Silabus mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, subjek, objek, sumber hukum, asas-asas, ilmu-ilmu pembantu, serta tahapan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pra peradilan, persidangan dan upaya hukum dalam proses perkara pidana.

1. HUKUM ACARA
PIDANA
EFREN NOVA
HARI: RABU,JAM: 7.30, kelas 2.11
3 SKS
1

2. SILABUS
 POKOK BAHASAN I :
 1. Pengantar
 2. Pengertian Hukum Acara Pidana
 3. Fungsi Hukum Acara Pidana
 4. Tugas Pokok/ Tujuan Hukum Acara
Pidana
 5. Subjek dan Objek Hukum Acara Pidana
 6. Sumber-sumber Hukum Acara Pidana
 7. Asas-asas Hukum Acara Pidana
 8. Ilmu-ilmu pembantu dalam Hukum Acara
Pidana
2

3. POKOK BAHASAN II: Penyelidikan
dan Penyidikan
 1. laporan dan pengaduan
 2. Penyelidikan dan Penyidikan
 3. Upaya Paksa :
• - Penangkapan
• - Penahanan
• - Penggeledahan
• - Penyitaan
• - Pemeriksaan surat
 4. Hak-hak tersangka
 5. Penyerahan berkas perkara /BAP
3

4. Pokok Bahasan III : Pra Penuntutan dan
Penuntutan
• 1. Pra Penuntutan
• 2. Penuntutan
• 3.Surat Dakwaan
• 4. Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan ke
Pengadilan
4

5. Pokok Bahasan IV : Pra Peradilan
• 1. Pengertian dan tujuan Praperadilan
• 2. Alasan mengajukan Praperadilan
• 3. sabjek dan objek Pra peradilan
• 4. Putusan Pra peradilan
5

6. Pokok Bahasan V : Tahap Persidangan
• 1. surat penetapan penunjukan hakim
yang akan memeriksa dan mengadili
• 2. Proses Pemeriksaan perkara :
• - pembacaaan surat dakwaan
• - eksepsi dari terdakwa
• - pemeriksaan saksi-saksi
• - Pembuktian
• - Tuntutan pidana ( requisitoir)
6

7. Lanjutan................
• - pledooi
• - replik dan duplik
• - putusan pengadilan
7

8. Pokok Bahasan VI : UPAYA
HUKUM
. Upaya hukum :
• - upaya biasa ( banding dan kasasi)
• - upaya hukum luar biasa ( kasasi dem
kepntingan hukum dan PK)
8

9. 9
PENGERTIAN HUKUM ACARA
PIDANA
• 1. J.DE BOSCH KEMPER :
SEJUMLAH ASAS DAN PERATURAN UU
YANG MENGATUR HAK NEGARA UNTUK
MEMIDANA BILAMANA UU HUKUM PIDANA
DILANGGAR.
• 2. SIMONS :
HUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA
NEGARA DENGAN ALAT
PERLENGKAPANNYA MENGGUNAKAN
HAKNYA UNTUK MENGADILI DAN
MEMIDAN

10. 10
LANJUTAN...........
 3. VAN BEMMMELEM:
• HUKUM ACARA PIDANA ADALAH SUATU KUMPULAN
KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR CARA BAGAIMANA
NEGARA , BILAMANA DIHADAPKAN PADA SUATU KEJADIAN
YANG MENIMBULKAN SYAK WASANGKA TELAH TERJADINYA
SUATU PELANGGARAN HUKUM PIDANA, MAKA DENGAN
PERANTARAAN ALAT-ALATNYA MENCARI KEBENARAN,
MENETAPKAN DI MUKA HAKIM, DAN OLEH HAKIM DIBERI
SUATU PUTUSAN MENGENAI PERBUATAN YANG
DITUDUHKAN, BAGAIMANA HAKIM HARUS MEMBUKTIKAN
SUATU HAL YANG TELAH TERBUKTI, DAN BAGAIMANA
PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIJALANKAN

11. 11
FUNGSI HUKUM ACARA
PIDANA
FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA :
CARA & UPAYA MEMERIKSA DAN
MEMPROSES SUATU TINDAK PIDANA
YANG DIDUGA TERJADI SAMPAI PADA
PELAKSANAAN PUTUSAN ATAS
DUGAAN TERSEBUT

12. 12
TUGAS POKOK/TUJUAN
HUKUM ACARA PIDANA
• 1. MENCARI DAN MENDAPATKAN
KEBENARAN MATERIL
• 2. MEMBERIKAN SUATU PUTUSAN
HAKIM
• 3. MELAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM

13. 13
SUBJEK DAN OBJEK HUKUM
ACARA PIDANA
SUBJEK HAP :
 1. ARTI SEMPIT : Polisi,Jaksa dan Hakim
2. ARTI LUAS :
 SETIAP ORANG
OBJEK HAP :
KEPENTINGAN HUKUM MASYARAKAT –
KETERTIBAN HUKUM
KEPENTINGAN HUKUM INDIVIDU - HAM

14. 14
SUMBER HUKUM ACARA
PIDANA
• 1. KUHAP ( UU No 8 Tahun 1981)
• 2. UU INSTANSI TERKAIT:
a.UU KEKUASAAN KEHAKIMAN ( UU No 48 Tahun
2009)
b. UU PERADILAN UMUM (UU No 49 Tahun 2009)
C .UU MAHKAMAH AGUNG ( UU No
d.UU KEPOLISIAN ( UU No 2 Tahun 2002)
e.UU KEJAKSAAN ( UU No 16 Tahun 2004)
f. UU Advokat ( UU No 18 Tahun 2003)
g. UU Lembaga Pemasyarakatan ( UU No 12
Tahun 1995)
3. UU Hukum Pidana Khusus

15. 15
ASAS-ASAS HUKUM ACARA
.PIDANA
• 1. Asas legalitas
• 2. Persamaan didepan hukum
3. Asas Praduga tidak bersalah
4. Prinsip Pembatasan Penahanan
5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi
6. Prinsip Diferensiasi Fungsional
7. Asas peradilan cepat sederhana dan biaya
ringan
8. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
9. Peradilan terbuka untuk umum
10. Hak mendapat bantuan hukum
11. Pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa

16. 16
ILMU-ILMU PEMBANTU DALAM
HUKUM ACARA PIDANA
• 1.LOGIKA
• 2.PSIKOLOGI
• 3.PSIKIATRI
• 4. KRIMINALISTIK
• 5. ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN
• 6. DAKTILASKOPI
• 7. TOKSIOLOGI
• 8. BALISTIK
• 9. KRIMINOLOGI
• 10. STATISTIK KRIMINAL

17. LAPORAN DAN PENGADUAN
( Pasal 1 butir 24 dan 25 KUHAP)
 Laporan adalah, pemberitahuan yang
disampaikan oleh seorang karena hak dan
kewajiban berdasarkan undang2 kepada pejabat
yang berwenang tentang telah atau sedang atau
diduga akan terjadi tindak pidana ( Pasal 1 butir
24)
 Pengaduan,adalah pemberitahuan dengan
permintaan oleh pihak yang berkepentingan
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak
menuurut hukum seorang yang telah melakukan
tindak pidana aduan yang merugikannya.
17

18. YANG BERHAK MELAPOR DAN
MENGADU
• Setiap orang yang mengalami, melihat dan
menyaksikan atau menjadi korban peristiwa
pidana, berhak mengajukan laporan atau
pengaduan kepada penyelidik atau penyidik
• Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana terhadap
ketenteraman dan keamanan umum, terhadap jiwa
atau hak wajib segera melaporkan kepada
penyelidik atau penyidik
• Pegawai negeri sipil dalam rangka melaksanakan
tugasnya mengetahui terjadi peristiwa pidana wajib
segera melaporkan kepada penyelidk atau
penyidik 18

19. Bentuk dan cara mengajukan
Laporan dan Pengaduan
• Secara lisan , laporan /pengaduan lisan
tersebut dicatat oleh pejabat yang menerima,
kenudian ditandatangani oleh
sipelapor/pengadu dan penerima laporan (
penyelidik,penyidik, penyidik pembantu).
• Secara tulisan, laparan/pengaduan diajukan
secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang ditanda tangani oleh pelapor/
pengadu dan penerima laporan
19

20. Lanjutan........
• Jika dalam hal laporan/pengaduan tidak
dapat menulis dibuat catatan dalam
laporan /pengaduan
• Setelah pejabat yang berwenang (
penyelidik,penyidik, penyidik pembantu )
menerima laporan/pengaduan
memberikan surat tanda terima laporan
20

21. TERTANGKAP TANGAN
(Pasal 1 butir 19 KUHAP)
Pada waktu melakukan tindak pidana
pelaku dipergoki oleh orang lain
Segera sesudah beberapa saat tindak
pidana dilakukan;
Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak
ramai sebagai org yg melakukan tindak
pidana;
Sesaat kemudian padanya ditemukan
benda yg diduga keras telah digunakan utk
melakukan tindak pidana, yg menunjukkan
dia adalah pelaku, trt melakukan,
membantu melakukan
I
21

22. Tindakan Pada Tertangkap Tangan
( Pasal 111 KUHAP)
• 1. setiap orang berhak untuk menangkap
tidak terkecuali siapapun, berhak untuk
menangkap orang yang sedang
tertangkap tangan melakukan tindak
pidana.
• 2. Bagi setiap orang atau pejabat yang
mempunyai wewenang dalam tugas
ketertiban dan keamanan umum wajib
menangkap tersangka.
22

23. Lanjutan.........
• 3. Bagi siapa yang melakukan penangkapan
segera menyerahkan tersangka termasuk segala
barang bukti yang ada kepada penyidik.
• 4. segera setelah penyelidik/penyidik menerima
penyerahan tersangka secepat mungkin wajib
dilakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang
dianggap perlu
• 5. setelah pejabat penyelidik/penyidik mendapat
laporan tentang tertangkap tangan segera datang
ke TKP da berwenang melarang orang untuk
meninggalkan tempat tersebut sebelum
pemeriksaan belum selesai ditempat tersebut.
23

24. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
(PEMERIKSAAN PERMULAAN)
• PENYELIDIKAN :adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencarai dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menntukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur oleh undang-
undang ini.(Pasal 1 angka 5 KUHAP).
• yang berwenang melakukan penyelidikan
adalah pejabat polisi negara RI ( pasal 1
angka 4) 24

25. PENYIDIKAN ( PASAL 1 ANGKA 2 KUHAP)
• PENYIDIKAN adalah, serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam uu ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti dengan bukti itu dibuat
terang tentang tidak tidak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.
• TINDAKAN PENYIDIK DIATUR UU
• MENCARI SERTA MENGUMPULKN BUKTI
• TINDAK PIDANA YANG TERJADI
• MENEMUKAN PELAKU
25

26. PENYELIDIK DAN PENYIDIK
• PASAL 4 KUHAP menentukan ;
• PENYELIDIK ADALAH SETIAP PEJABAT POLRI.
• Pasal 6 ayat 1 KUHAP, menentukan : penyidik adalah :
• - pejabat polri
• -Pejabat Pegawai Neg Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh uu ini.
• Pasal 10 KUHAP. menentukan penyidik
pembantu ,memeiliki semua kewenangan penyidik,
kecuali wewenang penahanan yang wajib diberikan
dengan pelimpahan wewenang
26

27. KEPANGKATAN PENYIDIK
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10
TAHUN 1958 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PP NOMOR 27 TAHUN 1983
TENTANG PELAKSANAAN KUHAP .
• SYARAT PENYIDIK (PASAL 2A):
• PENYIDIK POLRI BERPANGKAT
PALING RENDAH INSPEKTUR DUA
POLISI DAN BERPENDIDIKAN PALING
RENDAH s1 ATAU YANG SETARA.
27

28. NEXT..............
• BERTUGAS DIBIDANG FUNGSI
PENYIDIKAN PALING SINGKAT 2(DUA)
TAHUN.
• MENGIKUTI DAN LULUS PENDIDIKAN
PENGEMBANGKAN SPESISLISASI
FUNGSI RESERSE KRIMINAL
• SEHAT JASMANI DAN ROHANI YANG
DIBUKTIKAN DENGAN SURAT
KETERANGAN DOKTER
28

29. PENYIDIK PEMBANTU ( PASAL 3)
PP NO 58 TAHUN 2010
• SYARAT PENYIDIK PEMBANTU :
• BERPANGKAT PALING RENDAH
BRIGADIR DUA POLISI
• MENGIKUTI DAN LUKUS PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN SPESIALISASI
FUNGSI RESERSE KRIMINAL.
• BERTUGAS DIBIDANG PENYIDIKAN
PALING SINGKAT DUA TAHUN
29

30. PENYIDIK PPNS ( PASAL 3 A)
• Masa kerja sebagai PNS paling lama 2
tahun
• berpangkat paling rendah penata muda /
golongan III a
• berpendidikan paling rendah sarjana
hukum /setara
• bertugas di bidang tknis operasionil
penegakan hukum
• sehat jasmani dan rohani
30

31. KEWENANGAN
• 1. PENYELIDIK DIATUR DALAM PASAL 5
KUHAP
2. PENYIDIK DIATUR DALAM PASAL 7
KUHAP
• 3. PENYIDIK PEMBANTU DIATUR
DALAM PASAL 11 KUHAP
31

32. SUMBER PENYELIDIKAN
• 1. TERTANGKAP TANGAN ( PASAL 1
ANGKA 19 ) LIHAT SLIDE 21
• 2.TIDAK TERTANGKAP TANGAN ( LIHAT
SLIDE 17-21)
• - LAPORAN
• - PENGADUAN
• - PENGETAHUAN SENDIRI
32

33. 33
UPAYA PAKSA
• 1. Penangkapan
• 2. PENAHANAN
• 3. PENGGELEDAHAN
• 4.. PENYITAAN
• 5. PEMERIKSAAN SURAT

34. Lanjutan.........
• C. CARA PENANGKAPAN:
• 1. pelaksanaan penangkapan dilakukan
oleh kepolisian RI
• 2. Petugas yang melaksanakan
penangkapan harus membawa surat tugas.
• 3. petugas memperlihatkan surat perintah
penangkapan
• D. BATAS WAKTU :
• 1X 24 JAM ( 1 HARI)
34

35. 35
PENAHANAN
Dasar hukum Pasal 20- 31
KUHAP
• A. Pengertian Penahanan( Pasal 1 butir 21
KUHAP) adalah: penempatan tersangka atau
terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau
penuntut umum atau hakim dengan penetapannya
dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh UU
ini.
• B. Yang berwenang melakukan Penahanan
• (Pasal 20 KUHAP):
1. Penyidik dan penyidik pembantu
2.Penuntut umum
3. Hakim

36. 36
SYARAT PENAHANAN
1. SYARAT MATERIL:
SYARAT OBJEKTIF
SYARAT SUBJEKTIF
2. SYARAT FORMIL:
SURAT PERINTAH PENAHANAN
SURAT TUGAS

37. 37
SYARAT PENAHANAN
1. SYARAT OBJEKTIF:
- DIANCAM PIDANA PENJARA 5 THN ATAU
LEBIH
- TINDAK PIDANA TERTENTU (PSL 21 AYAT (4)
KUHAP)
2. SYARAT SUBJEKTIF :
- TERSANGKA ATAU TERDAKWA AKAN
MELARIKAN DIRI
- MERUSAK ATAU MENGHILANGKAN
BARANG BUKTI
- DIKHAWATIRKAN AKAN MENGULANGI
TINDAK PIDANA

38. 38
JENIS PENAHANAN
• 1.PASAL 22 KUHAP:
PENAHANAN RUTAN
PENAHANAN RUMAH
PENAHANAN KOTA
• 2.JANGKA WAKTU PENAHANAN
DIKURANGKAN DARI PIDANA (RUMAH
SEPERTIGA, KOTA SEPERLIMA)
• 3.PENGALIHAN PENAHANAN (PSL 23)
(PENYIDIK, PU DAN HAKIM)

39. 39
BATAS WAKTU PENAHANAN
• 1. PENYIDIK
 20 HARI + 40 HARI= 60 HARI
• 2. PENUNTUT UMUM
 20 HARI + 30 HARI= 50 HARI
• 3. HAKIM :
 PENGADILAN NEGERI :30 HARI + 60 HARI = 90
HARI
 PENGADILAN TINGGI : 30 HARI+ 60 HARI= 90 HARI
 MAKAMAH AGUNG : 50 HARI + 60HARI= 110 HARI
 TOTAL LAMANNYA PENAHANAN = 400 HARI

40. 40
PENANGGUHAN
PENAHANAN
PASAL 31 KUHAP:
KEWENANGAN PENYIDIK, PU, DAN HAKIM
DGN ATAU TANPA UANG JAMINAN
DGN SYARAT :
 WAJIB LAPOR
 TIDAK KE LUAR KOTA
DPT DICABUT BILA SYARAT DILANGGAR

41. 41
PENGGELEDAHAN
PENGGELEDAHAN RUMAH (PSL 33
KUHAP):
SURAT PERINTAH
SURT IZIN PN
2 SAKSI (TERSANGKA SETUJU)
2 SAKSI & KADES/KET.LINGKUNGAN
(TERSANGKA TDK SETUJU/TDK HADIR)
PENGGELEDAHAN BADAN (PSL 37
KUHAP)

42. 42
PENYITAAN
SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK
UNTUK MENGAMBIL ALIH ATAU
MENYIMPAN DI BAWAH
PENGUASAANNYA BENDA BERGERAK
ATAU TIDAK BERGERAK, BERUJUD
ATAU TIDAK BERUJUD UNTUK
KEPENTINGAN PEMBUKTIAN DALAM
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN
PERSIDANGAN
SYARAT: IZIN KETUA PN (PSL 38)

43. 43
BENDA YG DPT DISITA
 PASAL 39 KUHAP:
 BENDA/TAGIHAN TERSANGKA/ TERDAKWA YG SELURUH
ATAU SEBAGIAN HASIL DARI TINDAK PIDANA
 BENDA YANG DIPERGUNAKAN SECARA LANGSUNG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
 BENDA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHALANGI
PENYIDIKAN
 BENDA YANG KHUSUS DIBUAT ATAU DIPERUNTUKAN
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
 BENDA LAIN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG
DENGAN TINDAK PIDANA

44. PEMERIKSAAN SURAT
• Pasal 47 KUHAP : PEMERIKSAAN
SURAT ADALAH PENYIDIK BERHAK
MEMBUKA,MEMERIKSA DAN MENYITA
SURAT LAIN YANG DIKIRIMMELALUI
KANTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI
ATAU PENGANGKUTAN.
44

45. LANJUTAN........
• Pasal 47 Ayat 1 : menjelaskan
• - surat yang tidak langsung mempunyai
hubungan dengan tindak pidana yang
diperiksa
• Tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat
mempunyai hubungan dengan perkara
pidana yang diperiksa
45

46. HAK –HAK TERSANGKA DAN
TERDAKWA
• 1. Hak tersangka atau terdakwa segera
mendapat pemerisaksaan
• 2. Hak untuk melakukan pembelaan
• 3. Hak tersangka atau terdakwa dalam
tahanan
• 4. Hak terdakwa dimuka persidangan
• 5. Hak terdakwa memanfaatkan upaya
hukum
• 6. Berhak menuntut ganti rugi dan 46

47. 47
PENUNTUTAN DAN
PRAPENUNTUTAN
PENUNTUTAN (PASAL 1 BUTIR 7 DAN
PASAL 137 KUHAP):
 TINDAKAN PU MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE
PENGADILAN NEGERI DENGAN PERMINTAAN UNTUK
DIPERIKSA DIPUTUS OLEH HAKIM DI SIDANG
PENGADILAN.
PRAPENUNTUTAN:
 PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA OLEH JPU
KEPADA PENYIDIK AGAR DILAKUKAN PENYIDIKAN
TAMBAHAN SESUAI DENGAN PETUNJUK JAKSA
PENUNTUT UMUM .

48. 48
JAKSA
PASAL 1 BUTIR 6 KUHAP:
 JAKSA ADALAH PEJABAT YG DIBERI WEWENANG
OLEH UU INI UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENUNTUT
UMUM SERTA MELAKSANAKAN PUTUSAN
PENGADILAN YG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN
HUKUM TETAP
 PENUNTUT UMUM ADALAH JAKSA YG DIBERI
WEWENANG OLEH UU INI UNTUK MELAKUKAN
PENUNTUTAN DAN MELAKSANAKAN PENETAPAN
HAKIM

49. 49
PENUNTUT UMUM
PASAL 1 BUTIR 6 KUHAP DAN PASAL 13
KUHAP:
PENUNTUT UMUM ADALAH: JAKSA YANG
DIBERI WEWENANG OLEH UU INI UNTUK
MELAKUKAN PENUNTUTAN DAN
MELAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM

50. 50
TUGAS DAN WEWENANG
JPU
 PASAL 14 KUHAP:
 MENERIMA DAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA
 MENGADAKAN PRAPENUNTUTAN
 MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENAHANAN, MENAHAN,
MENGUBAH STATUS TAHANAN
 MEMBUAT SURAT DAKWAAN
 MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN
 MEMBERITAHUKAN TERDAKWA DAN SAKSI TENTANG
KETENTUAN DAN WAKTU SIDANG
 MELAKUKAN PENUNTUTAN
 MENUTUP PERKARA DEMI HUKUM
 MELAKSANAKAN PENETAPAN DAN PUTUSAN HAKIM
 MENGADAKAN TINDAKAN LAIN

51. 51
SURAT DAKWAAN
PENGERTIAN:
 SURAT AKTA YG MEMUAT PERUMUSAN TINDAK
PIDANA YG DIDAKWAKAN, YG DISIMPULKAN DARI
HASIL PENYIDIKAN PENYIDIK, YG MERUPAKAN DASAR
SERTA LANDASAN BAGI HAKIM DLM PEMERIKSAAN DI
SIDANG PENGADILAN
FUNGSI:
 DASAR DAN LANDASAN PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN+
 PENENTU ARAH/PEDOMAN DALAM PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN

52. 52
SYARAT SURAT DAKWAAN
(PASAL 143 KUHAP)
 SYARAT FORMIL:
 DIBERI TANGGAL DAN TANDATANGANI OLEH
PENUNTUT UMUM/JAKSA
 MEMUAT IDENTITAS TERDAKWA LENGKAP:
NAMA LENGKAP,TEMPAT LAHIR,
UMUR/TANGGAL LAHIR, JENIS KELAMIN,
KEBANGSAAN, AGAMA DAN PEKERJAAN
TERDAKWA
 SYARAT MATERIL:
 URAIAN CERMAT, JELAS, LENGKAP TINDAK
PIDANA YANG DIDAKWAKAN
 MENYEBUT WAKTU& TEMPAT TINDAK PIDANA

53. 53
BENTUK SURAT DAKWAAN
1. Surat Dakwaan Biasa/ Tunggal :
• -surat dakwaan yang disusun dalam
rumusan
• tunggal
• - dalam tindak pidana yang jelas dan tidak
ada faktor
• penyertaan dan samenloop.
• 2. Surat Dakwaan Alternatif:
- Saling mengecualikan
- Untuk menghindari pelaku terlepas dari
pertanggungjawaban Hukum pidana
- Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum
yang lebih tepat

54. Lanjutan.........
• 3. Surat Dakwaan Subsidair:
• - dakwaan disusun dimulai dari tindak
pidana yang terberat samapai yang
teringan ancaman pidananya
• - pemeriksaan dakwaan subsidair
dilakukan berdasarkan prioritas dimulai
dari dakwaan primer
SHINTA/HAP/2008 54

55. Lanjutan...........
• 4. Surat Dakwaan Komulasi :
• - disusun berupa rangkaian dari
beberapa dakwaan atas kejahatan dan
pelanggaran
• - baik komulasi tindak pidana maupun
komulasi pelaku
SHINTA/HAP/2008 55

56. 56
PERUBAHAN SURAT DAKWAAN
PASAL 144 KUHAP:
SATU KALI SEBELUM SIDANG DIMULAI
PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM SIDANG
APA YG DIRUBAH?
JURISPRUDENSI DAN DOKTRIN:
KESALAHAN LOCUS DAN TEMPUS
REDAKSI DAKWAAN SESUAI RUMUSAN
DELIK
PERUBAHAN DAKWAAN TUNGGAL
MENJADI ALTERNATIF TAPI TETAP
PERBUATAN YG SAMA

57. 57
PENGGABUNGAN DAN SPLITSING
PERKARA
 PASAL 141KUHAP(pengabungan perkara)
 TINDAK PIDANA YG DILAKUKAN OLEH ORG YG SAMA
 TINDAK PIDANA YG BERSANGKUT PAUT
 TINDAK PIDANA YG TDK BERSANGKUT PAUT TAPI ADA
HUBUNGANNYA
 PASAL 98 AYAT 2 KUHAP:
 PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI
 PASAL 142 KUHAP ( pemisahan perkara
/splitsimg)
 PENUNTUTAN TERHADAP BEBERAPA TERDAKWA DALAM
SATU PERKARA YG DIPISAHKAN

58. 58
PENGHENTIAN, PENYAMPINGAN,
DAN PENUTUPAN PERKARA
PENUTUPAN PERKARA:
DALUWARSA, MATINYA TERDAKWA, TIDAK
ADA PENGADUAN, AFDOENING BUITEN
PROCES
PENYAMPINGAN PERKARA:
OPPORTUNITEITS BEGINSEL
PENGHENTIAN PENUNTUTAN:
TIDAK CUKUP BUKTI, BUKAN PERKARA
PIDANA

59. 59
MACAM ACARA PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA
ACARA PEMERIKSAAN CEPAT:
 TINDAK PIDANA RINGAN(PASAL 205: PENJARA MAKS 3
BULAN, DENDA RP 7500)
 TINDAK PIDANA LALU LINTAS: TERDAKWA DPT
DIWAKILKAN, PUTUSAN VERSTEK - VERZET
 TANPA PU, TDK DPT BANDING KEC PIDANA PENJARA,
HAKIM TUNGGAL
ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT
(SUMIR):
 PASAL 203 : PERKARA YG PEMBUKTIANNYA DAN
PENERAPAN HUKUMNYA MUDAH, SIFATNYA
SEDERHANA, PUTUSAN DLM BERITA ACARA
ACARA PEMERIKSAAN BIASA:
 PASAL 143 : DGN SURAT DAKWAAN

60. 60
KEWENANGAN MENGADILI
KOMPETENSI ABSOLUT:
KEWENANGAN MENGADILI ANTARA DUA
PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN
PERADILAN YG BERBEDA
KOMPETENSI RELATIF:
KEWENANGAN MENGADILI ANTARA DUA
PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN
PERADILAN YG SAMA

61. 61
KOMPETENSI RELATIF
PENGADILAN NEGERI
PASAL 84 KUHAP:
 TINDAK PIDANA YG TERJADI DI WILAYAH HUKUMNYA;
 TERDAKWA BERDOMISILI, DOMISILI TERAKHIR,
DIKETEMUKAN ATAU DITAHAN, BILA SAKSI LEBIH
BANYAK BERDOMISILI DI PN TSB;
 SATU ORG MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA,
TIAP PN BERWENANG
 TINDAK PIDANA YG BERSANGKUT PAUT, TIAP PN
BERWENANG
PASAL 85 KUHAP: DAERAH YG TDK
AMAN
PASAL 86 KUHAP: T. P. DI LUAR NEGERI

62. 62
PRAPERADILAN
PASAL 1 BUTIR 10:
1. WEWENANG PENGADILAN NEGERI UTK
MEMERIKSA DAN MEMUTUS TTG
2. SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN,
PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN
DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN, SERTA
GANTI RUGI DAN REHABILITASI

63. CIRI/EKSIETENSI
PRAPERADILAN
• 1. BERADA DAN MERUPAKAN
KESATUAN YANG MELEKAT PADA PN
• 2. HANYA TERDAPAT PADA PN
• 3. PRAPERADILAN BUKAN BERADA
DILUAR/DISAMPING PN TAPI
MERUPAKAN DIVISI DARI PN
• 4. FINANCIAL, ADM, PERALATAN,
PERSONIL BERSATU DENGAN PN
DIBAWAH PIMPINAN, PENGAWASAN
DAN PEMBINAAN KETUA PN
SHINTA/HAP/2008 63

64. 64
WEWENANG
PRAPERADILAN
PASAL 77 KUHAP:
SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN;
SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DAN
PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH
PENUNTUT UMUM;
GANTI RUGI DAN REHABILITASI BAGI
TERDAKWA YG PERKARANYA TDK
DIAJUKAN KE PENGADILAN

65. 65
TUJUAN PRAPERADILAN
PENGAWASAN HORIZONTAL ATAS
TINDAKAN APARAT PENEGAK HUKUM
(POLISI DAN JAKSA PENUNTUT UMUM)
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK
ASASI TERSANGKA DAN TERDAKWA

66. 66
PROSEDUR DAN PROSES
PRAPERADILAN
 PERMINTAAN DIAJUKAN KE KETUA PN
 PALING LAMBAT 7 HARI SUDAH DIPUTUSKAN (82 )
 PUTUSAN DIBUAT SEPERTI PERKARA SINGKAT
 PUTUSAN MEMUAT ALASAN DAN DASAR MENOLAK ATAU
MENGABULKAN(82 AYAT 3)
 BILA PERKARA POKOK DIPERIKSA, PEMERIKSAAN
PRAPERADILAN GUGUR(82 AYAT 1)

67. 67
PROSEDUR DAN PROSES
PRAPERADILAN
PUTUSAN TIDAK DPT BANDING,
KECUALI TERHADAP PUTUSAN TIDAK
SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAU PENUNTUTAN(83 AYAT 2)
PUTUSAN TIDAK DPT DIKASASI

68. 68
PERKARA KONEKSITAS
PASAL 89 AYAT 1:
TINDAK PIDANA YG DILAKUKAN BERSAMA
OLEH MEREKA YANG TERMASUK
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
PRINSIP KONEKSITAS:
DIPERIKSA DAN DIADILI DI PERADILAN
UMUM
PENGECUALIAN:
PASAL 90 : KERUGIAN YG DITIMBULKAN
LEBIH BANYAK KEPADA PIHAK MILITER

69. 69
GANTI KERUGIAN
PASAL 1 BUTIR 22 DAN 95 AYAT 1:
HAK TERSANGKA/TERDAKWA
IMBALAN SEJUMLAH UANG
KARENA :
 PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENUNTUTAN
DAN PERADILAN TANPA ALASAN BERDASAR UU
 TINDAKAN LAIN TANPA BERDASAR UU
 KEKELIRUAN MENGENAI ORANG ATAU HUKUM
YG DITERAPKAN

70. 70
PROSEDUR GANTI KERUGIAN
PP NOMOR 27 TAHUN 1983:
 TENGGANG WAKTU 3 BULAN (PSL 7 PP)
 GANTI RUGI PASAL 95 : SETELAH PUTUSAN IN
KRACHT.
 GANTI RUGI PASAL 77: SETELAH PUTUSAN
PRAPERADILAN DITERIMA
 BESARNYA MIN RP 500000,- MAKS 100 JUTA, KECUALI
SAKIT,CACAT YG TDK DPT BEKERJA LAGI MAKS 300
JUTA (PSL 9 PP) min 25 jt
 YG MEMERIKSA: PRAPERADILAN ATAU PENGADILAN
NEGERI

71. 71
PRINSIP PEMERIKSAAN DI
PERSIDANGAN
PEMERIKSAAN TERBUKA UTK UMUM
(PSL 153 AYAT 3)- BATALNYA PUTUSAN
DEMI HUKUM (AYAT 4)
HADIRNYA TERDAKWA (PSL 154)
HAKIM KETUA MEMIMPIN SIDANG(217)
PEMERIKSAAN SEC LANGSUNG DAN
LISAN (153 AYAT 2 HURUF A)
PEMERIKSAAN SEC BEBAS (153 AY 2
HURUF B)

72. 72
PROSES PERSIDANGAN
 Pembacaan surat dakwaan
eksepsi,jawaban terhadap eksepsi
putusan sela
pemeriksaan alat-alat bukti
pembacaan surat tuntutan
pledoii
replik
dupli
musyawarah hakim
putusan

73. EKSEPSI DALAM HUKUM
ACARA PIDANA
• DASAR HUKUM : PASAL 156 KUHAP
• MENURUT Yahya harahap eksepsi
adalah, tangkisan atau pembelaan yang
tidak ditujukan terhadap pokok perkara.
Namun eksepsi adalah keberatan atau
pembelaan yang ditujukan terhadap
formalitas atau adnya cacat formal pada
suarat dakwaan penuntut umum
73

74. Next…..
• Menurut Luhut MP. Pangaribuan
mengartikan eksepsi suatu tangkisan
untuk menjawab surat dakwaan yang
berhubungan dengan tiga hal :
• - pengadilan tidak berwenang untuk
mengadili suatu perkara
• - surat dakwaan tidak dapat diterima
• - surat dakwaan harus dibatalkan
74

75. JENIS-JENIS EKSEPSI
0 75
• 1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI
• - PENGADILAN TIDAK BERWENANG
SECARA ABSOLUT
• - PENGADILAN TIDAK BERWENANG
SECARA RELATIF
• 2. EKSEPSI SURAT DAKWAAN TIDAK
DAPAT DITERIMA

76. NEXT……
• - PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA
OLEH SUATU PN JUGA DIPERIKSA
OLEH PN LAIN
• - DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
KARENA ADANYA PELANGGARAN
PROSEDUR DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA
• - EKSEPSI ERRROR IN PERSONA
• - EKSEPSI DAKWAAN PREMATUR
76

77. NEXT…..
• 3. EKSEPSI BATAL/BATAL DEMI HUKUM.
DIAJUKAN KARENA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN PASAL 143 AYAT 2 KUHAP
77

78. 78
PEMBUKTIAN
PENGERTIAN: (VAN BEMMELEN)
USAHA UTK MEMPEROLEH KEPASTIAN YG
LAYAK DGN PENELITIAN DAN PENALARAN
HAKIM TTG APAKAH SUATU PERISTIWA
BENAR TERJADI DAN MENGAPA TERJADI,
KARENANYA PEMBUKTIAN TERDIRI DARI:
 MENUNJUKKAN PERISTIWA YG DPT DITERIMA
PANCA INDERA
 MEMBERIKAN KETERANGAN TTG PERISTIWA
YG TELAH DITERIMA TSB
 MENGGUNAKAN PIKIRAN LOGIS

79. 79
PEMBUKTIAN DALAM PERKARA
PIDANA
PENELITIAN DAN PENGGUNAAN
NALAR/AKAL SEHAT TERHADAP
SEMUA KEADAAN/KETERANGAN
UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN,
BAHWA SUATU TINDAK PIDANA BENAR
TERJADI DAN TERDAKWA MEMANG
BERSALAH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA TERSEBUT.

80. 80
SISTEM PEMBUKTIAN
 CONVICTION IN TIME: ( berdasarkan keyakinan hakim)
 KEYAKINAN HAKIM
 DASAR TIDAK DIATUR/TIDAK DIBATASI
 CONVICTION RAISONEE: ( berdasarkan keyakinan tp hakim harus
menjelaskan mengapa dia yakin)
 KEYAKINAN HAKIM
 DASAR DIATUR/DIBATASI
 POSITIF WETTELIJK: ( berdasarkan uu yang positif)
 MENURUT UU SECARA POSITIF
 TANPA KEYAKINAN HAKIM
 NEGATIEF WETTELIJK: ( berdasarkan keyakinan hakim dan didukung
dengan 2 ala bukti) 183 KUHAP
 MENURUT UU SECARA NEGATIEF
 DENGAN KEYAKINAN HAKIM

81. 81
SISTEM PEMBUKTIAN
KUHAP
PASAL 183 KUHAP: NEGATIEF
WETTELIJK
PRINSIP MINIMUM PEMBUKTIAN:
KESALAHAN TERBUKTI SEKURANG-
KURANGNYA DENGAN 2 ALAT BUKTI YANG
SAH
KEYAKINAN HAKIM: DGN 2 ALAT BUKTI TSB
HAKIM MEMPEROLEH KEYAKINAN

82. 82
ALAT BUKTI YANG SAH
PASAL 184 KUHAP:
KETERANGAN SAKSI
KETERANGAN AHLI
SURAT
PETUNJUK
KETERANGAN TERDAKWA

83. 83
PENGERTIAN SAKSI
PASAL 1 BUTIR 26 KUHAP:
ORG YG DPT MEMBERI KETERANGAN TTG
SUATU PERKARA PIDANA BERDASARKAN
APA YG DILIHAT, DENGAR DAN ALAMI
MENJADI SAKSI ADALAH KEWAJIBAN
HUKUM
UNUS TESTIS NULUS TESTIS

84. 84
PENGECUALIAN SAKSI
MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA
DENGAN TERDAKWA, KECUALI PASAL
168: BERSEDIA, PERSETUJUAN PU
DAN TERDAKWA
KARENA PEKERJAAN ATAU JABATAN
WAJIB MENYIMPAN RAHASIA (170)
ANAK DI BAWAH UMUR DAN ORG YG
SAKIT INGATAN (171)

85. 85
PEMERIKSAAN SAKSI
 PERTAMA DIPERIKSA SAKSI KORBAN (PASAL 160 AYAT 1
SUB B)
 SAKSI TIDAK BOLEH BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN (159
AYAT 1)
 SAKSI DAPAT DIPANGGIL SECARA PAKSA (159 AYAT 2)
 KEWAJIBAN HAKIM UTK MENDENGAR KETERANGAN SAKSI
MERINGANKAN ATAU MEMBERATKAN DALAM BAP (160 AYAT
1 SUB C)
 JUGA SAKSI YG DIAJUKAN SELAMA SIDANG BERLANGSUNG.
 SAKSI HARUS BERSUMPAH DI PERSIDANGAN

86. 86
KETERANGAN AHLI
PASAL 1 BUTIR 28 KUHAP:
 KETERANGAN YG DIBERIKAN SEORANG AHLI YG
MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS TENTANG HAL YG
DIPERLUKAN UTK MEMBUAT TERANG SUATU
PERKARA PIDANA
PASAL 186 KUHAP:
 APA YANG SEORANG AHLI NYATAKAN DI SIDANG
PENGADILAN
PASAL 120 KUHAP:
 KETERANGAN SEORANG AHLI YG MEMILIKI KEAHLIAN
KHUSUS TENTANG SESUATU HAL
 BERUPA KETERANGAN MENURUT PENGETAHUANNYA

87. 87
KETERANGAN AHLI
PASAL 179 KUHAP:
DOKTER FORENSIK DAN DOKTER
AHLI LAINNYA
SIFAT KETERANGAN AHLI:
KETERANGAN AHLI (DI DEPAN SIDANG)
SURAT ( LAPORAN TERTULIS YG DIMINTA
PENYIDIK) PASAL 186, 187 HURUF C
KUHAP.

88. 88
ALAT BUKTI SURAT
PASAL 187 KUHAP:
 SURAT DIBUAT ATAS SUMPAH JABATAN
 SURAT YG DIKUATKAN DENGAN SUMPAH
BENTUK-BENTUK SURAT:
 BERITA ACARA DAN SURAT RESMI YG DIBUAT
PEJABAT UMUM (AKTA NOTARIS, PPAT)
 SURAT DALAM BENTUK DIATUR UU,AKTA KELAHIRAN,
KTP, IMB, DLL
 SURAT KETERANGAN DARI AHLI
 SURAT LAIN YG HANYA BERLAKU JIKA ISINYA ADA
HUBUNGAN DGN ALAT BUKTI LAIN

89. 89
ALAT BUKTI PETUNJUK
PASAL 188 AYAT (1) KUHAP:
 PERBUATAN, KEJADIAN ATAU KEADAAN KARENA
PERSESUAIANNYA BAIK ANTARA YG SATU DGN YG
LAIN MAUPUN DGN TINDAK PIDANA ITU SENDIRI,
MENANDAKAN BAHWA TELAH TERJADI TINDAK
PIDANA DAN SIAPA PELAKUNYA
PENGERTIAN LAIN:
 ISYARAT YG DAPAT DITARIK DARI SUATU PERBUATAN,
KEJADIAN, ATAU KEADAAN, YG MEMPUNYAI
PERSESUAIAN DG TINDAK PIDANA
 ISYARAT TSB MELAHIRKAN PETUNJUK YAITU
KENYATAAN TINDAK PIDANA TERJADI DAN TERDAKWA
PELAKUNYA

90. 90
CARA MENDAPAT
PETUNJUK
PASAL 188 AYAT (2) KUHAP:LIMITATIF
KETERANGAN SAKSI
SURAT
KETERANGAN TERDAKWA
PERINGATAN:PASAL 183 AYAT (3)
ARIF BIJAKSANA
MENGADAKAN PEMERIKSAAN DGN
PENUH KECERMATAN DAN KESEKSAMAAN

91. 91
KETERANGAN TERDAKWA
PASAL 189 AYAT (1) KUHAP:
APA YG TERDAKWA NYATAKAN DI SIDANG
PENGADILAN TENTANG PERBUATAN YG IA
LAKUKAN ATAU YG IA KETAHUI SENDIRI
ATAU ALAMI SENDIRI
PASAL 189 AYAT (4) KUHAP:
KETERANGAN TERDAKWA SAJA TIDAK
CUKUP UTK MEMBUKTIKAN
KESALAHANNYA

92. 92
KETERANGAN TERDAKWA DI
LUAR SIDANG
PASAL 189 AYAT (2) KUHAP:
DPT DIPERGUNAKAN UTK MEMBANTU
MENEMUKAN BUKTI DI PERSIDANGAN
DGN SYARAT:
 SEPANJANG MENGENAI HAL YG DIDAKWAKAN
KEPADANYA
 DIDUKUNG ALAT BUKTI YG LAIN
KETERANGAN YG DIBERIKAN DALAM
PENYIDIKAN, BAP, DITANDATANGANI
PENYIDIK

93. 93
PUTUSAN HAKIM
BEBAS (VRIJSPRAAK), 191 AYAT 1:
DAKWAAN TIDAK TERBUKTI
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
(ONTSLAG VAN ALLE
RECHTSVERVOLGING), 191 AYAT 2:
PERBUATAN TERBUKTI
BUKAN TINDAK PIDANA
PEMIDANAAN, 193:
PERBUATAN DAN KESALAHAN TERBUKTI

94. 94
BEBAS (VRIJSPRAAK)
PERBUATAN SAMA SEKALI TIDAK
TERBUKTI
TIDAK MEMENUHI PRINSIP MINIMUM
PEMBUKTIAN
TIDAK ADA KEYAKINAN HAKIM

95. 95
PUTUSAN LAIN (EKSEPSI)
 DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA, 156 AYAT 1:
 BUKAN TINDAK PIDANA
 NE BIS IN IDEM
 KEDALUARSA
 TERDAKWA TIDAK DAPAT DIHADIRKAN
 DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM, 143 AYAT 3 DAN 156 AYAT 1:
 DAKWAAN TDK MERUMUSKAN SEMUA UNSUR DELIK
 TDK MERINCI SECARA JELAS PERAN DAN PERBUATAN
TERDAKWA
 DAKWAAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)
 MELANGGAR PASAL 144 – PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

96. 96
ISI PUTUSAN (197 AYAT 1)
 KEPALA: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME
 IDENTITAS TERDAKWA
 DAKWAAN
 PERTIMBANGAN LENGKAP:
 FAKTA & KEADAAN DI SIDANG
 HAL YG MEMBERATKAN & MERINGANKAN, PEMBUKTIAN
 TUNTUTAN PIDANA
 PERATURAN PERUNDANGAN
 HARI & TANGGAL MUSYAWARAH
 PERNYATAAN KESALAHAN TERDAKWA-PIDANA
 PEMBEBANAN BIAYA PERKARA – PENENTUAN BARANG
BUKTI

97. 97
UPAYA HUKUM
BIASA:
BANDING
KASASI
LUAR BIASA:
PENINJAUAN KEMBALI
KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

98. 98
TUJUAN UPAYA HUKUM
MEMPERBAIKI KEKELIRUAN PUTUSAN
MENCEGAH KESEWENANGAN DAN
PENYALAHGUNAAN JABATAN
PENGAWASAN TERHADAP
KESERAGAMAN PENERAPAN HUKUM

99. 99
PUTUSAN BANDING
MENGUATKAN PUTUSAN PN:
 MENGUATKAN SECARA MURNI, DGN TAMBAHAN
PERTIMBANGAN, ATAU DGN PERTIMBANGAN LAIN
MENGUBAH ATAU MEMPERBAIKI AMAR
PUTUSAN PN:
 PERUBAHAN KUALIFIKASI TINDAK PID
 PERUBAHAN BARANG BUKTI
 PERUBAHAN PEMIDANAAN
MEMBATALKAN PUTUSAN PN:
MENGADILI SENDIRI

100. 100
BANDING
PUTUSAN YG TDK DPT DIBANDING 67:
PUTUSAN BEBAS
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
ALASAN BANDING,
APAPUN ALASAN DAPAT DIGUNAKAN UTK
MENGAJUKAN BANDING, KRN PT ADALAH
JUDEX FACTIE - PERKARA DIPERIKSA
ULANG

101. 101
KASASI (PASAL 244-258)
TERHADAP SEMUA PUTUSAN
PERKARA PIDANA YG DIBERIKAN PADA
TINGKAT TERAKHIR OLEH
PENGADILAN LAIN SELAIN DARI MA ,
DPT DIMINTAKAN KASASI KEPADA MA,
KECUALI PUTUSAN BEBAS.
PUTUSAN BEBAS:
 BEBAS MURNI
 BEBAS TIDAK MURNI (KEPMENKEH THN 1983)

102. 102
PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI
DALAM PUTUSAN TERDAPAT
KEKELIRUAN PENAFSIRAN TERHADAP
TINDAK PIDANA YG DISEBUT DLM
SURAT DAKWAAN
BILA DLM MENJATUHKAN PUTUSAN
TSB PENGADILAN MELAMPAUI BATAS
WEWENANG, DLM ARTI
MEMPERTIMBANGKAN UNSUR NON
YURIDIS, SPT AGAMA, POLITIK,
KEMANUSIAAN DLL

103. 103
ALASAN KASASI
PASAL 253 AYAT (1) KUHAP:
SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK
DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK
SEBAGAIMANA MESTINYA
CARA MENGADILI TIDAK DILAKUKAN
MENURUT KETENTUAN UU
PENGADILAN MELAMPAUI BATAS
WEWENANGNYA

104. 104
PUTUSAN KASASI
PASAL 254, 245, 246 KUHAP:
KASASI TDK DPT DITERIMA: TIDAK
TERPENUHI SYARAT FORMIL
KASASI DITOLAK: TERPENUHI SYARAT
FORMIL, TAPI KEBERATAN TDK DITERIMA
KASASI DIKABULKAN:
 MEMBATALKAN PUTUSAN PN ATAU PT,
MENGADILI SENDIRI
 MEMPERBAIKI PUTUSAN PN ATAU PT

105. 105
KASASI DEMI KEPENTINGAN
HUKUM
TERHADAP PUTUSAN YG IN KRACHT,
DARI SEMUA PENGADILAN KECUALI
MA
DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG KRN
JABATANNYA (259 AYAT 1)
PUTUSAN TDK BOLEH MERUGIKAN
PIHAK YG BERKEPENTINGAN (259 AYAT
2)

106. 106
PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP SEMUA PUTUSAN
PENGADILAN YG IN KRACHT (263 AY 1),
KECUALI VRIJSPRAAK & ONTSLAG
DIAJUKAN OLEH TERPIDANA ATAU AHLI
WARISNYA
SYARAT
 ADANYA NOVUM
 DLM PELBAGAI PUTUSAN TERDAPAT PERTENTANGAN
 KEKHILAFAN/KEKELIRUAN HAKIM