SlideShare a Scribd company logo

Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)

•
•
MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Laporan ini merangkum hasil pemantauan terhadap kinerja Jaksa Penuntut Umum di enam pengadilan negeri di Jakarta dari Juli hingga Desember 2003. Pemantauan ini menganalisis kinerja JPU baik secara materiil maupun formil, serta melihat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan JPU, seperti gagal menghadirkan saksi, tid

Government & Nonprofit
1 of 47
Download to read offline
h*f?1 pt'tf sqbl llreitg' lWasgarakat Pemantau Plsradllan Indanesla Fakultas Hukum Univers'ltas lndonesia , Laporan Hasil Anallsa Pamantruan Jaksa Penuntut Umum Di Pe nsa d i I a n N es eri' " -' H;::'t';::: :lffi:"f -a ft a uta ra' ra r." rta Ba rat' Bulan Juli - Desember 2003 Laporan analisa pemantauan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakafta Pusat, Jakrta Selatan, Jakafta utara, Jakarta Barat, Jakafta Timur dan Cibinong ini merupalon hasil pemantauan dan pengkajlan yag dilakulon oleh MaPPI FH UL Laporan inl dibuat berdasarkan hasil pemantauan atas klneria keJakaan seJak Juli 2003 sampai dengan Desember 2003. dalam laporan analisa pemantauan ini, kaml menganalisa kinerJa Jaksa Penuntut Umum baik dari segi materiil yaitu produk yang dihasilkannya (surat dahraan dan requlsitoir), dan dari sisi formil yaitu melihat kesesuaian antara kinerJa KeJalaaan sebagal Penuntut Umum dl lapangan dengan ketentuan yang terdapat dl Kltab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PetunJuk Teknls KeJaksaan, dan ketentuan-ketentuan terkalt lalnnya. Serta dilihat puta tlngkah laku Jaksa Penuntut Umum selama melakukan tugasnya di Pengadllan Negeri tersebut di atas. KETIDAIGESUAIAI'I DENGAN }IUKUM ACARA A. Pengadilan Negeri Jaka*a Pusat Pada pemantauan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta hrsat selama kurun walCu Juli hingga Desember tidak ditemukan ketidaksesuaian dengan hukum acara, B. Pengadilan Negeri lakafta Selatan Berikut ini adalah ketidakesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Selatan: Periode Juli - Aguotus 55 iiPr,l.B/2003/Pr{ I Jakse! I Pembuktian Rabu, 2 Juli pk, 13.30 s.d 14.00 wIB 883/Pid.B/2003/PN Jaksel Terdakwa: Ahmad Yani Pembuktian senin, 28 Juli 2003, pk. 1 1 ,20 s.d 11.25 WIB I. 355 (1) KUHP rr 310 (1) KUHP Anc; I. Max. 12 tahun penjara IL Max. 9 bulan penjara JPU tldak menghadirkan saksi korban sehingga sidang terpaksa ditunda. Periode Agusfus-September Terdakwe* Willy Effendi PH: 1. Gayus Lumbun, SH 2, Rozak, SH 78 (1) t)it 2Ue7 anc; Max 10 tahun penJara Denda Max. Rp, 500 juta JPU tidak dapat menghadirkan ssksi saat pemeriksaan saksi, sehingga saksl a de charge di periksa tebih dulu dan menghambat jalannya persiclangan,
Masgarakat Pemantau Psradilan Indanesia Fakultas Huk um Universitas lndnnesim 3. Nelita , SH 46l/Pid,Bl2003l PN Jaksel 1. Rd. Imam Roosanto. 2. Triono, S. PH: Leonard Simonangkir, SH Andi, 5l-l Pembuktian (pemeriksaan saksi) Senin 11 Agustus 2003, pk. 12.40 s.d 13.05 ,VIB T, 372 KUHP 2, 378 KUHP Anc: 1. Max. 4 tahun penJara 2, 4 tahun penjara JPU Nellta, SH menerima HP dalam persidangan. Tindakan ini mencerminkan sikap tidak disiplin sebagai seorang JPU. PasaI 218 KUHAP dan Peraturan MenKeh RI No. 0S.UM.01.06 Tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang sidang, seharusnya berlaku bagi seluruh orang yang berada si ruang sidang, bukan hanya pengunjung saja akan tetapi termasuk majelis hakirn, jaksa, dan penasehat hukum, 4, Rina Yudiyanti, SH 778lPid.B/2003/PN Jaksnl Reynold MatitaputW Pembuktian- Requisitor Rabu,'13 agustus 2003, pk. 12.40 WId 362 KUHP Anc: Anc: Mex. 5 tahun penjara Tunt: 1 tahun penjara Tidak menghadirkan saksi sehingga BAP dibacakan. Tldak dikehhui apakah sebelumnya telah ada pemeriksaan saksi, namun sidang langsung dilanJutkan dengan pembacaan tuntutan. Biasanya . saksi yang didengar keterangannya dalam BAP tidak disurnpah sesuai dengan ketentuan pasal 116 KUHAP kecuali ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksl tidak akan datang ke sidang pengadilan. Tidak diketahui apakah saksi yang memberikan keterangannya pada BAP dalam perkara tersebut telah disumpah terlebih dahulu atau tidak. Sebab, jika tidak maka syarat minimum pembuktian terancam berlum terpenuhi karena menurut pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan saksi yang telah disumpah (dalam BAp) dipersamakan nilai pembuktiannya dengan keterangan saksi, namun jika tidak maka hanya berlaku sebagai 'keterangan''saja (ps. 185 (7) KUHAP) kecuali jika ada persesuaian dengan isi keterangan saksi lain yang telah disumpah. Namun, dalam perkara ini bagaimana kesesuaian dapat diketahui Jika tidak ada saksi yang hadir satu sama lain. Periode : September-Okbber 5. Ramos Hutapea, SH 919lPtd. ts/2003/PN Jaksel Anang SumBena PFI: Sabungan Pandiangoft, sl-l Pembuktian $elasa, I septernber 2003, pk. 13.14 s.d 13.20 WIB Ps. 1 (1) UU No, 121dft. 1951 Ps. 7 Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme Ps. 7 Perplr No. ti200? Max. Penjara seumur hidup IPU tidak dapat menghadirkan saksi, sehingga sidang terpaksa ditunda. Tidak ditemukan penyimpangan
Masaarakql:?qryarytqu ?qraditan Indanesia Fr:kultas Hukum lJniversitas lndnnesia C. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berikut ini adalah ketidakesuaian dengan hukum acar€ yang dilakukan oleh.lpu pada pN Jakarta Utara: Ps. 338 KUHP diancar"n ' dengan pidana penjara max. 15 tahun JPU hanya rnembaaaken BAp-6 orang saksi, tanpa da kehadiran satu orang saksi pun. Alasan JpU sendiri a/ para saksl sulit dipanggil (datang) walaupun telah diberitahu. Hat ini nantinya akan merugikan JPU dalam upaya membuktikan dakwaannya, terutama bila BAp yang dibacakan adlah BAp para saksi yang tidak disumpah pada saat penyidikan. Hal ini dikarenakan BAp dari saksi yang tidak disumpah bukanlah alat bukti. Sedangkan nilai pembuktiannya hanya dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan atau tambahan alat bukti yang sah lainnya, i sepanjang keterangan tersebl.,t ifiempiifiyei salain persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut (keterangan saksi) dan alat bukti yang ada telah mernenuhi batas minimum pembuktian.
Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukurzl UniversitaE lrtdarregia kuat yang dapat membuktikan kebersalahan terdakwa. 4. Waluyo, SH 944lPid.B/2003/PN JKT.UT Suhadi Chaniago Pembuktian, 20-08-03 Ps. 372 KUHP, diancam dengan pidana penJara max. 4 tahun atau denda max. Rp 4500,- Pada tahap ini, JPU menghadirkan dua orang saksi. Namun, dalam persidangan JPU sama sekali tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Terlebih pertanyaan yang diaJukan oleh haklm kepada para saksi belum dapat menggali hal-hal apa saJa yang diketahul oleh saksi sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdalnra. Disini, JPU tidak rnelakukan tugasnya dengan baik untuk rnembuktikan dalq raannya dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi. 5. Triningsih, SH 675lPid.b/2003/PN JKT.UT Tan Gwan Harjanto Pembacaan Putusan, 25-08-03 Primer : Ps. 90 UU No. 1s12001 (uu Merk), diancarn dengan pidana penjara max. 5 tahun dan/atau denda max, Rp L t-4 Subsider : Ps. 91 90 UU No. 15/2001 (tlu r.lei.k), clirnce,m dengan pidana penJara rnax. 4 tahun dan/atau dentJa max. Rp 800 juta Putusan : 2 tahun penjara dan denda Rp 5 juta subsider 2 bula,n kurungan JPU mendalcwa dan menuntut terdalnra metanggar UU Merel(, namun dalam dakwaan dan tuntutan JPU menulis bahwa UU yang dimaksud adalah UU No. LSlzOOzl padahal UU Merek adatah UU No. 15/2001. 6. Muchtar, SH (menggantikan Bambang Marsama, SH) 1003/Pid,Bla}auq N JKT.UT Sompu bin (Alm) Abdulah Pembacaan Surat Dakwaan, 1-09-03 Primer : Ps. B2 (1) huruf aUU No.22l1997, diancam dengan pidana penjara max. 20 tahun dan denda max. Rp 1M Subsider : Ps, 78 (1) huruf bUU N0.2211997, diancam dengan pidana penJara max. 10 tahun dan denda max. Rp 500 Juta JPU tidak membacakan keseluruhan surat dakwaan secara lengkap. Ia juga tidak meminta izin dari hakim terlebih dahulu untuk mernbacakan surat dakwaan secara tidak lengkap. Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan selanjutnya dl sidang pengadilan, sehingga sebaiknya JPU membacakan surat dakwaan secara lengkap. 7, Budi Utarto, SH 101o/Pi d.Bl20o3lP N JKT.UT 1. Anyar bin Aswad Roni2. Pembuktian, 1-09-03 Ps. 303 (1) ke-1 KUHP, diancam dengan pioana D€niara lTlax. JPU tidak berinisiatif untuk rneminta hakim menunda persidangsrl, karena persldansan hanya dihadiri
lulasgarakat Pemantau Peradllan Indanesia Fakultas Hukum Unlversitas tndonegia Simatup ang 3. Anhar Aswendi 10 tahun atau denda rilax. Rp 25 juta I oleh seorang hakim. JpU juga I tidak meminta hal yang sama I sehubungan dengan I ketidakhadiran seorang saksi I VanO seharusnya memberikan I keterangan. Di sisi lain, JpU I juga tidak membacakan BAp I dari saksi yang tidak hadir I tersebut. t:B. A.M. Akbar, SH 994lPid. B/2003/PN JKT.UT Abdul Rahman Pembuktian, 2-09-03 Primer: Ps. 336 (1) KUHP, diancam dengan piclana penjara rnax. 2 tahun B bulan Subsider : Ps. 335 {1) ke-l KUHP, diancam dengan pidana penjara max. I tahun atau denda max. Rp 4500,- Pada tahap ini seorang saksi yang dihadirkan, yakni anak saksi korban tidak dimintai keterangannya baik oleh JpU rnaupun hakim. Padahal, ia tetah hadir di persldangan. Sementara itu, saat seorang saksi lain yang diaJukan JpU tidak hadir, JPU langsung membacakan BAP dari saksi tersebut. Mengingat pentingnya tahap ini untuk membuktikan dakwaan JPU, maka seharusnya JPU meminta izin kepada hakim untuk menunda persidangan dan diberi kesernpatan untuk melakukan pemanggilan lagi kepada para saksi. Pada tahap pembuktian lni pun, JPU sama sekali tidak mengaJukan pertanyaan kepada terdakwa untuk menggali kebenaran yang terJadi pada saat suatu adanya tindak pidana dan membuktikan kebanaran dakwaannya bahwa terdakwa adalah pelaku dad tindak pidana tersebut. 9. Asri A. Putra, SH (Kejati Jakarta) 1018/Pid.Bla}AUP N JKT.UT ffilem Agustinus $apulete Pembacaan Surat Dakwan, 3-09-03 Ps, 31 UU No. 3uleee (uu Femberantasan Tipikor), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal I tahun dan max. 20 tahaun dan atau denda min Rp 50 juta dan max. Rp I M ,PU kurang cermat dan teliti dalam membuat surat dakrraan, karena ternyata surat dakwaan yang sebelumnya telah dlberikan pada maJells haklm dan terdalrwa berbeda dengan yang dlbacakan pada persldangan, yakni pada bagian identitas terdakwa rnengenai agama dan umurnya. Hal ini seharusnya lebih diperhatikan, karena jika identitas terdakwa dalam surat dakwaan berheda denganidentitas terdakr,rra yang dihadirkan di persidangofi, maka surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan berakibat batal demi hukum. Atas hal lnl, JPU sendirl telah mernlnta nraJelis haklm untuk menyerahkan surat dakwaan yang baru balk kepadamajelis maupun terdakwa. Namun, sepatutnya hal ini tidak terjadi, mengingat pentingnya surat dakwaan sebagai dasar dalam suatu pemeriksaan sidang di pengadilan. 10. A.M. Akbar, SH I 966/Pid. B/2003/PN Saleh Ismail Pernb-uktian, Pq,?63 (1) I P;da tahap ini, JPU tlctak
&;ffi; Masgarakat Pemanfau Psradilan Indonesia F':kultas Huk um Universitas lndansgia D. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Imur: JKT.UT 3-09-03 KUHP, diancam dengan pidana penjara max.6 tahun menggunakan kesempatan untuk rnengajukan pertanyaan baik kepada saksi maupun terdakwa. Bahkan, ada dua orang saksi yang sama sekali tidak dimintai keterangan. JPU pun tidak menghadirkan harano hr rkti hpn rna rpkeninn.:, - -. rL. Y g ul.d . v.-. trr .Y PLN palsu dan kuitansi pembayaran PLi.i palsu. PERIODE SEPTEMBER - OI(TOBER 11. Triningsih, SH 957 lPid. B/2003/PN JKT.UT Fajar Maulana Pembuktian, 10-09-03 Ps. 378 KUHP, diancam dengan pidana penjara max. 4 tahun JPU tidak menggunakan tahap pembuktian (Berneriksaan saksi dan terdakwa) dengan sebaik- baiknya. JPU sama sekali tidak bertanya kepada saksi dan terdakwa untuk menggali keterangan dari mereka. Hal ini penting bagi JPU untuk membuktikan kebenaran dakwaannya. PERIODE OIfiOBER . NOVEMBER Tidak ditemukan penyimpangan pada periode pemantauan bulan ini L2, Kasminarwati, SH 130 UPid,Bl2003lP N JKT.UT A145 Robi bin Pulung Pembacaan Surat Dakwaan, 10-12-03 Ps. 363 (1) ke-4 KUHP Ancaman pidana: penjara max. 7 tahun JPU tidak membacakan dakwaannya secara lengkap
lVlasgarakat Pemantau Peradilan Indnnesia Frkultas Hukum Untversitas lndrlnesia 1 Haris, SH 826lPid. B/2003/PNrT Benny Mulyana Dalmaan - putusan 9 Juli 03 13.30-13.50 WIB Prirner: 365 (?) ke-Z KUhIP Sub: 363 (1) ke-4 KUHP Anc: Maksimal 12 tahun penjara JPU tidak memperlihatkan barang bukti dipersidangan. Menurut pasal 181 KUHAP ayat (1) , hakim ketua sidang memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdalarua tentang barang bukti tersebut. Tetapi jika barang bukti tidak dibawa ke hadapan sidang pengadilan, rnaka akan sulit bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya diatas. Selain itu,barang bukti mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya suatu tindak pidana, Dan hakim hanya boleh menjatuhkan putusanf,yo, apabila terdapat minirnal dua alat bukti yang sah, hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi (pasal fm KUHAP). 2, Tri, SH 88zifrid.B/2003/PNJT Agus Sugianto Dakwaan - putusan 23 Juli 03 14.35-15.06 IJVIB 378 p 3'72 KUHP Anc:4 tahun Tunt I tahun 6 bulan Ptsn: 1 tahun 5 bulan JPU tidak rnenghadirkan barang bukti ke persidangan 3. Trimo, SH 950/Pid.812003/PNJT Teguh Saputra alias Teguh Dakwaan - putusan 28 Juli 2003-08- 05 13.20-13.35 WIB Ps. 362 KUHP Anc: 5 tahun Tunt: I bulan Ptsn: 6 bulan JPU tidak memperlihatkan barang bukti ke persidangan 4. AB Tahyeb, SH 987 lpid.B/2003/PNJT Diwan Ahmad Zubaier Dakwaan * pernbuktian 6 Agustus 03 14.50-15.00 VVIB 363 (1) ke-3 KUHP Anc: 7 tahun JPU tidak memperlihatkan barang bukti dipersidangan 5. Suhardi, SH 907/pid.Bl2003/PNJT Muhammad Zaid Pembuktian 14 Agustus 03 14.30-14.45 WIB 363 KUHP Anc: 7 tahun Tunt: 10 bulan Ptsn: 7 bulan Terdaltwa dldalma melakukan tlndak pldana pencurian, tetaBl pada saat pemeriksaan barang bukti dl persidangan, barang bukti tersebut tidak diperlihatkan. Barang bukti merupakan hal yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Agar JPU dapat membuktikan kebenaran surat dakwaan yang dibuatnya dan meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Periode : Agustus-Septem ber 6. Suhardi, SH 9A7 lqid. B/2003/PNJT Muhammad Zaid Pembuktian - putusan 14 Agustus 03 14.30-14,45 WIB 363 KUHP Anc: 7 tahun Tunt: 10 bulan Ptsn: 7 bulan JPU lupa membawa barang bukti dipersidangan 7. Edv Handoyo, SH 1059/Pid. Bl2003/PNJT I I Cahyabudi Nugroho Pembuktian 20 Agustus 03 tA Fa . , AA IJ.b /- 1+. U5 WIB Ps 363 KUHP Anc: 7 tahun JPU lupa membawa barang bukti dipersidangan
Nlasgarakat Plemantau Peradllan Indonesla Fskultas Hukum Unlversifas lndanesla E. Pengadilan Negeri Jakafta Barat Berikut ini adalah ketidakesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Barat: 8. Trirno, SH 950/Pid.B/2003/PNJT Teguh Saputra alias Teguh Dakwaan - putusan 28 luli 2003-08- 05 13.20-13,35 WIB *ffi 362 KUHP Anc: 5 tahun Tunt: I bulan Ptsn: 6 bulan JPU lupa membawa barang bukti dipersidangan Perlode Septem ber-Oktober 9. Budi Santoso,$H 1018/Pid. 8/2003/PNJT Henky Piye $uryadi Pern'buktian I September 2003, jam L4,25-L4.45 WIB Ps 365 (2) KUHP Ancl 12 tahun JPU tidak membawa barang bukti ke persidangan 10. Budi Santoso, SH 884/Pid. 8/2003lPNJT Husaini Muhadjir Pernbuktian tanggal 16 September 03 di Ruang Sidang utama jam L2.22-L2.35 WIB Ps 335 (1) jo s5 (1) ke-1 KUHP Anc: 1 tahun JPU tidak membawa barang bukti ke persldangan Periode Juti-Agustus 1 Teguh,SH 552/Pid.B/2003/PN JakBar Marwan Efendi Pernbuktian Kamis 10 Juli 2003 L3,24 - 13.32 VVIB 365(2) ke-2 KUHP Anc: 9 tahun penjara JPU hanya mengajukan 1 orang saksi 909/Pid, B/2003/PN JakBar Andika Pembuktian $enin 11 Agustus 2003 tr"3.50 - 14.10 JI/IB 78(1) b UU no. 2211997 Anc: 10 tahun penjara saksi yang diajukan adalah orang yang sama-sama ditangkap bersama terdakwa. Dalam keterangannya, saksi mengatakan bahwa ia dan terdakwa bersama-sama mernakal putaw, bahkan saksi dan kedua rekdnnya telah dan sedang memakai putaw saat saksi, rekannya dan terdakwa ditangkap, sedangkan terdakwa belum menggunakan putaw tersebut. tetapi yang diaJukan ke persidangan hanya terdakwa seoranq 2, Siti S. Ekasari,SH 797 lPid.B/2003/PN .lakBar Agus Winarto Pembiuktian Rabu 16 Juli 2003 13.21 * 13.35 Wts 62 UU No. 5/1997 Anc: 5 tahun penjara JPU hanya mengaJukan 1 orang saksi
filasgarakat Pemantau Peraillan lndonesia Fmkultas Hukum Universitas lndanesifr i. F. Pengadilan Negeri Clbinong Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yailg dilakukan oleh IPU pada PN Cibinong; w,i#ij *):;+,;'ii irYrfiir :: : &m,[ i4fl*;iil BoB/Pid. B/2003/PN JakBar Andri Abdullah Pembuktian Rabu 16 Juli 2003 13.36 - 13.58 WIB 62 UU No. 5/1997 Anc: 5 tahun penjara 4. Sudjono,SH 74LlPid. B/1003/PN JakBar Oey Oen Lie alias Onje Pembuktian Rabu 23 Juli 2003 14,00 * 14.20 ,VIB 62 UU No. 5/1997 Anc: 5 tahun penjara JPU hanya mengajukan 1 orang saksi 5. Usnadi,SH 769lqid.B/PN JakBar Jansen Pembuktian Senin 14 Juli 2003 14.30 * L4,40 WIB 368(1) KUHP Anc: 9 tahun penjara JPU hanya mengajukan 1 orang saksi 6. Firmansyah,SH 770lPd.B/PN JakBar M. Sidik Fembuktian Juli 2003 14,40 - 15.05 ,VIB 374 KUHP Anc: 4 tahun penjara JPU hanya rnengajukan 1 orang saksi Periode Agustus-Septem ber 7. Iman Wijaya,SH 709lPad. 8/2003/PN JakBar Salim Budi Setiawan Pembaeaan Tuntutan dan Pembacaan Putusan Senin 11 Agustus 2003 13.43 - 14.15 WIB 3s1(1) dan (2) KUHP Anc: 5 tahun penjara Tunt: 3 tahun penjara Ptsn: 2 tahun penjara Pada saat JPU selesai membacakan tuntutan handphone JPU berbunyi tetapi tidak diangkat. Perio de September-Okl ober 8. Ferry M.D.P.,SH LL07 lPid,B/2003/PN JakBar Eddy Hermanto Pembacaan Cr r:a$ h.rlrr r rt -ia JUI OL LrclNVYCtcll I dan Pembacaan Putusan Selasa 7 Oktoher 2003 13.30-14.00 WIB 266(U Jo 55(1) br, 'l l/l lunlI;-r trt trl Anc: 7 tahun penjara Terdapat 2 buah surat dahruaan untuk perkara yang sama No. Terdahrve:,i,i'::::1.,r::.,.:..:: ; ::.i: , , ',j. :,.:,. i'; ,:rj.'. I 1.. ' i..'".";,^ . .,, 1:..: . : :i.I' Pli.: ilr..:''i: i*'irr:'lr:: l!::Y : l$lii:,-
u!LY Masgarakat Pemantau Psraditan Indangsia Fakultas Hukum Universitas lndanesia 1 Isa Gassing, SH sTslPidB/2003/Pr CBN Zakaria b Jamil Pembacaan Surat Dakwaan Senin, 30-06- 03 12.23 - 12.30 ?R? /d/qfrt r, I l l.,, I KUHP Anc: 7 thn lDl I iirlrl, rvrr:nrrtrrrhlz:rn nr rrllJt v r'lr..r..t I l ,. tl,. Llr tt(;al a Jul ctL dakwaan kepada TerdakWa sebeium sidang pembacaan surat dakwaan dilaksanakan. Hal ini tentunya sangat merugikan Terdakwa karena sesuai dengan Pasal 143 (4) KUHAP, turunan atas seluruh berkas perkara termasuk surat dakwaan merupakan hak Terdakwa atau penasehat hukumnva 723lPidBl2003/PN CBN Ain b Alm Muhtar Pembuktian Rabu, 30 Juli 03 13.20 - 13.40 3s1 (1) KUHP Anc: 2 thn I bln JPU tidak membawa barang bukU 2 Yudharisman, SH 686/PidB/2003/PN CBN Kotib b Wahir Pembuktian Karnis, 21-08- 03 13.00 - 13.30 363 (1) ke4 KUHP Anc: 7 th JPU tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang akan diperiksa pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnva 3 Rosmalina S, SH 670/PidB/2003/PN CBN Alexander Hutabarat Pembuktian Rabu, 5-08-03 15.30 - 15.45 170 KUHP Anc: 2 thn B bln Tidak mengajukan pertanyaan atas barang bukti kepada terdakwa atau saksi 4 Ade b Badri 698/PidB/2003/PN CBN Ade b Badri Pernbuktian Kamis, 7-08-03 13.10 - 13.15 37? KUHP Anc: 4 th Tidak mengajukan pertanyaan atas barang bukti kepada terdakwa atau saksi dan Tidak mengajukan pertanyaan kepada terdakwa 5 Mulyadi 746lPidBl2003/PN CBN Mulyadi Pembuktian Kamis, 7-08-03 12.30 - L2.49 365 (2) ke2,3 KUHP Anc: 12 th Tidak memperlihatkan barang bukti di persidangan dan Tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Agustus - September Tldak ditemukan penyimpangan pada periode bulan ini. September - OKober 1 Rumondoog, SH 838/PidB/2003/PN CBN Agus Sadikin Pembuktian Rabu, 24-09-03 14.00 - 14,15 362 KUHP Anc: 5 thn Tidak memanggil saksi secara sah dan tidak membawa barang bukti ke depan persidanqan 2 Nurdayani, SH -9s2lPidB/2003/PN CBN -9s3/Pid8/2003/PN CBN -Soli b Salim -Sutadja b Satria Tata b H rrir, rLrr JL. Pembacaan Surat Dakwaan & Pembuktian Rabu, 1-10-03 12.00 - 13.00 50 (3)a jo 78 uu 4u89 Terdakwa tidak menerima Surat Dakwaan sebelurn persidangan dimulai dan JPU tidak membawa barang bukti 3 Marbun, SH 52 r/PidB/2003/PN CBN Ir Rully Syaiful G Rabur, 1-10-03 13.10 - 13.35 3&JUU 3Uee Anc: ps 3: seumtlrhldup atau min L thn dan max 20 thn I denda min Rp 50 juta dan max Rp 1 millar ps 2: seumur hidup atau min 4 thn dan max 20 thn dan min Rp 200 juta dan max Rp 1 rniliar Pada persidanqan kali ini, JPU belum siap dengan tuntutanffyo, hal ini tentunya memperlambat proses pemeriksaan perkara itu sendiri.
Masgarakat Pemantau Peradilan Indanesiar Fakultas Hukurn Universifas lndonesia 4 Tri Sulistyowati, SH 938/pidB/2003/pN CBN Mardjuki b Marpili Pernbacaan Surat Dakwaan Rabu, 8-10-03 11.00 * 11.10 78 (1) UU ?ue7 362 KUHP 78 {1) UU 22/gl: max 10 th denda RB. s00 jt 362 KUHP: 5 th Jaksa tidak mernberikan salinan surat dakwaan kepada terdakwa sebelum sidang pembacaan surat dakwaan OKober-November 1 Nini, SH LA24pidB/2003/pN CBN Yulianus Pembukfian Kamis, 16-10- 03 12.30 - 12.45 2 (1) UU 12lsr Anc: 10 th JPU tidak menanyakan barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa 2 Marsiti, SH 113e/PidB/2003/pN CBN Shiartono S Pernbacaan Surat Dakwaan Rabu, 5-11-03 11.45 * 12.10 353 (2) KUHP Anc: 9 thn Tunt: 5 bln Ptsn: 2 btn 20 hr Tidak memberikan salinan Surat Dakwaan kepada terdakwa sebelum persidangan dimulai ,er 1 Tri S, SH 1060/PidB/2003/PN CBN Sutoyo Altoyo Pembuktian Selasa,2-12-03 11.40 * 12.00 362KUHP lJPusalatrme@Anc: 5 th I bukti (berupa tape compo) I yang bukan rnilik saksi I korban. Hal ini tentunya sangat I I menyimpang dari ketentuan I I KUHAP dimana barang bukti I I seharusnya menguatkan perkara I I Ridana yang clidakrarakan ! I bukannya melemahkan. I
Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesiaff f IE trEillIl ffi nffi Fff l-F;ffi r Fakultas; HukLrrn I .lntversitas lnrtones,a Pengadilan Negeri No. Perkara Kasus Terdakwa Jaksa Penuntut Umunl Penahanan : ditahan oleh Penyidik sejak 4 April 2003 sld 23 April 2003. Diperpanjang oleh Penuntut Umum 24 April 2003 sld 2 Juni 2003. - Ditahan oleh Penuntut Umum 2 Juni 2003 s/d 21 Juni 2003. Dperpanjang oleh PN Jaksel 22 Juni 2003 s/d 21 Juli 2003. Dakwaan dan ancaman hukuman! Kasus Posisi: - Bahwa Perusahaan AIM Advertising Agency jl. Buncit Raya Jakarta Selatan mendapat pekerjaan pembuatan Iklan Kalender Bir BintanE dan Iklan FA Kosmetik, kemudian pihak AIM Advertising Agency yang diwakili oleh saksi Henny Widiatl Mokoagow menghubungi saki Syahrial. M alias Aling pimpinan VC AB Model untuk menyediakan beberapa moaet yang akan diseleki untuk pembuatan iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik dan sebagai fotografernya saki Benny Gunardi Ginting selaku Aslsten Direktur Kreatif AIM Advertising Agenry menunJuk Studio Foto Budl Han Jln Asem Baris Raya no. 177 Tebet Jakarta Selatan milik Terdakwa Budi Han yang akan diJadikan tenpat untuk pelaksanaan casting. - Bahwa sebelum pelaksanaan casting ter:hadap para artis model dalam pembuatan iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu saksi Faisal dan saksi Benny Gunardi Ginting masing-maslng selaku Adderector dan asisten Direktur Kreatif AIM Advertising Agency.dating ke Studio Photo Budi Han milik Terdakwa Budi Han di Jln Asem Baris Raya no. 177 Tebet Jakarta Selatan, memberitahukan kepada Terdakwa Budi Han bahwa dalam waktu dekat akan ada pemotretan casting iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik di studio foto Budi Han yang dilakukan oleh para artis model,. Lalu terdakwa fakafta Selatan PDM-820/JH[TSL/ Ep. 2 I OO I 2003 Kejahatan terhadap kesusilaan. Budi Han Agnes Triani, $,H. l Pasal Dakwaan Unsur-unsur Ancaman Hukuman Dakwaan Kesatu: Pasal 782 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP; -Barang siapa; -Menyiarkan, mempeftunjukkan, atau menempelkan di rRuka urnum; atau dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, fft€ngeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalarn persediaan; ataupun secara terang- terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,menawarkannya atau nienunjukkannya sebagai bisa didapat. {ulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesopanan; -Tulisan, garnbaran atau benda, yang telah diketahui isinya. -maksimal 1 tahun 4 bulan, dan denda Rp 45,000,-. , Dakwaan Kedua : Pasal 40 huruf c jo. Pasal 33 ayat (1) lJU no. B tahun 1992 tentang Perfilrnan, jo. Pasal 55 ayat (1) Ke.l KUHP - maksimal 5 tahun oenjara dan r.lenda maksimal Rp 50 juta.
Budi Han memberitahu kepada saksi Faisal dan saki Benny Gunardi Ginting bahwa di Studio Budi Han pada dinding tembok kamar mandi temtap ganti pakaian para model ada lubang ukuran kurang lebih 50X70 cm ditutup dengan menggunakan kaca cermin tembus pandang yang memiliki dua sisi, yaitu apabila dilihat dari luar kamar mandi bias melihat keadaan dalam kamar mandi dan bisa digunakan untuk mengambil gambar para model yang sedang ganti pakaian, sedangkan sisi sebaliknya bita dilhat dari dalam kamar mandi hanya merupakan kaca cermin biasa, mengetaui hal tersebut saksi Benny Gunardi Ginting mengatakan "Boleh juga tuh, kalau ada proyek kita kesana'dan selanjutnya loca cermin tembus pandang yar;g dipasang di dinding tembok karnar mandi dalam Studi Budi Han terseb:;t oleh Terdaiiwa Bucii Han diperihatkan kepacia saksi Benny Gunarcii Ginting dan saksi Faisal. Pada Bulan Oktober 1997 saksi Syahril M. Aling menyediakan beberapa modelyang diminta oleh AIM M, taitu Rachel Maryam Sayidina, Sarah Azhari, Femy Permatasari thandra, Anissa Nurul Shanty, Megie Megawati, dan Yosefenny Mar-la Ursula Waas, kemudian model yamng akan diJadlkan bintang iklan Kalender Bir Blntang tersebtu oleh saksi Syahrlal M alias Aling diserahkan kepada saksl Henny Widiati Mokoagow di kantor AIM AA, dan selanjutnya model yang disediakan oleh Syahrial M Alias Aling tersebut oleh saksi Henny Widiati Mokoagow bersama-sama dengan saksi Benny Gunardi ginting dan saksi Faisal dibawa ke studio Budi Han mllik terdalarrra Budi Han untuk melakukan pemotretan casting; Bahwa dalam pengambilan gambarl pemotretan casting di studio Budi Han tersebut para model harus ganti pakaian yang disediakan oleh AIl"l Agency di kamar mandi Studio Budi Han dan pada saat para model tersebut sedang berganti pakaian di kamar mandi tersebu! terdakwa Budi Han menyuruh saki Benny Gunardi Ginting, saksi Benhur Bangun KarJaya alias Beung dan saksi Kodim untuk mengambil ganbar/ menyunting terhadap para model yang sedang ganti pakaian di kamar mandi tersebut dari luar kamar mandl melalui lubang percegi empat yang ditutup dengan kaca cermin tembus pandang yang dipasang di dlnding tembok kamar mandi tersebutl Bahwa pada saat pemotretan castlng Iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik tersebut para model tersebut telah beberapa kali melakukan ganti pakaian di kamar mandi Studio Photo Budi Han dan ketika para model sedang ganti pakaian di kamar mandi Studio Photo Budi Han tersebut saksi Benny Gunardi, saki Benhur Bangun Kafiaya alias Beung dan saksi Kodim melakukan pengambilan gambar/ menyunting dengan menggunakan Handycam yang disediakan oleh Terdakwa Budi Han dari luar lcamar maMi dengan melalui lubang persegi empat yang ditutup dengan kaca cermn tembus pandang yang dipasang di dinding tembok kamar mandi tersebut secara bergantian; Bahwa ketika saki Benny Gunardi Ginting, saki Banhur Bangun Karjaya alas Beung dan saksi Kodim sedang melakukan pengambilan gambar/ rnenyunting di kamar mandl Studio Photo Budi Han tersebut para model yang melakuRan casting iklan Kalender Bir Bintang dan FA Kosmetik tersebut terlihat sedang ganti pakaian beberapa kali dalam keadaan setertgah bugil dan bahkan ada yang tanpa mengenakan busana, antara lain yaitu saksi Rachel maryam Sayidina telah melakukan 2 kali ganti pakaian dalam keadaan setengah bugil, saksi Sarah Azhari telah melakukan 3 kali ganti pakaian, yaitu pertama hanya memakai celana dalam, kedua dalam keadaan telanjang dan melilitkan kain dan sedang buang air kecil sehingga kemaluannya terlihat dan yang ketiga dalam keadaan setengah telanjang, saksi Femy Permatasari Chandra 3 kali melakukan ganti pakaian yang pertama hanya mengenakan BH dan celana dalam, yang kedua dan ketiga dalam keadaarr telanJang (bugi!,) taanpa mengenakan busana, salsi Anissa Nurul Shanty dalam keadaan setengan telanjang, saksi Megie l,leEawatie 2 kali ganti pakaian yanE peftania membuka pakaian atas dan BH sehingga terlihat payudaranya dan kedua menggunakan pakaian senam dan pengambilan gambar porno (shooting) terhadap para model yang sedang ganti pakaian dalam pemotretan casting Iklan Kalender Bir Blntang dan FA Kosmetlk tersebut dlakukan sebanyak 4 kali dalam waktu 2 harl dengan menghasilkan kaset Handycam Hi8; Bahwa setelah pengambilan gambar porno (shootlng) terhadap para model yang sedang ganti pakalan di kamar mandi Studio Photo Budl Han dalam pembuatan casting iklan kalender Bir Bintang dan FA Kosmetik yang dilakukan oleh Saksi Benny Gunardi Ginting, saksi Benhur Bangun karjaya alias Beung dan saksi Kodim dengan menggunakan Handycam yang diberikan oleh Terdakwa Budi Han tersebut selesai, kemudian gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hi8 tersebut diputar dan ditonton bersama oleh Terdakwa Budi Han, saksi Benny Gunardi Ginting saksi Benhur Bangun Karjaya alias Beung dan saksi Kodim dan beberapa karyawannya di Studio Photo Budi Han dan selanJutnya master kaset kaset Handycam Hi8 sebanyak 3 buah berlsl gambar porno para model yang sedang ganti pakaian dl amar mandi Studio Photo Budi Han tersebut dibawa oleh saksi Benny Gunardi Ginting yang kemudlan diputar dan dltonton bersama-sama
dengan beberapa orang karyawannya di kantor AIM &q dan selanJutnya 3 buah master Hi8 yang berisi gambar porno para modeldari kaset hi8 yang dibuat oleh saksi Benny Gunardi Ginting tersebut sebanyak 1 buah kaset diberikan kepada Terdahrua Budi Han di studio Budi Han jl. Asem baris Raya no, 177 Tebet lakarta Selatan. Bahwa rekaman beberapa adegan gambar porno para model iklan kalender Bir Bintang dan FA Kosmetik dari bejumlah artls model tersebut yang telah melanmggar kesopanan dan kesusilaan tersebut telah beredar dan bahkan telah diperjual bellkan oleh para pedagang kaki lima kepada masyarakat umurn dalam bentuk VCD dengan harga antara Rp 7.000 - hingga Rp 9.00O- setiap keeping VCD. ANALXSA: Penahanan Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, dimana penahanan yang dilakukan oleh Penydik Polrl adalah sesuai dengan pasal 24 ayat (1) yaitu selama 19 hari, kemudian perpanjangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah telah sesuai dengan pasal 24 ayat (2) yaitu selama kurang dari 40 hari, yaitu selama 39 hari, sedangkan penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah sesuai dengan pasal 25 ayat (1) yaitu selama 20 hari, dan perpanjangan yang dilakukan oleh PN Jakseladalah telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) KUHAP yaitu selama kurang dari 30 hari, yaitu selama 29 hari. Dengan demikian, penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah telah sesuaidengan KUHAP. Bentuk Surat Dalrwaan Bentuk perumusan dakwaan adalah surat dakwaan Kumulatif. Syarat Formil Surat Dakwaan Dalaryaan telah memuat seluruh persyaratan formil. Syarat Materil Surat Dakwaan Dakwaan Kesatu : Pasal 282 ayat (1) KUHPjo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP; Dakwaan Kedua : Pasal 40 huruf @ jo. Pasal 33 ayat (1) UU no. I tahun 1992 tentang Perfllrnan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Kesatu: Pasal 282 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP: - Barang siapa; >Dalam hal ini, barang siapa adalah tertuJu pada subJek hukum/ pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa Budi Han. Namun untuk terpenuhinya unsure lni, diperlukan pula syarat dimana harus terpenuhinya unsure-unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan ini. - Menyiarkan, mempertunJukkan, atau menempelkan dl muka umumi atau dengan maksud untuk disiarkan, dipertunJukkan atau ditempelkan di muka umum, membikln tullsan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya darl ncgeri, atau mompunyal dalam persedlaan; ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa dimintarmenawarkannya atau menunJukkannya sebagai blsa didapat. Dalam pasal 282 ayat (1) terdapat 3 kelompok perbuatan yang dilarang: 1. Menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum dan menempelkan sesuatu tulisan, gambar atau barang; 2. Untuk dlslarkan, dipeftunjukkan kepada umum atau ditempelkan; membuat, memasukkan ke dalam negeri (mengimpor), menglrim terus di dalam negerl, mengeluarkan dari dalam negeri (mengekpor), menyimpan tullsan, gambar atau barang. 3. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa permintaan orang lain, menawarkan tulisan atau gambar atau barang menunJukkan bahwa dapat diperoleh tullsan, gambar atau barang. Menyiarkan, mempertunJukan kepada umum dan menempelkan merupakan perbuatan yang memuat sifat paksaan terhadap orang lain, dalam usaha agar orang lan itu mengetahui hal-hal
yang disiarkan, dipertunJukkan kepada umum atau ditempelkan, meskipun paksaan itu bukan unsure dari pada kejahatannya. Hal ini mempurryai afti penting dalam menyiarkan, membuat , mengimpor, mengangkut terus, mengekspor dan mempunyai persediaan untuk disiarkan atau diedarkan. Juga mempunyai persediaan atas pesanan atau mempunyai persediaan untuk diserahkan atas pesanan, tergolong dalam pasal lni. Dalam kejahatarr pasal 281 ke-l, perbuatan merusak kesopanan tidak memuat sifat pakaan terhadap publik, tetapi memberi kesempatan untuk dilihatnya kepada orang-orang lain. Membuat, mengimpor, mengangkut terus, mengekspor, dan mempunyai persediaan, untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum, ditempelkan, merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, terlepas dari penyiaran atau peredaran. Kejahatan-keJahatan dapat terjadi sebelum dilakukan suatu peredaran atau penylaran. Bahkan mesklpun peredarannya atau penyiarannya di luar negeri, perbuatan-perbuatan itu tetap dapat dihukum. MempertunJukkan terdiri atas perbuatan menempetkan atau menggantungkan tulisan atau gambar, sedangkan menempelkan adalah melekatkan pada sesuatu benda, Tujuan dari pada kedua perbuatan itu adalah sama, yaitu untuk menyinggung kesopanan. Syarat untuk menjadi dasar bagi perbuatan penyiaran atau peredaran harus dipenuhi dalam jumlah banyak. Mempunyai persediaan, mengmpor, mengekpor untuk disiarkan atau diedarkan menunjukkan juga suatu jumlah yang banyak. Tetapi untuk membuat guna disiarkan atau disedarkan selalu jumlah banyak tidak dipercyaratkani dengan telah membuat satu eksemplar tulisan atau gambar dengan tujuan yang sudah pasti akan disiarkan atau diedarkan bersama dengan yang akan dibuat lagi. Menyampaikan untuk dibaca satu eksemplar yang sama kepada beberapa orang tidak merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Pada penyiaran atau peredaran itu pada intinya leblh ditekankan penyebaran pengetahuan tentang isinya dari pada perbuatan membagikan tulisan itu. Penyebaran pengetahuan tentang isinya tampak pada perbuatan mempertunjukkan dan menempelkan hanya satu eksemplar tulisan atau gambar saja. MempertunJukkan kepada umum berarti menempatkan atau menggantungkan tulisan atau gambar yang tampak oleh siapa saja yang ingin melihatnya, hingga tidak perlu ditenpatkan atau digantungkan di tempat umum, misalnya pada kaca Jendela kaca rumah diJalan besar. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah oleh terdakwa kemudian gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hl8 tersebut diputar dan dltonton bercama oleh Terdalorua Budi Han, saksi Benny Gunardl Ginting saksi Benhur Bangun KarJaya allae Beung dan saksi Kodlm dan beberapa karyawannya di Studio Photo Budi Han dan selanJutnya master kaset kaset Handycam Hl8 sebanyak 3 buah berisi gambar porno para model yang sedang gantl pakalan di amar mandi Studlo Photo Budl Han tersebut dibawa oleh saksl Benny Gunardl Ginting yang kemudian dlputar dan ditonton bersama-sama dengan beberapa orang karyawannya dl kantor AIM M dan selanJutnya 3 buah master Hi8 yang berlsi gambar porno para model darl kaset hl8 yang dibuat oleh saksi Benny Gunardi Ginting tersebut sebanyak I buah kaset diberlkan kepada Terdakwa Budi Han di studio Budi Han jl. Asem baris Raya no, L77 Tebet Jakarta Selatan. Menurut kami, dengan telah ditontonnya VCD tersebut secara bersama-sama adalah telah menunJukkan bahwa terdatcwa telah mempertunjukkan VCD yang berisi gambar porno yang Jelas-jelas melanggar kesusilaan tersebut. Dalam penjelasannya, arti 'mempertontonkan' menurut R. Soesilo adalah diperlihatkan kepada orang banya. Dengan demikian, dengan dipertontokannya VCD tersebut oleh terdakwa kepada sejumlah saksi dan para karyawannya membuat unsur ini terpenuhi. - Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesopanan: Tulisan atau gambar merupakan setap bentuk reprodukl secara mekanis darl buah plklran dalam kata-kata, gambar atau bayangan. Reproduksi itu tidak perlu dilakukan dengan pena atau dengan cara lain . Tuisan atau.gambar itu harus mempunyai sifat merusak kesopanan atau menyinggung rasa susila. Barang yang merusak kesopanan kurang diJumpai di dalam praKek. >Dalam kasus, adalah jelad bahwa gambar yang terdapat dalam VCD yartg dibuat oleh Terdakwa adalahgambar yang melanggar kesopanan. Karena lslnya adalah sbb: Para model yang melakukan casting iklan Kalender Blr Bintang dan FA Kosmetlk tersebut terlihat sedang ganti pakaian beberipa kali datam keadaan setengah bugll dan bahkan ada yang tanpa mengenakan busana, antara lain yaitu saksi Rachel maryam Sayldina telah tHukumPidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading), Alumni Bandung, 1981. Hal. 217-218.
melakukan 2 kali ganti pakaian dalam keadaan setengah buEil, saksi Sarah Azhari telah melakukan 3 kali ganti pakaian, yaitu pertama hanya memakal celana dalam, kedua dalam keadaan telanjang dan melilitkan kain dan sedang buang air kecil sehingga kemaluannya terlihat dan yang ketiga dalam keadaan setengah telanjang, saki Femy Permatasari Chandra 3 kali melakukan ganti pakaian yang pertarna hanya mengenakan BH dan celana dalam, yang kedua dan ketlga dalam keadaan telanjang (bugil) taanpa mengenakan busana, saki Anissa Nurul Shanty dalam keadaan setengan telanjang, saksi Megie Megawatie 2 kali ganti pakaian yang peftama nrernbuka pakaian atas dan BH sehingga terlihat payudaranya dan kedua menggunakan pakalan senam dan pengambilan gambar porno (shooting) terhadap para model yang sedang ganti pakalan dalam pemotretan castiftg iklan Kalender Bir Bintang dan FA Kosnretik tersebut ,Jhkukan sebanyak 4 kali dalam waktu 2 hari dengan menghasilkan kaset HanJycam Hi8. Hal ini adalah Jelas merupakan suatu VCD yang isinya sangat melanggar kesopanan. Dalam Arrest Hooge Raad tanggal 21 November 1927 menemukan. Bahwa gambar seorang perempuan setengah telanjang, buah dadanya tak teftutup serta kelihatan pentllnya, dalam sikap yang menimbulkan nafsu birahi kelamin dapat digolongkan kedalam gambar cabul.z Melihat dari keputusan Hoogeraad tersebut, dimana gambar s€orang perempuan yang setengah telanJang saja dapat dikatakan sebagal sebuah gambar cabul, maka dengan demikian, VCD yang dibuat oleh Terdakwa-pun adalah suafu VCD yang berisikan gambar cabul, dimana isinya lebih dari satu orang perempuan yang tengan bertelanjang baik setengan maupun seluruhnya. Dengan demikian, unsure ini terpenuhi. - Tulisan, gambaran atau bendar yang telal'l diketahui isinya; Pelaku harus benar-benar mengetahui atau mengenal isinya tulisan itu, pelaku harus benar-benar mengenal atau mengetahui tulisan, gambar dan barang-barang itu. Tidak perlu rnengetahui, bahwa isinya atau barangnya itu mempunyai sifat merusak kesopanan. Dalam hal ini, menurut kami, jelas Terdahrua mengetahui bahwa isi dari VCD tersebut adalah VCD yang berisi rekaman syuting sejumlah aftis model pada saat casting iklan dimana sejumlah model tersebut tengan berganti pakaian di kamar mandi dimana sebelumnya telah dipasang kamera tanpa sepengetahuan para model tersebut. Kemudian VCD gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hl8 tersebut dlputar dan ditonton bersama oleh Terdakwa Budi Han, saksi Benny Gunardi Glnting sakl Benhur Bangun KarJaya alias Beung dan saksi Kodim dan beberapa karyawannya dl Studlo Photo Budl Han dan selanjutnya master kaset kaset Handycam Hi8 sebanyak 3 buah berlsi gambar porno para modelyang sedang ganti pakaian di amar mandi Studio Photo Budl Han tersebut dibawa oleh saksi Benny Gunardi Ginting yang kemudian diputar dan ditonton bersama-sama dengan beberapa orang karyawannya di kantor AIM AA dan selanJutnya 3 buah master Hi8 yang berisi gambar porno para model darl kaset hi8 yanE dibuat oleh sakl Benny Gunardi Ginting tercebut sebanyak 1 buah kaset dlberikan kepada Terdakwa Budi Han di studio Budi Han Jl. Asem barls Raya no, L7V Tebet Jakafta Selatan. Hal lnlJelas membuktikan bahwa terdal<wa sengaja mempeftunjukkan VCD tersebut kepada orang lain atau khalayak ramai dimana ikut juga menonton karyawan-karyawan Budi Han dl Photo Studio tersebut. Pasal 55 ayat (f) ke-l: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, PenJelasari: l. Melakukanr - yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana la melakukan dengan seorang diri, yaitu seseorang yang melakukan "sendiri" suatu perbuatan yang menimbulkan akibat.yang dilarang oleh UU. 2. Menyuruh melakukan: - dalam hal ini, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu dellk, tidak melakukan sendiri, akan tetapl menyuruh orang lain untuk melakukannya. Untuk terpenuhinya unsur ini adalah apabila orang yang disuruh melakukan memenuhi syarat sbb: ' 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, R Soesilo, Politea, Bogor, 1996,t1a1.207 .
a. Orcng tersebut tidak dapat dipertanggun,J jawabkan menurut KUHp (hanya merupakan MANUS MINISTRA); b. Orang tersebut hanyalah merupakan alat/ instrumen untuk mencapai tujuan dari si penyuruh; Orang tersebut tidak dapat dihukum (terdapat alasan pemaaf, adanya perintah jabatan, tida k dapat dlperta ngg ungJawabkan (gila); Orang tersebut menjalankan apa yang disuruh tanpa dibatasi dengan sarana apapun, tidak terbatas pada sarana yanE terdapat pada pasal 55 ayat (1) ke-2. 3. Turut serta Yang dimaksud dengan turut serta adalah adanya beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam turut serta, terdapat: a. Ada 2 orang yang keduanya memenuhisemua unsur delik; b. Ada 1 pelaku saja yang memenuhi unsur delik; c. Sebagian pelaku memenuhi sebagian unsur, damun membuat semua unsur delik terpenuhi karena kerjasama keduanya menghasilkan delik selesai. Syarat kerJasama tersebut adalah: 1. Harus ada kerjasama yang disadari; 2. Mereka harus sama-sama melakukan kehendak itu. Adapun syarat untuk dapat memenuhi unsur turut serta adalah: a. Seseorang tersebut punya kepentingan untuk berhasilnya delik; b. Memang dari awal la punya niat untuk melakukan tlndak pidana, bukan hanya untuk memudahkan tindak pidana; c. Ada kerjasama yang disadariapalagi kerJasama secara fislk; Unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-l ini adalah berkaitan erat dengan eksepsi terdakwa yang menyatakan bahwa Surat dakwaan JPU tidak menguraikan sama sekali apa peranan terdakwa maupun terdakwa-terdakwa lain (dalam siding terpisah) dalam perbuatan pidana yang didakwakan. Dalam daltwaan tidak terurai secara lengkap siapa yang sebenarnya merupakan pihak yang menyuruh melakukan, siapa pihak yang ntelakukan serta yang turut serta melakukan. Yang ada menurut dakwaan adalah semua pesefta merupakan pihak yang melakukan. Siapa sebenarnya yang merupakan otak dari perbuatan pidana, siapa yang turut serta melakukan dan siapakah pelakunya sama sekali tidak Jelas. Apakah Budi Han atau Benhur Gunardy Ginting, atau Kodim atau Beung?. Serta Dalam dakwaan tidak ada ujung pangkalnya tiba-tiba JPU menyatakan VCD hasil shooting para pelaku kemudlan beredar di pedagang kaki lima. Bagaimana peranan terdahru& dalam hal ini sama sekali tldak diJelaskan. sehingga dalam dakwaan tersebut tidak lengkap menguraikan proses dari pengambilan gambar sampai ciengan pedagang kaki lima dalam bentuk keeping VCD, akhirnya fakta yang dikemukakan menjadl kabur dan tldak lengkap sehngga merupakan missing link. Tidak jelas siapa yang menggandakan, siapa yang mendistribusikan dan siapa yang mengambil keuntungan dari perbuatan itu. Menurut kami, apa yarrg disampaikan oleh penasehat hukurn terdakwa adalah tepat, karena dalam surat dakwaan yang dibuat JPU adalah memang tidak menJelaskan peranan masing-masing terdakwa, siapa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Hal ini dapat mengakibatkan surat dakwaan dapat menjadl kabur dan tidak Jelas, sehingga dapat menJadl batal deml hukum. Dalam Buku Panduan KeJaksaan tentang Surat Dalwaan yang dlbuat oleh Adnan PaslyadJa, Pusdlklat KeJakaan RI, meenyatakan bahwa salah satu surat dalovaan yang dapat dikategorlkan menJadl batal adalah surat dakwaan yang tldak Jelas dalam menguaraikan peranan masing-masing peserta dalam arti bahwa para terdalova didalorua secara bersama-sama melakukan penganiyaan, tetapi tidak dijelaskan apa yang dilakukandan bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh masing-masing peserta. Dengan demikian, surat dakwaan tersebut dapat menjadi batal. Dalaraan Kedua: Daloraan Kedua : Pasal 40 huruf c jo. Pasal 33 ayat (1) UU no. 8 tahun 1992 tentang Perfilman, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. Pasal 40 huruf c: Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) : C. d.
c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidat< oisensor sebagaimana ciimaxsud riaion Pasai 33 ayat (1). Pasal 33 (1) Untuk mewujudkan arah dan tuJuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekpor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor. Berkaltan dengan eksepsi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Penerapan pasal 40 huruf c jo. Pasal 33 ayat (1) UU no. 8 tahun 1992 tentang Perfilman terhadap perbuatan terdakwa (dalam dakwaan kedua) adalah suatu kekeliruan dan kesalahan JPU, dimana dlkaitkan dengan apa yang didakwakan kepada Terdalova, yakni hasil shooting para aftis yang sedang berganti pakaian, maka pertanyaan yang tirnbul adalah, apakah hasil dari perbuatan para pelaku tersebut merupakan fiim? Apakah hasil karya para pelaku itu merupakan karya seni dan budaya? Jawaban dari pertanyaan itu menurut kami adalah tidakl. Menurut kami, dalam perkara ini adalah bukan mempermasalahkan apakah karya yang dibuat oleh terdakwa adalah merupakan "fil' sesuai dengan definisi yang terdapat dalam UU no. I tahun 1992 pada pasal l butir 1. Namun yang pastiadalah karya yang dibuat oleh Terdakwa merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video,piringan video, dan / atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunJukkan dan/ atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik,elektronik, dan/ atau lainnya. Jika kita melihat pada pasal selanjutnya yaitu pasal 2, 3, dan 4, maka adanya kata'karya cipta seni dan budaya" dalam awal kalimat padal 1 butir 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa film yangmerupakan karya cipta seni dan budaya tersebut adalah film yang diarahkan pada pelestarian danpengembangan nilai budaya bangsa; pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusial pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; peningkatan kecerdasan bangsa; pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman; keserasian dan keseirnbangan di antara berbagai keguatan dan Jenis usaha perfileman; keserasian dan keseimbarrgan dl antara berbagai dan jenis perfileman; terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dengan tetap berpedoman pada sas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan dan asas kepercayaan pada diri sendirl (pasal 3 UU no. I tahun 1992). Kemudian, kesemua itu harus lah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2 UU no, 8 tahun 1992 tentang perfilman). Kemdian semuanya dilaksanakan dalam rangka memelihara danmengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunJang terwyjudnya tujuan.pembangunan nasional. Bertitrk tolak dari kesemua pasal diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa terdakwa jelas melanggar rasa kesusilaan an ketertiban umum serta memeiihara harkat danmartabat manusia, terdakwa malah merendahkan harkat dan martabat sejumlah modeltersebut, dan sangat- sangat melanggar rasa kesusilaan dan keteftiban umum. UU no. I tahun 1992 tentang Perfilman ini dibuat dengan tujuan agar setiap film yang dibuat adalah mengacu pada pasal 2,3,4 UU tersebut, dan agar suatu film dapat dinilai layak atau tidak maka wajib melalui penyensoran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Badan sensor film sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pasal 33 dan 34 ayat (1) UU no. I tahun 1992 tentang Perfitman. Jika ada pihak yang mengedarkan. Mengekpor, mempetunjukkan, dan/ atau menayangkan film yang tidak disensor maka dapat dikenakan penJara selama makimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta. Jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, maka unsur mempertunjukkan dan/ atau menayangkan dalam pasal 40 huruf c adalah telah terbukti dimana terdakwa terhadap gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hi8 tersebut diputar dan ditonton bersama oleh Terdakwa Budi Han, saki Benny Gunardi Ginting saksi Benhur Bangun Karjaya alias Beung dan saksi Kodim dan.beberapa karyawannya di Studio Photo Budi Han dan sednjutnya master kaset kaset Handycam Hi8 sebanyak 3 buah berisi gambar porno para model yang- sed'ang gantl pakaian di kamar mandi Studio Photo Budl Han tersebut dibawa oleh saksi benny Cunaraiginting yang kemudian diputar dan ditonton bersarna-sama dengan beberapa orang karyawannya di kantor AIM AA dan selanjutnya 3 buah master Hi8 yang berlsi gambar porno para moilel dari kaset hi8 yang dibuat oleh saksi Benny Gunardi GinHng tersebut sebanyak 1 buah kaset diberikan kepada Terdakwa Budi Han di studio Budi Han jl. Asem baris Raya no, L77 Tebet Jakafta Selatan. Dengan demikian unsur initerpenuhi.
Pasal 55 ayat (1) ke-l: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Penjelasan: s.d.a. Kesimpulan: Surat dakwaan JPU pada dasarnya adalah telah terbukti dalam menguraikan pasal 282 KUHP dan pasal 40 huruf. C dan pasal 33 ayat (1) UU no. I tahun 1992 tetang perfilman, namun sangat disayangkan JPU tidak menguraikan dengan lengkap pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP, JPU tidak menguraikan peran sefta masinE-masing terdalorua dengan terperinci dan Jelas, slapa yang menjadi pelaku, yang menyuruh melakukan, dan ikut sefia melakukan. Ditambah lagl, dalam surat dakwaan JPU juga tidak lengkap dalam mencantumkan tanggal dan waKu dipeftunJukkannya VCD tersebut oleh terdakwa, saksi dan berapa orarig jumlah karyawan yangikut menonton VCD, karena unsur inilah yang terpenting dalam kedua pasal yang dldakwakan ini. Dengan tidak diuraikannya pasal 55 ini dengan Jelas oleh JPU dalam dakwaannya, membuat surat dakwaan ini menJadl kabur dan tidak jelas sehingga dapat menjadi batal demi hukum.
Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia Ferkultas Hukum Universifas lndonesia Pengadilan Negeri No Perkara r(Asus Terdakwa Jaksa Penuntut Umum Penahanan! - Penyidik sejak tgl 14 Maret 2003 s.d. 02 April 2003 - Perpanjangan Kejaksaan sejal tgl 03 April 2003 s.d. 12 Mei 2003 - Penuntut Umum sejak tgl 07 April 2003 s,d. 26 April 2003 Dakwaan dan ancaman hukuman: Kasus Poslsl - Pada tanggal 13 Maret 2003, Hendra Wantoro dan Burhanudin Mahimu menerima telepon dari seseorang yang tidak rnau menyebutkan identitasnya, yang menginformasikan bahwa di Menteng Trenggulun Jakarta Pusat sering terjadi transaksi Narkoba. - Bahwa ketika kedua petugas tersebut melakukan penyelidikan di tempat yang disebutkan, mereka melihat Terdakwa I yang melakukan gerak-gerik mencurigakan. - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 4 paket putau darl dalam kotak korek api yang dipegang Terdakwa I. ' Bahwa menurut Terdakwa I, paket tersebut dibeli dari Terdakwa II di Menteng Jaya, seJumlah Rp. 150,000i- untuk seluruh paket. - Bahwa seEera setelah itu, dilakukan penangkapan atas Terdakwa II, namun tidak ditemukan barang bukti dimana 4 paket putau tersebut sebelumnya adalah milik Terdakwa II yang telah d$ual pada Terdakwa I, dan uang hasil penjualan sudah dibuang oleh Terdakwa II sebelum tertangkap. - Bahwa tr:ansakijual beli antara Terdakwa I dan II terjadi pada tanggal 13 Maret 2003 sekitar pukul tr?.50 WIB di,lL Menteng Jaya, Jakarta Pusat. ANALISA Penahanan Penahanan yang dilakukan telah sesual dengan KUHAP Bentuk Surat Dakwaan Bentuk perumusan dahruaan adalah dakwaan Subsidair, dimana terdapat beberapa laplsan pasal yang didakwakan yang dlurutkan mulai dari pasal yang memitiki ancaman hukuman terberat hingga teringan. Jakafta Pusat P-521 I JKT.PSTI 03 / 2003 Narkotika Dina llllulan Sari (Terdakwa I) Aang Widodo (Terdakwa II) H.P. Silitong?, SH Pasal Yans didakurakan Unsur-unsur Ancaman hukuman Primalr I - Barang siapa I pidana matl, penJara seumur hidup Pasal 82 (1) huruf a UU no, 22 tahun I - Secara tanpa ,hak atau penjara maksimal 20 tahun dan 1997 jo pasal 55 (l) ke-l KUHP I - Memiliki, menyimpan dan/atau I denda makimal 1 milyar rupiah membawa psikotropika - Dilakukan bersama-sama /dengan penyertaan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Subsidair Pasal 78 (1) huruf a UU no, 22 tahun 1997 jo pasal 55 (1) ke-l KUHP Barang siapa Secara tanpa hak Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman Dilakukan bersama- sama/dengan penyertaan
Syarat Formil Surat Dakwaan Adapun berkas Surat Dakwaan yang Kami analisa belum diberi tanggal maupun ditandatanganioleh JPU. JpU hanya menullskan bulan dan tahun, yaitu Maret 2003; dan nama sefta NIP-nya, dibawah baris kosong yang seharusnya merupakan tempat JPU menandatanEani Surat Dakwaan, Kami belum mengetahui apakah tanggal dan tandatangan yang kosong dikarenakan berkas yang dianalisa merupakan fotokopi draft Surat Dakwaan sebelum diajukan ke Pengadilan (dimana saai diajukan, sudah diberi tanggal dan dihndatangani) atau memang kelalaidn dari JPU. Bila kealpaan pemberian tanggal dan tandatangan merupakan kelalaian JPU, maka Surat Dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil berdasarkan pasal L43 (2) huruf b; dan dengan demikian, harus dinyatakan tidak dapat diterima, Untuk itu, JPU harus melengkapi syarat formil Surat Dakwaan (dalam hal ini memberi tanggal dan menendatangani) dan mengajukan kembati berkas Surat Dalu'aan yang telah diperbaiki. Pemberian tanggaldan tandatangan JPU perlu adanya, selain untuk menunJukkan siapa yang bertpgas sebagai penuntut umum dalam perkara ini, juga menyempurnakan surat dakwaan rnenjadi suatu akta yang resmi ydng berniiai sebagai surat dakwaan. Syarat Materil Surat Dakwaan Mengenai Uraian Dal<waan Primair - Barang siapa Unsur ini menunjukkan subyek atau pelaku dari tindak pldana. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesla pgngertian barang siapa adalah sama dengan'siapa saJa'. Bila dihubungkan dengan penEertlan pidana maka istilah ini memiliki pengertian "siapa iaja sebagai subyek hukum pidana yang secara yuridis dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dllakukannya". Unsur inltelah terpnuhiyaitu mengacu pada Dina Wulan Sari dan Aang Widodo sebagai orang yang dldakwa telah melakukan tindak pldana; dimana berdasarkan pemeriksaan persidangan leblh lanJut akan diputuskan apakah para Terdakwa memang benar telah bersalah melakukan tlndak pidana sebagaimana didakwakan, - Tanpa hak dan melawan hukum Yang dimakud tindakan tanpa hak dalam hal ini adalah tindakan ini dilakukan oleh Terdakwa tanpa kekuasaan ataupun kewenangan apapun darl si pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan istllah'melawan hukum'memiliki arti: 1. Tanpa hak sendiri (zonderen recht) 2, Bertentangan dengan hak or.ang lain (tegen eens anders rechts) 3, Bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht) Ada dua aJaran mengenai melawan hukum, yaitu: 1. Ajaran formil Melawan hukum secara formil berarti melawan undang-undang atau melawan hukum tertulis. Apabila dalarn rumusan delik dicantumkan sifat melawan hukum, maka unsur tersebut harus dibuktikan oleh JPU. 2, Ajaran materiil Berafti perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis namun juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum/kepatutan dalam masyarakat. Dalam kasus, berkaitan dengan pemenuhan unsur melawan hukum, tindakan para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Dalam UU no. ZZlLggT telah dlatur mengenai tata cara peredaran Narkotika, dimana diadakan pembatasan pengedaran Narkotika hanya untuk penggunaan tertentu, dan dilakukan oleh instansi tertentu beldasarkan persyarabn yang telah dltetapkan. Dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bulonlah orang yang meitriliki izin, dan dengan demikian beruvenang untuk melakukan 'pengedai'an !!.larkoiika; dalam bentuk menglmpor, mengekspor, menawarkari untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika. Karenanya, tindakan membeli dan menerima Narkotika yang dilakukan Terdakt,a I serta tlndakan menjual dan menyerahkan Narkotika oleh Terdakwa Ii telah dilakukan tanpa adarrya hak pada para Terdakwa untuk melakukan penjualan dan pembelian maupun serah-terima Narkotika, dan dllakUkan dengan melawan hukum (karena bertentangan dengan ketentuan UU no. 2UL997). Namun dalam Surat Dakwaannya, JpU tidak menguraikan unsur 'melawan hukum' ini; dimana seharusnya diuraikan Perbuatan Terdakwa yang bagalmana yang telah dilakukan tanpa hak dan dengan melawan hukum sebagairnana didakwakan. Dengan tidak adanya uraian mengenai unsur melawan hukum akan menJadikan Surat Daloraan menJadi tidak lengkap, Jelas, dan cermati dan dengan demlkian harus dinyatakan batal demi ]rukum.
- Menglmpor, mengekpor, menawarkan untuk diJual, menyalurkan, menJual, membeli, menyerahkan, menerima, menJadi perantara dalam jual bell, atau menukar narkotika Golongan I Berdasarkan pasal 1(1) UU no 221L997, pengeftian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalarn Undang-undang inl atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kgsehatan. SelanJutnya, dalam UU ini juga ditentukan tiga golongan Narkotlka dengan melampirkan rincian jenis-jenis zat yang termasuk Narkotlka dalam setiap golongan. Dengan demikian, setiap tindakan Seseorang yang Mengimpor, mengekpor, menawarkan untuk dflual, menyalurkan, menJual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam lual beli, atau menukar Narkotlka golongan I berdasarkan undang-undang no. 221L997, telah memenuhl perumusan unsur dellk lnl. Dalam Surat Dakwaan telah disebutkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polrl dlmana dinyatakan bahwa barang/zat yang dibawa oleh Terdakwa benar mengandung herolna, sehlngga terdaftar dalam golongan I no. 19 Lamplran UU no. 2UL997 tentang Narkotlka. Dalam dakwaan, Terdakwa I didakwa melakukan perbuatan membeli dan menerima narkoUka, dan Terdakwa II didakwa melakukan perbuatan menJual dan menyerahkan Narkotika; dlmana prbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan dengan melawan hukum, sehingga telah memenuhi perurnusan unsur ini. - Dilakukan bersama-sama / dengan penyertaan Pasal 55 (1) ke-l KUHP menJelaskan mengenai hal turut sertanya seseorang atau lebih, pada waktu seorang lainnya melakukan tindak pidana. Bentuk penyertaan yang terdapat dalam pasal iniadalah: a. Orang.yang melakukan / pleger Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi segala unsur yang terdapat dalam perumusan delik. b. Orang yang menyuruh nelakukan Pelaku adalah orang lrang berkehendak untuk melakukan suatu delik, namun tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Namun demikian, orang yang disuruh tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, lorena memiliki alasan rang dapat menghilangkan sifat tindak pidana, yaitu adanya dasar pemaaf (berdasarkan pasal.44 KUHP dan overmacht), alasan perintah jabatan (pasal 55 ayat 2 KUHP), ataupun tidak ada kesalahan sama sekali dari orang yang disuruh. Dengan demikian, orang yang disuruh hanya merupakan instrumen/alat belaka. c. Orang yang turut serta melakukan Dalam lturut serta melakukan' dimungkinkan ada 2 orang atau lebih yang kesemuanya membuet terpenuhlnya semua unsur delik dimana kerja sama antara orang-orang tersebut telah membuat sempurnanya delik. Syarat dari kerjasama secara turut serta adalah adanya kerJa sama yang disadarl antara pelaku, dan semua orang harus bersama-sama melakanakan kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Surat Dakwaan, JPU menyebutkan adanya tindak pidana yang dilakukan secarc beniama-samai namun tidak diuraikan secara jelas apa bentuk penyertaan yang dilakukan oieh para Terdakwa. IPU hanya mengura,lkan merlgenai tindakan Terdalttua I yang ntembeli narkotika pada Terda$wa !I, namun tidak menguraikan bagaimana Undakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan selesainya delilg dan foentuk kerja sama macam apa yang terjadi antara Terdatrura I dan II sehingga eempurnanya delik, Menurut kami, benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terjadi kerJasama yang disadari dalam memenuhi unsur perumusan delik, dan kedua Terdakwa sama-sama melakukan perbuatan dalam menyelesaikan tlndak pidana tersebut. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindakan tanpa hak dan dengan melawan hukum menjuaffmernbeli dan serah-terima Narkotika golongan I. Perbuatan Terdakwa I yang secara sadar membeli dan menerlma putau sebagai Narkotika golongan I dari Terdakwa II, padahal sama-fima' disadari oleh keduanya bahwa mereka bukanlah orang yang berhak dan mempunyai izin untuk rnelakukan kegiatan jual-beli atau serah-terima narkotika, merupakan perbuatan yang dllakukan secara bersama sehingga memenuhi unsur perumusan delik. Subeidair - Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman
Dalam hal ini, blla Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan untuk dimiliki, atau menyimpan untuk persediaan, atau menguasai naikotika golongan I bukan tanaman, maka Ia telah memenuhiunsur ini. D.alam kasus, narkotika_.ditemukan pada Terdakwa I, sehingga yang dapat dikatakan pemilik atau penyimpan narkotika sewaktu teftangkap adalah Terdakwa I, sbdangkan pada teidatarua II tidak dltemukan apa-ada. Dengan demikian, untuk dapat menuntut rerdat<vr,a'tI berdasarkan alasan memilikl, menyifipan untuk dimiliki atau untuk persedlaan atau menguasai narkotika, dimana narkotika yang ditemukan pada Terdakwa I, JPU harus dapat membuftikan bahwa Terdakura II merupakin pemllik sebelumnya dari narkotika yang dibawa oleh Terdakwa I; sehingga Terdahla II Juga melakukan perbuatan memilikl, menyimpan clan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ini. Surat Dakuraan ini memiliki kelemahan dimana terdapat sebuah unsur-unsur yang Udak diuraikan sehingga dapat mengakibatkan pembatatan Surat oakwaan demi hukum karcna telah disusun secara tidakJelas, cermat, dan tengkap.
tllasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia F*rkultas Hukum Universitas lndarresia Pengadilan Negeri No, Perkara Kasus Terdakwa laksa Penuntut Umum Jakarta $elatan PDM- Lt42l J KTSL I A8 I 2003 Pencurian I. R,M. Rasyid II. Suharno Tamalia Roza, Suryo Atmodjo s,H. Penahanan I - Tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan. ' Penahanan oleh IPU sejak tanggal 19 Agustus 2003 s.d sekararig. Dakwaan dan ancaman hukuman: Kasus Posisi: Pada hari Jumat, 23 Mei 2003, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kav, I, no. 161 Semanggi, Jakarta Selatan, terdakwa I dan terdakwa II, sesuai rencana sebelumnya, menurunkan dan mengarnbil gambar reklame produk rokok Djarum dari kedudukan/ tempat konstrulsinya dengan cara sbb: Terdalcwa II disuruh naik ke atas oleh terdakwa I untuk membongkar gambar reklame tersebut dengan dibantu oleh Maman, Hendi, dan Hendra, sedangkan terdakwa I menunggu dibawah; Selanjutnya, terdakwa II dengan menggunakan tang melepas paku repaid yang mengkaitkan antara layar gambar dengan konstruki dan melepasnya dari ujung kiri. Setelah separo layar dikerjakan, mereka berhenti atas instruki dari terdakwa I dan orang-oran9nya; Esoknya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanJutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah $emua layar berhasildllepas, kemudlan dibawa turun; Sesampal dibawah, layar/ gambar reklarne produk Djarum tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life sebagai pemilik layar/ gambar rekalrne produk rokok DJarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut l€ PT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 Tts; Pasal Dakwaan Unsur-Unsur Ancaman Hukuman Dakwaan Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Pencurian; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu. Pidana penjara paling lama 7 tahun. Dakwaan Kedua, Primair: Pasal 170 ayat (1) KUHP. barang siapa; dengan terang-tercngan ; dan dengan tenaga bersama; menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Pidana penjara Baling lama 5 tahun 6 bulan. Dakwaan Kedua Subsidair: Pasal 406 jo, Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. barang siapa; dengan sengaja dan melawan hukum; menghancurkan; merusakkan; membikin tak dapat dipakai; atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranq lain, - Pidana penjara paling lama 2 tahun I bulan atau denda paling banyak Rp 300,-.
tsahwa mereka terdalorua mengetahui, layarl gambar reklame itu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat lzin dan sepengetahuan PT. Neollte dan saki Mulyadi sebagai pimpinan PT. Neon Life, Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Mulyadi Suriawan dari PT. Neon Life menderita kerugian sebesar RB 750.000,000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,-. ANALISA: Penahanan Dalam hal ini, penyidik Polri tidak melakukan penahanan, namun penahanan baru dimulai pada tanggal 19 Agusuts 2003 hinggn surat dakwaan ini dibuat. Berdasarkan KUHAP, khususnya pada pasal 25 ayat (1), perintah penahanan yang diberikan qleh JPU hanya berlaku paling lama 20 hari. Dan bila diperlulon untuk pemeriksaan kembali, maka penahanan tersebut dapat diperpanjang belama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal inl adalah berdasarkan pasal 25 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, JPU wajib melakukan penahanan dengan jangka watu yang telah ditentukan dalam KUHAP, bila tidak maka, akan menjadikan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh JPU adalah tidak sah. Bila melihat kepada surat dakwaan lni, JPU menuliskan bahwa JPU melakukan penahanan sejak tanggal 19 Agustus s.d sekarang. Menurut kami, kata'sekarang' adalah mengarah kepada tanggal pembuatan atau penandatanganan surat dakwaan yang dibuat oleh JFU. Namun mengapa tanggal ditanda-tanganinya surat dakwaan tersebut adalah ma*ih saJa tanggal 19 Agusutus 2003?. Hal ini menjadikan Jangka waktu penahanan yang telah dilakukan oleh JPU menjadi ada kejanggalan, dan juga kesalahan. Bentuk Surat Dakwaan Bentuk perumusan dakwaan adalah bentuk kombinasi, dlmana terdapat dakwaan kumluatif namun dl dalamnya terdapat dakwaan subsider-primer. Syarat Formil Surat Dakwaan 1. Syarat Formil (Ps. 143 (2).a KUHAP) Surat dakwaan harus memuat: a. Identitas terdakwa secara lengkap ( nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa). Hal ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk mengetahui siapakah yang menjadi terdakwa se@ra jelas dan terperinci, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan siapakah yang menJadi seorang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pirJana yang dapat melemahkan surat dakwaan itu sendiri dimana dapat dijadikan dasar pembelaan dari terdakwa/penasehat hukumnya dengan alasan bahwa surat dakwaan tidak jelas/ kabur (obscuur libel) atau dapat juga dijadikan bahwa surat dakwaan itu adalah error in persona. - Syarut lJrnrui' ; akan menentukan proses akan nrenentuktn proses persidangan dan pelaksanaan putusan hakim yang dljatuhkan. Seorang yang belum dewasa dan kasus kesusilaan, acara persidangan dilakukan denEan acara tertutup, sedangkan untuk sesesrang yang telah dewasa proses persidangan dilaksanakan secara terbuka. - Syant jenis kelamin, akan menentukan dimanakah tempat terdakwa akan ditahan. -Syarat kebangsaan, akan menentukan hak terdalcwa dalam mendapatkan juru bahasa datam hal terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia (Ps. 53 ayat 1 jo. Pasal 177 ayat X KUHAP) dan hak untuk menghubungi perwakilan negaranya (Ps. 57 ayat 2 KUHAP) dalam hal terdakwa adalah seseorang yang berkebangsaan asing. - Syarat agama, akan menentukan sumpah yang digunakan dalam hal terdakwa menjadisaksi mahkoh. -Syarat pekerJaan, akanmenentukan dalam hal apabila terdakwa adalah seorang pejabat negara dimana hal tersebut dapat menjadi dasar yang memperberat tukrtutan pidana terhadap terdalaan. Dalam surat dakwaan [ni, terdapat 2 terdakwa, yaitu: 1. Terdakwa I:
Nama Tempat lahir Umur/ tgl lahir Jenis Kelamin Kebang$aan Tempat tinggial Agama Pekerjaan - Pendidikan 2. Terdakwa II: Nama Ternpat Lahir Umurl tgl lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan R.M Rasyid Suryo Atmodjo Surabaya 47 tahunl 7 Mei 1956 Laki-laki Indonesia Jl. Kelud Kiri Atas no, 32 Rt, 0i5 IOL Jatibening Pondok Gede- Bekasi, Islam Swasta Akademi. Suharno Blitar 34 tahunl 23 April 1968 Laki-laki Indonesia Jl. Ciaul Pasir Rt. }Aq Rw. 0L7, Kel, Cisarua, Kec, Sukabumi, Jawa Barat, Islam Swasta Karena para Terdakwa semuanya telah dewasa, maka peradilan diselenggarakan dengan acara terbuka, dan bila ia dilatuhi hukuman penjara oleh Hakm, maka ia akan masuk ke dalam penjara khusus laki-laki. Dan ia tidak memerlukan bantuan seorang juru bahasa dan ia pun tidak perlu menghubungl penalakilan negaranya karena terdakwa berkebangsaan Indonesia. Dalam halsumpah yang diucapkannya bila mana ia menjadi saki mahkota, maka para terdakwa akan mengucapkannya sumpah secara Islam. b. Diberi tanggaldan ditandatanganioleh Jaka Penuntut Umum. Dengan diberinya tanggal dan tanda-tangan oleh Jaksa Penuntut Umum, selain untuk rnenunjukkan siapa yang bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara ini, menurut Yahya Harahap, hal ini Juga dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan surat dakwaan menjadi suatu akta yang resmi yang bernilai sebagai surat dakwaan. Tanpa tanggal dan tanda tangan, surat dakwaan belum dapat dianggap sebagai akta resmi, sehingga belum dapat dipergunakan sebagai dasar mendakwa terdalorua. * Dalarn kasus, tanggal dan tanda-tangan Jaka Penuntut Umum adalah telah dltuliskan, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2003 dan ditandatangani oleh Jasa Penuntut Umum yang bernama Agus Widodo, S.H. Dengan demikian, syarat formil dari surat dakwaan ini adalah telah terpenuhi. Syarat Materil Surat Dakwaan Syarat Materil (Fs. 143 (2).b KUHAP) Surat dakwaan harus memuat : c. Kasus poslsi atau duduk perkara atau uraian tentang tindak pidana yang dilakukan se@ra cermat, jelas dan lenglop mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini, pnguaraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak idana yang didakwakan haruslah diuraikan dengan baik dan tepat dan dibuKikan oleh Jaka Penuntut Umum, d. Memuat pasaldan peraturan perundanE-undangan yang flilanggar. Dalam hal ini, didalam surat dakwaan harus memuat dasar hukum dalam hal adanya peraturan prundang-undangan dan pasal mana yang dilanggar. Bita syarat materlil inl tidak terpenuhi, berdasarkan pasal f43 (3) KUHA& maka surat dakwaan adalah batal deml hukum, dimana hal ini berarti surat dakwaan tersebut dengan r sendirinya adalah batal derni hukum dan dianggap tidak sah dan tldak pernah ada. * Dalam kasus, tindak pidana yanE didahruakan besefta unsurnya adalah sebagai berikut:
Dakwaan Kesatu Dakwaan Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke*4 KUHP, : Primair - Pasal L7A ayat (1) KUHP. suhsidair- Pasal 406 jo. Pasal SS ayat (l) ke-l KUHP. Dakwaan Kesatu: Paqal 3QB ayat (t) ke-4 KUHP, Unsur-unsur: Pencurian pada pa_sal 363 ini adalah bertitik tolak pada unsur pencurian pada pasal 3G2, yaitu: - Barang siapai Hal ini adalah tertuju kepada subjek hukum pelaku tindak pidana. Dalam hal ini adatah terdakwa R.M Rasyid Suryo. Atmodjo (RSA), dan Suharno (S), namun untuk terpenuhinya unsur ini adalah sangat terkait pula dengan seluruh unsur dalam pasal yang didakwakin ini. - Mengambll sesuatui Perbuatan mengambil sudah dlmulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada .umumnya, perbuatan mengambil dianggap selesai, terlakana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam prakte[ dltafsirkan seffira luas, hlngga tidak sesuai lagi dengan pengeriian dalim tata bbhasa.l Dalam kasus ini, JPU dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa Esoknya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa it beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk metanjutkan pembongkaran layarl gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua- layar berhasil dilepas, kemudian dibawa turun. Dengan berpindahnya gambar reklame tersebut dari kedudukannya yang berada diatas hingga menjadl berada di bawah, unsur ini menjadi terpenuhi. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang iain, Barang itu harus ditaftirkan sebagai sesuatu yang mempunyal n1;u' di daiam kehidupan ekonomi seseorang. paPng tersebut harus seturuhnya atau sebagian kepunyaan orang laln Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, ieaangign sebahagian dari.barang..fi! {apat menjadi objek pencurian. Jadi sebahagiin tain aJahh kepunyaan pelaku sendiri' Dalam kagus lni, gambar reklame gambar reklame produk rokok Djarum yang para tedakAra ambiladalah Jelas bukan kepunyaan terdakwa melainkan saki Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life. Hal ini dibuktikan dengan uraian JPU yang menyatakan bahwa Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life sibagai pemilik layar/ gambar rekalrne produk rokok DJarum tersebu! untuk dimiliki dan- diiimpan terdakan dengan membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobiltruk No. Fql. B 9086 TB; Dengan demtkian unsur ini terpenuhi. Dengan maksud IsUlah ini terwuJud dalam kehenda( keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki bgrang se@ra mehwan hukum. Dalam kasus, jika melihai dari sudai dakwaan yang dibuat oleh JPU, maka lomi dapP! menyimpulkan bahwa terdakwa memang bermakul untuk memllikl!.aranS.Vqng dlry!{1Va tersebut, hal ini dapat terlihat pada Sibtu, tanggat 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WI& terdakwa I dan Terdahrua II b6serta Maman, ftEndra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua layar berhasil dibfas, kemudian dibawa turun' Setelah itu, sesampai dibawah, layar/ gambar reklame proAuf Djarum tersehut diambil otreh Terdakrara tanpa izin saki Mulyadi Suryawan dari pf. rueon tife sebagai pemilik layar/ gnmbar rekalme produk rokok Djarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi dengan menEgunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB. Para terdakwa mengetahui, layar/ gam-bar reklame itu mitik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakulon perbuatannyi tanpa rnendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saki Mulyadt sebagai pimfinan pT. Neon Life, Dengah dilakukannnya pembongkaran layer I gambar reklame-tsecara'berturut- ':Iukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jitid I, Brigjend. Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H (Dading), Penerbit Alumni Baudung, 1982, hal 17 -lg.
turut, yaitu pada hari Jumat dan pada hari Sabtu, telah membuKikan bahwa para terdakwa memang mempunyaimakud akan berhasilnya pembongkaran atas layar reklame tersebut. untuk diniiliki; Memlliki barang bagl"dlri sendiri adalah setiap perbuatan pengusaan atas barang tersebut, melakukan tlndakan atas barang tersebut seakan-akan pemilikhya, sedangkan ia bukan pemillknya. Makud memllikl barang bagi dlri sendlrl ltu terwujud dalam herbagai jenis perbuatan, yaltu'meniual, memakal, memberlkan kepada orang lain, menggadailon, menukarkan, merubahnya, dsb, Pendeknya setiap penEgunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak terlakana, cukup apabila makud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlakana dengan selesainya perbuatan mengambll barang. Menurut kami, hal ini adalah terbuKl sama seperti apa yang telah diuraikan terdakwa dalam unsure'dengan makud' diatas. Dimana menurut JPU, para terdakwa sesampai dlbawah, layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadl Suryawan dari P[. Neon Life sebagai pemilik layar/ gambar rekalme produk rokok DJarum tersebut, untuk dimilikl dan dlsimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut ke PT. Slnar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9085 TB. Para terdalcwa mengetahul, layarl gambar reklame itu mllik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saki Mulyadisebagai pirnpinan PT. Neon Life. Dengan demikian unsur initerpenuhi. Secara melawan hukum; Perbuatan memili&ti yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dalam kasus, terdakwa memang telah secara melawan hukum telah membongkar layar reklame tersebut dangarrbar reklame procluk DJarum tersebut diambil oleh Terclakwa tanpa izln iaksi Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life sebagai pemilik layari gambar rekalme produk rokok Djarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan rnembawa barang tersebut ke FT. Sinar Kreasidengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB, Para terdakwa mengetahui, layarl gambar reklame itu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saksi Mulyadi sebagai pimpinan PT. Neon Life. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Dilakukan oleh eua orang atau lebih dengan bersekutu' Pencurian harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih se@ra kerja sama fisik rnaupun psikis. Dalarn hal ini, jelirs apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan dilakukan ooleh dua orang atau lebih yaitu terdakwa R.M Rasyid Suryo Atmodjo dan Terdakwa Suharno. Dimana Terdakwa II disuruh naik ke atas oleh terdakwa I untuk membongkar gambar reklame tersebut dengan dibantu oleh Maman, Hendi, dan Hendra, sedangkan terdakwa I rnenunggu dibauah. Selanjutnya, terdalorua II dengan menggunakan tang melepas paku repaid yang mengkaitkan antara layar gambar dengan konstruksi dan melepasnya dari ujung klri. Setelah separo layar dikerjakan, mereka berhenti atas instrul*si dari terdakwa I dan orang,orangnya. Kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah sernua layar berhasil dilepas, kemudian dibawa turun. Dengan demikian unsure ini terpenuhi. pencUrian yang untuk masuk ,ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk samBal pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau metnanjat atau dengan memakal anak kunci palsu, perintah palsu atau pakalan Jabatan palsu; Menurut kami, para terdakwa dalam hal ini adalah telah melakukan kejahatan tersebut dengan didahului dengan rnelakukan pengrusalon, yaitu dengan jalan Terdakwa II disuruh naik ke atas oleh terdakwa I untuk memb,ongkar gambar reklame tersebut dengan dibantu oleh Maman, Hendi, dan Hendra, sedangkan terdakwa I menunggu dibawah. Selanjutnya, terdakwa II dengan menggunakan tang melepas paku repaid yang mengkaitkan antara layar gambar dengan konstruki dan melepasnya dari ujung kiri. Setelah separo layar dikerjakan, mereka krhenti atas instruksi darl terdakwa I dan orang-orangnya. Esoknya pada har.i Sabtu, tanggal 24 Mei2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II
beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua layar berhasll dllepas, kemudian dibawa turun. Dengan demlklan, tlndakan pengrusakan sebagai Jalan untuk mendahulul agar terlalsananya keJahatann yang dilakukan oleh para terdakwa adalah telah terbukti." Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Kesimpulan: Bahwa dakwaan Kesatu tni adalah tetah terpenuhl seluruhnya oteh para terdal$ara, Dakwaan II: Primair- Pasal 170 ayat (1) KUHP Uneur*u$r$ttfr I- barang siapa; r secara terbuka/ terang*terangan; - dengan tenagal kekuatan bersama; - menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Pasal 170 (1) KUHAP: - barang siapai Subjek hukum yang didakura melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, yang menJadi sebagaisubjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdahrua I, yaitu RM. Rasyid Suryo Atmodjo, dan Terdakwa II yaitu Suharno. - secaraterbuka/terang-terangani Menurut Dading, kekerasan harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat terlihat oleh publlk, tetapitldak per'lu dilakukan dimuka umum. Kekerasan ini dapat dilakukan dalam sebuah rytmah, tgtapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dlnyatakan sebagai perbuatan yang dapat dlhukum. Terhadap kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, dimana tcetentrahan umum tidak terlibat, tidak dapat diperlakukan pasal lni. Tidak semua kekerasan yang tampak, tetapi apablla tidak dapat terlihat oleh. publik, dapat dianggap sebagai kekerasan yang dilakukan secara terbuka. Kekerasan yang terdapat dalam pasal ini adalah kejahatan terddap ketertiban umum. Kefiadaan keterbukaan darl pada kekerasan yang dilakukan, tidak dapat dinyatakan sebagai <ejahatan yang diatur dalam pasal ini. Perbuatan diatas hanya dapat dikwalifisir sebagai penganiayaan. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapl Juga meliputi "tindakan kekuatan bersama". Para Pelaku tidak perlu terlihat, hanya tiMakan kekensannya saJa yang harus tampak. Para pelaku dapat saja bersembunyi tetapltindakan dengan kekuatan bersama, tidak boleh tersembunyi terhadap publik, Menurut kami, apa yang diuraikan oleh JPU dalam dakwaanya, adalah tidak memenuhi unour dalam pasal ini. dimana keJahatan ini memang ditakukan di tempat yang terlihat oleh umum, namun tidak ada ketertiban umum yang dilanggar, karena para terdakwa melakukannya di tempat yang tinggi Oimani memang merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik namun tidak semua orang dapat melihatnya dalam artl bahwa hanya orang-orang yang itu dengan para terdakwa ke atas tempat layar reklame tersebut berada farulitr dapat terlihaf apa yang dilakukan oleh para terdakwa. Menurut kami, makud dalam pasal ini adalah, bila kejahatan tersebut dilakukan atau dapat terlihat oleh publik dimana public tersebut dapat melihatnya dengan rnudah tanpa suatu usaha tertentu, barulah pasal ini terpenuhi. Dalam kpsus ini,'publik yang dapat rnel8ihat adalah hanya public yang mau menaiki ke tempat dimana reklame tersebut bereda, dan hal ini tentu saja tldaklah mudah i'ang mengakioatkan bahwa public tidak dapat dengan rnudah dan mengetahuui bahwa telah ada kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa diatas sana, Dengan demikian unsure initidak terpenuhi. - dengan tenaga/ kekuatan bercama; Menurut Dading, kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-rnasing nrengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan hersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Kekuatan hersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. .l
Menurut kami, hal ini adalah telah terbuKl dimana kejahatan ini dilakukan oleh da orang, yaitu terdakwa I, yaitu RM Rasyid Suryq Atmodjo, dan terdakwa II yaitu Suharno. Dengan demikian, unsure inlterpenuhl. - Menggunakan/ melakukan kekerasan terhadaporang atau barang; Perbuatan yang dilarang"adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal lnl kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganlayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan, maka hal ini menlmbullon gabungan dari beberapa keJahatan. KeJahatan dalam pasal 170 ayat (1) ini sudah terlaKana dengan misalnya dengan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti darl sebuah toko, roti dimana dilempar ke jalan. Perbuatan kekerrasan merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tuJuan lain. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkurnpul, hingga kejahatan in merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan. r Menurut kami, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Jelas suatu kejahatan yang mengandung kekerasan, namun kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah bukan merupakan suatu tuJuan, namun hanyalah sebagai suatu jalan atau sarana untuk memprmudah terdakwa dalam berhasil atau tidaknya para terdakwa dalam melakukan pembongkaran layar reklame tersebut untuk menJadl dlmlliki oleh para terdakwa. Dengan demlklan, unsure inl tida'k terpenuhi. Keeimpulan; Bahwa terdapat 2 unsur pasal yang tidak terbuKl dalam daloaraan Kedua-Primair lni, dengan demiklan, terdakwa dapat dilepaskan dari dakwaan kedua-prlmsir inl. Subslder- Pasal406 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke'l KUHP. - barang slapa; - dengan sengaja dan rnelawan hukum; - menghancurkan; merusakkan; membikin tak dapat dipakai; atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Penjelasan: - barang siapa; SubJek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, yang menjadi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I, yaitu RM. Rasyid Suryo Atmodjo, dan Terdakwa II yaitu Suharno. - dengan eengaja dan melawan hukum; Dalam hal inisi pelaku harus mengetahuibahwa: 1. Penghancuran dan perusakan dilakukan dengan melawan hukum; 2, Penghancuran atau yang dlrusakkan adalah suatu barang; 3. Barang itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain. Menurut kami, apa yang diuraikan oleh JPU dalam dakwaannya adalah telah memnuhi unsur dalam pasal inl, yaitu dlmana Sabtu, tanggal 24 Mel 2003, sekira pukul 221.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua layar berhasi! dilepas. kemudian dibawa turun dan sesampai dibawah, layar/ gambar reklame produk Djalun tersebut diam[il oleh Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadi Suryawan dart PT. Neon Life sebagai pemilik layar/ gambar rekalme produk rokok Djarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB. Para terdakwa mengetahui, layarl gambar reklame itu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saki Mulyadl sebagai pimpinan PT. Neon Life. Dengan demikian unsure initerpenuhi. - menghancurkani merusakkani membikin tak dapat dipakai; atau menghllangkani Unsur datam pasal ini adalah bersifat alternative, dimana untuk terpenuhinya pasal ini maka pelaku cukup hanya telah rnelakukan satu perbuatan dalarn unsure pasal ini. Menurut kami,
para terdakwa adalah telah melakukan pengrusakan barang, yaitu pengrusakan terhadap layar reklame tersebut. Dengan demikian unsure ini terpenuhl. barang secuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Objek dari keJahatan ini adalah barang yang seluruhnya sebahagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, Kejahatan ini dapat dilakukan terhadap barang yang bergerak, dan iuga terhadap barang yang tidak bergerak. Dalarn kasus, unsure ini dalah telah terpenuhi, dlmana layar/ gambar reklame produk DJarum tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadl Suryawan dari PT. Neon Life sebagai pemllik layar/ gambar rekalme produk rokok Dfarurn tersebut, untuk dimlliki dan dislmpan terdakwa dengnn membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB. Para terdakwa mengetahul, Layar/ gambar reklame ltu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapt izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saksi Mulyadi sebagai pimpinan PT. Neon Life. Dengan dernikian unsur initerpenuhl. Keeimpulan: pengan demikian, unsure dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi seluruhnya oleh terdakwa. Kes.iqno.ulan: JPU dalam dakwaannya yang disusun secara kombinasi yaitu dalam bentuk alternative dan subsider-primair, adalah telah tepat, namun dalam hal ini dalam dakwaan kedua-primairnya adalah tidak terpenuhl dlkarenakan tldak terbuKinya 2 unsur dalam pasal tersebut. Dalam hal ianglo waktu penahanan yang dilakukan oleh JPU adalah tidak jelas jangka waktunya membuat surat dakwaan ini berindikasi terdapat kesalahan dalam hal penahanan yang dilakulon oleh IPU ytng dapat mengakibatkan surat dakwaan lni dibuat ber<lasarkarn tindakan penahanan yang tidak sah. Seharusnya JPU harus lebih jeii clalam menentukan jangka waktu penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa, dimana JPU menullskan lamanya penahanan yang dilakukan oleh JPU adalah sejak tanggal 19 Agusuts s.d sekarang. Namun 'sekarang' yang dimakud adalah menunjuk pada tanggal saat pembuatan surat dakwaan tersebut. Ngmun tangal pembuatan surat dakwaan yang ditandatangani oleh JPU adalah tertulis tanggal 19 Agustus 2003, dengan demikian apakah mungkin suatu penahanan dilakukan sejak tanggal 19 Agusutus 2003 s.d tanggal 19 Aguqutus 2003, Hal ini adalah penting, karena berkaitan dengan prosedur penahanan yang dilakukan oleh JPU apakah telah sesuai dengan KUHAP atau tldak, atau apakah hal ini hanyalah merupakan suatu kesalahan dalam pengettkan sa;a. Seharusnya JPU jeli dalarn hal ini, Karena jika seorang terdalcwa telah salah diteripkan dalim hal penahanannya, maka terdakwa tersebut dapat mengajukan pra peraditan terhadap penahanan yang dllakukan oleh JPU. J
lWasgarakat Pemantau Peradilan lndanesia Pengadilan Negeri No Perkara Terdakwa Terdakwa I Nama Tempat Lahir Umur/ Tgl lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Pekefiaan Pendidikan Terdakwa II Nama Tempat Lahir Umur/ Tgl lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan faksa Penuntut Umum Penahanan Fakultas Hukum Unlversitas lndanesifr : Jakafta Barat : Surat dalnraan dengan register perkara no. PDM- l"4LglJKT,BR/ LO|2OO3, dan berkas Putusan r1o. 1359 / Pid. B/ 2003 / pN.J l(T. BAR a I Shelly Jakafta 20 tahun Perempuan Indonesia Jl. Gerindo II no. 32 Rt. 00UA4 Kel. Duri Selatan, Kec, Tambora, Jakarta Barat. Budha Tidak kerja SMA Sucipto alias Aliong Jakarta 29 tahun Laki-laki Indonesia Jl. Gerindo II no, 32 Rt. 002104 Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Islam Tidak kerja SMA -) : Teguh HariYanto, S'H' :- Dakwaan dan ancaman hukuman: Pendahuluan Setiap tahapan dalam proses pemeriksaan perkara sewajarnya dilakukan secara,teliti. Selama proses penyidikan, penuntutan sampai dengan tahap pemeriksaan perkara di persidangan harus dilakukan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Setiap manusia termasuk jajaran penegak hukum tentunya tidak luput dari kesalahan, sesuatu yang manusiawi mengingat tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Namun satu hal yang patut digarisbawahi di sini adalah sejauh mana kesalahan yang dilakukan dapat ditolerlr oleh masyarakat, mengingat penegak hukum adalah turhpuan akhir masyarakat dalam upaya memerangi kejahatan. Analisis materil kali iniakan menyoroti ketidakJelasan produk sistem peradilan, khususnya surat dakwaan dan putusan. Ketidakjelasan yang sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya pihak pengadilan dan kejaksaan memiliki sistem administrasi peradilan yang baik. Suatu tanda tanya yang sudah sangat lama membayangi benak masyarakat pada umumnya, bagairnana sebenarnya penegak hukum melaksanakan sistem administrasi internalnya. Hal ini menJadi penting, mengingat baik KeJaksaan, Pengadilan, Kepotisian bahkan Lembaga Femasyarakatan pada dasarnya merupakan badan pelayanan publik dengan tugas utama memberikan rasa keadilan bagi para ptenari keadilan'secara khusus maupun masyarakat sectra umumnya. Melihat tugas yang demikian besar dan mulia, lembaga di atas sudah sewajarnya memlllki slstem administrasi yang baik dengan fasilltas yang lengkap. Selain ltu pola kerja yang balk dan integritas penegak hukum yang tinggl sangat diperlukan untuk menciptakan peradilan yang kita clta-citakan selama ini.
Kasus Poslsi Perkara Putusan Perkara Pidana yang kali ini akan dianalisis adalah putusan dengan nomor 1359/Pid.B/PN.JKT.BAR atas perkara Narkotika dengan Terdakwa I Shelly, dan Sucipto alias Aliong sebagaiTerdakwa II. Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaka Penuntut Umum maka diketahui kronologis peristiwa perkqra Narkotika yang didakwakan pada kedua terdakwa dimana Petugas Kepolisian yaitu sraksi Mahotar Sagala dan saki Wahyudi mendapat informasi dari masyapkat ketika sedang bertugas melakukan obseruasi wilayah. informasi dari rnasyarakat iersebut menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah rnilik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di ll. Gerindo II No. 32 RT. 0AZl04 Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta Barat. Setelah rendengar informasi tersebut, petugas mendatangi rumah tersebut, dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan. Di tempat sampah yang berada di depan rumah Terdakwa ditemukan 1 paket kecil putauw, 10 paket putau ukuran 1 gr dan 1 paket putau ukuran 10 gr. Kepada petugas, Terdakwa mengatakan bahwa putauw tersebut merupakan milik terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang diperoleh dari saksi Awang Tirta alias Awang (sebagai Terdakwa dalam berkas lain yang diajukan se@ra terpisah) yang dibeli oleh Terdalorua I seharga Rp 3.800.000,' dengan maKud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa dan membawanya ke Polsek Metro Tambora. Alat dan barang buKiyang diajukan dalam perkara lni adalah: 1. Serbuk warna putih Herln berat netto 18,6136 gr; 2, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri no. Lab-3564/KNF/2003 tanggal 16 September 2003 yang menylmpulkan bahwa serbuk warna putih tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 lampiran UU no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 3. Saksi dari pihak Kepolisian yaitu saksi Manotar Sagala dan saksiWahyudi. ANALISIS Berdasarkan berkas surat dakwaan dengan register perkara no. pDM- 14l9l3Kl.BR/10/2003, dan berkas Putusan no.1359/Pad.Bl2OO3lPN.JKT.BAR. maka analisis yang kami lakukan akan menyoroti hal yang berkaitan dengan Bentuk Surat Dakwaan, Pembuktian dan Putusan Hakim. 1. Berkaitan dengan Bentuk Surat Dakwaan Surat dakwaan pada dasarnya merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyelidikan, dan merupakan dasar sefta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.l SehlngEa dapat diartikan bahwa surat dakwaan merupakan langkah' pertama dari proses.penuntutan dimana di dalam suatu surat dakwaan haruslah berisl fakta-fakta dari perbuatan terdakwa yang terungkap didalam proses penyidikan. Fakta-fakta tersebut selanjutnya dirumuskan dalam uraian pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang bersangkutan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Surat dakwaan menjadi penting aftinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan haklm. Putusan yang dlambiloleh hakim hanya boleh mengenai perlstlwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan.z Berdasarkan Pasal 143 KUI{AP terdapat dua macam syarat sahnya surat daloraan, yaitu: 1. Syarat Formil (Ps. 143 (2).a KUHAP) Syarat ini terkait dengan Identitas terdakwa secara lengkap ( nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tingEal, agama dan pekerjaan terdakwa). Hal ini bertuJuan untuk mengetahui siapakah yang menJadi terdakwa secara jelas dan terperinci, sehingga tidak tefiadi kesalahan dalam menentukan siapakah yang menJadi seorang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang dapat melemahkan surat dakwaan itu sendiri. Surat dakwaan yang lemah dapat dijadikan dasar pembelaan dari terdakwa/penasehat hukumnya dengan alasan bahwa surat dakwaan tidak jelas/kabur (obscuur libetl atau dapat juga dijadikan bahwa surat dakwaan itu adalah eror in percona, rM. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan tunerupan KUHAPJiIId???, (lakarta: Pustaka Kartlnl, 1988), hal. il7 2Dan^ran Prlnst, Hukum Aan Pidana dalam Prakflk, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 115.
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)
Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)

Recommended

Laporan Analisa Pemantauan Kinerja Kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pus...
Laporan Analisa Pemantauan Kinerja Kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pus...Laporan Analisa Pemantauan Kinerja Kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pus...
Laporan Analisa Pemantauan Kinerja Kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pus...MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 
9 penggeledahan
9 penggeledahan9 penggeledahan
9 penggeledahanRonalto_Tan
 
5 surat-dakwaan
5 surat-dakwaan5 surat-dakwaan
5 surat-dakwaanPalu Ekspres
 
Tugas hukum pidana
Tugas hukum pidanaTugas hukum pidana
Tugas hukum pidanaSeptian Muna Barakati
 
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);GradeAlfonso
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahananRonalto_Tan
 
Tugas hukum pidana
Tugas hukum pidanaTugas hukum pidana
Tugas hukum pidanaOperator Warnet Vast Raha
 
5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpidRonalto_Tan
 

Recommended

Laporan Analisa Pemantauan Kinerja Kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pus...
Laporan Analisa Pemantauan Kinerja Kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pus...Laporan Analisa Pemantauan Kinerja Kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pus...
Laporan Analisa Pemantauan Kinerja Kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pus...MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 
9 penggeledahan
9 penggeledahan9 penggeledahan
9 penggeledahanRonalto_Tan
 
5 surat-dakwaan
5 surat-dakwaan5 surat-dakwaan
5 surat-dakwaanPalu Ekspres
 
Tugas hukum pidana
Tugas hukum pidanaTugas hukum pidana
Tugas hukum pidanaSeptian Muna Barakati
 
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);GradeAlfonso
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahananRonalto_Tan
 
Tugas hukum pidana
Tugas hukum pidanaTugas hukum pidana
Tugas hukum pidanaOperator Warnet Vast Raha
 
5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpidRonalto_Tan
 
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidikRonalto_Tan
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukumQomaruz Zaman
 
13 praperadilan
13 praperadilan13 praperadilan
13 praperadilanRonalto_Tan
 
Paham catatan akhir tahun hukum ham dan keamanan
Paham catatan akhir tahun hukum ham dan keamananPaham catatan akhir tahun hukum ham dan keamanan
Paham catatan akhir tahun hukum ham dan keamananRozaq Asyhari
 
Surat dakwaan
Surat dakwaanSurat dakwaan
Surat dakwaanAprinsya Panjaitan
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaIca Diennissa
 
Alasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikanAlasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikanOperator Warnet Vast Raha
 
1 pengertiandan sumberhkacpid
1 pengertiandan sumberhkacpid1 pengertiandan sumberhkacpid
1 pengertiandan sumberhkacpidRonalto_Tan
 
Celah korupsi
Celah korupsiCelah korupsi
Celah korupsiBangkit Mahanantiyo
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
 
13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadili13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadiliRonalto_Tan
 
Ve r copy
Ve r copyVe r copy
Ve r copyElvis Overdoziz
 
Jenis dakwaaan
Jenis dakwaaanJenis dakwaaan
Jenis dakwaaanhutasiallagan
 
Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2Operator Warnet Vast Raha
 
Delik dlm kuhp
Delik dlm kuhpDelik dlm kuhp
Delik dlm kuhpyudikrismen1
 
D1 Pajak: Peradilan Militer
D1 Pajak: Peradilan MiliterD1 Pajak: Peradilan Militer
D1 Pajak: Peradilan MiliterNur Rina Martyas Ningrum
 
KUHP
KUHPKUHP
KUHPArif Winahyu
 
Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 200...
Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 200...Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 200...
Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 200...MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 
Penyidikan Kasus
Penyidikan KasusPenyidikan Kasus
Penyidikan KasusAlninda Hutami
 
VeR_copy.pdf
VeR_copy.pdfVeR_copy.pdf
VeR_copy.pdfssuser83c2e1
 
Presentasi contoh Visum et Repertum.ppt
Presentasi contoh Visum et Repertum.pptPresentasi contoh Visum et Repertum.ppt
Presentasi contoh Visum et Repertum.pptSuwandiKhowanto1
 
391 baru
391 baru391 baru
391 baruirwanabadi
 

More Related Content

What's hot

11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidikRonalto_Tan
 
Paham catatan akhir tahun hukum ham dan keamanan
Paham catatan akhir tahun hukum ham dan keamananPaham catatan akhir tahun hukum ham dan keamanan
Paham catatan akhir tahun hukum ham dan keamananRozaq Asyhari
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaIca Diennissa
 
1 pengertiandan sumberhkacpid
1 pengertiandan sumberhkacpid1 pengertiandan sumberhkacpid
1 pengertiandan sumberhkacpidRonalto_Tan
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
 
13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadili13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadiliRonalto_Tan
 

What's hot (17)

11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
 
13 praperadilan
13 praperadilan13 praperadilan
13 praperadilan
 
Paham catatan akhir tahun hukum ham dan keamanan
Paham catatan akhir tahun hukum ham dan keamananPaham catatan akhir tahun hukum ham dan keamanan
Paham catatan akhir tahun hukum ham dan keamanan
 
Surat dakwaan
Surat dakwaanSurat dakwaan
Surat dakwaan
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidana
 
Alasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikanAlasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikan
 
1 pengertiandan sumberhkacpid
1 pengertiandan sumberhkacpid1 pengertiandan sumberhkacpid
1 pengertiandan sumberhkacpid
 
Celah korupsi
Celah korupsiCelah korupsi
Celah korupsi
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
 
13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadili13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadili
 
Ve r copy
Ve r copyVe r copy
Ve r copy
 
Jenis dakwaaan
Jenis dakwaaanJenis dakwaaan
Jenis dakwaaan
 
Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2
 
Delik dlm kuhp
Delik dlm kuhpDelik dlm kuhp
Delik dlm kuhp
 
D1 Pajak: Peradilan Militer
D1 Pajak: Peradilan MiliterD1 Pajak: Peradilan Militer
D1 Pajak: Peradilan Militer
 
KUHP
KUHPKUHP
KUHP
 

Similar to Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)

Presentasi contoh Visum et Repertum.ppt
Presentasi contoh Visum et Repertum.pptPresentasi contoh Visum et Repertum.ppt
Presentasi contoh Visum et Repertum.pptSuwandiKhowanto1
 
0 silabus hkacpid
0 silabus hkacpid0 silabus hkacpid
0 silabus hkacpidRonalto_Tan
 
Materi 5.ppt
Materi 5.pptMateri 5.ppt
Materi 5.pptSneekPeak
 
Mungkinkah Kasus Antasari Produk Peradilan Sesat
Mungkinkah Kasus Antasari Produk Peradilan SesatMungkinkah Kasus Antasari Produk Peradilan Sesat
Mungkinkah Kasus Antasari Produk Peradilan SesatRizky Pradnya
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
Mata Kuliah Blok Forensik
Mata Kuliah Blok ForensikMata Kuliah Blok Forensik
Mata Kuliah Blok Forensikdacilganteng
 
sedikit tentang praperadilan
sedikit tentang praperadilansedikit tentang praperadilan
sedikit tentang praperadilanDawat Christian
 
hukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotohukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotoDnr Creatives
 
PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.pptx
PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.pptxPERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.pptx
PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.pptxFHUGJ
 
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01pebrianazril6478
 
praperadilann.pptx
praperadilann.pptxpraperadilann.pptx
praperadilann.pptxDirgaGunk
 
identifikasi kasus blok 30
identifikasi kasus blok 30identifikasi kasus blok 30
identifikasi kasus blok 30Letitia Kale
 
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxHUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxAFDAL20
 

Similar to Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003) (20)

Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 200...
Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 200...Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 200...
Laporan Hasil Analisa Pemantauan PN Jak-Sel, PN Jak-Pus dan Cibinong (Nov 200...
 
Penyidikan Kasus
Penyidikan KasusPenyidikan Kasus
Penyidikan Kasus
 
VeR_copy.pdf
VeR_copy.pdfVeR_copy.pdf
VeR_copy.pdf
 
Presentasi contoh Visum et Repertum.ppt
Presentasi contoh Visum et Repertum.pptPresentasi contoh Visum et Repertum.ppt
Presentasi contoh Visum et Repertum.ppt
 
391 baru
391 baru391 baru
391 baru
 
Materi 5.ppt
Materi 5.pptMateri 5.ppt
Materi 5.ppt
 
0 silabus hkacpid
0 silabus hkacpid0 silabus hkacpid
0 silabus hkacpid
 
Materi 5.ppt
Materi 5.pptMateri 5.ppt
Materi 5.ppt
 
hemofilia.pptx
hemofilia.pptxhemofilia.pptx
hemofilia.pptx
 
Mungkinkah Kasus Antasari Produk Peradilan Sesat
Mungkinkah Kasus Antasari Produk Peradilan SesatMungkinkah Kasus Antasari Produk Peradilan Sesat
Mungkinkah Kasus Antasari Produk Peradilan Sesat
 
Alasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikanAlasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikan
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Mata Kuliah Blok Forensik
Mata Kuliah Blok ForensikMata Kuliah Blok Forensik
Mata Kuliah Blok Forensik
 
sedikit tentang praperadilan
sedikit tentang praperadilansedikit tentang praperadilan
sedikit tentang praperadilan
 
hukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotohukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyoto
 
PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.pptx
PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.pptxPERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.pptx
PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.pptx
 
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
 
praperadilann.pptx
praperadilann.pptxpraperadilann.pptx
praperadilann.pptx
 
identifikasi kasus blok 30
identifikasi kasus blok 30identifikasi kasus blok 30
identifikasi kasus blok 30
 
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxHUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
 

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (20)

Peran kejaksaan sebagai dominus litis dalam kekisruhan kpk vs polri versi si...
Peran kejaksaan sebagai dominus litis dalam kekisruhan kpk vs polri versi si...Peran kejaksaan sebagai dominus litis dalam kekisruhan kpk vs polri versi si...
Peran kejaksaan sebagai dominus litis dalam kekisruhan kpk vs polri versi si...
 
Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)
Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)
Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)
 
Pembaruan Sistem Pembinaan Karir Jaksa
Pembaruan Sistem Pembinaan Karir JaksaPembaruan Sistem Pembinaan Karir Jaksa
Pembaruan Sistem Pembinaan Karir Jaksa
 
Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji
Menunggu Perubahan dari Balik JerujiMenunggu Perubahan dari Balik Jeruji
Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji
 
Pembaruan Sistem Pengawasan Jaksa
Pembaruan Sistem Pengawasan JaksaPembaruan Sistem Pengawasan Jaksa
Pembaruan Sistem Pengawasan Jaksa
 
Panduan Pemantauan Peradilan
Panduan Pemantauan PeradilanPanduan Pemantauan Peradilan
Panduan Pemantauan Peradilan
 
Pembaruan Rekrutmen Calon Jaksa
Pembaruan Rekrutmen Calon JaksaPembaruan Rekrutmen Calon Jaksa
Pembaruan Rekrutmen Calon Jaksa
 
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RIPembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
 
Penelitian Maladministrasi di Lembaga Pengadilan
Penelitian Maladministrasi di Lembaga PengadilanPenelitian Maladministrasi di Lembaga Pengadilan
Penelitian Maladministrasi di Lembaga Pengadilan
 
Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Offic...
Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Offic...Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Offic...
Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Offic...
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Tentang Tindak Pidana ...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Tentang Tindak Pidana ...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Tentang Tindak Pidana ...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Tentang Tindak Pidana ...
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Tentang Gugatan Harta ...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Tentang Gugatan Harta ...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Tentang Gugatan Harta ...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Tentang Gugatan Harta ...
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Mengenai Cerai Talak A...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Mengenai Cerai Talak A...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Mengenai Cerai Talak A...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Mengenai Cerai Talak A...
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian (No. 1679-P...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian (No. 1679-P...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian (No. 1679-P...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian (No. 1679-P...
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Gugatan Nona Nani Nura...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Gugatan Nona Nani Nura...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Gugatan Nona Nani Nura...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tingkat Banding Gugatan Nona Nani Nura...
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Korupsi Atas PT Bank BNI Tbk (...
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian (No. 203-Pd...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian (No. 203-Pd...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian (No. 203-Pd...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian (No. 203-Pd...
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh P...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh P...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh P...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh P...
 
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Kasus Pembunuhan Berencana di ...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Kasus Pembunuhan Berencana di ...Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Kasus Pembunuhan Berencana di ...
Laporan Hasil Penelitian Putusan Hakim Tentang Kasus Pembunuhan Berencana di ...
 
Laporan Assesment Sistem Rekrutmen Jaksa - Kerjasama KHN dan MaPPI
Laporan Assesment Sistem Rekrutmen Jaksa - Kerjasama KHN dan MaPPILaporan Assesment Sistem Rekrutmen Jaksa - Kerjasama KHN dan MaPPI
Laporan Assesment Sistem Rekrutmen Jaksa - Kerjasama KHN dan MaPPI
 

Laporan Hasil Analisa Pemantauan Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Jak-Pus, Jak-Sel, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Tim dan Cibinong (Juli-Des 2003)

  • 1. h*f?1 pt'tf sqbl llreitg' lWasgarakat Pemantau Plsradllan Indanesla Fakultas Hukum Univers'ltas lndonesia , Laporan Hasil Anallsa Pamantruan Jaksa Penuntut Umum Di Pe nsa d i I a n N es eri' " -' H;::'t';::: :lffi:"f -a ft a uta ra' ra r." rta Ba rat' Bulan Juli - Desember 2003 Laporan analisa pemantauan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakafta Pusat, Jakrta Selatan, Jakafta utara, Jakarta Barat, Jakafta Timur dan Cibinong ini merupalon hasil pemantauan dan pengkajlan yag dilakulon oleh MaPPI FH UL Laporan inl dibuat berdasarkan hasil pemantauan atas klneria keJakaan seJak Juli 2003 sampai dengan Desember 2003. dalam laporan analisa pemantauan ini, kaml menganalisa kinerJa Jaksa Penuntut Umum baik dari segi materiil yaitu produk yang dihasilkannya (surat dahraan dan requlsitoir), dan dari sisi formil yaitu melihat kesesuaian antara kinerJa KeJalaaan sebagal Penuntut Umum dl lapangan dengan ketentuan yang terdapat dl Kltab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PetunJuk Teknls KeJaksaan, dan ketentuan-ketentuan terkalt lalnnya. Serta dilihat puta tlngkah laku Jaksa Penuntut Umum selama melakukan tugasnya di Pengadllan Negeri tersebut di atas. KETIDAIGESUAIAI'I DENGAN }IUKUM ACARA A. Pengadilan Negeri Jaka*a Pusat Pada pemantauan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta hrsat selama kurun walCu Juli hingga Desember tidak ditemukan ketidaksesuaian dengan hukum acara, B. Pengadilan Negeri lakafta Selatan Berikut ini adalah ketidakesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Selatan: Periode Juli - Aguotus 55 iiPr,l.B/2003/Pr{ I Jakse! I Pembuktian Rabu, 2 Juli pk, 13.30 s.d 14.00 wIB 883/Pid.B/2003/PN Jaksel Terdakwa: Ahmad Yani Pembuktian senin, 28 Juli 2003, pk. 1 1 ,20 s.d 11.25 WIB I. 355 (1) KUHP rr 310 (1) KUHP Anc; I. Max. 12 tahun penjara IL Max. 9 bulan penjara JPU tldak menghadirkan saksi korban sehingga sidang terpaksa ditunda. Periode Agusfus-September Terdakwe* Willy Effendi PH: 1. Gayus Lumbun, SH 2, Rozak, SH 78 (1) t)it 2Ue7 anc; Max 10 tahun penJara Denda Max. Rp, 500 juta JPU tidak dapat menghadirkan ssksi saat pemeriksaan saksi, sehingga saksl a de charge di periksa tebih dulu dan menghambat jalannya persiclangan,
  • 2. Masgarakat Pemantau Psradilan Indanesia Fakultas Huk um Universitas lndnnesim 3. Nelita , SH 46l/Pid,Bl2003l PN Jaksel 1. Rd. Imam Roosanto. 2. Triono, S. PH: Leonard Simonangkir, SH Andi, 5l-l Pembuktian (pemeriksaan saksi) Senin 11 Agustus 2003, pk. 12.40 s.d 13.05 ,VIB T, 372 KUHP 2, 378 KUHP Anc: 1. Max. 4 tahun penJara 2, 4 tahun penjara JPU Nellta, SH menerima HP dalam persidangan. Tindakan ini mencerminkan sikap tidak disiplin sebagai seorang JPU. PasaI 218 KUHAP dan Peraturan MenKeh RI No. 0S.UM.01.06 Tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang sidang, seharusnya berlaku bagi seluruh orang yang berada si ruang sidang, bukan hanya pengunjung saja akan tetapi termasuk majelis hakirn, jaksa, dan penasehat hukum, 4, Rina Yudiyanti, SH 778lPid.B/2003/PN Jaksnl Reynold MatitaputW Pembuktian- Requisitor Rabu,'13 agustus 2003, pk. 12.40 WId 362 KUHP Anc: Anc: Mex. 5 tahun penjara Tunt: 1 tahun penjara Tidak menghadirkan saksi sehingga BAP dibacakan. Tldak dikehhui apakah sebelumnya telah ada pemeriksaan saksi, namun sidang langsung dilanJutkan dengan pembacaan tuntutan. Biasanya . saksi yang didengar keterangannya dalam BAP tidak disurnpah sesuai dengan ketentuan pasal 116 KUHAP kecuali ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksl tidak akan datang ke sidang pengadilan. Tidak diketahui apakah saksi yang memberikan keterangannya pada BAP dalam perkara tersebut telah disumpah terlebih dahulu atau tidak. Sebab, jika tidak maka syarat minimum pembuktian terancam berlum terpenuhi karena menurut pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan saksi yang telah disumpah (dalam BAp) dipersamakan nilai pembuktiannya dengan keterangan saksi, namun jika tidak maka hanya berlaku sebagai 'keterangan''saja (ps. 185 (7) KUHAP) kecuali jika ada persesuaian dengan isi keterangan saksi lain yang telah disumpah. Namun, dalam perkara ini bagaimana kesesuaian dapat diketahui Jika tidak ada saksi yang hadir satu sama lain. Periode : September-Okbber 5. Ramos Hutapea, SH 919lPtd. ts/2003/PN Jaksel Anang SumBena PFI: Sabungan Pandiangoft, sl-l Pembuktian $elasa, I septernber 2003, pk. 13.14 s.d 13.20 WIB Ps. 1 (1) UU No, 121dft. 1951 Ps. 7 Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme Ps. 7 Perplr No. ti200? Max. Penjara seumur hidup IPU tidak dapat menghadirkan saksi, sehingga sidang terpaksa ditunda. Tidak ditemukan penyimpangan
  • 3. Masaarakql:?qryarytqu ?qraditan Indanesia Fr:kultas Hukum lJniversitas lndnnesia C. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berikut ini adalah ketidakesuaian dengan hukum acar€ yang dilakukan oleh.lpu pada pN Jakarta Utara: Ps. 338 KUHP diancar"n ' dengan pidana penjara max. 15 tahun JPU hanya rnembaaaken BAp-6 orang saksi, tanpa da kehadiran satu orang saksi pun. Alasan JpU sendiri a/ para saksl sulit dipanggil (datang) walaupun telah diberitahu. Hat ini nantinya akan merugikan JPU dalam upaya membuktikan dakwaannya, terutama bila BAp yang dibacakan adlah BAp para saksi yang tidak disumpah pada saat penyidikan. Hal ini dikarenakan BAp dari saksi yang tidak disumpah bukanlah alat bukti. Sedangkan nilai pembuktiannya hanya dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan atau tambahan alat bukti yang sah lainnya, i sepanjang keterangan tersebl.,t ifiempiifiyei salain persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut (keterangan saksi) dan alat bukti yang ada telah mernenuhi batas minimum pembuktian.
  • 4. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukurzl UniversitaE lrtdarregia kuat yang dapat membuktikan kebersalahan terdakwa. 4. Waluyo, SH 944lPid.B/2003/PN JKT.UT Suhadi Chaniago Pembuktian, 20-08-03 Ps. 372 KUHP, diancam dengan pidana penJara max. 4 tahun atau denda max. Rp 4500,- Pada tahap ini, JPU menghadirkan dua orang saksi. Namun, dalam persidangan JPU sama sekali tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Terlebih pertanyaan yang diaJukan oleh haklm kepada para saksi belum dapat menggali hal-hal apa saJa yang diketahul oleh saksi sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdalnra. Disini, JPU tidak rnelakukan tugasnya dengan baik untuk rnembuktikan dalq raannya dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi. 5. Triningsih, SH 675lPid.b/2003/PN JKT.UT Tan Gwan Harjanto Pembacaan Putusan, 25-08-03 Primer : Ps. 90 UU No. 1s12001 (uu Merk), diancarn dengan pidana penjara max. 5 tahun dan/atau denda max, Rp L t-4 Subsider : Ps. 91 90 UU No. 15/2001 (tlu r.lei.k), clirnce,m dengan pidana penJara rnax. 4 tahun dan/atau dentJa max. Rp 800 juta Putusan : 2 tahun penjara dan denda Rp 5 juta subsider 2 bula,n kurungan JPU mendalcwa dan menuntut terdalnra metanggar UU Merel(, namun dalam dakwaan dan tuntutan JPU menulis bahwa UU yang dimaksud adalah UU No. LSlzOOzl padahal UU Merek adatah UU No. 15/2001. 6. Muchtar, SH (menggantikan Bambang Marsama, SH) 1003/Pid,Bla}auq N JKT.UT Sompu bin (Alm) Abdulah Pembacaan Surat Dakwaan, 1-09-03 Primer : Ps. B2 (1) huruf aUU No.22l1997, diancam dengan pidana penjara max. 20 tahun dan denda max. Rp 1M Subsider : Ps, 78 (1) huruf bUU N0.2211997, diancam dengan pidana penJara max. 10 tahun dan denda max. Rp 500 Juta JPU tidak membacakan keseluruhan surat dakwaan secara lengkap. Ia juga tidak meminta izin dari hakim terlebih dahulu untuk mernbacakan surat dakwaan secara tidak lengkap. Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan selanjutnya dl sidang pengadilan, sehingga sebaiknya JPU membacakan surat dakwaan secara lengkap. 7, Budi Utarto, SH 101o/Pi d.Bl20o3lP N JKT.UT 1. Anyar bin Aswad Roni2. Pembuktian, 1-09-03 Ps. 303 (1) ke-1 KUHP, diancam dengan pioana D€niara lTlax. JPU tidak berinisiatif untuk rneminta hakim menunda persidangsrl, karena persldansan hanya dihadiri
  • 5. lulasgarakat Pemantau Peradllan Indanesia Fakultas Hukum Unlversitas tndonegia Simatup ang 3. Anhar Aswendi 10 tahun atau denda rilax. Rp 25 juta I oleh seorang hakim. JpU juga I tidak meminta hal yang sama I sehubungan dengan I ketidakhadiran seorang saksi I VanO seharusnya memberikan I keterangan. Di sisi lain, JpU I juga tidak membacakan BAp I dari saksi yang tidak hadir I tersebut. t:B. A.M. Akbar, SH 994lPid. B/2003/PN JKT.UT Abdul Rahman Pembuktian, 2-09-03 Primer: Ps. 336 (1) KUHP, diancam dengan piclana penjara rnax. 2 tahun B bulan Subsider : Ps. 335 {1) ke-l KUHP, diancam dengan pidana penjara max. I tahun atau denda max. Rp 4500,- Pada tahap ini seorang saksi yang dihadirkan, yakni anak saksi korban tidak dimintai keterangannya baik oleh JpU rnaupun hakim. Padahal, ia tetah hadir di persldangan. Sementara itu, saat seorang saksi lain yang diaJukan JpU tidak hadir, JPU langsung membacakan BAP dari saksi tersebut. Mengingat pentingnya tahap ini untuk membuktikan dakwaan JPU, maka seharusnya JPU meminta izin kepada hakim untuk menunda persidangan dan diberi kesernpatan untuk melakukan pemanggilan lagi kepada para saksi. Pada tahap pembuktian lni pun, JPU sama sekali tidak mengaJukan pertanyaan kepada terdakwa untuk menggali kebenaran yang terJadi pada saat suatu adanya tindak pidana dan membuktikan kebanaran dakwaannya bahwa terdakwa adalah pelaku dad tindak pidana tersebut. 9. Asri A. Putra, SH (Kejati Jakarta) 1018/Pid.Bla}AUP N JKT.UT ffilem Agustinus $apulete Pembacaan Surat Dakwan, 3-09-03 Ps, 31 UU No. 3uleee (uu Femberantasan Tipikor), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal I tahun dan max. 20 tahaun dan atau denda min Rp 50 juta dan max. Rp I M ,PU kurang cermat dan teliti dalam membuat surat dakrraan, karena ternyata surat dakwaan yang sebelumnya telah dlberikan pada maJells haklm dan terdalrwa berbeda dengan yang dlbacakan pada persldangan, yakni pada bagian identitas terdakwa rnengenai agama dan umurnya. Hal ini seharusnya lebih diperhatikan, karena jika identitas terdakwa dalam surat dakwaan berheda denganidentitas terdakr,rra yang dihadirkan di persidangofi, maka surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan berakibat batal demi hukum. Atas hal lnl, JPU sendirl telah mernlnta nraJelis haklm untuk menyerahkan surat dakwaan yang baru balk kepadamajelis maupun terdakwa. Namun, sepatutnya hal ini tidak terjadi, mengingat pentingnya surat dakwaan sebagai dasar dalam suatu pemeriksaan sidang di pengadilan. 10. A.M. Akbar, SH I 966/Pid. B/2003/PN Saleh Ismail Pernb-uktian, Pq,?63 (1) I P;da tahap ini, JPU tlctak
  • 6. &;ffi; Masgarakat Pemanfau Psradilan Indonesia F':kultas Huk um Universitas lndansgia D. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Imur: JKT.UT 3-09-03 KUHP, diancam dengan pidana penjara max.6 tahun menggunakan kesempatan untuk rnengajukan pertanyaan baik kepada saksi maupun terdakwa. Bahkan, ada dua orang saksi yang sama sekali tidak dimintai keterangan. JPU pun tidak menghadirkan harano hr rkti hpn rna rpkeninn.:, - -. rL. Y g ul.d . v.-. trr .Y PLN palsu dan kuitansi pembayaran PLi.i palsu. PERIODE SEPTEMBER - OI(TOBER 11. Triningsih, SH 957 lPid. B/2003/PN JKT.UT Fajar Maulana Pembuktian, 10-09-03 Ps. 378 KUHP, diancam dengan pidana penjara max. 4 tahun JPU tidak menggunakan tahap pembuktian (Berneriksaan saksi dan terdakwa) dengan sebaik- baiknya. JPU sama sekali tidak bertanya kepada saksi dan terdakwa untuk menggali keterangan dari mereka. Hal ini penting bagi JPU untuk membuktikan kebenaran dakwaannya. PERIODE OIfiOBER . NOVEMBER Tidak ditemukan penyimpangan pada periode pemantauan bulan ini L2, Kasminarwati, SH 130 UPid,Bl2003lP N JKT.UT A145 Robi bin Pulung Pembacaan Surat Dakwaan, 10-12-03 Ps. 363 (1) ke-4 KUHP Ancaman pidana: penjara max. 7 tahun JPU tidak membacakan dakwaannya secara lengkap
  • 7. lVlasgarakat Pemantau Peradilan Indnnesia Frkultas Hukum Untversitas lndrlnesia 1 Haris, SH 826lPid. B/2003/PNrT Benny Mulyana Dalmaan - putusan 9 Juli 03 13.30-13.50 WIB Prirner: 365 (?) ke-Z KUhIP Sub: 363 (1) ke-4 KUHP Anc: Maksimal 12 tahun penjara JPU tidak memperlihatkan barang bukti dipersidangan. Menurut pasal 181 KUHAP ayat (1) , hakim ketua sidang memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdalarua tentang barang bukti tersebut. Tetapi jika barang bukti tidak dibawa ke hadapan sidang pengadilan, rnaka akan sulit bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya diatas. Selain itu,barang bukti mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya suatu tindak pidana, Dan hakim hanya boleh menjatuhkan putusanf,yo, apabila terdapat minirnal dua alat bukti yang sah, hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi (pasal fm KUHAP). 2, Tri, SH 88zifrid.B/2003/PNJT Agus Sugianto Dakwaan - putusan 23 Juli 03 14.35-15.06 IJVIB 378 p 3'72 KUHP Anc:4 tahun Tunt I tahun 6 bulan Ptsn: 1 tahun 5 bulan JPU tidak rnenghadirkan barang bukti ke persidangan 3. Trimo, SH 950/Pid.812003/PNJT Teguh Saputra alias Teguh Dakwaan - putusan 28 Juli 2003-08- 05 13.20-13.35 WIB Ps. 362 KUHP Anc: 5 tahun Tunt: I bulan Ptsn: 6 bulan JPU tidak memperlihatkan barang bukti ke persidangan 4. AB Tahyeb, SH 987 lpid.B/2003/PNJT Diwan Ahmad Zubaier Dakwaan * pernbuktian 6 Agustus 03 14.50-15.00 VVIB 363 (1) ke-3 KUHP Anc: 7 tahun JPU tidak memperlihatkan barang bukti dipersidangan 5. Suhardi, SH 907/pid.Bl2003/PNJT Muhammad Zaid Pembuktian 14 Agustus 03 14.30-14.45 WIB 363 KUHP Anc: 7 tahun Tunt: 10 bulan Ptsn: 7 bulan Terdaltwa dldalma melakukan tlndak pldana pencurian, tetaBl pada saat pemeriksaan barang bukti dl persidangan, barang bukti tersebut tidak diperlihatkan. Barang bukti merupakan hal yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Agar JPU dapat membuktikan kebenaran surat dakwaan yang dibuatnya dan meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Periode : Agustus-Septem ber 6. Suhardi, SH 9A7 lqid. B/2003/PNJT Muhammad Zaid Pembuktian - putusan 14 Agustus 03 14.30-14,45 WIB 363 KUHP Anc: 7 tahun Tunt: 10 bulan Ptsn: 7 bulan JPU lupa membawa barang bukti dipersidangan 7. Edv Handoyo, SH 1059/Pid. Bl2003/PNJT I I Cahyabudi Nugroho Pembuktian 20 Agustus 03 tA Fa . , AA IJ.b /- 1+. U5 WIB Ps 363 KUHP Anc: 7 tahun JPU lupa membawa barang bukti dipersidangan
  • 8. Nlasgarakat Plemantau Peradllan Indonesla Fskultas Hukum Unlversifas lndanesla E. Pengadilan Negeri Jakafta Barat Berikut ini adalah ketidakesuaian dengan hukum acara yang dilakukan oleh JPU pada PN Jakarta Barat: 8. Trirno, SH 950/Pid.B/2003/PNJT Teguh Saputra alias Teguh Dakwaan - putusan 28 luli 2003-08- 05 13.20-13,35 WIB *ffi 362 KUHP Anc: 5 tahun Tunt: I bulan Ptsn: 6 bulan JPU lupa membawa barang bukti dipersidangan Perlode Septem ber-Oktober 9. Budi Santoso,$H 1018/Pid. 8/2003/PNJT Henky Piye $uryadi Pern'buktian I September 2003, jam L4,25-L4.45 WIB Ps 365 (2) KUHP Ancl 12 tahun JPU tidak membawa barang bukti ke persidangan 10. Budi Santoso, SH 884/Pid. 8/2003lPNJT Husaini Muhadjir Pernbuktian tanggal 16 September 03 di Ruang Sidang utama jam L2.22-L2.35 WIB Ps 335 (1) jo s5 (1) ke-1 KUHP Anc: 1 tahun JPU tidak membawa barang bukti ke persldangan Periode Juti-Agustus 1 Teguh,SH 552/Pid.B/2003/PN JakBar Marwan Efendi Pernbuktian Kamis 10 Juli 2003 L3,24 - 13.32 VVIB 365(2) ke-2 KUHP Anc: 9 tahun penjara JPU hanya mengajukan 1 orang saksi 909/Pid, B/2003/PN JakBar Andika Pembuktian $enin 11 Agustus 2003 tr"3.50 - 14.10 JI/IB 78(1) b UU no. 2211997 Anc: 10 tahun penjara saksi yang diajukan adalah orang yang sama-sama ditangkap bersama terdakwa. Dalam keterangannya, saksi mengatakan bahwa ia dan terdakwa bersama-sama mernakal putaw, bahkan saksi dan kedua rekdnnya telah dan sedang memakai putaw saat saksi, rekannya dan terdakwa ditangkap, sedangkan terdakwa belum menggunakan putaw tersebut. tetapi yang diaJukan ke persidangan hanya terdakwa seoranq 2, Siti S. Ekasari,SH 797 lPid.B/2003/PN .lakBar Agus Winarto Pembiuktian Rabu 16 Juli 2003 13.21 * 13.35 Wts 62 UU No. 5/1997 Anc: 5 tahun penjara JPU hanya mengaJukan 1 orang saksi
  • 9. filasgarakat Pemantau Peraillan lndonesia Fmkultas Hukum Universitas lndanesifr i. F. Pengadilan Negeri Clbinong Berikut ini adalah ketidaksesuaian dengan hukum acara yailg dilakukan oleh IPU pada PN Cibinong; w,i#ij *):;+,;'ii irYrfiir :: : &m,[ i4fl*;iil BoB/Pid. B/2003/PN JakBar Andri Abdullah Pembuktian Rabu 16 Juli 2003 13.36 - 13.58 WIB 62 UU No. 5/1997 Anc: 5 tahun penjara 4. Sudjono,SH 74LlPid. B/1003/PN JakBar Oey Oen Lie alias Onje Pembuktian Rabu 23 Juli 2003 14,00 * 14.20 ,VIB 62 UU No. 5/1997 Anc: 5 tahun penjara JPU hanya mengajukan 1 orang saksi 5. Usnadi,SH 769lqid.B/PN JakBar Jansen Pembuktian Senin 14 Juli 2003 14.30 * L4,40 WIB 368(1) KUHP Anc: 9 tahun penjara JPU hanya mengajukan 1 orang saksi 6. Firmansyah,SH 770lPd.B/PN JakBar M. Sidik Fembuktian Juli 2003 14,40 - 15.05 ,VIB 374 KUHP Anc: 4 tahun penjara JPU hanya rnengajukan 1 orang saksi Periode Agustus-Septem ber 7. Iman Wijaya,SH 709lPad. 8/2003/PN JakBar Salim Budi Setiawan Pembaeaan Tuntutan dan Pembacaan Putusan Senin 11 Agustus 2003 13.43 - 14.15 WIB 3s1(1) dan (2) KUHP Anc: 5 tahun penjara Tunt: 3 tahun penjara Ptsn: 2 tahun penjara Pada saat JPU selesai membacakan tuntutan handphone JPU berbunyi tetapi tidak diangkat. Perio de September-Okl ober 8. Ferry M.D.P.,SH LL07 lPid,B/2003/PN JakBar Eddy Hermanto Pembacaan Cr r:a$ h.rlrr r rt -ia JUI OL LrclNVYCtcll I dan Pembacaan Putusan Selasa 7 Oktoher 2003 13.30-14.00 WIB 266(U Jo 55(1) br, 'l l/l lunlI;-r trt trl Anc: 7 tahun penjara Terdapat 2 buah surat dahruaan untuk perkara yang sama No. Terdahrve:,i,i'::::1.,r::.,.:..:: ; ::.i: , , ',j. :,.:,. i'; ,:rj.'. I 1.. ' i..'".";,^ . .,, 1:..: . : :i.I' Pli.: ilr..:''i: i*'irr:'lr:: l!::Y : l$lii:,-
  • 10. u!LY Masgarakat Pemantau Psraditan Indangsia Fakultas Hukum Universitas lndanesia 1 Isa Gassing, SH sTslPidB/2003/Pr CBN Zakaria b Jamil Pembacaan Surat Dakwaan Senin, 30-06- 03 12.23 - 12.30 ?R? /d/qfrt r, I l l.,, I KUHP Anc: 7 thn lDl I iirlrl, rvrr:nrrtrrrhlz:rn nr rrllJt v r'lr..r..t I l ,. tl,. Llr tt(;al a Jul ctL dakwaan kepada TerdakWa sebeium sidang pembacaan surat dakwaan dilaksanakan. Hal ini tentunya sangat merugikan Terdakwa karena sesuai dengan Pasal 143 (4) KUHAP, turunan atas seluruh berkas perkara termasuk surat dakwaan merupakan hak Terdakwa atau penasehat hukumnva 723lPidBl2003/PN CBN Ain b Alm Muhtar Pembuktian Rabu, 30 Juli 03 13.20 - 13.40 3s1 (1) KUHP Anc: 2 thn I bln JPU tidak membawa barang bukU 2 Yudharisman, SH 686/PidB/2003/PN CBN Kotib b Wahir Pembuktian Karnis, 21-08- 03 13.00 - 13.30 363 (1) ke4 KUHP Anc: 7 th JPU tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang akan diperiksa pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnva 3 Rosmalina S, SH 670/PidB/2003/PN CBN Alexander Hutabarat Pembuktian Rabu, 5-08-03 15.30 - 15.45 170 KUHP Anc: 2 thn B bln Tidak mengajukan pertanyaan atas barang bukti kepada terdakwa atau saksi 4 Ade b Badri 698/PidB/2003/PN CBN Ade b Badri Pernbuktian Kamis, 7-08-03 13.10 - 13.15 37? KUHP Anc: 4 th Tidak mengajukan pertanyaan atas barang bukti kepada terdakwa atau saksi dan Tidak mengajukan pertanyaan kepada terdakwa 5 Mulyadi 746lPidBl2003/PN CBN Mulyadi Pembuktian Kamis, 7-08-03 12.30 - L2.49 365 (2) ke2,3 KUHP Anc: 12 th Tidak memperlihatkan barang bukti di persidangan dan Tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Agustus - September Tldak ditemukan penyimpangan pada periode bulan ini. September - OKober 1 Rumondoog, SH 838/PidB/2003/PN CBN Agus Sadikin Pembuktian Rabu, 24-09-03 14.00 - 14,15 362 KUHP Anc: 5 thn Tidak memanggil saksi secara sah dan tidak membawa barang bukti ke depan persidanqan 2 Nurdayani, SH -9s2lPidB/2003/PN CBN -9s3/Pid8/2003/PN CBN -Soli b Salim -Sutadja b Satria Tata b H rrir, rLrr JL. Pembacaan Surat Dakwaan & Pembuktian Rabu, 1-10-03 12.00 - 13.00 50 (3)a jo 78 uu 4u89 Terdakwa tidak menerima Surat Dakwaan sebelurn persidangan dimulai dan JPU tidak membawa barang bukti 3 Marbun, SH 52 r/PidB/2003/PN CBN Ir Rully Syaiful G Rabur, 1-10-03 13.10 - 13.35 3&JUU 3Uee Anc: ps 3: seumtlrhldup atau min L thn dan max 20 thn I denda min Rp 50 juta dan max Rp 1 millar ps 2: seumur hidup atau min 4 thn dan max 20 thn dan min Rp 200 juta dan max Rp 1 rniliar Pada persidanqan kali ini, JPU belum siap dengan tuntutanffyo, hal ini tentunya memperlambat proses pemeriksaan perkara itu sendiri.
  • 11. Masgarakat Pemantau Peradilan Indanesiar Fakultas Hukurn Universifas lndonesia 4 Tri Sulistyowati, SH 938/pidB/2003/pN CBN Mardjuki b Marpili Pernbacaan Surat Dakwaan Rabu, 8-10-03 11.00 * 11.10 78 (1) UU ?ue7 362 KUHP 78 {1) UU 22/gl: max 10 th denda RB. s00 jt 362 KUHP: 5 th Jaksa tidak mernberikan salinan surat dakwaan kepada terdakwa sebelum sidang pembacaan surat dakwaan OKober-November 1 Nini, SH LA24pidB/2003/pN CBN Yulianus Pembukfian Kamis, 16-10- 03 12.30 - 12.45 2 (1) UU 12lsr Anc: 10 th JPU tidak menanyakan barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa 2 Marsiti, SH 113e/PidB/2003/pN CBN Shiartono S Pernbacaan Surat Dakwaan Rabu, 5-11-03 11.45 * 12.10 353 (2) KUHP Anc: 9 thn Tunt: 5 bln Ptsn: 2 btn 20 hr Tidak memberikan salinan Surat Dakwaan kepada terdakwa sebelum persidangan dimulai ,er 1 Tri S, SH 1060/PidB/2003/PN CBN Sutoyo Altoyo Pembuktian Selasa,2-12-03 11.40 * 12.00 362KUHP lJPusalatrme@Anc: 5 th I bukti (berupa tape compo) I yang bukan rnilik saksi I korban. Hal ini tentunya sangat I I menyimpang dari ketentuan I I KUHAP dimana barang bukti I I seharusnya menguatkan perkara I I Ridana yang clidakrarakan ! I bukannya melemahkan. I
  • 12.
  • 13. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesiaff f IE trEillIl ffi nffi Fff l-F;ffi r Fakultas; HukLrrn I .lntversitas lnrtones,a Pengadilan Negeri No. Perkara Kasus Terdakwa Jaksa Penuntut Umunl Penahanan : ditahan oleh Penyidik sejak 4 April 2003 sld 23 April 2003. Diperpanjang oleh Penuntut Umum 24 April 2003 sld 2 Juni 2003. - Ditahan oleh Penuntut Umum 2 Juni 2003 s/d 21 Juni 2003. Dperpanjang oleh PN Jaksel 22 Juni 2003 s/d 21 Juli 2003. Dakwaan dan ancaman hukuman! Kasus Posisi: - Bahwa Perusahaan AIM Advertising Agency jl. Buncit Raya Jakarta Selatan mendapat pekerjaan pembuatan Iklan Kalender Bir BintanE dan Iklan FA Kosmetik, kemudian pihak AIM Advertising Agency yang diwakili oleh saksi Henny Widiatl Mokoagow menghubungi saki Syahrial. M alias Aling pimpinan VC AB Model untuk menyediakan beberapa moaet yang akan diseleki untuk pembuatan iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik dan sebagai fotografernya saki Benny Gunardi Ginting selaku Aslsten Direktur Kreatif AIM Advertising Agenry menunJuk Studio Foto Budl Han Jln Asem Baris Raya no. 177 Tebet Jakarta Selatan milik Terdakwa Budi Han yang akan diJadikan tenpat untuk pelaksanaan casting. - Bahwa sebelum pelaksanaan casting ter:hadap para artis model dalam pembuatan iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu saksi Faisal dan saksi Benny Gunardi Ginting masing-maslng selaku Adderector dan asisten Direktur Kreatif AIM Advertising Agency.dating ke Studio Photo Budi Han milik Terdakwa Budi Han di Jln Asem Baris Raya no. 177 Tebet Jakarta Selatan, memberitahukan kepada Terdakwa Budi Han bahwa dalam waktu dekat akan ada pemotretan casting iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik di studio foto Budi Han yang dilakukan oleh para artis model,. Lalu terdakwa fakafta Selatan PDM-820/JH[TSL/ Ep. 2 I OO I 2003 Kejahatan terhadap kesusilaan. Budi Han Agnes Triani, $,H. l Pasal Dakwaan Unsur-unsur Ancaman Hukuman Dakwaan Kesatu: Pasal 782 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP; -Barang siapa; -Menyiarkan, mempeftunjukkan, atau menempelkan di rRuka urnum; atau dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, fft€ngeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalarn persediaan; ataupun secara terang- terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,menawarkannya atau nienunjukkannya sebagai bisa didapat. {ulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesopanan; -Tulisan, garnbaran atau benda, yang telah diketahui isinya. -maksimal 1 tahun 4 bulan, dan denda Rp 45,000,-. , Dakwaan Kedua : Pasal 40 huruf c jo. Pasal 33 ayat (1) lJU no. B tahun 1992 tentang Perfilrnan, jo. Pasal 55 ayat (1) Ke.l KUHP - maksimal 5 tahun oenjara dan r.lenda maksimal Rp 50 juta.
  • 14. Budi Han memberitahu kepada saksi Faisal dan saki Benny Gunardi Ginting bahwa di Studio Budi Han pada dinding tembok kamar mandi temtap ganti pakaian para model ada lubang ukuran kurang lebih 50X70 cm ditutup dengan menggunakan kaca cermin tembus pandang yang memiliki dua sisi, yaitu apabila dilihat dari luar kamar mandi bias melihat keadaan dalam kamar mandi dan bisa digunakan untuk mengambil gambar para model yang sedang ganti pakaian, sedangkan sisi sebaliknya bita dilhat dari dalam kamar mandi hanya merupakan kaca cermin biasa, mengetaui hal tersebut saksi Benny Gunardi Ginting mengatakan "Boleh juga tuh, kalau ada proyek kita kesana'dan selanjutnya loca cermin tembus pandang yar;g dipasang di dinding tembok karnar mandi dalam Studi Budi Han terseb:;t oleh Terdaiiwa Bucii Han diperihatkan kepacia saksi Benny Gunarcii Ginting dan saksi Faisal. Pada Bulan Oktober 1997 saksi Syahril M. Aling menyediakan beberapa modelyang diminta oleh AIM M, taitu Rachel Maryam Sayidina, Sarah Azhari, Femy Permatasari thandra, Anissa Nurul Shanty, Megie Megawati, dan Yosefenny Mar-la Ursula Waas, kemudian model yamng akan diJadlkan bintang iklan Kalender Bir Blntang tersebtu oleh saksi Syahrlal M alias Aling diserahkan kepada saksl Henny Widiati Mokoagow di kantor AIM AA, dan selanjutnya model yang disediakan oleh Syahrial M Alias Aling tersebut oleh saksi Henny Widiati Mokoagow bersama-sama dengan saksi Benny Gunardi ginting dan saksi Faisal dibawa ke studio Budi Han mllik terdalarrra Budi Han untuk melakukan pemotretan casting; Bahwa dalam pengambilan gambarl pemotretan casting di studio Budi Han tersebut para model harus ganti pakaian yang disediakan oleh AIl"l Agency di kamar mandi Studio Budi Han dan pada saat para model tersebut sedang berganti pakaian di kamar mandi tersebu! terdakwa Budi Han menyuruh saki Benny Gunardi Ginting, saksi Benhur Bangun KarJaya alias Beung dan saksi Kodim untuk mengambil ganbar/ menyunting terhadap para model yang sedang ganti pakaian di kamar mandi tersebut dari luar kamar mandl melalui lubang percegi empat yang ditutup dengan kaca cermin tembus pandang yang dipasang di dlnding tembok kamar mandi tersebutl Bahwa pada saat pemotretan castlng Iklan Bir Bintang dan FA Kosmetik tersebut para model tersebut telah beberapa kali melakukan ganti pakaian di kamar mandi Studio Photo Budi Han dan ketika para model sedang ganti pakaian di kamar mandi Studio Photo Budi Han tersebut saksi Benny Gunardi, saki Benhur Bangun Kafiaya alias Beung dan saksi Kodim melakukan pengambilan gambar/ menyunting dengan menggunakan Handycam yang disediakan oleh Terdakwa Budi Han dari luar lcamar maMi dengan melalui lubang persegi empat yang ditutup dengan kaca cermn tembus pandang yang dipasang di dinding tembok kamar mandi tersebut secara bergantian; Bahwa ketika saki Benny Gunardi Ginting, saki Banhur Bangun Karjaya alas Beung dan saksi Kodim sedang melakukan pengambilan gambar/ rnenyunting di kamar mandl Studio Photo Budi Han tersebut para model yang melakuRan casting iklan Kalender Bir Bintang dan FA Kosmetik tersebut terlihat sedang ganti pakaian beberapa kali dalam keadaan setertgah bugil dan bahkan ada yang tanpa mengenakan busana, antara lain yaitu saksi Rachel maryam Sayidina telah melakukan 2 kali ganti pakaian dalam keadaan setengah bugil, saksi Sarah Azhari telah melakukan 3 kali ganti pakaian, yaitu pertama hanya memakai celana dalam, kedua dalam keadaan telanjang dan melilitkan kain dan sedang buang air kecil sehingga kemaluannya terlihat dan yang ketiga dalam keadaan setengah telanjang, saksi Femy Permatasari Chandra 3 kali melakukan ganti pakaian yang pertama hanya mengenakan BH dan celana dalam, yang kedua dan ketiga dalam keadaarr telanJang (bugi!,) taanpa mengenakan busana, salsi Anissa Nurul Shanty dalam keadaan setengan telanjang, saksi Megie l,leEawatie 2 kali ganti pakaian yanE peftania membuka pakaian atas dan BH sehingga terlihat payudaranya dan kedua menggunakan pakaian senam dan pengambilan gambar porno (shooting) terhadap para model yang sedang ganti pakaian dalam pemotretan casting Iklan Kalender Bir Blntang dan FA Kosmetlk tersebut dlakukan sebanyak 4 kali dalam waktu 2 harl dengan menghasilkan kaset Handycam Hi8; Bahwa setelah pengambilan gambar porno (shootlng) terhadap para model yang sedang ganti pakalan di kamar mandi Studio Photo Budl Han dalam pembuatan casting iklan kalender Bir Bintang dan FA Kosmetik yang dilakukan oleh Saksi Benny Gunardi Ginting, saksi Benhur Bangun karjaya alias Beung dan saksi Kodim dengan menggunakan Handycam yang diberikan oleh Terdakwa Budi Han tersebut selesai, kemudian gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hi8 tersebut diputar dan ditonton bersama oleh Terdakwa Budi Han, saksi Benny Gunardi Ginting saksi Benhur Bangun Karjaya alias Beung dan saksi Kodim dan beberapa karyawannya di Studio Photo Budi Han dan selanJutnya master kaset kaset Handycam Hi8 sebanyak 3 buah berlsl gambar porno para model yang sedang ganti pakaian dl amar mandi Studio Photo Budi Han tersebut dibawa oleh saksi Benny Gunardi Ginting yang kemudlan diputar dan dltonton bersama-sama
  • 15. dengan beberapa orang karyawannya di kantor AIM &q dan selanJutnya 3 buah master Hi8 yang berisi gambar porno para modeldari kaset hi8 yang dibuat oleh saksi Benny Gunardi Ginting tersebut sebanyak 1 buah kaset diberikan kepada Terdahrua Budi Han di studio Budi Han jl. Asem baris Raya no, 177 Tebet lakarta Selatan. Bahwa rekaman beberapa adegan gambar porno para model iklan kalender Bir Bintang dan FA Kosmetik dari bejumlah artls model tersebut yang telah melanmggar kesopanan dan kesusilaan tersebut telah beredar dan bahkan telah diperjual bellkan oleh para pedagang kaki lima kepada masyarakat umurn dalam bentuk VCD dengan harga antara Rp 7.000 - hingga Rp 9.00O- setiap keeping VCD. ANALXSA: Penahanan Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, dimana penahanan yang dilakukan oleh Penydik Polrl adalah sesuai dengan pasal 24 ayat (1) yaitu selama 19 hari, kemudian perpanjangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah telah sesuai dengan pasal 24 ayat (2) yaitu selama kurang dari 40 hari, yaitu selama 39 hari, sedangkan penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah sesuai dengan pasal 25 ayat (1) yaitu selama 20 hari, dan perpanjangan yang dilakukan oleh PN Jakseladalah telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) KUHAP yaitu selama kurang dari 30 hari, yaitu selama 29 hari. Dengan demikian, penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah telah sesuaidengan KUHAP. Bentuk Surat Dalrwaan Bentuk perumusan dakwaan adalah surat dakwaan Kumulatif. Syarat Formil Surat Dakwaan Dalaryaan telah memuat seluruh persyaratan formil. Syarat Materil Surat Dakwaan Dakwaan Kesatu : Pasal 282 ayat (1) KUHPjo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP; Dakwaan Kedua : Pasal 40 huruf @ jo. Pasal 33 ayat (1) UU no. I tahun 1992 tentang Perfllrnan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Kesatu: Pasal 282 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP: - Barang siapa; >Dalam hal ini, barang siapa adalah tertuJu pada subJek hukum/ pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa Budi Han. Namun untuk terpenuhinya unsure lni, diperlukan pula syarat dimana harus terpenuhinya unsure-unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan ini. - Menyiarkan, mempertunJukkan, atau menempelkan dl muka umumi atau dengan maksud untuk disiarkan, dipertunJukkan atau ditempelkan di muka umum, membikln tullsan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya darl ncgeri, atau mompunyal dalam persedlaan; ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa dimintarmenawarkannya atau menunJukkannya sebagai blsa didapat. Dalam pasal 282 ayat (1) terdapat 3 kelompok perbuatan yang dilarang: 1. Menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum dan menempelkan sesuatu tulisan, gambar atau barang; 2. Untuk dlslarkan, dipeftunjukkan kepada umum atau ditempelkan; membuat, memasukkan ke dalam negeri (mengimpor), menglrim terus di dalam negerl, mengeluarkan dari dalam negeri (mengekpor), menyimpan tullsan, gambar atau barang. 3. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa permintaan orang lain, menawarkan tulisan atau gambar atau barang menunJukkan bahwa dapat diperoleh tullsan, gambar atau barang. Menyiarkan, mempertunJukan kepada umum dan menempelkan merupakan perbuatan yang memuat sifat paksaan terhadap orang lain, dalam usaha agar orang lan itu mengetahui hal-hal
  • 16. yang disiarkan, dipertunJukkan kepada umum atau ditempelkan, meskipun paksaan itu bukan unsure dari pada kejahatannya. Hal ini mempurryai afti penting dalam menyiarkan, membuat , mengimpor, mengangkut terus, mengekspor dan mempunyai persediaan untuk disiarkan atau diedarkan. Juga mempunyai persediaan atas pesanan atau mempunyai persediaan untuk diserahkan atas pesanan, tergolong dalam pasal lni. Dalam kejahatarr pasal 281 ke-l, perbuatan merusak kesopanan tidak memuat sifat pakaan terhadap publik, tetapi memberi kesempatan untuk dilihatnya kepada orang-orang lain. Membuat, mengimpor, mengangkut terus, mengekspor, dan mempunyai persediaan, untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum, ditempelkan, merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, terlepas dari penyiaran atau peredaran. Kejahatan-keJahatan dapat terjadi sebelum dilakukan suatu peredaran atau penylaran. Bahkan mesklpun peredarannya atau penyiarannya di luar negeri, perbuatan-perbuatan itu tetap dapat dihukum. MempertunJukkan terdiri atas perbuatan menempetkan atau menggantungkan tulisan atau gambar, sedangkan menempelkan adalah melekatkan pada sesuatu benda, Tujuan dari pada kedua perbuatan itu adalah sama, yaitu untuk menyinggung kesopanan. Syarat untuk menjadi dasar bagi perbuatan penyiaran atau peredaran harus dipenuhi dalam jumlah banyak. Mempunyai persediaan, mengmpor, mengekpor untuk disiarkan atau diedarkan menunjukkan juga suatu jumlah yang banyak. Tetapi untuk membuat guna disiarkan atau disedarkan selalu jumlah banyak tidak dipercyaratkani dengan telah membuat satu eksemplar tulisan atau gambar dengan tujuan yang sudah pasti akan disiarkan atau diedarkan bersama dengan yang akan dibuat lagi. Menyampaikan untuk dibaca satu eksemplar yang sama kepada beberapa orang tidak merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Pada penyiaran atau peredaran itu pada intinya leblh ditekankan penyebaran pengetahuan tentang isinya dari pada perbuatan membagikan tulisan itu. Penyebaran pengetahuan tentang isinya tampak pada perbuatan mempertunjukkan dan menempelkan hanya satu eksemplar tulisan atau gambar saja. MempertunJukkan kepada umum berarti menempatkan atau menggantungkan tulisan atau gambar yang tampak oleh siapa saja yang ingin melihatnya, hingga tidak perlu ditenpatkan atau digantungkan di tempat umum, misalnya pada kaca Jendela kaca rumah diJalan besar. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah oleh terdakwa kemudian gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hl8 tersebut diputar dan dltonton bercama oleh Terdalorua Budi Han, saksi Benny Gunardl Ginting saksi Benhur Bangun KarJaya allae Beung dan saksi Kodlm dan beberapa karyawannya di Studio Photo Budi Han dan selanJutnya master kaset kaset Handycam Hl8 sebanyak 3 buah berisi gambar porno para model yang sedang gantl pakalan di amar mandi Studlo Photo Budl Han tersebut dibawa oleh saksl Benny Gunardl Ginting yang kemudian dlputar dan ditonton bersama-sama dengan beberapa orang karyawannya dl kantor AIM M dan selanJutnya 3 buah master Hi8 yang berlsi gambar porno para model darl kaset hl8 yang dibuat oleh saksi Benny Gunardi Ginting tersebut sebanyak I buah kaset diberlkan kepada Terdakwa Budi Han di studio Budi Han jl. Asem baris Raya no, L77 Tebet Jakarta Selatan. Menurut kami, dengan telah ditontonnya VCD tersebut secara bersama-sama adalah telah menunJukkan bahwa terdatcwa telah mempertunjukkan VCD yang berisi gambar porno yang Jelas-jelas melanggar kesusilaan tersebut. Dalam penjelasannya, arti 'mempertontonkan' menurut R. Soesilo adalah diperlihatkan kepada orang banya. Dengan demikian, dengan dipertontokannya VCD tersebut oleh terdakwa kepada sejumlah saksi dan para karyawannya membuat unsur ini terpenuhi. - Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesopanan: Tulisan atau gambar merupakan setap bentuk reprodukl secara mekanis darl buah plklran dalam kata-kata, gambar atau bayangan. Reproduksi itu tidak perlu dilakukan dengan pena atau dengan cara lain . Tuisan atau.gambar itu harus mempunyai sifat merusak kesopanan atau menyinggung rasa susila. Barang yang merusak kesopanan kurang diJumpai di dalam praKek. >Dalam kasus, adalah jelad bahwa gambar yang terdapat dalam VCD yartg dibuat oleh Terdakwa adalahgambar yang melanggar kesopanan. Karena lslnya adalah sbb: Para model yang melakukan casting iklan Kalender Blr Bintang dan FA Kosmetlk tersebut terlihat sedang ganti pakaian beberipa kali datam keadaan setengah bugll dan bahkan ada yang tanpa mengenakan busana, antara lain yaitu saksi Rachel maryam Sayldina telah tHukumPidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading), Alumni Bandung, 1981. Hal. 217-218.
  • 17. melakukan 2 kali ganti pakaian dalam keadaan setengah buEil, saksi Sarah Azhari telah melakukan 3 kali ganti pakaian, yaitu pertama hanya memakal celana dalam, kedua dalam keadaan telanjang dan melilitkan kain dan sedang buang air kecil sehingga kemaluannya terlihat dan yang ketiga dalam keadaan setengah telanjang, saki Femy Permatasari Chandra 3 kali melakukan ganti pakaian yang pertarna hanya mengenakan BH dan celana dalam, yang kedua dan ketlga dalam keadaan telanjang (bugil) taanpa mengenakan busana, saki Anissa Nurul Shanty dalam keadaan setengan telanjang, saksi Megie Megawatie 2 kali ganti pakaian yang peftama nrernbuka pakaian atas dan BH sehingga terlihat payudaranya dan kedua menggunakan pakalan senam dan pengambilan gambar porno (shooting) terhadap para model yang sedang ganti pakalan dalam pemotretan castiftg iklan Kalender Bir Bintang dan FA Kosnretik tersebut ,Jhkukan sebanyak 4 kali dalam waktu 2 hari dengan menghasilkan kaset HanJycam Hi8. Hal ini adalah Jelas merupakan suatu VCD yang isinya sangat melanggar kesopanan. Dalam Arrest Hooge Raad tanggal 21 November 1927 menemukan. Bahwa gambar seorang perempuan setengah telanjang, buah dadanya tak teftutup serta kelihatan pentllnya, dalam sikap yang menimbulkan nafsu birahi kelamin dapat digolongkan kedalam gambar cabul.z Melihat dari keputusan Hoogeraad tersebut, dimana gambar s€orang perempuan yang setengah telanJang saja dapat dikatakan sebagal sebuah gambar cabul, maka dengan demikian, VCD yang dibuat oleh Terdakwa-pun adalah suafu VCD yang berisikan gambar cabul, dimana isinya lebih dari satu orang perempuan yang tengan bertelanjang baik setengan maupun seluruhnya. Dengan demikian, unsure ini terpenuhi. - Tulisan, gambaran atau bendar yang telal'l diketahui isinya; Pelaku harus benar-benar mengetahui atau mengenal isinya tulisan itu, pelaku harus benar-benar mengenal atau mengetahui tulisan, gambar dan barang-barang itu. Tidak perlu rnengetahui, bahwa isinya atau barangnya itu mempunyai sifat merusak kesopanan. Dalam hal ini, menurut kami, jelas Terdahrua mengetahui bahwa isi dari VCD tersebut adalah VCD yang berisi rekaman syuting sejumlah aftis model pada saat casting iklan dimana sejumlah model tersebut tengan berganti pakaian di kamar mandi dimana sebelumnya telah dipasang kamera tanpa sepengetahuan para model tersebut. Kemudian VCD gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hl8 tersebut dlputar dan ditonton bersama oleh Terdakwa Budi Han, saksi Benny Gunardi Glnting sakl Benhur Bangun KarJaya alias Beung dan saksi Kodim dan beberapa karyawannya dl Studlo Photo Budl Han dan selanjutnya master kaset kaset Handycam Hi8 sebanyak 3 buah berlsi gambar porno para modelyang sedang ganti pakaian di amar mandi Studio Photo Budl Han tersebut dibawa oleh saksi Benny Gunardi Ginting yang kemudian diputar dan ditonton bersama-sama dengan beberapa orang karyawannya di kantor AIM AA dan selanJutnya 3 buah master Hi8 yang berisi gambar porno para model darl kaset hi8 yanE dibuat oleh sakl Benny Gunardi Ginting tercebut sebanyak 1 buah kaset dlberikan kepada Terdakwa Budi Han di studio Budi Han Jl. Asem barls Raya no, L7V Tebet Jakafta Selatan. Hal lnlJelas membuktikan bahwa terdal<wa sengaja mempeftunjukkan VCD tersebut kepada orang lain atau khalayak ramai dimana ikut juga menonton karyawan-karyawan Budi Han dl Photo Studio tersebut. Pasal 55 ayat (f) ke-l: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, PenJelasari: l. Melakukanr - yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana la melakukan dengan seorang diri, yaitu seseorang yang melakukan "sendiri" suatu perbuatan yang menimbulkan akibat.yang dilarang oleh UU. 2. Menyuruh melakukan: - dalam hal ini, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu dellk, tidak melakukan sendiri, akan tetapl menyuruh orang lain untuk melakukannya. Untuk terpenuhinya unsur ini adalah apabila orang yang disuruh melakukan memenuhi syarat sbb: ' 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, R Soesilo, Politea, Bogor, 1996,t1a1.207 .
  • 18. a. Orcng tersebut tidak dapat dipertanggun,J jawabkan menurut KUHp (hanya merupakan MANUS MINISTRA); b. Orang tersebut hanyalah merupakan alat/ instrumen untuk mencapai tujuan dari si penyuruh; Orang tersebut tidak dapat dihukum (terdapat alasan pemaaf, adanya perintah jabatan, tida k dapat dlperta ngg ungJawabkan (gila); Orang tersebut menjalankan apa yang disuruh tanpa dibatasi dengan sarana apapun, tidak terbatas pada sarana yanE terdapat pada pasal 55 ayat (1) ke-2. 3. Turut serta Yang dimaksud dengan turut serta adalah adanya beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam turut serta, terdapat: a. Ada 2 orang yang keduanya memenuhisemua unsur delik; b. Ada 1 pelaku saja yang memenuhi unsur delik; c. Sebagian pelaku memenuhi sebagian unsur, damun membuat semua unsur delik terpenuhi karena kerjasama keduanya menghasilkan delik selesai. Syarat kerJasama tersebut adalah: 1. Harus ada kerjasama yang disadari; 2. Mereka harus sama-sama melakukan kehendak itu. Adapun syarat untuk dapat memenuhi unsur turut serta adalah: a. Seseorang tersebut punya kepentingan untuk berhasilnya delik; b. Memang dari awal la punya niat untuk melakukan tlndak pidana, bukan hanya untuk memudahkan tindak pidana; c. Ada kerjasama yang disadariapalagi kerJasama secara fislk; Unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-l ini adalah berkaitan erat dengan eksepsi terdakwa yang menyatakan bahwa Surat dakwaan JPU tidak menguraikan sama sekali apa peranan terdakwa maupun terdakwa-terdakwa lain (dalam siding terpisah) dalam perbuatan pidana yang didakwakan. Dalam daltwaan tidak terurai secara lengkap siapa yang sebenarnya merupakan pihak yang menyuruh melakukan, siapa pihak yang ntelakukan serta yang turut serta melakukan. Yang ada menurut dakwaan adalah semua pesefta merupakan pihak yang melakukan. Siapa sebenarnya yang merupakan otak dari perbuatan pidana, siapa yang turut serta melakukan dan siapakah pelakunya sama sekali tidak Jelas. Apakah Budi Han atau Benhur Gunardy Ginting, atau Kodim atau Beung?. Serta Dalam dakwaan tidak ada ujung pangkalnya tiba-tiba JPU menyatakan VCD hasil shooting para pelaku kemudlan beredar di pedagang kaki lima. Bagaimana peranan terdahru& dalam hal ini sama sekali tldak diJelaskan. sehingga dalam dakwaan tersebut tidak lengkap menguraikan proses dari pengambilan gambar sampai ciengan pedagang kaki lima dalam bentuk keeping VCD, akhirnya fakta yang dikemukakan menjadl kabur dan tldak lengkap sehngga merupakan missing link. Tidak jelas siapa yang menggandakan, siapa yang mendistribusikan dan siapa yang mengambil keuntungan dari perbuatan itu. Menurut kami, apa yarrg disampaikan oleh penasehat hukurn terdakwa adalah tepat, karena dalam surat dakwaan yang dibuat JPU adalah memang tidak menJelaskan peranan masing-masing terdakwa, siapa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Hal ini dapat mengakibatkan surat dakwaan dapat menjadl kabur dan tidak Jelas, sehingga dapat menJadl batal deml hukum. Dalam Buku Panduan KeJaksaan tentang Surat Dalwaan yang dlbuat oleh Adnan PaslyadJa, Pusdlklat KeJakaan RI, meenyatakan bahwa salah satu surat dalovaan yang dapat dikategorlkan menJadl batal adalah surat dakwaan yang tldak Jelas dalam menguaraikan peranan masing-masing peserta dalam arti bahwa para terdalova didalorua secara bersama-sama melakukan penganiyaan, tetapi tidak dijelaskan apa yang dilakukandan bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh masing-masing peserta. Dengan demikian, surat dakwaan tersebut dapat menjadi batal. Dalaraan Kedua: Daloraan Kedua : Pasal 40 huruf c jo. Pasal 33 ayat (1) UU no. 8 tahun 1992 tentang Perfilman, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. Pasal 40 huruf c: Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) : C. d.
  • 19. c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidat< oisensor sebagaimana ciimaxsud riaion Pasai 33 ayat (1). Pasal 33 (1) Untuk mewujudkan arah dan tuJuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekpor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor. Berkaltan dengan eksepsi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Penerapan pasal 40 huruf c jo. Pasal 33 ayat (1) UU no. 8 tahun 1992 tentang Perfilman terhadap perbuatan terdakwa (dalam dakwaan kedua) adalah suatu kekeliruan dan kesalahan JPU, dimana dlkaitkan dengan apa yang didakwakan kepada Terdalova, yakni hasil shooting para aftis yang sedang berganti pakaian, maka pertanyaan yang tirnbul adalah, apakah hasil dari perbuatan para pelaku tersebut merupakan fiim? Apakah hasil karya para pelaku itu merupakan karya seni dan budaya? Jawaban dari pertanyaan itu menurut kami adalah tidakl. Menurut kami, dalam perkara ini adalah bukan mempermasalahkan apakah karya yang dibuat oleh terdakwa adalah merupakan "fil' sesuai dengan definisi yang terdapat dalam UU no. I tahun 1992 pada pasal l butir 1. Namun yang pastiadalah karya yang dibuat oleh Terdakwa merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video,piringan video, dan / atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunJukkan dan/ atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik,elektronik, dan/ atau lainnya. Jika kita melihat pada pasal selanjutnya yaitu pasal 2, 3, dan 4, maka adanya kata'karya cipta seni dan budaya" dalam awal kalimat padal 1 butir 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa film yangmerupakan karya cipta seni dan budaya tersebut adalah film yang diarahkan pada pelestarian danpengembangan nilai budaya bangsa; pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusial pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; peningkatan kecerdasan bangsa; pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman; keserasian dan keseirnbangan di antara berbagai keguatan dan Jenis usaha perfileman; keserasian dan keseimbarrgan dl antara berbagai dan jenis perfileman; terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dengan tetap berpedoman pada sas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan dan asas kepercayaan pada diri sendirl (pasal 3 UU no. I tahun 1992). Kemudian, kesemua itu harus lah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2 UU no, 8 tahun 1992 tentang perfilman). Kemdian semuanya dilaksanakan dalam rangka memelihara danmengembangkan budaya bangsa dengan tujuan menunJang terwyjudnya tujuan.pembangunan nasional. Bertitrk tolak dari kesemua pasal diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa terdakwa jelas melanggar rasa kesusilaan an ketertiban umum serta memeiihara harkat danmartabat manusia, terdakwa malah merendahkan harkat dan martabat sejumlah modeltersebut, dan sangat- sangat melanggar rasa kesusilaan dan keteftiban umum. UU no. I tahun 1992 tentang Perfilman ini dibuat dengan tujuan agar setiap film yang dibuat adalah mengacu pada pasal 2,3,4 UU tersebut, dan agar suatu film dapat dinilai layak atau tidak maka wajib melalui penyensoran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Badan sensor film sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pasal 33 dan 34 ayat (1) UU no. I tahun 1992 tentang Perfitman. Jika ada pihak yang mengedarkan. Mengekpor, mempetunjukkan, dan/ atau menayangkan film yang tidak disensor maka dapat dikenakan penJara selama makimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta. Jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, maka unsur mempertunjukkan dan/ atau menayangkan dalam pasal 40 huruf c adalah telah terbukti dimana terdakwa terhadap gambar porno yang direkam kedalam kaset Handycam Hi8 tersebut diputar dan ditonton bersama oleh Terdakwa Budi Han, saki Benny Gunardi Ginting saksi Benhur Bangun Karjaya alias Beung dan saksi Kodim dan.beberapa karyawannya di Studio Photo Budi Han dan sednjutnya master kaset kaset Handycam Hi8 sebanyak 3 buah berisi gambar porno para model yang- sed'ang gantl pakaian di kamar mandi Studio Photo Budl Han tersebut dibawa oleh saksi benny Cunaraiginting yang kemudian diputar dan ditonton bersarna-sama dengan beberapa orang karyawannya di kantor AIM AA dan selanjutnya 3 buah master Hi8 yang berlsi gambar porno para moilel dari kaset hi8 yang dibuat oleh saksi Benny Gunardi GinHng tersebut sebanyak 1 buah kaset diberikan kepada Terdakwa Budi Han di studio Budi Han jl. Asem baris Raya no, L77 Tebet Jakafta Selatan. Dengan demikian unsur initerpenuhi.
  • 20. Pasal 55 ayat (1) ke-l: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Penjelasan: s.d.a. Kesimpulan: Surat dakwaan JPU pada dasarnya adalah telah terbukti dalam menguraikan pasal 282 KUHP dan pasal 40 huruf. C dan pasal 33 ayat (1) UU no. I tahun 1992 tetang perfilman, namun sangat disayangkan JPU tidak menguraikan dengan lengkap pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP, JPU tidak menguraikan peran sefta masinE-masing terdalorua dengan terperinci dan Jelas, slapa yang menjadi pelaku, yang menyuruh melakukan, dan ikut sefia melakukan. Ditambah lagl, dalam surat dakwaan JPU juga tidak lengkap dalam mencantumkan tanggal dan waKu dipeftunJukkannya VCD tersebut oleh terdakwa, saksi dan berapa orarig jumlah karyawan yangikut menonton VCD, karena unsur inilah yang terpenting dalam kedua pasal yang dldakwakan ini. Dengan tidak diuraikannya pasal 55 ini dengan Jelas oleh JPU dalam dakwaannya, membuat surat dakwaan ini menJadl kabur dan tidak jelas sehingga dapat menjadi batal demi hukum.
  • 21. Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia Ferkultas Hukum Universifas lndonesia Pengadilan Negeri No Perkara r(Asus Terdakwa Jaksa Penuntut Umum Penahanan! - Penyidik sejak tgl 14 Maret 2003 s.d. 02 April 2003 - Perpanjangan Kejaksaan sejal tgl 03 April 2003 s.d. 12 Mei 2003 - Penuntut Umum sejak tgl 07 April 2003 s,d. 26 April 2003 Dakwaan dan ancaman hukuman: Kasus Poslsl - Pada tanggal 13 Maret 2003, Hendra Wantoro dan Burhanudin Mahimu menerima telepon dari seseorang yang tidak rnau menyebutkan identitasnya, yang menginformasikan bahwa di Menteng Trenggulun Jakarta Pusat sering terjadi transaksi Narkoba. - Bahwa ketika kedua petugas tersebut melakukan penyelidikan di tempat yang disebutkan, mereka melihat Terdakwa I yang melakukan gerak-gerik mencurigakan. - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 4 paket putau darl dalam kotak korek api yang dipegang Terdakwa I. ' Bahwa menurut Terdakwa I, paket tersebut dibeli dari Terdakwa II di Menteng Jaya, seJumlah Rp. 150,000i- untuk seluruh paket. - Bahwa seEera setelah itu, dilakukan penangkapan atas Terdakwa II, namun tidak ditemukan barang bukti dimana 4 paket putau tersebut sebelumnya adalah milik Terdakwa II yang telah d$ual pada Terdakwa I, dan uang hasil penjualan sudah dibuang oleh Terdakwa II sebelum tertangkap. - Bahwa tr:ansakijual beli antara Terdakwa I dan II terjadi pada tanggal 13 Maret 2003 sekitar pukul tr?.50 WIB di,lL Menteng Jaya, Jakarta Pusat. ANALISA Penahanan Penahanan yang dilakukan telah sesual dengan KUHAP Bentuk Surat Dakwaan Bentuk perumusan dahruaan adalah dakwaan Subsidair, dimana terdapat beberapa laplsan pasal yang didakwakan yang dlurutkan mulai dari pasal yang memitiki ancaman hukuman terberat hingga teringan. Jakafta Pusat P-521 I JKT.PSTI 03 / 2003 Narkotika Dina llllulan Sari (Terdakwa I) Aang Widodo (Terdakwa II) H.P. Silitong?, SH Pasal Yans didakurakan Unsur-unsur Ancaman hukuman Primalr I - Barang siapa I pidana matl, penJara seumur hidup Pasal 82 (1) huruf a UU no, 22 tahun I - Secara tanpa ,hak atau penjara maksimal 20 tahun dan 1997 jo pasal 55 (l) ke-l KUHP I - Memiliki, menyimpan dan/atau I denda makimal 1 milyar rupiah membawa psikotropika - Dilakukan bersama-sama /dengan penyertaan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Subsidair Pasal 78 (1) huruf a UU no, 22 tahun 1997 jo pasal 55 (1) ke-l KUHP Barang siapa Secara tanpa hak Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman Dilakukan bersama- sama/dengan penyertaan
  • 22. Syarat Formil Surat Dakwaan Adapun berkas Surat Dakwaan yang Kami analisa belum diberi tanggal maupun ditandatanganioleh JPU. JpU hanya menullskan bulan dan tahun, yaitu Maret 2003; dan nama sefta NIP-nya, dibawah baris kosong yang seharusnya merupakan tempat JPU menandatanEani Surat Dakwaan, Kami belum mengetahui apakah tanggal dan tandatangan yang kosong dikarenakan berkas yang dianalisa merupakan fotokopi draft Surat Dakwaan sebelum diajukan ke Pengadilan (dimana saai diajukan, sudah diberi tanggal dan dihndatangani) atau memang kelalaidn dari JPU. Bila kealpaan pemberian tanggal dan tandatangan merupakan kelalaian JPU, maka Surat Dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil berdasarkan pasal L43 (2) huruf b; dan dengan demikian, harus dinyatakan tidak dapat diterima, Untuk itu, JPU harus melengkapi syarat formil Surat Dakwaan (dalam hal ini memberi tanggal dan menendatangani) dan mengajukan kembati berkas Surat Dalu'aan yang telah diperbaiki. Pemberian tanggaldan tandatangan JPU perlu adanya, selain untuk menunJukkan siapa yang bertpgas sebagai penuntut umum dalam perkara ini, juga menyempurnakan surat dakwaan rnenjadi suatu akta yang resmi ydng berniiai sebagai surat dakwaan. Syarat Materil Surat Dakwaan Mengenai Uraian Dal<waan Primair - Barang siapa Unsur ini menunjukkan subyek atau pelaku dari tindak pldana. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesla pgngertian barang siapa adalah sama dengan'siapa saJa'. Bila dihubungkan dengan penEertlan pidana maka istilah ini memiliki pengertian "siapa iaja sebagai subyek hukum pidana yang secara yuridis dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dllakukannya". Unsur inltelah terpnuhiyaitu mengacu pada Dina Wulan Sari dan Aang Widodo sebagai orang yang dldakwa telah melakukan tindak pldana; dimana berdasarkan pemeriksaan persidangan leblh lanJut akan diputuskan apakah para Terdakwa memang benar telah bersalah melakukan tlndak pidana sebagaimana didakwakan, - Tanpa hak dan melawan hukum Yang dimakud tindakan tanpa hak dalam hal ini adalah tindakan ini dilakukan oleh Terdakwa tanpa kekuasaan ataupun kewenangan apapun darl si pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan istllah'melawan hukum'memiliki arti: 1. Tanpa hak sendiri (zonderen recht) 2, Bertentangan dengan hak or.ang lain (tegen eens anders rechts) 3, Bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht) Ada dua aJaran mengenai melawan hukum, yaitu: 1. Ajaran formil Melawan hukum secara formil berarti melawan undang-undang atau melawan hukum tertulis. Apabila dalarn rumusan delik dicantumkan sifat melawan hukum, maka unsur tersebut harus dibuktikan oleh JPU. 2, Ajaran materiil Berafti perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis namun juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum/kepatutan dalam masyarakat. Dalam kasus, berkaitan dengan pemenuhan unsur melawan hukum, tindakan para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Dalam UU no. ZZlLggT telah dlatur mengenai tata cara peredaran Narkotika, dimana diadakan pembatasan pengedaran Narkotika hanya untuk penggunaan tertentu, dan dilakukan oleh instansi tertentu beldasarkan persyarabn yang telah dltetapkan. Dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bulonlah orang yang meitriliki izin, dan dengan demikian beruvenang untuk melakukan 'pengedai'an !!.larkoiika; dalam bentuk menglmpor, mengekspor, menawarkari untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika. Karenanya, tindakan membeli dan menerima Narkotika yang dilakukan Terdakt,a I serta tlndakan menjual dan menyerahkan Narkotika oleh Terdakwa Ii telah dilakukan tanpa adarrya hak pada para Terdakwa untuk melakukan penjualan dan pembelian maupun serah-terima Narkotika, dan dllakUkan dengan melawan hukum (karena bertentangan dengan ketentuan UU no. 2UL997). Namun dalam Surat Dakwaannya, JpU tidak menguraikan unsur 'melawan hukum' ini; dimana seharusnya diuraikan Perbuatan Terdakwa yang bagalmana yang telah dilakukan tanpa hak dan dengan melawan hukum sebagairnana didakwakan. Dengan tidak adanya uraian mengenai unsur melawan hukum akan menJadikan Surat Daloraan menJadi tidak lengkap, Jelas, dan cermati dan dengan demlkian harus dinyatakan batal demi ]rukum.
  • 23. - Menglmpor, mengekpor, menawarkan untuk diJual, menyalurkan, menJual, membeli, menyerahkan, menerima, menJadi perantara dalam jual bell, atau menukar narkotika Golongan I Berdasarkan pasal 1(1) UU no 221L997, pengeftian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalarn Undang-undang inl atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kgsehatan. SelanJutnya, dalam UU ini juga ditentukan tiga golongan Narkotlka dengan melampirkan rincian jenis-jenis zat yang termasuk Narkotlka dalam setiap golongan. Dengan demikian, setiap tindakan Seseorang yang Mengimpor, mengekpor, menawarkan untuk dflual, menyalurkan, menJual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam lual beli, atau menukar Narkotlka golongan I berdasarkan undang-undang no. 221L997, telah memenuhl perumusan unsur dellk lnl. Dalam Surat Dakwaan telah disebutkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polrl dlmana dinyatakan bahwa barang/zat yang dibawa oleh Terdakwa benar mengandung herolna, sehlngga terdaftar dalam golongan I no. 19 Lamplran UU no. 2UL997 tentang Narkotlka. Dalam dakwaan, Terdakwa I didakwa melakukan perbuatan membeli dan menerima narkoUka, dan Terdakwa II didakwa melakukan perbuatan menJual dan menyerahkan Narkotika; dlmana prbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan dengan melawan hukum, sehingga telah memenuhi perurnusan unsur ini. - Dilakukan bersama-sama / dengan penyertaan Pasal 55 (1) ke-l KUHP menJelaskan mengenai hal turut sertanya seseorang atau lebih, pada waktu seorang lainnya melakukan tindak pidana. Bentuk penyertaan yang terdapat dalam pasal iniadalah: a. Orang.yang melakukan / pleger Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi segala unsur yang terdapat dalam perumusan delik. b. Orang yang menyuruh nelakukan Pelaku adalah orang lrang berkehendak untuk melakukan suatu delik, namun tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Namun demikian, orang yang disuruh tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, lorena memiliki alasan rang dapat menghilangkan sifat tindak pidana, yaitu adanya dasar pemaaf (berdasarkan pasal.44 KUHP dan overmacht), alasan perintah jabatan (pasal 55 ayat 2 KUHP), ataupun tidak ada kesalahan sama sekali dari orang yang disuruh. Dengan demikian, orang yang disuruh hanya merupakan instrumen/alat belaka. c. Orang yang turut serta melakukan Dalam lturut serta melakukan' dimungkinkan ada 2 orang atau lebih yang kesemuanya membuet terpenuhlnya semua unsur delik dimana kerja sama antara orang-orang tersebut telah membuat sempurnanya delik. Syarat dari kerjasama secara turut serta adalah adanya kerJa sama yang disadarl antara pelaku, dan semua orang harus bersama-sama melakanakan kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Surat Dakwaan, JPU menyebutkan adanya tindak pidana yang dilakukan secarc beniama-samai namun tidak diuraikan secara jelas apa bentuk penyertaan yang dilakukan oieh para Terdakwa. IPU hanya mengura,lkan merlgenai tindakan Terdalttua I yang ntembeli narkotika pada Terda$wa !I, namun tidak menguraikan bagaimana Undakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan selesainya delilg dan foentuk kerja sama macam apa yang terjadi antara Terdatrura I dan II sehingga eempurnanya delik, Menurut kami, benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terjadi kerJasama yang disadari dalam memenuhi unsur perumusan delik, dan kedua Terdakwa sama-sama melakukan perbuatan dalam menyelesaikan tlndak pidana tersebut. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindakan tanpa hak dan dengan melawan hukum menjuaffmernbeli dan serah-terima Narkotika golongan I. Perbuatan Terdakwa I yang secara sadar membeli dan menerlma putau sebagai Narkotika golongan I dari Terdakwa II, padahal sama-fima' disadari oleh keduanya bahwa mereka bukanlah orang yang berhak dan mempunyai izin untuk rnelakukan kegiatan jual-beli atau serah-terima narkotika, merupakan perbuatan yang dllakukan secara bersama sehingga memenuhi unsur perumusan delik. Subeidair - Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman
  • 24. Dalam hal ini, blla Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan untuk dimiliki, atau menyimpan untuk persediaan, atau menguasai naikotika golongan I bukan tanaman, maka Ia telah memenuhiunsur ini. D.alam kasus, narkotika_.ditemukan pada Terdakwa I, sehingga yang dapat dikatakan pemilik atau penyimpan narkotika sewaktu teftangkap adalah Terdakwa I, sbdangkan pada teidatarua II tidak dltemukan apa-ada. Dengan demikian, untuk dapat menuntut rerdat<vr,a'tI berdasarkan alasan memilikl, menyifipan untuk dimiliki atau untuk persedlaan atau menguasai narkotika, dimana narkotika yang ditemukan pada Terdakwa I, JPU harus dapat membuftikan bahwa Terdakura II merupakin pemllik sebelumnya dari narkotika yang dibawa oleh Terdakwa I; sehingga Terdahla II Juga melakukan perbuatan memilikl, menyimpan clan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ini. Surat Dakuraan ini memiliki kelemahan dimana terdapat sebuah unsur-unsur yang Udak diuraikan sehingga dapat mengakibatkan pembatatan Surat oakwaan demi hukum karcna telah disusun secara tidakJelas, cermat, dan tengkap.
  • 25. tllasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia F*rkultas Hukum Universitas lndarresia Pengadilan Negeri No, Perkara Kasus Terdakwa laksa Penuntut Umum Jakarta $elatan PDM- Lt42l J KTSL I A8 I 2003 Pencurian I. R,M. Rasyid II. Suharno Tamalia Roza, Suryo Atmodjo s,H. Penahanan I - Tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan. ' Penahanan oleh IPU sejak tanggal 19 Agustus 2003 s.d sekararig. Dakwaan dan ancaman hukuman: Kasus Posisi: Pada hari Jumat, 23 Mei 2003, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kav, I, no. 161 Semanggi, Jakarta Selatan, terdakwa I dan terdakwa II, sesuai rencana sebelumnya, menurunkan dan mengarnbil gambar reklame produk rokok Djarum dari kedudukan/ tempat konstrulsinya dengan cara sbb: Terdalcwa II disuruh naik ke atas oleh terdakwa I untuk membongkar gambar reklame tersebut dengan dibantu oleh Maman, Hendi, dan Hendra, sedangkan terdakwa I menunggu dibawah; Selanjutnya, terdakwa II dengan menggunakan tang melepas paku repaid yang mengkaitkan antara layar gambar dengan konstruki dan melepasnya dari ujung kiri. Setelah separo layar dikerjakan, mereka berhenti atas instruki dari terdakwa I dan orang-oran9nya; Esoknya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanJutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah $emua layar berhasildllepas, kemudlan dibawa turun; Sesampal dibawah, layar/ gambar reklarne produk Djarum tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life sebagai pemilik layar/ gambar rekalrne produk rokok DJarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut l€ PT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 Tts; Pasal Dakwaan Unsur-Unsur Ancaman Hukuman Dakwaan Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Pencurian; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu. Pidana penjara paling lama 7 tahun. Dakwaan Kedua, Primair: Pasal 170 ayat (1) KUHP. barang siapa; dengan terang-tercngan ; dan dengan tenaga bersama; menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Pidana penjara Baling lama 5 tahun 6 bulan. Dakwaan Kedua Subsidair: Pasal 406 jo, Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. barang siapa; dengan sengaja dan melawan hukum; menghancurkan; merusakkan; membikin tak dapat dipakai; atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranq lain, - Pidana penjara paling lama 2 tahun I bulan atau denda paling banyak Rp 300,-.
  • 26. tsahwa mereka terdalorua mengetahui, layarl gambar reklame itu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat lzin dan sepengetahuan PT. Neollte dan saki Mulyadi sebagai pimpinan PT. Neon Life, Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Mulyadi Suriawan dari PT. Neon Life menderita kerugian sebesar RB 750.000,000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,-. ANALISA: Penahanan Dalam hal ini, penyidik Polri tidak melakukan penahanan, namun penahanan baru dimulai pada tanggal 19 Agusuts 2003 hinggn surat dakwaan ini dibuat. Berdasarkan KUHAP, khususnya pada pasal 25 ayat (1), perintah penahanan yang diberikan qleh JPU hanya berlaku paling lama 20 hari. Dan bila diperlulon untuk pemeriksaan kembali, maka penahanan tersebut dapat diperpanjang belama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal inl adalah berdasarkan pasal 25 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, JPU wajib melakukan penahanan dengan jangka watu yang telah ditentukan dalam KUHAP, bila tidak maka, akan menjadikan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh JPU adalah tidak sah. Bila melihat kepada surat dakwaan lni, JPU menuliskan bahwa JPU melakukan penahanan sejak tanggal 19 Agustus s.d sekarang. Menurut kami, kata'sekarang' adalah mengarah kepada tanggal pembuatan atau penandatanganan surat dakwaan yang dibuat oleh JFU. Namun mengapa tanggal ditanda-tanganinya surat dakwaan tersebut adalah ma*ih saJa tanggal 19 Agusutus 2003?. Hal ini menjadikan Jangka waktu penahanan yang telah dilakukan oleh JPU menjadi ada kejanggalan, dan juga kesalahan. Bentuk Surat Dakwaan Bentuk perumusan dakwaan adalah bentuk kombinasi, dlmana terdapat dakwaan kumluatif namun dl dalamnya terdapat dakwaan subsider-primer. Syarat Formil Surat Dakwaan 1. Syarat Formil (Ps. 143 (2).a KUHAP) Surat dakwaan harus memuat: a. Identitas terdakwa secara lengkap ( nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa). Hal ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk mengetahui siapakah yang menjadi terdakwa se@ra jelas dan terperinci, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan siapakah yang menJadi seorang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pirJana yang dapat melemahkan surat dakwaan itu sendiri dimana dapat dijadikan dasar pembelaan dari terdakwa/penasehat hukumnya dengan alasan bahwa surat dakwaan tidak jelas/ kabur (obscuur libel) atau dapat juga dijadikan bahwa surat dakwaan itu adalah error in persona. - Syarut lJrnrui' ; akan menentukan proses akan nrenentuktn proses persidangan dan pelaksanaan putusan hakim yang dljatuhkan. Seorang yang belum dewasa dan kasus kesusilaan, acara persidangan dilakukan denEan acara tertutup, sedangkan untuk sesesrang yang telah dewasa proses persidangan dilaksanakan secara terbuka. - Syant jenis kelamin, akan menentukan dimanakah tempat terdakwa akan ditahan. -Syarat kebangsaan, akan menentukan hak terdalcwa dalam mendapatkan juru bahasa datam hal terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia (Ps. 53 ayat 1 jo. Pasal 177 ayat X KUHAP) dan hak untuk menghubungi perwakilan negaranya (Ps. 57 ayat 2 KUHAP) dalam hal terdakwa adalah seseorang yang berkebangsaan asing. - Syarat agama, akan menentukan sumpah yang digunakan dalam hal terdakwa menjadisaksi mahkoh. -Syarat pekerJaan, akanmenentukan dalam hal apabila terdakwa adalah seorang pejabat negara dimana hal tersebut dapat menjadi dasar yang memperberat tukrtutan pidana terhadap terdalaan. Dalam surat dakwaan [ni, terdapat 2 terdakwa, yaitu: 1. Terdakwa I:
  • 27. Nama Tempat lahir Umur/ tgl lahir Jenis Kelamin Kebang$aan Tempat tinggial Agama Pekerjaan - Pendidikan 2. Terdakwa II: Nama Ternpat Lahir Umurl tgl lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan R.M Rasyid Suryo Atmodjo Surabaya 47 tahunl 7 Mei 1956 Laki-laki Indonesia Jl. Kelud Kiri Atas no, 32 Rt, 0i5 IOL Jatibening Pondok Gede- Bekasi, Islam Swasta Akademi. Suharno Blitar 34 tahunl 23 April 1968 Laki-laki Indonesia Jl. Ciaul Pasir Rt. }Aq Rw. 0L7, Kel, Cisarua, Kec, Sukabumi, Jawa Barat, Islam Swasta Karena para Terdakwa semuanya telah dewasa, maka peradilan diselenggarakan dengan acara terbuka, dan bila ia dilatuhi hukuman penjara oleh Hakm, maka ia akan masuk ke dalam penjara khusus laki-laki. Dan ia tidak memerlukan bantuan seorang juru bahasa dan ia pun tidak perlu menghubungl penalakilan negaranya karena terdakwa berkebangsaan Indonesia. Dalam halsumpah yang diucapkannya bila mana ia menjadi saki mahkota, maka para terdakwa akan mengucapkannya sumpah secara Islam. b. Diberi tanggaldan ditandatanganioleh Jaka Penuntut Umum. Dengan diberinya tanggal dan tanda-tangan oleh Jaksa Penuntut Umum, selain untuk rnenunjukkan siapa yang bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara ini, menurut Yahya Harahap, hal ini Juga dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan surat dakwaan menjadi suatu akta yang resmi yang bernilai sebagai surat dakwaan. Tanpa tanggal dan tanda tangan, surat dakwaan belum dapat dianggap sebagai akta resmi, sehingga belum dapat dipergunakan sebagai dasar mendakwa terdalorua. * Dalarn kasus, tanggal dan tanda-tangan Jaka Penuntut Umum adalah telah dltuliskan, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2003 dan ditandatangani oleh Jasa Penuntut Umum yang bernama Agus Widodo, S.H. Dengan demikian, syarat formil dari surat dakwaan ini adalah telah terpenuhi. Syarat Materil Surat Dakwaan Syarat Materil (Fs. 143 (2).b KUHAP) Surat dakwaan harus memuat : c. Kasus poslsi atau duduk perkara atau uraian tentang tindak pidana yang dilakukan se@ra cermat, jelas dan lenglop mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini, pnguaraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak idana yang didakwakan haruslah diuraikan dengan baik dan tepat dan dibuKikan oleh Jaka Penuntut Umum, d. Memuat pasaldan peraturan perundanE-undangan yang flilanggar. Dalam hal ini, didalam surat dakwaan harus memuat dasar hukum dalam hal adanya peraturan prundang-undangan dan pasal mana yang dilanggar. Bita syarat materlil inl tidak terpenuhi, berdasarkan pasal f43 (3) KUHA& maka surat dakwaan adalah batal deml hukum, dimana hal ini berarti surat dakwaan tersebut dengan r sendirinya adalah batal derni hukum dan dianggap tidak sah dan tldak pernah ada. * Dalam kasus, tindak pidana yanE didahruakan besefta unsurnya adalah sebagai berikut:
  • 28. Dakwaan Kesatu Dakwaan Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke*4 KUHP, : Primair - Pasal L7A ayat (1) KUHP. suhsidair- Pasal 406 jo. Pasal SS ayat (l) ke-l KUHP. Dakwaan Kesatu: Paqal 3QB ayat (t) ke-4 KUHP, Unsur-unsur: Pencurian pada pa_sal 363 ini adalah bertitik tolak pada unsur pencurian pada pasal 3G2, yaitu: - Barang siapai Hal ini adalah tertuju kepada subjek hukum pelaku tindak pidana. Dalam hal ini adatah terdakwa R.M Rasyid Suryo. Atmodjo (RSA), dan Suharno (S), namun untuk terpenuhinya unsur ini adalah sangat terkait pula dengan seluruh unsur dalam pasal yang didakwakin ini. - Mengambll sesuatui Perbuatan mengambil sudah dlmulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada .umumnya, perbuatan mengambil dianggap selesai, terlakana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam prakte[ dltafsirkan seffira luas, hlngga tidak sesuai lagi dengan pengeriian dalim tata bbhasa.l Dalam kasus ini, JPU dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa Esoknya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa it beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk metanjutkan pembongkaran layarl gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua- layar berhasil dilepas, kemudian dibawa turun. Dengan berpindahnya gambar reklame tersebut dari kedudukannya yang berada diatas hingga menjadl berada di bawah, unsur ini menjadi terpenuhi. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang iain, Barang itu harus ditaftirkan sebagai sesuatu yang mempunyal n1;u' di daiam kehidupan ekonomi seseorang. paPng tersebut harus seturuhnya atau sebagian kepunyaan orang laln Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, ieaangign sebahagian dari.barang..fi! {apat menjadi objek pencurian. Jadi sebahagiin tain aJahh kepunyaan pelaku sendiri' Dalam kagus lni, gambar reklame gambar reklame produk rokok Djarum yang para tedakAra ambiladalah Jelas bukan kepunyaan terdakwa melainkan saki Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life. Hal ini dibuktikan dengan uraian JPU yang menyatakan bahwa Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life sibagai pemilik layar/ gambar rekalrne produk rokok DJarum tersebu! untuk dimiliki dan- diiimpan terdakan dengan membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobiltruk No. Fql. B 9086 TB; Dengan demtkian unsur ini terpenuhi. Dengan maksud IsUlah ini terwuJud dalam kehenda( keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki bgrang se@ra mehwan hukum. Dalam kasus, jika melihai dari sudai dakwaan yang dibuat oleh JPU, maka lomi dapP! menyimpulkan bahwa terdakwa memang bermakul untuk memllikl!.aranS.Vqng dlry!{1Va tersebut, hal ini dapat terlihat pada Sibtu, tanggat 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WI& terdakwa I dan Terdahrua II b6serta Maman, ftEndra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua layar berhasil dibfas, kemudian dibawa turun' Setelah itu, sesampai dibawah, layar/ gambar reklame proAuf Djarum tersehut diambil otreh Terdakrara tanpa izin saki Mulyadi Suryawan dari pf. rueon tife sebagai pemilik layar/ gnmbar rekalme produk rokok Djarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi dengan menEgunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB. Para terdakwa mengetahui, layar/ gam-bar reklame itu mitik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakulon perbuatannyi tanpa rnendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saki Mulyadt sebagai pimfinan pT. Neon Life, Dengah dilakukannnya pembongkaran layer I gambar reklame-tsecara'berturut- ':Iukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jitid I, Brigjend. Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H (Dading), Penerbit Alumni Baudung, 1982, hal 17 -lg.
  • 29. turut, yaitu pada hari Jumat dan pada hari Sabtu, telah membuKikan bahwa para terdakwa memang mempunyaimakud akan berhasilnya pembongkaran atas layar reklame tersebut. untuk diniiliki; Memlliki barang bagl"dlri sendiri adalah setiap perbuatan pengusaan atas barang tersebut, melakukan tlndakan atas barang tersebut seakan-akan pemilikhya, sedangkan ia bukan pemillknya. Makud memllikl barang bagi dlri sendlrl ltu terwujud dalam herbagai jenis perbuatan, yaltu'meniual, memakal, memberlkan kepada orang lain, menggadailon, menukarkan, merubahnya, dsb, Pendeknya setiap penEgunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak terlakana, cukup apabila makud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlakana dengan selesainya perbuatan mengambll barang. Menurut kami, hal ini adalah terbuKl sama seperti apa yang telah diuraikan terdakwa dalam unsure'dengan makud' diatas. Dimana menurut JPU, para terdakwa sesampai dlbawah, layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadl Suryawan dari P[. Neon Life sebagai pemilik layar/ gambar rekalme produk rokok DJarum tersebut, untuk dimilikl dan dlsimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut ke PT. Slnar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9085 TB. Para terdalcwa mengetahul, layarl gambar reklame itu mllik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saki Mulyadisebagai pirnpinan PT. Neon Life. Dengan demikian unsur initerpenuhi. Secara melawan hukum; Perbuatan memili&ti yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dalam kasus, terdakwa memang telah secara melawan hukum telah membongkar layar reklame tersebut dangarrbar reklame procluk DJarum tersebut diambil oleh Terclakwa tanpa izln iaksi Mulyadi Suryawan dari PT. Neon Life sebagai pemilik layari gambar rekalme produk rokok Djarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan rnembawa barang tersebut ke FT. Sinar Kreasidengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB, Para terdakwa mengetahui, layarl gambar reklame itu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saksi Mulyadi sebagai pimpinan PT. Neon Life. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Dilakukan oleh eua orang atau lebih dengan bersekutu' Pencurian harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih se@ra kerja sama fisik rnaupun psikis. Dalarn hal ini, jelirs apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan dilakukan ooleh dua orang atau lebih yaitu terdakwa R.M Rasyid Suryo Atmodjo dan Terdakwa Suharno. Dimana Terdakwa II disuruh naik ke atas oleh terdakwa I untuk membongkar gambar reklame tersebut dengan dibantu oleh Maman, Hendi, dan Hendra, sedangkan terdakwa I rnenunggu dibauah. Selanjutnya, terdalorua II dengan menggunakan tang melepas paku repaid yang mengkaitkan antara layar gambar dengan konstruksi dan melepasnya dari ujung klri. Setelah separo layar dikerjakan, mereka berhenti atas instrul*si dari terdakwa I dan orang,orangnya. Kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah sernua layar berhasil dilepas, kemudian dibawa turun. Dengan demikian unsure ini terpenuhi. pencUrian yang untuk masuk ,ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk samBal pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau metnanjat atau dengan memakal anak kunci palsu, perintah palsu atau pakalan Jabatan palsu; Menurut kami, para terdakwa dalam hal ini adalah telah melakukan kejahatan tersebut dengan didahului dengan rnelakukan pengrusalon, yaitu dengan jalan Terdakwa II disuruh naik ke atas oleh terdakwa I untuk memb,ongkar gambar reklame tersebut dengan dibantu oleh Maman, Hendi, dan Hendra, sedangkan terdakwa I menunggu dibawah. Selanjutnya, terdakwa II dengan menggunakan tang melepas paku repaid yang mengkaitkan antara layar gambar dengan konstruki dan melepasnya dari ujung kiri. Setelah separo layar dikerjakan, mereka krhenti atas instruksi darl terdakwa I dan orang-orangnya. Esoknya pada har.i Sabtu, tanggal 24 Mei2003, sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II
  • 30. beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua layar berhasll dllepas, kemudian dibawa turun. Dengan demlklan, tlndakan pengrusakan sebagai Jalan untuk mendahulul agar terlalsananya keJahatann yang dilakukan oleh para terdakwa adalah telah terbukti." Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Kesimpulan: Bahwa dakwaan Kesatu tni adalah tetah terpenuhl seluruhnya oteh para terdal$ara, Dakwaan II: Primair- Pasal 170 ayat (1) KUHP Uneur*u$r$ttfr I- barang siapa; r secara terbuka/ terang*terangan; - dengan tenagal kekuatan bersama; - menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Pasal 170 (1) KUHAP: - barang siapai Subjek hukum yang didakura melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, yang menJadi sebagaisubjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdahrua I, yaitu RM. Rasyid Suryo Atmodjo, dan Terdakwa II yaitu Suharno. - secaraterbuka/terang-terangani Menurut Dading, kekerasan harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat terlihat oleh publlk, tetapitldak per'lu dilakukan dimuka umum. Kekerasan ini dapat dilakukan dalam sebuah rytmah, tgtapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dlnyatakan sebagai perbuatan yang dapat dlhukum. Terhadap kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, dimana tcetentrahan umum tidak terlibat, tidak dapat diperlakukan pasal lni. Tidak semua kekerasan yang tampak, tetapi apablla tidak dapat terlihat oleh. publik, dapat dianggap sebagai kekerasan yang dilakukan secara terbuka. Kekerasan yang terdapat dalam pasal ini adalah kejahatan terddap ketertiban umum. Kefiadaan keterbukaan darl pada kekerasan yang dilakukan, tidak dapat dinyatakan sebagai <ejahatan yang diatur dalam pasal ini. Perbuatan diatas hanya dapat dikwalifisir sebagai penganiayaan. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapl Juga meliputi "tindakan kekuatan bersama". Para Pelaku tidak perlu terlihat, hanya tiMakan kekensannya saJa yang harus tampak. Para pelaku dapat saja bersembunyi tetapltindakan dengan kekuatan bersama, tidak boleh tersembunyi terhadap publik, Menurut kami, apa yang diuraikan oleh JPU dalam dakwaanya, adalah tidak memenuhi unour dalam pasal ini. dimana keJahatan ini memang ditakukan di tempat yang terlihat oleh umum, namun tidak ada ketertiban umum yang dilanggar, karena para terdakwa melakukannya di tempat yang tinggi Oimani memang merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik namun tidak semua orang dapat melihatnya dalam artl bahwa hanya orang-orang yang itu dengan para terdakwa ke atas tempat layar reklame tersebut berada farulitr dapat terlihaf apa yang dilakukan oleh para terdakwa. Menurut kami, makud dalam pasal ini adalah, bila kejahatan tersebut dilakukan atau dapat terlihat oleh publik dimana public tersebut dapat melihatnya dengan rnudah tanpa suatu usaha tertentu, barulah pasal ini terpenuhi. Dalam kpsus ini,'publik yang dapat rnel8ihat adalah hanya public yang mau menaiki ke tempat dimana reklame tersebut bereda, dan hal ini tentu saja tldaklah mudah i'ang mengakioatkan bahwa public tidak dapat dengan rnudah dan mengetahuui bahwa telah ada kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa diatas sana, Dengan demikian unsure initidak terpenuhi. - dengan tenaga/ kekuatan bercama; Menurut Dading, kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-rnasing nrengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan hersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Kekuatan hersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. .l
  • 31. Menurut kami, hal ini adalah telah terbuKl dimana kejahatan ini dilakukan oleh da orang, yaitu terdakwa I, yaitu RM Rasyid Suryq Atmodjo, dan terdakwa II yaitu Suharno. Dengan demikian, unsure inlterpenuhl. - Menggunakan/ melakukan kekerasan terhadaporang atau barang; Perbuatan yang dilarang"adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal lnl kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganlayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan, maka hal ini menlmbullon gabungan dari beberapa keJahatan. KeJahatan dalam pasal 170 ayat (1) ini sudah terlaKana dengan misalnya dengan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti darl sebuah toko, roti dimana dilempar ke jalan. Perbuatan kekerrasan merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tuJuan lain. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkurnpul, hingga kejahatan in merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan. r Menurut kami, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Jelas suatu kejahatan yang mengandung kekerasan, namun kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah bukan merupakan suatu tuJuan, namun hanyalah sebagai suatu jalan atau sarana untuk memprmudah terdakwa dalam berhasil atau tidaknya para terdakwa dalam melakukan pembongkaran layar reklame tersebut untuk menJadl dlmlliki oleh para terdakwa. Dengan demlklan, unsure inl tida'k terpenuhi. Keeimpulan; Bahwa terdapat 2 unsur pasal yang tidak terbuKl dalam daloaraan Kedua-Primair lni, dengan demiklan, terdakwa dapat dilepaskan dari dakwaan kedua-prlmsir inl. Subslder- Pasal406 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke'l KUHP. - barang slapa; - dengan sengaja dan rnelawan hukum; - menghancurkan; merusakkan; membikin tak dapat dipakai; atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Penjelasan: - barang siapa; SubJek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, yang menjadi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I, yaitu RM. Rasyid Suryo Atmodjo, dan Terdakwa II yaitu Suharno. - dengan eengaja dan melawan hukum; Dalam hal inisi pelaku harus mengetahuibahwa: 1. Penghancuran dan perusakan dilakukan dengan melawan hukum; 2, Penghancuran atau yang dlrusakkan adalah suatu barang; 3. Barang itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain. Menurut kami, apa yang diuraikan oleh JPU dalam dakwaannya adalah telah memnuhi unsur dalam pasal inl, yaitu dlmana Sabtu, tanggal 24 Mel 2003, sekira pukul 221.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II beserta Maman, Hendra dan Hendi kembali mendatangi tempat tersebut untuk melanjutkan pembongkaran layar/ gambar reklame produk Djarum tersebut. Setelah semua layar berhasi! dilepas. kemudian dibawa turun dan sesampai dibawah, layar/ gambar reklame produk Djalun tersebut diam[il oleh Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadi Suryawan dart PT. Neon Life sebagai pemilik layar/ gambar rekalme produk rokok Djarum tersebut, untuk dimiliki dan disimpan terdakwa dengan membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB. Para terdakwa mengetahui, layarl gambar reklame itu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapat izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saki Mulyadl sebagai pimpinan PT. Neon Life. Dengan demikian unsure initerpenuhi. - menghancurkani merusakkani membikin tak dapat dipakai; atau menghllangkani Unsur datam pasal ini adalah bersifat alternative, dimana untuk terpenuhinya pasal ini maka pelaku cukup hanya telah rnelakukan satu perbuatan dalarn unsure pasal ini. Menurut kami,
  • 32. para terdakwa adalah telah melakukan pengrusakan barang, yaitu pengrusakan terhadap layar reklame tersebut. Dengan demikian unsure ini terpenuhl. barang secuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Objek dari keJahatan ini adalah barang yang seluruhnya sebahagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, Kejahatan ini dapat dilakukan terhadap barang yang bergerak, dan iuga terhadap barang yang tidak bergerak. Dalarn kasus, unsure ini dalah telah terpenuhi, dlmana layar/ gambar reklame produk DJarum tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin saksi Mulyadl Suryawan dari PT. Neon Life sebagai pemllik layar/ gambar rekalme produk rokok Dfarurn tersebut, untuk dimlliki dan dislmpan terdakwa dengnn membawa barang tersebut ke PT. Sinar Kreasi dengan menggunakan mobil truk No. Pol. B 9086 TB. Para terdakwa mengetahul, Layar/ gambar reklame ltu milik PT. Neolite, namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya tanpa mendapt izin dan sepengetahuan PT. Neolite dan saksi Mulyadi sebagai pimpinan PT. Neon Life. Dengan dernikian unsur initerpenuhl. Keeimpulan: pengan demikian, unsure dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi seluruhnya oleh terdakwa. Kes.iqno.ulan: JPU dalam dakwaannya yang disusun secara kombinasi yaitu dalam bentuk alternative dan subsider-primair, adalah telah tepat, namun dalam hal ini dalam dakwaan kedua-primairnya adalah tidak terpenuhl dlkarenakan tldak terbuKinya 2 unsur dalam pasal tersebut. Dalam hal ianglo waktu penahanan yang dilakukan oleh JPU adalah tidak jelas jangka waktunya membuat surat dakwaan ini berindikasi terdapat kesalahan dalam hal penahanan yang dilakulon oleh IPU ytng dapat mengakibatkan surat dakwaan lni dibuat ber<lasarkarn tindakan penahanan yang tidak sah. Seharusnya JPU harus lebih jeii clalam menentukan jangka waktu penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa, dimana JPU menullskan lamanya penahanan yang dilakukan oleh JPU adalah sejak tanggal 19 Agusuts s.d sekarang. Namun 'sekarang' yang dimakud adalah menunjuk pada tanggal saat pembuatan surat dakwaan tersebut. Ngmun tangal pembuatan surat dakwaan yang ditandatangani oleh JPU adalah tertulis tanggal 19 Agustus 2003, dengan demikian apakah mungkin suatu penahanan dilakukan sejak tanggal 19 Agusutus 2003 s.d tanggal 19 Aguqutus 2003, Hal ini adalah penting, karena berkaitan dengan prosedur penahanan yang dilakukan oleh JPU apakah telah sesuai dengan KUHAP atau tldak, atau apakah hal ini hanyalah merupakan suatu kesalahan dalam pengettkan sa;a. Seharusnya JPU jeli dalarn hal ini, Karena jika seorang terdalcwa telah salah diteripkan dalim hal penahanannya, maka terdakwa tersebut dapat mengajukan pra peraditan terhadap penahanan yang dllakukan oleh JPU. J
  • 33. lWasgarakat Pemantau Peradilan lndanesia Pengadilan Negeri No Perkara Terdakwa Terdakwa I Nama Tempat Lahir Umur/ Tgl lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Pekefiaan Pendidikan Terdakwa II Nama Tempat Lahir Umur/ Tgl lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan faksa Penuntut Umum Penahanan Fakultas Hukum Unlversitas lndanesifr : Jakafta Barat : Surat dalnraan dengan register perkara no. PDM- l"4LglJKT,BR/ LO|2OO3, dan berkas Putusan r1o. 1359 / Pid. B/ 2003 / pN.J l(T. BAR a I Shelly Jakafta 20 tahun Perempuan Indonesia Jl. Gerindo II no. 32 Rt. 00UA4 Kel. Duri Selatan, Kec, Tambora, Jakarta Barat. Budha Tidak kerja SMA Sucipto alias Aliong Jakarta 29 tahun Laki-laki Indonesia Jl. Gerindo II no, 32 Rt. 002104 Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Islam Tidak kerja SMA -) : Teguh HariYanto, S'H' :- Dakwaan dan ancaman hukuman: Pendahuluan Setiap tahapan dalam proses pemeriksaan perkara sewajarnya dilakukan secara,teliti. Selama proses penyidikan, penuntutan sampai dengan tahap pemeriksaan perkara di persidangan harus dilakukan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Setiap manusia termasuk jajaran penegak hukum tentunya tidak luput dari kesalahan, sesuatu yang manusiawi mengingat tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Namun satu hal yang patut digarisbawahi di sini adalah sejauh mana kesalahan yang dilakukan dapat ditolerlr oleh masyarakat, mengingat penegak hukum adalah turhpuan akhir masyarakat dalam upaya memerangi kejahatan. Analisis materil kali iniakan menyoroti ketidakJelasan produk sistem peradilan, khususnya surat dakwaan dan putusan. Ketidakjelasan yang sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya pihak pengadilan dan kejaksaan memiliki sistem administrasi peradilan yang baik. Suatu tanda tanya yang sudah sangat lama membayangi benak masyarakat pada umumnya, bagairnana sebenarnya penegak hukum melaksanakan sistem administrasi internalnya. Hal ini menJadi penting, mengingat baik KeJaksaan, Pengadilan, Kepotisian bahkan Lembaga Femasyarakatan pada dasarnya merupakan badan pelayanan publik dengan tugas utama memberikan rasa keadilan bagi para ptenari keadilan'secara khusus maupun masyarakat sectra umumnya. Melihat tugas yang demikian besar dan mulia, lembaga di atas sudah sewajarnya memlllki slstem administrasi yang baik dengan fasilltas yang lengkap. Selain ltu pola kerja yang balk dan integritas penegak hukum yang tinggl sangat diperlukan untuk menciptakan peradilan yang kita clta-citakan selama ini.
  • 34. Kasus Poslsi Perkara Putusan Perkara Pidana yang kali ini akan dianalisis adalah putusan dengan nomor 1359/Pid.B/PN.JKT.BAR atas perkara Narkotika dengan Terdakwa I Shelly, dan Sucipto alias Aliong sebagaiTerdakwa II. Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaka Penuntut Umum maka diketahui kronologis peristiwa perkqra Narkotika yang didakwakan pada kedua terdakwa dimana Petugas Kepolisian yaitu sraksi Mahotar Sagala dan saki Wahyudi mendapat informasi dari masyapkat ketika sedang bertugas melakukan obseruasi wilayah. informasi dari rnasyarakat iersebut menyatakan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah rnilik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di ll. Gerindo II No. 32 RT. 0AZl04 Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta Barat. Setelah rendengar informasi tersebut, petugas mendatangi rumah tersebut, dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan. Di tempat sampah yang berada di depan rumah Terdakwa ditemukan 1 paket kecil putauw, 10 paket putau ukuran 1 gr dan 1 paket putau ukuran 10 gr. Kepada petugas, Terdakwa mengatakan bahwa putauw tersebut merupakan milik terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang diperoleh dari saksi Awang Tirta alias Awang (sebagai Terdakwa dalam berkas lain yang diajukan se@ra terpisah) yang dibeli oleh Terdalorua I seharga Rp 3.800.000,' dengan maKud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa dan membawanya ke Polsek Metro Tambora. Alat dan barang buKiyang diajukan dalam perkara lni adalah: 1. Serbuk warna putih Herln berat netto 18,6136 gr; 2, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri no. Lab-3564/KNF/2003 tanggal 16 September 2003 yang menylmpulkan bahwa serbuk warna putih tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 lampiran UU no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 3. Saksi dari pihak Kepolisian yaitu saksi Manotar Sagala dan saksiWahyudi. ANALISIS Berdasarkan berkas surat dakwaan dengan register perkara no. pDM- 14l9l3Kl.BR/10/2003, dan berkas Putusan no.1359/Pad.Bl2OO3lPN.JKT.BAR. maka analisis yang kami lakukan akan menyoroti hal yang berkaitan dengan Bentuk Surat Dakwaan, Pembuktian dan Putusan Hakim. 1. Berkaitan dengan Bentuk Surat Dakwaan Surat dakwaan pada dasarnya merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyelidikan, dan merupakan dasar sefta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.l SehlngEa dapat diartikan bahwa surat dakwaan merupakan langkah' pertama dari proses.penuntutan dimana di dalam suatu surat dakwaan haruslah berisl fakta-fakta dari perbuatan terdakwa yang terungkap didalam proses penyidikan. Fakta-fakta tersebut selanjutnya dirumuskan dalam uraian pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang bersangkutan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Surat dakwaan menjadi penting aftinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan haklm. Putusan yang dlambiloleh hakim hanya boleh mengenai perlstlwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan.z Berdasarkan Pasal 143 KUI{AP terdapat dua macam syarat sahnya surat daloraan, yaitu: 1. Syarat Formil (Ps. 143 (2).a KUHAP) Syarat ini terkait dengan Identitas terdakwa secara lengkap ( nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tingEal, agama dan pekerjaan terdakwa). Hal ini bertuJuan untuk mengetahui siapakah yang menJadi terdakwa secara jelas dan terperinci, sehingga tidak tefiadi kesalahan dalam menentukan siapakah yang menJadi seorang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang dapat melemahkan surat dakwaan itu sendiri. Surat dakwaan yang lemah dapat dijadikan dasar pembelaan dari terdakwa/penasehat hukumnya dengan alasan bahwa surat dakwaan tidak jelas/kabur (obscuur libetl atau dapat juga dijadikan bahwa surat dakwaan itu adalah eror in percona, rM. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan tunerupan KUHAPJiIId???, (lakarta: Pustaka Kartlnl, 1988), hal. il7 2Dan^ran Prlnst, Hukum Aan Pidana dalam Prakflk, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 115.