Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke

1. Penuntut Umum,
Pra Penuntutan dan
Penuntutan
Prodi Hati Nurani
Fakultas Keikhlasan
Universitas Kehidupan
Juni 2021

2. Definisi Jaksa / Penuntut Umum
”Jaksa” berasal dari bahasa Sanksekerta
”Adhyaksa”, memiliki suatu doktrin yang dikenal
dengan nama ”Tri Krama Adhyaksa” yaitu Satya
Adhi dan Wicaksana.
1. SATYA, yaitu Kesetiaan yang bersumber pada
rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
terhadap diri pribadi dan keluarga maupun
kepada sesama manusia.

3. 2. ADHI , yaitu Kesempurnaan dalam bertugas
dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung
jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
terhadap keluarga maupun terhadap sesama
manusia.
3. WICAKSANA, yaitu Bijaksana dalam tutur kata
dan tingkah laku khususnya dalam penerapan
kekuasaan dan kewenangannya

4. Perbedaan Istilah
Pengertian antara Jaksa dan Penuntut Umum
dibedakan, yaitu sebagaimana menurut Pasal 1
angka 6 KUHAP
a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk bertindak sebagai
penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim. (Pasal 13 KUHAP)
Jadi dari dua istilah dan pengertian
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
“Jaksa” adalah menyangkut jabatan,
sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut
fungsinya

6. KEDUDUKAN KEJAKSAAN
Menurut Pasal 2 Undang-undang RI No. 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan:
(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang
selanjutnya dalam Undang-Undang ini
disebut kejaksaan adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-
undang.

7. (2 ) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara Merdeka
(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Satu dan tidak Terpisahkan

8. Kedudukan kejaksaan menurut Pasal 4 Undang-
undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,
yaitu:
(1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota
negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya
meliputi wilayah kekuasaan negara Republik
Indonesia.
(2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota
provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
provinsi.
(3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota
kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi
daerah kabupaten/kota.

9. Tugas dan Wewenang Kejaksaaan
• Menerima dan memeriksa berkas perkara
penyidikan dari penyidik dan penyidik
pembantu
• Mengadakan “pratuntutan” apabila ada
kekurangan pada penyidik dengan
memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3
dan 4 dengan memberikan petunjuk dalam
penyempurnaan penyidikan

10. • Memberikan perpanjangan penahanan,
melakukan penahanan atau penahanan
lanjutan dan atau mengubah status
tahanan setalah perkaranya dilimpahkan
oleh penyidik.
• Membuat surat dakwaan
• Melimpahkan perkara ke pengadilan

11. • Menyampaikan Pemberitahuan kepada
terdakwa tentang hari dan waktu perkara
disidangkan dengan disertai surat panggilan
baik kepada terdakwa maupun saksi- saksi,
untuk datang pada persidangan yang
ditentukan.
• Melakukan penuntutan
• Menutup perkara demi hukum

12. • Mengadakan tindakan lain dalam
lingkup tugas dan tanggung
jawab dalam lingkup PN sebagai
penuntut umum menurut
ketentuan undang-undang ini
• Melakukan penetapan hukum

13. Wewenang Jaksa Agung
Adapun wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 35
Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan, sebagai berikut:
a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan
penegak hukum dan keadilan dalam ruang
lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
b. Mengefektifkan proses penegakan hukum
yang diberikan oleh undang-undang

14. b. Mengesampingkan perkara demi kepentingan
umum
c. Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum
kepada Mahkamah Agung dalam perkara
pidana, perdata, dan tata usaha negara;
d. Dapat mengajukan pertimbangan teknis
hukum kepada Mahkamah Agung dalam
pemeriksaan kasasi perkara pidana;

15. e. Mencegah atau menangkal orang
tertentu masuk atau keluar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
karena keterlibatannya dalam perkara
pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

16. PRA PENUNTUTAN
Istilah prapenuntutan disebutkan di dalam Pasal
14 huruf b KUHAP, yaitu :
”Mengadakan prapenuntutan apabila ada
kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam
rangka penyempurnaan penyidikan dari
penyidik”
Istilah Prapenuntutan di dalam HIR adalah termasuk penyidikan lanjutan.

17. Pasal 110 KUHAP, berbunyi:
(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan
penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan
berkas perkara itu kepada penuntut umum.
(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat
bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih
kurang lengkap, penuntut umum segera
mengembalikan berkas perkara itu kepada
penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

18. (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan
hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik
wajib segera melakukan penyidikan tambahan
sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila
dalam waktu empat belas hari penuntut umum
tidak mengembalikan hasil penyidikan atau
apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir
telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari
penuntut umum kepada penyidik.

19. Pengertian Pra-Penuntutan
Tindakan Jaksa untuk memantau
perkembangan penyidikan setelah menerima
pemberitahuan dimulainya proses penyidikan
dari penyidik, mempelajari atau meneliti
kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan
yang diterima dari penyidik serta memberikan
petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk
dapat menentukan, apakah berkas perkara
tersebut dapat dilimpahkan atau ke tahap
penuntutan.

20. Pasal 138 KUHAP menyebutkan: penuntut
umum setelah menerima hasil penyidikan,
segera mempelajari dan meneliti dan dalam
waktu 7 hari wajib memberitahu kepada
penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap
atau belum.
Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap,
penuntut umum disertai petunjuk tentang hal
yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari
sejak penerimaan berkas, penyidik sudah harus
mengembalikan berkas itu kepada penuntut
umum

21. PENUNTUTAN
Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa
”Penuntutan adalah tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini
dengan permintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hakim di sidang Pengadilan”.

22. Pasal 137 KUHAP, bahwa ”Penuntut
umum berwenang melakukan
penuntutan terhadap siapapun yang
didakwa melakukan suatu tindak
pidana dalam daerah hukumnya
dengan melimpahkan perkara ke
pengadilan yang berwenang
mengadili”.

23. Berkas Penyidikan tidak sempurna
a. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk
menghentikan penuntutan karena tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup
demi hukum, penuntut umum menuangkan hal
tersebut dalam Surat Ketetapan.
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada
tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera
dibebaskan.

24. c. Turunan surat ketetapan itu wajib
disampaikan kepada tersangka atau
keluarga atau penasihat hukum, pejabat
rumah tahanan negara, penyidik dan
hakim.
d. Apabila kemudian ternyata ada alasan
baru, penuntut umum dapat melakukan
penuntutan terhadap tersangka

25. Yang dimaksud dengan "secara
merdeka" dalam ketentuan ini
adalah dalam melaksanakan fungsi,
tugas, dan wewenangnya terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan pengaruh kekuasaan lainnya

26. Yang dimaksud dengan "kejaksaan adalah satu
dan tidak terpisahkan" adalah satu landasan
dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya
di bidang penuntutan yang bertujuan
memelihara kesatuan kebijakan di bidang
penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri
khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku,
dan tata kerja kejaksaan.

27. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di
pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti
hanya karena jaksa yang semula bertugas
berhalangan. Dalam hal demikian tugas
penuntutan oleh kejaksaan akan tetap
berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan
oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

28. (1). Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai
tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan2;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap

29. c. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan
pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan
untuk itu dapat melakukan pemeriksaan
tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan
dengan penyidik.

30. (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara,
kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak
baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
dan atas nama negara atau pemerintah.
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman
umum, kejaksaan turut meyelenggarakan
kegiatan:
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

31. c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta
statik kriminal.

32. Wewenang Jaksa sebagai Penuntut
Umum
Adapun wewenang penuntut umum diatur pada
pasal 14 KUHAP, adalah sebagai berikut :
a. menerima dan memeriksa berkas perkara
penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan prapenuntutan apabila ada
kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat
(3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam
rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

33. c. membuat surat dakwaan;
d. melimpahkan perkara ke pengadilan;
e. menyampaikan pemberitahuan kepada
terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu
perkara disidangkan yang disertai surat
panggilan, baik kepada terdakwa maupun
kepada saksi, untuk datang pada sidang yang
telah ditentukan;

34. f. Melakukan penuntutan;
g.Menutup perkara demi kepentingan hukum
h.Mengadakan tindakan lain dalam lingkup
tugas dan tanggung jawab sebagai
penuntut umum menurut ketentuan
undang-undang ini;
i. Melaksanakan penetapan hakim.