Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.

1. Hukum Prestasi dan
Wanprestasi di
Indonesia

2. Kelompok 8
Anggota Kelompok:
1. Joko Priyono 13187205006
2. Miftakul Erfan H 13187205007
3. Novi Yulia P 13187205028
4.Titis Apriyanti 13187205036

3. Hukum Prestasi dan Wanprestasi di
Indonesia
1.Pengertian
Prestasi
2.Pengertian
Wanprestasi
3.Prestasi dan
Wanprestasi
dalam KUHP
5. Tata Cara
Menyatakan Debitur
Wanprestasi
7. Sifat
Keadaan
Memaksa
4.Akibat Hukum
Bagi Debitur
yang Wanprestasi
6.Pengertian
Keadaan
Memaksa
KESIMPULAN

4. Latar Belakang
Indonesia adalah salahsatu Negara yang menganut
sistem Demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan
untuk rakyat. Dalam mewujudkan Negara berkembang
Indonesia menjalani sistem-sistem yang ada baik yang
tertulis ataupun yang tidak tertulis.
Sistem akan berkembang jika ada seorang atau
sekolompok untuk aktif atau praktikum hukum yaitu
yang melakukan tindakan hukum. Dalam melakukan
tugasnya seorang aktivis hukum memiliki dua kriteria
yaitu berprestasi dan wanprestasi.

5. Rumusan Masalah
1.Apa pengertian hukum Prestasi?
2.Apa pengertian hukum Wanprestasi?
3. Arti Prestasi dan Wasprestasi Menurut dasar
Hukum?
4. Apa akibat hukum bagi Debitur yang
wanprestasi?
5.Bagaimana tata cara menyatakan debitur
wanprestasi?
6.Apa pengertian keadaan memaksa?
7.Bagaimana sifat dalam keadaan memaksa?

6. Pengertian Prestasi
Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari
sebuah perikatan baik karena undang-undang
maupun karena perjanjian. Pengertian
prestasi (performance) dalam hukum kontrak
dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-
hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh
pihak yang telah mengikatkan diri dengan
kontrak yang bersangkutan.

7. Pengertian Wanprestasi
Pengertian wanprestasi (breach of
contract) adalah tidak
dilaksanakannya prestasi atau
kewajiban sebagaimana mestinya
yang dibebankan oleh kontrak
terhadap pihak-pihak tertentu
seperti yang disebutkan dalam
kontrak yang bersangkutan.

8. Prestasi dan Wanprestasi dalam KUHP
Prestasi
Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW
“Perikatan ditujukan untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk
tidak berbuat sesuatu” Artinya, suatu
perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :
A. Kewajiban untuk memberikan sesuatu
B. Untuk melakukan sesuatu dan
C. Untuk tidak melakukan sesuatu

9. Selanjutnya……
Wanprestasi
Dasar Hukum :
Pasal 1238 “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah,
atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan
dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini
mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan”
Pasal 1243 BW “Penggantian biaya, kerugian dan bunga
karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan,
bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai
untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau
dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang
telah ditentukan”

10. Akibat Hukum Bagi Debitur yang
Wanprestasi
Akibat hukum dari debitur yang telah
melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi
berupa:
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti
rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang
dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak
dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab
dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di
depan hakim.

11. Tata Cara Menyatakan Debitur
Wanprestasi
Sommatie
Sommitie adalah Peringatan tertulis dari kreditur
kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh
kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak
diindahkannya, maka kreditor berhak membawa
persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang
akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau
tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang
(kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat
memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang
telah disepakati antara keduanya.

12. Selanjutnya……
Ingebreke Stelling
Ingebreke Stelling adalah Peringatan kreditur
kepada debitur tidak melalui Pengadilan
Negeri. Adapun Isi peringatan kreditur adalah
sebagai berikut :
1. Teguran kreditur supaya debitur segera
melaksanakan prestasi;
2. Dasar teguran;
3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi

13. Pembelaan Debitur yang dituntut
membayar ganti rugi
1.Mengajukan tuntutan adanya keadaan
memaksa.
2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri
juga telah lalai.
3. Mengajukan bahwa kreditur telah
melepaskan haknya untuk menuntut
ganti rugi

14. Pengertian Keadaan Memaksa
Overmacht artinya keadaan memaksa. Dalam
suatu perikatan jika Debitur dikatakan dalam
keadaan memaksa sehingga tidak dapat
memenuhi prestasinya, Debitur tidak dapat
dipersalahkan / di luar kesalahan Debitur.
Dengan perkataan lain Debitur tidak dapat
memenuhi kewajibannya karena overmacht
bukan karena kesalahannya akan tetapi karena
keadaan memaksa, maka Debitur tidak dapat
dipertanggung gugatkan kepadanya. Dengan
demikian Kreditur tidak dapat menuntut ganti
rugi sebagaimana hak yang dimiliki oleh
Kreditur dalam wanprestasi.

15. Sifat Keadaan Memaksa
Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
a. Keadaan memaksa absolut:
Adalah suatu keadaan di mana debitor sama sekali tidak dapat
memenuhi prestasinya kepada kreditor, oleh karena adanya
gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.
b. Keadaan memaksa yang relatif:
Adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih
mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan
prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang
besar, yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa
yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa
bahaya kerugian yang sangat besar.

16. Kesimpulan
Dalam pelaksanaan hukum di Indonesia sebagian ada yang
yang berprestasi sebagian pula ada yang tidak berprestasi
atau wanprestasi atau cacat hukum.Tindakan wanprestasi
membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang
dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi
untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum
diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan
karena wanprestasi tersebut.
Hak yang dirugikan diperbolehkan menuntuk pikak yang
melakukan wanprestasi yaitu dengan membayar kerugian
yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan
ganti-rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan
pemecahan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya
perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.