HUKUM

'1*( avo b Fr"r'
4.4 C
CL
KUtt,IPULAN
HASIL LEGAL ANOTAST
(CATATAN HUKUM)
OLEH EKSAMINATOR
1. LEGAL ANOTASI KASUS MOCH. CHAMIM
BADRUZZAMAN (KASUS KORUPST APBD
KABU PATEN TULUNGAGUNG)
2. LEGAL ANOTASI KASUS Drs. MISBAHUL
MUNIR (KASUS KORUPST KPU DAERAH
KABUPATEN LUMAIANG)
3, LEGAL ANOTASI KASUS Drs, H, IMAM
MUHADT, MBA, MM. (KASUS KORUPST APBD
KABUPATEN BLTTAR)
KERIASAMA: i
YPSDI rr MaPPI FH UI - PARTNERSHIP
n
SURABAYAf JUNI - NOVEMBER 2OO5

L"
CATATAI{ HUKUII (LEGAL *lElJ!*Hftt+X: !]i]
f-UTU$Al"l SEIA NOMOR: 120lPid.B/2005/PN TA
Oleh : Agus Yunianto (LBH Surabaya) !
I. URAIAN RINGKAS PERKARA.
Surat dakwaan dinyatakan tiiak memsnuhi syarat materiil sesuaiketentuan pasai .{43 ayat i2)
KUHAP, karena pada dakWaan primair tidak diuraikan $ecara cermat, jelas dan lengkap unsur-
unsur delik $eeara melawan hukum yang merupakan delik inti. $erta'peraturan-peraturan mana
yang dilanggar oleh terdakwa dalam menandatangani $urat Keputusan DPRD Kabupaten
Tulungagung Nomor 01 tahun 2003 tentang Penetapan Gaji Pokok Bupati Tulungagung dan Wakil
Bupati Tulungagung yang mengakibatkan penggelembungan pengfasilan tetap pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2003. Bagaimana keterkaitan antara
ditandatanganinya SK DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut dengan akibat penggelembungan
penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2003.
II. CATATAN HUKUM,
1. Tidak memenuhisyarat materiilsesuaidengan pasal 143 ayat (2) b KUHAP.
-$arat surat dakwaan dapat dilihat dalam pasal 143 KUHAP dan harus memenuhidua syarat :
1.1. Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan tanggal dan ditanCatangeni cleh
penuntut umum, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis ketamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan temangka.
1.2. Syalat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan : uraian secara cermat, jelas
dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut waktu {tempus delicti)
dan tempat tindak pidana (locus delicti) dilakukan.
Pasal 143 KUHAP tidak rnernberikan penjelasan secara mendetail tentang syarat materiil selain
yang telah tertulis sebagaimana adanya. Dengan demikian yang menentukan batal atau tidaknya
suatu surat dakwaan adalah hakim, Ukuran obyektif untuk melakukan penilaian suatu surat
dakwaan diantaranya didasarkan kepada kenyataan praktek peradilan :
1.2.1, Surat dakwaan tidak jelas dan lengkap memuat unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain safn[
bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana
dilakukan terdakwa, Atau surat dakwaan tidak mencantumkan becara jelas waktu dan tempat
tindak pidana dilakukan.
1 .2.2. Hak terdakwa dirug ikan untuk melakukan pembelaan diri.
2. Posisi Dakwaan Primair dan Sekundair,
Terdapat berbagai bentuk surat dakwaan sebagai berikut :
1, Dakwaan Altemative;
2, Dakwaan $ubsidah;
3. Dakwaan Kumulatif.

1. Dakwaan Alternative.
Dakwaan berbentuk altemative tidak diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan.
Namun demikian keberadaannya sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari
praktek sistim peradilan pidana (criminal justice system). Definisi umum yang lazim diberikan
2,1. Dakwaan yang"satu menjadi "pengganti'dakwaan yang lain atau one that substitutes for
,.r. ii,Xl!fl'o.r,iirn penuntut umum menawarkan (otrering) atau mengemukakan pitilran
atau option kepada hakim untuk mengambil mana di antara dakwaan yang diajukan
dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa
;
Jadi dalam dakwaan altemative antara dakwaan yang satu dengan yang lain "saling
mengecualikan" Dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama rnengecualikan dakwaan
berikutnya atau selebihnya. Ciri utama dakwaan altemative, antara yang satu dengan yang lain
terdapat perkataan u
atau'.
Sesuai dengan sifat dakwaan adalah altemative accusation atau altemative tenlastelegging, eara
pemeriksaannya adalah sebagai berikut :
Periksa dan pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan urutan pertama. Jika dakwaan urutan
pertama terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalarn
arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lagi, dengan demikian pemidanaan
didasarkan pada dakwaan telsebut.
Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, hakim wajib melanjutkan pemeriksaan dan
mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan :
2.1, Membebaskan terdakwa daridakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan
2.?. Menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang brbukti,
2.3. Bisa juga menjatuhkan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan yang diajukan,
apabila satupun diantara dakwaan tidak ada yang terbukti,
2. Dakwaan Subsidair.
Sekali lagi bentuk dakwaan ini tidak diatur secara tersurat dalam undang-undang akan tetapi
praktek peradilan telah mengembangkannya selama bertahun-tahun, Pengertian subsidairitas
dapat diartikan sebagai berikut :
2.1. Surat dakwaan penuntut umum yang memuat beberapa (dua atau lebih)dakwean
yang disusun berurutan mulaidaridakwaan tindak pidana yang
.terberat
ancaman
pidananya'sampaikepada dakwaan tindak pidana'yang lebih ringan'(an inferior
portion or capacity).
2.2, Atau bisa juga diartikan dakwaan berikutnya sebagai
*cadangan'subsidaircr.ls
dari
dakwaan teratas dan terdahulu dalam hal, apabila tidak cukup bukti untuk
membuktikan dakwaan yang lebih serius maka pemeriksaan dialihkan terhadap
dakwaan yang'lebih ringan'apabila untuk itu cukup alat buktinya.
Pada prinsipnya susunan dakwaan yang berbentuk subsidair urutan pertama ditempatkan
dakwaan tindak pidana yang lebih serius dan leb{h berat ancaman pidananya, yang diberi
symbol : Primair. $elanjutnya menyusul berturut-turut dakwaan yang lebih ringan ancaman
hukumannya dan diberi simbol : Sub$idair, Lebih Subsidair, Lebih Lebih Subsidair, dan
seterusnya.
1.
2.

3. Dakwaan Kumulasi (gabungan tindak pidana).
Sepintas lalu disebut dalam pasal 141 KUHAP yang memberikan, kewenangan kepada penuntut
umum untuk m'enggabungkan perkara dalam
nsatu
surat dakwaan' apabila dalam waktu yang
bersamaan menerima berkas perkara yang mengandung beberapa hal :
a. beberapa tindak'pidana dilakukan oleh seorang yang sama,
b, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain, dan
c, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu'dengan yang lain, tetapi saling
ada hubungan diantaranYa.
(M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Edisi Kedua, hal.4554S2, Sinar Grafika, Jakarta; Agustus 2004),
3. Pemecahan Berkas Perkara (spliEing da* * split tr!a!!'
Pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan factor pelaku tindak pidana. terdlii
dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiridaribeberapa orang, penuntut umum
dapat monempuh kebtaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi boberapa berkas sesuai
dengan jumlah terdakwa, sehingga :
3.1, Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau
beberapa berkas perkara ;
3.2, Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari
beberapa orang, Pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam
satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain ;
3.3, Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagidilakukan bersamaan
dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang
berbeda
3.4. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkai'a
tersebut kurang bukti dan kesaksian,
Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara
seseorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi
$scara timbal balik. Sdang apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan
persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat idijadikan saling menjadi saksi yang
timbal balik. (M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, hal. M2, Sinar Grafika, Jakarta, Agustus 2004),
Pasal 142 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
Dalan hal patwiltt unutn menqina safu berlras Wilon png memuat beberapa lindak pidana yang dilakukan oleh
bobrapa orwg tenang<a yang tiddr torma$k Mlun kdenfuan pxal 141, pnunfut umum dapat melakukan
penunhttan terhadq maskg+nasing terddruta secara feryisdl.
III, KESIMPULAN.
Melihat kerangkateori dan fakta hukum sebagairnana diruailian tersebut diatas rnaka dapat ditarik
kesimpulan bahwa memang unsur melawan hukum tidak dapat digambartan $ecirra terarrg, jeias
dan cermat -di dalam dakwaan penuntut umum. Apakah tindak pidana terdakwa telah melawan
hukum sebagaimana diatur dalam PP 59 tahun 2000 tentang Gaji pokok Bupati, PP 110 tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (26 dan 27l,PP 20 Tahun 2001 dan Keppres 74 Tahun
2001, dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Penoawasan Keuanoan Daerah.

Akan tetapi dalam praktek peradilan sangat jarang hakim mengabulkan keberatan atau eksepsi
yang diajukan terdakwa atau kuasa hukumnya. Aturan hukum tentang eksepsi sendiri diatur dalam
pasal 156 KUHAF: ,
{11 Dalam halterdakwa atau ponasefiaf hukum mengaiukan koberatan bahwa pengadilan tidak bewenang mengadili
perkaranya atu dahamn lidak dapat dllaima alau sunat dal<nmar farus dibatalkqn, maka setelah dibei kesempatan
kepila penunhl unum unfuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberdan tenefut unfuk
selanjutny a m en gam bil lrlputus an.
(2). Jlka hakim menyatakan tebmfan tesfut diterima, maka per.haa ltu tidak diprtusa labih lanjut, sebaliknya dalam
hal tidak dapat ditefirna atau hakin 0r,tWndarri. hal fercefuif 0ar dapal ddoufus setolah selesaf pemerils aan, maka
sidang dilanpfl<an.
(3) Dalam hal pnunfut umum berkeberatan telhadq kepktsan terce&rf, maka ia dapat mengajukan pedawanan
kepada paryadilan tinggi melalui pengadilan negeri Wng fursaulalan
Umumnya hakim akan mengambil cara memutus setelah selesai pemeriksaan atau memutus
bersama-sama pokok perkara terkecuali berkaitan dengan kompetensi absolut, Oleh karena itu
penilaian tentang bataltidaknya surat dakwaan dilakukan hakim dalam proses persidangan. Untuk
meniaga cara penilaian yang lebih obyektif hakim umumnya memeriksa dulu perkaranya secara
keseluruhan. Sesuai dengan prinsip pembuktian, setiap unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan, mesti dibuktikan satu persatu, Apabila salah satu unsur tidak pidalia yang
didakwakan tidak terbuktidengan sendirinya kesalahan terdakwa dinyatakan tidak terbukti.

L
I
I
EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN SELA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUP$I H. MOCH. CHAMIM BADRUZZAMAN (Mantan Ketua DPRD
Kabupaten Tulungagung Periode 1999/2004)
.. LEGAL ANOTASI
' Oleh: Aan Eko Widiarto, SH, Mhum
{Dosen Fakultas Hukum Universitas i3rawijaya)
surat Dakwaan -uj;J:::T.s",i ruruns Asung
No. Reg. Perk. pDS -01 to.s,{T rcpk.t nia&s "
Putusan $ela Pengadilan Negeri Tulung Agung
No, 1 20/Pl D. B/2005/PN.TA
A. PENDAHULUAN
Legal anotasi ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum
dalam surat dakwaan dan putusan sela berdasarkan hukum administrisi negara.
Dampak yang diharapkan adalah terdorongnya partisipasi publik mengawasi
proses peradilan guna tenrujudnya peradilan yang merdeka, bersih dan
berwibawa.
Perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa H. Moch. Chamim Badruzzaman
(Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tulung Agung Periode 1999/2004) merupakan
satu dari sekian banyak perkara tindak pidana korupsi dari banyaknya perkara
korupsi yang bermunculan, bahkan Kejaksaan Agung telah menginstruksikan agar
kejaksaan-kejaksaan di daerah mengusut tuntas segala dugaan korupsi yang
terjadi. Sebagaimana banyak kasus yang lain, terdakwa lepas dari jeratan hukum
dan menikmati udara kebebasan akibat surat dakwaan yang dibuat jaksa
dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim melalui putusan sela.
Dalam konteks demikian masyarakat yang mendambakan keadilan kembali
terhenyak betapa mudahnya seseorang yang telah melalui proses peradilan yang
cukup panjang sejak dari kepolisian hingga kejaksaan dan akhirnya sampai ke
pengadilan tibatiba tidak dapat diadili dan diperiksa hanya karena "keteledoran"
jaksa sehingga surat dakwaan diputus batal demi hukum. Pertanyaan banyak
bermunculan, apakah memang SDM jaksa yang rendah 'sehingga
kualitas
dakwaan juga buruk? ataukah memang ada kepentingan sehingga timbul
kesengajaan untuk membuat dakwaan obscuur? Nah tentunya akan sangat politis,
subjektif dan teknis untuk menjawab pertanyaan tersebut dan legal anotaii ini tidak
berkehendak untuk menjawab pertanyaan tersebut,
Legal anotasi ini menganalisis secara objektif fakta-fakta dan argumentasi hukum
yang dikemukakan dalarn surat dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan seta
majelis hakim terutama dari aspek hukum administrasi negara dan ilmu
perundang-undangan.

B. ANALISIS
Di dalam putusan selanya, hakim menerima eksepsi terdakwa yang menyatakan
dakwaan penuntut umum kabur dengan alasan unsLrr-unsur delik pasal yang
didakwakan dengan Uraian dakwaan primair tidak diuraikan secara cermat, jelas
dan lengkap mengenai perbuatan terdakwa yang mana yang bersifat melawan
hukum dan peraturan mana yang dilanggar oleh lrerdakwa dalam menandatangi
Surat Keputusan DPRD Kab. Tulungagung No. 01 Tahun 2003 tentang Penetapan
gaji Pokok Bupati Tulungagung Tahun 2003, Demikian pula bagaimana keterkaitan
antara ditandatanganinya SK DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut dengan
akibat hukum penggelembungan penghasilan tetap Pirhpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2003.
l. Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan DPRD Kab. Tulungagung
No.01 Tahun 2003
Ditandatanganinya Surat Keputusan DPRD Kab. Tulungagung No. 01 Tahun 2003
tentang Penetapan Gaji Pokok Bupati Tulungagung Tahun 2003 oleh terdakwa,
keabsahannya dapat dianalisis dari aspek hukum administrasi dan ilmu
perundang-undangan sebagai berikut:
1. Bentuk produk hukum yang dihasilkan;
2. Kewenangan pejabat yang menandatangani.
Pertama, terdakwa telah mengeluarkan produk hukum berupa Surat Keputusan.
Surat Keputusan di DPRD meliputi Surat Keputusan DPRD dan Surat Keputusan
Pimpinan DPRD yang tatacara pembentukan serta isinya ditentukan dalam tatib
DPRD. Dengan demikian dilihat dari bentuk produk hukum berupa Keputusan
DPRD dan telah diadakan rapat paripurna khusus maka secara bentuk produk
hukum sudah tepat.
Kedua, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Periode 1gggl2l}4,
Terdakwa benarenang untuk menandatangi Surat Keputusan DPRD sepanjang
isinya sesuai dengan ketentuan tatib. Dengan demikian disini terkandung syarat
formil dan materill. Secara formil ketua DPRD mempunyai kewenangan bersama,
sama dengan wakil ketua untuk menandatangani surat keputusan DPRD dan
secara materiil, isi dari surat keputusan DPRD harus sesuai dengan materi muatan
yang telah diatur dalam tatib dan tidak boleh keluarr dari materi muatan tersebut.
Terkait dengan Surat Keputusan DPRD Kab. Tulungagung No. 01 Tahun 2003
tentang Penetapan Gaji Pokok Bupati Tulungagung Tahun 2003 secara formil
telah memenuhi syarat karena ditandatangani oleh pimpinan DPRD (ketua dan
wakil), namun secara materiil tidak memenuhi karena :
1. Berdasarkan ilmu perundang-undangan, Keputusan DPRD adalah keputusan
yang daya ikatnya hanya berlaku internal yaitu untuk anggota dewan dan tidak
bisa mengatur badan hukum (person atau lembaga/institusi) di luar DPRD,
Dengan demikian produk hukum berupa keputusan DPRD tidak dapat dijadikan
dasar dan menetapkan Penetapan gaji Pokok Bupati Tulungagung Tahun
2003.
2. Gaji pokok Bupati telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik lndonesia
Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1.980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala DaerahANakil Kepala
Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta
Janda/Dudanya sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993. Dengan demikian bentuk produk
hukum yang digunakan untuk mengatur gaji pokok bupati adalah Peraturan

Pemerintah. Kedudukan Peraturan Pemerintah jauh lebih tinggi daripada
Keputusan DPRD berdasarkan tata urutan per"ti.rran p"irndrn"g-undangan.
Logika hukumnya, apabila akan meruba.h gili pokot< tiipaii aoirarr oenlan
membentuk Peraturan Pemerintah perubahan itau baru, atau membentuk
pe3!u1an yalg.lebih tinggi yaitu.Undang-undang/Perpu. Oengan demikian gaji
pokok bupati tidak dapat diubah hanya dengan (eputusan o{no. Berdasarkan
asas hukum lex superiori deragatt tegi-infeio'ri maka kekuatan hukum
Keputusan DPRD tersebut dikalahkan Plraturan Pemerintah Nomor 5g tahun
2000. Asas ini. sesuai dengan pasal 7 Ayat (5) Undang-unoang Nomor 10
tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peiunoang-uioinf riy.ng d alam
penjelasannYs disebutkan penjenjangan setiap Jenii peratufun per,Jndang-
undangan didasarkan pada asas bah'nra peratuian perundang-undangan yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraiuran perinoang-unoangai
yang lebih tinggi. Disamping itu Keputusan DPRD tersebut luga blrtentan[an
dengan asas 'kesesuaian antara jenis dan materi muatan" siU-agaimana diatur
dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2oA4 tentant"Fembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Makna yang terkandung jriu, asas ini
adalah bahwa dalam pembentukan peraiurair perundan[-rnorngrn harus
benar'benar memperhatikan materi muatan yang tepat denf,an lenis peraturan
perundang-undangannya.
peng3n demikian ditandatanganinya Surat Keputusan DPRD Kab. Tulungagung
No. 01 Tahun 2003 tentang Penetapan dji Pokok Bupati= oieh Terdakwa
merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)
karena wewenang untuk menandatangani.surat Kelutusan DpRD telah digunakan
untuk tujuan lain selain untuk tujuan diberikannya wewenang tersebut. Dalam
konteks ini wewenang yang dimiliki terdakwa adalah membentu-k Surat Kepil;;;DPRD untuk mengatur urusan internal DPRD yang dipimpinnya, nrrrn demikian
lela.h disalahgunakan unfuk mengatur lembagi eriefutit' yaiiu brii por,or, bupati.
Pada umumnya penyarahgunaan suatu wewenang jrEi, arlri 'blrtentangan
dengan suatu peraturan perundang'undangan. (Philipus M-Hadlon, or<r<; zooz:ziz)
ll. Keterkaitan antara Ditandatanganinya SK DPRD Kabupaten Tutungagung
dengan Akib1_Hlyry penggelembungan penghasilan tetap pimp-inai
dan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2003
Keterkaitan antara
{Fl_Oatrnganinya-.Surat Keputusan DPRD Kab. Tulungagung
No. 01 Tahun 2003 tentang. .penetapan gaji pokok aup"ii o"ig"ipenggelembungan pendapatan terdakwa seharusnya dijelasfan Oengin teliti dan
runtut oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwiannya. Dengan OEmifian akan
terungkap apakah penggelembungan itu akibat uang represdntasi (uang yang
diberikan kepada pimpinan din anggota ppilo '."r,rorngr),
dengan
kedudukannya sebagaiPimpinan dan anggota DPRD) juga Oiatur"Jatam Surat
Keputusan DPRD Kab. Tulungagung No. Oi Tahun ZOOg, a-tau telah t.4rOi kotusi
dengan dinaikkannya gaji bupati mgka pimpinan dan anggota DpRD mendapat
semacam dana kompensasi. Hal inilah yang perlu
-oiperjelas
hubungan
kausalitasnya.
[eOu!$ln.keupngan pimpinan dan.anggota DPRQ pada waktu perkara ini terjadi
dapat dilihat berdasarkan Pasal 39lJndang-U{alg Nomor 4 tahun tSOS tenting
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD-bahwa KeduOufan Keuangai
Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan peraturan perundang-rnorng";r;;;
berlaku. Sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 4 tahun lggd tersebut keluar
Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2O0O tentang Kedudukan-K*rungun
DPRD dan akibat putusan MA yang membatalfan pP ini maka keluarlah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2ao2 tentang pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Dan Belanja
Daerah, Pglaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah Dan penyusunan
Perhitungan {{rggrran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Demikian pula
berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 tahun lggg teniang
Pemerintahan Daerqh dinyatakan bahwa penyelenggdraan tugas DPRD dibiaya-i
dari dan atas beban APBD, Dengan demikian pimpimpinan DPRD tidak serla
merta merubah (nienggelembungkan) pendapatannya sekalipun dalam bentuk
peraturan daerah -te1!ang APBD tanpa memperhatikan rambu-rambu peraturan
perundangan yang lebih tinggi.
Di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nornor 110 tahun 20OO tentang
Kedudukan Keuangan DPRD ditentukan bahwa besarnya uang representasi bagi
Ketua DPRD Propinsi, paling tinggi 60% (enam puluh, perseratus) dari gaji pokok
Gubernur, dan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota paling tinggi 60% (enam'puluh
perseratus) dari gaji pokok BupatiANalikota. Sedangkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik lndonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif
Kepala DaerahMakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil
Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 ditentukan bahwa
besarnya gaji pokok bagi Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp 2.1O0.OOO,O0
(dua juta seratus ribu rupiah) sebulan. Sedangkan berdasarkan surat dakwaan
jaksa, uang representasi yang diterima Ketua DPRD setelah ditandatanganinya SK
No. 1 tahun 2003 adalah sebesar 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dengan
demikian ketentuan PP No. 59 tahun 2000 telah dilanggar karena uang
representasi ketua DPRD melebihi 60% gaji BupatiA//alikota yang ditetapkan pp
ini.
Apabila terdakwa menaikan gaji bupati melalui SK DPRD dengan tujuan prosentasi
uang representasinya akan lebih, besar 60% dari gaji bupati yang tetah
dinaikkannya maka hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor
20 tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat
ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik, yaitu
1. Secara melawan hukum; 2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
korporasi; 3. yang dapat merugikan keuangan negara atau'perekonomian negara.
Pertama, perbuatan melawan hukum. Unsur-unsuf perbuatari melawan hukum
meliputi: perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada
kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan
kerugian. Perbuatan yang dilakukan terdakwa mqnandatangani SK No. 1 tahun
2003 adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia
Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor g
Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala DaerahA//akil Kepala
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah sefta
Janda/Dudanya sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993. Sehingga terdakwa telah melakukan
kesalahan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka negara dirugikan.
Kedua, melakfkan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau korporasi dengan
adanya penggelembungan uang representasi di atas ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Dan
ketiga, negdra dirugikan akibat dana yang digunakan untuk menaikkan gaji bupati
dan penggelembungan uang representasi pimpinan dan anggota dewan adalah
dana APBD.

c. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian anatisis tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah :
1' Terdakwa tidak benuenang menandatlni.ni srirat_'keputusan opno yangisinva mensatur. pgpt3nin saji nqlori urprii. oiiriart"ig;inv, suratKeputusan DptsD.Ka?..rsngigung No. 01 t"r,rn 200tHiJ,[''r"nutapangaji Pokok Bupati oleh rerdaliwa merupakan. tindakil fiiatahgunaanwewenang (detoumement de _2o1tltoir) karena wewenang untuk
menandatangani Surat Keputusan DPRD telah digunakan untuf tr;ran lain
selain untuk tujuan diberikannya wewenang tersebut. Dalam konteks ini
wewenang yang dimiliki terdakwa adalah membentuk Surat fefutusan DpRD
yltyk mengatur urusan internar DPRD yang dipimpinnyi, ,;;;; demikian
telah disarahgunakan untuk mengatur rbmdaga"e(serutii yaitu ga;i pokok
bupati.
2' segala keuntungan akibat dinaikkannya gaji bupati berdasarkan suratKeputusan DPRD. Kab. Tu.lungagung trto. of iihun 2009 tentang penetapan
gaji Pokok Bupati yang dinitmiti fiimpinan dan anggoi,
-Diid
sehingsa
merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri r6ioiri atau korporasi dan
melawan hukum maka merupakan tindak pidana korupsi.
D. SARAN
!ar3n yalq dapat diberikan untuk kondisi ke depan adarah :
1. Bagi jaksa, seharusnya jaksa lebih
.cermat,
jelas dan lengkap mengenaiperbuatan terdakwa yang mana yang bersifat melawan nur<uri JJh peraturan
mana yang dilanggar oleh terdakwa dalam menandatangi Surat Keputusan
DPRD Kab. Tulungagung No. .01 Tahun 2003 tentang pu-n"t"pan gaji pokok
Bupati rulungagung Tahun 2003. sebaiknya jaksa lrgi ,"irr,rr.rn upayaperlawanan. '-'e--'
2' Bagi hakim, seharusnya hakim tidak hanya menitikberatkan pertimbangannya
hanya pada perbuatan. penggelembungan penghasilan tetJt pirnpinan dan
anggota DPRD Kab. Tulungagung
'tahirn
2003. ' ttrmun juga
mempertimbangkan.penjaringan informasi.dan aspirasi misyarakat dari tingkatdesa, kecamatan dan kabupaten ya.ng tidak dfpat dipertanjgrngJr*abkan
serta Penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas.

,
rlI
L-.
EKSAMINASI
PERKARA TERDAKWA E. MOCH CEAMIM BADRUZZAMAN
MANTAN KETUA NPND KABI}PATEN TULUNGAGUNG
-)
oleh :Dr. Moh. Slamet, S.H.
. dosen F.H. Unair ,
REGISTER PENGADILAN NO. NA NLil.bI2OO5IPN.TA.
KEIAKSAAN NEGERI TUTUNGAGIJNG NO. PD$-0110.5 .27,Fpk/t l04D0A5
L ANALISIS TERHADAP SURAT DAKWAAN
.3,
I. Menurut kEtentuan Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan harus memenuhi :
a. syarat formal (Pasat 143 ayat(z) a KUHep, yaitu harus berisi nama
lengkap, umur dan tempat lahirterd*kwa, jenis ketamin ....... dst
b. syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) b KIIHAP, yaitu harus berisi
uraian sscara c€rmat, JELAS dar LENGI(AP mengenai tindak pidana
yang dilahrkan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana
itu dilakukan
2. Tindak pidana dalam dakwaan primair (Pasal 2 ayat (l) U.U. Nomor 31 Tahun
1999 yang telah diubah dengian U.U. Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberaatasan Tindak Pidana Korupsi .... dst, mengandung unsur
a. MELAWANHUKUM.
b. MELAKUKA}.I PERBUATA}-I MEMPERKAYA DIRI SENDIRI /
ORA}IG LAIN / KORPORASI
a. DAPAT MERUGIKAN KEIJANGANNEGARA
Unsnr MELAWAN HUKUM merupakan unslu yuridis (uridiche element)
sebagaimana telah ditetapkan sebagai rmsur dalam Pasal 2 ayat (1) U.U.
Nomor 31 Tahun 1999 yang tolah diubat! dengan U.U. Nomor 20 Tahun 200t,
karenanya sesuai dengan ketetentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP (syarat
mateiil) masih harus dengan fbkta-fakta pebuatan (feitelijke
elemen) yang di ruaikan secara cermat, jelas dan lengkap.
Pertanyaannya adalah apakah unsur melawan hkum tersebut telah dilengkapi
dengan fhkta perbuatan yang dituaikan secaxa cerma! jelas dan lengkap. untuk
menjawab pertanyaan tersebuf baiklah kita perhatikan rmsur MELAWAN
HUKUM tentang Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Tuhmgagrrng sebSear b€rikut :
&. Dalam r:raian dakwaan tersebut hanya diuraikan bahwa terdakwa
telah menandaUngani Surat Keputusan DPRD Kabupaten
Tulungagung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Penetapan Gaji Pokok
Bupati Tulungagung dan Wakil Bupali Tulungagung yang
mengakibatkan PENGGELEhffiUNGAN PENGHASILAN TETAP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
, TUTUNGAGUNG TAHUN 2003.
,
4.
*
Atas perminfaan Yayasan Pengembangan $r.mber Daya Indonesia (YPSDI)
Ruko Permata lemur Andayani 50 Surahaya

Dalam bagran ini tidak disebutlan SK DPRD sebelumnya sebagai
ukuran standard mengapa SK Nomsr I Tahun 2003 mengandung
jumlah penggelembmgan yang bersifat MELAWAN HUKUM
Seharusnya dalam surat dakwaan dicantumkan substansi SK DPRD
sebelumnya untuk menguji apakah SK sebehimnya bersifat sekali terjadi
(einmaliglsehinggatidak dapat diubah dengan SK DPRD berikutnya.
Apabila'SK DPRD dapat diubah dengan SK DPRD berikutnya (karena
kedudukannya sama) maka seharusnya diuraikan apakah SK Nomor I Tahun
2001 tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-Undangan yang lebih
tinggi dari SK DPRD yang tidak membenarkror penggelembrmgan tersebut.
Tarpa menguraikan hal-hal di atas, maka sulit bagi terdakwa / penasihat
hukum untuk melal$kan pembelaan karena drikwaannya tidak cermat, jelas
dan lengkap.
Majelis Hakim-pun juga tidak memperoleh kejelasan kaitan antara SK DPRD
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Gaji Pokok Penetapan gaji Pokok
BUPATI TULUNGAGUNG dAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG , yang
dalam surat dakwaan MENGAKIBATKAN penggelembungan Pengasilan
Tetap PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD Kabupaten Tulungagung, karena
tidak konsisten dengan judul SK DPRD Nomor I Tahun 2003
II' TINDAK LANruT DARI PUTUSAN SELA YANG MEMBATALKAN SURAT
DAKWAAN
I. Dengan dibatatkannya surat dakwaan, maka sesuai dengan ketetuan Pasal 156 ayat (3)
KUHAP Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi
Dengan demikian pengajuan perlawanan bukan bersifat IMPERATIF, karenanya
boleh saja tidak mengajukan perlwanan
2. Menurut pndapat saya, pembatalan surat dakwaan karena dakrvaan kurang cermat,
jelas dan lengkap sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Hukum Majelis, sudah
jelas bagaan-bagian mana yang kurang lengkap, sehingga penyempumaan I
memperbaiki surat dakwaan yang dibatakan tersebut bukan merupakan masalah yang
sulit, Karenanya, apabila Penuntut Umurn bersikukutr mengadakan pelawanan, maka
akan menimbulkan BAD IMAGE bagr Penunput tlmum,. seolah-olah akan
mempertahankan surat dakwaan yang obscure. Tindikan ini kurang strategis, karena
apabila dakwaan itu melalui penetapan Pengadilan Tinggt dinilai sudah memenuhi
syarat materiil, toh nantinya akan berhadapan dengan Majelis yang sama atau
walaupun Majelis lainnya telah diketahui adanya obscure tersebut.
3. Dilihat dari segi ketentuan Pasal 25 U.U. Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dangan U.U. Nomor 20 Tahun 2001, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi harus DIDAI{ULUKAN dari
perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Oleh sebab itrl perlu dimonitor apa sikap
Penuntut Umum terhadap Putusan Selayangmembatalkan srrrat dakwaan, meliputi :
,a. Apakah Penuntut Umum mengajukan perlawanan ke Pengadilan
Tinggr; Apabila mengajukan perlawanan, bagaimana penotapan
Peugadilan Tmggl.
5.
6.
7.

Dalam baglan ini tidak disebutkan $K DPRD sebelumnya sebagai
ukuran standard mengaBa SK Nomor 1 Tahun 2003 mengandung
jumlah penggelembungan yang bersifat MELAWAN HUKUM
Seharusnya dalam surat dakwaan dicantumkan substansi SK DPRD
sebolumnya untuk menguji apakah SK sebehimnya bersifat sekali terjadi
(einmaliglsehingga tidak dapat diubah dengan SK DPRD berikutnya.
Apabila'SK DPRD dapat diubatr dengan SK DPRD berikutnya (karena
kedudukannya sama) maka seharusnya diuraikan apakah SK Nomor 1 Tahun
2001 tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang'Undangan yang lebih
tinggr dari SK DPRD yang tidak meurbenarkan pnggelembungan tersebut.
Tanpa nrenguraikan hal-hal di atas, maka sutit bagi terdakwa / penasihat
hukum untuk melakukan pembelaan karena deikwaannya tidak cermat, jelas
dan lengkap.
Majelis Hakim-pun juep tidak memperoleh kejelasan kaitan antara SK DPRD
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peaetapan Gaji Pokok Penetapan gaji Pokok
BUPATI TULUNGAGUNG &N WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG , YANg
dalam surat dakwaan MENGAKIBATKAN penggelembungan Pengasilan
Tetap PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD Kabupaten Tuhmgagung, karena
tidak konsisten dengan judul SK DPRD Nomor I Tahun 2003
IL T1NDAK LANruT DARI PUTUSAN SELA YANG MEMBATAL.I(AN SURAT
DAKWAAN
1. Dengan dibatalkannya surat dakwaan, maka sesuai dengan ketetuan Pasal 156 ayat (3)
KUHAP Penuntut Umrmr dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi
Dengan demikian pengajuan perlawanan bukan benifat IMPERATIF, karenanya
boleh saja tidak mengajukqn perlwanan
2. Menurut pendapat say4 pembatalan surat dakwaan karena dakwaan kurang cermat,
jelas dan lengkap sebagaimano tercantum dalam Pertimbangan Hukum Majelis, sudah
jelas bagaan=bagian mana yang kurang lergkap, sehingga penyernpumaan I
memperbaiki surat dakwaan yang dibatalcan tersebut bukan merupakan masalah yang
sulit, Karenanya, apabila Penuntut Umum bersililkuh mengadakan pelawanan, maka
akan menimbulkan BAD IMAGE bagt Penuqtut (Jmum,. seolah-olah akan
mempertahankan surat dakwaan yang obscure. Tindakan ini kurang stategis, karena
apabila dakwaan itu melalui penetapan Pengadilan Tinggr dinilai sudah memenuhi
syarat materiil, toh nantinya akan berhadapat dengan ldajelis yang sama atau
walaupun Majelis lainnya telah diketahui adanya obscure tersebut.
3. Dilihat dari segl ketentuan Pasal 25 U.U. Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dengan U.U. Nomor 20 Tahun 2001, penyidikan, pemmtutan dan pemeriksaan di
sidang Pengadilan krhadap tindak pidana korupsi harus DIDAHULUKAN dari
perkara lain gua penyelesaian secepatnya Oleh sebab rtu" perlu dimonitor apa sikap
Penuntut Umum terhadap Putusan Sela yang membatalkan surat dakwaan, meliputi :
.a. Apakah Penuntut Umum mengajukan perlawanan ke Pengadilan
Tiog$; Apabila mengajukan perlawanan, bagaimana Penehpan
Pengadilan Tinggi.
5.
6
7.

r
b.
I
I
I
1
I
I
i
Apabila Perruntut umum tidak meng&iukan perlawanan, sampai
{i*ry* penyelcsaian penyempmurm sirit dakr^&n yang dibatallcaur
dan hsan *an dilimpnhkan, mengingnt pembabted surat dahman
temebuttcrhitung 12 Mei 2005 (tclshberlangsune 3 (riga bulan).
rlunn* umum tidak be*epastian, maa ada alasan untuk ditangani4. Apabila sikap
alehKPK.
ye, 26 Agustus 2005
l-.

EKSAMINASI !
KASU$ KORUPSI DI KPU KABUPATEN TUMAJANG

I
Ilisampaikan dalam Bksaminasi di Lumajang
tanggnl 25 September 2005
I
i
I
I
!
*_
i
I
I
,i
t
I

Awdan
F-Lsnmirrnsi dapd diartikm sebogpi peoilaiaB mr pemsrn$oe dalam hal ini adalnh
tffirk n'qil8l mcoggji gt0!r rne'neritrsa pmsm pryAditm rtxu lxfirsm lntim_
Sffio unum eksmimsi ditatmknn rmil( qwgrmUt scjilh rrxn pcrtimbmgm
hililm ymg digualm htim dalm rnerpuhIs psdffi tclah ffilai 'lcnge+ Finsip"
pinsip hdrum dm ryskahpoecerhhm aclmya udeditcrqilm rnE'lg|n b@tr, dm
mernennhi r:asa lrcafflm mruJtrdd. SeAm8h sqila lft$us *srnhasi bem$um
mmaums agr hqlriqr datm memutuftm pedffia bcor+ootr didasdrm es
peffimbugu ymg tkrr+ear pm&sionat
Dalam komd( elrs*mimsi pada "rtrm 1967 Itfahkmah Agtmg tet-h nrgrgFl'r-rtan
iprilrsi No- I ' -1ryrt967 te g F'kssmirpqi; lryuu hilmm dm d-ftr budin&
Khu$s rmil( rksF,minnrl kffira pcogadh fingd dm keu|a Peusdilm Negsri diminta
rrflrrtr ryirimem Lagls ymg tGlah dilns rntrk didrsmimi" Ini mcnrqi'rkkan
bahu/a koffiol internat srdah dilals*m oH Itilrhlmah Agung lmlk mengptahi $eiuh
nlrn? hakim dalm rneqinlmkrn t+gry"Ua telah memenutri 1roscfrrr hukum dan ras
krfilan mas:rrakd.
Bahkm dalm imuksi useht jugn disehdrm " hendalprya I(sUIa Pengtdilm rhn attu
badm Pengpditm yug l€bih 'r$i melalrqlcnn pc4ggw6m dm jil5a pedu mslalsilm
tqgurm dro @ poogrnrlm hhmm jabtu, uembqi bimbfugro
kepada hakim 1ug bersmgkrm-
Pads hhm lyn dalam rqgka melalnrkm pemnoam dm kmsistensi p1filgm
It[ahlmah Agtmg m€nstiltm Surd Erlrm No. 2 t rrun lgTl ne f-ry,g Pemgryulm
Yuriryesi" Jrrya ada Surat Erlsm No- 3 trhrn lVl4 yamg mengintnl'siksn semua
pm$m pengadilan nrcmud nlasmmlasnn dm pertinbmgm sebagai dasr ptlsmnyra-
Scffs Srud Elran No. t *lrhlm t9E4 ymg idinjla agr Pcngadilm frnggi menrberiksn
Pqenditmneged.
Atfiir-al&ir ini drsminasi begiE gencm dib@gkiltm kembali sebagsi alternatif rmt*
rcgah mraloya konryfli dilembago peraAim- Itilr*ilnln di Indones.ia mrakn5ra
kct{rsi dau mafia Beradilm sdit dfrerauh dm dihlrtikan melalui ptosoer yang teleh
tersedia
Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkm hatim kucna kondisi tersobut sebc,rmnya
mcnlpalrm akibd langsuug dari politik hftm n%era yaqg sffila sistematis telafrr
'nengerrdalibrn dm'nerrggkmg gerak lembaga huhm yang ada Koodisi inilah 5rang
kemdim dirakini telah rnenimhnllran lralil*-ralm* mefa peruilm yang ningga
slrueg sang$ rulit dihrydran-
Menghryts pralfrek.prald* kofior dipoadilm sEiak awal haru$ disadei tidak semudah
membnlilr t rryok I -!8rrt, kffEna rmur Amalsek kotofl iu sondiri sudah wkrp tla
Shgga Waya @ heus bisu dilelrrrtnn betresinmbun$n daNr
sittmatis Eksaminasi trfism hakim rtgwpn prinsip-1lrinsip ind@€o, obyektif dan
SuMo I
Koqdtum Alild Gctu R*lEl m* Tirfin XqSn f,}U Jrr lh1 Kofu Krm llrrkm NAIIA $r$qr.
Watu666r%trydZSWZ1XE

terlembaga hanyalah salah satu cara, teutu diluar eksaminasi perlu dikembangkan sistem
lain yang bisa dijalankan $ecara serentak.
Bagian Pertama !
Seacara singkat kasus dugaan korupsi di KPU Lumajang berawal ketika pada
tanggal 26 Agustus 2003 KPU I(abupaten Lumajang mengqiukan permohonan
anggaxan danabantuan kepada Pemkab Lumajang.
Dalam APBp tatrun 2004 Kabupaten Lumajang terdapat pos bantuan rmtuk KPU
Kabupaten Lumajang dan Panwaslu Kabupaten Lumajang selesar Rp.
755.000.000,-. KPU Kabupaten Lumajang mendapat Rp. 600 Juta dan Panwaslu
mendapatkan dana Rp. 155 Juta. Maret 20M Terdakwa selaku Ketua KPUD
Kabupaten Lumajang meminta +ang kepada Bendaliara APBD untuk sewa mobil.
Tanggal 26 Maret 2004 R. Suma*ini membayar sewa Rp. 210 juta, uang diterima
Terdakwa Tanggal I April 2004 R. Sumartini membayar kekurangan sewa
sebesar R". 30 jutq uang diterima Edi Faizal Muttaqin anggota KPU Kabupaten
Lumqiang.
Batrwa yang dipersoalkan sebagai perbuatan melawan hukum yang
dipertimbangkan setriarusnya adalah ketika KPU Kabupaten tumajang
mengajukan banduan dana kepada Pemkab Lumajang harus disebutkan apakah
disitu ada item untuk sewa mobil atau tidak kalau ada nilainya berapq sehingga
ketika KPU Kabupaten Lumajang menyewa 5 unit mobil dengan anggaran Rp.
240 juta menjadi lebih jelas perbuatan yang mana yang disebut sebagai perbuatan
melawan hukum.
Bahwa Drs. Misbahul Munir sebagai Ketua KPU Kabupaten Lumajang diajukan
ke Persidangan di Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa melalnrkan
tindak pidana korupsi. Baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan
bersekutu dengan Agung Wahyuono, S.Po Edi Fai$al Muttaqin, SH, S.Sos, Ira
Prayuniarti, SH dan M. Gaid Jumartono, S. Pd. Dalam persidangan Penuntut
Umum mengajukan Dakwaan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:
Primair:
Perbuatan terdakriva diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU No, 31
. Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) sub b tIU No, 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No, 20 tahun 2001 ter:rtang
Perubabsu atas {ru no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUI{P jo pasal 64 ayat'(l) KUIIP.
Suhsidair:
Pasal3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 3t
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo W No. 20
tahun 2fi)l temtang Perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 tentang
Sudarto 2
Koordinator Aliansi Geraku Rakyat untuk Transparansi Kcuangan KPU Jawa Timur, Koordinator Kantor Hukum ALBHA Surabaya
Disamgaikan dalan dilonsi di lanujary to$gal 25 &ptenber 2005

r
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) IruHP jo pasal
64 ayal (1) KUHP.
Bahwa dalam proses persidangan, setelah Penuntut Umum membacakan dakwaan
dan Penasehat Hukum Terdalcila mengajr*an nob keberatan, majelis hakim
menilai Dakwan Jsksa Penuntut Umurn baik dakwaa primair meupun dakwaan
subsidair Batal Demi Hukum, karena tidak memenutri ketentuan pasal 143 ayat}
huruf b KUHAP.
Bahwa karena Penasehat Hukum Terdakwa mengqiukan Nota Keberatan, maka
Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu meqiatuhkan
putusan sela sebagai berikut
1. Batrwa Majelis Hakim PengadilanNegeri Kabupaten |,umajang telah Mengadili:
2. Mengabulkan Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdatarua
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penunutut Umum No. Reg. Perk.
PDS.09ilumajl05l2005, tertanggal 6 Jurd 2005 BATAL DEMI HUKUM
4. Memerintehkan agar Terdalnra dikoluarkan dari tahanan sejak putusan ini
dijahrhkan
5. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara
Bagian Kedua
Korupsi menurut:
Pasal2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999
"Setiap orong yang secarq melawan hukum melahukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orong lain atau suatu lcorpo,rusi yang dapat mirugilwn
keuangan negwa atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seutnur hidup atau pidana penjara paling stngkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 2A fiua puluh) tahun dan derda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.00A000.00A,- gatu miliar rupiah)"
Pasal3 UU No.31 Tahun 1999
uSetiap orqng yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu brporosi, menyolahgunakan lcewenangan, kcsempatan atau strqna yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perelanomion Negara, dipidana dengan penjara seumtr hidup atau
pidana penjara I (satu) tahun dan paling loma 20 (dua puluh tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh j,gta rupiah) danpaling banyak
Rp. 1.000. 000. 000,- (satu miliar rupiah).
Surat Dalcwaan dap Materi Surat Dakwaan
Surat dakwaan daf,at didefinisikan sebagai surat yang diberi tanggal, dan
ditandatangani penturtut uncum, yang memuat tentang uraian identitas lengkap
terdakw4 penxnrrsan tindak pi{ana yang didakwakan yang dipadukan dengan
Sudarto 3
Koordinator Alialrsi Gerakan Ralryat untuk Transparansi Keuangan KPU Jawa Timur, Koordinalor Kantor Hukum ALBHA Surabaya
Disampaikan dalan di*szst di Lunajang totggsl 2 5 &ptenber 2005

unsur-unstu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang
bersangkutan, disErtai uraian waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh
terdakwa. I
Bahwa surat dakwan memegang peran yang sangat penting dalam penegakan
hukum pidana. Sruat dakruaan yang dibuat hanrs momenuhi ursure formil dan
unsure materiil [memuat seeara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana dilakukan
(pasal 143 aypt 2 huruf b). Apabila tidak dipenuhi akan berakibat seperti yang
diatru dalam ketentuan pasal 143 ayat 3 huruf b KUHAP, yaitu BATAL DEMI
HUKUM]
:
Dalrwaan Penunfut Umum
Bahwa surat dakwaan mempunyai kedudukan yang sangat penting dan
menduduki posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara pidana atau dalam
hal ini adalah perkara korupsi. Karena itu penuntrrt unum dittrntut benar-benar
cermat dalam menyu$un suat dakwaan. Dengan surat da}rraan penunfut umum
meletakkan batu pertama dalanr pemeriksaan sidang di pengadilan dari situlah
diketatrui dari mana pemerilsaan terdakwa akan diawali. Oleh karena itu penuntut
umum dituntut memiliki teknis, profesional dan punya integritas
moral yang handal.
Bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan No. Reg.
Perk..PDS.09/Lumay'0512005 "menawarkan'o kelemahan diantaranya. Surat
Dahwaan tidak menerangkan seoarrr utuh dan menyeluruh mengenai tindak pidana
yang dilakukan Terdakwa, dan perbuatan runa yang dikatakan melanggar atau
melawan hul<um sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) uu No.31 Tahun
1999. Penuntut Umum memang sudatr berusalra menguraikan tindak pidana yang
dilakukan Terdakwa diawali ketika Terdalava menjadi Ketua KpU Kab.
Lumajang, yang disusul dengan pengajuan dana ke Pemkab Kab. Lumdwrg,
bantuan dana untuk KPU Kab. Lumajang melalui APBD sebesar Rp. 600 juta
kepada KPU Kab. Lumajang dan sampai pada penggunaan uang Rp. 240 Juta
untuk sewa 5 unit mobil yang ditaksir merugikan Negara Rp. 247.500.000,- (dua
ratus empat pulutl tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dimana perbuatan melawan
? perbuatan mana yang memperkaya diri sendiri dan perbuatan mana
yang memperkaya orang lain.
Bahwa Dakwaan hanya menguaikan dana dari APBD, tidak mengrraikan unhil<
apa saja dana sebesar Rp. 600 Juta digunakan KPU Kab. Lumajang sebagaimana
pengajuannya atau menguraikan pos-pos anggaran mana saja yang dimintakan
KPU Kab. Lumajang urtuk dibiayai APBD. Akibatrya ketika Penuntut Umum
mendakwa Terdalcna menyelewengkan dana APBD dengan dalih sewa mobil atau
kendaraan bermotor menjadi kabur atau tidak jelas dan tidak bisa dilihat dengan
jelas adanya unsur korupsi dalam sewa mobil tersebut. Maka adalah wajar kalau
hakim memberikan penilaian *..,adalah tidak cukup bilamana jaksa dalam
Sudarto 4
Koordindor Aliansi Creralon Rakyat unhrk Transpararrsi Keuangan KPU Jarva Timur, Koordinator Kantor Hukum ALBHA Surabaya
Disampatkaa dalan dihxtst di kmajangtmgal25 &ptember 2tM5

dakwaannya hanya menyebutkan pasal-pasal ketentuarr hukum pidana yang
didakwakan tanpa memberikan ruaian yang jelas, terang serta merumuskannya
tentang perbuatan meteriil yang dilahrkan oleh terdakwa...."
Bahwa kesalahan-kesalahan dalanr membuat dakwaan apakah itu disengaja atau
tidak disengafa semestinya tidak perlu terjadi mengingat kerja-kerja yang terkait
dengan pembualan surat dakwaan sudah diattu secara tegas dan jelas. Bagi
kejaksaan membuat sumt dakwaan merupakan kewajiban yang selalu dijalankan
setiap kasus ygng ditangani disidangkan di peugadilan,
Bahwa dakwaan yang cerma! jelas dan lengkap tetap menjadi syarat yang sama
ketika Penuntut Umum mendakwa Terdakwa menyelewengkan dana APBN untuk
sosialisasi, penerangan dan Penyuluhan atau untuk pengadaan logistik pemilu.
Bahwa dalarn surat dakwaan yang dibuat penuntut umum diketahui antara
dakwaan primer dan subsidir bunyi pasalnya sama persis. Jika ini benar, maka hal
ini akan semakin memperkuat bahwa ada upaya tersembunyi yang dilakukan
untuk menyelamatkan terdakwa dari jeratan hokum tindak pidana korupsi.
Pertimbangan Majelis Hakim
Bahwa Majelis Hakim dalanr memberikan pertimbangan htrkum sebagai landasan
untuk memutuskan Dakwaan Batal Demi Hukum lebih terfokus pada dakwaan
penuntut umum khususnya mengenai penyelewengan dana APBD.
Penyelewengan Dana APBN wrtuk sosialisasi dan Penyelewengan Dana untuk
Pengadaan logistic pemilu tahun 2004 diabaikan.
Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum ada tiga perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa sebagai perbuatan korupsi dimana ketiga perbuatan itu meqiadi
sumber utama yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara.
Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999
disebutkan "bahwa dalam, kata *dapaf' sebelum frasa "menrgikan keuangan atau
perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan
delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya
unsur-unsur yang sudatr dinrmuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Oleh karena itu separrfang perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsrue, maka bisa
dikatakan korupsi telah terjadi. Persoalan kerugian oegqra akibat korupsi 'oberapa
jumlah kerugian Negara yang sebenamya" harus dicari dan dibuktikan dalam
persidangan
Kesimpulan:
Ada indikasi bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hokum
dilaln*an kurang serius. Adanya sruat dakwaarr yang dakwaan primer dan dakwaan
subsidair pasalnya sama persis serta uraian pristiwa mengenai terjadinya tindak pidana
5Sudarto
Koordinator AJiansi Gerakan Rakyat untuk Transparansi Keuangan KPU Jawa Timur, Koordinator Kantor Hukum ALBHA Surabaya
Disanpaikan dalan dik$si di lamnjang unggal 25 &ptenber 2(M5

korupsi yang tidak memenuhi ketentuan dalam pembuatan surat dakwaan yang
berdampak dakrvaan diuyatakan batal demi hukum menunjukkan bahwa jat<sa penuntut
umum tidak serius.
Meskipun sidang tetap dilanjutkan dengan pembuatan 'surat dakwaan banr atau
penyempurnaan dari dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, namuo ini semakin
meyakinkan masyarakat mengenai adanya 'mafiao' yang rqengguuakan hukum sebagai
alat unttuk mencari keuntungan.
Rekomendasi:
l. Harus ada upaya yang lebih inten dan berkelanjutan dimana NGO, DPRD dan
Masyarakat bersama-sama mplakukan pemantauan persidangan dengan tiga obyek
sekaligus, yaitu Jaksa" Hakim dan Tersangka;
Mempublikasikan setiap temuan yang dianggap mengganggu proses penegakan
hukum perbuatan konrpsi.
Melaporkan dugaan korupsi di KPU Kabupaten Lumajang kepada Kejaksaan
Aguog, KPK agar dipantau dan mendapatkan dukungan
Mengadakan publik hearing dengan Kejaksaan, DPRD agar kasus dugaan korupsi
di KPU Kabupaten Lumajang penanganannya dimaksimalkan.
Sudarto 6
Koordinuor Aliansi Gerakan Rakyat untuk Transparansi Keuangan KPU Jawa Timur, Koordinator Kaffor Hukum ALBHA Surabaya
Disonpailwn dalan dikaxi di Lun4jang tangal 25 &ptember 20OS
2.
3.
4.

trLI
t
i , ',
I
I
EIffiAIWINASI PUBLIK
TERHADAP IilSUS DUGAAN KSRUPSI YANG
KBTUA KOMI$I PSMLIHAN UMUM ffiPUAN UMUM (KPU)
DAERAH KA BUPATEN tUMAJAI.{G

I
It
i
I
Oleh;
H. HARJONOMII{TAROEM
Disclcnggrraknn oleh
YPSDI - IWnPPI UI - Partnerchip
Bekerirema d*ngan
JAMPPEK & BEM STIH Lumajang
25 Septcmber 2005
,''
I
I
L-
I
,i
I
I
I
tL
t

r
t
,
t
i
)
I
l
I' Eksaminasi publik bila dianikan secara harfiah berarti pengujian oleh publik, tentunya
bukan bermaksud menguji secara akademik, memberi tugas atau pekerjann kepacla
seorang (rbkim yang mengadili suatu perkara) malahan justru eksaminatomya yang
diheri tugsti' Hksaminatornyn "dfuji", sejauhmana keilrampuannya di dalam melakukan
pengkajian, pgtganalisaan atas epa yang telsh diputus oleh Hakim dengan segata
macam pertipbangan serta mernperhatikan atm fakta yang terungkap di pengadilan
dengan didasari dakwaan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umurn.
2' Eksaminasi ini sangat memberi manfaat baik bagi para akademisi, para penegak hukum
dan masyarakat, termasuk korban atau terdakwsnya. l3agi kalangan akademisi akan
"tertantang" dan "terpacu" untuk selalu mehtih diri sekaligus tempat mengabdikan
ilmunya bagi kepentingan masyarakat. Ksmampuan analisa di dalam menerapkan
pasal'pasal yang ada, baik dalam hukum pidana materiil inaupun hukum pidana formil
atas kasus yang terjadi di masyarakat, Bagi para penegak hukum uji publik ini sebagai
bahan intropeksi atas integritas dan profesionalitainya dalam menjalankan tugas di
dalam menangani perkaro'pertara pidana. Apakah yang telah dilakukan selama itu
sudah benar dari tinjauan yurdis dan juga dirinjau dari sisi keadilan.
Bagi masyarakat &hm artian korban atau terdakwa apakah puttsan yang telah
pljatuhtcan oleh hakim yang berkaitan dengan permasalahnn yang menimpah dirinya
akan manambah kemantapan dalam menilai benar atau tidaknya, adil atau tidaknya
putusan tersebut.
Bagaimana dengan kasus yang menyangkut para anggota Kpu Lumajang yang oteh
daksa'Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana korupsi dimaksud dalam
pasal 2 uu No. 3l/1999 jo. 2a/200r. Dimana pada wakru penunrut umum
menyampaikan atau membacalran dakwaannya teqyata oleh terdakwa/ pengacaranya
diqiukan nota keberatan karena dianggnp dakawaanya kabur. Nota keberatan yang
diqiukan oleh pengecaranya tenebut ternyata oleh hakim pengadilan Negeri Lumajang
diterima dan dinyatakan dakwaan batal demi hukum.
Eksaminasi sebagaimsna saya uraikan di rnuta merupakan suatu kajian atas putusan
hakim dengan segata pertimbangannnya sampar jatuhnya suatu putusan. yang dikaji di
3
I
4.

I
I
I
I
sini adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan adanya nota keberatan yang
disampaikan oleh terdakwalkuesanya. Yang dieksaminasi adalah putusan sela yamg
telah kami singgung di delam butir 3 di atas.
Saya sependapat dengan apa ysng dikemukakan oleh pengacara terdakwa, 'bahwa
dakwaan yang J1$sa Penuntut Umum (JPU) memang kurang cennat dan karenanya
dinyatakan kabur. Tetapi saya tidak sependapat dua hal yang jugn dijadikan alasan oleh
pengacara t rO"l* yang menyang*ut penggtmgsr/ penyebuun pasal 55 ayat I ke 1
oleh JPU tersebut dianggap salatr oleh pengacaranya.
Hanrs disadari batrwa KUIP yang dipakai saat iui bulmnlah KUHP yang sah' KUHP
yang dipakai saat ini sebenarn!'a merupakan terjemahan yang dilakukan oleh pakar
hukum, Dengan demikian tentu terjemahannya tergpnhmg d4ri o'selera" dan
kemampuan serta tujuan dari pentprjemahnya. KUHP yang sah dalam bahasa Belanda
yang asalnya dari Stb. l9l5 No. 732 yang saat itu disingkat sebagai WvS'NI.
Kemudian dengan W No. 111946 yang tersebut dalam pasal I jo. pasal 6 (l), WvS-Nl
diubah menjadi Wv$. Di datam pasal 6 (2) nya WvS itu disebul qebagai Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi isi pasal'pasalnya masih tetap dalam bahasa
Belanda yang ditsrjEmahkan tUnya "judulnya" saja. Dalam kaitnn masalah pengguman
pasal 55 KUHP yang menjadi salah satu alasan bagi pengacaranya untuk menyatakan
dakwaan JPU kabur, sebenarya pasal 55 yang dikemukakan oleh pengncara, itu adalatu
yang terdapat di dalam KUHP tedemahan R. Susilo. Di dalam KUHP terji:mahan Prof'.
Muljatno, Protl Ruslan Saleh dan juga tedemahan DEPKEH penulisan atau enyebutan
pasalnya sebagai pasal 55 (l) ke I dan ke 2 . Jadi perbedaannya hanya beda
penterjemahnya, isi dan maknanya sama. Oleh sebab itu apa yang dikemukakan oleh
hakim Pengadilan Negeri Lumajang dalam bab pertimo'angannyabenar bahwa apa yang
digunakan oleh JPU aus penulisan pasal 55 KUHF itu tidak menjadi masalah karena
'Ientang penggunaan pasel I8 (l)
tidak ditempatkan secara men{diri
jo. ?0ftA01. Jadi harus diartikan
-i,
sub, b UU No. 3llL999'io. 20/2001; pasal tersebut
tetapi dikaitkan dengan pasal 2 (1) UU No. 3l llgtgg
bahwa pidana tambahan yang dimaksudkan dalam

pasal 18 itu juga dikenakan pada terdakwa. Hal ini telah dikemukakan oleh JPU dalam
perlawanannya.
6. Saya memang sependapat dengan putusan hakim PN Lumajang yang menyangkut butir
Z'yang menyatdkan dakwaan JPU batal demi hukum. Sepefii dikemukakan dalam
pertimbangannya karena ada penyusunan dalam dakwaan tersebut yang bisa
mengkaburku, ,.ng.nai apa yang dimasud yakni mbngenai jumlah kerugian Negara
yang ditimbulkan akibat pertuatan melawan hukurn yang didakwakan kepada terdakwa.
Apakah jumlahnya Rp. 247.500,000,- atau lebih seperti yang dikemukakan oleh
pengacara tgrdakwa dalam nota keberatannya.
7. Selain hal di atas ada hal yang dapat dijadikan dasar lagi tentang kekabuan dari
dakwaan JPU (kecuaii Uita hal ini karena kesalahan ketik) yakni pasal yang dipakai
dalam dakwan subsidair. Isi atau uraian perbuatan dalam dakwaan primair nyaris sama
dengan yang ada dalam dakwaan subsidair. Pasal yang disebut atau dijadikan dasar
dalam dakwaan primair dan subsidair sama, yakni perbuatannya melanggar pasal 2 ( I )
jo.pasal I8(l)sub,bUUNo.,3l/1999jo.20/2001jo.pasal 55(t)kel jo.pasat 64(t)
Seharusnya tidak boleh dipakai pasal yang sama antara dakwaan primair dan dakwaan
suhsidair. Biasanya kalau dakwaan prim,rirnya pasal 2 dakwaan subsiclairnya pasal.3,
. seperti yang ditulis atau disebut dalam nota keberbtan pengacara terdakwa dan juga bab
pertimbangan dari putusan hakim PN Lumajang.
Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pial 2 tidak sama unsurnya dengan
tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 3. Jadi bila apa yang saya sarnpaikan di
awal uraian no '1, bila bukan kesalahan ketik akan lebih memantapkan lagi atas
kekaburan dakwaan yang dibuat oleh JPU. Untuk jelasnya saya. kutipkan pasal 3 UU
No.3lll999jo.20nA0 I,
' "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada
. padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugrkan keuangan Negara
atau perdkonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumurlidup atau
pidana paling singkat I (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

atau &nda rylqg-SE! Rp. 50.000.000,- (tima putuh juta rupiah) dan pring
banyak Rp. l.0,o0.0m.000,- (satu milyar rupiah;.'t
I
Demikian s,smosq a.ps )sng sap *qrypaikpn smm tengklp ini dapt memb€ri manfaat
bsgi lcita sprtuflr '
,i
I
,
I
. SurabfiI&,25 Ssptember 2005
I
I
a
i
t
4
i

KA $-U-$" P"Q $I$ LffiEKA AN )
POHAN WIJOYO, Pegawai Bank Pembangunan Psmerintah (BPP) Cabang Surabaya
dengan jatratan selaku Pimpinan Cabang, pada bulan April 2000 drmpai dengan bulan Agustus
2000 atau bertempat di Kantor Bank Pembangunan Pemerintah Cabang Surabaya seoara
berturut-turut atau secara berulahg kali dengan tujuan. rnenguntungkdn diri sendiri,
menyatahgunakan kervenangannya. Perbuatan m&na dilakukari POHAN WUOYO dengan cara
sebagaiberikut:
- Pada bulan April,Mei 2000 POHAN WUOYQ telah mengambil dan mempergunakan uang
untuk pengadaan Kantor BPP sebanyak Rg. 9.000.000,-
- Pada bulan Mei 2000 Ny. AGUSTIN (Nasabah) mengajukan kredit sebesar Rp.
25.000.000,- dalam permohonannya telah dirubah POHAN WIJOYO menjadi Rp.
50.000.000,- tanpa sepengetahuan Ny. AGUSTIN, setelah cair Ny. AGUSTIN menerima
pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,-, sedang yang Rp. 25.000.000,- lagi
dipakai/dipergunakan POI{AN WUOYO untuk kepentingan pribadi POHAN WUOYO
Pada bulan Agustus 2000 Saksi Ny. AGUSTIN telah melunasi pinjam&nnya, sedang
POHAN WIJOYO saurpai saat itu belum melunasi uang yang dipakainya sejumlah Rp.
25.000,000,- tersebut;
- POHAN WIJOYO selaku Pimpinan BPP Cabang Surabaya yang mengqasai atau pemegang
kunci lemari brankas telah mengambil uang dari brankas tersebut secara berturur-turuU
- Pada bulan Juni 2000 Rp. 55.000.000,-
o Pada bulan Juli 2000
Jumlah
Rp, $$O80-000,:
Rp. 120,000.000r-
- Pada bulan Juni 2000 Saksi Salma Kabag Keuang;an PERUSDA Kabupaten TK. II
Mojokerto telah setor uang Simpeda metalui BPP sejumlah Rp. 50.000.000,-. POHAN
WTJOYO telah memberi Slip (surat bukti setoran) tapi uangnya tidak dimasukkan dalam
kas, uangnya dipakai sendiri oleh POHAN WIJOYO
- Pada bulan Juni 2000 karyawan BPP Cabang Surabaya atas nama AGUNG SAMIAJI telah
mengambil kredit sebesar Rp. 30.900.000,- POHAN WIJOYO telah ikut mengambil
sebesar Rp. 10.000.000,- yang ssmpai sekarang belum melunasinya;

- pada bulan Juli 2000 cv. LOROSAE telah melunasi kreditnya sebesar Rp. 15.000.000,-
dan diberi tanda peilyetoran Rp. 10.000.000,- dimasukkan dalam kas, sedang yang Rp'
5,000,000,- ticlak dimasukkan dalam kas, tapi dipakai sendiri'POltAN WIJOYO untuk
kepentinganPribadi; - , '
- sanrpai sekarang belum cfipat clipertanggungiawabkan seluruhnya oleh POHAN WIJOYO,
yaitu:
I . uang pengadaanrKantor sebesar Rp' 9'000'000,'
2. pengambilan kredit atas nama Ny' Rp' 25'000'000,-
AGUSTTN
3. Pengambilan Uang Kas sebesar Rp' 120'000'000,-
4. Deposito atas nama SALMA Rp. 50'd00'000,-
. 5. Pengambilan kredit atas nama AGUNG Rp' 10.000'000,'
$AMIAJI
fi. Pembayaran kredit CV. LOROSAE Rp' 5'000'000,-
Jurnlah RP.219'000.000,-
(seratus enam belasjuta ruPiah)
Akibar perbuatan POIJAN WIJOYO llPP Cabang Surabaya rugi sebesar Rp. 219.000'000,-
(dua ratus sembilan belas juta rupiah)
Catatan:
perbuatan POHAN WIJOYO sebagairnana diatur dan diancam'dalam pasal 3 Undang-
undang No. 3 tahun 1999 jo. Undang-undang No, 20 tahun 2001 jo. pasal 64 ayal l Kitab
Undan-undangFlukum Pidana.'

r
L
,; KE$IMTULAN
; :a!,-.^'-^--t-^:^- f.^l-,I:^- ,Io--on rrn.
.;- l. Kurang cermatnya.dalam mengkait-kaitkan rangkaian kejadian dengan unsur-unsur
I
t
Z. Adanya keluliran.di..,tul* membedakan hal-hal ape sqia yang dapat dijadikan alasan
..keberatan,' a1*s da$waan yang dibuat oleh JPU dan apkab hal-hel itu mcr{adi bagian
pokok perkara.
' 3. pirtimbangen yang ctipakai, hakim dan alasan yang dikcmukakan oleh pengacara/
terdakawa dalam kaitan masalah keberatan atas dakwaan iang dibuat oleh JPU karcna
dakwann dianggap kabur dapat dijadikan bahan pcnyempurnsen dakwaan yang akan
dibuat kembali,
l-.
I
I
1
,L
I
I

KPU PUSAT
KPUB
LUIITAJANG
PEMKAB
LUMAJANG
Dana bahtuan (1,4 M)
(26 Agustus 2003)
RAPAT
PARIPURNA
PERUBAHAN
ANGGARAN
KEUANGAN
(PAK)
PENYIDIKAN
KASUS
l
KEJAKSAAN
IITIENETAPKAN
TERSANGKA
(24 Maret 2005)
I
PENGADILAN
PANWAS
155 juta
Menyewa mobil sebanyak 5,
padahal sudah ada 1 mobil
kijang dan 'l mobil carry
(26 maret 2004)
I
Ada indikasi
Penyelewengan
anggaran
(2 Mei 2004)
Untuk alokasi dana :
1. Sosialisasi/penyuluhan/penerangan
2, Operasional
KPU
600 juta + 1 mobil carry
Aliansi Parpol melaporkan
adanya indikasi
penyelewengan anggaran kq
dewan untuk segera
membentuk Pansus Mobil
Gate KPUD Lumajang
(7 mei 2004)

np 755 juta + 1 mobil ffirry
APBD
LUIIfrAJAHG
2004
*
rekomendasi
/lm1,2M+lmobil kijang
/
/iba
* tiba anggaran 240juta untuk :

r
Lampir*n Kronologis Kasus Sfundal Korupsi KP(ID Lumajang
NO WAKTU URAIAN KRONOLOGI$ , KETERANGAN
l. KPU KabUpaten LUmajang di $ebsrrnuridarisd€ltddiKsb'paH'Lumahng
lantik di gedung oRAfindi ffiaiamrmurdardiborftan$(datiK,U
$urabaya
2. Drs. Misbahul Munirdiangkat litgi|y$1$gnsKreuRtsd
r"urgiii"tu" KPU 8668,f(Fu/rffi$*2ffi'
berdasarkan keputusan napat
pleno KPU Kabupaten :
Lumajang.
3. DfS. MiSbahUl MUnif Sebagai ffi*anp*apemurecarRAPBonrnpdi
2e8'2003 ketua KPU mensajukan ffiffiffiffiffi#$*ffi,*
Anggaran kepada APBD 2m1
Kabupaten Lurnajang melalui ffig;#m"*i*'posuntuk
Tim Anggaran PEMKAB
sebesar 1 millyar lebih untuk
menunjang operasional
plaksanaan pemilu.
4. Anggafan di bahaS dan pimangyqqloojutauntukPANWASLUdanooo
di6[ujui datam PAKAPBD di ffiffiffiffiffiJru-'
DPRD Kab LUmajang dan di padapou4uanKPUsertapr*tuJuarDPRDdan
serujui sebesar 755 jura, ffi1fit#ffiffi#ri,ffi#ti#5
sgtelah di korgksi dari mendapa&&2r&b{operasbnd,ldartAp&
pensajuan awat sejumtah 1 'm)H.fl'tffiflf,JilHffi*
millyar lebih.
s. Realisasi pencairan Anggaran
, APBD untuk KpU Kabupaten
Lumajang dilaksanakan dalam
beberapa termin, dan lebih
awal di keluarkan akan tetapi i
pembahasan serta
persetujuannya pada PAK
APBD 2004 bulan Juni.
6' Perteng*an KgtUa KPU DfS. MiSbahUI Densandalhuntukdgun*ansav{asunir
Uard 200{ MUnif meminta Uang kepada
lortraraar densen darrh ft'lobt operasiond KPU.
Bendaharawan APBD ($aksi
Rr. Sumartini)
7. 2&3'2q}4 Rf. SUmaftini (bendahafaWan ' Keuarsattemebutdiierimalarpstrsotehketua
{p.BD} oengaii oikerahui :Suhadi (ataSan langsung ffiatuneu,tkepdamaslru-m&inslrssota
bendahara APBD)
menyerahkan keuangan senilai
Rp. 210.000.000.-

I^ampiran Kronolagis Kasus Sknndal Korupsi KPTID Lumajang
8. 8rf-20M
g. 2.$20M
10.
11. 5.$.2004
12, 10.5.2004
Rr. $umartini (bendaharai/an
AFBD) dengan diketahui
$uhadi (atasan lang$ung
bendahara APBD msrnberikan
kekurangan uang unt$k sewa
mobil senilai Rp. 30.000.000,-
kepada anggota KPU.
Aliansi PARPOL Berda$arkan
temuan lapangan rnsngetahui
ada indikasi penyirnpangan
atas penggunaan anggaran
APBD tersebut dan rnelaporkan
dugaan korupsi tersebut ke
DPRD Kabupaten Lumajang.
Laporan dari masyarakat
termasuk dari ALIANSI
PARPOL yang masuk di DPRD
di tindak lanjuti pada rapat
PANMUS DPRD
Berdasarkan laporan dari
ALIAN$I PARPOL tersebut
DPRD Kabupaten Lumajang
dalam suatu rapat
paripurnanya memutuskan
untuk mefirbentuk pansus
khusu$ menyelidiki skandal
MOBIL GATE di KPU
Kabupaten Lumajang.
Seminggu lebih setelah
PAN$U$ MOBIL C,ATE KPU di
bentuk oleh DPRD Kabupaten
Lumajang, dilakukan
Rembuatan akta sewa
menyewa di Notaris TUTIEK
$ETIOWATI $H. (Peria njian
No. 13 tanggal 10 Mei 2004),
hal ini menurut KPU untuk
melegalkan perjanjian $ewa
menyewa tersehut dengan para
Keuarqan kedua iniditerims olsh saksi Edi Faisn'al
Muttaqlen, $H {Arggota KPU}. Dernlfr,fan halrrya
$eprtldidre, uarg tfi.$efut langsurry di bryikm
kepada masinpmasing anggota KPU untuk di
gunakan sswa kendaraan.,
Pda pencairan salah satu termin diketahui tordapat
pon"Sahan alokasi penryunaan keuarqan bantuan
APBD oleh KPU l(abupatsn Lurnapng, yaitu
dfiunakan unhk mcn]€ilra 5 unit rnobtl ssnilai
kurang lobih 240 Juta rupiah padahal pada
pergaiuar sorta rersetujuan APBD hal ini tidak di
alokasikan, $eh hgga #a inkonsl$tensl anggararr
ysng dilekukm KPU mrte rnelarggar pr*nsip e{isinsi
an0garan.
Dirnana diketahui bahwa ada yang tldak waiar
dengan harga seurc mobil tensebut karena tidak
sesuaidengo harga pi$aran dan ada kesan
merqhambur-hanburkan umg, terleb ih setelah
dketahui ada sd*r sah pemilk msbt yar€
mengatdran bahwa itu dalah sowa menyswa,
akan tehpiiFu adalah murniiurl boli. Dergan
harga Rp. 48.000.000.* , sehingga ada pertanyaan
yang menggeli&'apakah moreka semua ini
momatq betut&etul beli akan tetryi di bilang
$8WA?,
PANMU$ adalah alat kelengkepan DPRD yang
merupaftan neltanbme I prosar yang harus
dlbmpth tntuk mer#swa se$Jatu perucdan
hin6a parpuma dan meniadi sebuah keputusan
dewan.
Karena melihat kuatnya desakan dari berbagai
kdangan termasuk dari kalangan akademisi, parpol
Elaupun dari kfllansan fraksi{raksi di DPRD
dituniang &rqan hasil rapat PANMUS yang
merekonrcndas$can untuk segera npmhntuk
PAN$U$ MOBIL A{TE KPU.
Akan tetapi belakangan diketahui bahwa da tanda
tangan ealah satu prhak pem[* rnobil yang tetap
berskukuh bdtrm yang eh'iadi odolah jualbeli
tersebut dipalsrrkan ohh oknum yary masih
misterius, Hal ini terungkap ketika persklarrgan
sd$idi PN pmllik rrobil temebut
melpungffiannya dirnuka pereifarqan. Dari sini
pddafu dflffi tdrui batnrua penarddangansn tersbut
tidak dllskr*sn di&pan NOTARIS seperti lazimnya
penardahrganan akta lainnya, akan tetryi
dflakukan penadatwrganan ffianjian akta derqan
bertdlhs msnlnta tanda tsgan ke rumah rnming-
mffiiry pemfik rn*[ Sehiqga tertcsan di
p*sa$ton.

Lampiran Kronologis Kasus Skandol Korupsi KP{ID Lumajang
1.3. ssmss
sld
&sm0s
14. $s.fr10*
15. '1.S"2{}05
16. 0&0s.2005
17. 20.(}s,2005
pihak (Pemilik Mobil) selama 6
bulan 6 hari atau selama 198
hari sebesar Rp. 49.500.000.-
$etelah mendapaton mandat
dari Paripuma DPRD Pansus
segdra melakukan tugasnya.
Yaitu melakukan bebrapa
agenda yanitu melakukan rapat
pansus deqgan beberapa
mitra keria serta melakukan
investigasi kebenaran informasi
dugaan korupsi ditubuh KPUD
Kabupaten Lumajang.
$etelah meramputngkan
tugasnya selama kurang bbih
sebulan penuh, akhimya
pansus DPRD rnelaporkan
hasilnya kepada rapat
paripurna DPRD, dan hasilnya
merekornendasika n kepada
kejaksaan untuk
menindaklaniuti secara hukum
Dari hasil laporan PANSUS
MOBIL GATE DPRD
Kabupaten Lumajang, dugaan
skandal korupsi tersebut di
tindak lanjuti dan DrE. Misbahul
Munir (Ketua KPUD Lumajang)
ditetapkan menjadi tersangka
pada knggal 24 rnaret 2m5
dan ditahan Lapas Lumajang
pada tanggal 1 Juni 2005.
Pelimpahan berkas kasus
KPUD
Lumajang dari Kejaksaan ke
Pengadilan Negeri Lumajang.
Penyarnpaian Nota Eksepsi
atas diri tedakwa q
Hakim memutuskan dengan
putusan selanya rnemutugltan
terdakwa
Adqeffi htgas"{qs piltstls ytr€ dll*samltan
adddt: rmnxrruUtyary berurtgkrfrnl KPUD
(*m ffiqpi rdnk pcndt dah!g), pomtft $lobi,
sft herhasd Stdt krmmuk pllhakeks*ultr
Llr&d( rTd*t*m tnariilg npr$rili masukarl dari
belbasai prhdr
UnUft $Hndf,[ rcngiramtbmi dan rnembuat
tarslnrydm # drWr *aIM tonlpi yarg
rdenda KPU brse,il S*anergqra @
ksr$hdiksada RrydParhtrns untrk
rfiononbrlffil ilontmda$ DFRD atas kasus MOBII-
GATE KPU inl.
Hd bmuan prtsus MOBIL GATE KPUD inidi
Iryotkm unulk $00nra df;ftd*fa$[i, karena
b*enpf, bnrlrtrr nm$aff(ffi dugam ltonpeii
ymg br}{rdl di tuhuh KHJD,LUS*qary.
19. 07{}r.m{}5

CATATAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM}
PUTUSAN NOMOR : 198/Pid.B/2005/PN.Blt
Atas Nama Terdakwa Drs, lmam Muhadi, MBA, MM.
0leh :Agus Yunianto (LBH $urabaya).
L UN$A},I NT{dXES PERKARA,
Terdakwa dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersatah melakukan tindak pidana
"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut'dd1-qe-lOuntungkan diri sendiri
sebesar np. e0.ft4.329,540,44 (dakwaan JPU Rp. 55.810,635.125,00) dari kerugian Negara
sebesar Rp. 73.810.635.125,00 dan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 15
(tima betas) tahun dan pidana denda scbesar Rp. 400.000,000;00 {empat ratus iuta rupiah}
subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Selain itu terdakura juga dijatuhi hukuman tambahan untuk
membayar uang psngganti sebesar Rp. 36.718.329.540,44 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus
detapan betas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tima ratus empat puluh rupiah empat puluh
empat sen), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan seiak
putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan
di lelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta
benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan peniara selama 2
(dua)tahun.
Putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim terhdap dakwaan subsider karena dakwaan
primer ditolak oleh Majelis Hakim, Dakwaan subsidairyaitu melanggar pasal 3 UU Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo
pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsumya sebagai berikut : Setiap orang (1), Dengan tuiuan
menguniungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi (2), Menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena iabatan atau kedudukan (3), Dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara (4), Perbuatan tersebut ditakukan sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan (5).
II. CATATAN HUKUM.
Dalam menelaah terjadinya kasus korupsi dalam hal ini putusan hakim tentunya ada baiknya
ditampilkan struktur oryanisasi Kabupaten Blitar haltersebut untuk mernberikan gambaran umum
susunan yang dapat dikonstruksikan mereka-mereka yang memenuhi pasal 55 KUHP tentang
penyertaan di datam tindak pidana korupsi. Struktur organishsi diperlukan'untuk menentukan
peranan masing-masing dalam memberikan perintah-perintah terutama kepada pelaksana di
bawahnya. Dalam kasus korupsi tentunya banyak orang berpendapat bahwa hal tersebut hanya
dapat dilakukan dengan melibatkan banyak orang atau "berjamaah'serta sekali dilakukan atau
berlanjut. Hal tersebut iuga diperlukan untuk menentukan apakah dalam suatu tindak pidana
tedapat alasan pemaaf atau alasan pembnar yang menyebabkan penghapusan pidana. Struktur
organisasiyang berhasil smara maksimaldikumpulkan adalah sebagai berikut :
a. Struktur Organisasi Kabupaten Blitar.
Lihat lampiran dengan catatan bahwa struktur organisasi dikembangkan dari
http:/lwUw,ltabQlitA$p/id{ karena struktur perangkat daerah Kabupaten Blitar tidak dapat diakses
sehingga kernungkinan banyak terdapat kekeliruan disan+sini.'
Struktur organisasi ini ditampilkan dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas proses
pengambilan keputusan pencairan dan penggunaan dana yang diduga diselewengkan. Semoga
pihak-pihak yahg hrkepentingan dalam pemberantasan korupsidapat metakukan perbaikan.

Selain struktur organisasi Kabupaten Blitar yang penting iuga untuk ditampitkan adalah tugas
por,or dan tungsijTupoKst), hat tensebut penting mgnqrlOgt.dalam hukum tata usaha negara
iuatu kewenangan pada daiamya timbul secara atributif, detegatif dan mandat. Dalam kasus
korupsi Uisa iaii seseorang bisa lolos dari ierat kolupsi
l.?olt beberapa kewenangan yang
oimirl[inya tetan diaUf*an kipda orang lain secara delegatif ataqpun mandat. Seiauh ini tugas
pofof dan tungsi yang dapat bifumpumin diantaranya adatah sebadai berikut :
b. Tugas pokok da1
lungsi $UPOKS$ Kepala Deerah berltsnaan dengan pengelolaan
keuangan daerah.
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah :
1,1, Mempunyaikewajiban menegakan seluruh peraturan perundangan (pasal.43 huruf d)
1,2, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah' berdasarkan kebiiakan yang
ditetapkan bensama DPRD (pasal44 ayat 1) ;
1.3. Dalam menjalankan tugas dan kewaiibannya Kepala Daerah bertanggungjawab
kepada DPRD (Pasal 44 aYat 2) ;
1.4, W;jib menyam[aikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun
anggaran (Pasal 44 aYat 2) ;
1.S. Dilaiang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi
dirinya, anggota ketuarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya
yang secaii nyata merugikan kepentingan rynum
atau mendiskriminasikan warga
Negara dan golongan masyarakat lain {pasal48 huruf b) ;
1.6. Dilirang menerima uang, barang, dan/atau dari pihak lain yang patut dapat diduga
akan rnempengaruhi kefutusan atau tindakan yang akan dilakukannya (pasal48 huruf
d).
Z, pp Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan
daerah :
2.1. Kepala Daerah adatah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah
(Pasal 2aYal1);
Z,Z. kepala Daenah mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD (pasat 1 butir 4) ;
Z.l.Fengololaan keuangan daerah dilakukan secana tertib, taat pada peraturan
' pedndang+ndangan yang berlaku, eflsien, efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan {pasal 4) ;
2,4. perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada
ApBD tahun berikutnya, sedaRgkan realisasi sisrl tebih prhitungan APBD tahun lalu
dicatat sebagaisaldo awalpada perubahan PAD (pasat 10 ayat (4)),
3, Keputusan Mendagi Nomor 29 Tahun 20A2 tentang Pedoman pen$urusan;
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata caria penyusunan
npgO, petaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD :
3,1. Kepala Daerah adalah pemegang kekua$aan umum pengelolaan
(pasal 31 ayat 1) ;
3,2. Bendahara umum daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah
keuangan daerah
(pasal 32 ayat 2)
g.g. benOanara umum daerah adalah peiabat yq diberi $/ewenang oleh pemegang
kekuasaan umum pengelolaan keuangan daeiah untuk mengelola penerimaan &
pengeluaran kas daenah serta segala bentuk kekayaan daerah lainya (pasal 1-e) ;
g,A. "betiap pengeluaran kas harus didukung oteh bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang dipercleh oleh pihak yang menagih {pasal49 ayat 5) ;
3.5. Jumiah
-
sisa pefritungan tahun berkenaan ditahun anggaran yang lallu
dipindahbukukan pada tLtompotr pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek sisa
lebih anggaran tahun lalu (pasal 60) ;

3.6, Kepala Daerah menetapkan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) satu bulan
setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan yang memuat pendapatan dan
belanja setiap perangkat daerah yang dijadikan dasar, pelaksanaan oleh pengguna
anggaran (pasal 25 ayat (1), (2)) ;
3,7. Kepala Daenah menetapkan pengeluaran kas daerah atas beban APBD terlebih
dahulu diterbitkan surat keputusan otorisasi(SKO) {pasal 49 ayat (4)) ;
3,8. $elanjutnya inasing-masing unit kuia (Kepala Kantor/Kepala DinastBadan) selaku
penanggungjawab anggaran {kuasa pengguna anggaran) mengajukan nota dinas
kepada sekretaris daerah (kabupaten) untuk realisasi anggaran pada bulan-bulan
3.r.8$:i}il lota oinas disetujuioteh sekretariat Daerah (Kabupaten) tatu dikembatikan ke
unit kerja pngusul yang selanjutnya unit kerja membuat dan menerbitkan surat
permintaan pembayaran (SPP) ; :
3.10. Sekretariat daerah kabupaten/kota merupakan un$ur staf pemerintahan
kabupatenlkota dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada BupatiMalikota (pasal 7 ayat 1 PP Nomor 84 tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah) ;
3,11. Sekretariat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupatilwalikota
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi
dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat
daerah kabupaten/kota (pasal 7 ayat 2 PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah) ;
3.12, Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretariat
daerah kabupaten/kota mempunyai fungsi :
a. perykoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupatentkota ;
b. pnyelenggaraan administrisi pemerintahan ;
c, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
pemerintahan daerah kabupatenlkota ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BupatiMalikota sesuai dengan tugas
fungsinya.
3,13. SPP diajukan ke bagian keuangan (subag anggaran) untuk diteliti dan diregister
kemudian kasubag anggaran meneruskan ke kasubag perbendaharaan untuk
diterbitkan surat perintah membayargiro {SPMG} ;
3.14, Kasubag perbendaharaan mengajukan ke kabag keuangan untuk ditandatangani.
. Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada kasubag perbendaharaan guna
diteruskan ke Kantor Kas Daerah. Dail kantor kas daerah dhairkan kepada
bendahara unit pengelola keuangan (pengusul)anggaran, selanjutnya uang masuk ke
rekening pemegang kas ; i
3.15. Prosedure penggunaan keuangan daerah juga harus melalui sub bagian verifikasi
untuk memeriksa, meneliti, dan menilai realisasiAPBD serta memeriksa, meneliti dan
menilai pertanggungjawaban realisasi anggaran yang keluar dari kas daerah.
4. Keputusan Mendagri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual administrasi keuangan
daerah :
Struktur dan Tupoksi didapat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
dijalankannya suatu kewenangan, beberapa dasar hukum yang dapat dikomilasi adalah sebagai
berikut:
c, Datar Hukum Penggunaan Dana.
1, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah.
2. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah.

I
I
i
I
I
3. Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2A02 tentang Pedoman pengurusan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan
APBO, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penwsunan perhitungan
APBD.
4. Keputusan Mendagri Nomor 900{99 tahun 1980 tentang Manual administrasi
keuangan dagrah,
5. Ferda Kabupaten Blitar Nomor: 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasidan Tata
Keda Sekletariat Dmrah Kabupaten Blitar.
6. Perda Kahpaten Blitar Nomor: 30 Tahun 2000 tentang $usunan Organisasi dan Tata
Kerja Deuran Porurakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
7, Perda Kabupaten Blitar Nomor: 31 Tahun 2000 tentang $usunan Oqanisasi dan Tata
Dinas{inas Daenah Kabupaten Blitar.
8. Perda Kabupaten Blitar Nomor: 32 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasidan Tata
Keria Badan-bdan, Kantsr-kantor dalam Lingkungan Femerintah Kabupaten Blitar.
Setelah beberapa hal tersebut diatas perlu menguraikan secara lengkap, cermat dan jelas tentang
jenis ponyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam bahasa hukum disebut sebagai
unsur melawan hukum. Selain itu penting juga diuraikan fakta-hkta dan proses kejadian atau
dalam bahasa penyidik dikenal dengan istilah
-modus
operandi", Benang merah yang kemudian
harus dirajut adalah hubungan kausalitas atau sebabakibat (pmyebabnya apa dan dampaknya
apa). Kemudian adalah menuju kepda pelaku yang p,otensial menjaditerdakwa yaitu pihak-pihak
yang diduga bertanggungjawab langsung maupun tidak langsung atau dalam bahasa hukum
adalah pertanggungjawaban pidana.
III. KESIMPULAN.
Putusan PN Blitar lebih progrcsif dalam upaya pembenantasan korupsi bila dibandingkan dengan
situasi psmberantasan korupsi di Tulungagung (dalam hal ini kasus Ketua DPRD Kabupaten
Tulungagung, Lumajang (Direktur BPR Milik Pemkab Lumajang dan Kasus KPU}bahkan beberapa
kasus korupsi di Sampang, Sumenep dan Malang. Walaupun @itu terdapat beberapa celah yang
dapat dikembangkan lebih jauh untuk menjenat lebih banyak tensangka agar semakin banyak uang
Nqara yang dapat diselamatkan dan semakin borkurang para koruptor yang berkeliaran diluar
dan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Akan tetapi hal tersebut masih membutuhkan
kedalaman penyidikan, menyangkut beberapa prosedur pembuktian diatas,
Disanpaikan dahm mra Kogiabn Ol*rd Prtilk Hadl Ekeaminad Taha@ Xaos Korupd Yarry Dihkukan Bqali (Non Aktif) Blik lmam Muhadi
pada Hai Rdu hrqgal 23 Nombor 2005 dis&garakan ab kalnarn YPgDl, [SPl FH Ul, Parfrorship dan SollJadhs ilbsyaralot Anti
Konnei Blihr (SOMASI) Blitar.

CATATAN HUKUM
Nomor: 198/Pfd .B I zOOS/PN,plt
A.N. ?erdatrwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM.
SEBAgAI BAGIAN DARI EKSAMINASI PUBTIK
Oleh: Ansori, $.H.
Staf Pengaiar Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah-$urabaya
I
A. nINGI(ASAN KASUS
Bahwa terdakwa Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM., dalam
kapasitasnya sebagai Bupati Blitar periode tahun 2001-2006,
secara bersama-sama dengan staf/pejabat bawahannya antara
tahun 2OO2 s/d 2OO4 dalam pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Blitar telah melakukan penyimpanganrpenyimpangan
sebagai berikut:
1. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara
penyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro
(SPMG);
2. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara
pemindahbukuan ke rekening pribadi;
3. Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam
bentuk deposito dengan cara memanipulasi sisa anggaran
tahun 2AO2;
Sehingga perbuatan terdalcrva tersebut telah menguntungkan
terdakwa sendiri dan saksi Krisanto, SE, MM., Solichin Inanta, SH.
Msi., Drs. Ec. M. Rsjdan, MM dan saksi Bangun Suharsono
sehingga mengakibatkan kerugian keunagan negara sekitarn
sebesar Rp. 73.810.635.L25,- flrjuh puluh tiga milyar delapan
ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua
puluh lima rupiah).
Atas perkara tersebut Mqjelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar
menjatuhkan putusan menyatakan terdalara Drs. H. Imam
Muhadi, MBA, MM., telah terbukti secafa sah dan meyakinkan

B.
bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama dan berlanjut', menjatulrkan pidana kepada
terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 4O0.000.000.- (empat
ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,
menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap
berada dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana kepada
terdalcwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp. 36.718.329.540,44 (tiga puluh enam milyar
tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu
lima ratus empat puluh nrpiah empat puiluh empat sen) dan juka
terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan
sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta
bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi
uang pengganti tersebut dan dalam hal tetrdakrnra tidak
mempunyai harta benda yang mencukrrpi untuk membayar uang
pengganti maka akan diganti dengan penjara selama 2 (dua)
tahun.
PERTIMBAilGAN DAN PERITIASALAIIAI{ DILITKUKAITITYA
EKSAMINASI PUBLIK
Dalam perkara ini perlu dikemukakan mengapa eksaminasi
publik penting untuk dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan
perlu dilakukannya eksaminasi publik ant?ra lain adalah sebagai
berikut:
1. Perkara ini menjadi perhatian masyarakat karena
membawa dampak terhadap kehidupan hukum dalam
masyarakat pada umurnnya, terlebih lagi pada masyarakat
di daerah terjadinya perkara. Perkara ini menjadi perhatian
publik bisa karena menempatkan seorang pejabat publik
(bupati) yang merupakan figur berpengamh, serta
perbuatan pidananya terkategorikan sebagai tindak pidana

khusus yakni korupsi yang bersinggungan langsung
dengan penggunaan keuangan negara yang diperoleh dari
masyarakat.
2. Perkara ini menarik perhatian publik Juga karena sempat
menjadi' pro-kontra menyangkut siapa saja yang
sehanrsnya turut bertanggung jawap. Tahapan proses
peradilan mulai dari penyidikan sampai putusan
pengadilan tingkat pertama dirasakan masih ada
kejanggatan sehubungan dengan dugaan lolosnya beberapa
orang pejabat yang seharusnya turut bertanggung jawab.
Adakah indikasi praktek KKN dalam proses peradilan
fiudicial corruption), diskriminasi ataupun
penyalahagunaan wewenang yang lain dalam proses
peradilannya? Penerapan hukum formil maupun materiil
perlu dikaji ada-tidaknya penerapan hukum yang
bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku.
Selain itu ada permasalahan yang akan dibuatkan catatan
hukum yang meliputi:
1. Korelasi atau kesesuaian fakta hukum dengan yang
dijadikan dasar dakwaan dan putusan.
2. Mengapa dalcuraan subsidair yang ddsar tuntutan maupun
putusan?
3. Parameter apa yang menentukan berat-ringannya serta
bentuk pidana yang dijatuhkan;
4. Daya jangkau hukum agar tidak diskriminatif terhadap
pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungiawab dalam
perkara tersebut.
C. CATATAI{ HUKUM
1. Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendapatkan fakta-fakta
hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi
dari tim audit BPKP Provinsi Jawa Timrrr, saksi ahli,
keterangan terdalrura, bukti surat dan barang bukti lainnya

2.
yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur pasal yang
didakwakan secara subsidair dengan tetap memperhatikan
pembelaan terdakwa maupun penasehat hukumnya dengan
cara mempertimbangkan pembelaan tersebut pada saat majelis
hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur pasal yang
telah didal,nvakan kepada terdakwa. Selain itu Mdelis Hakim
juga memperhatikan beberapa ketentuan hukum yang
mengatur tentang tatacara dan kewenangan pengelolaan
keuangan daerah, ketentuan hukum yang dapat dijadikan
sebagai parameter adanya penyimpangan atau tidak dalam
pengeloaan keuangan daerah tersebut. Majelis Hakim dalam
perkara ini telah bersikap obyektif dan imparsial, serta
menerapkan asas fair trial.
Mengenai penerapan pasal dakwaan. Unsur yang membedakan
antara pasal yang dijadikan dakwaan primair dan subsidair
adalah berkaitan dengan unsur setiap orang. Dalam dalrvaan
primair, unsur setiap orang adalah orang perseorangan yang
tanpa disertai dengan syarat atau kapasitas dari orang
tersebut, sedangkan unsur setiap orang dalam dakwaan
subsidair adalah diartikan adanya jabatan, syarat atau
kapasitas yang menyertai unsur setiap orang tersebut,
misalnya pegawai negeri sipil, bupati dan sebagainya.
Sebagaimana fakta hukum yang didapat pada persidangan
membuktikan bahwa terdapat jabatan atau kapasitas pegawai
negeri atau bupati yang melekat padq diri terdakwa, maka
sangat tepat pasal dakwaan subsidair yang diterapkan karena
adanya unsur syarat, kapasitas atau jabatan yang menyertai
ounsur setiap orangS tersebut. Hanya saja dalam penerapan
dakwaan dengan model primair-subsidair dalam perkara ini
ada perdebatan (yang tidak substansiil) menyangkut teknik
penerapan prioritas pasal, mana yang didahulukan pada
dal'mraan primair, ketentuan pasal yang 'unsur setiap orang"
nya bersifat khusus ataukah yang bersifat umum.

3. Beratnya hukuman pidana penjara, denda maupun uang
pengganti dalam perkara tereebut tidak disbbutkan oleh majelis
hakim apa maksud dan tqiuan dikenakannya pidana terebut.
Parameter qpa yang menentukan berat-ringannya serta bentuk
pidana yang dijatuhkan adalah sangat penting untuk dijelaskan
sehingga'disamping mengandung maksud-maksud ultimum
rem.edium bagi diri si pelaku serta pengembalian uang negara,
maka penting juga dikemukakannyh tujuan filosofis
diperolehnya social juctice dan bermanfaat untuk memberikan
aspek pendidikan dan peringatan (shock terapylbagi
masyarakat.
Mengenai Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan beberapa orang
lainnya yang oleh terdalava dianggap menerima aliran dana
tersebut, mengapa hanya dijadikan sebagai saksi? Hal itu
tidaklah bersifat absoluth, melainkan bisa saja berubah.
Adakalanya yang demikian menyangkut strategi dan
keterbatasan untuk mengungkap secara keselunrhan dalam
waktu dan berkas yang bersamaan. Dalam satu berkas perkara
bisa jadi seseorang diposisikan sebagai saksi untuk
memperkuat pembuktian terdalmra tertentu yang tidak
gampang membuktikannya. Dalam perkembangannya di
persidangan, peta bisa saja berubah. Tidak menutup
kemungkinan saksi bisa jadi tersangka dan terdakwaterungkap
melalui proses persidangan tersebut. Kalau memang ada
indikasi terlibat pidana, berkat kejelian raparat penegak hukum
di persidangan akhirnya ketahuan keterlibatan seseorang
dalam perkara pidana dimaksud, maka hakim bisa
memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
menindaklanjuti temuan tersebut. Selain itu kalau dalam
persidangan tersebut tidak mampu mengungkap keterlibatan
pidana seorang saksi, maka bukan berarti selesai di situ dan
saksi tersebut aman. Di luar persidangan masyarakat bisa
kapan 'saja memberikan masukan afuupun laporan tentang
4.

keterlibatan seorang saksi
tentunya disertai dengan
bukan sekedar opini yang
hukum.
tersebut dalam perbuatan pidana,
bukti-bukti awal yang cukup dan
memiliki tendensi selain penegakan
N KESIMPUI,AN
Peradilan dalam perkara ini, khususnya pada tahapan
persidangan dapat dirasakan sudah cukup optimal, dan majelis
hakim tidak bisa membuktikan lebih dari yang didakwakan. Peradilan
sudah mulai menceflninkan rasa keadilan, meskipun baru di tataran
permukaan dan belum terlampau da[am. Oleh karena itu penilaian
masyarakat yang masih melihat ketidaksempurnaan dan diskriminasi
praktik peradilan, keadilan masih dapat digapai dengan
partisipasinya keberanian mendorong, mengawasi dan mengUngkap
$ecara tuntas siapa saja yang terlibat dan bertanggUngjawab dalam
perkara tersebut dengan data dan fakta, bukan sekedar opini dan
tendensi tertentu selain penegakan hukum. Demikian halnya aparat
peradilan kita khususnya penyidik harus mampu merespon upaya
dan itikad baik yang coba masyarakat ungkapkan meskipun terasa
serak dan berat men)ruarakannya. Dengan demikian gayung
bersambut antara keinginan masyarakat dengan aparat penegak
hukum dalam koridor penegakan hukum (laut erforeementl.
Selebihnya, ketidakmampuan meraba ada tidaknya praktik
KKN (/udiciat comtption) dalam peradilan perkara ini, bukan berarti
nihil secara absoluth praktek KKN dalam ptr ara tersebut. Selagi
semuanya masih manusia, kembalikan pada hati nurani kita masing-
masing, akan terasa ada tidaknya praktek KKN dan kepentingan lain
selain penegakan hukum dalam perkara ini.

KRONOLOGI KORUPSI
APBD KAB BLITAR
a. 12 Agustus 2004 . i
Sedikitnya 200 aktivis dari 13 LSM melakukan aksi rinjuk rasa di depan gedung
legislatif kemudian melanjutkan aksinya di depan gedung pemerintahya kabupaten
blitar, kelompok ini rnenyebut dirinya SOMASI ($olidaritas Masyarakat Anti
Korupsi). Didepan gedung mereka dijegat oleh puluiran security berkaos hitam.
Menurut keterangan persnya.diduga telah terjadi penyelewengan dana yang dilakukan
pejabat pemkab.
Elemen SOMASI adalah BCW, Sitas Desa" Lakpesdam NU, Kawulo Gusti, HCW,
Gerak sutojayan, Roles, ANU, IPPNU dll kelompok ini menyampaikan tuntunan agar
masyarakat.dilibatkan dalam pembentukan anggaran dari mulai desa sampai realisasi
anggaran.
Tuntutan lain adalah diusutnya kekososngan kas daerah periode Januari-Juli 2004.
Menurut data soamasi berdasarkan pemghitungan DAU Kab Blitrar adalah 25 M
setelah dikurangi biaya dan gaji minimal tersuisiasa 2-3 Mrurmun saat it ternyata kas
kosong.
Temuan lain adalah berdasarkan laporan 7 kepala desa' terdapat selisih dana
perimbangan minyak dan gas bumi yang dialokasikan pemerintah pusat dengan yang
dicantumkan di APBD 2003 besamya sekitar 3 M
b. 6 Oktober 2004
Ratusan orang yang mengatas namakan SOMASI nrelakukan aksi unjuk rasa ke
DPRD Kb Blitar yang kemudian dilanjutkan ke t(ejaksaan. Ratusan orang ini
menuntut diusutnya kasus korupsi dengan indikasi kosnngnya kas daerah kabupaten
blitar. Diindikasikan APBD 2004 telah dikorupsi miliaran rupiah, sementara itu
setelatr aksi di depan kejaksaan di lapjutkan dengan aksi mogok makan kurang lebih
l0 orang mahasiswa dan masyarakat anggota Somasi (mogok ini berlangsung selama
3 hari)

c. 18 Oktober2004 ,
Pernyataan KEJARI Sriyono SH menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi
sebesar 5,4 M.
d. 20 oktober2004
Sementara itu pemyataan Forum Masyarakat Berimbang (FMB) telah terjadi
penggondolan uang APBD sebanyak t,f U pada pos 2003 oleh DPRD kota Blitar.
e.3 November 2004 ;
Setelah melakakukan pemeriksaan selama 2 bulan Kejaksaan menyatakan dugaan tiga
pejabat dilingkungan Blitar dinyatakan tersangka terhadap korupsi sebanyak 32 M,
tersangka tersebut adalah Dr Muh Rusjdan ( Kadin Inkopar) Krisanto (Kabag
Keuangan) Bangun ( kasubag pembukuan) Modus yang ditemukan adalah terbitnya
Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) tanpa dilengkapai Surat Keterangan Otoritas'
(SKO) dan Surat Perintah Pembayam* iSeel. Ketiga nya diduga menyelewengkan
APBD tahun 2003 sebanyak7,4 M dan tahun 2004 sebanyak24,
5M.
Keterangan lebih lanjut adalah telah disiapkannya mekanisme pemeriksaan yang
melibatkan unsur Kajari dan Kajati. Berdasarkan Surat Kejati no
4lll0.5/Fd.ll1ll2004 Tim ini disebut sebagai Tim 7 dengan komposisi 3 orang dari
kejati (Munasim Sh, Jody Sugiatrayanto, Putu wahyu M) dan'4 dari kejari (Kemas
Visnu,Budi Saantoso,Rr Hardiyanti, Dwi Rahayu).
Para pelaku diancam dengan UU Korupsi Irio 3l Tahun 1999
ancaman hukuman maksimal?0 tahun.
f.. ziNovember 2004
Dua tersangka Bangun dan Krisanto menjalani pemeriksaan di Kejari setelah dicecar
seharian kemudian keduanya langsung dijebloskan ke thnahan Lp Biitarr
Kemudian diakukan penyitaan terhadap harta keduanya. Harta'Krisanto yang disita
adalah MazdaRx 8, Nisan Terrano, Toyota Kijang, Honda civic, Motor Hn, uoto,
Honda Sport.
pasal 2 dengan

g. 30 November 2004
1 !
Berdasarkan surat Kqiati No 423l05.fd.I/IV2004 Rusydan ditatran di LP Blitar
' menyusul dua orang Sebelumnfa Bangun dan Krisanto yang ditahan lebih dulu.
h. 3 Desember 2004
Kotua PN membaritah telah menghambat kejaksaan *hrk melalarkan penyitaarr aset
para tersangka sebab sampai saat tanggal itu iurat penyitaan kejaksaan belum masuk
karena un$an hal ini bayak kemudian harta para tersanglQ terbukti dilenyapkan dan
menyebabkan kejaksaan kesulitan mengumpulkan barang bukti.
i. 9 Dosember 2004
Sitas Desa menggalang aksi mmenyanrbut hari korupsi dan memaksa dewan untuk
menandatrangani kesepakatarr tentang pemberantasan korupsi.
Karena kas kosong Pemkab mengajukan usulan kepada DPRD
peminjilnan sebesar 28 Miliar ke Bank Jatim
h 15-16 Desember 2004
Mantan Ketua dewan Samirin dan ketua panggar Masdain turut diperiksa di Kejati
pada tanggal 15-16 Desember
l. 17 Desember 2004 ,.
Bagir Manan berkunjung ke Blitar dan menyatakan keterangap'bahwa tidak setiap
tcrsangka korupsi harus ditahan.
rrr. l9 tltltttiltor 2lXl"l
llrlll{,[rrl,,ilr,,t.il,t| Irlrrll llt) i:lll)rlrl ll"ltltl ,lll,rl ill.,ilr 1,,il'rlt'rlr'lrrlr,trl.t;r
foi:sutrgku lluru Solir:hirr lnurrtn Kr;;xrlu Kusrlu tlitttuttu ktttpttrt rtilui korrt;lsi tttr,:trcttg].ttk
untuk melakukan
E,

HUKUM

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to HUKUM

Similar to HUKUM (20)

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (18)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

HUKUM