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan
penerbitan SKP.
Contoh:
Berdasarkan SPT PPh 2001 yg disampaikan WP pada Maret 2002,
perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar
Rp1.250.000. Pada Juni 2002 diterbitkan SKP 2001 yg menghasilkan
besarnya angsuran pajak Rp 2 jt/bulan. Maka, besarnya angsuran pajak
mulai Juli 2002 adalah sebesar Rp 2jt.
Penetapan besarnya pajak berdasarkan SKP tsb bisa sama, lebih besar atau
lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT.

147. KETENTUAN PPH PASAL 25
Dirjen Pajak Berwenang Untuk Menetapkan Penghitungan Besarnya
Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu,
Sebagai Berikut:
– Wajib Pajak Berhak Atas Kompensasi Kerugian;
– Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur;
– SPT Pph Tahun Yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu
Yang Ditentukan;
– WP Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Pph;
– WP Membetulkan Sendiri SPT Pph Yang Mengakibatkan Angsuran
Bulanan Lebih Besar Dari Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan;
– Terjadi Perubahan Keadaan Usaha Atau Kegiatan WP.

148. Contoh
– Penghasilan PT Dira th 2001 Rp. 150jt. Sisa kerugian th lalu yg masih dpt
dikompensasikan adl Rp. 200 jt. Sisa kerugian yg belum dikompensasikan th
2001 Rp. 50 jt.
– Pd th 2001 PPh yg dipotong/dipungut pihak lain Rp. 3,250 jt dan tdk ada
pajak yg dibayar/terutang di LN.
Penghitungan PPh Ps 25 th 2002:
– Penghasilan yg dipakai sbg dasar penghitungan angsuran PPh Ps 25 adalah
Rp 150jt – Rp 50jt = Rp 100 jt.
– PPh Terutang (UU 17/2000) : 10% x Rp. 50jt = Rp 5 jt
15% x Rp. 50jt = Rp 7,5 jt
Rp.12,5 jt
Hitung PPh terutang berdasarkan UU No. 36/2008!

149. Contoh
– Pada 2001 Abbas memperoleh penghasilan teratur Rp 12 jt,
sedangkan penghasilan tidak teratur Rp 8 jt.
– Penghasilan yg dipakai sbg dasar penghitungan PPh Pasal
25 pada tahun 2002 Abbas adalah hanya dari PPh teratur
saja, yaitu Rp. 12 jt.

150. Contoh
– PT Luwes yg bergerak di bidang konveksi pada th 2002
membayar angsuran bulanan sebesar Rp 18 jt. Pada Juli
2002 pabrik milik PT Luwes terbakar. Oleh karena itu,
berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak mulai bulan Agustus
2002 dapat disesuaikan menjadi lebih kecil daripada Rp. 18
jt.

151. Contoh
PT Trendy yang juga bergerak di bidang konveksi dalam
tahun 2002 membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 18 jt.
Mulai Mei 2002 PT Trendy mengalami peningkatan
penjualan yang sangat besar dan diperkirakan PKP-nya
akan lebih besar dibanding th sebelumnya. Oleh karena itu,
berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak mulai Agustus 2002
dapat disesuaikan menjadi lebih besar daripada Rp 18 jt.

152. Ketentuan PPh Pasal 25
Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak
bagi:
Wajib Pajak baru;
Bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lainnya yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan
keuangan berkala;
WP orang pribadi pengusaha tertentu (melakukan kegiatan usaha di bid.
Perdagangan grosir dan atau eceran barang konsumsi melalui gerai/outlet
yg tersebar di bbrp lokasi, tdak termasuk kendaraan bermotor dan
restoran) dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.

153. Ketentuan PPh Pasal 25
– PPh Ps 25 bagi WP baru: dihitung berdasarkan jml pajak yg
diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan
netto sebulan yg disetahunkan dibagi 12.
– Bagi Bank: dihitung berdasarkan penerapan tarif umum
atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan
terakhir yg disetahunkan dikurang PPh Ps 24 yg
dibayar/terutang di LN utk th pajak yg lalu dibagi 12.
– Bagi Bank sbg WP baru: PPh ps 25 Triwulan I dihitung
berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-
rugi fiskal triwulan I yg disetahunkan dibagi 12.

154. Ketentuan PPh Pasal 25
Bagi BUMN/D: dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi
fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) th pajak
ybs yg telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan
pemotongan/pemungutan PPh 22, 23, 24 pada tahun pajak yg lalu dibagi
12.
Jika RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh 25 tiap bulan
adalah sama dg angsuran PPh 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
Jika ada sisa kerugian yg msh dpt dikompensasikan: penghasilan neto
menurut RKAP dikurangi jml sisa kerugian yg blm dikompensasikan tsb.

155. Ketentuan PPh Pasal 25
– Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh
satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar
pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah (UU no 36/2008 pasal 25 ayat 8).

156. SOAL
PPh atas Penghasilan yang diterima selama bulan Juli – Desember 2009
adalah Rp50.000.000. PPh yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)
Rp15.000.000. PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000.
PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000. Kredit PPh luar
negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000.
Hitung besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri tiap bulan untuk
tahun 2010!

157. KASUS
PPH PAS
24
D W I A S T U T Y A R F A H , S E . ,
M . A K . , A K T
S T I E W I R A B H A K T I M A K A S S A R

158. P E N E N T U A N N I L A I
D I K R E D I T K A N
B a t a s M a k s i m u m K r e d i t P a j a k D i a m b i l Ya n g
Te r e n d a h D i a n t a r a 3 ( T i g a ) U n s u r / Pe r h i t u n g a n
S e b a g a i B e r i k u t :
1 . J u m l a h P a j a k Ya n g Te r u t a n g A t a u D i b a y a r D i
L u a r N e g e r i
2 . Pe n g h a s i l a n L u a r N e g e r i / P K P X To t a l P p h
Te r u t a n g
3 . J u m l a h P a j a k Ya n g Te r u t a n g U n t u k S e l u r u h
Pe n g h a s i l a n Ke n a P a j a k ( D a l a m H a l
Pe n g h a s i l a n Ke n a P a j a k < D a r i p a d a
Pe n g h a s i l a n L u a r N e g e r i

159. K A S U S P E N G H A S I L A N W P B A D A N
P t . C e m a r a M e m p e ro l e h Pe n g h a s i l a n N e t t o S e l a m a
Ta h u n 2 0 1 4 D a r i D a l a m D a n L u a r N e g e r i S e b a g a i
B e r i k u t :
Pe n g h a s i l a n D N R p 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Pe n g h a s i l a n L N R p 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
J i k a D i ke t a h u i B a h w a Ta r i f Pa j a k D i L u a r N e g e r i
A d a l a h S e b e s a r 4 0 % , M a k a B e r a p a k a h N i l a i B a t a s
M a k s i m u m K re d i t Pa j a k D a n N i l a i Ya n g D i k re d i t k a n ?
B a g a i m a n a Pe n j u r n a l a n D i l a k u k a n S a a t Pe n e r i m a a n
Pe n g h a s i l a n D a r i L u a r N e g e r i D a n S a a t
Pe n g h i t u n g a n Pa j a k Pe n g h a s i l a n A k h i r Ta h u n ?

160. KASUS PENGHASILAN WP BADAN
Jawaban :
Penghasilan LN Rp 5.000.000.000,00
Penghasilan DN Rp 4.000.000.000,00
Total penghasilan netto Rp 9.000.000.000,00
Beban pajak dibayarkan di LN = 40% x 5.000.000.000,-
= Rp 2.000.000.000,,-
Beban PPh badan = 25% x 9.000.000.000
= Rp 2.250.000.000,00
Jawaban :
Jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri
Kas 3.750.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 24 1.250.000.000
Pendapatan jasa/ dividen/ bunga 5.000.000.000
Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun
Beban pajak 2.250.000.000
Utang pajak
1.000.000.000
Pajak dibayar di muka PPh 24 1.250.000.000
000
.
000
.
250
.
2
000
.
000
.
000
.
9
000
.
000
.
000
.
5
x
Nilai pajak dikreditkan = Rp 1.250.000.000,-

161. P T P u t r a J ay a Ya n g B e r a l a m a t
Yog y a k a r t a M e m p e ro l e h Pe n g a s i l a n
N e t t o Pa d a Ta h u n 2 0 1 6 S e b a g a i B e r i k u t :
Pe n g h a s i l a n D N R p 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
Pe n g h a s i l a n L N R p 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
J i k a D i ke t a h u i B a h w a Ta r i f Pa j a k D i L u a r
N e ge r i A d a l a h S e b e s a r 2 0 % , M a k a
B e r a p a k a h N i l a i B a t a s M a k s i m u m K re d i t
Pa j a k D a n N i l a i Ya n g D i k re d i t k a n ?

162. P E N Y E L E S A I A N P P H P S 2 4
1 . M e n g h i t u n g T o t a l P K P
P e n g h a s i l a n D N R p 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
P e n g h a s i l a n L N R p 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
J u m l a h P e n g h a s i l a n B r u t o R p . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
2 . M e n g h i t u n g T o t a l P p h T e r u t a n g
T a r i f P p h P s 1 7 A y a t ( 1 ) b X P e n g h a s i l a n K e n a P a j a k
2 5 % X R p . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 = R p . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0
3 . M e n g h i t u n g P p h M a s i m u m D i k r e d i t k a n S e s u a i P e r b a n d i n g a n
P e n g h a s i l a n
P e n g h a s i l a n L u a r N e g e r i / P K P X T o t a l P p h T e r u t a n g
R p . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 / R p . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 X R p . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0
R p . 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0
4 . M e n g h i t u n g P p h Y a n g D i p o t o n g A t a u D i b a y a r D i L u a r N e g e r i
T a r i f L u a r N e g e r i X P e n g h a s i l a n L u a r N e g e r i
2 0 % X R p . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
R p . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

163. K A S U S P E N G H A S I L A N W P O P
Amalia (TK/0), berdomisili di Surabaya,
memperoleh dan menerima
penghasilan netto tahun 2016 sebagai
berikut :
Di Negara A, ia memperoleh
penghasilan luar negeri berupa sewa
sebesar Rp. 200.000.000 ( tarif yg
berlaku 40%)
Di Negara B, ia mengalami kerugian
usaha sebesar Rp. 100.000.000 ( tarif
yg berlaku 25%)
Di Dalam Negeri, ia memperoleh laba
usaha sebesar Rp. 200.000.000
Hitunglah kredit pajak luar negeri yang
diperbolehkan PPh Ps 24 ?

164. 1. MenghitungTotal PKP
Penghasilan dari Negara A berupa sewa Rp200.000.000
Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp200.000.000 (+)
Jumlah penghasilan neto Rp 400.000.000
PTKP(TK/0) Rp 54.000.000 (-)
PKP Rp 346.000.000
Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau
pengurangan yang lain.
2. Menghitung Total PPh yangTerutang
PPh terutang
5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15 % x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000
25% x Rp 96.000.000 = Rp 24.000.000 (+)
Rp 56.500.000

165. 3. Menghitung PPh Maksimum Dikreditkan di Negara A sesuai Perbandingan Penghasilan
Rp. 200.000.000/346.000.000 x Rp.56.500.000 = Rp. 32.658.960
4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di Negara A
40% x Rp. 200.000.000 = Rp. 80.000.000

166. KOREKSI FIKSAL
Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Ak
STIE Wira Bhakti Makassar

167. 1. PENGERTIAN KOREKSI FISKAL (Rekonsiliasi Fiskal)
Rekonsiliasi fiskal (Koreksi Fiskal) adalah sebuah lampiran
SPT Tahunan PPh berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian
antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial/ pembukuan
dengan laba/rugi menurut SPT Tahunan.

168. 2. PENYEBAB TERJADINYA Rekonsiliasi Fiskal
Adanya perbedaan antara SAK dengan peraturan
perpajakan (beda konsep, beda pengukuran, dan beda
metode pengalokasian/saat pengakuan biaya)Adanya
penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak,
atau telah dikenakan PPh bersifat final.Adanya
kompensasi kerugian fiskalAdanya harga yang tidak
wajar karena hubungan istimewa.

169. 3. Koreksi Fiskal Terdiri dari :
■. Koreksi karena perbedaan waktu
Beda Waktu merupakan perbedaan metode
perhitungan pendapatan dan/atau biaya tiap tahun atau
tahun buku yang digunakan antara komersial dengan
fiskal.Dengan demikian total biaya atau pendapatan
menurut komersial dan fiskal adalah sama besar, yang
berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian
pendapatan dan atau biaya tersebut.Contoh :Biaya
Penyusutan atau amortisasiPenilaian persediaan

170. 4.Bentuk Kertas Kerja Koreksi Fiskal
Sampai saat ini belum ada bentuk baku kertas kerja rekonsiliasi
fiskal. Dibawah ini disajikan bentuk kertas kerja yang sering
digunakan dalam bentuk sehari-hari :

171. ■. Koreksi karena pengenaan pajak final
Koreksi ini terdiri dari:Pendapatan yang telah dipotong
pajak final oleh pihak yang membayarakan penghasilan seperti
pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan
sewa tanah dan atau bangunan, pendapatan karena pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan (khusus untuk WP Badan
real setate dan OP).Biaya untuk mendapatkan, memelihara,
menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti
biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah
dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

172. ■. Koreksi karena perbedaan tetap
Timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan
antara komersial dan fiskal.Koreksi beda tetap terdiri
dari:Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek PPh.
Seperti bantuan, sumbangan, harta hibahan yang diterima
sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan dan dari pemerintah.Beda tetap murni, yaitu:
Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih,
memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Penggantian
atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang
diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan.

173. 5. Menghitung laba bersih L/K Komersial & Fiskal Tujuan
KeteranganL/K KomersialL/K FiskalTujuan
- Menghitung laba bersih
- Mengukur kinerja
- Mengukur keadaan posisi
- Mengukur keadaan kekayaanLaporannya untuk pihak ketiga dan
manajemen
- Menghitung besarnya pajak terutang
- Laporannya untuk pihak fiskusAkibat penyimpangan
- Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen
- Opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan
langsung dengan kreditur, investur, pemilik perusahaanSanksi
dibidang perpajakan:
- Sanksi admnistrasi berupa denda, bunga atau kenaikan
- Sanksi Pidana berupa kurungan atau penjara

174. 6. L/K Komersial & Fiskal Keterangan L/K Komersial L/K Fiskal
Dasar Penyusunan Konsep Standar Akuntansi Keuangan (SAK)Dasar
Akrual Mempertemukan beban dg pendapatan yang paling
tepatKonservative,
yaitu konsep hati-hati; mungkin rugi yang dapat ditaksir sudah diakui
sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada
akhir tahun atau dengan membuat adjustment Materialitas digunakan
oleh Auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian LK
Komersial SAK disesuaikan dengan UU Pajak berlaku.
1. Dasar Akrual Stelsel
2. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan
memelihara penghasilan dengan penghasilan yang merupakan objek
PPh
3. Konservative tidak digunakan
4. Materialitas digunakan oleh Auditor untuk menyatakan wajar/ tidak
wajar dalam penilaian LK komersial tidak digunakan.

175. Dwi Astuty Arfah,SE.
,
M.Ak.
,
Ak
STIE Wira Bhakt
iM akassar
PERENCANAAN
DAN MANAJEMEN
PAJAK

176. Perencanaan Pajak adalah Upaya meminimalisasi pajak dan merekayasa usaha dan
transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih
dalam bingkai peraturan perpajakan.
Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak
itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar,
tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh
laba dan likuiditas yang diharapkan.
PERENCANAAN PAJAK

177. Faktor yang memot
i
vasiwp untuk melakukan
penghematan pajak dengan i
legal
0
1.
0
4.
0
3.
Tax required to pay, besarnya
jumlah pajak yg harus dibayar oleh
WP. Semakin besar pajak yg harus
dibayar semakin besar pula
kecendrungan WP untuk melakukan
pelanggaran.
Size of penalty, semakin ringan
sanksi yang dikenakan terhadap
pelanggaran, semakin besar
kecendrungan untuk melakukan
pelanggaran.
Probability of detection, semakin
kecil kemungkinan suatu
pelanggaran terdeteksi, semakin
besar kecendrungan WP untuk
untuk melakukan pelanggaran.
Cost of bribe, biaya untuk menyuap
fiskus. Semakin kecil biaya untuk
menyuap fiskus semakin besar pula
kecendrungan WP untuk melakukan
pelanggaran.
0
2.

178. Syaratsyaratperencanaan
pajak
Secara bisnis
dapat diterima
Tidak melanggar
ketentuan perpajakan
01 02
Bukti-bukti
pendukungnya
memadai
03

179. – Kewajiban mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dan Nomor Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
– Menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan;
– Memotong dan/atau memungut pajak;
– Membayar pajak;
– Menyampaikan Surat Pemberitahuan.
Basis penghitungan pajak adalah
objek pajak. Dalam rangka
optimalisasi alokasi sumber dana,
manajemen akan merencanakan
pembayaran pajak yang tidak lebih
dan tidak kurang. Untuk itu, objek
pajak harus dilaporkan secara
benar dan lengkap.
Aspek
dalam
perpajak
an
t
erbagi
dua yai
t
u
• Aspek Formal dan Administratif
• Aspek Material

180. Menganalisis
informasi yang ada
(analyzing the
existing data base)
Mencari kelemahan dan
memperbaiki kembali rencana
pajak (debugging the tax
plans)
Memutakhirkan rencana
pajak (updating the tax plan)
Membuat satu atau
lebih model
kemungkinan jumlah
pajak (designing one or
more possible tax plans)
Tahap
perenca
naan
pajak
Mengevaluasi
pelaksanaan
perencanaan pajak
(evaluating a tax plan)

181. Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi
kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak
yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk
memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. (
Sophar Lumbantoruan : 1996 ).
Bagi Wajib Pajak, pembayaran pajak
merupakan biaya yang dapat mengurangi laba
setelah pajak (net profit after tax), sehingga
ada kecenderungan dari Wajib Pajak untuk
meminimalkan besarnya pembayaran pajak.
Manajemen
pajak

182. Tujuan manaejemen pajak
Untuk mengurangi beban pajak
sehingga memaksimalkan laba setelah
pajak (net profit after tax),
Untuk memenuhi
kewajiban perpajakan
dengan benar.
Dengan melaksanakan manajemen pajak
yang tepat, diharapkan dapat mengurangi
beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib
Pajak sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan laba setelah pajak (net profit
after tax).
Wajib Pajak mengharapkan dengan
melaksanakan Manajemen Pajak yang tepat
dapat memenuhi kewajiban perpajakannya
dengan benar sehingga tidak akan terkena sanksi
atau hukuman dari Kantor Pajak.

183. Fungsimanajemen pajak
Apabila pada tahap
perencanaan pajak telah
diketahui faktor-faktor yang
akan dimanfaatkan untuk
melakukan penghematan
pajak, maka langkah
selanjutnya adalah Wajib
Pajak akan
mengimplementasikannya baik
secara formal maupun
material.
Pelaksanaan
kewajiban
perpajakan
Perencanaan Pajak (Tax Planning)
adalah kegiatan awal yang
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
cara menganalisis seluruh aspek
yang berhubungan dengan kewajiban
perpajakan dengan tujuan agar Wajib
Pajak dapat melaksanakan kewajiban
perpajakan dengan optimal yang
dapat mengurangi beban pajak tanpa
melanggar peraturan perpajakan.
Perencanaan
pajak
01 02
Pengendalian pajak bertujuan untk
memastikan bahwa kewajiban
pajak telah dilaksanakan sesuai
dengan yang telah direncanakan
oleh Wajib Pajak dan telah
memenuhi persyaratan formal
maupun material.
Pengendali
an pajak
03

184. Syaratmanajemen pajak yang
baik
0
1.
0
2.
0
3.
Manajemen Pajak tidak boleh
dilaksanakan dengan melanggar
peraturan perpajakan. Oleh
karena itu Wajib Pajak perlu
memahami peraturan pajak
yang berhubungan dengan
kegiatan usahanya.
Tidak melanggar peraturan
perpajakan
Manajemen Pajak harus dilaksanakan dengan
didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
Bukti pendukung transaksi keuangan Wajib
Pajak antara lain :Surat Perjanjian
Kontrak, Invoice, Invoice.
Bukti-bukti pendukung yang memadai.
Manajemen Pajak merupakan
bagian yang tidak terpisahkan
dari Strategi Bisnis Wajib Pajak
baik dalam jangka panjang
maupun jangka pendek
Sehingga Strategi Manajemen
Pajak yang dilaksanakan harus
sesuai dengan praktik bisnis
yang dijalankan oleh Wajib
Pajak..
Secara bisnis masuk
akal.

185. CONTOH
SOAL

186. PILIHAN ANTARAWP BADANATAUOP
Pengenaan pajak penghasilansecara berganda, suatu keunggulan
lain dari bentuk WP OP bahwa selain adanyapenghasilan tidak
kena pajak( PTKP ) maksimum Rp. 21.120.000 setahun ( kawin
dengan 3 tanggungan ), juga berkenaan dengan tidak
dikenakannyapajak ganda atas penghasilan dari satu sumber.

187. Wajib pajak OP (K3)
Penghasilan neto setahun Rp. 258.640.000
PTKP Rp. 21.120.000 _
PKP Rp. 237.520.000
PPh terutang :
- 5% x Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000
- 15% x Rp. 187.520.000 Rp. 28.128.000 +
Jumlah Rp. 30.628.000
Wajib Pajak Badan
Penghasilan Kena Pajak Rp. 258.640.000
Pph terutang :
- 12,5% x Rp. 258.640.000Rp. 32.330.000
Selisih PPh antara WP OP
dengan WP Badan…….……………… Rp. 1.702.000

188. Apabila usaha tersebut berbentuk WP Badan, maka disamping PPh terutang Rp. 32.330.000tersebut
diatas, ada lagi pembayaran PPh dari pembagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang
sahamnya yang dapat dihitung sbb :
a. Asumsi bahwa laba bersih setelah pajak dibagikan langsung kepada pemegang sahamnya yang terdiri
dari 2 orang saja, masing-masing PPhnya :
Laba bersih setelah pajak adalah Rp. 226.310.000(Rp. 258.640.000 –Rp. 32.330.000) dengan masing
– masing pemegang saham akan memperoleh pembagian keuntungan Rp. 113.155.000
b. PPh terutang atas penghasilan sebesar Rp. 113.155.000adalah :
( Tanpa memperhitungkan PTKP )
- 5% x Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000
- 15% x Rp. 63.155.000 Rp. 9.473.250 +
Jumlah Rp.11.973.250
Maksimum : Bila ada penghasilan lain s/d Rp. 500.000.000 Atau pada saat tersedianya keuntungan
tersebut untuk dibagikan, terutang PPh Pasal 23 masing-masing sebesar : 15% x Rp.113.155.000= Rp.
16.973.250

189. THANK YOU


190. PPH PASAL 4 AYAT 2
Dwi Astuty Arfah
STIE Wira Bhakti Makassar)

191. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2
PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat
2) atau disebut juga PPh final adalah pajak
yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun
wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan
yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya
bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-
beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya
untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),
wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha
kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka
tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet
(peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan

192. Pengertian Pemotongan Bersifat Final
Bersifat final artinya pemotongan pajak atas jeniss
penghasilan ini tidak dapat dikreditkan pada
perhitungan PPh badan maupun Orang Pribadi pada
akhir periode. Atas pajak yang bersifat final ini, tidak
dapat dikategorikan sebagai pembayaran dimuka atas
PPh terutang, melainkan merupakan pajak yang sudah
selesai dan bersifat terpisah, sehingga tidak dapat
dikategorikan sebagai kredit pajak

193. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari
penghasilan/pendapatan, dan berupa:
Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2
Hadiah berupa
lotere/undian
Peredaran bruto (omzet
penjualan) sebuah
usaha di bawah Rp 4,8
miliar dalam 1 tahun
masa pajak
Bunga dari deposito dan
jenis-jenis tabungan, bunga
dari obligasi dan obligasi
negara, dan bunga dari
tabungan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada
anggota masing-masing
01
03
02

194. Transaksi saham dan surat
berharga lainnya, transaksi
derivatif perdagangan di bursa,
dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan ibukota mitra
perusahaan yang diterima oleh
perusahaan modal usaha
Transaksi atas pengalihan aset
dalam bentuk tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi,
usaha real estate, dan sewa atas
tanah dan/atau bangunan
04
03
05
Pendapatan tertentu lainnya,
sebagaimana diatur dalam atau
sesuai dengan Peraturan
Pemerintah

195.  Tarif sebesar 25% untuk penghasilan berupa hadiah undian (pp Np. 132
Tahun 2000).
 Tarif sebsar 20% untuk penghasilan berupa bunga deposito serta jenis-
jenis tabungan dan obligasi negara (PP No. 131 Tahun 2000)
 Tarif sebsar 10% untuk penghasolan berupa bunga tabungan yang
dibayarkan koperasi kepada para anggota (PP Np. 15 Tahun 2009)
 Tarif masing-masing 0,1% dan 0,5% untuk penghasilan dari transaksi
penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri (PP No. 14 Tahun 1997)
 Tarif sebesar 2,5% untuk penghasilan berupa transaksi derivative yang
telah diperdagangkan bursa (PP No. 17 tahun 2009)
Tarif PPh pasal 4 Ayat 2

196.  Tarif sebesar 0,1% untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal (PP NO. 4 tahun 1995)
 Tarif sebsar 5% untuk penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah
atau bangunan dan usaha real estatie (PP NO. 71 Tahun 2008)
 Tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa persewaan tanah dan
bangunan (PP NO. 5 tahun 2002)
 Tarif sebesar 2% hingga 6% untuk penghasilan berupa jasa kontraksi (PP No.
51 tahun 2008)
 Tarif sebesar 10% untuk penghasilan atas dividen yang diteeeerima oleh
wajib pajak dalam negeri (Pasal 17 Ayat 2C)
 Tarif sebesar 0 hingga 20% untuk penghasilan berupa bunga dari kewajiban
(PP No. 16 Tahun 2009).
Tarif PPh pasal 4 Ayat 2

197. Jadwal penyetoran & pelaporan PPh pasal 4 ayat 2
Penghasilan Batas Waktu Penyetoran Batas Waktu Pelaporan
Omzet penjualan (peredaran bruto) usaha Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak
berakhir
Jika sudah validasi NTPN, WP tidak perlu lapor lagi.
Cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5%
pada pelaporan SPT Tahunan Badan / Pribadi (SPT
1770)
Bunga, deposito/tabungan, diskonto SBI,
bunga/diskonto
Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak
berakhir
20 hari setelah masa pajak berakhir
Transaksi penjualan saham Tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan
terjadinya transaksi penjualan saham
Tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan
terjadinya transaksi penjualan saham
Hadiah undian Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat
terutangnya pajak
20 hari setelah masa pajak berakhir
Persewaan tanah dan/atau bangunan Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15
(bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan
berikutnya setelah masa pajak berakhir.
20 hari setelah masa pajak
berakhir
Jasa konstruksi Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal
15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
20 hari setelah masa pajak
berakhir

198. Mekanisme Pembayaran Sendiri
Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana
pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri
oleh pemilik tanah/bangunan.Pada mekanisme ini,
penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas,
maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan
sendiri pajak finalnya.
Mekanisme Pemotongan
Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus
memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang
dibayarkannya.Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-
pihak yang disebut sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah,
subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4
Ayat 2
Pembayaran Pajak Penghasilan final ini
dilakukan dengan dua cara atau mekanisme,
yaitu :

199. Perhitungan pajak penghasilan PPh pasa 4 Ayat 2
Berikut ini contoh kasus untuk perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2):
Pemerintah DKI Jakarta bersiap melakukan pembangunan sebuah jembatan. Pemenang tender yang sudah
diputuskan adalah PT AAA, yang juga berfungsi sebagai pelaksana konstruksi. PT AAA merupakan perusahaan
konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah. Sedangkan Bpk. Kelik adalah PKP yang
bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan
konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar Rp5.000.000.000
(tidak termasuk PPN). Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang
dilaporkan. Pada 31 Januari 2020, dilakukan pembayaran tahap I kepada PT AAA sebesar Rp1.750.000.000.
Pembayaran dilakukan dengan nomor Faktur Pajak 010.000-15.00000830 tertanggal 1 Desember 2019. Pembayaran
tahap II dilakukan pada Bpk. Kelik pada 5 Juli 2021 sebesar Rp65.000.000. Pembayaran dilakukan atas nomor seri
Faktur Pajak 010.000-15.00000950 tertanggal 30 Juni 2020.
Berdasarkan data diatas, maka kewajiban pajak yang harus dipenuhi adalah

200. Perhitungan pajak penghasilan PPh pasa 4 Ayat 2
Berikut ini contoh kasus untuk perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2):
Pemotongan/Pemungutan PPh
Bendahara Inspektorat Provinsi akan memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu:
Pembayaran tahap I PT AAA dibayar pada 31 Januari 2020:
Rp1.750.000.000 x 3% = Rp52.500.000
Pembayaran tahap II kepada Bpk. Kelik pada 5 Juli 2020:
Rp65.000.000 x 4% = Rp2.600.000
Pemungutan PPN
Bendahara Inspektorat Provinsi akan mengambil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas transaksi jasa konstruksi seperti
berikut:
Pembayaran tahap I oleh PT AAA dibayar pada 31 Januari 2020: Rp1.750.000.000 x 10% = Rp175.000.000
Pembayaran tahap II kepada Bpk. Kelik dibayar pada 5 Juli 2020:
Rp65.000.000 x 10% = Rp6.500.000
Setelah menghitung dan membayar PPh Pasal 4 ayat 2, kewajiban WP Badan maupun WP Pribadi adalah melaporkan SPT Tahunan
PPh.

201. Thank you for watching
Thank for your Watch