Panduan Pemantauan Peradilan

,ro,lno*t
Panduan
Pemantauan
Pel'adilan
Masyarakat Pemantau Peradilan lndonesia
Fakultas Hukur.n tJniVersltas lndonesia
(MaFPl-FHU.l')
[-
:l
k
*,
lt
tii

Panduan ini diterbitkan atas kerjasama antara
MaPPI-FHUI
dengan
KE,II4NTRAAN.
baE Pembaruan Tata Pemerintahan di lndonesia

DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Tentang MaPPI-FHUI
Struktur Organisasi
Pemantauan Peradilan
Hukum dan Penanganan Korupsi
Alur Peradilan Pidana
Alur Peradilan Perdata
Alur Peradilan Anak
Alur Peradilan PTUN
Daftar Alamat Lemb aga Peradilan,
Studi Hukum, sertalsM Bidang Hukum
dan Peradilan
1
7
77
15
33
49
67
77
81
96

n //1 '4./.i/1
i,#.4, 4?t dD,,,4
T"% r*r4 ti 2...;4
V, bo"a.otVr'; ",h?""",r'$,
ffimr.f;ffiffiffitmr
aat ini tak dapat dipungkiri bahwa tingkat keperca-
yaan masyarakat terhadap dunia peradilan sedang
mengalami dekadensi yang hebat, hal ini tercermin
dari pola penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat
yang cenderung main hakim sendiri. Pola penyelesaian
masalah tersebut menjadi pilihan utama di tengah
ketidakpercayaan terhad ap aparatur peradilan.
Dan, dalam hal ini, pola penyelesaian tersebut sangatlah
dipengaruhi oleh pandangan bahwa penyelesaian melalui
mekanisme peradilan penuh dengan permainan,
ketidakadilan serta ketidakpastian yang bertameng
kepastian hukum. Oleh karenanya raut wajah peradilan
yang kian suram ini harus segera dicerahkan dengan
melakukan pengawasan yang efektif.
Sistem pengawasan yang ada pada saat ini dikenal dengan
sistem pengawasan melekat yang lebih menekankan pada
sisi moralitas dan pola atasan bawahan, serta mekanisme
pengawasan internal melalui institusi Inspektorat Jenderal
serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sistem pengawasan internal dalam lingkup kehakiman saat
ini masih terbagi dua, dimana secara teknis yudisial yang
melakukan pengawasan adalah Mahkamah Agung,
sedangkan yang melakukan pengawasan secara personil
Mosyorokot Pemontou Perodilon lndonesio
Fokultos Hukum Universitos lndonesio

I'engantar
kehakiman adalah Departemen Kehakiman karena secara
administratif berada ditangan departemen. Mekanisme
Pengawasan Internal dalam lingkungan pengadilan yang
bermu ara, ku Mahkamah Agung, sebenarnya telah
diterapkan sejak tahun 1.994 yang ditandai dengan
dikeluarkannya SK Ketua Ma No. KMA /A05/SK/Ifi/1994
dan SK Ketua MA No. KMA/006/SK /1fi/7994.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyatuan atap
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A UU No.35 Tahun
1,999 , maka sebagai bagian transisi penyatuan atap,
berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.L31/M tahun
2000, diadakan Ketua Muda Bidang Pengawasan dan
Pembinaan. Apabila diperhatikan maka mekanisme
pengawasanyang akan diterapkan adalah sebagaimana yang
telah diatur pada tahun 1994,yang cenderung terpusat yaitu
mekanisme pengawasan yang dipegang sampai tingkat
Ketua atau Pimpinan Pengadilan Tinggi. Mekanisme
pengawasan yang terpusat ini sudah saatnya ditinggalkan
dengan lebih mengoptimalisasikan peran wakil ketua atau
pimpinan Pengadilan Negeri yarrg mana dalam hal ini
mekanisme yang dapat dibangun adalah mekanisme pusat
pengaduan dan informasi hukum (complain centre).
Keberadaan pusat pengaduan dan informasi hukum (com-
plain centre) adalah untuk memperbaiki sistem informasi
administrasi peradilan, yaitu dengan memberikan
pemahaman tentang mekanisme peradilan dan adminis-
trasinya. Dengan adanya complain center tersebut
diharapkan mekanisme administrasi peradilan dapat dikawal
sehingga tidak ditemukan penyirnpangan administrasi
peradilan melalui berbagai pungutan tidak resmi. Hal ini
Fokultos Hukum Universitos lndonesio2

Pengantar
sebagai cermin ketiadaan pelayanan informasi tentang proses
peradilan bagi pencari keadilan. Untuk itu pelayanan
informasi menjadi bagian penting dalam kerangka
penciptaan gistem peradilan yang baik. OIeh karenanya,
dalam kerangka pengawasan, mekanisme pengaduan perlu
diserap dalam struktur Pengadilan Negeri dimana perlu
untuk diadakan wakil ketua PN bidang pengawasan, yang
dibarengi dengan adanya complain centre. Mengenai
kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas laporan
masyarakat terhadap kejanggalan dalam proses peradilan
tersebuf maka MA mengeluarkan aturan melalui SEMA No.
6 tahun 2007 tentang Pengaduan Pelapor.
Selain mekanisme pengawasan internal sebagaimana
dimaksud, mekanisme pengawasan eksternal juga perlu
terus dikembangkan, dimana dengan dikeluarkannya SEMA
tentang Pengaduan Pelapor, semakin menegaskan
keberadaan kontrol masyarakat yang semakin mendapat
tempat dalam kerangka pembenahan sistem peradilan di
Indonesia. Mekanisme pengawasan masyarakat merupakan
penyeimbang mekanisme pengawasan internal yang sudah
terinstitusionalisasi dalam stmktur organisasi tirp sub sistem
dalam peradilan. Dalam kerangka effektifitas pengawasan
eksternal yang dilakukan, dibutuhkan kerjasama dengan
institusi pengawasan internal yang ada. Hal ini seb agar
metode aksi guna meneruskan temuan-temuan ya:ng
didapat selama pemantauan dilakukan. Kerjasarna tersebut
diharapkan dapat mengoptimalkan pemantauan yang
dilakukan dan sebagai pressure bagi aparatur penegak untuk
bersikap, bertindak dan bertutur kata dengan baik dan sesuai
dengan mekanisme yang ada.
Mosyorokot Pemonlou Perodilon lndonesio
Fokulios Hukum Universitos lndonesio

Pengantar
Dalam kerangka penguatan pengawasan eksternal yang
dilakukan oleh publik, perlu jrgu didukung dengan
penguatan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang
mekanisme peradilan. Hal ini penti.g untuk memberikan
pengetahuan kepada masyarakat tentang tahapan-tahapan
peradilan yang ada dan berlaku di Indonesia. Dalam hal itu
buku ini diterbitkan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat akan hal itu. Dengan adanya pemahaman
tentang proses peradilan juga diharapkan akan mening-
katkan sensibilitas publik terhadup penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi dalam proses peradilan. Dengan
adanya sensibilitas publik yang tinggi maka pengawasan
eksternal akan semakin luas tercipta,yangakan berdampak
pada sikap hati-hatt aparat penegak hukum dalam kerangka
penegakan hukum.
Penguatan pengawasan eksternal juga perlu dimbangi
dengan pengetahuan akan mekanisme pengawasan yang
berlaku. Dalam hal ini keengganan untuk rnelaporkan
temuan yang ada, dikarenakan kekurangtahuan publik akan
tempat untuk meneruskan laporannya. Buku ini juga
berisikan alamat-alamat k"polisian terdekat, untuk
melaporkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah
terdekat dengan pelapor. Selain kepolisian jug a ada alamat
kejaksaan, pengadilan dan lemb aga-lembaga yang
memberikan bantuan hukum serta organisasi non
pemerintah lainnya. Untuk melaporkan temuan yang terjadi
dalam lingkup peradilan, buku ini berisi informasi tentang
alamat instansi atasan yang dapat mengambil tindakan
segera akan penyimpangan yang terjadi. Dalam hal terjadi
penyimpangan di Pengadilan Negeri, publik bisa
Fokultos Huku m Universitos Indonesio

Pengantar
meneruskan laporannya kepada Pengadilan Tinggi setempat
(yu^g alamahrya ada dalam buku ini) atau ke Mahkamah
Agung atau ke Lembaga-lembaga yang tersedia
informasinya dalam buku ini pula. untuk tingkat kejaksaan
negeri jrgu dapat melaporkan pada instansi atasannya yaitu
Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Ag,r*g atau ke lembaga-
lembaga swad aya masyarakat yang ada dalam buku ini.
Untuk kep o lisisan jugu sa ma secara bertingkat informasinya
ada dalam buku ini. Untuk pengacarafadvokat bisa
melaporkan ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung atau
organisasi profesi yang tersedia informasinya.
Buku ini sebagarbagian dari tanggung jawab akademis
MaPPI dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat,
irrgu berusaha memberikan pengetahuan dasar tentang
pemantauan. Dimana buku ini juga berisikan petunjuk
praktis melakukan pemantauan peradilan. Dengan adanya
petunjuk praktis pemantauan maka masyarakat secara
sendiri dapat melakukan pemantauan peradilan, yang
diharapkan akan tercipta pemantau-pemantau peradilan
indenden dibebagai penjuru Indonesia. Dengan banyaknya
pemantauan yang dilakukan oleh publik, berarti
meningkatkan sensibilitas dan kekritisan publik terhadap
proses peradilan. Dengan begitu maka akan tercipta "terali
sosial" yang akan menjadi jaring pengawasan masyarakat
bagi praktik menyi*pang proses peradilan -yang
implikasinya diharapkan dapat mengeliminasi praktik
menyimpang tersebut.
Pada kesempatan ini, kami - Masyarakat pemantau
Peradilan Indonesia (MaPPI)- mengucapkan terima kasih
kepada para pihak yang telah membantu buku saku ini
Fokultos Hukum Universitos lndonesio 5

Pengantar
diterbitkan. Khususnya kepada Partnership for Goaernance
Reform yang memungkinkan diterbitkannya buku saku ini.
Penghargaan tak terkura, saya berikan kepada seluruh rekan-
rekan MaPPI yang telah membantu buku saku ini berhasil
dirampungkan. Pada akhirnya, besar harapan saya "secuil"
informasi yang ada di buku ini dapat bermanfaatbagi semua,
dan selamat menggunakan buku saku yang sederhana
ini.Terima kasih.
]akarta, Maret 2003
Penyusun

TmmT"ffiTzffi
MffiPPIryHUI
Dasar Pemikiran
Hukurn sebagai salah satu perangkat dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan sedang berada dalam puncak
popularitasnya. Hal ini terlihat dalam pemberitaan sehari-
hari, dimana tiada hari terlewatkan tanpa membicarakan
hukum lengkap dengan permasalahannya. Namun, patut
disayangkan, berita tentang hukum lebih menyoroti sisi
negatif dari hukum itu sendiri, baik dalam tataran subtansi,
ataupun dalam pelaksana dan implementasinya. Walau
begitu, memang harus diakui bila permasalahan hukum di
negara ini berada dalam titik kritis. Hal tersebut adalah wajar
mengingat sistem peradilan di Indonesia saat ini penuh
dengan kebobrokan dan kebusukan.
Apakah semua permaSalahan tersebut akan dibiarkan
berjalan terus seperti saat ini tanpa ada suatu usaha untuk
mengubahnya?
Pertanyaan tersebut patut dilayangkan pada kita yang
konon mengklaim bahwa negara Republik Indonesia adalah
Negara Hukum yang mengusung nilai-nilai demokrasi dan
bercirikan prinsip check and balances dalam pelaksanaan
pemerintahannya. Adalah tidak pantas.apabila suatu negara
yang menamakan diri negara demokrasi namun di dalam
negara tersebut tidak ada supremasi hukum.

Tentang MaPPI-FHUI
Seperti kita ketahu i, yangmenjadi penjaga atau garda
terdepan dalam terciptanya demokratisasi dalam suatu
negara adalah hukum atau sistem hukum yang adadi negara
tersebut, dirnana bagian terpenting adalah sistem peradilan
Iengkap dengan pelaksanaannya. oteh karena itu, kami
sebagai insan hukum yang mengemban misi sebagai
masyarakat ilmiah berusaha menyikapi masalah tersebut
dengan membentuk suatu lembaga yang kami namakan
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappl). Mappl
secara formal berdiri pada tanggalz7 oktobe r 2}aa,melalui
surat keputusan Dekan Fakultas Hukum universitas Indo-
nesia Nomor: 3BA/SK/D/FH/la/ 2000. Keberadaan Mappl
diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi pembenahan
Sistem Peradilan di Indonesia.
Visi dan Misi
Visi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappl)
adalah mengembangkan supremasi hukum seba gat
penyangga utama proses demokratisasi= Sedangkan yang
menjadi misi dari MaPPI adalah:
' Membangun sistem peradilan yang ideal, baik secara
institusional maupun subtansial yu.g dapat menciptakan
supremasi hukum di Indonesia;
' Melakukan fungsi sebagai code of conduct para aparat
penegak hukum;
o Membangun kembali kepe rcayaan masyarakat terhadap
lembaga peradilan yang bersih clan berwib awa sebagai
benteng terakhir bagi pencari keadilan;
' Membangun masyarakat agr dapat menjalankan fungsi
sebagai agen pengawas terhadap kinerja lembaga
peradilan;
B

Tentang MaPPI-FHUI
' Menciptakan wahana komunikasi dan diskursus bagi
masyarakat hukum Indonesia pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya;
o Berpartiqipasi secara aktif dalam usaha menumbuhkan
dan mengembangkan budaya hukum dalam masyarakat
Indonesia.
Bentuk Organisasi
MaPPI adalah badan otonom yang berada di Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. Organisasi ini bersifat
independen dan tidak terafiliasi dengan politik .
Ruang Lingkup Kegiatan
MaPPI membagi ruang lingkup kegiatannya dalam dua
bagian besar, yaitu
Struktural
. Melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap
kinerja pengadilan (Hakim. Jaksa, Pengacara dan Polisi)
sebagai suatu lembaga yang melaksanakan konsep sistem
peradilan Indonesia;
' Melakukan pengkajian, penelitian dan analisa terhadap
produk lembaga peradilan, baik putusan, maupun kinerja
lembaga peradilan itu sendiri;
' Menjalankan fungsi sebagai mitra bagi pemerintah agar
tercipta suatu mekanisme kontrol terhadup kinerja dan
berbagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan atau
lemba ga-lembaga pemerintah yang berhubungan
dengan masalah sistem peradilan.
9

Tentang MaPPI-FHUI
Kultural
' Melakukan dekonstruksi pemikiran mengenai hukum
secara khusus kepada masyarakat yang bermu ara pad.a
upaya untuk mengembalikan kepercayaan kepada
masyarakat kepada hukum itu sendiri dan lembaga
peradilan pada khususnya;
' Memberikan pendidikan rnengenai hukum, khususnya
masalah sistem peradilan, dan mekanisme yang terjadi di
Pengadilan terhadap masyarakat, agar masyarakat sadar
akan hak dan kewajibannya, dan selanjutnya dapat
menjadi kelompok dan pelaksana sistem hukum di negara
ini pada umumnya;
' Memberikan bantuan dan fungsi advokasi apabila ada
anggota masyarakat yang menyampaikan keluhan, atau
terdapat suatu keadaan yang menjadikan anggota
masyarakat sebagai korban dari pelaksanaan sistem
peradilan atau kinerja lemb agaperadilan itu sendiri.
t0

Tentang MaPPI-FHUI
ffiZru*W%ffiT
OrSffini$a$i
Pelindung Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H
Guardian Dean of Faculty of Laut Uniaersity
of lndonesia
Dewan Pakar Prof. Daniel S. Lev
Board of Professional DR. Adnan Buyung Nasutiory S.I{.
Suhadibroto, S.H.
Prof. DR. Harkristuti Harkrisnowo,
s.H., M.A
Dewan Penyantun
Board of Funders
Ketua Umum Kurnia Toha, S.H., L.L.M
Chief Director
Ketua Harian Asep Rahmat Fajar, S.H.
Execatiae Director
Sekretaris Jenderal |unaedi, S.H.
Generql Secretary
Mosyorokot Pemoniou Perqdilon lndonesio
il

Tentang MaPPI-FHUI
Sekretaris Cucu Asmawati
Secretary
Bendahara Arin Karniasari
Treasurer
Divisi Monitoring |oshua.L.Siahaan
MonitoringDiaision Abdurrahman
Cahya Febriana, S.H
Merry Nitalia, S.H
Divisi Riset Meissy Sabardiah, S.H
Research Diaision Desita Sari, S.H
Diah Lestari Pitaloka, S.H
Nisa Istiani, S.H
Theodora Yuni Shahputri, S.H
Divisi Media Komunikasi
Media and Communication Diuision
Hasril Hertanto, S.fI
Estika Christiariani
Nur Syarifah
Oktaviano Syarif
Yulia Anastasia Fu'ada
Mosyorokoi Pemonlou Perodilon lndonesio
12

5
:E
LL
I
o_
o_
G
C
(U
+-,
.q
o)
G)
Y
Tentang MaPPI-FHUI
Mosyorokot Ppmontou Perodilon lndonesio
=:eB 0 I
+r
----r*-J'
=t
cr= I
-l
ig:,
..:,t:
%
r3

14

W*ruffirz%mLmffi
P*rffiditmn
I. PEMANTAUAN SECARA UMUM
Apakah Pemantauan itu?
Saat ini tak dapat dipungkiri bahwa tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap dunia peradilan sedang mengalami
dekadensi yang hebat, hal ini tercermin dari pola peyelesaian
masalah yang dilakukan masyarakat cenderung main hakim
sendiri. Pola penyelesaian masalah tersebut menjadi pilihan
utama ditengah ketidakpercayaan terhadap aparatur
peradilan. Pola penyelesaian tersebut sangat dipengaruhi
oleh pandangan bahwa penyelesaian melalui mekanisme
peradilan penuh dengan permainan dan ketidakadilan serta
"ketidakpastian
ditengah hiruk pikuk tameng kepastian
hukum. Raut wajah peradilan yang kian suram harus segera
tercerahkan dengan melakukan pengawasan yang efektif.
Sistem pengawasan yang ada pada saat ini dikenal dengan
sistem pengawasan melekat yang lebih menekankan pada
sisi moralitas dan pola atasan bawahanr serta mekanisme
pengawasan internal melalui institusi Inspektorat Jenderal
serta Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Sistem pengawasan internal yang selama ini
diterapkan dalam instansi pemerintah termasuk instansi
Peradilan dinilai tidak berjalan dengan baik, hat ini terindikasi
dari tingkat korupsi yang terus terkoreksi. Hal ini sangat
15

memprihatinkan, karena ditengah lemb aga yang
mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa, masih terjadi
diskrepansi kekuasaan dalam berbagai segi. Keprihatinan
inilah yang rrrendorong sosialisasi ide pengawasan eksternal
sebagai kontrol sosial dan mekanisme konkrit mengukur
akuntabilitas publik lembaga peradilan. Pengawasan
eksternal yang saat ini dikembangkan salah satunya adalah
pe.mantauan peradilan. NIamun pengertian antara
pemantauan dengan pengawasan merupakan suatu hal yang
berbeda satu sama lain.
Suatu pemahaman awal harus dikuasai dari sebuah
organisasi pemantauan, yaitu pengertian dari kegiatan
pemantauan ifu sendiri. Pernantauan sebagai salah satu
bentuk sistem pengawasan eksternal merupakan peran dari
masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dalam
melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem peradilan.
Pemantuan yang dilakukan tersebut tidak hanya dilakukan
terhadap lembaga peradilannya saja namun jugu terhadap
pihak-pihak yang terkait dalam sistem peradilan seperti
Hakim, Jaksa, Panitera dan Pengac ara. Adanya perbedaan
yang esensial antara definisi pemantauan dan pengawasan
jrgu harus menjadi perhatian. Dalam kegiatan pemantauan,
lemb aga pemantau bukanlah melakukan aktivitas
pengawasan. Terminologi pengawasan terdiri dari
pengertian menghukum dan wewenang unfuk memberikan
tindak lanjut atas suatu sengketa, bahkan hukuman terhadap
suatu pelanggaran. Pengawasan biasanya memiliki status
atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang diawasi.
Sementara itu didalam kegiatan pemantauan, seorang
pemantau melakukan kegiatan pen gamatan secara seksama
Mosyorokot Pemoniou Perodilon lndonesio
16

atas pelaksanaan proses peradilan. Sebagai pemantau
tidak memiliki kewenangan untuk menghukum, dan
kedudukan pemantau tidak lebih tinggi dari yangdipantau
atau yang diamati.
Dengan demikian pemantauan peradilan merupakan
suatu proses kegiatan pengumpulan data/fakta-fakta
peristiwa atau kejadian dalam proses peradilan secara murni,
faktual dan objektif. Kegiatan pemantauan sama halnya
dengan melakukan suatu kegiatan Penelitian.
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu
metode yang bertuiuan untuk mempelajari satu atau
beberap a gejala, dengan jalan menganalisanya dan
dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta tersebut, untuk kemudian meng-
usahakan suafu pemecahan atas masalah-masalah yang
ditimbulkan oleh fakta tersebut.l
Fakta-fakta yang didapat dari hasil pemantauan tersebut
akan diolah atau dianalisa sehingga dapat memberikan
informasi yang berarti dan bertanggungiawab mengenai
penegakan hukum di negeri ini. Hasil akhir dari sebuah
pemantauan akan disajikan kepada masyarakat secara
bertanggungiawab.
Dari definisi diatas maka tugas pemantuaan bukan
mencari atau membangun opini terhadap suatu peristiwa
atau kejadian, tetapi menemukan dan mengemukakan fakta.
Ini menjadi salah satu prinsip yang penting dalam melakukan
pemantauan yang harus senantiasa diingat oleh seorang
pemantau.
' Soerjono Soekanto, Pengantar Peneliticur Hukttm,cet. 3, (Jakarta. Universitas Indonesia, 1986),
hal 2-3.
Mosyorokot Pemontou Perodilon lndonesio 17
Fokultos Huku m Universitos lndonesio

Landasan Hukum Kegiatan Pemantauan peradilan
A. UUD dan UU yang mengatur
Pelaksanaan sistem Peradilan saat ini belum dilaksanakan
karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau
bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat
dalam sistem peradilan, baik hakim, pengacara maupun
masyarakat pencari keadilan. Sebagai suatu sistem, kinerja
peradilan saat ini berada pada titik nadir yang sangat ekstrim.
Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari
keadilan seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media
kontrol bagr lembaga tersebut untuk selanjutrrya melakukan
berbagai perbaikan yang signifik an, bagi terciptanya suatu
sistem peradilan yang ideal, dan sesuai dengan harapan
masyarakat.
Pendekatan awal yangdapat dilakukan pemantau untuk
mengetahui adanya maladministrasi di peradilan dengan
mengumpulkan data-data mengenai harta kek ayaan para
pejabat peradilan yang akan dipantau, misalnya dilakukan
dengan mencatat harta kekayaan dan sumber penghasilan
(sebagaimana yang dilakukan oleh KPKPN), puryampaian
gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU korupsi yang baru
(Pasal12 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-
Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi) dan pendapatan informasi kepegawaian
yang baik.
Adapun dasar adanya pemantauan di penga dilan'
dapat dilihat melalui SEMA No. 6 tahun 2}ATdimana isinya
mengenai "Mendengar Pengaduan Pelapor", dalam hal ini
maka terdapat kebutuhan akan adanya pemantau yang
Fokultos Hukum Universilos lndonesio
IB

dapat memberikan laporan tentang perilaku yang tidak baik
atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Hakim atau Pejabat
Pengadilan lainnya,yang terkadang tidak banyak masya-
rakat awam yang mengetahui tentang penyimpangan itu.
B. Tri Darma Perguruan Tinggi
Sebagaimana dijelaskan dalam bagian terdahulu.
Pemantauan peradilan merupakan kegiatan riset / penelitian
,yang mana hasil dari pemantauan nantinya disampaikan
dan digunakan sebagai kajian bagi mahasiswa fakultas
hukum Universitas Indonesia serta disampaikan kepada
masyarkat umum melalui publikasi di media massa, work-
shop, seminar dan lain-lain. Hal ini sebagai bentuk
pengabdian kita terhadap masyarakat, dimana dengan
adanya publikasi dari hasil pemantauan peradilan tersebut
diharapkan masyarakat semakin sadar dan kritis akan proses
penegakan hukum di negara kita khususnya dalam system
peradilan bahkan diharapkan bisa turut serta sebagai agen
pengawas pelaksanaan sistem peradilan kita.
II. TUIUAN KEGIATAN PEMANTAUAN
Kegiatan pemantauan peradilan bertujuan untuk
melakukan pengawasan secara eksternal terhad^p jalannya
suatu sistem peradilan agar berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan adanya kegiatan pemantuan, diharapkan
p enyimp angan-p enyimp angan yang bias anya terj a d i, s ep erti
adanya mafia peradilan, tidak diterapkarurya beracara dalam
persidangan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dilanggarnya
hak-hak terdakwa atau saksi, tidak terjadi lagi di mas ayang
akan datang. Sehin gga diharapakn kegiatan pemantauan
Foku ltos Hukum Universitos lndonesio
19

Pemante
peradilan ini dijadikan sebagai pembelajaran untuk dapat
mewujudkan peradilan yang bersih dan sesuai dengan yang
dicita-citakan.
III. TEKNIK PEMANTAUAN
Untuk dapat melakukan suatu pemantauan dengan baik,
maka pemantau yang akan melakukan pemantauan terlebih
dahulu harus mengetahui tentang dasar-dasar teknik
pemantauan serta memperhatikan etika dalam hal
pemantauan.
Macam Teknik Pemantauan
Teknik pemantauan yang dikembangkan oleh setiap
pihak atau Lembaga Swa daya Masyarakat (LSM) ataupun
Organisasi Non Pemerintah (Ornop) seperti MaPPI FHUI,
Lembaga Kajian Advokasi dan ndependensi Peradilan
(LeIP), Indonesia Court Monitoring (ICM) dan Indonesia
Corruption Watch (ICW) serta lembaga lainnya, berbeda
satu sama lain. MaPPI FHUI, dalam hal ini mengembangkan
teknik pemantauan dengan tetap mengembangkan budaya
kampus yang sarat dengan muatan idealisme dan tanggung
jawab akademik dalam melaksanakan sistem peradilan.
Karena kegiatan pemantauan yang tidak berbeda dengan
upaya pencarian dan pengumpulan fakta, maka teknik
pemantauan juga tidak berbeda dengan teknik pencarian
dan pengumpulan fakta. Dua macam teknik pencarian dan
pengumpulan fakta yang sangat umum dikenal adalah:
. Mendatangi secara langsung lokasi penyelenggaraan
proses peradilan .d,engqn melakukan . observasi
(pengamatan langsung) dan atau interview (wawancara).
Mo.yorokot Pemontou Perodilon lndonesio
Fokultos Huku m Universitos Jndonesio
2A

. Mengumpulkan data sekunder, seperti materi-materi
tertulis, bahan-bahan atau informasi lain yang berkaitan
dengan objek pantauan.
. Menerima,laporan atau pengaduan dari masyarakat
terhadap kejadian, peristiwa yang berkaitan dengan
pelang garanf kecurangan dalam proses kegiatan
pemantauan.
o Melakukan kegiatan pengecekan ulang terhadup
informasi yang perlu di verifikasi.
Hal Apu Saja yang Perlu Diperhatikan dalam Proses
Pemantauan?
Dalam melakukan pemantauan peradilan terdapat
beberapa hal yang harus diperhatikan dan dicermati, baik
itu sebelum melakukan pemantauan, pada saat pemantauan
maupun setelah pemantauan. Hal yang harus dicermati
dalam melakukan pemantauan adalah sebagai berikut:
1. Persiapan P endahuluan
. Persiapkan segala bentuk perlengkapan dalam melakukan
pemantauan, seperti: Tape recorder, kaset, battery,
ballpoint, kertas atau Blocknote, identitas pemantau atau
identitas lain yang menunjukan pemantau berasal dari
MaPPI FHUI, serta form pemantauan.
. Pastikan bahwa Tape recorder dalam keadaan baik, bat-
tery dalam keadaan baik dan telah berada dalam tempat
battery di Tape recorder, pastikan bahwa kaset yang anda
bawa dapat berfungsi deng,gu b"i5 dengan melakukan
tes t terlebih dahu lu r
"U"1ffi.fugj&Fj
p ereka man.
Pastikan bahwu urrd#t
b
Mosyorokot Pemontou Perodllon fu
tTiE
.,
-*f
d3
!i
c{
Eqr
Foku lios H u ku m U niversiios lndon&fi€

pengadilan atau lembaga peradilan lain yang akan
dilakukan pemantauan.
' Ketika tiba di pengadilan lakukan pemeriksaan terhadap
iadwal sidang hari tersebut dan hari-hari lain (bila tersedia)
yang akan berlangsung, lakukan pencatatan sidang
mengenai apa, menyangkut siapa dan nomor perkara
tersebut, serta pada tahap apasidang akan dilakukan pada
ruangan yang mana (perhatikan form pemantauan).
' Setiba di ruan gdr., pastikan tape recorder dalam keadaan
baik, lalu lakukan perekaman. Selama perekaman
berjalan, tetap lakukan pencatatan sebagai back up apabila
terjadi kerusakan dalam recorder (tanamkan dalam diri
anda bahwa jangan pernah percaya teknologi fiA %).
' Usahakan melakukan pendekatan secara pribadi dengan
para pihak yang terkait (panitera, hakim, jaksa, pengacara)
dalam persidangan sehingga mempermudah pemantau
untuk mendapatkan berkas perkara serta informasi
lainnya yang berkaitan dengan hal yang dipantau.
' Setelah pemantauan dilakukan, segera dibuat transkip
pemantauan dengan memperhatikan format laporan
pemantauan (laporan dibuat dengan menyertakan berkas
perkara yang ada pada saat sidang tersebut).
2. Persiapan kegiatan pemantauan
' Siapkan referensi tulisan mengenai hal yang akan dipantau
(UU, pendapat ahli, Yurispridensi).
. Harus di upayakan mendapat jawaban 5 W + H (apa,
siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana) yang
berkaiatan dengan objek pemantauan.
' ]ika mendapatkan informasi hendaknya melakukan ricek
(cek ulang ) dan cros cek antara temuan dengan hubung-
annya dengan aktivitas pemantauan.
Mosyorokot Pemontou Perodilon Indonesio
22

' ]ika dalam temuan terdapat pelaku/subjek yang
membantah tetapi tidak memiliki keyakinan bahwa
sungguh-sungguh terjadi sesuatu, perlu di peroleh mini-
mal dua saksi yang betul-betul bersedia menjadi saksi.
' Relawan atau pemantau harus mendapatkan dan
mengamankan alat-alat bukti dari suatu pelanggaran atau
penyimpangan.
' Mengamati dan mencatat terhadap apa yang dilihat dan
didengar.
Bagaimana Cara Memperoleh Informasi dan
Menemukan Fakta?
Dalam melakukan kegiatan pemantauan, yang perlu
diperhatikan dan dicermati oleh pemantau untuk
mendapatkan informasi serta menemukan fakta di lapangan,
diantaranya adalah:
1,. Mengenal terlebih dahulu daerah atau tempat atau lokasi
yang akan dipantau dengan tepat dan benar, kenali
tempat lokasi dengan mengetahui jalur kendaraan umum
menuju ke tempat lokasi.
2. Telah memPunyai kontak pribadi atau kenalan dilokasi
dimana dilokasi ia bertugas.
3. Berpenampilan yang sopan dan santun, baik dalam
berpakaian maupun dalam berperilaku.
4. Bersikap ramah dan hormat terhadup orang di sekitar
lokasi maupun terhadrp calon.nara sumber.
5. Membangun hubungan baik dengan orang-orang yang
menjadi sumber informasi, kry person, dan tokoh
masyarakat.
6. Menyusun target, sasaran dan langkah-langkah yang
23

akan ditempuh dan jumlah waktu yang diperlukan untuk
mengumpulkan data yang dibutuhkan.
7. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
dengan fokus pemantauan atau peristiwa yang terjadi
dalam proses peradilan.
Apu saja unsur-unsur yangperlu dipantau dalam proses
peradilan?
. Pejabat penyelidik dalam kasus pidana.
. Pejabat penyidik di Polri dan Kejaksaan.
. Pejabat Pengadilan Negeri, Tinggi dan MA.
. Pejabat pemerintah, aparat birokrasi, aparat keam ananf
militer.
. Masyarakat.
. Praktisi hukum seperti Pengac ara.
Apu saia Sumber Informasi dalam Melakukan Kegiatan
Pemantauan?
Dalam melakukan kegiatan pemantuan, informasi yang
perlu digali oleh pemantau dapat diperoleh secara langsung
ataupun tidak langsung.
L. Langsung, dapat diperoleh melalui:
a. Masyarakat.
b. Pihak yang berpekara.
c. Pejabat yang bersangkutan, seperti Hakim, Jaksa,
Panitera.
d. Kaum akademisi.
e. Praktisi hukum, seperti Pengacara.
f . ]urnalis yang meliput.
g. LSM dan Organsasi Pemantau.'
24 Mosyorokot Pemontou Perodilon lndonesio

2. Tidak langsung dapat diperoleh melalui:
a. Media cetak (harian, mingguan, dwi mingguan,
bulanah, tahun an, abadan).
b. Televisi atau radio.
c. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh berbagai
sumber dan berkepentingan terhadup kegiatan proses
peradilan.
II. TEKNIK PEMANTAUAN DALAM TAHAP
PERADILANPIDANA
A. Tahap Penyelidikan
Untuk dapat menentukan apakah suatu peristiwa yang
terjadi; baik itu berupa aduan atau laporan dari masyarakat,
ataupun berupa temuan dari Polisi sendiri, merupakan suatu
tindak pidana atau bukan, perlu dilakuakn penyelidikan oleh
pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi
wewen ang, sebagimana yang dinyatakan dalam Pasal 4
KUHAP. Dalam hal ini penyelidik mempunyai wewenang
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 KUHAP serta
kewajibannya ditentukan dalam Pasal 1,04 KUHAP.
Berdasarkan ketentuan pas al76 ayat (1) KUHAP, untuk
kepentingan penyelidikan, penyidik dapat melakukan
penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi
ters a ngka, perintah p enan gkap an ters ebut harus didas arkan
pada bukti permulaan yang cukup. Kapolri dalam surat
keputusannya No.Pol.SKEP/ A4 / I / Tg9}tanggal 18 Februari
T7BZ menentukan bahwa BUKTI PERMULAAN YANG
CUKUP merupakan keterangan dan data yang terkandung
dalam dua di antara:
1.. Laporan Polisi
2. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
3. Laporan hasil penyelidikan
25

4. Keterangan saksi/saksi ahli
5. Barang bukti
Dalam melakukan penyelidikan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence) harus tetap dihormati
sebagaimana disebut dalam penjelasan umum butir 3
KUHAP. Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus
menunggu perintah penyidik, penyelidik dapat segera
melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan,
Iarangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan
penyitaan. Dalam tahapan ini banyak terdapat penyim_
pangan diantaranya dengan menginterpretasikan bukti
permulaan yang cukup sesuai dengan kebutuhan dari
penyelidik sehingga tersangka akan sangat dirugikan pada
saat pemeriksaan dan dalam menetapkan status dari
tersangka.
Pemantauan peradilan yang dapat dilakukan oleh
pemantau pada tahap penyelidikan dilakukan terhadap
kemungkinan-kemungkinan peyimpangan yang dilakukan
oleh pihak penyelidik, yang tidak sesuai dengan
kewenangannya ataupun kewajibannya berdasarkan
undang-undang. Penyimpangan yang mungkin terjadi pada
tahap ini dapat berupa melakukan penahanan terhadap
tersangka, sedangkan dalam tahap ini penyelidik tidak
be.t'enang melakukan penahanan, hanya berwenang unfuk
melakukan penangkap?r'r, dengan catatan bahwa
penangkapan tersebut juga dilakukan atas perintah penyidik.
B. Tahap Penyidikan
Terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai
suatu tindak pidana oleh penyelidik, maka tahap selanju*yu
Mosyorokol Pemontou Perodilon lndonesiq
26

adalah melakukan penyidikan untuk mencari tahu siapa
pelaku dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 1 butir
1, KUHAP pejabat yang berwenang untuk melakukan
penyidikan adalah pejabat Polisi negara atau Pegawai Negeri
Sipil yar.g berwenang melakukan penyidikan berdasarkan
KUHAP. Penyidik mempunyai wewenang sebagimana yang
ditentukan dalam Pasal 7 KUHAP, di antaranya adalah:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
kejadian;
c. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan suraf
d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
e. Mengadakan pemberhentian penyidikan.
Pemantauan yang dapat dilakukan oleh pemantau pada
tahap penyidikan dapat dilakukan terhadap perilaku si
penyidik sendiri ataupun terhadap kelengkapan berkas pada
saat penyidik akan melimpahkan berkas perkara ke
Kejaksaan.
Perilaku menyimpang yang kemungkinan dilakukan oleh
penyidik diantaranya adalah:
' Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap
adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang
adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap
tersangka pada saat pemeriksaan.
o Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) tanpa alasan yang jelas.
Pemantauan pada tahap penyidikan juga dapat dilakukan
terhadap ketidaklengkapan berkas perkara yang harus
27

dipenuhi sebelum melimpahkan berkas perkara tersebut ke
Kejaksaan. Ketidaklengkapan tersebut dapat dilihat dari dua
segi, yaitu baik secara formil maupun materil.
1. Ketidakle':ngkapan persayaratan formil, di antaranya:
. Tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
o Tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
(sPDP);
. Tidak ada Berita Acara Penangkapan.
2. Ketidaklengkapan syarat materil, di antaranya:
. Ketidaksesuaian tindak pidana yang disangkakan;
o Tidak menguraikan unsur delik secara cermat, jelas dan
lengkap.
C. Tahap Penuntutan
Apu yang perlu diperhatikan dalam tahap penuntutan?
Yang paling utama dalam tahap penuntutan adalah
pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa. Dalam hal ini
pemantauan dapat dilakukan terhadap surat dakwaan
tersebut secara materiil ataupun terhadap Jaksa secara
formilnya. Secara materiil, seorang Jaksa dalam meyusun
surat dakwaan haruslah memenuhi prasayrat pembuatan
surat dakwaan sebagimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat
(2) KUHAP. Terdapat dua syarat yangharus dipenuhi dalam
pembuatan surat dakwaan, yakni syarat formil dan sayarat
materiil.
Syarat formil diatur dalam Pasal 743 ayat (2) huruf a
KUHAP yang meliputi:
a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tandatangan
28

Penuntut Umum pembuat surat dakwaan.
b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas
terdakwa yang terdiri atas: nama lengkap, tempat lahir,
umu/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
tinggal/ agama dan pekerjaan. Sesuai KEPIA No. KEP-
720/J .A/ 12/ 1992, identitas terdakwa tersebut dilengkapi
dengan pendidikan.
Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b
KUHAP, yang meliputi:
a. Uraian secara cermaf jelas dan lengkap mengenai Tindak
Pidana yang didakwakan;
b. Uraian secara cerma! jelas dan lengkap mengenai waktu
dan tempat tindak pidana dilakukan.
Secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah
memenuhi syarat apabila Surat l)akwaan tersebut telah
memberi gambaran secara jelas dan lengkpa mengenai:
1. Tindak pidana yang dilakukan;
2. Pelaku tindak pidana /siapa yang melakukan tindak
pidana tersebu!
3. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan (Locus Delicti);
4. Kapan tindak pidana tersebut dilakukan (Tempus Delicti);
5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
6. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak
pidana tersebut (delik-delik lain);
7 . Ketentuan pidana yang ditera pkan/pasal yang
didakwakan kepada terdakwa.
Komponen-komponen tersebut secara kasuistik
disesuaikan dengan tindak pidana. yang didakwakan
(termasuk delik materiil atau delik formil). Tidak
terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan
Mosyorokot Pemontou Perodilon Indonesio
29

dapat dibatalkan (Vernitiegbaar), sedangkan tidak
terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal
demi hukum (absolutnietig).
Pada tahap penuntutan, selain pemantauan dilakukan
secara materiil terhadup surat dakw aan, kegiatan
pemantauan dapat dilakuan secara formil, yaitu pemantauan
atau pengamatan terhadap ]aksa Penuntut Umum pada saat
persidangan. Pemantauan yang dapat dilakukan terhadap
|aksa pada saat persidangan dapat dilakukan terhadap
perilaku Jaksa itu sendiri. Diantaranya dapat dilihat dari
perilaku apakah Jaksa datang tepat waktu pada saat
persidangan, tertidur, menerima panggilan telepon
genggam, keluar ruang persidangan tanpa seizin Hakim
kefua, atau mengobrol pada saat persidangan.
Hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan sebagai acuan bagi
pemantau unfuk melakukan pemantauan kinerja ]aksa, baik
pada saat penuntutan maupun saat persidangan.
D. Tahap Persidangan
Didalam tahapan persidangan di Pengadilan Negeri ini
pemantauan difokuskan kepada formalitas penerapan
hukum acaradalam ruang sidang pengadilan menurut acara
sidang yang ditentukan dan disesuaikan dengan form
pemantauan yang ada. Salah satu contoh dalam tahapan ini
adalah kewenangan majelis hakim dalam memimpin
jalannya persidangan j,rgu tidak terlepas dari perilakunya
yang dapat mengakibatkan terjadinya pelecehan asas
praduga tidak bersalah oleh majelis terhadap terdakwa.
Misalkan saja pada persidangan,'hakim mengajukan
pertanyaan yang menyudutkan terdakawa, seperti "kamu
30

mencuri ayam kan?"
Pemantuan yang dapat dilakukan pada tahap persidangan
dapat dilihat baik dari sudut beracaranya maupun perilaku
yang dilakukan oleh majelis hakim pada saat persidangan.
Dari sudut beracaranya dapat berpedoman pada form
pemanfuan yang telah ada, dimana form tersebut memuat
tentang beracara dalam persidangan sesuai dengan
ketentuan KUHAP. Sehing ga dapat dilihat disini apakah
hakim dalam beracara telah sesuai dengan ketentuan
KUHAP, karena apabila tidak sesuai akan dapat
mengakibatkan putusan terhadap perkar a y angdisidangkan
akan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syaratformil
beracara- Misalkan saja pada saat pemeriksaan saksi, hakim
ketua tidak mempersilahkan saksi lainnya untuk keluar
dalam persidangan. Atau pada perkara perdata, hakim tidak
menawarkan perdamaian pada sidang pertama.
Pemantuan j.rga dapat dilakukan terhadap perilaku
hakim, jaksa ataupun peng acara pada saat persidangan
berlangsung. Misalkan saja pada saat persidangary salah satu
hakim tertidur atau menerima telpon genggam.Hal tersebut
tentunya akan mengganggu jalannya persidangan dan
membuat menurunnya citra pengadilan sebagai lemb aga
yang seharusnya dapat menjadi contoh yang baik.
IV. PENUTUP
Demikianlah uraian tentang arti dari kegiatan
pemantauan peradilan serta teknik pemantuan yangharus
dikuasai, dicerm atr, dipahami dan dilaksanakan oleh
pemantau dalam melakukan pemantuan. Diharapkan modul
Pelatihan Pemantuan peradilan ini dapat membantu
Fokultos Hukum Universitos lndonesio 3r

pemantua dalam melakukan Pemantauan peradilan yang
lebih efektif, sehing4a menjadi bagian dari pengawasan
eksternal terhadup lembaga peradilan.
Mosyorokqt Pemoniou Perodilon lndonesio

ffis*Wu-xTffi ffimm
Penansanan
Kofupsi
etika berbicara'hukum', orang cenderung mengupas
beberapa aturan yang ada selain melihat hukum
yang hidup dalam masyarakat. Namun saat ini
aturan tertulis (hukum positif) sering dilirik karena lebih
jelas standarisasinya.
Begitu pula ketika membicarakan korupsi, orang akan
cenderung menengok pada aturan yang ada, meskipun
aturan tersebut jauh dari kesempurnaan. Undang-Undang
Nomor 3 tahun 1.971 tentang Tindak Pidana Korupsi
dijadikan alat untuk proses pemberantasan praktek korupsi.
Undang-Undang tersebut dapat digunakan untuk
melakukan pemidaan terhadap kasus yang terjadi antara
tahun 1971, sampai sebeluml6 Agustus 1999. Karena pada
dasarnya aturan tersebut tidak retroaktif (berlaku surut).
Undang-Undang berusaha dibuat untuk mengatur
masyarakat sehing ga apabila terjadi pelanggaran akan dapat
dikenakan hukuman tertentu yang setimpal. Namun dalam
proses pelaksanaannya tidak semulus yang kita bayangkan
karena banyak kekurangan yang akan terlihat. Baik dari
Sumbangan tulisan Wasingatu Zakiyah dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
Mosyorokot Pemontou Perodilon lndonesio 33

Hukum dan Penangrulan Korupsi
faktor aturannya, aparat penegaknya maupun karena
perkembangan teknologi sehingga korupsi lebih canggih
dari yang kita bayangkan saat ini. Tapi setidaknya untuk
kurun waktu sekarang aturan ini dapat kita jadikan acuan
untuk memberantas praktek korupsi.
Supaya lebih mudah dalam mengidentifikasi persoalan
korupsi maka pemahaman terhadap aturan yan g adasangat
diperlukan dengan tidak mengesampingkan langkah-
langkah stategis yang harus ditempuh untuk
memberantasnya. Untuk mengidentifikasikan apakah
perbuatan itu termasuk korupsi atau bukan dapat kita
pahami beberapa hal yang berhubungan dengan korupsi.
Apakah Korupsi itu?
Korupsi yang akan kita paparkan dalam bahasan ini tenhr
saja dari pespektif yuridis yang mungkin akan berbeda
dengan pengertian atau pemahaman korupsi yang dilihat
dengan perspektif lain. Secara jelas dalam Undang-Udnag
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999
pasal 2 ayat (1) UU TPK dinyatakan bahwa Tindak Pidana
Korupsi adalah 'Setiap orang yang melawan hukum
melakukan perbuatan memeperkaya diri sendiri atau or-
ang lain atau suatu korpofasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan.....' sedangkan tujuan sernua itu tercantum dalam
pasal 3 yang menyatakan bahwa "setiap orang dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri ahu orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenabgan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau keduilukan
yang dapat merugikan keuangan neg?ra atau perekonomian
negara, dipidana dengan....." .
34

. Siapa yang melakukan?
Korupsi dapat dilakukan oleh siapapun juga. Dari
pengertian diatas maka yang potensial melakukannya adalah
pegawai negeri namun tidak menutup kemungkinan
pegawai swasta melakukan perbuatan itu.
Menga pa? Karena pegawai negerilah yang secara
langsung berhubungan atau menjalankan birokrasi yang
berbelit-belit sehingga memiliki peluang besar untuk
melakukan korupsi. Hal ini tidak menutup kemungkinan
bagi pegawai swasta untuk melakukan korupsi terutama
bagi mereka yang sering melaksanakan proyek-proyek
pemerintah.
. Apa yang mereka lakukan?
Biasanya mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian
anggaran yang jauh dari kenyataan lapangan, suap-
menyuap antar atasan dan bawahan atau antara pelaksana
dan pengawas, pemberian hadiah-hadiah atau munculnya
praktek-praktek diluar prosedur yang ada.
Apu yang mereka lakukan melawan hukum atau aturan
yang berlaku serta kepatutan yang ada pada masyarakat.
Praktek itu tidak muncul secara tiba-tiba tetapi biasanya
terencana atau sistemik.
. Apa tujuannya?
Jelas, ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri karena
merasa pendap atanf gaji yang diterimanya tidak cukup
sehingga berbagar cara dilakukan agar pendapatan yang
diterima besar dengan menghalalkan segala cara, salah
satunya dengan korupsi.
35

Hukum dar, Penanganan KoruPsi
Tidak tertutup kemungkinan ada maksud untuk
memperkaya orang lain terutama orang-orang disekitarnya
baik saudara maupun kolega, karena ketika kemudahan itu
diperoleh oleh orang-orang disekitarnya maka suatu saat
akan ada timbal balik yang didapatkannya.
Selain itu keinginan untuk memperkaya suatu kelompok
atau korporasi juga sangat dimungkinkan. Korporasi itulah
yang diajak secara bersama-sama untuk melakukan korupsi.
Banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Selain tidak
kelihatan pelakunya secara orang perorangan, korporasi
bekerja sangat rapi dengan berlindung dibalik kekuas aan,
modal yang besar serta kedudukan yang dimilikinya.
. Bagaimana hal itu dapat mereka lakukan?
Dengan jabatan dan kedudukan yang ada dengan mudah
perbuatan tersebut dilakukan. Dartiabatan pada level yang
paling rendah sampai paling ti.ggi ada kemungkinan untuk
melakukan praktek ini.
' Apa akibat perbuatan tersebut?
Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan dan
perekonomian negara sehingga rakyat yang akan menerima
akibatnya. Harga-harga sembako melonjak, masyarakat
miskin semakin banyak tetapi beberapa gelintir orang yang
kaya mendadak (OKB) jrgu bermunculan.
Secara makro akan berakibat pada besarnya hutang luar
negri negara kita. Apabila terjadi akumulasi korupsi maka
kebobrokan akan terjadi dimana-mana dan predikat negara
berkembang akan sangat sulit dipertahankan.
Foku ltos H uku m Universitos lndonesio
36

Kasus 1
Seperti yang sering diungkap dalam pemberitaan media massa,
mantan Presiden Suharto selama 32 tahun berkuaasa telah
menumpuk liarta kekayaan yang luar biasa. Diperkirakan jumlah
kekayaannya sedikitnya 300 triliun, memiliki 1000 lebih
perusahaan yang bergerak di hampir semua sektor jasa dan
industri dari hulu sampai ke hilir. Selain itu Suharto dan kroninya
iuga mengelola kurang lebih 105 yayasan sebagi mesin pencetak
uang. Jumlah harta kekayaan tersebut untuk ukuran normal
sangatlah tidak wajar bila dilihat dari gaji dan fasilitaas yang
diterimanya sebagai presiden. Mencermati cara-cara yang
dilakukan oleh Suharto dan kroninya dalarn berbisnis, diduga
kuat harta tersebu! diperoleh dari tindak'korupsi dengan
memanfaatkan kekuasaannya sebagai mandataris MPR selama
32 tahun. Harta tersebut diperoleh dengan cara memanfaatkan
hubungan kekeluargaan, kedekatan, monopoli terselubung
menggunakan hak istimewa dan kemudahan dalamm berbisnis,
serta menggunakan fasilits pemerintah, BUMN, maupun dana
utang luar negeri.Meskipun Suharto sendiri menolak dugaan
masyarakat tersebut, namun ia tidak bisa menjelaskan dari mana
asal usul harta tersebut dan dengan cara apa diperolehnya.
Padahal utang bersangkutan berkali-kali menyatakan bahwa
dulunya bukan berasal dari keluarga kaya.
Sumber: Prosdur Pengusutan Harta Kekayaan fueharto,lCW 1998
Bagaimana halnya dengan koruptor yang berada di luar
negeri?
Dengan teknologi yang ada para koruptor akan berusaha
untuk meninggalkan Indonesia sehin ggakita bisa kehilangan
iejak. Dan akhirnya mereka tidak terjerat hukuman. Seperti
kasus Edy Tansil, seharusnya kejaksaan lebih agresif lagi

Menurut aturan dalam negeri memang memberi
keleluasaan bagi aparat dalam negeri untuk mengusut
keluar negeri, tetapi akan mengalami kesulitan apabila
ternyata be{um ada perjanjian bilateral dengan negara yang
kita tuju terhadap persoalani*g ada (Ingat kasus Edy Tansil.
Tim gabungan dari pemerintah hanya bisa gigit jaril)
Kasus 2
Seperti kasus Edy Tansil. Mengkorupsi uang negara sebesar
Rp 1,3 trilyun. Koruptor ulung itu mungkin sekarang sedang
makan enak, dan tidur-tiduran di negara asing, sementara
orang lndonesia kelabakan mencari biang kerok tersebut.
Kejaksaan Agung dan Tim Gabungan dari pemerintah juga
tidak berhasil mengusutnya. Apa yang Anda lakukan jika
menghadapi persoalan seperti diatas dan langkah preventif
apa yang harus anda tempuh?
Bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah
melakukan korupsi?
Disinilah letak kesulitan yang akan kita a1ami. Dengan
dalih bukti yang tidak cukup kejaksaan seakan-akan tidak
serius menangani kasus korupsi apalagi yang menyangkut
pejabat negara.
Sebenarnya kita cukup mengajukan seseorang kemuka
pengadilan dengan sedikit bukti karena yang kita ajukan
itulah yang akan membuktikan bahwa dirinya tidak
melakukan korupsi. Seperti UU Anti Korupsi Malay sra (pre-
aention of Coruption Act Malaysia) yans menerapkan sistem
pembuktian terbalik, menyatakan bahwa semua pemberian
atau hadiah dianggap sebagai suap sdmpai terdakwa dapat
membuktikan bahwa itu bukan suap.
Mosyorokot Pemontqu Perodilon lndonesio
Fqkultos Hukum Universitos lndonesio
3B

Tidak banyak kesulitan untuk mengajukan seseorang
kemuka pengadilan, apalagi dalam perkara korupsi. Bukti
yang sedikit itulah yang akan digunakan untuk membongkar
perkara korupsi. Pengadilan akan memutus bahwa
seseorang melakukan korupsi setelah dimuka pengadilan
Fokultos Hukum Universiios lndonesio
Kasus 3
Bocornya surat Mensesneg kepada Gubernur Bl diduga telah
memicu bantuan likuiditas Bank lndonesia (BLBI), sehingga
membengkak menjadi 80 triliun hanya dalam tempo tiga bulan
dari November 1997 hingga Januari 1998. Saat itu kalangan
perbankkan diduga memanfaatkan kebijakan itu guna menarik
BLBI untuk diselewengkan.
Surat Mensesneg dengan kode'rahasia'yang bocor itu
bernomor R-183/M,Sesnegl12l1997 dan ditujukan kepada
Gubernur Bl 2v Desember 1997. lsinya mengenai bantuan
likuiditas kepada bank swasta Nasional. Surat yang
ditandatangani Moerdiono tiu menjawab surat Gubernur Bl 26
Desember 1997 mengenai terjadinya pembengkakan saldo de-
bet sejumlah bank. Dalam suratnya, Moerdiono memberitahu
bahwa mantan Presiden Soeharto menyetujui saran Direksi Bl
untuk mengganti saldo debet bank yang ada harapan sehat
dengan surat berharga pasar uang (SPBU) khusus, seperti
dilaporkan dalam surat Gubernur Bl saat itu Soedrajat
Djiwandono. Presiden menilai langkah itu perlu dilakukan guna
menjaga agar tidak banyak bank yang terpaksa ditutup dan
dinyatakan bankrut akhir 1997.
Setelah Bank lndonesia menuding pemerintah harus ikut
bertanggungjawab atas pengucuran dan penyalahgunaan
BLBI, giliran para mantan menteri keuangan (Mar'ie Muhammad,
Fuad Bawazier dan Bambang Subianto) menyalahkan balik
menyalahkan Gubernur Bl yang waktu itu dijabat Soedrajat
Djiwandono.
HU Kompas, 10 dan 11 Pebruari 2000
39

tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi.
Tentu saja saksi-saksi harus banyak diajukan sehingga
dugaan yalg diajukan cukup kuat.
Konspirasi akan potensial terjadi di muka pengadilan
sehingga pengawasan serta keikutsertaan dan kesediaan
masyarakat untuk menambah bukti yang ada sangat
diperlukan. OIeh karena itu, dalam melihat persoalan korupsi
dalarn perspektif hukum, perlu diperluas ke arah "judicial
corruption" dan monitoring peradilan.
Apakah rahasia bank dapat ditembus?
Kerahasiaan bank sering menjadi benteng sehingga
persoalan korupsi selalu berhenti di titik itu. Namun saat ini
persoalan tersebut selesai karena Undang-Undang
Perbankan (UU No. 10 tahun 1998) dan Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999) kita telah
memberi keleluasaan kepada polisi, jaksa atau hakim dengan
persyaratan tertentu atau untuk kepentingan penyidikan
untuk memperoleh keterangan dari Bank, tentu saja dengan
rzrn Pimpinan Bank Indonesia.
Beberapa informasi akan dapat diperoleh dari bank
terutama tentang rekening yang keluar-masuk dan berasal
dari mana rekening tersebut serta beberapa keterangan lain
yang bisa dijadikan bukti bahwa seseorang telah melakukan
korupsi
Mungkin masyarakat akan sangat kesulitan untuk
mengetahui rahasia bank. Yang bisa kita lakukan hanyalah
menekan pihak-pihak yang terlibat dalam proses
pembongkaran kerahasiaan bank tersebut.
Mosyorokot Pemontou Perodilqn lndonesio
40

Kasus 4
Menurut Humas Kejaksaan Agung bahwa pemeriksaan
terhadap Marimutu Sinivasan (Bos Texmaco) difokuskan pada
inventarisasi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam
Grup Texmaco, bank-bank pemberi kredit, antara lain Bank BNl,
BRl, dan Bank Exim.
Dalam pemeriksaan terhadap Sumitro (Mantan Kepala Urusan
Luar Negeri Bl), tim pemeriksa juga memfokuskan masalah pada
proses pencairan dana wesel ekspor preshipment pada BNI
sebesar 516 juta dollar AS dan 450 milyar. Terhadap Made
Sukada (Deputi Kepala Urusan Operasi Pengendalian Moneter
Bank lndonesia) yang di periksa sebagai saksi untuk tersangka
Sinivasan, jelas Soehandoyo, jaksa pemeriksa (antara lain M.
Arifin ) mempertanyakan wewenang dan tugas tugas Sukada
sebagai Deputi Kepala Urusan Operasi Pengendalian Moneter
Bl berkaitan dengan pemberian fasilirtas kredit melalui surat
berharga pasart uang (SPBU).
Ditemukan ada 1 00 juta dolar AS dari ABRI untuk fasilitas kredit
surat berharga tersebut. la menambahkan, setelah diteliti, proses
pemberian fasilitas kredit berupa SPBU tersebut dilakukan tanpa
lelang. Seperti di beritakan, Bl telah memberikan fasilitas
pendanaan modal kerjakepada group perusahaan Texmaco
melalui Bank BNl, dan Bank Exim denga menggu-nakan cadangan
devisa negara. Tujuan dari pengucuran dana itu untuk fasilitas
pembiayaan ekspor( preshiprnent). Kucuran kredit ke group
Texmaco dari Bl melaluitiga bank tersebut, antara lain bersumber
dari penempatan deposito oleh Bl di Bank itu. Salah satu cara
pemberian fasilitas kredit tersebut adalah lewat fasilitas SPBU
khusus, tanpa lelang. Artinya, Bl membeli SPBU khusus dari
tiga bank itu, lalu bank penerima dari Bl itu mengalokasikan
dana tersebut ke Texmaco.
HU Kompas, 9 Desember 1999
Fokultos Hukum Universiios lndonesio
41

rkum dan Penanganan Korupsi
Bagaimana peran masyarakat dalam memberantas
korupsi?
Sebagai sarana social control, peran masyarakat sangat
diperlukan dntuk kut serta dalam pemberantasan korupsi.
Karena secara langsung maupun tidak masyarakatlah yang
akan terkena dampaknya.
Dalam bab V UU PTPK telah dipaparkan secara jelas
peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi,
namun yang patut diwaspadai adalah adanya beberapa
aturan yang belum dibuat aturan pelaksanaannya. Misalnya
tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat.
]angan-jangan aturan pelaksanaannya justru akan
mempersulit peran masyarakat!
UU PTPK memberi kebebasan kepada masyarakat untuk
mencari, memperoleh dan memberikan informasi bahwa
disuatu daerah atau instansi telah terjadi praktek korupsi.
Setelah informasi tersebut diperoleh, aparat harus segera
tanggap dan masyarakat berhak untuk memperoleh
pelayanan.
Saran atau pendapat yang diberikan oleh masyarakat
harus mendapat jawaban dalam jangka waktu 30 hari. UU
telah mengatur hal ini. Masyarakat sebagai saksi pelapor
tidak perlu takut dalam melaporkan serta memberi informasi
karena akan memperoleh perlindungan. Sampai kasus yang
dilaporkan tersebut terkuak, pelapor akan tetap dilindungi
termasuk mempunyai hak untuk dirahasiakan nama serta
identitasnya {Nhistle Blower Protection Act,pasal31 UU TPK).
Proses ini sekaligus menjadi pola penyadaran dalam
masyarakat sehingga mereka menjadi pengontrol bagi
dirinya sendiri untuk tidak melakukan praktek-praktek itu.
Mosyorokot Pemontou Perqdilon lndonesio
Fqkultos H ukum Universitos lndonesio
42

Pola partisip attf sepeti ini sangat efektif dilaksanakan, karena
tanggungjawab pemberantasan ada pada semua orang tidak
terbatas pada aparat saja.
Apa yang bisa Anda lakukan?
A. APABILA DIRI ANDA YANG POTENSIAL MENIADI
KORBAN
1. Tolaklah jika anda harus membayar atau menerima suap
(uangdanf atau barang diluar ketentuan yang ada).
2. Apabila terjadi hal diatas, catatnama dan kedudukan serba
domisili orang tersebut.
Kasus 5
Larabat?ng, seorang petani cengkeh yang berusaha menuntut
keadilan dengan mengkampanyekan kasus penyimpangan dana
Simpanan wajib Khusus Petani (SWKP) cengkeh di Sulsel
yang justru memvonis bebas terdakwanya. Larabatang hendak
memberitahukan ketidakadilan dana SWKP agar Jaksa Agung
mau membuka kembali kasus SWKP yang merugikan petani
cengkeh di Sulsel.Larabatang memang menjadi salah satu potret
ketidakadilan terhdap dana SWKP yang pernah dikelola Puskud
Hasan ud in.
Meskipun tidak sekolah dan buta terhadap hukum tetapi sebagai
petani cengkeh Larabatang merasa berhak untuk turut mencicipi
dana SWKP tersebut. Padahal. Sekedar diketahui saja, di Luwu
Kecamatan Larompong, Larabatang membuka lahan
perkebunan cengkeh seluas 20 hektare. Dengan memenggal
tangannya sebatas siku, Larabatang menyuarakan
ketidakad ilan yang d ialaminya.
Sumber dari berbagai media
43

3. Segera Iaporkan ke kejaksaan perihal peristiwa tersebut.
4. Jangan takut karena anda dilindungi secara hukum, dan
pantau terus perkembangan yang ada. Selama 30 hari
dari perta'nyaan/ laporan anda harus segera ditanggapi
5. Apabila kejaksaan atau Kepolisian lamban, beri warning
atau gerakkan massa ke kejaksaan
6. Apabila sudah diusut, anda harus tetap memantau karena
ada kemungkinan kolusi antar aparat dengan oknum
yang anda laporkan.
7. Apabila terjadi hal tersebut anda bisa melaporkan aparat
tersebut.
8. Bentuk opini publik tentang persoalan itu di surat-surat
kabar dan rahasiakan nama anda.
B. TERHADAP PROYEK PEMERINTAH (TIDAK
MENUTUP KEMUNGKINAN TERHADAP PROYEK
SWASTA)
1. Anda harus kritis apabila terdapat proyek-proyek
pembangunan yang sedang berjalan karena didalamnya
tumbuh subur indikasi korupsi.
2. Segera bentuk kelompok yang solid untuk meng-
identifikasi kecurangan yang ada didalamnya. Kalau anda
yakin orang 'dalam' ada yang jujur untuk diajak
kerjasaril?, ajaklah untuk bergabung!
. Bagilah iob discription secara jelas.
. Kerjasamalah yang baik.
o Percayailah anggota kelompok anda.
. Catat semua temuan yang diperolehnya secara
sistematis.
3. Apabila sudah ada indikasi yang kuat laporkan ke
44

Kepolisian atau Kejaksaan Negeri terdekat, tempat
proyek itu dilangsungkan.
o Kirimkan surat aduan bahwa pada proyek X atau di
tempat Y terdapat indikasi korupsi.
. Apabila kejaksaan tidak segera mengumpulkan bukti
kecuranganf indikasi korupsi pada proyek itu
paksakan dengan aksi massa ke kantor kejaksaan.
. Ketika kejaksaan mencari bukti terus awasi karena bisa
saja terjadi kolusi didalamnya (antara petugas dari
kejaksaan dan pelaksana proyek)
. Kejaksaan mempunyai waktu 30 hari untuk
melaksanakan semua itu.
o Apabila melebihi waktu 30 hari anda berhak
H}IililffiTJredibilitas
kejaksaan atau aksi
4. Apabila perkara sudah sampai ke pengadilan,
. Tetap kumpulkan bukti yang memperkuat dugaan
korupsi.
. Anda harus siap jadi saksi
. Jangan segan-segan untuk mengeluarkan data yang
menydngkut orang lain, asal data tersebut dapat anda
pertanggungjawabkan.
5. Apabila sampai pada eksekusi,
. Berikan data tentang kekayaannya dimanapun berada
atau yang dialihkan kepada orang-orang terdekatnya
untuk mengganti kerugian negara.
. Apabila anda tahu rekening atas namanya atau bukan
yang anda ketahui bahwa itu adalah kekayaannya,
mintalah petugas untuk melacak.
. Ingat, pengembalian kerugian neg ara tidak bisa
menghapus tuntutan pidananya.
45

Bagaimana perkara besar dapat lolos?
Anjing menggonggong kafilah berlalu. Itulah peribahasa
yang tepat untuk menggambarkan lolosnya 'kakap-kakap
koruptor'. Sementara mereka yang berada dikelas teri terus
dikejar.
Kenyataan tersebut memunculkan banyak pertanyaan
sekaligus kecurigaan dikepala kita. Apakah aturannya yang
salah/pandang bulu? Ataukah aparatnya yang tidak becus?
Atau koruptornya yang sangat cerdas? Bagaimana hukum
(baca:aturan) bisa diakali?, dan jangan-jangan ada 'main'
diantara mereka? Jangan-jangan ada kesengajaan untuk
melepas karena banyak aparat (pemerintah) yang terlibat?
Atau ada kemungkinan praktek itu telah dibudayakan
sehingga dian ggap biasa !
Benar, selayaknya kita memunculkan pertanyaan dan
kecurigaan tersebut. Karena banyak variabel (lingkaran
setan) yang patut kita kritisi.
. Meminjam istilah Lord Acton, power tends to corruPt
absolute power corrupts absolutely.
. Aturanyang ada dibuat oleh aparatyang korup, sehingga
banyak'pesan sponsor' dalam pembuatannya.
. Azaslegalitas dalam hukum sudah dipaparkan dalam le-
gal formalnya namun kenyataannya budaya sungkan
serta ketakutan terbongkarnya korporasi korupsi
membuat pelaksanaannya selalu melindungi mereka
yartg berbulu tebal. Seolah-olah ada kekebalan hukum
(imunitas) bagi mereka.
. Ya, korupsi sudah mengakar. Apabila satu kena maka
yang lain jrgu tidak akan lolos. Baligate mengingatkan
kita. Apabila ada satu yang terjaring maka semua pelaku
Fokuhos Hukum Universitos lndonesio
46

akan dapat diketahui.
o Padahal dalam hukum dikenalnebis inidem, apabrla telah
ada suatu keputusan maka untuk perkara yang sama
tidak dapat diajukan ke pengadilan. Suhittg ga apabila telah
diputus bebas maka - 'goodbye' -- pelaku akan lolos (ingat
kasus Nurdin Halid soal Inkud).
. Sementara kasus besar dapat lolos, mereka yangberada
dikelas teri sangat sulit melepaskan diri, apalagi koruptor
yang konvensional.
Bagaimana menembus lingkaran setan ini?
Nah, inilah pertanyaan terakhir yang harus kita jawab
bersama.
Mosyorokot Pemqntou Perodilon lndonesio
Fqkultos Huku m Universitos lndonesio
Kasus 6
Chun Do Hwan dan Roh Tae Woo -bekas presiden Korea
Selatan-kini menghirup udara segara. Keduanya memang
sempat menjalani hukuman. Presiden Korea Selatan Kim Dae
Jung memberi keduanya amnesti karena keduanya dianggap
berjasa dalam membangun Korea Selatan. Chun sebelumnya
divonis hukuman mati. Setelah majelils hakim dinyatakan
bersalah dan dipidana mati, Chun kemudian menyerahkan
separuh hartanya untuk masyarakat Korea Selatan.
Langkah serupa ternyata juga ditempuh oleh Roh Tae Woo
yang dipidana 22 tahun.Chun oleh majelis hakim dianggap
bertanggung jawab atas tragedi Kwangju. Sebagai presiden
ia harus bertanggung jawab terhadap pembantaian ratusan
nyawa di Kwangju tahun 1995. Dalam persidangfan juga
terungkap bahwa selama menjabat Presiden ia melakukan
korupsi dan kolusi. Kejaksaan Agung setempat yang menyeret
keduanya, menemukan bukti-bukti bahwa hasil korupsinya itu
diinvestasikan ke sejumlah proyek.
Republika, 21 September 1998
47

&
"a,, '
o
E
x
rC
7
T
m
n
(f
F
z-U
U
z
'F"
nV
G
E
r
!...^. it-]
-
-r
e
rgIl
o
E
-E
-(I:
lpJ rc
E
*:
r
EWs*E
t
"-t
,'tl '
i--. l '
, r'"qt' t.1
dr'
*
+'
"tt-
1 1
..-""
'....:'- "-
1
/-ci
. ;e€ i
:CEei
;F E::--.::r:
*at... --)
-E
e..
s
E
G
E-
4
*J*-];dl
'rcl cl
+-!
:Ei
-=s I
CE::
-._
i
; =;!
r'i*-
*l
|
-l
:-EJ I
i€:-,
:=rf
t@=i
a @i
i al
| -1_.. .._. -.-...*i
'-gl
E
E
:=
--@
jr:
E-l
r
-
Mosyorokol Pemontou Perodilon lndonesio
Fokultos H ukum Universitos lndonesio
4B

g/4 Z
/-.?.r^ t7, fr'{?,) h 7. "414,{4 i:
ffiffirffi#fi$mru ffi*#ffir* ffi
angkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas
beberapa tahapan. Suatu proses penyelesaian
peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa
hukum, misalnya seorang wanita yang tasnya diambil secara
paksa oleh seorang remaja. Deskripsi di atas merupakan
suatu peristiwa hukum. Namun untuk menenfukan apakah
peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau
bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Jalur untuk
mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui:
' Pengaduan, yaitu pemberitahuan diserta I permintaan
oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang
berwenang unfuk menindak menurut hukum seseorang
yang telah melakukan tindak pidana aduan yang
merugikan (pasal 1 butir 25 KUHAP)
' Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorang kartena hak atau kewajiban berdasarkan
undang-undang kepada pejabat yang bent enang tentang
telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa
pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
' Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada
waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan
segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,
Foku lios Hukum Universitos lndonesio
49

atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai
sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu
yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga seb agai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-
Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan
penyelidikan menurut pasal4 KUHAP adalah setiap pejabat
polisi negara Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki
kewajiban dan kewenangan. Penyelidik karena
kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai
berikut:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana; (Pasals KUHAP)
2. Mencari keterangan dan barang bukti;(Pasal 5 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (Pasal
5 KUHAP)
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung-iawab. (Pasal 5 KUHAP)
5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan bertrpa:
a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan dan penahanan;
b. pemeriksaan dan penyitaan sura!
50

c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
d. membawa dan menghadapkan seseorang pada
penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal
s KUHAP)
7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah
penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal L6
ayat (1) KUHAP)
Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat
ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu
peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap
penyidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.
Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut
pasal6 KUHAP adalah pejabatpolisi negara Republik Indo-
nesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena
kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:
1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana; (Pasal 7 KUHAP)
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
kejadian; (Pas al 7 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka; (Pasal 7 KUHAP)
Fqkulios Hukum Universitos lndonesio
5l

AIur Peradilan Pidana
4, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan
dan penyitaan; (Pasal7 jo pasal 131 KUHAP)
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan sura! (Pasal7 jo
pasal 132ayat 2,3,4,5 KUHAP)
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; (Pasal 7
KUHAP)
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; (Pasal 7 KUHAP)
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (Pas al 7 jo
pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat 1 KUHAP)
9. Mengadakan penghentian penyidikan; (Pasal T KUHAP)
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung
tinggi hukum yangberlaku. (Pasal 7 ayat (3) KUHAP)
12. Membuat berita acara tentang pelaksanaan
tindakan.(Pasal 8 ayatl KUHAP)
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut
umum. (Pasal B ayat 2 KUHAP)
14. Penyerahan berkas perkara dilakukan:
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan
berkas perkara;
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai,
penyidik menyerahkan tanggung jawab atas
tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
(PasalSayat3KUHAP)
15. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
a. pemeriksaan tersangka;
b. penangkapan;
Fokultos Hukum Universitqs lndonesio
52

penahanan;
penggeledahan;
pemasukan rumah;
penyitaan benda;
pemeriksaan sura!
pemeriksaan saksi;
pemeriksaan di tempat kejadian;
pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan
dalarn undang-undang ini. (Pasal 75 KUHAP)
16. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum
men gembalikan hasil peny idikan untuk dilengkap i s esuai
dengan petunjuk dari penuntut umum. (Pasal 110 ayat
(2) KUHAP)
17. Atas permintaan tersangka atau terdakwd, penyidik
dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan
atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang,
berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal 31 ayat 1,
KUHAP)
18. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat
mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka
atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan.
(Pasal 31 ayat (2) KUHAP)
19. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan
petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum
mengembalikan hasil penyidikarl untuk dilengkapi.
20. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak
pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik,
penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang
s3

Alur Peradilan'Pictana
haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa
ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat
hukum. (Pasal 7L4KUHAP)
Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para
aparat penegak hukum melakukan suatu upayapaksa, yaitu
serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang
terdiri dari penangkapan, penahanan, penyit aan,
penggeledahan dan pemeriksaan surat.
' Penangkapan. Menurut pasal 1, butir za KUHAP,
penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa
pengekangan semen tar awaktu kebebasan tersangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam
hal serta menurutcara yang diatur dalam undang-undang
' Penahanan. Menurut pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan
adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim
dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang.
' Penyitaan. Menurut pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan
adalah serangkain tindakan penyidik untuk mengambil
alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda
bergerak atau tidak bergerak,berwujud dan atau tidak
berwujrd untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan dan peradilan.
o Penggeledahan rumah. Menurut pasal 1 butir 17 KUHAP,
penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk
memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup
laianya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau
Relyitaandan ?tu,,
penangkapan dalam hal dan menurut
Fqkuhos Hukum Universitos lndonesio
54

cara yang diatur dalam undang-undang.
. Penggeledahan badan. Menurut pasal 1 butir 18 KUHAP,
penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk
mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian
tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada
pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
Para penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan
tersebut kedatram Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini
kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntutumum
untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar
untuk membuat surat dakwaan. Menurut pasa138 KUHAP,
penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada
penyidik apabila Penuntut umum menilai bahwa BAP
tersebut belum lengkap . Pengembalian tersebut disertai
petunjuk tentang hal yang harus dilakukanuntuk dilengkapi
oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan
berkas.
Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut
telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan
membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap
penuntutan.
Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan
adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri
yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam KUHAP dengan Permintaan supaya diperiksa dan
diputus hakim di sidang Pengadilan. Dalam KUHAP, diatur
tentang wewenang penuntut umum dalam hal:
1. Menerima dan memeriksa berkas per
penyidik atau penyidik pembantu;
ayatl KUHAP)
r-'
ts
iI
tt
.}
'rr
-{l
fl
r dari
I 138
,*
a,{a
| "e>
$5*

2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan
pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; (pasal 14 jo
pasal 138 ayat2 KUHAP)
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah
status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh
penyidik; (Pas al TAKUHAP)
4. Membuat surat dakwaan; (Pasal 14 jo pasal 74a ayat 7
KUHAP)
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;(pasal la jo pasal
139 jo pasal743 ayatl KUHAP)
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang
disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun
kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah
ditentukan; (Pasal 746 KUHAP)
7. Melakukan penuntutan; (Pasal 137 KUHAP)
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum; (pasal 14
KUHAP)
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan
tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut
ketentuan undang-undang ini; (Pa salT KUHAp)
10. Melaksanakan penetapan hakim. (pasal 14 KUHAP)
11. Atas permintaan tersangka atau terdakwd, penunfut
umum dapat mengadakan penangguhan penahanan
dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang,
berdasarkan syarat yang ditentukan. (pasal 31 ayat l
KUHAP)
72. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat
Fokultos Hukum Universitos Indonesio
56

mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka
atau terdakwa melan ggar syarat yang sudah ditentukan.
Setelah pbnuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di
sidang pengadilan. Tahap ini dimulai dengan pembukaan
sidang pengadilaru dimana hakim memangsl terdakwa dan
memeriksa identitas terdakwa dengan teliti. Adapun proses
jalannya persidangan dalam hukum acara pidana secara
keseluruhan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
Proses Jalannya Persidangan
Sidang I. Pembacaan Surat Dakwaan
No. Tahapan Persidangan
1 . Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka
untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah
umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum
2. Terdakwa Hadir di persidanganJika tidak hadir
. Hakim menanyakan alasan ketidak hadiran terdakwa
. Hakim menanyakan apakah terdakwa telah dipanggil
secara sah.
. Apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang
(selama 3 kali)
3. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh
PHBagi tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati/
lebih 15 tahunllebih 5 tahun wajib didampingi PH (Ps. 56 KUHAP)
4. Apabila didampingi PH, Hakim menanyakan surat kuasa dan surat
izin beracara
5. Hakim menanyakan identitas terdakwa
6. Hakim mengingatkan terdakwa untuk mempethatikan apa yang terjadi
selama persidangan
7 . Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya
8. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi
dan maksud surat dakwaan
L Hakim menjelaskan isi dan maksud surat dakawaan secara sederhana
jika terdakwa tidak mengerti
57

10. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/PH apakah ia
keberatan dengan surat dakwaan tersebut
11. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda
Sidang ll. Eksepsi (Jika Ada)
2. Terdakwa hadir di ruang sidang
3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/PH apakah sudah
siap dengan eksePsinYa
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa/PH
membacakan eksePsinYa
S. Hakim ketua menanyakan kesiapan JPU untuk membe-rikan
tanggapan terhadap eksepsi terdakwa.
. Apabila JPU akan menanggapieksepsi maka sidang ditunda untuk
pembacaan tanggapan JPU (lanjut ke form 3 dan 4)
. Apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda
untuk pembacaan putusan sela (lanjut ke form 5)
T . Hakim Ketua menyatakan Putusan akan diberikan bersamaan dengan
Putusan mengenai perkara pokoknya
Sidang lll. Tanggapan JPU
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidartg dan menyatakan sidang terbuka
g. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap
dengan tanggapan-nya
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk
membacakan tanggaPan-nya
5. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwalPH apakah akan
menanggapi tanggaPan JPU
t "' ?'.tlli,"rffi :'.i; ;:1 i n i:i::::::

AIur Peradilan Pidana
Sidang lV. Tanggapan atas Tanggapan JpU
1 - Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka
3. Hakim Ketua Majetis menanyakan kepada Terdakwa/PH apakah sudah
siap dengan tanggapan atas tanggapan JpU
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwatp1
untuk membacakan tanggapan atas tanggapan JpU
5- Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda
Sidang V. Putusan Sela
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka
3. Hakim Ketua Majelis membacakan putusan seta
lsi Putusan Sela: Majelis menerima eksepsi yang diajukan oleh
Terdakwa
* Jika ya, sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya
* Jika tidak, sidang dinyatakan ditutup.
4- Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap
dengan pembuktian
5- Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda
sidang vl Pembuktian (pemeriksaan saksi/saksi Ahli)
2- Hakim memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan
memberikan keterangannya yang masih di ruang sidang
3. Hakim mempersilahkan saksi yang masih.ada di ruang sidang untuk
keluar
i Fokultos Hukum Universitos lndonesio
59

Pemeriksaan Saksi
4. Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU/PH untuk
menghadirkan saksi/saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati
tempatnya disamping PH.
5. Hakim nenanyakan kesehatan saksi/saksi ahli
6. Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli
7. Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah
atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa
. Jika ya (diperdalam dengan dialog)
8. Saksi/saksi ahli disumpah
9. Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli
. Diperjelas dengan dialog
10. JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli
11 PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli
12. Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, Hakim menanyakan
kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut
13. Apakah saksi/saksi ahli menarik kembali keterangan dalam BAP
penyidik
Pemeriksaan Barang Bukti
14. JPU mperlihatkan barang bukti di persidangan
15. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai
barang bukti tersebut
. Hakim meminta kepada JPU, PH, terdakwa, saksi untuk maju ke
muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut
Pemeriksaan Terdakwa
16. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa
17. Hakim mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan
18. JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwa
. Diperjetas dengan dialog
19. PH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa
20. Setelah pemeriksaan keterangan saksi/saksiahli, terdakwa serta barang
bukti, Hakim menanyakan kepada JPU untuk dapat membacakan
tuntutannya
21. Sidang ditunda
. Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (Saksi
a charge): Hakim Ketua. Hakim Anggota, JPU lalu PH
60 Mosyorokot Pemontou Perodilqn lndonesio

. Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (saksi
a de charge): Hakim Ketua, Hakim anggota, PH, lalu JPU.
. Saksi a charge. saksi yang memberatkan terdakwa saksi dari
JPU
. Saksip de charge: saksi yang meringankan terdakwa d saksi dari
Pl-|.
Sidang Vll. Pembacaan Tuntutan (Requisitoir)
2. Terdakwa berada di ruang sidang
3. JPU membacakan tuntutannya *diperjelas dalam keterangan, tuntutan
JPU ...tahun
4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan
5. Sidang ditunda
Sidang Vlll. Pembacaan Pembelaan (Pledooi)
2. Hakim mempersilahkan PH membacakan pembelaannya
3. PH membacakan pembelaannya
4. Hakim menanyakan kepada JPU apakah akan mengajukan Replik
5. Sidang ditunda
Sidang lX. Pembacaan Replik
(Tanggapan dari JPU atas Pledooi PH)
2. Terdakwa hadir dalam persidangan
3. Hakim mempersilahkan JPU membacakan Repliknya
4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik
5. Sidang ditunda
61

Sidang lX. Pembacaan DuPtik
(Tanggapan dari PH atas Replik dari JPU)
1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka
2. Terdakwa hadir di dalam persidangan
3. Hakim mempersilahkan PH membacakan Dupliknya
4. Sidang ditunda untuk pembacaan Putusan
Sidang lX. Pembacaan Putusan
2. Terdakwa hadir di Persidangan
3. Hakim Ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan
apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan
Terdakwa Hadir dalam persidanganJika Tidak hadir
. Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa
. Jika alasan memungkinkan Hakim Ketua menunda sidang
Pembacaan Putusan
Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti isi Putusan tersebut
. Jika tidak mengerti, Hakim Ketua menerangkan secara singkat
Putusan dibacakan dengan: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa"
. Putusan memuat identitas terdakwa
. Putusan memuat isi surat dakwaan
. Putusan memuat pertimbangan hukum
. Putusan pidana (Vonis Hakim)
*
dalam tabel keterangan dilengkapi dengan: vonis .-- ' (disebutkan
jumlah) tahun
8. Putusan memuat hari dan tanggal
Majelis
9. Hakim menanyakan aPakah Para
hukum
Foku ltos H ukum U niversitos lndonesio
4.
5.
b.
7.
diadakannya rapat musYawarah
pihak akan mengajukan uPaYa
62

Setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim,
ia masihmemiliki upaya hukum. Terdapatdua upayamacam
hukum yrrg dapat ditempuh oleh terdakwd, yaitu:
1. Upaya Hukum Biasa
Upaya hukum ini terdiri atas tigu upaya,yaitu:
a. banding, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan baik
oleh terdakwa maupun Penuntut Umum apabila merasa
tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat I.
Permohonan banding ini diajukan ke pengadilan tinggi
dalam jangka waktu tujuhhari setelah putusan dibacakan
apabila terdakwa hadir, ataupun tujuh hari setelah putusan
diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila
terdakwa tidak hadir (pasal 233 KUHAP)
b. Kasasi, upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun
Penuntut Umum apabila tidak puas terhadap putusan
pengadilan pada Tingkat II, melalui pengadilan tingkat
pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut.
Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 hari
setalah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, atau
14 hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada
terdakwa apabila terdakwa tidak hadir (pasal z4s
KUHAP).
Pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan
Memori Kasasi dalam jangka waktu 14 hari setalah
permohonan kasasi diiterima oleh Mahkamah Agung
(pasal 248 KUHAP). Apabila jangka waktu tersebuttidak
dipenuhi, maka hak untuk mengajukan permohonan
kasasi tersebut gugur.
Mosyorokot Pemqntou Perodilon lndonesio
Fokultos H ukum Universilos lndonesio
63

c. Perlaraanan (Verzet). Perlawanan ini diajukan oleh
terdakwa dan terbagi atas dua macam, /aitu:
. Perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat
penetap&n, maka perlawanan tersebut diajukan ke
Pengadilan Tinggi (pasal 756 KUHAP)
o Perlawanan terhadap putusan verstek. Perlawanan ini
diajukan terdakwa apabila pada sidang pertama hakim
menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa.
Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa ke Pengadilan
negeri yang mengadili perkara tersebut (pasal 21'4
KUHAP).
2.LJpaya Hukum Luar Biasa
Upaya hukum ini dilakukan terhadaP suatu putusan
hakim yangtelah berkekuatan hukum tetap. Upayahukum
luar biasa ini terb agr atas dua macam , yanfrx
a. Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum ini hanya dapat
diajukan oleh terpidana atau ahli waris dari terpidana-
Selain itu, PK ini hanya dapat dilaksanakan terhadap
putusan hakim yang bersifat menghukum.
Menurut pasal 263 ayat 2 KUHAP, alasan untuk
mengajukan PK adalah
. Apabita terdapat keadaan baru yang menimbulkan
dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui
pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari seghala
tuntutan hukum atau funtutan penuntut umum tidak
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan-
. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan

bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau
keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah
bertentdngan satu dengan yang lain.
' Apabila putusan itu denganjelas memperlihatkansuatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
b. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH). Upaya
hukum ini hanya dapat dilakukan oleh ]aksa Agung.
Tujuan dari upaya hukum ini adalah hanya untuk
memperbaiki redaksional tertentu dari putusan dan
pertimbangan hukum yang tidak tepat, agr tidak
terdapat kasalahan penahanan dikemudian hari. Isi
putusan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan.
Fokultos Hukum Universitos lndonesio 65

=i=F,',=i=lle-i4ll
11
='=oD.'^
t€
I*.T*
3',
$r
=r=
i:-':d?'r:
€ u^'AFU*s FII
re o
=TD
T
rC
n
-o
m
7
Ir
z'-u
m
n(f
T
.9:.F
o
o
@
F
ni
(t
-J
f
-
s
-o
G
-:-E-
de
o=
./-l
-
-tloe
U-16
dE
=.8
e€
--E
D
€E
L
E=
*d
s
-z.
6
l)
=q=
r=: .
D
D
-
a
G
:c
-s
€---
=c
w
A

fu,fi##r
Peradllan perdata
TAHAP-TAHAP ACARA PERADILAN PERDATA
Proses beracara dalam Pengadilan Perdata diatur dalam
HIR dan uu No 14 tahunlg7}rlangmencakup:
TAHAPAN.TAHAPAN DALAM PERADILAN PERDATA:
A. TAHAP ADMINISTRATIF
a. Penggugat memasukkan surat Wgatan ke Pengadilan
Negeri yartg berr,venang
Menurut pasal 118 HIR, ditentukan bahwa
kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk
memeriksa perkara adalah:
(1) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam
(domisili) Tergugat.
(2) Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan
dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri di tempat
diam (dornisili) salah seorang dari Tergugat
tersebut. Atau apabila terdapa"t hubungan yang
berhutang dan penjamin, maka tuntutan
67

Tahap-tahap Acara Peradilan Perdata
disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat
domisili sang berhutang atau salah seorang yang
berhutang iht.
(3) Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domi-
silinya atau Tergugat tidak dikenal, maka tuntutan
dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat
domisili sang Penggugat atau salah seorang
Penggu gat.Atau apabila tuntutan tersebut mengenai
barang tetap, maka ttrntutan dimasukkan ke dalam
Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya
barang tersebut terletak.
(4) Tuntutan jrgu dapat dimasukkan ke Pengadilan
Negeri yang telah disepakati oleh pihak Penggugat
b. Penggugat membayar biaya perkara,
c. Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara,
d. Penggugat menerima nomor perkara (ro11).
Hak dan Kewai iban Tergugag(Penggugat:
' Dalam hal pemahaman bahasa:
Pasal 120: Bilamana Penggugat buta huruf, maka surat
gugatnya yang dapat d.imasukannya dengan lisan kepada
ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan itu.
Pasal131:
(l)]ika kedua belah pihak menghadap, akan tetapi tidak
dapat diperdamaikan (hal ini mesti disebutkan dalam
pemberitahuan pemeriksaan), maka surat yang
dimasukkan oleh pihak-pihak dibacakan, dan jika salah
satu pihak tidak paham bahasa yangdipakai dalam surat
iflr diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh
Fokultos Hukum Universitos lndonesio6B

ketua dalam bahasa dari kedua belah pihak.
(2)Sesudah itu maka penggugat dan tergugat didengar kalau
perlu memakai seorang juru bahasa.
(3) |ika juru bahasa itu bukan berasal dari juru bahasa
pengadilan negeri yang sudah disumpah, maka harus
disumpah terlebih dahulu di hadapan ketua.
Ayat ketiga dari pasal 154 berlaku bagi juru bahasa.
. Dalam hal gugatan balik:
Pasal 132 a:
(1) Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan
gugatan melawanf gugat balik, kecuali:
1e. kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu
sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai
dirinya sendiri dan sebaliknya;
2e. kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat
gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan
melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan
3e. dalam perkara perselisihan tentang menjalankan
keputusan.
(2) ]ikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak
dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak
dapat memajukan gugatan itu.
. Dalam hal kewenangan Pengadilan:
Pasal 134: Jika perselisihan itu suatu perkarayarLg tidak
masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap
waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta
supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan
hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya.
69

. Dalam hal pembuktian:
Pasal 137: Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-
surat keterangan lawannya dan sebaliknya surat mana
diserahkan kepada hakim untuk keperluan itu.
. Dalam hal berperkara tanpa biaya:
Pasal 237: Orang-orang yar.g demikian, yang sebagai
Penggu gat, atau sebagai tergugat hendak berperkara akan
tetapi tidak mampu memb ayr btaya perkara, dapat
diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbtaya.
Pasal 238:
(1) Apabila penggugat menghendakt Lztn itu, maka ia
il : r :,,:??: J ilHt lrut. : L
j
T "
oo
:T *[,f i:
memajukan gugatannya dengan lisan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 118 dan 120.
(2) Apabila rzrrr dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu
diminta pada waktu itu memasukkan jawabnya yang
dimaksudkan pada Pasal 121,.
(3) Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai dengan
surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh
Kepala polisi pada tempat tinggal si pemohon yang
berisi keterangan yang menyatakan bahwa benar or-
ang tersebut tidak mampu.
Penentuan hari sidang:
Pasal 122
Ketika menentukan hari persidangan maka ketua
menimbang jauh letaknya tempat diam atau tempat tinggal
kedua belah pihak daripada tempat pengadilan negeri
Mosyorokqt Pemontou Perqdilon lndonesio
Fokultos Huku m Universitos Indonesio
70

bersidang, dan dalam surat perintah sedemikian, maka
waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari
persidangan ditetapkan, kecuali dalam hal yang perlu
sekali, tidak boleh kurang dari tigu hari pekerjaan.
Kemungkinan- kemungkinan yang dapat teri adi
pada sidang pertania:
L. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir
Pasal 125
(1) ]ikalau si Tergr,r gat,walaupun dipanggil dengan
patut, tidak menghadup Pengadilan Negeri pada hari
yang telah ditentukan itu, dan tidak irgu menyuruh
seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka
tuntutan itu diterima dengan keputusan tak hadir,
kecuali jika tuntutan itu melawan hak atau tidak
beralasan.
2. Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir
Pasal 124: jikalau si Peng gugat, walaupun dipanggil
dengan patut, tidak menghadap Pengadilan Negeri pada
hari yang telah ditentukan itu, dan tidak i.rgu menyuruh
seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka
tuntutarmya dipandang gugur dan si penggugat dihukum
membayar biaya perkara; akan tetapi si penggugat
berhak, se su dah memb ay ar btay a ters ebut, memasukkan
tuntutarmya sekali lagi.
3. Kedua belah pihak tidak hadir
Ada anggapan bahwa demi kewibawaan badan peradilan
serta agarjangan sampai ada perkar a y angberlarut-larut
71

dan tidak berketentuan, maka dalam hal ini gugatan
perlu dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada.
4. Kedua belah pihak hadir.
Apabila kedua belah pihak hadir, maka sidang pertama
dapat dimulai dengan sebelumnya hakim menganjurkan
mengenai adanya perdamaian di antara kedua belah pihak
tersebut.
Hak dan Kewajiban Hakim
Hak:
. Dalam hal pemberian nasehat
Pasal 119: Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi
nasehat dan pertolongan kepada Penggu gat atau wakilnya
tentang hal memasukkan surat gugabrya.
Pasal '1,32: Ketua berhak, pada waktu memeriksa,
memberi penerangan kepada kedua belah pihak dan akan
menunjukan supaya hukum dan keterangan yang mereka
dapat dipergunakan jika ia menganggap perlu suPaya
perkaraberlalan dengan baik dan teratur.
o Dalam hal kewenangan hakim:
Pasal 159 ayat (4): Hakim berwenang untuk menolak
permohonan penundaan sidang dari parapihak, kalau ia
beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan.
Pasal l7l:Diserahkan kepada timbangan dan hati-hatit ya
hakim untuk menentukan harga suatu pengakuan dengan
lisan, yang diperbuat di luar hukum.
Pasal180
72

(1) Ketua PN dapat memerintahkan supaya suatu
keputusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
perlawanan atau bandin gya,apabila ada suratyang
sah, sudtu tulisan yang menurut aturan yang berlaku
yang dapat diterima sebagai bukti atau jika ada
hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah
mendapat kekuasaan yang pasti, demikian irgu
dikabulkan tuntutan dahulu, terlebih lagi di dalam
perselisihan tersebut terdapat hak kepemilikan'
(2) Akan tetapi dalam hal menjalankan terlebih dahulu
ini, tidak dapat menyebabkan sesorang dapat ditahan'
Kewaiiban:
. Dalam hal pembuktian:
Pasal 172:Dalam hal menimbang harga kesaksian' hakim
harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang Per-
mufakatan dari saksi-saksi; cocoknya kesaksian yang di-
ketahui dari tempat lain tentang perkara yang diper-
selisihkan; tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada
saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cata
begini atau begitu; tentang perkelakuan adat dan kedudukan
saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menye-
babkan saksi-saksi itu dapat dipetcaya benar atau tidak-
Pasal 176: Tiap-tiap pengakuan harus diterima
segena pnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima
sebagian dan menolak sebagian lagr, sehingga merugikan
orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu
dengan masksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan
p"rkura yang terbukti dengan kenyatdan yang dusta-
Fokuhos Hukum U niversitos lndonesio
73

. Dalam hal menjatuhkan putusan:
Pasal 778
(1) Hakim karena jabatanny a, pada waktu bermusyawarah
wajib rrtencukupkan segala alasan hukum, yarrg tidak
dikemukakan oleh kedua belah pihak.
(2) Hakim wajib mengadili atas seluruh bagian gugatan.
(3) Ia tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara
yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari yang
digugat.
. Dalam hal pemeriksaan perkara di muka pengadilan:
Pasal 372:
(1) Ketua-ketua majelis pengadilan diwajibkan memimpin
'
pemeriksaan dalam persidangan dan pemusy aw aratan.
(2) Dipikulkan j,rga pada mereka kewajiban untuk
memelihara ketertiban baik dalam persidangan; segala
sesuatu yang diperintahkan untuk keperluan itu, harus
dilakukan dengan segera dan seksama.
UU No. L4 Tahunl970
. Tugas Hakim:
Pasal 2 ayat (1): Tugas pokok daripada hakim adalah
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Pasal 5 ayat (2): Dalam perkara perdata hakim harus
membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
dapat tercapai^yu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan.
Fokultos Hukum Universitos Indonesio
74

Panduan Pemantauan Peradilan

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Panduan Pemantauan Peradilan

Similar to Panduan Pemantauan Peradilan (20)

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Panduan Pemantauan Peradilan