Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.

1. Rangkuman Hukum Acara Pidana
Hubungan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana
Hubungan hukum acara pidana dan hukum pidana ~ pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai
hubungan yang erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada,
lainnya tidak akan berarti. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan
dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat
melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang
tertidur. Jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana, berarti tidak ada
orang yang diproses oleh hukum acara pidana.
______________________
Asas-asas Hukum Acara Pidana :
1. Peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan ~ asas yang menghendaki agar peradilan dilakukan dengan
cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mengkin dan
dalam waktuyang sesingkat-singkatnya.Sederhanamengandungpengertianbahwadalam menyelenggarakan
peradilan dilakukan dengan simple, singkat, dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti penyelenggaraan
peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan
tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh yang beruang saja.
2. Praduga tak bersalah (presumtion of innocence) ~ Adalah asas yang menyatakan, bahwa seorang
(terdakwa) berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c).
3. Perlakuan yang sama didepan hukum (Equality before the law) ~ asas yang menyatakan, bahwa setiap
orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Kerena itu, setiap orang harus diperlakukan sama,
memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pilih kasih atau tidak pandang bulu, satu sama lain
mendapat perlakuan yang sama.
4. Pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur UU ~ setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat
disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan, tidak ada
larangan menghadiri persidangan sepanjang tidak menganggu jalannya persidangan itu.
5. AsasLegalitasdanOportunitas(sebagai pengecualian) ~ Asas legalitas adalah asas yang menghendaki
bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan
bagaimanakeadaanpelakunyakemukasidingpengadilan. Asasopportunitas adalahmemberikanwewenang
kepadapenuntutumum untukmenuntutatautidak menuntutseseorangatausuatubadanyang telahmelakukan
tindak pidana demi kepentingan umum.
6. Sidang pengadilan secara langsung dan lisan.
7. Asas Akusatoir bukan Inkusatoir (pelaku sebagai subjek bukan objek)
8. Tersangka/ terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum
9. Pengadilan yang adil dan tidak memihak (Fair Trial)
10. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
11. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dengan perintah tertulis
12. Ganti rugi dan rehabilitasi
13. Persidangan dengan hadirnya terdakwa
________________________
Fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik
A. Penyelidik
Penyelidik ~ setiap pejabat polisi negara RI

2. Fungsi - Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.
Wewenang:
Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
B. Penyidik
Penyidik ~ pejabat POLRI dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.
Fungsi - mencari serta mengumpulkan bukti, degan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi,
menemukan tersangka.
Wewenang:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
__________________________
Laporan Dan Pengaduan Tindak Pidana
A. Laporan
Laporan ~ Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan UU
kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana
Hak menyampikan laporan ~ Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau korban
peristiwa/tindak pidana.
Kewajiban menyampaikan laporan :
 Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentuan
umum/jiwa/hak milik
 Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui terjadinya tindak pidana
Cara mengajukan laporan :

3.  Lisan
 Tertulis
B. Pengaduan
Pengaduan ~Pemberitahuandisertaipermintaanoleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang
untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
Tindak Pidana aduan :
1. Tindak Pidana Aduan Absolut = Murni Tindak Pidana, Contoh : Pencemaran nama baik
2. Tindak Pidana Aduan Relatif = Biasa Tindak Pidana, Contoh : Pencurian dilingkungan keluarga
C. Perbedaan Laporan Dan Pengaduan
5 (lima) perbedaan laporan dan pengaduan adalah :
1. Isinya
Laporan : Pemberitahuan telah/ sedang/ akan terjadinya tindak pidana.
Pengaduan : Pemberitahuandisertai permintaanagarorangyang telah melakukan tindak pidana aduan diambil
tindakan menurut hukum.
2. Jenis tindak pidana
Laporan : Semua jenis tindak pidana.
Pengaduan : Hanya yang tergolong tindak pidana aduan
3. Waktu mengajukan
Laporan : Sembarang waktu
Pengaduan : Tenggang waktunya ditentukan.
4. Yang berhak mengajukan
Laporan : Setiap orang.
Pengaduan : Orang-orang tertentu.
5. Proses tindakannya
Laporan : Tidak dapat dicabut kembali, prosesnya menjadi wewenang pihak berwajib.
Pengaduan : Dapat dicabut kembali, prosesnya dilanjutkan/ tidak diserahkan kepada pengadu.
________________________
Penahanan
Penahanan ~penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Penahanan dapatdilakukan padasetiaptingkatan – penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.
Syarat-syarat seseorang tersangka/terdakwa dapat dilakukan penahanan (Pasal 21 ayat 4 KUHAP) :
1. Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup dengan kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak dan
menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.
2. Tindakpidanayangdilakukanialahdiancam dengan pidana penjara lima tahun/lebih, meskipun diancam
pidanakurangdari limatahuntetapi yang ditentukandalam Pasal282(3), 296, 335 (1), 351(1), 372, 378,379a, 453,
454, 455, 459, 480, dan 509 KUHAP.
Penyelidik - tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penahanaan karena pejabat yang diberi kewenangan
oleh undang-undang untuk melakukan penahanaan yaitu, penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan
hakim. Sedangkan penyelidik hanya diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

4. Jenis-jenis penahanaan:
1. Penahanan rumah, yaitu penahanaan yang dilakukan di rumah tempat tinggal ataau rumah kediaman
tersangka atau terdakwa dengan diadakan pengawasan terhadapanya untuk menghindari segala sesuatu yang
dapatmenimbulkankesulitandalampenyidikan,penuntutanataupemeriksaandisidangpengadilan(Pasal22 ayat 2
KUHAP).
2. Penahanaan kota, yaitu penahanaan yang dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat- tempat kediaman
tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang
ditentukan (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).
3. Penahananrumahtahanan negara (RUTAN), yaitu diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun
1983.
Hubungan antara putusan pidana yang dijatuhkan dengan masa tahanan yang sudah dijalani :
Hubunganantaraputusanpidanayangdijatuhkandenganmasatahananyangdijalaniadalahdimanamasatahanan
yang telah dijalani nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4)
KUHAP).
Menurut ayat (5) dari passal diatas, bahwa untuk penahanan kota pengurangannya 1/5 dari jumlah lamanya waktu
penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah pengurangannya menjadi 1/3 dari jumlah lamanya waktu
penahanan rumah.
_______________________
Acara Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan
Perkara Pidana
Pemeriksaanperkarapidanadisidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan
perkara, yaitu:
 Acara pemeriksaan biasa.
 Acara pemeriksaan singkat.
 Acara pemeriksaan cepat.
Perbedaan acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat:
Sifat/ jenis perkara.
 Acara Pemeriksaan Biasa ~ Pembuktian dan penerapan hukumannya biasa. Sifatnya tidak sederhana.
 Acara Pemeriksaan Singkat ~ Pembuktian dan penerapan hukumannya mudah. Sifatnya sederhana.
 Acara Pemeriksaan Cepat ~ untuk tindak pidana ringan seperti ancaman pidana max 3bulan/ denda Rp
7500. Penghinaan ringan; dan untuk pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas jalan raya
Cara mengajukan.
 Acara Pemeriksaan Biasa ~ Surat pelimpahan. Surat dakwaan dibuat JPU.
 Acara Pemeriksaan Singkat ~ Pemberitahuan lisan oleh JPU tentang dakwaannya.
 Acara Pemeringsaan Cepat ~ untuk tindak pidana ringan penyidik atas kuasa JPU langsung kirim ke
pengadilan dan untuk Pelanggaran lalu lintas penyidik langsung kirimkan catatan pelanggaran ke pengadilan.
Putusan Hakim.
 Acara PemeriksaanBiasa~dibuattersendirimenurutketentuan,dan diucapkandenganhadirnyaterdakwa.
 Acara Pemeriksaan Singkat ~ tidak dibuat secara khusus, hanya dicatat dalam berita acara sidang, dan
diucapkan dengan hadirnya terdakwa.

5.  Acara Pemeriksaan Cepat ~ untuk tindak pidana ringan tidak dibuat khusus, dicatat dalam daftar perkara,
dandiucapkandidepan terdakwadanuntukpelanggaranlalulintastidakdibuatkhusus, dicatatdalam daftarperkara,
dan dapat diluar hadirnya terdakwa.
Makna peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut ~ dalam melaksanakan peradilan hendaknya
prosespenyelesaianperkaraditangganidengancepat,tidakmembuang-buangwaktukalaubisasesegera mungkin,
dandalam penyelenggaraanperadilan hendaknya dilakukan dengan sederhana, singkat tidak berbelit-belit, karena
kalau dibiarkan berlarut-larut akan terjadi pemborosan biaya dan itu menyebabkan kesulitan bagi pihak pencari
keadilan yang kurang mampu, maka makna biaya ringan adalah penekanan biaya sedemikian rupa untuk
dimanfaatkan semaksimal dan seefektif mungkin.
______________________
Surat Dakwaan
Suratdakwaan ~ suatusurat/akta yang memuatsuatuperumusantindakpidana yang didakwakan yang sementara
dapatdisimpulkandarisurat-suratpemeriksaanpendahuluan(penyidikan) yang merupakan dasar bagi hakim untuk
melakukan pemeriksaan.
Fungsi dan manfaat surat dakwaan :
1. Bagi Pengadilan/Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup
pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
2. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisis yuridis, tuntutan pidana dan
penggunaan upaya hukum.
3. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.
Surat dakwaan harus memuat mengenai tempat tindak pidanan yang dilakukan (locus delicti) dan waktu
pidanan dilakukan (tempat delicti) guna mengungkapkan tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana untuk
memberikan keyakinan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat dijadikan ukuran jika adanya alibi
atau dalih pengingkaran dari pelaku.
Macam-macam surat dakwaan, yaitu:
1. Dakwaan tunggal ~ dakwaan yang ditujukan kepada seorang terdakwa/ lebih yang didakwa melakukan
perbuatan yang termasuk dalam perumusan satu delik/satu perbuatan saja.
Contoh: didakwa melakukan pemerkosaan (Ps.285 KUHP).
2. Dakwaan alternatif~apabilabeberapatindakpidana yangdidakwakandidalam surat dakwaan secara alternatif
dapat menghasilkan kualifikasi-kualifikasi yang berbeda.
Contoh:
 Primair : Pencurian (362 KUHP)
 Subsidair : Pengelapan (372 KUHP)
 Lebih subsidair : Penipuan (378 KUHP)
 Dst……
3. Dakwaan subsidair~suratdakwaanini pertama-tama menguraikan suatu tindak pidana yang ancaman pidana
yang lebih ringan dengan tujuan menjaga kemungkinan tidak terbuktinya dakwaan pertama dalam bagian primair.
Contoh:
 Primair = 348 KUHP = 5th 6 bln
 Subsidair = 299 KUHP = 4th

6. 4. Dakwaan kumulatif. ~ dakwaan terhadap terdakwa karena melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada
hubungannya satu sama lain/ beberapa perbuatan yang berdiri sendiri.
Contoh:
 Pertama : Pencurian (362 KUHP)
 Kedua : Penipuan (378 KUHP)
 Ketiga : Pemerasan (368 KUHP)
 Keempat : Pembunuhan (338 KUHP)
_________________________
Exceptie
Exceptie/eksepsi(notakeberatan) ~bantahan/sanggahanberkenaandiluarpokokperkarayang dipersoalkanoleh
Pemohon/Penggugat di pengadilan.
_______________
Pembuktian
Pembuktian ~ suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna
memperolehsuatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada
tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.
Alat-alat bukti yang sah, yaitu:
 Keterangan saksi ~ salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai
suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu
(Ps.1 butir 27 KUHAP).
 Keterangan ahli ~keteranganyangdiberikanseorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan
untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Ps.1 butir 28 KUHAP).
 Alat bukti surat ~ Menurut Ps.187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah
yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.
 Alatbukti petunjuk~perbuatan,kejadian,ataukeadaanyangmempunyaipersuaianantarayangsatu dan
yang lain ataudengantindakpidanaitu sendiriyang menunjukkandengan adanya suatu tindak pidana dan seorang
pelakunya (Ps. 188 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana).
 Alat bukti keterangan terdakwa ~ apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia
lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Ps. 189 ayat (1) KUHAP).
______________
Requisitoir
Requisitoir (surat tuntutan pidana) ~ suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan.
________________
Fleidooi
Fleidoi(notapembelaan)~upaya terakhir dari terdakwa atau pembela terdakwa dalam mempertahankan hak-hak
hukum yang dimilikinya, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara pidana.Nota
pembelaan ini bisa dibuat dan disampaikan secara mandiri oleh terdakwa atau diwakilkan kepada penasihat
hukumnya.
_________________
Putusan Pengadilan

7. Putusan pengadilan ~ peryataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa
pemidanaanataubebasataulepasdari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam uu
hukum acara pidana.
Putusan Pengadialan
Macam-macam isi putusan pengadilan (Ps. 191 KUHAP) yaitu:
1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.~ putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa
karenadari hasilpemeriksaansidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.~ putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah
melaluipemeriksaanternyatamenurutpendapatpengadilan,perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa terbukti,
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana.
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.~putusanyang membebankan suatu pidana kepada terdakwa
karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan itu.
__________________
Upaya Hukum
Upaya hukum ~ hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa
perlawananataubandingataukasasiatauhak pidanauntuk mengajukanpermohonanpeninjauankembalidalamhal
serta menurut cara yang diatur dalam uu.
A. Upaya hukum biasa
 banding ~ hak terdakwa atau penuntut umum untuk “menolak putusan” pengadilan dengan tujuan untuk
memintapemeriksaanulangolehpengadilanyanglebihtinggi,serta untukmengujiketepatanpenerapanhukumdari
putusan pengadilan tingkat pertama. Memori banding bukan merupakan kewajiban/keharusan bagi pemohon
banding untuk membuatnya, karena hanya berupa hak semata, jika tidak disertakan dalam permohonan
tidak akan berakibat ditolaknya permohonan banding.
 kasasi ~ hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada MA agar
dilakukanpemeriksaanterhadapputusanperkarapidanayangdiberikanpadapengadilantingkatbawahnya. Memori
kasasi bagi pemohon wajib mengajukan atau menyampaikan memori kasasi, tidak memenuhi kasasi ditolak.
B. Upaya Hukum Luar Biasa
 kasasi demi kepentingan hukum ~ salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan MA.
 Peninjauan kemaliputusanpengadilanyang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap ~ suatu upaya
hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada
umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Alasan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk
mendapatkansuatukepastianhukum gunamemberikankesempatankepadapara pihak dalam suatu perkara untuk
mengajukan permohonan agar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diperbaiki.
__________________
Praperadilan
Contoh alasan permohonan permintaan praperadilan :
 Pemanggilan tidak sah.
 Tidak benar tembusan surat perintah penahanan telah diterimakan kepada keluarganya.

8. Yang berhak memohonkan permintaan praperadilan :
 Tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya.
 Penyidik atau penuntut umum.
 Pihak ketiga yang berkepentingan.
Rangkuman Catatan Singkat Hukum Acara Perdata
Sistem Hukum :
1. HukumEropah kontinental(RomawiJermania) - Penganutsistem hukum iniadalahPerancis, Belanda, Jerman,
Belgia, Swiss, Amerika Latin, dan termasuk Indonesia – Hukum bersumber dari Peraturan Perundang-
Undangan untuk tujuan kepastian hukum.
2. Hukum Anglo Saxon/Anglo Amerika (Comment Law Saxon) – Penganut sistem hukum ini adalah Malaysia,
Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan Australia – Hukum bersumber dari Yurisprudensi
3. Hukum Adat – terdapat di Indonesia, Cina, India, Pakistan, dan lain-lain – Hukum yang tidak tertulis yang
terpeliharatumbuhdanberkembang dari kesadaran masyarakat untuk ketertiban dan ketenraman masyarakat.
4. Hukum Islam – Hukum ini dianut negara Arab saudi, Pakistan, beberapa negara Asia, Afrika, Eropa dimana
Agama Islam berkembang – Hukum bersumber dari Al Quran, Hadist, Ijma, dan Qias.
Hukum Perdata terbagi 2 macam yaitu :
1. Hukum Perdata Materiil / Hukum Perdata saja = Hukum yeng mengatur kepentingan perseorangan (private).
2. Hukum Perdata Formil / Hukum Acara Perdata = Hukum yang mengatur cara penyelesaian perkara perdata /
cara menegakan Hukum Perdata Materiil
Asas-asas Hukum Acara Perdata ada 6 :
1. Hakim bersikappasif– Inisiatif pihak-pihakberperkarabukanhakim,mengadiliseluruhtuntutandan bukan tidak
menjatuhkansesuatu yang tidak dituntut, yang dikejar kebenaran formil (berdasarkan bukti-bukti yang diajukan
didepan persidangan tanpa harus disertai keyakinan hakim), Para pihak bebas untuk mengakhiri perkara
mereka sendiri.
2. Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum
3. Mendengar kedua belah pihak
4. Tadak ada keharusan mewakilkan
5. Putusan harus disertai alasan-alasan - Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya
merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan (MA tanggal 22-7-1970 Nomor 638
K/Sip/1969 dan tanggal 16-12-1970 Nomor 492 K/Sip/1970)
6. Beracara perdata dikenakan biaya.
Tingkat Pemeriksaan perkara di Pengadilan :
1. Tingkatpertama -Pengadilan Negeri ~ HIR (untuk Jawa & Madura) dan RBg (untuk luar Jawa & Madura).
2. Tingkatbanding –PengadilanTinggi ~ UU No.20/1947 (untuk pemeriksaan ulangan Jawa & Madura) dan
RBg (untuk luar Jawa & Madura).
3. Tingkat Kasasi – Mahkamah Agung ~ UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung.
Perihal Gugatan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan :

9. 1. Memuat kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan secara lengkap (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547
K/Sip/1972).
2. Tuntutan jelas (MAtgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
3. Mencantumkan pihak-pihak berperkara secara lengkap (MAtgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975).
4. Khususgugatan mengenaitanahharusmenyebutdenganjelasletak,batas-batas danukuran tanah (MAtgl
9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).
Surat Gugatan yang tidak sesuai dinyatakan tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard).
Ada 2 macam bentuk campur tangan (intervensi) pihak ketiga dalam
perkara perdata :
1. Menyertai (voeging) – bersikap memihak kepada salah satu pihak berperkara.
2. Menengahi (tussenkomst) – bersikap membela kepentingan sendiri.
Bentuk yang lain samadengan intervensi adalah vrijwaring (penaangguhan atau pembebasan) – pihak ketiga yang
ditarik oleh salah satu pihak berperkara untuk kepentingan pihak yang menarik.
Kumulasi Gugatan ada 2 macam:
1. Kumulasi Subjektif ~ Penggabungan dari subjeknya – syarat tuntutan-tutntutan memiliki koneksitas
2. Kumulasi Objektif ~ tidak diperkenankan Penggabungan pemeriksaan acara khusus dan acara
biasa;tuntutan yang berbeda wewenang relatifnya; dan tuntutan mengenai bezit dan tuntutan mengenai eigendom.
Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) ~ gugatan untuk diri sendiri sekaligus
mewakili kelompok yang memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama – misalnya perkara pencemaran
lingkungan – surat gugatanya diatur dalam Pasal 3 Peraturan MANomor 1/2002.
Wewenang mengadili:
1. Wewenang Mutlak (kompetensi absolut) ~ pengadilan memiliki wewenang perkara jenis tertentu dan
tingkatan tertentu mutlak tidak bisa dilakukan oleh pengadilan lain.
2. Wewenangrelatif(kompetensirelatif/nisbi)~ wewenangmengadili Pengadilan Negeri berdasarkan daerah
hukumnya.
Wewenang Nisbi PengadilanNegeridalamPasal118HIR/142RBg mengajukangugatankepadapengadilannegeri
dalam daerah hukum :
1. tempat tinggal tergugat
2. jika tergugat lebih dari dua orang, dpilih salah satu tempat tinggal tergugat.
3. jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui diajukan pada tempat tinggal tergugat
4. jikaobjek gugatanbendatetap(tidak bergerak)gugatandiajukanpadatempatbenda tersebut terletak, atau
jika terpisah daerah hukumnya dapat dipilih salah satu yang dikehendaki penggugat.
5. jika sudah ditetapkan tempat berdasarka suatu akta
Sita jaminan ada 2 macam:
1. Conservatoir beslaag - sita jaminan barang milik tergugat
2. Revindicatoir beslag ~ sita jaminan barang milik penggugat

10. Jawaban tergugat terdiri dari 2 macam:
1. Eksepsi (tanggkisan)–tidak langsungmengenai pokok perkara – misalnya eksepsi prosesuil (berdasarkan
hukum acara perdata) yaitu eksepsi tentang kompetensi relatif (yang menyatakan pengadilan negeri di daerah
hukum lainyang berwewenang)diajukan saat permulaan sidang, dan eksepsi kopetensi absolut (yang menyatakan
Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain yang berwewenang) dapat diajukan setiap saat pemeriksaan. Semua
eksepsi diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara kecuali eksepsi kopetensi relatif dan absolut yang
diputuskan dengan putusan sela.
2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.
konvensi = gugatan penggugat awal
rekonvensi = gugatan balik tergugat
Replik = jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat
Duplik = jawaban tergugat terhadap replik
Pembuktian = penyajian alat-alat bukti yang sah
Pihak-pihakberperkaratidakperlumembuktikanperaturan hukumnya tetapi berkewajiban membuktikan preristiwa-
peristiwa yang dikemukakan/hubungan hukumnya
Hal-hal yang tak perlu dibuktikan :
1. sesuatu yang diakui pihak lawan
2. yang dilihat sendiri oleh hakim
3. yang diketahui oleh umum (notoire feiten)
4. yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya.
Beban pembuktian berdasarkan pedoman Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW yaitu :
“yang megakui haknya atau mengatakan peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak
orang lain, dia harus membuktikan”
Alat-alat bukti dalam perkara perdata (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW:
1. Tulisan
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
Putusan Pengadilan = pernyataan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.
Susunan dan isi putusan:
1. Kepala Putusan ~ berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).
2. Identitas pihak-pihak yang berperkara ~ identitas pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat harus
dimuat secara jelas
3. Pertimbangan (alasan-alasan) ~ Pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke gronden) dan
Pertimbangan tentang hukumnya (rechtsgronden),

11. 4. Amar Putusan (diktum) ~ jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.
Upaya Hukum Melawan Putusan Pengadilan :
1. Perlawanan (Verzet) ~ objeknya putusan verstek – tenggang waktu pengajuan 14 hari.
2. Banding ~ objeknya Putusan Pengadilan Negeri – Pengulangan pemeriksaan – pemeriksaan terakhir
mengenai fakta dan kedudukan perkaranya oleh judex facti.
3. Kasasi ~ objeknya Putusan Pengadilan Tinggi >> permohonan kasasi di daftarkan dan membayar biaya
perkarake paniterapengadilannegeripadatingkatpertama(tenggangwaktu14 hari) dan penyampaian mememori
kasasioleh pemohon(tenggangwaktu7hari>> pemberitahuantertuliskepadapihaklawan (tenggang waktu 7 hari)
-) – isi memorikasasiadalahmemuat alasan-alasan bahwa judex facti tidak berwewenang dalam putusannya atau
melampauibataswewenangnya,lalaitidakmemenuhi syarat-syarat peraturanperundang-undangan,atau judex fakti
salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
4. Peninjauan Kembali ~ objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap – dasar
pengajuan : apabila putusan didasarkan suatu kebohongan atau didasarkan bukti-bukti palsu; setelah perkara
diputus ditemukan surat-surat bukti baru; dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
apabila sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; apabila pihak-pihak
yang sama mengenai sesuatu soal, dasar, pengadilan, atau tingkatan yang sama telah diberikan putusan yang
bertentangandengansatusamalain;danterdapat khehilafanhakim/seuatu kekeliruanyang nyata – tenggang waktu
180 hari (Pasal 67 UU Nomor 14/1985).
5. Derdenverjet ~ Perlawanan pihak ketiga bukan pihak dalam perkara yang merasa dirugikan misalnya
terhadapsita eksekutorial(executoirbeslag)diaturdalam Pasal208 jo. Pasal 207 HIR/Pasal 228 jo. Pasal 227 RBg,
dan perlawanan terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) – diajukan kepengadilan negeri yang memeriksa
perkara dengan membuat gugatan terhadap pihak-pihak yang berperkara.
Putusan MA dalam pemeriksaan kasasi :
1. Pemohon kasasi tidak dapat diterima jika permohonan telah lewat waktu; tidak menyampaikan memori
kasasi/memori kasasi terlambat disampaikan; dan belum mengajukan upaya hukum lain (verzet dan banding)
2. Permohonankasasiditolakjikaalasan-alasankasasi dalam memori kasasi semata mata karena penilaian
terhadap pembuktian (fakta-fakta) yang mana batas pemeriksaan mengenai pembuktian berakhir pada tingkat
banding sedangkan hal tersebut bukan wewenang MA
3. Permohonan Kasasi dikabulkan jika alasan-alasan permohonan kasasi dalam memori kasasi dibenarkan
oleh MA, dan MAmembatalkan putusan yang dimohonkan kasasi.