Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 2002- Feb 2003)

OZcl-( trq
lll^ I
fl.L
0l
Laporan Hasil Analisa Pemantauan
PN Jakarta Selaton, PN Jakarta Pusat
dan PN Cibinong
Bulan: November 20OZ sampai dengan
Februari 2003
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

I.
Laporan Hasil Analisa Pemantauan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Bulan November 2002
PENGANTAR
Masyarakat pemantau peradilan Indonesia (MaPPI), adalah lembaga otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia
yang memusatkan perhatian pada pelaksanaan sistern peradilan di Indonesia. Sebagai lembaga riset peradilan yang melakukan
penelitian terhadap pelakanaan fungsi peradilan dengan metode kepustakan dan tapangan. Dalam pelaksanaan fungsinya
Mappl berbasiskan pada pergerakan kultural akademis, yaitu pola pergerakan yang memadukan antara nilai-nilai akademik atau
hal yang tertulis (/apy in the book ar doctrin) dengan memperhatikan perkembangan hukum yang berkemabng di maryarakat
melalui pelaksanaan sistem dan cara pandang rnasyarakat terhadap implementasi hukum (/avv in actian). Dalam kerangka
Belaksanaan penelitian lapangan (fteld research) melalui metode pemantauan terhadap pelaksanaan peradilan di 3 Pengadilan
Negeri terpilih (PN Jakarta Pusat, PN lakarta selatan dan PN Cibinong)'
Dalam petaksanaan pemantauan peradilan di PN yang telah dituniuk tersebut, MaPPI mencoba memperhatikan
tingkat pelaksanaan si$€m peradilan yang telah digariskan dalam peratural perundang-undangan ynag berlaku. Dalam hal ini
Mappl melakukan kajlan sinkronisasi anlara law in the book (peraturan perundang-undangan) dengan law in adion
(implementasi taw in the goot). Mekanisme pernantauan terhadap perkara yang ada di PN terpilih tersebut dilakukan terhadap
perkara yang disidangkan di ruang pengadilan, Untuk analisis terhadap pemantauan pelaksanaan sistem peradilan yang ada di
ruang pengadilan, kami menyebutnya sebagai analisis formil, Hal ini dikarenakan hahwa analisis dilakukan terhadap kepatuhan
pihak yang ada di $ioang pengadilan terhadap mel(anisme formil yang telah ditetapkan. dnalisis juga dilakukan terhadap
perilaku aktor dalam sidang pengadllan dalam menjaga kewibawaan dan martabat hukum di mata masyarakat'
Selain analisis formil juga dilakukan analisis materiil yaitu menyangkut produk peradilan yang dihasilkan aktor dalam
pelaksanaan slstem peraditan. Dalam melakukan analisis materiil ini, kami hanya terbatas terhadap berkas yang berhasil kami
dapatkan selama prgses pemantauan dilakukan. Dalam analisis materiil ini kami terbatasi oleh data dan berkas yang didapat,
data dan be*as termakud masih sangat sedikit yang kami dapatkan. Analisis materiil yang kami lakukan terhadap data dan
berkas tersebut, kami lakukan dengan pendekatan analisis akademis (academis review). Hasil analisis ini akan digunakan
sebagai bahan ajar bagi mahaslsnra hukurn yang mengambil mata kuliah hukum acara dan praktek hukum'
Dalam kerangka penguatan mekanisme pengawasan internal dalam lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kami
telah melakukan Bemantauan terhadap perkara yang dlsidangakan selama bulan November. Dalam hal ini kami melakukan
pemantauan terhadap perkara pidana dan perdata. Hasil pemantauan i.ni sebagai bagian tanggungJawab kami terhadap
pelaksanaan sistem peradilan dalam tingkup Pengaditan Negeri Jakarta Pusat, Dalam analisis pemantauan ini meliputi
pelaksanaan sistem peradilan sesuai hukum acara yang berlaku serta menyangkut sikap dan perilaku (manner) hakim dalam
pelaksanaan peradilan.
II. Ferkara Pidana
pada bulan November ini, sebenarnya terdapat kurang lebih 80 kasus/perkara pidana (termasuk kasus pelanggaran HAM berat
yang disidangkan di pengadilan HAM Ad-Hoc) yang dipantau oleh Divisi Monitoring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun
hanya 74 data yang dapat diproses , Dan 74 perkara pidana ini, dapat diklasiflkasikan menurut ienis perkara/pasal yang
didakwakan sebagai berikut:
1. Melanggar Undang-undang No, 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia (Kasus pelanggaran HAM berat pasca
jajak pendapat di Timor Timur) - 9 perkara
Z. Melanggar Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (Kasus korupsi) - 4 perkara
3. Melanggar Undang-undang No.2? Tahun 1991 (KasuS penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan
terlarang lainnYa) - 17 Perkara
4. Melanggar Kitab Undang-undanE Hukum Pidana (Kasus tindak pidana pencurian, penggelapan, penghinaan terhadap
presiden, penganiayaan, pemalsuandan sebagalnya) - 25 perkara
5. Lain'lain - 14 Perkara
6. Tidak diketahui Jenis perkaralpasat yang didakwakan - 5 perkam
l

Beberapa perkara pidana yang dipantau sudah pada tahap PembukUan (tidak dari awal pembacaan surat dakwaan). Tapi
ada juga diantara perkara yang dipantau dari awal pembacaan surat dakwaan langsung dilanjutkan dengan pembuktian dan
pembacaan putusan hakim.
Berikut ini adalah deskripsi kuantitatif tahap perkara yang dipantau oleh MaPPI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (termasuk
perkara yang dipantau pada beberapa tahap/ sidang lanjutan) :
a. Pembacaan Surat Dakwaan - 40 perkara
b. Eksepsi-2perkara
c. Pembuktian (pemerikaan saksi 8y' terdakwa W barang bukti) ' 28 perkara
d. Pembacaan Tuntutan/Reguisitor- 27 perkara
e. Pembacaan Pledoi - 4 perkara
f. Pembacaan Replik - I perkara
g. Pembacaan Duplik - 3 perkara
h, Pembacaan Putusan - 26 perkara
Dari sembilan perkara pelanggaran HAM berat, dua diantaranya telah diputus. Pada perkara dengan terdakwa Eurico Guteress
telah memasuki tahap pembacaan putusan dimana Guteress duatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) tahun penjara, yang mana
merupakan minimum sentencing dalam kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini merupakan suatu hal yang positif dari majelis
hakim Pengadilan M Hoc HAM, mengingat pada peradilan sebelumnya sebanyak enam terdakwa dibebaskan, dan seorang
dijatuhi hukuman dibawah minimum sentencing. Sementara Letkol. Inf Endar Priyanto yang juga merupakan terdakwa kasus
pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca jajak pendapat di Tlmor Timur telah diputus bebas. Tetapi secara formil, hukum acara
pengadilan ad hoc HAM telah dapat dilaksanakan secara relatif baik.
Berdasarkan hasil pemantauan, jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak seluruhnya mengikuti ketentuan
hukum acara pada Undang-Undang No.8/1981tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pelanggaran terjadi di tahap
pembacaan surat dakwaan, pembuktian dan pembacaan putusan. Tldak ditemukan kesalahan pada bahap-[ahap lainnya.
Berikut ini akan dibahas beberapa pelanggaran yang ter]adi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana:
Tahap Pembacaan Surat Dakwaan
a. Hakirn Ketua Sidang tidak membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, padahal sidang bukan
merupakan perkara mengenai kesusilaan dan terdakwa tidak berada dibawah umur. l-tral ini melanggar ketentuan
pasal 153 ayat (3) KUHAP, dan menurut ayat (4) pasal tersebut, jika ketentuan dalam ayat (3) udak dipenuhi maka
rnengakibatkan batalnya putusan deml hukum. Terjadi pada 2 kali persidangan.
b. Hakirn Ketua Sidang Udak menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa didampingl oleh Penasehat Hukum. Sesuai
dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana rnaU atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat
hukum bagi mereka. Terjadi pada 7 kali persidangan Hakim Ketua tidak menanyakan apakah terdakwa didampingi
penasehat hukum.
c. Hakim Ketua Sidang tidak menanyakan surat kuasa dan surat izin beracara kepada penasehat hukum yang
mendampingi terdakwa; Hal ini sebenarnya hal yang penting dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pemberlan
kuasa dari terdakwa kepada penasehat hukum, identitas penasehat hukum dan kecakapan penasehat hukum dalam
beracara di pengadilan, conboh terJadi pada sidang dengan terdakwa Bilat Abubakar Fauzi, karena ternyata penasehat
hukum yang mendarnpingi terdakwa baru dilantik pada pagi hari sebelum sldang dimulai, Terjadi pada 12 kali
persidangan,
d, Hakim Ketua Sidang tidak mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan;
tefladi pada 6 kali persidangan, Hal ini tidak se$uai dengan Pasal 155 KUHAP ayat (1) dimana hakim harus
menglngatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
e. Hakim Ketua Sldang tidak m-enanyakan kepada Terdakwa, apakah terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan.
Teiadi pada 3 katl persidangan. 0an iika terdakwa tidak rnengerti, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim
Ketua wajib menjelaskan isi dan maksud surat dakwaan (pasal 155 ayat (2)b).

f. Hakim Ketua Sidang Udak menanyakan kepada terdakwa atau Benasehat hukum terdakwa, apakah terdakwa
keberatan dengan surat dakwaan, terjadi pada 7 kali penidangan,
Tahap Pembuktlan (pemeriksaan saksl, terdakwa, barang bukti)
a. Hakim Ketua Sidang tidak memeriksa apakah sudah tidak ada saksFsaksi yang akan memberikan keterangannya yang
masih ada di ruang sidang dan mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar. Berdasar pasal 1
ayat (26) KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Saksi seharusnya
memberikan keterangan di muka pengadilan secara bebas menurut apa yang ia ketahui dan alami, sehingga
seharusnya ia tidak mendengar apa yano dikatakan oleh saksi lainnya (Pasal 159 ayat (1) KUHAP). Terjadi pada 7 kali
persldangan.
b. Hakim Ketua Sidang tidak menanyakan kesehatan saksi yang akan diperiksa dipersidangan, melanggar pasal. Teqadi
pada 6 kali persidangan.
c. Hakim Ketua Sidang tidak menanyakan identitas spksi, melanggar pasal 160 ayat (2) KUHAP. Terjadi pada 1 kali
persidangan,
d. Hakim Ketua Sidang tidak menanyakan hubungan saki dengan terdakwa, melanggar pasal 160 ayat (2) KUHAP
Terjadi pada 3 kali persidangan.
e, Saksi tidak disumpah, melanggar pasal 160 ayat (3) KUHAP. Terjadi pada 1 kali persidangan.
f, Hakim Ketua Sidang tidak beftanya kepada terdakwa mengenai kebenaran keterangan saki, setiap seorang saksi
selesai memberikan keterangannnya, melanggar pasal 164 ayat (1) KUHAP. Terjadi pada 2 kali persidangan,
S. Barang bukti tidak diperlihatkan di depan persidangan; terjadi pada 2 kali persidangan. Ketetentuan mengenai barang
buKi ini diatur dalam pasal 181 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada terdakwa
segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali benda tercebut,
Ta hap Pam bacaan PutuEarx
a. Sidang lanjutan, Hakim Ketua Sidang tidak membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, padahal
sidang bukan merupakan perkara mengenai kesusilaan dan terdakwa tidak berada dibawah umur. Hal ini juga
beftentangan dengan pasat 195 KUHAP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hokum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Terjadi pada 2 kali persidangan,
b. Hakim Ketua Sidang tidak menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa siap mengikuti
persidangann untuk pembacaan Butusan. Terjadi pada 2 kali persidangan.
c. putusan tidak memuat isi surat dakwaan. Flal inl melanggar pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP.
d. Putusan tidak memuai pertimbangan hukum. Hal ini melanggar pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dimana suatu
puhJsan seharusnya memuat pertimbangan yang dlsusun secara ringkas megenai fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menJadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
e, Putusan tidak memuat tuntutan pldana. tlal ini melanggar pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP.
f. Putusan tldak memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah maJelis. Hal ini melanggar pasal 197 ayat (1)
huruf e KUHAP,
S. Hakim Ketua Sidang tidak menanyakan apakah para pihak akan mengajukan upaya hukum. Terjadi pada 1 kali
Persidangan.
Keseluruhan penyimpangan pada tahap pembacaan putusan, butirc * fterjadi di persidangan dengan terdakwa Nurdin dengan
pasal dakwaan adalah pasal 70 ayat 1 UU No, 14 tahun 1992 io pasal 406 KUHP dan Majelis Hakim yang ada hanya Sirande
Palayukan, dimana pembacaan putusan tidak dihadiri qleh Jaksa penuntut urnum. (sidang dilakukan pada tanggal 27 November
2002)
Menurut pasl 203 KUHAP, yang diperika menurut acara pemeriksaan singkat lalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang
tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian sefia penerapan hukumnya mudah dan
sifatnya sederhana. Flenurut ketentuan KUHAP, acara perneriksaan cepat dibagi menJadi 2, yaitu acara pemerikaan tindak
Fidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 205 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang
diperiksa menurut aeara perneriksaan tindak ptdana ringen ialah perkara yang dlancam dengan pidana penjara atau kurungan
paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Sedangkan

, ..,r,,tt{lilI_
menurut pasal 211 KUHAP, yang diperika menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu llntas adalah perkara
pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas Jalan.
Pada beberapa perkara, sidang dilakukan hanya t hari. Tahap persidangan yang dilakukan hanya, pembacaan surat dakwaan,
pembacaan tuntutan dan kemudian pernbacaan putusan. Sidang dilakukan secara "maraton" dengan istirahat beberapa saat.
Hal ini terjadi pada 18 perkara pidana yanE disidangkan di PN Jakarta Pusat. Dari 18 perkara, 2 perkara merupakan kasus
pgnggelapan (pasal 372 KUHP) dengan susunan Majelis Hakim Sitvester Duma sebagai sebagai Hakim Ketua Majelis, Safaruddin
Harahap dan Ridwan Mansur sebagai Hakim Anggota, Ancaman pidana pada pasal 372 KUHP tentang penggelapan adalah
matq5imal 4 tahun penjara. 6 kasus peflcurian juga rnengalami pertsidangan "maraton", dan 3 diantaranya diperiksa oleh Hakim
Tunggal (2 perkara diperiksa oleh Ridwan Mansur),
UI. Perkara Perdata
Pada bulan November, Pemantau berhasil memantau 23 perkara perdata namun terdapat t data yang tidak valid,
"sehingga tidak dapat diproses. Dari 2? data yang valid, berikut adalah rinciannya :
1. Perkara Niaga
1 buah Permohonan Penundaan Pembayaran Utang, No.Registrasi O7IPKPUl20lZlNiaga/PN lkt Pst.
2. 1 buah Gugatan Pembatalan Merlc No Registra$ 53/MerlV200UPN JktPst.
3. Gugaian prceralan - 1 perkara
4. Gugatan class action, masalah perlindungan konsumen - I perkara
5. Gugatan sengketa tanah - 1 perkara
6, Gugatan wanprestasi * 2 perkara
7. Gugatan Perbuatarr Melawan Hukum - 4 perkara
8, Gugatan rnengenai juat beti 1 perkara, hutang piutang 1 perkara (gajelas masuk wanprestasl or PMH??)
9. Gugatan mengenai penyimpangan norma - 1 perkara
10. Gugatan pencemaran nama baik - 1 perkara
11. Tjdak diketahui jenis maslah/gugatan * 7 perkara
Tahap persidangan yang kami pantau adalah sebagai krikut:
1. Pembacaan gugatan/ permohonan - 3 Perkara
2. Jawaban Gugatan - 3 Perkara
3. Reptik-2perkara
4. Duplik-2perkara
5. Pembuktlan - bukti sura! pemeriksaan salcsi - 4 perkarai
6, Kesirnpulan (dari Penggugatfiergugat) - 1 perkara
7, Putusan-6perkara
8. Pembacaan Futusan Sela - I perkara
Dari keseluruhan persidangan perkara perdata yang kami pantau, terdapat beberapa kesalahan/penyimpangan yang
melanggar ketentuan dalam hukum acara perdata, Kesalahan yang, menurut penulis, cukup penting adalah Hakim tidak
menawarkan perdarnaian kepada para pihak. Hal tersebut melanggar pasal 130 ayat (t) HIR yanE menyatakan bahwa: "Jika
pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan
memperdamaikan rnereka". Tidak ditanyakannya perdamaian tersebut terjadl pada 5 kali persidangan,
Penyimpangan lain, berupa: hakim tidak menanyakan kesehatan saksi dan saksi tidak disumpah. Hal tersebut terjadi pada
tahap pemeriksaan saksi pada perkara No.285lPdt.G/2002iPNJktPst.
IV. TABEL KESAI*AHAN HAKIM
Selaniutnya dalam laporan hasil analisa formil pemantuan inl kami memfokuskan pada perilaku hakim baik hakim
ketua sidang ataupun hakim anggota ketika menjalani persidangary yaitu sgbagai berikut

No, Hakim
No, Registrasi
Perkara
Tahap Persidangan Kesalahan
1 Asep Irawan Terdakwa
Albert H
Ucok Sirait
Pembacaan surat
dakwaan
1. Tidak mengingatkan terdakwa untuk
memperhatikan yang terjadi selama
persidangan
2. Tidak menanyakan kepada terdakwa
apakah sudah mengefti isi dan maksud
dari surat dakwaan
3. Tidak menanyakan kepada terdakwalP{
apakah keberatan dengan isi surat
dakwaan
Terdakwa ;
Dirman bin Mansyur
Dedi Irawan
Aliansyah
Terdakwa :
Dirman bin Mansyut"
Dedi Irawan
Aliansyah (34)
1. Terdakwa tidak didampingi PH, padahal
ancaman pidna lebih dari 5 tahun penjara
Tidak menanyakan kepada terdakwa/PH
apakah keberatan dengn isi surat
dakwaan
2.
Terdakwa :
Bintang Siagian
Pembuktian
(pemeriksaa n terda kwa )
t. Terdakwa tidak didampingi PH, padahal
ancaman pidananya lebih dari 5 tahun
penjara
2, Tidak membuka sidang dan menyatakan
sidang terbuka untuk umum
3. Tidak menanyakan kepada terdakwa/PH
dakwaan
236/Pdt.Gl2oo2/ PN
]KTPST
Putusan Tidak serius mengikuti persidangan karena
menerima pangqilan telepon via HP
2 Andriani Nurdin Terdakwa :
Hulman Gultom
Pembacaan Tuntutan Salah satu hakim anggota sidang tertidur
ketika sidanq sedanq berlanqsunq
3 Anmelya s3/NTAGA/ z01zl
PN ]KT PST
Pembacaan Gugatan 1. Hakim tidak mengajukan perdamaian
kepada para pihak.(Pasal 130 HIR)
2. Hakim ketua tidak menanyakan identitas
penggugat,
3. Hakim tidak mempersilahkan penggugat
untuk membacakan gugatannya.(Pasal
131 HIR)
4. Hakim ketua tidak menentukan waktu
kapan tergugat akan menyampaikan
jawabannya.
4 Amirrudin Zakaria 7L24lpidfta}Zl PN
JktPst
Pembuktian
(pemeriksaan terdakwa)
Tidak hadir di persidangan tanpa diketahui
penyebabnya. Tapi oleh panitera diminta
untuk ditulis hadir semua.
5 Cornellius Sianturi 990/pid,WZAaZl PN
lktPst
Pembacaan Pledoi Hakim tidak fokus dan konsentrasi pada
persidangan (tapi tidur)
Terdakwa:
Jhony Purba
James $ianipar
Pembacaan Dakwaan
pemeriksaan saksi
pembacaan tuntutan
pembacaan putusan
1. Hakim tunggal
2. Tidak menanyakan surat kuasa dan izin
beracara dari PH
3. Tidak menjelaskan isi dan maksud dasi
surat dakwaan, padahal terdakwa tidak
mengefti
4. Tidak memeriksa ada tidaknya saksi yang
akan memebrikan keterangan diruang
sidang
5. Tidak menanyakan kesehatan saksi
6. Tidak menanyakan apakah saksi memiliki
hubungan sedarah atau semenda atau
hubungan pekerjaan dengan terdakwa
7. Saksi tidak disumpah
8. Tidak menanyakan kepada PH apakah
akan mengajukan pembelaan
244lPdt G/2002/PN
JktPst
putusan Majelis Hakim tidak lengkap (hanya 2 orang)
6 Daming Sanusi Terdakwa:
Forum betawi
Rempuq
Pembuktian
(pemeriksaan saksi)
Tidak tegas terhadap penasihat hukum yang
tidak memiliki SKPT
Terdakwa :
Frans Suryadi &
Aienq
P,embacaan Tuntutan Terdakwa tidak didampingi PH, padahal
Terdakwa :
Rusli
Pembacaan Surat
Dakwaan
Tidak menyatakan sidang dibuka dan terbuka
untuk umum
7 Dwiarso Budi Terdakwa :
Dlrman bin Mans)Iur
Dedi lrawan
Aliansyah
Pembacaan surat
dakwaan
ancaman pidna lebih dari 5 tahun penjara
Tidak menanyakan kepada terdakwalP1
apakah ke eratan dengn isi surat
dakwaan
2.

a
Terdakwa:
Ahmad $ahrawi
Pembacaan Dakwaan,
pemerik$aan saksi &
terdakwa, pembacaan
tuntutan, pembacaan
putusan
1. Tidak menanyakah kepada PH apakah
akan mengajukan pembelaan
2. Tidak menanyakan apakah para pihak
akan mengajukan upaya hukum
Terdakwa :
Bintang Siagian
Pembuktian
1, Terdakwa tidak didampingi PH, padahal
penjara
2. Tidak membuka sidang dan menyatakan
sidang terbuka untuk umum
dakwaan
1g8s1pidl?0021 PN
lktPst
Pembacaan dakwaan,
tuntutan, putusan
1, Hakim anggota terlambat datang, baru
datang setelah sidang berlangsung
Menerima telepon via HP ketika sidang
sedanq berlanqsung
2.
B Gunawan 53/NrAGAl2002l
lkt Pst
penggugat,
3. Hakim tidak mempersilahkan penggugat
untuk membacakan gugatannya.(Pasal
131 HrR)
4. Hakim ketua tidak menentukan waktu
iawabannya.
9 Heri Suhasantoro
(suantoro)
Terdakwa:
Syamsul Bahri
Jumardi
Pembacaan surat
dakwaan 1, Terdakwa tidak didampingi PH, padahal
ancaman pidana lebih dari 5 tahun
penjara
2, Barang bukti tidak dihadirkan di
persidangan
3. Kerap menerima telepon melalui HP
saat sidanq sedanq berlanqsuno
285/PDT.G/ 2AA2l
PN JKT PST
Pemeriksaan saksi 1. Hakim tidak menanyakan apakah para
pihak hadir.
2. Hakim tidak menanyakan kesehatan
saksi/saksi ahli.
3. Saksi /saksi Ahli tidak disumpah.(Pasal
147 HrR)
4, Majelis Hakim tidak mengajukan
peftanyaan kepada saksi/saksi
Ahli.(Pasal 172 HIR)
343/PDT.G/2002/PN
JKTPST
Penyerahan Duplik Hakim Tidak Mengajukan Perdamaian kepada
para pihak.(pasal 130 HIR)
10 Iskandar Tjakke Terdakwa:
Forum betawi
Rempuq
Pembuktian
(pemeriksaan saksi)
Tidak tegas terhadap penasihat hukum yang
tidak memiliki SKPT
Terdakwa :
Frans Suryadi &
Ajenq
Pembacaan Tuntutan Terdakwa tidak didampingi Pl.l, padahal
Terdakwa :
Rusli
Pembacaan Surat
Dakwaan
Tidak nrenyatakan sidang dibuka dan terbuka
untuk umum
11 I Ketut Gede Zfialpid/zaa1/ PN
lktPst
Pernbuktian
Majelis hanya terdiri dari 2 orang hakim,
hakim anggota lainnya (Amiruddin Zakaria)
tidak hadir. Tapi oleh panitera diminta untuk
ditulis hadir semua.
Terdakwa :
Mat Ali bin Guna
Pembacaan Dakwaan,
pemeriksaan saksi,
pembacaan tuntutan,
pembacaan putusan
1. Majelis hakim hanya terdlri dari 1 orang
Z, Terdakwa tidak didampingi PH, padahal
penjara
3. Menerima telepon melalui HP ketika JPU
sedang membacakan tuntutan
Terdakwa :
Denny Wijaya
Pembacaan tuntutan,
putusan
I
2
3
Majelis hakim hanya terdiri Oaii i orang
Membiarkan JPU langsung membacakan
keterangan saksi yang tidak hadir
Membiarkan JPU langsung membacakan
tuntutan yanq disusun pada hari itu iuqa
244lPdt Gl2002/PN
JktPst
Putusan 1. Tidak menanyakan apakah para pihak
akan berdamai atau tetap pada
pendiriannya
2. Majelis Hakim tidak lengkap (hanya 2
orang)
1? I Nengah Suryade Terdakwa:
Forum betawi
Remnus
Pembuktian
(pemeriksaan saksi)
Tidak tegas terhaclap penasihat hukum yang
tidak rnemiliki SKPT

t
Terdakwa :
Frans Suryadi &
Aienq
Pembacaan Tuntutan Terdakwa tidak didampingi PH, padahal
Terdakwa :
Rusli
Pembacaan Surat
Dakwaan
Tidak menyatakan sidang dibuka dan terbuka
untuk umum
282/Pdt.Glzoozl PN
JktPst
Pemeriksaan saksi 1
2
3
4
Hakim hanya satu orang
Hakim tidak mengajukan perdamaian
Hakim tidak menanyakan saksi/saksi ahli
Hakim tidak mengajukan pertanyaan
kenada saksi/saksi ahli.(Pasal 172 HIR)
13 Pramudhana Terdakwa
Albert H
Ucok Sirait
Pembacaan surat
dakwaan '
1. Tidak mengingatkan terdakwa untuk
memperhatikan yang terjadi selama
persidangan
2. Tidak menanyakan kepada terdakwa
apakah sudah mengerti isi dan maksud
dari surat dakwaan
3. Tidak menanyakan kepada terdakwalP{
dakwaan
Terdakwa :
Dirman bin Mansyur
Dedi Irawan
Aliansyah
Pembacaan surat
dakwaan
1, Terdakwa tidak didampingi PH, padahal
ancaman pidna lebih dari 5 tahun
Tidak menanyakan kepada terdakwalP{
apakah keberatan dengn isi surat
dakwaan
2.
Terdakwa :
Bintang Siagian
Pembuktian
penjara
2. Tidak membuka sidang dan menyatakan
sidang terbuka urntuk umum
dakwaan
Terdakwa :
Karyono
Pembacaan Dakwaan,
pembacaan tuntutan,
pembacaan putusan
L, Hakim anggota terlambat datang,
baru datang setelah sidang
berlangsung
2, Menerima telepon via HP ketika
sidano sedanq berlanqsunq
363/Pdt.Gl?042/
lkt Pst
Pembacaan gugatan 1. Hakim tidak menanyakan apakah para
pihak hadir
2. Hakim ketua tidak menanyakan apakah
para tergugat mengefti mengapa
dipanggil ke meja persidangan
3, Hakim tidak mempersilahkan penggugat
untuk membacakan gugatannya,(pasal
131 HIR)
4. Hakim ketua tidak menanyakan kepada
tergugat apakah akan memberikan
jawaban atas gugatan penggugat. (Pasal
132 b HIR)
5, Hakim ketua tidak menanyakan kepada
tergugat apakah mengerti materi
gugatan penggugat dan menerangkan
bila tergugat tidak mengerti
6. Hakim Ketua tidak menentukan waktu
iawabannya.
L4 Panusunan Harahap 990/pid,8l2A0U PN
Jkt Pst
Pembacaan Pledoi Hakim tidak fokus dan konsentrasi pada
persidanqan (tapi tidur)
r5 Rukmini Terdakwa :
Karyono
Pembacaan Dakwaan,
pernbacaan tuntutan,
pernbacaan putusan
3. Hakim anggota terlambat datang,
baru datang setelah sidang
berlangsung
4, Menerima telepon via HP ketika
sidanq sedanq berlanqsunct
16 Safarudin H Terdakwa :
Cintya
Pemeriksaan saksi Saksi lain dibiarkan berada diruang sidang
285/PDT.G/ 2A021
PN ]KT PST
Pemeriksaan saksi 1, Hakim tidak menanyakan apakah para
pihak hadir.
2, Hakim tidak menanyakan kesehatan
saksi/saksi ahli.
3. Saksi /saksi Ahli tidak disumpah,(Pasal
147 HIR)
4. Majelis Hakim tidak mengajukan
pertanyaan kepada saksi/saksi Ahli.(Pasal
172 HIR)
L7 Silvester Duma Terdakwa :
CinUa
Penrenksaan saksi $aksi lain dibiarkan berada diruang sidang

t.-.
t
285IPDT.Gl 70021
PN JKT PST
Pemeriksaan saksi 1. Hakim tidak menanyakan apakah para
pihak hadir,
2. Hakirn tidak menanyakan kesehatan
saksi/saksi ahli.
3. Saksi lsaksi Ahli tidak disumpah.(Pasal
147 HIR)
4. Majelis Hakim tidak mengajukan
pertanyaan kepada saksi/saksi Ahli.(Pasal
172 HIR}
343/PDT,Gl2002/FN
JKTPST
Penyerahan duplik Hakim Tidak Mengajukan Per.damaian kepada
para pihak,(Basal 130 HIR)
18 Yanto Jaya 53/NrAG Nlao0al
lkt Fst
kepada para pihak.(nasal 130 HIR)
penggugat.
3. Hakim tidak mernpersilahkan penggugat
untuk mernbacakan gugatannya.(Pasal
131 HIR)
4, Hakim ketua tidak menentukan waktu
kapan tergugat akan menyampalkan
jawabannya.
Note : Jika terdapat kesalahan penulisan nama, kami mohon maaf.
1
t.
t
t
d

Laporan Hasll Analiea pemantarian
Pengadllan Negeri Jakarta Selatan
Bulan November 2OO2
Pada bukan November ini, kami melakukan. pemantauan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai pada
tanggal 4 sampai dengan tanggal 29 November 2002. ddhm kurun waktu terseuut persidangan yang dapat kami pantau adalah
sebagai berikut, n
A. PER,KARA PIDANA
DAFTAR, PERI(ARA PIDANA YANG DIPANTAU
i4inggu I (tanggal 4 sampai dengan 8 t{ovember 2002)
No No.
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidangan
Majelis Hakim Jaksa Penuntut
Umum
Terdakwa (dan
penasihat hukum
jika didampinsi)
Pasal
Dakwaan
t. 118r/PidlblT
00z/PN
Jaksel
Pembacaan
Requisitor
1
2
3
Rohendi .5,H
Marsuf, S,H
Fakito. S.H
T.H Limbong. S.H F.X. Malinda Penipuan
Pasal 378 jo
65 ayat (1)
KUHP
(subsidair:
Penggelapan
Pasal 372 jo
65 ayat (1)
KUHP)
2, 1440lPidlB,l2
002/PN
laksel
Pembacaan
Duplik
1. I. Gede
Putrajadnya.
s.H
2. Abdul Kadir. S.H
3. Syamsul Ali. S.H
1. Hari wahjudi. S.H
2. Budiman
Rahardjo. S.H
Sudjiono Timan
(PH: Assegaf. S.H)
Korupsi
Pasal 1 jo 28
UU No. 3
tahun 1971 jo
UU No. 31
tahun 1999 jo
55 KUHP
3, 135UPidlBl2
002/PN
laksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
Asnawati. S.H
(Hanya Dihadiri
Oteh Satu Hakim)
Hari wahjudi. S.H Muchtar Jaelani
(alias Rio)
Penganiayaan
Pasal 351
KUHAP
4, L249lPidlBl7
002/PN
Jaksel
Pembacaan
Putusan
Irsyaf. S.H Dessy Mutia. S,H Suharyanto Narkotika
Pasal 82 ayat
(1) UU No. 2
Tahun L997
5. Pembacaan Surat
Dakwaan
Torang. H.
Tampubolon. S.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
Cahyo. S.H 1
2
3
Marzuki
Baharuddin
Rizal Bin Manaf
Penipuan
Pasal 378 jo
55 KUHP
5. Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
I. Gede
Putrajadnya. S,H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
1.
2.
Andre Siki
Rinto D.H
Narkotika
Pasal 85 UU
No. 5 tahun
1997
7. 7L0lPidlBl20
02lPN Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
1. Zoebar Djajadi.
S,H
2. Bachtiar. S.Fl
3, Torang, H.
Tampubolon.
s.H
RW Koloway. S.H Supardi
Dhidoprawiro
Korupsi
Pasal 1 jo 28
jo 34 UU No.
3 tahun L97I
B. LLTUPidlBl2
002lPN
Jaksel
Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
1. Tjusani Djafri,
s.H
2. Sudarjatno. S,H
3. Zaenal Abidin.
S.H
Slamet Riyanto. S.H Ruly Darmiati Penipuan
Pasal 379 (a)
KUHP
9. Pemhuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
$oedarjatno, 5.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
Adnan. $,H Johny Perusakan
terhadap
barang di
muka umum
10 14zelPidl8l2
002/PN
Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
Soedarjatno. S.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
Dessy Mutia, S.H 1
2
3
Bahar Rusdianto
Danruis Abu
Syamsudin Bin
Labudu
Penipuan
Pasal 378 jo
55 KUHP
11 Pembacaan Surat
Dakwaan
Tjusani Jufri. S.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
Karsono. S.H Pendi Perjudian
Pasal 303
KUHP
L2 1190/Pid/BlZ
002/PN
Jaksel
Pembacaan
Putusan Sela
Suparno. S.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakirn)
Suntoro, S.H Guen.K (Warga
Negara Korsel)
Penipuan
Pasal 378
KUHP
(subsidair:
Penggelapan
Pasal 37?
KUHP)

No No.
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidangan
MaJelis Hakim Jaksa Penuntut I Terdalffia (Oan
Umurn I penasihat hukum
| 5ita didampinqi)
Pasal
Dakwaan
13 13361PidlB/2
002/PN
Jaksel
Pembacaan $urat
Dakwaan
Bachtiar. S.H
(Hanya Dihadiri
Oteh Satu Hakim)
Siti Nurlela Narkotika
Pasal 78 ayat
(1) UU No.
22 Tahun
L997
t4 12851P1d/Bl2
0021PN
Jaksel
Pembacaan
Iuntutan
(Requisitor)
1
2
3
Rohendi, S.H
Asnawati. S.l-l
L Wayan Rena.
S.H
Nani Indriastuti 1. Ridwanto
?. M. Taufik
Narkotika
Pasal 82 ayat
(1) huruf a )
UU No. 22
Tahun 1997
jo Pasal 55
KUHP
15 l30slPidlB/2
002lPN
Jaksel
Tanggapan JPU
atas Eksepsi
Terdakwa
t, Torang H.
Tampubolon.
S.H
2, Syamsul Ali, S.H
3, Ridwantoro. S.H
1, R, Bindo
Saragih, S,H
Karsono. S,H
(Jaksa
pengganti)
2,
Ir. Albert Harilumoa
(PH:
1. H.A. Azis Yusuf.
. s.H
2. Darius Abu
Salim. S.H)
Penipuan
Pasal 378
KUHP dan
pasal 372
KUHP
16 e5uPid lBlz0
02lPN Jaksel
Pembacaan
Tuntutan
1. Zseber Djayadi,
s.H
2. Suparno. S.H
3. Effendi S.H
Sutor.o S.H Diana Manafe Penipuan
Pasal 378
KUHP dan
pasal 372
KUHP
t7 L4AT lPidlBl2
002lPNJaksel
Pembacaan Surat
Dakwaan
1 Abdul Madjid.
S.H
ToranE H,
Tampubolon.
s.H
Rohendi. 5.H
2
3
Nana Mulyana. S.H Hendri Siregar Penipuan
Pasal 378
KUHP dan
pasal 372
KUHP
18 1408lPen
Pid/20021PN
Jaksel
Pembacaan
Putusan
1, Suparno. S.H
2, Abdul Kadis.
S,H
3, H. Purwanto.
S.H
Nana Mulyana. 5,H if,.
2.
Toni Suwarno
Sarino bin Jono
19. LZ6slPidlA/2
002lPN
laksel
1. Torang H.
Tampubolon.
S,H
2, Syamsul Ali, S,H
3, Ridwantoro, S.
Nana Mulyana. 5.H Agus Maulana Memiliki dan
membawa
senjata tajam
Pasal 2 Ayat 1
UU no. 12
tahun 1951
20 1460lPid/Bl2
002/PN
Jaksel
Pembacaan Surat
Dakwaan
1. I. Gede
Putrajadnya,
S.H
2. (hadir, nama
tidak diketahui)
3. (hadir, nama
tidak diketahui)
M, Hari Wahyudi. I eOi Waluyo
s.H f (PH:
I r. Moh. Jakarta
| 2. Albert Hasibuan)
Penganiayaan
Pasal 351
KUHP
2L LATTlqid/Bl2
002/PN
Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
saksi)
I' Bachtiar. A[vlS.
5,H
2, Effendi. S.l"l
3. Rohendi. 5.H
Soejitno. S, H 1. Ir. Mulyono
2. Drs. M.Yacob.
(PH:
1. Joko Prabowo
Saebani. S.H
2. Najab Khan. S.H)
Korupsi
Primair:
Pasal 3 UU
No. 31 Tahun
1999 jo UU
No. 20 Tahun
2001 jo Pasal
55 ayat (1) ke
1 c jo Pasal
64 ayat (1)
KUHP.
Subsidair:
Pasal 374 jo
Pasal 55 ayat
(1) jo Pasal
64 ayat (t)
KUHP.
22 1468/PidlBft
002/Pn Jaksel
Tanggapan atas
Tanggapan JPU
Tjusani Djafri. S.H Sumino. S.H I n.[rll, A.G Hirrnawan
ltPH: Evi Risnayanti.
I S.H)
Penggelapan
Pasal 372
KUHP
Praperadilan
Termohon Permasalahan/
ko trmam W, K.H. Abu Bakar isian R,I

-,:rlx-
Jaksel Ba?syir Eenangkapan
2 26lPid/Pra/200UPN
Jaksel
R.M.A.G. Hirmawan Kejaksaan Negeri
Jakarta $elatan
Tidak Sahnya
Penangkapan dan
Penahanan
Minggu II (tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 November 2002.)
No No.
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidangan
Umum
Terdakwa (dan
penasihat hukum
jika didampinsi)
Pasal
Dakwaan
I LrTalqidlB12A
02/PN Jaksel
Pembacaan
Pledoi dan
putusan
t. Tosari D. S.H
2, Yusuf Ridwan.
s.H
3. Syamsul Ali, S"H
(Majelis Hakim
berbeda dengan
Majelis Hakim pada
tahap sebelumnya
(requisitor))
Slamet Riyanto.
S.H
Ruly Darmiati Penipuan
Pasal 379 (a)
KUHP
2 1407/ptdlB'lza
0ZlPNJaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Terdakwa)
,,Abdul Madjid. S.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Hakim Ketua)
Nana Mulyana, S.H Hendri Siregar Penipuan
Pasal 378
KUHP dan
pasal 372
KUHP
3 LA77l?idlBl20
02/PN Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
saksi)
1. Bachtiar, AMS,
5.H
2. Effendi, S.H
3. Rohendi. S.H
Soejitno, 5, H 1. Ir. Mulyono
2. Drs. M.Yacob.
(PH:
3. Joko Prabowo
Saebani. S.H
4, Najab Khan.
S.H)
Korupsi
Primair:
Pasal 3 UU
No. 31 Tahun
1999 jo UU
No. 20 Tahun
2001 jo Pasal
55 ayat (1) ke
1 c jo Pasal 64
ayat (1)
KUHP.
Subsidair:
Pasal 374 jo
Pasal 55 ayat
(1) jo Pasal 64
ayat (1)
KUHP.
4 104e/PidlB,laa
02/PN Jaksel
Pembacaan
Tuntutan
(Requisitoir) dan
dilanjutkan
denqan outusan.
t. L B Putu Made.
S,H
2, Iersyaf. S.H
3. Ridwantoro. S,H
Evie A, Kawet. S.H Heriyanto Penggelapan
Pasal 374
KUHP
5 1468/PidlWzA
02/Pn Jaksel
Putusan Sela Tjusani Djafri, S.H Sumino. S.H R.M. A.G Hirmawan
(PH: Evi Risnayanti.
s.H)
Penggelapan
Pasal 372
KUHP
6 L47slpidlBlz0
02/PN Jaksel
Pembacaan
Surat Dakwaan
1
2
3
I Wayan R.
Wardana. S.H
Rohendi, S.H
Asnawatl. S,H
Normalina. S.H Dewi Suryaman bin
Saman Taher
Narkotika
Pasal 82 ayat
(1) huruf a UU
No. 22 Tahun
1997
7 1430lPidlBl20
02/Pn Jaksel
Pembacaan
Surat Dakwaan
Bachtiar AMS, S.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
Ratna Nurul Apiah,
S.H
Mansyur Narkotika
Pasal 78 ayat
(1) huruf b,
UU No, 22
Tahun 1997
I 1265/PidlBla}
02/PN Jaksel
Pembacaan
Putusan
I
2
3
Rusmono, $.H
Nurhijbah. 5.H
Bachtiar. AMS.
s.H
Rusdi Rahman Narkotika
Pasal 78 huruf
UU No. 22
Tahun L997 1o
Pasal 55 ayat
(1) KUHP
9 1346/Pid/Bl?A
02lPN Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
Syamsul Ali. S.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
Suwito als. Napol Narkotika
Primair;
Pasal 82 ayat
(1) huruf a UU
No, 22 Tahun
1997.
Subsidair:
Pasal 78 ayat
(1) huruf b UU
No. 22 Tahun
1997.

No No.
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidansan
Majelis Hakirn Jaksa Penuntut
Umum
Terdakwa (dan
penasihat hukum
jika didampinsi)
Pasal
Dakwaan
10 1396/Pidl5l2A
02lPN laksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
Bachtiar. AMS, S.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
Nurtika L. S.H Rahmat Hidayat Narkotika
Primair:
Pasal 78 ayat
(1) huruf b
Subsidair:
Pasal 85 huruf
b UU No. 22
Tahun L997.
11 1448/pidlBl2A
02/PN Jaksel
Pembacaan
Putusan Sela
Hesmu Purwanto.
S,H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
Maria. 5.H Susanto
(PH: Denny. S.H)
Penggelapan
Pasal 374
KUHP
L2 1413/PidlB|20
02/PN Jaksel
Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
l.Hesmu Punruanto.
s.H
2. Abdul Kadir. S.H
3,Suparno, S.H
Nana Mulyana , S.H Sim Agus Psikotropika
13 1298lPidlBl2A
0?lPN Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
Rina Yudiati Pencurian
Pasal 365 ayat
(3) KUHP
14 145s/PidlBlzA
02/PN Jaksel
Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
l.Hesmu Punvanto,
S,H
2. Abdul Kadir. S.H
3,Suparno. S.H
R.ahmwati. S.H Uda Diyana Mulya
Boyo
Pencurian
Pasal 362
KUHP
15 r343lPd/AftA
02/PN Jaksel
Pembacaan
Putusan
l. Irsyaf. S.H
2,, I.B Putu Made.
S.H
3. Ridwantoro.
S,H
Agnes Triani. S.H Rima alias Sonia
binti Ubed
Narkotika
L6 Pembacaan surat
Dakwaan
Cecep Sunarto, S.H Rahmat bin Amir Penggelapan
Pasal 372
KUHP
L7 3s4/Pid lBlaaa
2/PN Jaksel
Pembacaan
Duplik
1, Lalu Mariyun.
S.H
7. Abdul Madjid.
5,H
3, I. Gede
Putrajadnya.
s.H
Kemas Yahya
Rahman. S.H
Rahadi Ramelan Korupsi
Primair:
Pasal 1 ayat I
Sub b jo brrut
28 UU No. 3
tahun 1971 jo
UU No. 31
tahun 1999 jo
Pasal 43 huruf
a UU No. 20
Tahun 2001 jo
Pasal 55 ayat
(1) jo Pasal 65
KUHP.
t8 e?T lqidlBlaao
?lPN Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
1
2
3
Fakih. Y. S.H
rlarsyud. 5.H
Ridwantoro. $.H
Henu Tf.
S,H
Achmad. 1, Haris
2, Rais
3. Edi Kurniadi
4. Rahmat
5. Jahuri. H
6. Innlansyah
Penyerobotan
tanah
19 1313/PidlB/20
02lPN Jaksel
Syamsul Ali Edy,P Sangaji Merusak
Bangunan
Umum
20 11le/PidlBlz0
AZl?n Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
1. I. Gede
Putrajadnya.
S.H
2, Zaenal Abidin.
S,H
3. Fakih Yuwono,
S,H
Bastian Hutabarat,
S.H
Nano Warsono Penggelapan
Pasal 372 jo
231 KUHP
21 133z/PidlBla}
02/PN Jaksel
Pembacaan
Surat Dakwaan
1' A, Majid.
Rahim. 5.H
2, Torang H.
Tampubolon,
S,H
3, Rohendi, S,H
Karsono. S.H Viktor da Silva Penganiayaan
22 1436/PidlBl20
0UPN Jaksel
Fembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
1. A. Madjid.
Rahim, S.H
Torang H.
Tampubolon,
s.H
Z.
Umardani. S.H Redi M. Haris Pencurian
Pasal 365
KUHP

No No,
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
lersidilnsan
Majetis Hakim Jaksa Penuntut
Umum
Terdakwa (dan
penasihat hukum
. jika didqmpinsi)
Pasat
Dakwaan
3,__BAtEndi, sU
23 1434/pid/Bl2A
02/Frv Jaksel
Hernoacaan
Requisitor dan
Putusan
1. Tjusani DJufri.
s.H
2, Soedarjatno.
s.H
3. 7- Ahidin q H
Karsono. S.H Perjudian
Pasal 303
KUHP
24 757lPidlBlzaa
2/PN Jakset
Pemb-acaan
Pembelaan
(Pledoi)
I
2
3
tJusant Djufr.i.
s.H
D.J Rusmono.
S.H
Syamsul Ali. S.H
Suntoro. S.H Ir. Budiarto
Anggoro
Penistaan
25 1319/Pid/Bl7.A
_0Z/PN Jaksel
Pembacaan
Putusan
1.
2.
Marsup. S.H
Ridwantoro, S,H
Narkotika
26 L447fqid/Bl7A
02lPN laksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Terdakwa)
Fakih Yuwono. S.H Sri.5.H Budiarto
( Alias Mbah)
Narkotika
Pasal 85 ayat
(1) UU No, 22
tahun L99727 1574/Pi;dl$lfr
02/PN Jaksel
1 Lalu Mariyun,
S:H
L Wayan R
Wardana. S.H
Ridwantoro. S.H
2
3
Setiawan Har;ono Korupsi
28
K. Freder.ick
(q!g$ Toni)
Narkotika
radilan
No No. Registi"asi
Perkara
Hakim Pemohon Termohon
ffi
Permasalahan/
Tidak Sahnya
Penangkapan
1 27IPidtlPrafZOOZlprv
Jaksel (Pembacaan
Putusan)
Tjaroko Imam W. K,H. Abu Bakar-
Ba'asyir"
z, 28/Pid/Prap/ZoOz/p
N Jakel
Effendi. S.H Hon. Btzteq
(alias Habib
Mohammad Rizieq
-.!yihab)
Kapolda Metro Jaya Tidak Sahnya penahanan
Praperadil
No No,
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Pgrsidangan
I*fajelis Hakim Jaksa Penuntut
Umum
Terdakwa (dan
penasihat hukum
jika didampinqi)
Edi Waluyo
(PH:
3, Moh. Jakarta
4. Albeft Hasibuan)
Pasal
Dakwaan
@Pasal 351
KUHP
1 1460/PidlBI20
02lPN Jaksel
Eksepsi L Gede
Putrcjadnya. S.H
(Hanya Dihadir.i
Oleh Setu Hnkim
M. Hari Wahyudi.
S,H
2 l43olPidlBlzo
0UPn laksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
uacnuar Ams, 5.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
Ratna ruurui npiah.
s.H
Mansyur Narkotika
Pasal 78 ayat
(1) huruf b.
UU No. 22
Tahun 19973 L40UPidlBlzA
0?/PNJaksel
Pembacaan
Tuntutan
(Requisitoir)
1. Abdul Madjid.
s.H
2, Torang H.
Tampub0l0n.
S.H
3. Rohendi. S.H
Penipuan
Pasal 378
KUHP dan
pasal 372
KUHP
4 1077 lPidlB/20
02/PN Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
saksi)
r, Hacnuar. AMs.
S.H
2, Rohendi, S.H
(Salah Satu Hakim
Anggota Tidak
Hadir)
Soejitno. S.H 1. Ir. Mulyono
2. Drs. M,Yacob.
(PH:
1. Joko Prabowo
Saebani, S.H
2. Najab Khan. ]
S.H) I
I Korupsi
I Primair:
I nasal 3 UU
I No. 31 Tahun
I leee jo UU
I wo. zo Tahun
I zoot jo pasal I
I ss ayat (1) ke i
1 c jo Pasat 64 I
ayat (1) I
KUHP. I
Subsidair: I
Pasal 374 jo I
Pasal 55 ayat I
(1) jo Pasat 64 I
ayat (1) I

- tt
Ho No,
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidangan
Umum
Terdakwa (dan
penasihat hukum
iika didampinsi)
Pasal
Dakwaan
KUHP.
5 l506lFidlBl?a
02/Pn Jaksel
Pembacaan
Putusan
Syamsul Ali. S.H Yuni. S.H Ridwan Kekerasan di
depan umum
Pasal 170
KUHP
6 r40uPidlblz0
02/PN Jaksel
Pembacaan
Tuntutan
(Requisitsir)
Nuzhibah. S.l'l Zaenal Arifin Narkotika
7 1335/PidlBlzA
02lPN Jaksel
Pembuktian
(pemeriksaan
Saksi)
Nuzhibah, S.H
:
Mario. S,H Hartono Narkotika
I 131s/PidlBlz}
02/PN Jaksel
Pembacaan
Tuntutan
(Requisitoir)
Rohendi. S.H Nani. S.H Swarsih Pencurian
dengan
kekerasan
Pasal 365
KUHP
I 1486lPid lBl?A
02/PN laksel
Pembacaan
Putusan
I. Gede
Putrajadnya, S.H
Yun[. DW. S,H Gaun Virgiati bin H.
Guritno
Penipuan
Pasal 378
KUHP
10 lsl UPid lB/Ta
02/PN laksel
Pembacaan
Surat Dakwaan
t. Roki Panjaitan.
S.H
?. Fakih Yuwono.
S.H
3, Marsyup. S.H
Suntoro. S.H H. Madani Penganiayaan
Pasal 351
KUHP
11 1498/pid lblz}
02/PN Jaksel
Pembacaan
Surat Dakwaan
t
2
3
Effendi. 5.H
T. Imam W. S.H
$yamsul Ali. S.H
Jaja Subagja. 5.H 1. Clay Tiftana
Subrata
Ir. Yoesoef
Santo
2.
Menista
Primair:
311 ayat (1)
jo pasal 55
ayat (1) ke-t
KUHP.
Subsidair:
Pasal 310 ayat
(1), (2) io
pasal 55 ayat
(1) ke-1
KUHP.
L2 148s/PidlBlzo
02/PN Jaksel
Pembacaan
Surat Dakwaan
t. Sobaiti. S.H
2. Tusani Djafri.
S.H
3, Marsyup. S.H
Suntoro. S.H Doni Elvis
Panggabean
Pencurian
Pasal 365
KUHP
13 1518/PidlBlz}
02/PN Jaksel
Pembacaan
Surat Dakwaan
Hesmu Purwantg.
s.H
Sri Yatimi. S.H Fuad Fauzi Pemalsuan
Surat
Pasal 266
KUHP
14 L457lPidl'lz}
02/PN laksel
Pembacaan
Surat Dakwaan
Hesmu Punruanto.
5,H
Rina Yudiyanti. S.H Haryadi Pencurian
Pasal 362
KUHP
t5 1333/PidlBlZA
02/PN laksel
Pembacaan
Tuntutan
(Requisitoit)
1
2
3
Solbaiti, S.t'l
Marsyup, S.H
Tusani Djufri.
S.H
Nana Mulyana. S.H Dede Susanto bin
Saad
Narkotika
Prirnair:
Pasal 78 ayat
(1) UU No. 22
tahun 1997
Subsidair:
Pasal 85 huruf
a UU No. 22
tahun L997
Minggu IV (tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 November 2002)
No No,
Registraei
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
PersidanEan
l,lajelis Hakim Jaksa Penuntut
Urnum
Terdal$^ra (dan
Penasihathukum
jika didampingi)
Pasal
Dakwaan
1 l440lPidlBl2a
02/PN Jaksel
Pembacaan
Duplik
I. Gede
Putrajadnya. S,H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
1. Hari wahjudi.
S.H
2, Budiman
Rahardjo. S.H
Sudjiono Timan
(PH: Assegaf, S.H)
Korupsi
Pasal 1 jo 28 UU
No. 3 tahun
1971 jo UU No.
31 tahun 1999 jo
55 KUHP
7 1460/Pidl$lz0
02lPN Jaksel
Tanggapan JPU
atas Eksepsi
Terdakwa
I.Ge e
PutraJadnya. S.H
(Hanya Dihadiri
Oleh Satu Hakim)
M. Hari Wahyudi,
s.H
Edi Waluyo
(PH:
1. Moh. Jakarta
2, Albert
Hasibuan)
Penganiayaan
Primair:
Pasal 351 ayat
(1) KUHP
Subsidair:

l-r
NO No,
Regi*trasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidangan
Umurn
Terdakura (dan
Penasihathukum
jika didampingi)
Pasal
Dalrwaan
Pasal 352 KUHP
3 ra77lp,id/slza
02/PN Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Terdakwa)
1. Bachtiar, AMS,
5.H
2. Rohendi. 5.H
(Salah satu Hakim
Anggota tidak
Hadir)
Soejitno. S. H t, Ir. Mulyono
2. Drs. M.Yacob.
(PH:
1. Joko
Prabowo
Saebani. S.H
2. Najab Khan.
5.H)
Korupsi
Primair:
Pasal 3 UU No.
31 Tahun 1999
jo UU No. 20
Tahun 2001 jo
Pasal 55 ayat (1)
ke 1c jo Pasal
64 ayat (1)
KUHP.
Subsidair:
Pasal 374 1o
Pasal 55 ayat (1)
jo Pasal 64 ayat
(1) KUHP.
4 1468/pidlBlz0,
02lPn laksel
Fembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
Tiusani Djafri. $.H Sumino. S,H R,M, A,G
Hirmawan
(PH: Evi
Risnayanti. S.H)
Penggelapan
Pasal 372 KUHP
5 1313/Pid/WaA
02/PN Jaksel
Syamsul Ali, SH Edy.P Sangaji Merusak
Bangunan Umum
Pasal 200 ayat
(2) huruf e KUHP
5 lllelPidlBl?a
02/Pn Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksl)
1. Tusani Djufri,
s.H
2. Rusmono. $.H
3, Syamsul Ali.
S.H
Bastian
Hutabarat, S,H
Nano Warsono Penggelapan
Pasal 372 jo 231
KUHP
7 rST4lqidlB/20
02/PN Jaksel
1. Lalu Mariyun.
S.H
2.I. Wayan R
Wardana. S,H
4. Ridwantoro.
S.H
Setiawan Harjono Korupsi
B 1498/pidlB/20
02
Pembacaan Surat
Dakwaan
1, T. Imam W.
S,H
2, Syamsul Ali.
S.H
Jaja Subagja. S.H 1. Clay Tirtana
Subrata
Ir, Yoesoef
Santo
2,
Menista
Primair:
311 ayat (1) jo
pasal 55 ayat (1)
ke-l KUHP.
Subsidair:
Pasal 310 ayat
(1), (2) jo pasal
55 ayat (1) ke-1
KUHP.
9 e16/Pid lb/20a
2lPNJ5
Pembacaan
Putusan
1. Syamsul Ali.
5,H
?, Effendi. S,H
Supirah. S.H Jenny Situmorang Penipuan dan
Penggelapan
Pasal 378 jo
Pasal 372 So
Pasal 64 KUHP
10 1520/Pid/blao
0z/PNJs
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
1. Effendi, S.H
2. Syamsul Ali.
" $.H
3. T. Imam. 5.H
T. S Limbong S.H 1. Ivan Leonard
2, Romual kristo
3. Stepehen Dian
P.
(PH:
1. Bachtiar
Sitanggang, S.H
2, Muniar. S. S.H)
Penganiayaan
11 1s20/Pidlb/za
0z/PNJS
Putusan Sela t. Abdul Kadir.
S.H
2. Hesmu
Purwanto. S.H
Salamun. S.H Hadiati Retnowati Pemalsuan surat
Pasal 263 ayat
(1) io 64 KUHP
L2 120UPidlBlz}
02lpNJS
Pembacaan Surat
Dakwaan
t
2
3
Bambang. W
Lina.H
Wina.S
Narkotika
Pasal 78 ayat (1)
huruf b UU No.
22 Tahun 1997.
13 1512/PidlBlZA
02/PNJS
Pembacaan
Tuntutan
(Requisitoir)
Abdul Madjid. S.H Karsono. S.H Fadjar Sudrajat bin
A.E
Pencurian dgn
kekerasan
Pasal 365 ayat
(2) ke-2 KUHP
L4 148e/PidlBlTA
0z/PNJS
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi Ahli)
L. Soedarjatno.
s.H
2, M. Zainal.
Ah{din, S.H
Sumino. S,H Suparmanto bin
Muchsin, cs
Pencurian
Pasal 363 ayat
(1) ke-4 dan 5
KUHP

No No,
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidangan
Umum
Terdakwa (dan
Penasihathukum
iika didampinsi)
Pasal
Dalaruaan
3. Tusani Djufri.
S.H
15 Pembacaaan
Tuntutan
(Requisitoir)
1, Fakih Yuwono.
s.H
2, Marsyup. S.H
3. Ridwantoro.
s.H
Sri Yatimi, S.H Robert Darianto Penggelapan
Primair:
Pasal 374 KUHP
Subsidair:
Pasal 372 KUHP
16 1504/PidlBlza
02/pNls
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi dan
Terdakwa)
L Wayan R
Wardana. S,H
Marsinu. 5.H Yudi Narkotika
Pra
No
eraollan
rcPerkara
Hakirn Pemohon Termohon Permasalahan/
Pokok perkara
t 29/Pid/Prapl}}A?lP
N]S
Ester Pasaribu, SH Kepolisian R.I Penangkapan dan
penahanan
dilan
ANALISA TOR.MIL TERHADAP PESIDANGAi! PERKARA PIDANA
Dari seluruh sidang yang dipantau, maka hasil analisa formil :
Analisa formit pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan difokuskan pada sejauh mana seorang hakim dalam
menialankan tugasnya melakanakan ketentuan-ketentuan formil yang telah diatur dalam KUHAP terutama dalam tahap
pembacan surat dakwaan, tahap tanggapan JPU, tahap pembuKian (pemeriksaan saki), tahap pembacaan tuntutan
(Requisitoir), tahap pembacaan putusan, dan juga mengenai praperadilan' Selain keenam hal diatas, analisa ini juga akan
menyoroti banyaknya persidangan yang dilakukan dengan hakim tunggal (walaupun bukan perkara roll) dan juga suatu perkara
yang dilakukan dengan komposisi majelis hakim yang berbeda-beda setiap persidangannya'
Secara umum, dalam setiap jalannya persidangan masih banyak hakim yang tidak menghormati hak yang dimilki oleh
seorang terdakwa dalam persidangan. Terutama bagi terdakwa dalam kasus-kasus kecil yang tidak populis, dimana ia tidak
mengerti tentang proses hukum dan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perkara yang
terdakwanya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum apalagi mengerti tentang proses hukum, persidangan dapat berjalan hanya
dengan satu kali persidangan saja, mulai dari pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan hakim
dilakukan dalam jam yang sama. Dapat dibayangkan, bagaimana seorang terdakwa mau membeladirinya jika ia tidak mengerti
dan tidak diberikan kesempatan oleh hakim. Padahal sesuai dengan Pasal pasal 18? ayat (1) b KUHAP terdakwa atau PHnva
dapat mengajukan pembelaan dan JPU dapat menanggapinya, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Penasihat hukumnya
selalu mendapat giliran terakhir'
I. TahaP Fembacan Surat Dakwaan
1. Hakim tidah nlgnbuka.sidqno.dan menva!?kan sidanq tqrbuki q.ntuk Umum
Dari 14 perkara pada tahap pembacaan surat dakwaan terdapat I perkara (L475lPdlB/2002/PNIaksel) dimana
haklm rnengabaikan prosedur ini. Seharusnya untuk keperluan pemeriksaan hakim rnembuka sidang dan menyatakan
sldang terbuka untuk urnum kecualt dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak' Sesuai pasal
153 (4) KUHAP, tidak dilakukannya hal inl rnaka dapat mengakibatkan putusan baial demi hukum'
Hakim tidak MpnqnvaBan lderltilgp dan KespilalEn te0akryA
Da1 14 perkara pada tahap pembacaan surat dakwaan terdapat 3 perkara (No. Perkara Udak diketahui dengan
nama terdaln^ra Marruki, t4OTlPldtBt2g02/PNlaksel, t4TSlPldlB/2002/PNJaksel) dimana hakim
mengabaikan prosedur ini. Seharusnya hakim mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas yang terdapat dalam
surat dakwaan. Kesalahan penulisan identitas akan mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan.
Haklrn tldak,mpnohoatka4,lEdgFwa Hntuk rnsmpqftatlkql Qga yano terJadi s€lame pefsidang?n
Dari 14 perkara pada tahap pembacaan zurat dakwaan terdapat 7 perkara (No. Perkara tidak diketahui dengan
nama terdakwa Marzuki, L4OT lPidlE/z$Qz/P$laksel, 1430 / PidI B I ?:OAU PNJaksel,
15 18/ PidI B I 2OO2 I PNJaksel,t*7 5 I PidI B fta0Z/ PNJaksel, 1498/pid/ Bl20o2t
tffiTtpldlSl20O2/ptuaksel) dirnana hakim mengabaikan prosedur ini. Peringatan tersebut berupa nasehat dan
anjuran kepada terdakwa agar dia memperhatikan segala sesuatu selama proses per$idangan berlangsung dan agar
terdakwa ier,sifap 1gnarg dan jangan takut. Hal ini dilakukan agar tierdakwa tidak ragu-ragu untuk mengemukakan
hal yang penting ba$ pernbelaan dirinva.
4. Hekim ti-d.Ef, menanyehan appkqh tffdelqxa $*noef{ isi .dAkwpan alau tidak'
2.
3.

Dari 14 perkara pada tahap pembacaan surat dakwaan terdapat 3 perkara (l4O7l"idlB/2002/PN Jaksel,
l{5slPadlBl2ooz/PNfaksel, No. Perkara tidak diketahui dengan nama terdal(l,lra Rahmat bin Amir)
dimana hakim mengabaikan prosedur ini. Menurut pasal 155 KUHAP, hakim harus menanyakan hal tersebut kepada
terdakwa dan jika terdakwa tidak meflgerti, penuntut umum waJib memberi penjelasan kepada terdakwa dengan
bahasa yang mudah dipahami oleh terdakwa.
5. Eakjm tidak nenanyp(an [epada terdal<Wa,eoakah ie KeQprAtan pta; +qra! dakwaen tCrqebu!
Dari 14 perkara pada tahap pembacaan surat dakwaan terdapat 10 perkara (No. Perkara tidak diketahui dengan
nama terdakura Marzuki, l4OT lPld/B/2002/PNJaksol, L430lpidlBl2002/PMaksel,
L455lPldlBl2002/PN Jaksel, No. Perkara tidak dlkstahui dengan nama terdakwa Rahmat bin Amir,
r5luPid/B/2002lPNJaksel, 1498/PldlW2Ao2, l4BslPldlBl2002/PNJaksel,
1518/Pld/B12002/PNJaksel, L46TlPldlS/2002/PNlaksel) dimana hakim mengabaikan prosedur ini, Padahal
hal ini penting bagi terdakwa supaya ia dapat menyiapkan keberatannya atas isi surat dakwaan. Akibat tidak
dijalankan prosedur ini, maka terdakwa tidak memitiki waktu menyiapkan eksepsi sebagai bagian dari pembelaan.
IL Tahap Tanggapan JPU
1. HakimgEinany?kan kepadaterdakwa/PH aqa,ka.h akan mprlbqrikan tangoapqn ilas tanggaparLJzu (Eksqpsi)
Pada No. perkara l4OA|ptdlblz002/Pruaksel, hakim tidak rnemberikan kesempatan bagi terdakwa/Penasihat
Hukumnya untuk memberikan tanggapan atas tanggapan IPU , Saat PH terdakwa menyatakan ingin menanggapi,
hakim langsung menolak mentah-mentah dengan alasan hal itu tidak diatur oleh KUHAP. Padahal tanggapan JPU atas
ekepsi pun tidak diatur oleh KUHAP. Selain itu Jawaban/eksepsi adalah bagian dari pembelaan dalam arti luas,
III. Tahap Pembuktian (Pemeriksaan Saksl)
1, Hakim.tidaK memoprsilah!$n safsi-saksi yano lain meliQgq?l.Belr [ual.o sidAno
Dari 15 perkara pada tahap Pembuktian (pemeriksaan saki) terdapat 13 perkara (135UPid/B/2002lPNJaksel,
No. Perkara tidak diketahui dengan nama terdakwa Andre Siki & Rinto D.H, 7LOlPadlBlz002/PN
Jaksel, No. Perkara tldak diketahui dengan nama terdakvva Jhony, l336lPidlBl2002/PNJaksel,
L*29 I ?id I B I ?aAU PNJaksel,
13131Pid lB I 2AO2/ PNJaksel,
L468 I Hd I W 2ao2/ PNJaksel,
L467 I Pid/ S/ zaAU FNJaksel,
t43O I PidlB | 2OO2/ Pnlaksel,
L486 I PidI 8 I 2oo2I PNJaksel,
l8slPadlBl2002/PilJaksel, 1518/Pid/B/2002/PNJaksel) dimana hakim mengabaikan hal ini. Hakim tidak
menjalankan ketentuan pasal 159 KUHAP, dimana hakim harus mencegah agar para saksi saling berhubungan
sebelum memberi keterangan di ruang sidang. Hal lni dltulukan supaya para saKi tidak saling mempengaruhi satq
sama lain
2. Hakim tidak menanvakan kesehatan saksi
Dari 17 perkara pada tahap PernbuKian (pemerlKaan saksi) terdapat 10 perkara (7l0lPldlBl2002/PNJaksel,
No, Perkara tidak diketahui dengan nama terdakwa Jhony, L336lPldlBl2002/PN Jaksel, ,
1468/ Pid I B I 2oo2 I PNJaksel, L475lPidlBl}AAz/PNJaksel, 13LS lPidlBl2OOZ|PNJaksel,
l*6lPadlBl2002lPNJakee t€glPdlB/2002/PNJaksel, l5l8/PidlBtz00zlPNJaksel) dimana haklm
mengabaikan hal tersebut, padahal hal ini ditujukan supaya saksi dapat diketahui kecakapannya memberikan saksi,
sehingga dapat diketahui apakah saksi dapat disumpah atau tidak.
3, Hakim tidak menanvakan identitas saksi
Dari 16 perkara pada tahap Pembuktian (pemerikaan saki) terdapat 5 perkara (No. Perkara tidak diketahui
dengan nama terdalo,ya Jhonn t{?;lrlPldl812002/pN faksel, I,336lPadlBl2002/PN Jakse!,
l4O7lFidlBl2O02lPN laksel, L3l3lpWAl2002/PN Jaksel) dimana hakim mengabaikan hal tersebut. Hal ini
melanggar ketentuan pasal 160 ayat (2) KUttAP, padahal hal ini ditujukan supaya saksi dapat diketahui kecakapannya
memberikan saksl, sehingga dapat dlketahui apakah saksl dapaVperlu disumpah atau tidak.
4. HElrir? Udak mgna,nyakpn. sEksi. memiliklhyhu,noan 4erqan,terd,aFWe,pte,u-Udak
Dari 16 perkara pada tahap PembuKian (pemeriksaan saksi) terdapat 9 perkara (l.3sUPid/B lz002t
lt'7ZlPWAlz0O2/PN Jaksel, No, Perkara tidak dlketahui dengan nama terdakwa thony,
l468lPldl9l2002/Pn lakeel, t.O77lPtdlAlzO0z/PN Jaksel, l475lPdlBl2002/PN Jaksel,
r3f3/Pid/B/2002/PN laksel) yang mengabaikan prosedur yang telah ditentukan pasal 160 ayat (2) KUHAP,
padahal hal ini penting untuk saksi, sehingga bisa ditihat apakah saksi dapat mengundurkan diri sebagai saksi atau
tidak tpasal 168 KUHAP),
!

5, Hakim tidak m_qrFny,akan kepqda terdalgva Eopkah ketqr.arcan,sqkgi.itu.hEnaJ
Dari 2{ perkara pada tahap Pernbuktian (pemeriksaan saki) terdapat 8 perkara (No. Perkara tldak dlketahui
dengan nama terdakwa Andre Siki & Rinto D.H, 7 LO I Pad I B I Z:OaU PNJaksel,
ll72l?adlBl2002/PNJakset, t429lPldlBl2002/Pil Jakeel, l40t lPid/B/2002/PNlaksel,
L4551?idlBl2002/PNJakeel. 13tr3/FidlElzOOZlPN Jaksel, t*6lPidlsl2002/PN Jaksel) dimana hal ini
diabaikan, Padahal hal tersebut penting bagl Bembelaan diri terdakwa.
6. Ketemogm.Spkslhany.pdibacakEn
Terdapat 4 perkara dimana saksi tidak hadir. Satu perkara karena saki sudah dua kali di panggil, tapi tetap tidak
hadir (1077 lPidlgl2002/PNlaksel), tiga lainnya ( 1430/ Pid / B I 2Ao2/ PNJaksel,
13461?ldlBl20O2/PNJaksel, 1396lPldlBl2002lPl{Jakset) hakim langsung memerintahkan untuk
membacakan keterangan saksi tanpa menanyakan lebih lanJut apakah saki sudah di panggil secara sah atau tidak,
atau sudah memenuhi syarat yang ditentukan pasal 162 ayat (1) KUHAP. Selain itu, berdasarkan hasil monitoring,
alasan membacakan keterangan saksi hanyalah supaya persidangan cepat selesai. Hal ini sungguh mengecewakan,
sebab pembuktian maleriil $dak lagi diindahkan.
7. Tldgk ada sa(si
Terdapat 1 perkara (No. Perkara tidak dlketahui dengan nama terdakvrra Rahmat bln Amir) dimana JPU tidak
mengaJukan satu saksi pun. Padahal Pasal 189 ayat (4) menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak
mencukupi untuk menyatakan dirinya bersalah atau tidak.
IV. Tahap Pembacaan Tuntutan (Reguisitoir)
1. TerdabwA tldak-dibefikan kesempatan untuk$engajrJka.n pemhelqan
Dari 2L perkara pada tahap Pembacaan Tuntutan terdapat 8 perkara (L4l3lPidlBlaooz,
l455lPWAl2002/PNIaksel, No. Perkara Udak diketahui dengan nama terdalnra Rahmat bin Amir,
l434lPidlBl2002/PN Jaksel, 1506/Pid/B/2002/Pn Jaksel, t40Uptdlb|ZO0Z/pN Jakset,
Lfi6lPidlBl2002/PN Jaksel, f333/Pid/B/2002/PN Jaksel) dimana terdakwa tidak diberikan kesempatan
untuk mengajukan pembelaan. Seharusnya terdakwa dan/atau penasihat Hukumnya di berikan kesempatan untuk
rnengajukan pembelaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 182 ayat (t) b. Tldak diberikannya kesempatan oleh hakim bagi
terdakwa dan/atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan sangat merugikan bagi terdakwa. Karena pada
tahap inilah seorang terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri dari tuntutan yang diajukan oleh JpU, Selain
itu pemb€laan yang diajukan oleh terdakwa Juga dapat membantu hakim agar dapat lebih obyektif dalam memberikan
keputusan karena hakim mendengar dan melihat dari dua sisi, yaitu dari sisi JPU dan sisi terdakwa sendiri. Tidak
diberikannya kesempatan bagi terdakwa untuk mengaJukan pembelaan oleh hakim adalah suatu tindakan yang sangat
merugikan bagi terdakwa dan jelas namm iiOaf menghormati hak yang dimiliki oleh terdakwa dalam persidangan,
V. Tahap Pembacaan Putusan
1. Halsin gdak fnenAnvpk?n apakah te.fdakwa npfrgerti isi putusan tersebpt
Dari 21 perkara pada tahap Pembacaan Tuntutan terdapat 11 perkara $44A I Pid / B I 2aa2/ PNJa ksel,
L0LS I Pid/ B I 2oO2/ PNJa ksel,LtT2lPid/ B/ 2002/ PNI-aksel, 1049/ Pid/ B l2Aa2/PNJakrel,
r298lPld/Bl2002lP[{Xaksel, 1455lPld IBI2OOZIPN Jaksel, No. Perkara tidak diketahui densan nama
terdakura Rahmat bin Amlr, l436tHilAl20OZ/PNJaksd, t4g4tpidlLl2002/pNJakset,
l3l9lPldlBl?o0?'lPn Jaksel, 1333/Pld/B/2002/PNJaksel) dimana hakim tidak menanyakan kepada terdakwa
apakah ia mengertl isi putusan. Dengan tidak ditanyakannya kepada terdakwa apakah ia mengerti isi putusan hakim
maka hakim telah tidak menghormati hak yang dimilikl ohh seorang terdakwa, karena hal ini berkaitan dengan
bagaimana mungkin seorang terdakwa mau mengajukan upaya hukum jika isi putusan saja ia tidak mengerti.
2. H?kiln tidak menany-akan.lqrdakWq apakah ahan mengaJqkqn UnvO hukrlm
Dari 21 perkara pada [ahap Pembacaan Tuntutan terdapat 8 perkara (1049/pid/B/2002/pNJaksel,
l4lilPldtll20021PNJaksel, No. Peikara tidak dlketahui dengan nam'a terdalsa Rahmat bin Amir,
1332/ PidlB I ?:aozlPNJaksel, 1 506/ Pid/ Bl zOaU PnJaksel, 14861 PidI B I 2OOZI PNJaksel,
1518/Pid/B/2002/PNIiksel, 1333/PidlAlzOAAPNJakset) dimana hakim tidak mengindahkan hat ini.
Seharusnya, sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) KUHAP diatur bahwa memberitahukan hak-hak terdakwa setelah
putusan Femidanaan diucapkan adalah kewajiban hakim.
VI. Fraperadilan
J

Pada bulan November 2002, Pengadilan Negeri Jakafta Selatan setidaknya telah menyidangkan 4 perkara
Praperadilan, Peftama, $dang praperadilan dengan No. Reg. Perkara: 27lpidlPralz$l2lPN Jaksel yang dimohonkan oleh K.H.
Abu Bakar Ba'asyir atas tindakan penangkapan atas dirinya yang dilakukan oleh Kepolisian R.L Kedua, dengan No. Perkara
26lPidlPralTW2/PN laksel, sebagai pemohon R.M.A,G. Hirmawan dan termohon KejaKaan Negeri Jakarta Selatan atas tidak
sahnya penangkapan dan penahanan, Ketiga, praperadilan dengan No. Registrasi Perkara: 2&lPidlPrapll0O2/PN laksel yang
dimohonkan oleh Moh. Rizieq (alias Habib Mohammad Rizieq Syihab) untuk mempraperadilankan Kapolda Metro laya atas
tindakan penahanan atas dirinya, dan keempaL sidanE praperadilan dengan No. Reg. Perkara: ?9lPidlPraplZ002/PNJS yang
dimohonkan oleh Ester Pasaribu, SH atas tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian R,I atas
dirinya.
Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan harus tetap memperhatikan Pasal 95 sampai
dengan g7KUttAP, Namun, pengaturan mengrenai praperadilan dalarn KUHAP tldak mengatur acara pemeriksaan praperadilan
secara lengkap. Sehingga dalam praktek banyak ditemukan perbedaan dalam setiap acara praperadllannya. Ada pendapat yang
mengatakan bahwa untuk acara praperadilan digunakan hukum acara pidana seperti biasa, hanya waktu pelaksanaannya lebih
cepat dan ada pula pendapat yang mengatakan acara praperadilan merupakan gabungan antara hukum acara pidana dan
perdata,
Seperti dalam Berkas perkara praperadilan dengan No. Register Perkara: 29lpldlprapl2002, berdasarkan hasil
monitoring diketahui bahwa hakim praperadilan menawarkan perdamaian kepada pemohon dan termohon, dan perkara
praperadilan ini diakhiri dengan dicabutnya permohonan praperadilan oteh pemohon, Hal ini merupakan suatu hal yang tidak
biasa mengingat perdamaian hanya ada dalam acara perdata dan tentang pencabutan permohonan praperadilan sama sekali
tidak diatur oleh KUHAP,
Menurut SEMA no. 5 tahun 1985 tentang penghenuan praperadilan, acara praperadilan dapat dihentikan oleh hakim
berdasarkan permintaan para pihak, dan penghentian itu dilakukan dengan penetapan. Penghentian perkara karena permintaan
para pihak hanya ada dalam acara perdata, bukan acara pidana. Dimana dalam acara perdata, hakim aktif untuk mendamaikan
kedua belah pihak. Dalam praperadilan dengan tuntuhn ganti rugi dan rehabilitasi, dimana kedua tuntutan tersebut hanya ada
dalam perkara perdata, biasanya memang menggunakan acara perdata. Namun bagaimana dengan praperadilan mengenai
tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang diselesaikan dengan perdamaian?
WI. Hakim Tunggal Terhadap Pemerlksaan Perkara Pidana di PN Jakarta Selatan.
Dalam UU No. 14 Tahun 1970 pada pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa : 'emua pengadilan memerika dan
memutus pe*am dengan sekwang-kurangnya tiga orang hakin kecualijika UU menentukan lain.'
Pada kenyataannya, banyak sidang pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan hakim tunggal, ataupun yang hadir dalam
sidang hanya hakim-ketua. padahal belum ada UU apapun yang memperbolehkan hal tersebut. Hal ini sangat mengecewakan,
karena sidang dengan hakim tunggal sangat meruEikan terdakwa, kentalnya opini subjektlf hakim terhadap terdakwa
mengakibatkan putusan yang dijatuhkan akan bersifat subjektif,
Sidang yang dilakukan dengan Hakim Tunggal/ hanya dihadiri oleh Hakim Ketua saja:
No. Registrasi Perkara Pasal Dakwaan Ancaman
Pidana
Hakim ketua
(yans hadir)
Hakim anggota
(yano tidak hadir)
1 305/ Pidl gl 2A0?.l PNJaksel Penipuan (378)
Penqcelanan (sub)
4 tahun Torang . H
Tampubolon, SH
-Syamsul Ali, SH
-Ridwantoro, SH
1407 I PidI B I 2002/ PNJ a ksel Penlpuan (378)
Penqqelapan (sub)
4 tahun A,Madjit Rahim, SH T.H.Tampubolon,SH
Rohendi, SH
107 7 I PidI B I 2002/ P NJ a ksel Korupsi n.a Bachtiar AM,SH -Effendi, SH
-Rohendi, SH
14s 5/Pi dl Bl 2002/ PNJ a ksel Pencurian
362 KUHP
Yg dituntut b
bln.
Hesmu Purwanto ,Sl.l -Abdul Kadir, SH
-Supomo, SH
1 43 6/Pi d I Bl 2AA2l PNJ a ksel Pencurian
363 ayat (1) ke-4
KUHP
Max
7 tahun
A. Madjid, SH -Torang .H
Tampubolon SH
-Rohendi, SH
L4Q7 I PidI B I 2A02l PNJ a kset Penipuan 378
KUHP
["lax 4 thn
A. Madjid, 5H -T.H Tampubolon SH
-Rohendi, SH
107 7 | PidI B I zAA2l P Nl a ksel Korupsi Rohendi, SH
Bachtiar A M. S, SH Effendi, SH
1 4 1 3/ Pi d I Bl 2A,021 P NJ aksel Psikotropika Hesmu, SH -Abdul Kadir, 5H
-Suparno, SH
1 33 2l Pi dlV 20AU PNI aksel Penganiayaan
351 (1) KUHP
Max2thSbln
A. Rahim, SH -T.H Tampubolon, SH
-Rohendi, SH
1 3 t 3/Pid/ 8/2007/FNl aksel Meru$a,k ,b,angunan
?00 (2e) KUHP
Max 15 thn
Max 5 thn
Syamsul Ali, SH -Effendi, SH
-T. Imam, SH .]

410 (1) KUHP
7 57 I Pidl 8l 7002/PN Jaksel Penistaan
317 KUHP
Max 4 thn
(nut: Lepas)
Tusani Djafri, SH -Rusmono, SH
-Svamsul Ali, SH
1s7 4 I FidI al 2002/ PNJ a ksel Korupsi Lalu. M, 5H -I.W.R. Wardana, SH
-Ridwanto, SH
8.. PERKARA PERDATA
DAFTAR PERKARA PERDATA YANG DIPAHTAU
Minggu I (tanggal 04 sampai dengan tanggal 08 November 2002)
No No,
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidangan
Majelis Hakim Penggugat (dan
penasihat hukum jika
didampinsi)
Tergugat (dan
penasihat hukum
iika didampinsi)
Masalah
1. 338/Pdt.g/200
z/PN Jak-sel
Fembuktian
dari
Penggugat
1
2
3
Abdul Kadir, S.H
IB Putu
MadeqrS.H
Tjaroko lmam,
S.H
PT ERASKA SHIPPING
(Eva Romdanah, SH)
PT BANK BEPEDA
(Berta Silva Mayora,
SH)
Kredit
2. 4Z4lPdt gl200
z/PN Jak-sel
Pembacaan
Gugatan
1
2
3
Iusani Djufri,SH
Soedarjatno. S,H
Zainal Abidin,SH
Mator"i Abdul Djalil 1. Gus Dur
2. Arifin
Junaedi
3. Alwi Shihab
Perbuatan
Melawan
Hukunt
3. 252/Pdt.g/200
zlPN Jak-sel
Putusan PT. LACOSTA INDAH PT. WANA RIMBA
KENCANA
Wan Prestasi
4, 463lPdt,g/200
z/PN lak-sel
Replik 1. Marsuf, SH
7, Fakih Yuwono,
5H
3. Ridwantoro. 5H
LIM HAKUMAN HARLIN DAROE WAR,SITO Wan Prestasi
6. t87lPdt.gl200
z/PN Jak-sel
Pembacaan
Putusan
1. Tjusani Djufri,
s.H
2. Syamsul Ali,SH
FAUZIA ABDII.AH 1 CUT ASIA
ASWAR
Ir. TENGKU
SHAHRUL
CUT ADINDA
2
3
7. 561/Pdt.g/200
?/PN Jak-sel
Putusan Sela 1. T. Tampubolon,
S,H
2. Tjusani Djufri,
s.H
3, Samsul Ali,SH
HENDIRSON GROUP BPPN
8. 298/Pdt,gl20A
?/PN Jak-sel
Pemeriksaan
Saksi
Suparno, SH USMAN KARAPISENA
(Arif L'lakim SH dan
Mochamad Masruri SH)
DIREKSI PT,TIMOR
PUTRA NASIONAL
9. 52l/Pdt,g/2A0
z/PN Jak-sel
Pembacaan
Gugatan
1. Dzoeber Djajadi,
SH
2. L Wayan Rena,
sH
3, Asnawati, SH
Ir. SOULOAN LUMBAN
TOHIR
(siti K. s.H)
Adyoto Hadiwijaya,
cs.
( Sutarman, SH)
Perbuatan
Melawan
Hukum
10. 391lPdt.g/200
z/PN Jak-sel
Jawaban
Tergugat
Zaienal Abidin, SH Salman, SH ( Penasehat
hukum Penggugat)
Situmorang, SH
(Penasihat Hukum
Tergugat)
Perbuatan
Melawan
Hukum
1t 530/Pdt.gl200
zlPN lak-sel
Replik tr. Zainal Efendi, SH
2. Sudarjatno, SH
LEONARD SUJANTO JOHNNY CAHYADI Wanprestasi

-
No No.
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
PersidaRqan
didampinsi)
Tergugat (dan
penasihat hukum
jika didampingi)
Masalah
12, 4I7lBdt,gl}A}
ZIPN Jak-sel
Duplik Ridwantoro, SH PT. BANK TTSECRAHA
AI.AM SEMESTA
RADE CAHAYA
MANDIRI
Wanprestasi
L4 493lPdt,gl2}0
z/PN Jak-sel
Kesimpulan
Tergugat
1, Zaenal Efendi,
SH
2. Sudarjatno, 5H
YAYASAN
SURYADHARMA
ABDURRAHMAN Perbuatan
Melawan
Hukum
Minggu II (tanggal 11 sarnpai dengan tanggal 15 November 2002)
No No.
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidansan
didampinsi)
Tergugat (dan
penasihat hukum
jika didampinsi)
Masalah
1 339/pdr.glzaa
z/PN Jak-sel
Pembuktian
Tergugat
1. Abdul Kadir', SH
2. IBPutuMadeq,
SH
3. Tjaroko Imam,
SH
PT ERASI(A SHIPPING
(Eva Romdanah, 5H)
PT BANK BEPEDA
(Berta Silva Mayora,
sH)
Kredit
2. 443lPdt gl200
2/PNJak-sel
Pembuktian
dari tergugat
I
2
3
Syamsul Ali, SH
HcSTfiU
Funruanto. SH
Effendi, SH
LIE TWAN ING LIE JULIA
KARTADINATA
BPN JAKSEL (Turut
terguqat)
Perbuatan
Melawan
Hukum
3. 424/Pdt,gl2A0
2lPNJak-sel
Pembacaan
Gugatan
1
2
3
Tjusani
Djufri,SH
Sudarjatno ,SH
Zainal Abidin,
SH
Matori Abdul Jalll 1
2
3
Gus Dur
Arifin Junaedi
Alwi Shihab
Perbuatan
Melawan
Hukum
4. 298/Pdt.g/2A0
z/PN Jak-sel
Kedua pihak
menandatang
ani akta
perdamaian
Suparno, 5H USMAN KARAPISENA
(Arif Hakim SH dan
Mochamad Masruri SH)
DIREKSI PT.TIMOR
PUTRA NASIONAL
5. 521/Pdt,gl200
zlPN Jak-sel
1. Dzoeber
Djajadi, SH
Rena Wandana,
SH
7.
Ir" SJOLOAN LUMBAN
TOHIR
(siti K, sH)
HADINOTO
HADININGRAT
( Sutarman, SH)
Perbuatan
Melawan
Hukum
6. 390lpdt,gl2}0
z/PN Jak-sel
Torang. H.
Tampubolon. $,H
Bank Intan BPPN
7, 387llerlG/z00
Z/PN Jaksel
Putusan 1
7
3
Hesmu
Purwanto, SH
Effendi, SH
Syamsul Ali, SH
PT.Bintang
Purnarnanggala
Robby Sumampaow Wan Prestasi
8. tTslPer/G/200
z/PN laksel
Pembuktian
Penggugat
1. Torang. H.
Tampubolon,
5H
2, Sudaryanto, SH
3. Suparno, SH
PT, Arkepun Mitra PT. Bakri Swasakti
Utama
Wan Prestasi
Jual Beli
Apartemen
Rasuna
9. s14/Pdr/Glz00
2l PN Jaksel
Pembacaan
Gugatan
1. Bachtiar AMS.
5H
2, Nurhijbah. SH
3. Rusmono, SH
Asosiasi Penasihat
Hukum Indonesia
(APHr)
M. Abduh Paddere, cs PMH
10. 484lpdt/cl200
2/ PN Jaksel
Jawaban
Terquqat
Iersyaf, 5H Ranti. L Siti Khoriah Wan Prestasi
11. 278lPdtlc/200
2/ PN Jaksel
Pembuktian
Penggugat
1. Tjaroko
Imam.W, SH
2, I Putu Madeq,
SH
3. Abdul Kadir,, Sh
Tim Advokasi Korban
Iklan Rokok
1' PT. Djarum
Kudus
2, HM
Sampoerna
PMH
12. Putusan 1
2
3
Syamsul Ali, SH
Hesmu
Purwanto, 5H
Effendi, 5H
CV. Wira Mustika BPPN PMH

Minggu III (tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 November 2002)
No No.
R,egistrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidangan
penasihrat hukum jika
didampinsi)
Tergugat (dan
penasihat hukum
Jika didampinsi)
Masalah
I 52UPdt.g/200
z/PN Jak'sel
Jawaban Atas
Gugatan
Dzoeber Djajadi,SH
(Hakim Tunggal)
trr. SOULOAN LUIvIBAN
TOHIR
(Siti K. s.H)
Adyoto Hadiwijaya,
cs.
( Sutarman, SH)
Perbuatan
Melawan
Hukum
2. 346/Per/G/200
z/PN Jaksel
Kesimpulan
Penggugat
1. Fakih Yuwono,
SH
2, Marsuf, $H
3. Ridwantoro, SH
Yayasan UNKRIS PT. Bank Artha Graha Wan Prestasi
3. 564lPerlc/z00
z/PN Jaksel
Zaenal Abidin, SH
4, 46LlPerlG1200
2/PN Jaksel
Pembacaan
Putusan
Zaenal Abidin, SH Sutarbuadi, cs, Pimp, BNI Cabang
Kebayoran Baru
5. 39trlPerlGlz00
zlPN Jaksel
Jawaban
Tergugat
Zaenal Abidin, SH Hermawan Susanto H. Wato Wan Prestasi
6. 25IlPerlclz00
?/PN Jaksel
t
2
3
Sobaiti, SH
Tjusani Djufri,
5H
Rohendi, SH
F. Andalusia
(M. Sodrudin, SH)
I
2
3
PT. Telkomsel
Model Agenry
PT, Inter Admark
(Iskandar
Zulkarnaen, SH)
Wan Prestasi
7. 499lPer/G1200
2/PN Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
Tjusani Djufri, SH Ahli Waris Alm,
Muhammad Ibrahim
Moenafti Kartika Wan Prestasi
8. 465lPer/G1200
z/PN Jaksel
Pembacaan
Putusan
t
?
3
N.Nurhijbah, SH
Iersyaf, SH
Rohendi, 5H
Rd. Eulis Fatirnah Rudy Elisa Lita
Mahuputty
Perceraian
9. 4BUPerlcl200
2/Pru Jaksel
Pembacaan
Futusan
1
2
3
Syamsul Ali, 5H
Hesmu
Pumranto, SH
Effe,ndi. SH
Asosiasi Kayu Indsnesia BPPN PMH
10. 565lPer/G1200
2lPN Jaksel
Pembacaan
Gugatan
1. Zainal Abidin,
SH
7, lusani Djufri,
SH
3. $oedarjatno, SH
Cut Asiah Azwar Cut Djariah, cs. PMH
11. 557lPerlclz00
zlPN Jaksel
Pembacaan
Gugatan
I- Sobaiti, SH
Z. Djursani Djafri,
SH
3. Marsuf, SH
Leonny. F Benny Simanjuntak PMH
Minggu IV (tanggal 25 sampai dengan tang,gal 29 November 2002)
No. Ns. Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidanqan
didannpinsi)
Tergugat (dan
penasihat hukum
jika didampinqi)
masalah
I 578lPerlc/z00
zlPN Jaksel
Putusan 1
2
3
Iersaf, SH
Rusmono, SH
Asnawati, SH
Marcus Handowo Dippo Johnson & Johnson
(Titi, sH)
PMH
Perselisihan
Perburuhan
2, 381/Per/G1200
Z/PN laksel
Jawaban
Terouqat
I Putu M. SH Hokiarto PT. Goro
Bulog
Analisa Fqrmil Persidangan Perkara Perdata:
1. I'la,kiq.tiCakry,enawqrkanpqrdarnpiankqoE4a.pgra oihak
Terdapat I perkara (465tPertGt2002lPN Jaksel, 52uPdt.g/2002/pru Jakset, 424lperlGl2002/pN
Jaksel, sor/pctg/?00zlPN lak-sel, 4gg?artctzo02/PN Jakcet, igaBat,stzoo2/pN Jak-set,
4*9lPerl0ll0o2lP?* Jaksel, S78/Fer/6/1O0tlF!{ Iakcel) dimana hakim tidak rnenawarkan perdamaian
kepada para pihak. Meaurut pasa 130(1) l[R pada saat para pihak hadir dalam persidangan maka pengadilan

I
i
t-I
I
a
t._
melalui hakim mencoba mendamaikan mereka. Perdamaian yang ditawarkan oteh hakim Udak terbatas pada tahap
sidang peftama yaitu pembacaan gugatan tetapi meliputi semua tahap persidangan sampai dengan kasus tersebut
diputus oteh pengadilan. Tampaknya dalam praktek, banyak hakim yang melupakan ketentuan Pasal 130 (1) HIR
ini,
ters.ebut
Pada tahap ini terdapat dua perkara (565/Pdt.Gl2002/PN Jak-Sel, 567tPdt.ctX0O2/PN Jak-Se!,
52UPdl,gl2002lPN Jakeel) dimana di kedua perkara tersebut hakim Udak menanyakan kepada para tergugat
apakah mengertl mengapa dipanggil ke muka pengadilan dan tidak menanyakan kepada pihak tergugat apakah
mengerti dengan gugntan pengugat. Umumnya para pihak yang datang berperkara di pengadilan adalah orang-
orang awam yang sedikit banyak kurang mengerti dengan terminologi abau pun bahasa hukum yang digunakan,
untuk menanggulangi hal tersebut hakim sebaiknya menanyakan kepada pihak tergugat apakah mengerti dengan
maksud dan isi gugatan tersebut
Hakim {nenoabaikan untuk meoanvgkan aoakah o?ra oihak h?dir dalam oersidanoan
Terdapat 2 kasus dimana hakim mengabaikan untuk mengetahui apakah para pihak hadir dalam persidangan, Hal
tersebut adalah penting untuk mengetahui kualitas para pihak dan kedudukan para pihak dalam persidangan.
Belum djkenalnya r,ek?r"naq Video s$baqai alq! bukti
Terdapat 1 kasus t278lPdtl0l2002/ PN Jaksel ) dimana dalam pembuktian dari penggugat digunakan
rekaman video. Menurut Pasal 1866 KUHPer, yang menjadi alat buKi terdiri atas BuKl Surat, Bukti SaKi-saksi,
Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Dalam hukum acara kita sendiri belum dikenal pembuktian melalui
rekaman video, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman dibeberapa negara sudah
diperbolehkan untuk menggunakan video rekaman sebagai alat bukti yang sah. Karena data yang diperolehbelum
lengkap maka tidak diketahui apakah hakim mengakui atau tidak penggunaan alat bukti tersebut beserta
pertlmbangannya.
C. TABEL KESALAHAN HAKIM
Tabel Kesalahan Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
November 2002
2,
3.
4.
Sidang yang dilakukan dengan Hakim Tunggal/ hanya dihadiri oleh Hakim Ketua saJa:
No No.
Registrasi
Perkara
Tahap
Pemeriksaan
Persidansan
didampinsi)
, Tergugat (dan
penasihat hukum
jika didamrinqi)
Masalah
1 521/Pdt.gl200
UPN Jak-sel
Jawaban Atas
Gugatan
Dzoeber Djajadi,SH
(Hakim Tunggal)
Ir. $OULOAN LUMBAN
TOHIR
(siti K, s.H)
Adyoto Hadiwijaya,
cs.
( Sutarman, SH)
Perbuatan
Melawan
Hukum
2. 484lPdtlc/z0o
21 PN Jaksel
Jawaban
Terqu,qat
Iersyaf, SH Ranti. L Siti Khoriah Wan Prestasi
3. 564lPerlcl200
z/PN Jaksel
Zaenal Abidin, SH
4. 46UPerlGl200
z/PN Jaksel
Pembacaan
Putusan
Zaenal Abidin, 5H Sutarbuadi, cs, Pimp, BNI Cabang
Kebayoran Baru
5. 3911Per1G1200
UPN Jaksel
Jawaban
Tergugat
Zaenal Abidin, SH Hermawan Susanto H, Wato Wan Prestasi
6. 499/PerlG/200
Z/Pru Jaksel
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
Tjusani Djufri, SH Ahli Waris Alm,
Muhammad lbrahim
Moenarti Kartika Wan Prestasi
7, 381/Per/G/200
z/PN Jaksel
Jawaban
Terquoat
I Putu M. SH Hokiafto PT. Goro
Buloq
No Hakim No. Registrasi Perkara Tahap
Persldansan
Kesalahan
I Rohendi $H I 18 1/pid/b12002/PN laksel Pembacaan
Requisitor
1. Tidak memerintahkan lpU/pH untuk menghadirkan
saksi/ahli ke ruang sidang.
7, Pada saat pembacaan Requisitor, hakim mengobrol
denqan hakim lainnva.

l-
No Hakim No, Registrari Perkara Tahap
Fersidansan
Kesalahan
3. Hakim menolak terdakwa untuk mengajukan--
pembelaan secara tertulis, hakim menyuruh
terdakwa untuk melakukannya secara lisan dengan
alasan supaya cepat. Hal ini bertentangan dengan
FS, 182 ayat (1) KUHAP
Pembacaan
Putusan
4, menerima telepon genggam ketika sedang
membacakan amar putusan.
5, Hakim tidak menegur panitera yang menerima
telepon genggam ketika sidanq berlanqsunq.
t 285/pi dlW ZalZlPN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor),
lansung
dilanjutkan
pembacaan
putusan.
6, Hakim tidak menyuruh terdakwa kembali ke
tempatnya, melainkan terus berada di depan
sidang.
7. Tidak memberikan kesempatan kepada ter.dakwa
untuk mengajukan pembelaan.
B. Hakirn tidak menyatakan bahwa putusan dibuat
berdasar rapat majelis.
107 7 I pidlW 20A2IPN Ja ksel Pembuktian
(Pemeriksaan
saksi)
9. Pada saat pemeriksaan saksi, hakim kadang-
kadang tertidur,
147 5 I BidI W 20A2IPN Jaksel Pembuktian
(pemeriksaan
saksi)
10, Hakim tidak membuka sidang terlebih dirlrJ.
11. Hanya ada satu saksi yang didengar keterangannya
yaitu saksi polisi. Tampaknya hakim tidak
mempedulikan asas ullus testis nullus testis.
465I P er I Gl ZAAU PN Jaksel Pembacaan
Putusan
L2. Hakim tidak mengajukan Berdamaian kepaOE para
pihak
Ll, Hakim tidak menanyakan apakah para pihak hadir
2 L Gede
Putrajadnya,
s.H
No. perkara tidak
diketahui, Nama
Terdakwa:
1. Andre Siki
2. Rinto D.H
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
1. Hakim tidak memberikan kepada JpU kesempatan
untuk bertanya kepada saksi.
2, Tidak menanyakan kepada terdakwa benar
tidaknya keterangan saksi. (selain itu saksi yang
diajukan hanya 1)
3, Tidak memberikan kesempatan kepada JpU untuk
bertanya kepada terdakwa
4. Hakim mengajukan pertanyaan menjerat kepada
terdakwa :
5. *'Kamu
kok pakai narkoba, kamu munafik ya,...
6. waktu ditangkap kamu ngapain?"
7. Kamu yang beli ganja ya?"
1440I Pidl Bl 2002/PN Jaksel Pembacaan
Duplik
B. Hakim kadang-kadang tidur.
Nama Terdakwa:
Rahrnat bin Amir
Pasal Dakwaan:
Penggelapan
Pasal 372 KUHP
Pembacaan surat
Dakwaan
9. Sidang dari tahap pembacaan surat dakwaan
dilanjutkan sampai tahaB pembacaan putusan.
10. Tldak ada saksi
11. Tidak ada barang bukti
12. Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah akan
mengajukan jawaban atas dakwaan, pembelaan
maupun upava tlukum.
1 486/Pi dl B I 2002/ PN Ja ksel Pembacaan
Putusan
13. Pembacaan putusan tidak memuairsi oxwaan oan
pertimbangan hukum.
L4, Flakim tidak menanyakan apakah para pihak akan
_ mengajukan qpeya hukum.
L46AI PidI B I 7A02/PN Jaksel Tanggapan JPU
atas Eksepsi
Terdakwa
15, Ketika tim PH terdakwa meminta agar dapaf
menanggapi jawaban atas eksepsi dari JpU ditolak
oleh hakim ketua dengan alasan tidak ada di
KUHAP, padahal, seorang hakim harusnya
memahami, eksepsi, merupakan bagian dari
pembelaan dalam arti luas. Sebenarnya,
Tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa pun tidak
diatur dalam KUHAP. untuk itulah kita harus bisa
menafsirkan UU, Menurut pasal 182 ayat (1) b
KUHAP, terdakwa atau pHnya dapat mengajukan
pembelaan dan JPU dapat menanggapinya, dengan
ketentuan bahwa terdakwa/phnya selalu mendapat
--gilp1
terakhir
3 Zoeher
Djajadi, SH
7 La hidI W 2A02I PN Jaksel Pemeriksaan
Saksi
1, Hakinr tidak menanyakan hubungffi
dengan terdakwa, malah memberi komentar
mengenai agama saksi yang berpindah-pindah
2, Hakim tidak mempersilahkan saksi lain keluar
sidang
3. Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa
,_ "
berlarllidaknya (eterangan saksi.
95 l/pid/bl 2a021 PN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
4. Persidangan harus ditunda karenffi
tidak hadir, padahal tidak ada ketentuan dalam
KUHAP yang mengharuskan hal tersebut kecuali
pada tahap pemeriksaan saksi, semua saksi harus
bpdir (159 KUHAPI.
5 2 1/Pdt.q/20021PN lak-sel Erutbacqan I 5. ,Hg[im tidak menanvakan apat<ah pitrat<-ters

Persidansan
Kesalahan
Gugatan sudah mengerti didatangkan di sidang pengadilan
6. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
4 Bachtiar.
AMS, SH
7 L0 / pidl W 2a021 PN laksel Pemeriksaan
Saksi
1. Hakim tidak menanyakan hubungan antara saksi
f,engan terdakwa, malah memberi komentar
2. Hakim tidak mempersilahkan saksi lain keluar
sidang.
benar/tidaknya keteransan saksi,
t :3 6/pi d lW }AAZ/PN Jaksel Pembacaan
Surat Dakwaan
4. Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah
ia keberatan atas dakwaan JPU
5. Karena pemeriksaan perkara langsung ke tahap
pembuktian, hakim tidak mempersilakan saksi yang
masih berada di dalam untuk ke luar ruang sidang,
6. Yang menyumpah saksi bukan hakim, melainkan
petugas tahanan dari keiaksaan.
t077 I pidl b 120A2/PN Jaksel Pembuktian
(Pemeriksaan
saksi)
7 . Pada saat pemeriksaan saksi, hakim kadang-
kadang tertidur.
1430/pi dlbl 20A2IPN Jaksel Pembacaan
Surat Dakwaan
B. Hakirn tidak menanyakan kepada terdakwa apakah
keberatan dengan surat dakwaan dan apakah akan
mengajukan jawaban.
9. Sidang tadinya akan dilanjutkan langsung ke tahap
pemeriksaan saksi, namun ditunda, sebab tidak ada
saksi yang hadir. Tetapi hakim tidak menanyakan
apakah saksi telah dipangqil secara sah atau tidak.
Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
10. Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa benar
tidaknya keterangan saksi yang dibacakan tersebut.
11. Hakim mengajukan pertanyaan menjerat pada
terdakwa.
- "Kamu tahu ini dilarang, alasan kamu dpa?"
1265I pidI W ?AAZIPN Ja ksel Pembacaan
Putusan
L2. Hakim tidak menanyakan terdakwa sudah mengerti
isi putusan atau belum.
1 396/pi dl W 70A2/PN Jaksel Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
13. Saksi tidak hadir, keterangan dalam BAp di bacakan
tanpa menanyakan apakah sudah dipanggil secara
sah atau belum.
5 Tjusani
DjufrirSH
LL7 2l pid/ Bl 2A02IPN Ja ksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
1. Hakim tidak menanyakan terhadap terdakwa
benarltidaknya keteranagn saksi.
?. Hakim tidak menghentikan JPU yang mengajukan
pertanyaa n menjerat/ memojoka n/menga ra hka n
saksi dan terdakwa.
3. Hakim menolak permintaan korban untuk
rnengajukan penggabungan perkara gugatan ganti
kerugian dan mengusulkan kepada kor.ban untuk
melakukan gugatan perdata saja. Keputusan Hakim
menolak permintaan penggabungan ganti kerugian
korban tersebut bertentangan dengan Pasal 98
ayat (1) dan (2) KUHAP, dimana diatur bahwa
korban dapat mengajukan ganti rugi terhadap
terdakwa dan permintaan ganti r.ugi tersebut dapat
di ajukan selambat-lambatnya sebelum Requisitor.
Padahal pengaturan penggabungan perkara ganti
kerugian dalam KUHAP ini bertujuan agar
terciptanya efisiensi dan terpenuhinya rasa
keadilannya bagi korban.
Nama Terdakwa: Pendi
Pasal Dakwaan: Perjudian
Pasal 303 KUHP
Pembacaan
Surat Dakwaan
4, Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa
didampingi oleh PH atau tidak.
5. JPU tidak mengajukan saksi, alat bukti hanya
berupa keterangan terdakwa,
6. Hakirn tidak memper.ingatkan ketika JpU
mengajukan Feftanyaan menjerat.
7 57 I Pidl W 2A02IPN Ja ksel Pembacaan
Pembelaan
(Pledoi)
7. Hakim tidak menempatkan terdakwa untuk
menempati tempatnya di samping PH.
B. Hakim tidak mempersilakan PH membacakan
pleidooi. l
9. Persidangan sangat tidak tertib, hakim tertidur saat
pembacaan requisitor.
10. Hakim tidak memperingatkan JPU ketika Hp jaksa
berdering sehingga mengqanqqu persidanqan.
1 333/Pi dl Bl 2002/PN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitoir'),
lansung
dilanjutkan
dengan Dutusan,
11. Saat membuka sidang hakim hanya mffigetu[ palu
satu kali tanpa kata-kata sidang dibuka dan terbuka
untuk umum.
L2. Hakim tidak rnenanyakan apakah terdakwa ingin
mengajukan pembelaan.
13. Hakim tidak menanyakan apakah apakah terdakwa

Persidansan
Kesalahan
ingin menqaiukan upaya hukum atau tidak.
1489/Pi dlBlz$AzlPNJs Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi Ahli)
14. Hakim tidak mempersilahkan saksi-iaksi Vang
masih berada diruang sidang untuk keluar ruang
sidang sebelum didengar keterangannya.
15. Hakim mengajukan Fertanyaan menjerat kepada
terdakwa.
JBagaimana, kamu ngaku atau tidak?"
424I P er I Gl 2002/PN Jaksel Pembacaan
Guqatan
pihak
56 UPdt,gl }AAZlPlrl Jak-sel Putusan Seta t7. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
Pihak
499I P er I Gl 7002/ PN Ja ksel Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
pihak
6 Soedarjatno,
s,H
1429I pidI Bl 2042/PN Jaksel t, Hakim tidak menanyakan identitas saksi.
2. Hakim tidak menanyakan kepada para terdakwa
benar/tidaknya keterangan saksi.
3. Hakim tidak bertanya kepada terdakwa apakah
akan mengajukan saksi a de charge.
4. Hakim menanyakan pertanyaan menjerat kepada
saksi.
5. Hakim menanyakan pertanyaan yang menjerat
kepada terdakwa
6. Hakim membiarkan JPU menanyakan pertanyaan
menjerat.
1489/Pi dlEl?AAzlPNrS Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi Ahli)
7, Hakirn tidak mempersilahkan saksi-saksi yang
masih berada diruang sidang untuk keluar ruang
sidanq sebelum didengar keterangannya.
B. Hakim mengajukan pertanyaan menjerat kepada
terdakwa.
lBagaimana, kamu ngaku atau tidak?"
424I P er I Gl 2A02/PN Jaksel Pembacaan
Gugatan
pihak
7 Suparno, SH 951/pid lblAAAU PN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
1. Persidangan harus ditunda karena salah satu saksi
tidak hadir (pembacaan tuntutan), padahal tidak
ada ketentuan dalam KUHAP yang mengharuskan
hal tersebut kecuali pada tahap pemerikiaan saksi,
semua saksi harus hadir (159 KUHAP).
1408/pi d I b I 7A02/PN laksel Pembacaan
Putusan
2. Putusan tidak dibacakan secara lengkap. Hal-hal
yang seharusnya dibacakan dianggap telah
dibacakan.
1455/pi dlW?Al2lPN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
3. Persidangan dilakukan dari pembacaan surat
dakwaan langsung dilanjutkan sampai pada
putusan.)
4. Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa
mengerti isi dakwaan atau tidak
keberatan dengan surat dakwaan tersebut.
6. Saksi tidak hadir, keterangan saksi dibacakan tanpa
menanyakan apakah saksi telah dipanggil secara
sah atau tidak.
7. Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah
keterangan saksi itu benar atau tidak.
B. Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa akan
mengerti isi putusan.
10. Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa akan
mengajukan upaya hukum atau tidak.
298/Pdt .gl ?AALIPN Jak-sel Pemeriksaan
Saksi
11. Hakim tidak mengajukan perdarnaian kepada para
pihak
I I. Wayan
R.lll/ardana.
s.H
1 285/pi dl W 2A02IPN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor),
lansung
dilanjutkan
pembacaan
putusan.
t. Hakim tidak menyuruh terdakwa kembali ke
sidang,
2. Tidak mem erikan kesempatan kepada terdakwa
3. Hakim tidak menyatakan bahwa putusan dibuat
berdasar rapat majelis.
147 5 I pidI W 2AA2l PN J a ksel Pembuktian
(pemeriksaan
saksi)
4. Haklm tidak membuka sidang terlebih dutu.
yaitu saksi polisi, Tampaknya hakim tidak
_ memBed_Ulikan asas ullus testis nullus testis.
t 504/pid/S/200 2/ PN laksel Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi dan
Terdakwa)
6. Hakim tidak menanyakan kesehatan saksi dan
apakah ia memilki hubungan
darah/semenda/pekerjaan denga n terdakwa
l

Persidansan
Kesalahan
I Effendi, SH 9 5 l/pid/W zaaLl PN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
1, Persidangan harus ditunda karena salah satu saksi
tidak hadir (pembacaan tuntutan), padahal tidak
ada ketentuan dalam KUHAP yang mengharuskan
hal tersebut kecuali pada tahap pemeriksaan saksi,
semua saksi harus hadir (159 KUI-IAP).
LQ77 I Bidl bl ZAAZIPN Jaksel Pemhuktian
(Pemeriksaan
saksi)
2. Pada saat pemeriksaan saksi, hakim kadang-
kadang tertidur.
1498/Pi dl Bl ZA12/PN Jaksel Pembacaan
Surat Dakwaan
3. Hakim tidak mengingatkan terdakwa untuk
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di
persidangan,
4. Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah
ia keberatan denqan surat dakwaan.
916/Pid lblzoozlPNJS Pembacaan
Putusan
5, Membaca koran saat sidang berlangsung.
6. Hakim tidak menegur JPU yang asik rnengorek
kupingnya saat sidang.
1s20/Pi dlbl2002lPNJS Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
7 . Pada saat beberapa saksi memberikan keterangan,
saksi lainnya tidak disuruh keluar.
B. Sering sekali menjawab Hp pada saat sidang
berlangsung dan saat saksi sedang memberikan
keteranqannya.
443I P er I q 2AAZI PN Jaksel Pembuktian dari
terquqat
9. Hakim tidak menawarkan per.damaian kepada para
Pihak
387/Per I Gl 2A02IPN Jaksel Putusan 10. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
Penggugat:
CV. Wira Mustika
Tergugat:
BPPN
Putusan 11. Hakim menerima telepon melaui HP di ruang
sidang
10 Abdul Kadir,
SH
1408/pi d I b 12A,02/PN laksel Pembacaan
Putusan
1. Putusan tidak dibacakan secara lengkap. Hal-hal
dibacakan.
1 45 5/pi dl b I ZAAZ/PN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
2. Persidangan dilakukan dari pembaCaan ,urat
putusan.)
keberatan dengan surat dakwaan tersebut.
5, Saksi tidak hadir, keterangan saksi dibacakan tanpa
sah atau tidak.
6, Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah
7, Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa akan
B. Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa
mengefti isi putusan.
11 Syamsul Ali,
SH
t 268/pidlb/2002/PN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
1. Hakim tidak memperhatikan dan terticlui t<etitia :ptt
membacakan requisitoirnya.
13461 Pidl W 2A02/PN Jaksel Pembuktian
(Pemeriksaan
Saksi)
2, Saksi telah dua kali dipanggil, namun tetap tidak
hadir. Maka keterangan saksi di BAp dibacakan saja
tanpa menanyakan apakah terdakwa keberatan
dengan hal tersebut.
3. Hakim dan JPU bertanya kepada terdakwa tanpa
jeda dan tidak bergiliran seacara teratur, selain itu
pertanyaan sebagian besarnya menjerat.
4. Hakim tidak.secara tegas menutup sidang, hanya
ketuk palu.
1 3 13/pi d lW AAA?IPN Jaksel 5. Hakim berkali-kali (kurang lebih tiap lima menit)
selalu menJawab HP dan biasanya berlangsung
hingga 5-10 menit.. Terutama pada saat pH
terdakwa bertanya kepada saksi,
6. Pada saat sidang berlangsung, banyak anak kecil
yang merengek dan menangis sehingga
mengganggu jalannya sidang, hakim tidak
melakukan apa-apa.
L49BI PidI B I 2AO2l PN la ksel Pembacaan
Surat Dakwaan
7. Hakim tidak mengingatkan terdakwtuntuk
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di
persidangan,
q-_llA!!m tidak menanyakan kepada terdakwa apakah

No Hakim No, Registrasi Perkara Tahap
Persidansan
Kesalahan
ia keberatan denqan surat dakwaan.
e16/Pid lbp1azlPNJs Fembacaan
Putusan
9. Membaca koran saat sidang berlangsung.
10" Hakim tidak menegur JPU yang asik mengorek
kupinqnya saat sidang.
387 I PerlGl2002/PN Jaksel Putusan 11. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
Penggugat:
CV. Wira Mustika
Tergugat:
BPPN
Putusan L2. Hakim menerima telepon melaui HP di ruang
sidang
56UPdt .gl }AAUPN Jak-sel Putusan Sela 13. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
L2 Asnawati,
SH
12BSI pidI b I 2AA2l PN Ja ksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor),
lansung
dilanjutkan
pembacaan
Dutusan.
1. Hakim tidak menyuruh terdakwa kembali ke
sidang.
2. Tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa
3. Hakim tidak menyatakan bahwa putusan dibuat
berdasar rapat maielis.
Ia7 5 I pidI Bl 2002/ PN Ja ksel Pembuktian
(pemeriksaan
saksi)
4. Hakim tidak membuka sidang terlebih dulu,
yaitu saksi polisi. Tampaknya hakim tidak
mempedulikan asas ullus testis nullus testis.
57 B I PerI cl ZOAZ/PN Ja ksel Putusan 6, Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada Bara
pihak
7 . Hakim tidak menanyakan apakah para pihak hadir
B. Pada saat membuka sidang hakim tidak
menyebutkan nomor dan ienis perkara
r3 Irsyaf, SH 1343/pi dlWZA}zlPN laksel Pembacaan
Putusan
1. Hakim membiarkan terdakwa tanpa didampingi
oleh penasehat hukum, padahal ia dituntut I tahun
penjara, denda 7 juta rupiah dan subsider
kurungan 3 bulan oleh JPU.
2, Putusan hanya dibaca sebagian
484I Pdtl Gl2A02l PN Jaksel Jawaban
Terquqat
pihak
465/ P er I Gl 2002/ PN Jaksel Pembacaan
Putusan
4, Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
5. Hakim tidak menanyakan apakah para pihak hadir
57 B I PerI Gl 2002/ PN Jaksel Futusan 6. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
B. Pada saat membuka sidang hakim tidak
menyebutkan nomor dan jenis perkara
L4 Torang. H,
Tampubolon
,SH
7 LA hidl B I 2002/PN Jaksel Pemeriksaan
Saksi
t. Hakim tidak menanyakan hubungan antara saksi
dengan terdakwa, malah memberi komentar
2, Hakim tidak mempersilahkan saksi lain keluar
sidang.
benarltidaknya keterangan saksi.
1 305lPi dlb I 2002/PN Ja rsel Tanggapan JPU
atas Eksepsi
Terdakwa
4, Pada saat JPU membacakan tanggapannya, Hakim
tidak memperhatikan dan bermain-main SMS.
1407 I Pidl b /2A02/PN Ja ksel Pembacaan
Surat Dakwaan
5, Hakim menjawab Handphon*nya sewaktu IPU
sedang membacakan surat dakwaan.
1268I pidI W 2A02l PN Ja ksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
6, Hakim tidak rnemperhatikan dan tertidur ketika JpU
56 UPdt .sl ZAAZ/PN lak-sel Futusan Sela 7, Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
gg0/pdt .g I ZAA2I PN Ja k-sel B. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
t5 Abdul
Madjid
Rahirn, 5H
LaaT I pidl Bl 2A021 PN Ja ksel Pembuktian
(Pemeriksaan
Terdakwa)
1. Sidang dilakukan dengan hakim tunggal, padahal
sidang sebelumnya dengan hakim majelis.
2, Hakim selalu saja mengajukan pertanyaan
memojokkan untuk terdakwa;
- "apa yang membuat terdakwa menjadi penipu?"
- "saudara mengakui dakwaan primer dan
subsider?"
13321 Pid/b/2002/PN Ja ksel Pembacaan
Surat Dakwaan
3. Karena terdakwa tidak bias dan tidak mengerti
bahasa Indonesia maka seharusnya Hakim

No Hakim No, Registrasi Perkara Tahap
Persidansan
Kesalahan
rnenunjuk juru bahasa profesional dan tersumpah
(ps Lll ayat (1) KUHAP.
16 Hesmu
Purwanto,
SH
1408/pid/b/2002/ PN Jaksel Pembacaan
Putusan
t. Putusan tidak dibacakaR secara lengkap. Hal-hal
dibacakan.
1455lpi dlw ZAAZIPN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
2. Persidangan dilakukan dari pembacaan surat
putusan.)
keberatan dengan surat dakwaan tersebut,
5. Saksi tidak hadir, keterangan saksi dibacakan tanpa
sah atau tidak,
6. Hakim tidak menanyakan terdakwa apakah
B. Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa
mengerti isi putusan.
1467 I Pidl V 2A02/PN Jaksel Pembacaan
Surat Dakwaan
Hakim tidak mengingatkan terdakwa untuk
memperhatikan apa yang terjadi di persidangan.
Hakim tidak menan)1akan apakah terdakwa
keberatan denqan surat dakwaan.
10.
11.
387 I P er I q ZAAL/PN J aksel Putusan L2. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
Penggugat:
CV. Wira Mustika
Tergugat:
BPPN
Putusan 13, Hakim menerima telepon melaui HP di rr,rang
sidang
L7 Ridwantoro,
SH
L26BI pidI W 2OA2l PN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitor)
1. Hakim tidak memperhatikan dan tertidur ketika JPU
1343I pidlW 20A2/PN laksel Pembacaan
Putusan
Hakim membiarkan terdakwa tanpa didampingi
oleh penasehat hukum, padahal ia dituntut B tahun
kurungan 3 bulan oleh JPU.
Putusan hanya dibaca sebagian
2
3
4
Nama terdakwa:
Robert Darianto
Pasal Dakwaan:
Penggelapan
Primair:
Pasal 374 KUHP
Subsidair:
Pasal 372 KUHP
Pembacaaan
Tuntutan
(Requisitoir),
langsung
dilanjutkan
dengan putusan.
Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah
akan menqajukan pembelaan atau tidak. Ketika
terdakwa berbicara bahwa ia meminta keringanan
hukuman, hakim tidak menggubrisnya.
Hakim tidak menawarkan apakah terdakwa
menginginkan upaya hukum atau tidak, akhirnya
terdakwa bilang sendiri bahwa ia akan mengajukan
banding.
346I PerlGlz002/PN laksel Kesimpulan
Penggugat
B. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
18 Ru$mons,
SH
L265I p.dl b I 2002/PN Jaksel Pembacaan
Putusan
t. Hakim tidak menanyakan terdakwa sudah mengerti
57 B I P er / q 20A2/PN Jaksel Putusan 2, Hakim tidak mengajukan perdamaian kepadi para
pihak
4. Pada saat membuka sidang hakim tidak
menyebutkan nomor dan jenis perkara
19 NurhiJbah,
SH
tZ65 I pidlb I 2002/ PN Jaksel Pembacaan
Putusan
1. Hakim tidak menanyakan terdakwa sudah mengerti
L4AU P.dl W ZAA2/PN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitoir)
2, Hakim membuka sidang sebelum semuanya siap,
terdakwa belum hadir di persidangan.
133s/Pi dl W 7Aa2lPN Jaksel Pembuktian
(pemeriksaan
Saksi)
3. JPU tidak dapat menghadir"kan saksi, maka tanpa
bertanya apakah saksi sudah dipanggil dengan sah,
hakim membolehkan JPU membacakan keterangan
saksi.
465I PerI Gl 20A2IPN Jaksel Pembacaan
Putusan
4, Hakim tidak mengajukan perdamalan kepada para
pihak
5, _ H,EEim tidak menanyakan apakah para pihak hadir
20 I.B Putu
Made. S.H
1343 I pidI W 2AA2l PN la ksel Pembacaan
Putusan
1. Hakim membiarkan terdakwa tanpa didampingi
oleh penasehat hukum, padahal ia dituntut B tahun
kurungan 3 bulan oleh JPU,

Persidansan
Kesalahan
2, Putusan hanya dibaca sebaqian
3BL I P er I Gl 2002/PN Jaksel Jawaban
Terquqat
Pihak
2L Fakih
Yuwono, 5H
1447 I Ptdl W ZAAUPN Jaksel Pembuktian
(Pemeriksaan
Terdakwa)
1, Hakim mengajukan pertanyaan menjerat kepacla
terdakwa.
2, "Dimana terdakwa membeli?"
3. " Dapat imbalan berapa?"
Nama terdakwa:
Robert Darianto
Pasal Dakwaan:
Penggelapan
Primair:
Pasal 374 KUHP
Subsidair:
Pasal 372 KUHP
Pembacaaan
Tuntutan
(Requisitoir),
langsung
dilanjutkan
dengan putusan.
akan rnengajukan pembelaan atau tidak. Ketika
banding.
4,
5.
1 18 llpi dlbl 2002/PN Jaksel Pembacaan
Reguisitor
6. Tidak memerintahkan JPU/PH untuk menghadirkan
saksilahli ke ruang sidang.
7, Pada saat pembacaan Requisitor', hakim mengobrol
dengan hakim lainnya.
B, Hakim menolak terdakwa untuk mengajukan
alasan supaya cepat, Hal ini bertentangan dengan
ps. 182 ayat (1) KUHAP
3461 P er I q 2402/PN laksel Kesimpulan
Penggugat
pihak
22 Hj. Sobaiti,
5H
1485/pi dlbI 20021PN Jaksel Pembacaan
Surat Dakwaan
1. Pada saat salah seorang saksi sedang memberi
kesaksian. Hakim tidak mempersilahkan saksi yang
lain untuk keluar
1 333/Pi dl Bl 20021Pt{ Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitpir),
lansung
dilanjutkan
dengan putusan,
2. Saat membuka sidang hakim hanya mengetuk palu
untuk umum.
3, Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa ingin
rnengajukan pembelaan.
ingin mengajukan upaya hukum atau tidak.
123 Marsyuf. S.H 1 333/Pi dl B I 2002lPN Jaksel Pembacaan
Tuntutan
(Requisitoir),
lansung
dilanjutkan
dengan putusan.
1. Saat membuka sidang hakim hanya mengetuk palu
untuk umum.
2. Hakim tidak menanyakan apakah terdakwa ingin
mengajukan pembelaan,
ingin mengajukan upaya hukum atau tidak.
Nama terdakwa:
Robert Darianto
Pasal Dakwaan:
Penggelapan
Primair:
Pasal 374 KUHP
Subsidair:
Pasal 372 I(UHP
Pembacaaan
Tuntutan
(Requisitoir),
langsung
dilanjutkan
dengan putusan.
akan mengajukan pembelaan atau tidak. Ketika
banding.
4,
5.
1 18llpi d/b12002/PN Jaksel Pembacaan
Requisitor
6. Tidak memerintahkan JPU/PH untuk menghadirkan
saksi/ahli ke ruang sidang.
7. Pada saat pembacaan Requisitor, hakim mengobrol
dengan hakim lainnya.
B. Hakim menolak terdakwa untuk mengajukan
alasan supaya cepat. Hal ini bertentangan dengan
___ IE. 182 ayat (1) KUHAP
Pembacaan
Putusan
I, menerima telepon genggam ketika sedang
membacakan amar putusan.
10. Hakim tidak menegur panitera yang menerima
telepon genggam ketika sidang berlangsung.
463/Pdt,gl }QAU PN Jak-sel Replik 11. Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
346I P er I G I }OAZI PN laksel Kesimpulan
Penggugat
L2, Hakim tidak mengajukan perdamaian kepada para
pihak
2* Tjaroko.
Imam, S.H
1498/Pi dl Bl 2002/PN Jaksel Pembacaan
Surat Dakwaan
Flakim tidak mengingatkan terdakwa untuk
nEflpp&qtikan segala sesuatu yang terjadi di
1.

t No Hakim No, Regirtrasi Perkara Tnhap
Persidansan
Kesalahan
persidangan. ---%
2, Hakim tidak menanyakan kepada terdakwa apakah
ia keberatan dengan surat dakwaan,
25 I{, Iaenal
Abidln, SH
r4s9lpidlB/2aa2/PNJS Pembuktian
(Pemerlksaan
$aksi Ahli)
1, Hakim tidak me
maslh berada diruang sidang untuk keluar r,uang
sidang sebelum didengar keterangannya.
2, Hakim mengajukan Fer*tanyaan menjerat kepada
terdakwa.
, , jlFqgqilnana, kamu ngaku atau tidak?,,
474I PerI Gl ?AAZIPN Jaksel Pembacaan
Gugatan
3. Hakim tidak man
, ,, . p,ihf,!< ,
56a/ PerI Gl 7A02/PN Jaksel 4. Hakim tidak mengajukan
pihnK
461| PerI Gl 2A02|PN Jaksel Pembacaan
Putusan
5. Hakim tidak meng
__ pirlf,.F
39 UPerl Gl ?$AZ/PN Jaksel lawaban
Tergugat
6. Hakim tidak mengajukan peioamffi
pihak

Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 2002- Feb 2003)

Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 2002- Feb 2003)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 2002- Feb 2003)

Similar to Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 2002- Feb 2003) (20)

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (20)

Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 2002- Feb 2003)