Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom

1. SURAT DAKWAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
LATAR BELAKANG
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang
demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan
semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum
yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana
yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu,
hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap
warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur
bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan
wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.1 Hukum Acara Pidana
mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai
aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap
pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut
umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk
mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan,
pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan
musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta
penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI
Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap
putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan
tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau
penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian
kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233
1 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,(Jakarta: Ghalia Indonesia) h.77

2. sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van
gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala
Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan
pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270
sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi,
putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi
tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut
dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat
oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan
merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu
penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
PEMBAHASAN
1. Definisi dan Syarat Surat Dakwaan
Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat
dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140
ayat (1) KUHAP), dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan
permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan
(Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Menurut Karim Nasution, Tuduhan atau dakwaan
adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang
dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan
pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.2
Sedangkan terkait definisi lain, dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat
rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan
2 Tolib Effendi, Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada Pengadilan Tingkat
Pertama, (Malang: Setara Press,2016) h. 115

3. ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi
hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.3
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan diatur
dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu:4
Syarat Formal
Termasuk di antaranya dari syarat formil adalah:
(a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaa tersangka;
(b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana
dilakukan;
Syarat Materiil
(c) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
(d) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan
kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik,
pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara
tersebut ke pengadilan.5
Maka, surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan
tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.
Cara untuk merumuskan surat dakwaan secara cermat, jelas, dan
lengkap tidak ditentukan lebih lanjut dalam KUHAP, dalam praktik cara
menguraikan surat dakwaan adalah mengikuti kebiasaan dan yurisprudensi. Di
dalam membuat surat dakwaan haruslah diuraikan secara cermat, jelas, dan
lengkap tentang unsure-unsur objektif, yakni mengenai bentuk atau macam
3 Moh. Taufik Makaro dan Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2004) h. 65
4 Moh. Taufik Makaro dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, h. 66
5 Moh. Taufik Makaro dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, h. 67

4. tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana dan unsur-
unsur subjektif yakni mengenai masalah pertanggungjawaban seseorang
menurut hukum.
Surat dakwaan dikatakan tidak memenuhi syarat materiil, atau cacat
dalam hal syarat materiil ketika dakwaan tersebut:6
(a) Dakwaan kabur (obscuur libelen), tidak jelas dalam merumuskan
tindak pidana atau mencampur unsure tindak pidana lain;
(b) Adanya pertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam surat
dakwaan.
Untuk itu Moeljatno dalam buku Rusli Muhammad7 terkait dengan
surat dakwaan menyarankan agar dalam pembuatan surat dakwaan itu
berisikan dua hal sebagaimana juga yang berlaku di negara-negara Anglo
Saxon, yaitu:
a. Particulare of offence, yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan
terdakwa dengan kata-kata yang mudah dimengerti
b. Statement of offence, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau
pasal-pasal yang dilanggar terdakwa.8
2. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan
Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab
XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 143 KUHAP
menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib
mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan.
Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan
perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung
Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran
6 Tolib Effendi, Praktik Peradilan Pidana, h.116
7 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer,(Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2007) h. 84
8 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer,h. 84

5. tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat
surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat
dakwaan antara lain:9
1) Dakwaan Tunggal
Dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak
terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti
lainnya;contoh hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).
2) Dakwaan Alternatif
Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara
berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan
pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian
tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan
alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja
yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah
terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam
bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan
kata sambung atau.
Contoh dakwaan alternatif:
Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP) atau
Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP)
3) Dakwaan Subsider
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari
beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang
satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun
9Petranse, Syarifudin dan Sabuan Ansori, Hukum Acara Pidana. (Indraralaya: Universitas Sriwijaya,
2000), h.119

6. secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi
sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.
Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai
dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti
harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan
dakwaan yang bersangkutan.
Contoh dakwaan subsidair:
Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
4) Dakwaan Kumulatif
Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke
semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus
dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini
dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-
masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.
Contoh dakwaan kumulatif:
Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan
Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan
Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP)
5) Dakwaan Kombinasi
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau
digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.
Contoh dakwaan kombinasi:
Kesatu : Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); dan
Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP)
Berbeda halnya dengan dan, atau dan subsidair, untuk kata juncto, kata ini
digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya.

7. Pasal-pasal ini tidak dibatasi hanya untuk satu undang-undang, pula tidak dibatasi
hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana. Contoh penggunaan kata juncto
misalnya: A membantu B dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, maka A akan
didakwa dengan Pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) jo. Pasal 55 KUHP (tentang
Membantu Melakukan Tindak Pidana), sedangkan B akan didakwa dengan Pasal 338
KUHP. Dakwaan di antara keduanya berbeda agar menjelaskan bahwa A bukan
merupakan pelaku utama seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP melainkan
merupakan pembantu tindak pidana tersebut sebagaimana dijelaskan keadaannya
dalam Pasal 55 KUHP.
Mengingat hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penggunaan kata
dan, atau, juncto, atau primair-subsidair disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang
menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam undang-undang dan belum
dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar,
dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata atau) atau dakwaan subsidair.
Sedangkan, dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-
masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk
dakwaan kumulatif (menggunakan kata dan).
3. Penyusunan Surat Dakwaan
Sebuah surat dakwaan dapat disusun dengan menggunakan dua cara, yaitu
penggabungan berkas perkara (voeging) dan pemisahan berkas perkara (splitsing).
Kedua cara tersebut memiliki syarat-syarat tersendiri yang menentukan apakah
sebuah surat dakwaan disusun dengan cara digabung ataukah dipisah.
Ketentuan dalam Pasal 141 KUHAP menentukan, bahwa penggabungan
perkara dalam penuntutan dapat dilakukan dengan beberapa alasan, di antaranya:10
10 Tolib Effendi, Praktik Peradilan Pidana, h.117

8. 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan
kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap
penggabunagnnya (adanya perbarengan tindak pidana, baik itu
merupakan consursus realis, concursus idealis, maupun perbuatan
berlanjut)
2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain
(dilakukan oleh lebih dari seseorang yang bekerja sama dan dilakukan
dalam waktu yang bersamaan, lebih dari seseorang pada saat dan tempat
yang berbeda akan tetapi hasil dari pemufakatan jahat sebelumnya, oleh
seseorang atau lebih melakukan tindak pidana untuk menghindarkan diri
dari pemidanaan karena tindak pidana lain. Dalam arti lain termasuk
dalam penyertaan dan pembantuan)
3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain,
akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam
hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan penyidikan.
Syarat-syarat umum untuk dilakukan penggabungan berkas perkara, di
antaranya adalah:11
1) Ada dua atau lebih tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam
undang-undang;
2) Dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih
dalam hal penyertaan;
3) Dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili dan
penuntut umun berkeinginan untuk diadili sekaligus.
Di samping penggabungan perkara, penuntut umum dapat melakukan
penuntutan dengan jalan pemisaha perkara (splitsing) seperti yang diatur dalam Pasal
142 KUHAP. Pemisahan perkara dapat dilakukan dengan membuat berkas perkara
11 Tolib Effendi, Praktik Peradilan Pidana, h.117

9. baru di mana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan
pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi.
Splitsing dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan
dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi lain sulit untuk diketemukan sehingga
satu-satunya jalan adalah mengajukan sesame tersangka sebagai saksi untuk
tersangka lainnya.
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
Effendi, Tolib. Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada
Pengadilan Tingkat Pertama. Malang: Setara Press, 2016
Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia
Indonesia. 2002
Makaro, Moh. Taufik dan Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek.
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Yogyakarta: Citra Aditya
Bakti, 2007
Petranse, Syarifudin dan Sabuan Ansori, Hukum Acara Pidana. Indraralaya:
Universitas Sriwijaya, 2000

10. LAMPIRAN
Contoh surat dakwaan
KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU P-29
“UNTUK KEADILAN”
SURAT DAKWAAN
No. Reg. Perk : PDM- 182 /KBaru/09/2012
a. Terdakwa :
Nama lengkap : RUDI WAHYUDI Als RUDI Bin USMAN
Tempat lahir : Kotabaru.
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/ 03 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tambak II Rt.19/01 Desa Semayap Kec,
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Tukang Becak).
Pendidikan : SMA.
b. Penahanan :
- Oleh Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
- Diperpanjang : -
- Penahan PU : Sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d Dilimpahkan
ke Pengadilan Negeri kotabaru
c. Dakwaan :
KESATU :
----------Bahwa ia terdakwa RUDI WAHYUDI Als RUDI Bin USMAN, pada hari
Senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain
setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun
2012, bertempat di Gg Hasanah Jalan Veteran Km.02 Desa Dirgahayu kec. Pulau
Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, melakukan

11. kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap
anak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -------
----------Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa sedang
mengendarai sepeda motor yang melintas dari arah jalan veteran yang tepatnya di
depan hotel kartika tiba-tiba darai arah dari belakang terdakwa ada sepeda motor
yang melaju dan menyalip terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi lalu
terdakwa mengejar sepeda motor yang menyalip terdakwa yang di ketahui sepeda
motor tersebut singgah ke pencucian sepeda motor selanjutnya terdakwa dengan
rasa emosi tak bisa terkontrol akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan
terhadap saksi korban yang di ketahui masih anak-anak namun terdakwa tidak
memperdulikan lagi hingga terjadi penganiayaan yang dilakukan dengan cara
terdakwa tangan mengepal dan mengayunkan tangan dari arah sebelah kanan
kepala hingga mengenai kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga ) kali dan
mengenai pipi sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh, karena merasa
ketakutan saksi korban lari kearah warnet dengan tujuan mengamankan diri dari
terdakwa namun karena terdakwa belum puas melampiaskan kemarahannya lalu
terdakwa mengejar saksi korban hingga ke warnet dan kemudian terdakwa
kembali menganiaya dengan cara menendang perut bagian sebelah kanan dengan
kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,bahwa berdasarkan surat visum et repertum No:
445/028/VII/16D/2012 pada tanggal 09 Juli 2012 dari rumah sakit umum daerah
kotabaru yang di tandatangani oleh Dr. SUPIANTI AGUSTINA dengan hasil
pemeriksaan luar :
- Leher terdapat sebuah luka lecet geser dileher sebelah kiri dengan panjang
kurang lebig 10 cm.
Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6902CLT120120902587
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 12
Januari 2009, saksi korban dilahirkan pada tanggal 10 Juni 1996 sehingga pada
saat saksi korban menerima penganiayaan dari terdakwa, saksi korban berumur
kurang lebih 16 tahun 1 bulan.----------------------------------
-------Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat
(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak-------------------
ATAU
KEDUA
----------Bahwa ia terdakwa RUDI WAHYUDI Als RUDI Bin USMAN, pada hari
Senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain
setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun
2012, bertempat di Jalan Veteran Km.02 Desa Dirgahayu kec. Pulau Laut Utara
Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

12. daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan penganiayaan yang
mana mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-
cara sebagai berikut : -------
-------- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa sedang
mengendarai sepeda motor yang melintas dari arah jalan veteran yang tepatnya di
depan hotel kartika tiba-tiba dari arah belakang terdakwa ada sepeda motor yang
melaju dan menyalip terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi lalu terdakwa
mengejar sepeda motor yang menyalip terdakwa yang di ketahui sepeda motor
tersebut singgah ke pencucian sepeda motor selanjutnya terdakwa dengan rasa
emosi tak bisa terkontrol akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap
saksi korban dengan cara tangan mengepal dan mengayunkan tangan dari arah
sebelah kanan kepala hingga mengenai kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga)
kali dan mengenai pipi sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh, karena merasa
ketakutan saksi korban lari kearah warnet dengan tujuan mengamankan diri dari
terdakwa namun karena terdakwa belum puas melampiaskan kemarahannya lalu
terdakwa mengejar saksi korban hingga ke warnet dan kemudian terdakwa
kembali menganiaya dengan cara menendang perut bagian sebelah kanan dengan
kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor
yang berada di pencucian sepeda motor dan mengambil 2 (dua) potongan balok
kayu dan merusak sepeda motor bagian lampu depan hingga meyebabkan body
pecah, kemudian memukul tebeng hingga pecah serta memukul lampu rem
belakang hingga pecah. setelah puas melampiaskan kemarahan kemudian
terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor dan saksi korban menuju arah pulang
ke jalan tambak II.
-------Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351
ayat (1) KUHP
DAN
KETIGA
----------Bahwa ia terdakwa RUDI WAHYUDI Als RUDI Bin USMAN, pada hari
Senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain
setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun
2012, bertempat di Jalan Veteran Km.02 Desa Dirgahayu kec. Pulau Laut Utara
Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru,dengan sengaja dan melawan hukum,
menghancurkan, merusak, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau
menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -------

13. -------- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa sedang
mengendarai sepeda motor yang melintas dari arah jalan veteran yang tepatnya di
depan hotel kartika tiba-tiba darai arah dari belakang terdakwa ada sepeda motor
yang melaju dan menyalip terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi lalu
terdakwa mengejar sepeda motor yang menyalip terdakwa yang di ketahui sepeda
motor tersebut singgah ke pencucian sepeda motor selanjutnya terdakwa dengan
rasa emosi tak bisa terkontrol akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan
terhadap saksi korban yang di ketahui masih anak-anak namun terdakwa tidak
memperdulikan lagi hingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa,
karena merasa belum puas melampiaskan kemarahannya lalu terdakwa
mengambil 2 (dua) potongan balok kayu dan merusak sepeda motor bagian lampu
depan hingga meyebabkan body pecah sebanyak 2 (dua) kali pukulan kemudian
memukul tebeng hingga pecah sebanyak 2 (dua) kali serta memukul lampu rem
belakang hingga pecah sebanyak 2 (dua) kali, sehingga sepeda motor tersebut
tidak dapat dipakai lagi untuk di jalan raya mengingat kelengakap sepeda motor
tidak perfungsi, setelah puas melampiaskan emosinya kemudian terdakwa pergi
meninggalkan sepeda motor dan saksi korban menuju arah pulang ke jalan
tambak II.
-------Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406
ayat (1) KUHP---
Kotabaru, 3 September 2012
Jaksa Penuntut Umum,
MARJUKI, S.H.
Ajun Jaksa Madya
Nip.197704122002121003
Sumber: https://kejaksaan.go.id/upldoc/dakwaan/20120919190529-339769_DAkwaan%20RU...