KEMAMPUAN KEJAKSAAN

$q?
/*o
HASIL PENELITIAN
M ENINGKATKAN KEMAM PUAN
KEJAKSAAN:
..M ENGEM BANGKAN SISTEM
PENGAWASAN KEJAKSAAN
YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL
DAN PARTISIPATIF"
i
KERJASAMA ANTARA KHN, KE]AKSAAN AGUNG
DAN MAPPI FHUI
2005

-!
I
Daftar Isi Hasil Penelitian SemenhP
pembahaluan Kejalaaan : Mengembangkan Sistem Pengawasan Keiaksaan
1
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Yang TransParan dan Akunhbel
..........'t..t.....t...1...e.....'..1..t.tt.....1.....................1...
1
1
B. Permasalahan '....... """":""""" 7
C. Tujuan dan Sasaran ..""""""'i"' 8
D. Keranglo Konsepsional .......... I
E. Metode Penelitian 10
F. ladwalPenelitian 13
G. Pelaksana 13
C. Proses Pengawasan
BAB II: SISTEM PENGAWASAN DI ORGANISASI PEMERINTAH
A. Pengeftian Pengawasn
B. Jenis-jenis dan Bentuk-bentuk Pengawagn ....
D. pengawasan Dalarn Organisasi Pemerintahan di Indonesia
1. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan
2. Bentuk-bentuk Pengawasan
a. Pengawasn Melekat
1) Tujuan dan sasaran Pengawasn Melekat
2) Ruang Lingkup Pengawasan Melekat
3) Prinsip-Prinsip Pengawasan Melekat
4) Pelaksanaan Pengawasan Melekat
5) Tindak lanjUt dalam PelakSanaan Pengawamn Melekat ."r""""""""
a) Tindak lanjut yang bersifat preventif
b) Tindak lanjut yang bgrsifat represif .......,....,.r.,....r"""r""r'r"'r'r"
b. Pengawasn Fungsional
1) Ruang Lingkup Pengawasan Fungsional
2) Pelaksana Pengawasn Fungsional
3) Pelal<sanaan Pengawasan Fungsional
4) Tindak lanjut dalam Pelaksanaan Pengawasan Fungsional
14
16
19
23
24
25
z6
76
28
28
29
30
32
32
32
37
37
37
38
4fi
41
f..a rr aa !aar aa t aaa ataaaaaaaaat""""t""'
c. Pengawasn MasYarakat

d. Pengawasan Legislatif """"""';""
penerapan Gfu @vernanedalam Sistem Pengawasan di OrgAnisasi Pemerintahan
1. Pengertidn Good Governance
2. PrinsiP-PrinsiP @d @rcrnane.
a. PrinsiP Transparansl
b. PrinsiP Akuntabilitas
c. PrinsiP PartisiPatif
3. pengawasn yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
a. Pengawasn Yang Transparan
b. Pengawasan Yang Akuntabel
c. Pengawasan Yang PartisiPatif
42
43
43
44
46
47
49
50
50
51
53
BAB III: TIN]AUAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEJAIGAAN REruBUK
A.
B.
lGjaksaan Sebagai Suatu Organisasi
sistem Pengawasan di Kejaksaan saat Ini
1. Internal
a. Pengawasan Melekat
1) Tugas dan Fungsi
2) Mekanisme Pengawasan Melekat
3) Aparat Pengawasan Melekat
4) Tindak tanjut ..."""""""':
b. Pengawasan Fungsional
1) Tugas dan Fungsi
2) Mekanisme Pengawasan Fungsional
a) Pengawasan fungsional dari belakang meja (buril)
b) Pengawasan di Tempat Satuan Kerja (Inspeksi)
INDQNESIA ... r r ! ! ! i... tr. t r,... r. ! r r.. i....r r r..r r t. r-rr.....r. r
" "" "" o !
"" """" "r'r"t" ""
a r a a aa aa aaaa aaatraaaa
55
55
57
57
60
61
61
66
66
72
72
72
73
74
86
96
98
3)
4)
s)
Tindak Lanjut
Pemantauan
susunan organisasi Aparat Pengawasan Fungsional di
Kejaksaan
Eksaminasi ..........-..... 108
1) Maksud, Tujuan dan Sasaran """"'-"'-"" lm
110
111
2) Tim Et<SaminaSi ..r.r....!..t...r.r....rt...t.r.ir..r.!..t..""""t"""r"'rt""""t"t".'
3) Pelaksanaan

4) Tata C.ara Penilaian
LLZ
113
5) Pilaporan
' *-'r*"..r "' 114
2. Pengawalsan ekstra struktural......"""'
a.PenegakanKodeEtikProfesiJaksaMelaluiKomisi.EtikPersa}rLl4
c.'PerananKo.misiKejaksaanRepubliklndonesiaDalaml4dakukanFungsi
Pengawasan di Kejaksaan """""':"""' L22
Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Sistem Pengawasan
di Keiaksaan
126
r27
128
128
1. Transparansi Sistem Pengawasan di Kejaksaan
2. Akuntabilitas Kinerja Pengawasn di Kejalsaan
3. Partisipasi Sistem Pengawasan di Kejalcsaan
aala ataaaatlaaaatt'
""""""t""t"11t'
aaaa aaaa aaaa alaaaaa aa""""ttrt'ttt"tt"
BAB IV: ANALI$S DAN REKOMENDASI ..... 131
A. landasan hukum ....""""":"" """""""' 132
B. Mekanisme Pengawasan "" 136
8.1. Pengawasan Melekat """'""""' 136
8.2. Pengawasan Fungsional 1rt8
8.3. Parameter Penilaian """"""""' 1zl0
8.4. Tindak Lanjut dan Upaya Hukum """"""""' 142
8.5. Pengawasan Ekstra StruKural "' t44
C. Struktur Organisasi """"":"""" """"""'*' 1lt8
D. Sumber Daya Manusia .........'... """"""""" 149
D.1. Kualibs SDM .......... """"""""""' 149
D.2. Kuantitas SDM """"' 15{l
D.3. Budaya yang MenghambatKinerja Pengawasan """"""""" 150
E. Penerapan PrinsipTransparansi, Akuntabilitasdan Partisipasi ...""""""""""""""" 151
BAB W: PENUTUP """"i"""""r"r"""'n"'-r 154
A. Kesimpulan """"' 144
B. Saran """"' 155
iii

BAB I
PE}IDAHULUAN
A. Lahr Belakang
Kejaksaan adalah institusi yang mengemban h-gas-tugas publik, terubma d[ bidang pegtqalan
hukum pidana yaihr penyidikan perkara tertentu, penuntljbn dan eksekusi puhjsl pengdflan
serb mewakili negara dan pemerintah dalam per{13ra perdab dan bta usatn negral' Di
samptng itu Kejaksaan juga dapat nrewakili publik (kepentingan umum) dalam perffi pe|dab
tertentu misalnya: menuntut pembubaran peEeroan, rnenuntut pailit perseroan,
rytultt,lt
bablnya suatu perl6winan dan sebagainya. Tugas-hrgas tersebut teej:rwantahkan sebagai
pelapnan yang diberikan Kejaksaan kepada publik dalam bentuk pedindungan kepentingan
publik melalui Penqakkan hukum.
I
Untuk dapat melayani publik dengan baik tenhrnya diperlukan sebuah penga&ran abu
pengoganisasian yang baik pula. Dalam hal ini Keiaksaan lnerupakan sebmh organisas yang
nremilikivisi:
)
{
Mewujudkan Kejaksaan sebagai penegak hukum
independen dengan menjunjung tinggi HAM
Pancasila'2
Sementara rnisi yang dimiliki Kejaksaan adalah:
yang melaksanahn tuglasfrya seGra
dalam negara hukum bffiarkan
l-
I
;
l lndonesia, tlndang-ttndang Tentalu tGjatean, uu No. 16 LN No' 67 Tahun 20(x, TtN No' 4'{}l' fud30'
2Per'encanaan Strategik Kejaksaan N tahun 2005'
,7

1.
2.
3.
Menlatulon tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum
Optimatisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran tlAM.
Menyesuaikah sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan
ffi;i"!;i norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan.dengan memperhtikan rasa
rcaO1gri Aan nlai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat"
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, rnaka Kejalsaan
wewenangnya dengan berpegang pada fungsi-fungsi
(planning), P€ngorganisasian {organizing), Pelaksanaan
(controlling).
harus melalaanakan tugas dan
,,
manajemen yakni perencanaan
t{actuating) dan Per}g}awasan
Sgcam umum pengawasan dalam lingkungan aparatur pemerintah berfujuan agar tetdptaqa
aparatur pernerintah yang bers.ih dan benrvibawa yang didukung oleh suatu $stem rnarlaiemen
pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna sefta ditunjang oleh part*ipasi s6s16rakat
yang konstruktif dan tertib dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sotiaD rcrg obyektif,
sehat serta berbnggung jawab. Selain itu, pengawasan juga bertujuan ag6r tersdefggqranya
tertib adminisrasi di lingkungan aparah.rr pemerinbh, tumbuhnya disiplin ksll rcru sdEt dan
agar adanya kelugasan dalam melaksanalon fungsi atau kegiatan serb tumbuhrqa hda},a
malu dalam diri masing-masing aparat.a
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan nega6 di tidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang memiliki sistem pengawasan
yang saat ini masih berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nqnor 5 Tatnm 19!11'
Ketentuan mengenai pengawasn dalam undang-undang ini kemudian diahr lebih hnilt &lam
Keputusan presiden Nomor g6 Tahun lggg tenbng organisasi dan Tata KerF lej&an yang
menegaskan unit pengawasan di Kejaksaan dipimpin oleh peiabat eselon I yaitu Jail<sa Agurg
Muda Pengawasan.
Selanjutnya untuk melaksanakan Keppres tersebut diterbitkan Keputusart laksa Aq{tng l{omor
llflD/{l}llggg tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Kepja Nornor BA3|NWLZ/2OOO
tentang Ketentuan Penyelenggaran Pengawasan Kejaksaan, Kepja Nomor 504/AfiA/12/2m0 Jo
Kepja No. 053/ AlJp/o3lzoo4 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kei{saan dan
lPerencanaan Strategik Keiaksaan N tahun 2005'
l Victor M. Sihrmorang; Jusuf Juhir, Apek Hukum Pengawasn Melekat dalam UrEkuABn Apxa*cMMl
Rineka Cpta, Jakarta, 1998, hal' 26 - 27.
-tf

Juklak No. 0UA/0UZOAL tentang
Kejaksaan RI.
I
Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pengawasn
Berdasarkan peratrJtan perundang-undangan yang disebutkan'diatas, terdapat dua maam
mekanisme pengawasan dalam lingkungan pemerinbhan yang didalamnya juga ternasuk
lingkungan .Kej4lsaan Republik Indonesia yakni pengawasan melekat dan pangavuasan
fungsional. Pengawasan melekat dilalsanakan oleh pimpinan satuan keria terhadap
bawahannp, sedangkan pengawasn fungsional dilaksanakan oleh aparat pengEwasan
fungsionals.
Secara garis besar yang menjadi ruang lingkup pengawasan menurut Pasal 4 Kepja No'
5O3,NJ.NL2:2000 terbagi menjadi dua yaitu yang menyangkut personal dan pelalsaan keria
aparat laksa. Pertama, lingkup pengawasan personal sangat terkait erat dengan integritas
pegawai KeJaksaan, yang dapat dilihat melalui sikap, hrtur kata dan perilaku hlsa yang
terekup dalam Kode Etik laksa yaitu Tata Krama Adhiyal6a, DoKrin Tri Krarna Adhl'alca'
Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejalsaan serb sasd 2 dan
Pasal 3 Peraturan Pemerinhh (PP) No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin PllS' pgrqBwasan
personal ini dilakukan baik secara melekat oleh absan langsung maupun secaG firpnional
melalui penanganan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Kefirksaanf'
Kedua, mekanisme kerja yang menjadi perhatian pengawasan adalah kinerja dari ldqsa dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengawasan terhadap mekanisme lg'll ii ndiptlti
pelaksanaan tugas-tr.tgas satuan kerja yang dilakukan baik secara melekat ol€h aBl hgnrng
maupun seclftt fungsional melalui pemeriksaan di belakang meja atas surat-surat dai satnn
kerja meliputi kecepatan/ketepabn pengiriman laporan, inspeksi terhadap sem&l s*nn keria'
' eksaminasi kasus serta pemantauan.
Pengawasan penggunaan anggaGn terkait erat dengan audit keuangan dahm 'lnsiltusi
Kejaksaan. Pengawasan terhadap keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawasn &ngsional
Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun lapomn keuangan ternadaP satuan-
sahtan kerja di bidang pengelolaan keuangan, perlengkapan dan proyek pen&arpunan,
5 Uhat Insbuksi Presiden No. 15 tahun 1983 tenbng Pedoman Pelaksanaan FErgawasn tilEgJ 4-Oldober
19g3 dan Instruksi presiden-N-J r 6truo rsgg tentang pJoiran Pelaksanaan Pengawcan Mel€kat inEE{ 21, t'larct
1989. Kepuhrsan taksa egrii-N-".*CB/Mnq -rry
tentang Ketentuan-KeEntuan Penydeflggaan Halsa'|adl
p""giwat* Kejaksaan nepuUtit Indonesia tanggal 5 Desember 2000'
6
Pasal 5 Kepia No. 503/A#.,/12i2000

melaksanalon penertiban dan memberikan petunjuk tertrlis abs ternuan penyimpangan,
memeriksa laporan pdngaduan penyalahgunaan wewenang abu jabatan dibirlang pengelolaan
keuangan serta mel;ksanakan pemantauan terhadap undak laniut pehlnjuk penertiban dan
perbaikan yang telah disampaikanT.
pengaturan pengawasan dalam Keppre serta seluruh Kepja di abs diterbitlan berdasarkan
undang-undang Kejaksaan yang lama laitu undang-undang N6. 5 tahun 1991 png saat ini
sudah digantikan dengan Undang-undang No' 16 tahun 2004'
Bentuk pengawasn di Kejaksaan mengaan pada bentuk pengawasan secarit umum' tidak
tampak adanya pola pengawasan khusus bagi Kejalaaan sebagai suahl lembaga )ang
mempunyai idenubs spesifik. Lebih lanjut berbagai penindakan yang dilakrkan dalam rangka
pengawasan pada akairnya rnengacu pada satu ketentuan yang sama dengan penirdakan atas
pegawai Negeri Sipil (PP No. 30 tahun 1980 tenbng Disiplin PNS). Hal ini tent nya 6dak seialan
dengan tugEs, fungsi, visi dan misi Kejaksaan yang memiliki kar:akteristik khustts se@ai
profe*bnat tqtat organization. walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa aparat kl*san pda
prinsipnya mengemban dua tugas penting, yaihr sebagai bagian dari l6rps Keplcsaan dan
Korps Pegawai Negeri sipil. sehingga dibutuhkan sistem pengawasan yatE tnampu
mengakomodir kedua fungsi tersebut.
Aparat pengawasan fungsional Kejaksaan yang dikoordinir oleh Jaksa Agung Fltda Pmgawasan
dan dilaksanakan oleh berbagai aparat di bawahnya memiliki peranan y3rp sangpt pent'ng
dalam proses pengawasan di internal Kejaksaan. Namun alur proses pemaiksaan yang tslalu
panjang dan memakan waktu yang o*up lama seringloli menghambat efd<tifih dad
pengawasan itu sendiri. Hal ini misalnya terlihat dari begihr baryaknya ientsng atau Ehapan
'pemeriksaan yang harus dilewau sampai dikenakannya sanksi atas suatu penyirlpangan raql
diduga dilakukan oleh seorang Jaksa.
i
Tidak sedikit laporan pengaduan masyarakat yang belum di selesaikan setiap bhunrya
ditambah dengan laporan-laporan yang masuk menambah beban pekerlnn bagi aparat
pengawasan fungsional khususnya di Kejaksaan Agung. Hal ini mengakibatlon rnas!'a6kat
tidak melihat adanya suatu upaya yang serius dari aparat Kejaksaan dalam rndalc*an
penindakan.
7 pasal 382 Keputusan laksa Agung No. U'A#.I/10/ f999 tentang Susunan Organ[sai dal Tata lcrit
Kejakaan Republik Indonesia tanggal 1 15D'Ay'10/ 1999;

Pengawasan di Kejaklaan dipimpin oleh pejabat eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pergawasan
png dibantu oleh't Seketaris Jaksa Agung Muda Pengawasan dan lima Inspektur yang
menanganibidanEKepegawaiandanTugasUmum;Ketmngan,Per{engkapan&nProyek
pembangunan; Intelijen; Tindak Pidana umum dan Tindak Pidana Khusus' Pe'data dan Tata
usaha Negaras. Untuk setiap Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Pengawasan yang
melalaanakan pengawasan atas ugas semua unstr Keiaksaah baik pada KeFksaan Tinggi
maupun Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi png bersangkutane- sedangkan
dalam susunan organisasi Keiaksaan Negeri terdapat pemerilaa yang mempunpi tugas
melakukanpengawasanterhadappelaksanarenctnadanprogramkerja*mtnunsur
Kejaksaan di wilayah hukum Kejalaaan Negeri yang bersangkubnro' Unit-unit pefNlpruasan
Keialsaan di atas adalah pelaksana pengiMasn dari dalam institusi atau pengawasrn yang
bersifat intemal.
Lebih lanjut sistem pengawasan yang ada di tubuh institusi Kejaksaan hingga saat irti rnasih
tertutup. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan publik yang tdah nren$sikan
kuasa kepada institusi ini dalam hal penegakan hukum. Sebagaimana telah disefuthn d atas
bahwa Kejaksaan merupakan institusi publiK maka dapat dikatakan publik berhak p'da untuk
turut serta mengawasinya sehingga sistem pengawasannya meniadi lebih terbuka yaqg pada
akhirnp akan meningl€tkan akuntabilitas publik terhadap Kejalsaan
suatu instihrsi publik dituntut untuk melalaanakan tanggung jawab rang detlsafrrya
berdasarkan undang-undang secaE profesional dan akuntabel. Hal ini terkait denganbeberapa
peraturan perundangan yang telah memberikan landasan untuk penyehnggraan p*lpnan
publil$ salahsatunya adalah Pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 199!, brdang
' Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam tlndang.
undang tersebut diatrr bebeGpa asas umum pemaintahan lrang baik dianb nya asas
keterbukaan, profesionalihs, dan asas akuntabilitas' i
Sudah sepatutnya Kejaksaan sebagai salah
menjalankan fungsi eksekutif menerapkan
satu komponen penyelenggara nqElil lrang
a53s-a53s tersebut di atas dalam setiap
s
Keputusan Jaksa Agung Nomor 115/.14y'10/1999 tenbng Organisasi dan Tata Kerja lGjalsn pa6*36{
e
lbid., P6dl503 jo. Pasal 589
to lbkl., Pasal 628 jo. Pasal 650 jo. Pasal 653 jo' Pasal 675
J
l

penyelenggaraan penegakan hukum yang menjadi lingkup tugasnya. Apabila asas-asas di atas
sudah terpenuhi oleh'Kejaksaan maka akses publik terhadap lembaga ini dengan sendirinya
akan mudah tercapa! dan selanjutnya tentu akan meningkatkan keperepan dan kedibilitas
Kejalaaan di mata-masyarakat. sayangnya sampai saat ini Keiarcaan dinilai rnasih brtutup dan
kurang tanggap tertradap pelaksanaan asas-asas tersebuL
Publik pada prinsipnp berhak untuk memiliki akses atas penyblenggaran peradilan termasuk
penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejalsaan. Hal ini nrertrpakan salah satu benfuk upaya
sciat ontrotdalam rangka menciptakan penegak hukum yang bersih dan benruibawa serb
meminimalisir praktek KKN maupun penyimpangan lain yang dilakukan oknum p$egak hukum'
Ter{ebih lagi PP No. 68 tahun 1999 tenftng Tata C.ara Petalsanaan Peran Serta }4asyarakat
Dalam Penyelenggaraan Negara yang merupakan aturan pelaksana dari uu No, 28 tahun 1999
mengatur lebih rinci mengenai peluang bagi masyarakat untuk ikut rnewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersihu. Peraturan pemerintah ini selaniutrya mernberikan
berbagai hak bagi masyarakat diantaranya :12
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penydenggEraan
negara;
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaE negara;
c. naf< menyampuifun *|un'dan pendapat secara bertanggung jawab tertmdap
kebijakan Penyelenggara Negara; dan
d. hak memperoteh pertindungan hukum dalam hal :
11 metak;ni[un n.myu s-ebagaimana dimaksud dalam huruf a, h dan c;
2)dimintahadirdalamprosespenyelidikan,.ngnvi!i.|an,dandi.dangpertgadilan
sebagai saksi pelaipr, saksl;' dan saksi ahli, sesuai dengn k#fiian
p"tuiuran perundang-undangan yang berlakU'
Hak-hak sebagaimana dimaksud di atas tentunya dilaksanakan sec!ftt bertangrgung lawab
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku denggn menaati nonna
agama dan norma sosial lainnya.,3 Lebih lanjut Kejaksaan sebagai EnyelerEgaa Negara
selayaknya terbtrka dalam memberikan akses kepada masyaral<at mengenai pelaksarlaan trgas
dan fungsinya dengan tetap memperhatikan ketentuan Perdtr:ran perundarlg-trndargan'
Fungsi pengawasa n Yang
dirasakan belum mampu
memegang peranan penting dalam penmpaian tujuan dari Kejalcsaan
meningkatkan kinerja atau setidak-tidaknya memenuhi fiar:apan dan
tr pasal 8 ayat (1) PP No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Ma$rar.*at
tz lbi4Pael.2 ayat (1).
t3 lbi4Pasal2 ayat (2)
J
,-l

kebutuhan masyaral<at saat ini. Berbagai permasalahan yang saing dikenrukalon nEsl'arakat
anbra lain adalah mihimnla upaya Kejaksaan dalam meningkatkan pengawasan pada kinerja
laksa di lapangan, kirrangnya respon Kejaksaan abs pengaduan/laporan masyarakat' prosedur
pemeriksaan Jaksa'bermasalah' yang teftutLlp, hingga minimnlm akses masyarakat terhadap
pengawasa n di Kejaksaan
Laa ciclam rErntfrUrae
Dengan pemaparan di atas maka diperlukan sistem penga'vasan Kejaksaan }ang lebih
berkembang agar lebih transparan dan akuntabel' Pengembangannla sendiri tarus rrermkup
segi peraturan dan segi pelaksanaan agar sistem pengawasan yang diharapkan dapat bsFlan
efeKif dan tidak hanya sebatas wacana saia. Penelitian ini akan merumuskan suaut $stem
pengawasan KeFksaan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan karakteristik khusus
Kejalsaan melalui peniabaran dari ketenfuan undangrundang Kejaksaan, visi dan misi
Kejakaan, dokkin, kode etik Jaksa, sumpah jababn dan prinsip-prinsip bb pernerint& yang
baik (gtod gorcmane)serta peraturan perundang-undangan yang berlaku'
B. Permasalahan
Sistem pengawasan yang berlaku di Kejalcaan masih bersifat internal dan ffiuhp' bdum
rnenggambarlen adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik' sisftem pen(FtY6an
tersebut juga belum optimal dalam menjaga dan rneningkad<an kinerja lenrbaga lGf;{ffin dan
kinerja Jaksa. oleh karena itu beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih Fuh dahh:
Bagaimanakah sistem pengawasan yang berlaku di Keialsaan saat ini; dan apa*dt sstsn
tersebut sudah memenuhi kebutuhan Kejalaaan serta harapan masyarakat?
Bagaimana menyempumakan atau rnelakulon pernbaharuan brhadap sistem p€lrgBlYffirn
yang ada sehingga tercipta sistem pengawasan yang efeKif, tranparan dan alq.'ntabd
serta terjaminnya sistem tersebut dalam harrnonisasi dengan sistem lain tang berldg d
Kejaksaan? ,
1.
2.

C. Tujuan Dan Saslaran
TUIUAT{:
Adapun png menjaditujuan dari penelitian iniadalah:
1.Urlh,kmengebhuiperaturanperundang.undanganyangmengau,rlrEngenaisistem
2. unh.rk melakulon evaluasi tefiadap sistem pengawasan yang bedakr saat ini;
3. Untuk menyempurnakan sistem pengawasan yang ada agar memenuhi kebufuhan nyata;
dan
4. Sistem baru tersebut terpadu dengn sitem lain yang berlaku dalam lembaga KeJakaan
sehlngga berdaYa guna oPtimal.
SASARAN:
Sasaran dari penelitian ini adalah suatu rekomendasi yang dituangkan dalam bentuk konsep
Kepuhrsan Jaksa Agung tentang Sistem Pengawasan Keiaksaan'
D. Kerangka KonsePsional
untuk mempermudah penulisan dan memahami isi penelitian, berikut ini dijabarkan definisi dad
beberapa lstilah yang akan sering digunakan, yaifu:
1. Pengawasan
Kqiahn berupa pengamatan, penelitian, penguiian, penilaian, pemberian ffiiqgan dan
penertiban, serh pengusutan, pemerilsaan, penindakan dan pemantauan Erhadap
pelalsanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta silop, Perilaku dan futur kata pegAwd
Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undagan, rencma kerja dan pogram keria
serta keb5akan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.l{
2. Pengawasan Melekat
ra Kepuh.san Jaksa Agung Republik lq+n9"3 Nonnr: Kep - 5o3tN)'N1212000 tentang lGEttan*€&tfrlar
Penyelenggaiaan Pengawasan Kejaksaan republic Indonesia'

Serangkaian kegiatan yang bersif.at .
sebagai pengendalian yang terus menerus'
dilakukan oleh atasan dngs-ung terhadap bawahannya, secara prevenuf atau represif
igar pelaksenaan tugai uiwafian tersebut berjalan sectra efeldf
.dan
efsien sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perunaing-undangan yang berlaku.ls
3. Pengawasan fungsional
Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasanisecara fungsiod baik intern
p"ffinat ffiil "l"t"m
pemerinbh, )En9 dilaksanakan terhdap pelaksanaan
firgas umum p"i.,."rint"tun dan pembangunan agaf sesuai dengan rslCana dan
perahlran p"*nd"ng-,ndangan yang berlaku'16
4, Pengawasan masYarakat
Pengawasan yang dilakukan oleh warga masyar.aklt Vang disampaikan secara lisan
abu tertulis rep-aoa aparatur pemerinlah yang berkepentingan, berupa arbargan
pikiran, *.",-iigisan atau i<etutran/ p""9*:.:1^Tlg' hoftt matsatwun !/ang
disampaikan baik secara langsung maupun melalui meon'-'
5. laksa
Pejabatfungsionalyangdiberiwe$,enangolehundang-undargunhrkber8rdaksebagai
penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah mefnperolefi l(el(fifian
hukum tehp sefta wewenang lain berdasarlon undang-undang.l8
6. TransParansi
Prinsp yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orarE trn* gguerole*t
informasi tentang-penydenggaraan pemerinbhal:.FSi informas tertatg l<ebild63n'
proses pembuata-n dan pelaksanaunn'yi, serta hasii-hasil yang diepa6-le
rs Instuksl Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Peidaast mgat[en
Melekat, tampiran.
16
lbid.
rt lbid
fi@aL,tlndang4tndangTentangKejaksi,an,UUNo.16,LNNo.6TTahun2(XX,TLl{,1o.{'lol,9a6d1eE|la
1.
re Loina lalolo Krina P, Indil@br dan Alat ttkur Prinslp *u1p!n!s, Tnn*ararci &t w4 Sffitittt
Good Public Gorreman e gaUi; p"[n*n"tn Pembangunan ljsional ]akarta - Agushrs 2fi)3' hd' l{

Bersifat terbuka dalam penyelenggaraan penrerintah'an di setiap tahap pengambilan
tejuUsan dapat ditengnri aengan derajat aksesibilitas puUik Erhadap informasi
l"if."it-d"nsan suatu tiebUakan publik. Setiap kebijakan puHik.termasuk kebijakan
;6d.;rggiran, pelaksanaannya maupun fiasil-hasilnya mutlak harus diinformasikan
f"prOu'prUiif atau dapat diakses oleh puHik selengkap-lengkapnla rnelalui be6agai
media dan forum untuk mendapat respon.-
7, Akuntabilitas
prof Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilihs sebagai'pertanggungiawaban pihak
png diberi mandai untuk memerintah kepada merelo yang nrcmberi mandat itt."
ru.u-nauitit r bermakna pertanggungiawaban dengan menciptakan peqFu,asan melalui
distibusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi
oenumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (decks and
6iru*"t system).21
E. Metode Penelitian
1. Desain
penetitian ini bersifat eksplanatoris. Sedangkan metode yang digunakan adalah rneto&
penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif dihrjukan untuk ntengumpulkan dffi
sekunder melalui:
1. Bahan primer; meliPuti peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 16 bhun 2m4
tentang Kejaksaan Republik lndonesia, Keppres No. 86 Tahun 19!19 tenhng susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Keputusan Jalaa Agung RI No.
Kep-115#.A/10/1999 tenbng Susunan Organisasi dan Tata lGrF lGfrtlGaan Reputlfik
Indonesia dan Keputusan laksa Agung Nomor 10,3lNlNLZ12Ofl) tentang Kebntlan
Penyelenggaran Pengawasan Kejaksaan.
2. Bahan sekunder; bahan pustaka yang berkaibn dengan objek penelitian'
3. Bahan tersier; bibliografi, kamus, dan bahan penuniang lainnya'
m Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Tingkat funatannn 4ryna$ fu'Hhah r@ k*t*P
Pn'nsip Tata Pemqintahan irS fu,& ftt"tattat peniemUargan Pttblic M @tsnare, J*arta, Desenter 2g1;
hal. 2.
2r
Miriam Budiarjo, Menggapai l(dautaan untuk RakyaQMizan, Bandung,
?CF
t"o".gryna dartio-oletr lcdo
ttrina p, Indikator aan Uat iiir"ilnslp Akntabilibs, Tnnfuransi dan ?rtlgp,A Sekretarbt Good Pubfc Govemae
gad.n i"*n
"naan
Pembangunan Nasional lakarta - Agushrs 2003' hal' 9
10

2. Daerah Penelitian Lapangan dan Responden
penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data. primer yang akurat rnengenai
melonisme pengawasan seperti apa y?rg diperlukan bagi lembaga lGiaksaan. Penelitian
lapangan dilaksanakan di lima kota di Indonesia, pitu di Jakarta, Manadq Denpasar, Padang
dan Banjarmasin. Adapun kota-kota tersebut dipilih karena mewakili tiga wilarch di Indonesia,
yaitu Indonesia Barat, Tlmur dan Tengah, dan juga didasarkan pada tingginya fumlah dan
kompleksibs perkara yang ditanganioleh masing-masing Keiai<saan disetiap kob.
Studi banding dilaksanakan di dua negoEt ASEAN yaitu Filipina dan Thailand, alasan kami
memilih kedua negara ihr adalah kesamaan kulh-rr sosial dan budaya serta situa$ pofttik dengn
trndonesia, sehingga kami tidak memilih negaE maju seperti Amerika, Inggris, Eelarda ataupun
negara maju yang lain sebagai tempat untuk melakukan studi banding kalan tirglot
perbedaan kultur sosial budaya serta situasi politik yang terlalu jauh dangnn Indorresia.
Namun, kami memasukkan beberapa data sekunder dari negara-negaG maju Ersefut sebagai
bahan peibandingan dalam penelitian inl.
Responden berasal dari berbagai kalangan dan mayoritas berasal dari berbagEl ldatuan antara
lain akademisi, Kejaksaan, praKisi hukum dan aKivis tembaga Swadaya Masyar# di bidang
hukum. lumlah responden yang kami harapkan dari kalangan akademisi, hakim, pegacam dan
publik sebanyak 5 orang untuk masing-masing kategori di tiap-Uap koh. t ntuk reryortdert yang
berasal dari Kejaksaan 20 orang dari setiap lota, kecuali unh.rk kota Banjanrdn &nana lomi
tidak mendapatlcn data sama sekali.
lumlah responden yang kami harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berflofr
Profesi
lumlah Responden
Jakarta Manado Denpasar Padanq Baniannasin
laksa 20 20 20" 20 20
Akademisi 5 5 5 5 5
Hakim 5 5 5 5 5
Masrarakat 5 5 5 5 5
Praktisi/Peng acara 5 5 5 5 5
11

Adapun jumlah re$ponden yang kami dapatJon dalam psrelitian ini adalah sebqBi berikut:
Profesi
lumlah Respqnden
Jakarta Manado Denpasar Padang &niarmasin
laksa 20 z0 20 20
Akademisi 5 5 5 5 5
Hakim 5 5 5 5 5
Masyarakat 5 6 5 6 5
Praktisi/Pengacara 5 5 5 5 5
Sedangkan yang dipilih sebagai nara sumber adalah para pakar dan ahli prg baleftan dengan
lembaga Kejalaaan dan sistem pengawasn. Pakar dan ahli tersebut bsasal dari lolangin
akademisi dan Jaksa.
3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
Alat dan teknik pengumpulan dab yang digunakan adalah berupa shldi krdur dan stud[
lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan mengandiSs bahan-bahan
hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Sedangbo sfudi laparEpn
digunakan untuk rnengumpulkan data berupa pendapat dari masyarakat hulqrn dan rpn hul$m
rnengenai sistern rekrutmen di Kejaksaan ini. Studi lapangan dilakukan derqpm cara:
Wawancara mendalam (indepth inbrvbw)
Metode ini bertujuan untuk menangkap pendapat dan pemikiran p6,a ahli yaqg
menjadi narasumber dalam penelitian ini. Instrumen yang digunalan&n urawancila
mendalam ini adalah pedoman wawancara (interview guiddirw), &nana insfuunst
tersebut disusun.dengan rnengaql pada masalah yang akan dikaii.
Kuesioner i
Metode yang dipakai dalam penyebaran kuesioner ini adalah metode Fnpsire Dahn
metode ini responden dipilih seafti sengaja dan sesuai dengan lsfieria responden
penelitian yang telah ditentukbn sebelumnya, serta memiliki kaiBl denEan obldt
penelitian.
fuus GrouP Disussion
a.
b.
J
12

"i
I
i
I
I
I
I
I
I
t
Ir'
I
I
I
l.-,
i'
ii
irI
I
I
tuts @oup Oistxton (fGD) dilakulon sebanyak dua kali dimana perdiU tidak akan
mempengptuhi pendapat dan sikap peserta diskusi. Semua hasil disku* dicataVdir*am
I
untuk digtinakan dalam menjawab permasalahan perrelitian.
4. Anali$s hta ' .
Hasil perrelitian lapaqgan a}<an dianalisis ffina kualibtif dangan cara nrelala,lkan
' penggabungan data hasil sfirdi literatur dan studi lapangan. hta hrsetxrt keinudktn didah dan
dicari keterkaitan serta hubrurgannya antara satu dengan yang lainn)ra, sdhitgga dipdeh hasil
:
yang sesuai dengan tujuan penelitian.
F. ladwal
Mitian akan dilakukan mulai pada minggu pertama bulan ftbruari 2m5 dan beralfiir pda
bulan Oktober 2005.
G. Hdtsana
Penelitian ini dilakukan secara srarakelda dengan mdibatkan Um penelit lang tetdki tr snpat
orang peneliti, dua orang asisten peneliti, dua orang staf administrasi, dan nara*ro6q.
I
I
I
I
)
,l
7
!
t
I
r3

BAB II i
SISTEM PENGAWASAN DI ORGANISASI PEMERIilTAH
Sebelum mernaparkan slstem pengawasn di Kejalaaan, kiranla perlu dijdaden terlebih
dahulu menEenai sistem pengawasan di organisasi pemerintah seera umum. Fial yarB rnenjadi
dasar dari urutan ini adalah karena Kejaksaan merupakan bagian dari pernerintah dan bahwa
sistem pengawasan di organisasi pemerintah merupakan pola yang semgam dahm $stem
pengawa$ n di seluruh instansi pemerinta han lainnya.
Dengan demikian akan tergambar bagaimana sistem pengawasan di organisad panerinbh dan
efe6ifitasnya. Kemudian akan diketahui bagaimana sistem tersebut diadop* oldt organisasi
pemerintah tettentu seperti Kejaksaan, apakah ada kesesuaian dan nilai lebfh milpun kunng
dari penerapan pola sistem pengawasan tersebut. Sehingga model yang dgrmakan dalam
sistematika penulisa n ini berbentuk
*piramida terbalik".
Sistematika penulisan ini juga berhubungan dengan dua peran yang diemban oHi Jaksa yang
juga berstatus sebagai Pegawai Negreri Sipil (PNS), sehingga mengakibatkan Keidman dalam
mene6pkan peraturan bagi para Jaksa tidak dapat terlepas dari ketentuan{<&rhtan PNS.
Untuk itu, akan lebih mudah untuk memahami ketenhran-ketentuan pengawaen ddam intenrd
Kejaksaan Jika ada pemahaman terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan hd*trya, lraitu
mengenai PNS.
i
Mengawali tulisan mengenai sistem pengawasan di organisasi pemerintah tentnya tidak lepas
dari perspektif ilmu manajemen. Bahwa untuk mencapai tujuan dengan mewuludan visi dan
misinya, setiap organisasi membutuhkan suatu sistem pengelolaan organisad prtg baik abu
yang lebih dikenal dengan istilah "manajemen". Ilmu manajemen berkembang seirirg dengan
kondisi hubungan antar manusia yang semakin kompleks. Salah satu bnggak pentirq
mengenai ilrnu ini adalah ketika pada tahun 1911 seormg insinyur pertambarganasal &nerika
bernama Frederick Winslow Taylor membagikan pengalamannya kepada pt& mengenai
J
14

manaiemen dengan meluncurkan tulisannya Vang beriudYl The Pina?les of Scientific
Management akll yang dikenal sebagai Prindrrinsip Manaiernen llmiah. Dengan
dipublikasikannp'tulisan Taylor tersebut dimulailah tonggak sejarah era sientifrc management,
atau manajemen berbasis ilmiah.
pada bhun 1916 seorang berkebangsaan Perancis, yangJuga bekerja di bidarg pettambangan,
Henri Fayol, mengadakan penelitian mengenai slfat rnanaienlen dan administrasi berdasarlon
pengalaman perusahaan pertambangannya. Fayol nrsryatqkan berbagai.pnndp organisasi,
manajemen serta metode, ukuran dan penyederhanaan kerja (teori raylor) unfuk mencapai
efe$ensi. Baik Fayol dan Taylor berpendapt bahwa prinsip-finsip yang ada di seluruh
organisasi, dengan tujuan menjalankan administrasi yang efisien, dapat diimdementasikan'
penegasan ini melambangkan pendekata n one best wayterhadap pemikiran manajernen'z
Uma fungsi manajemen juga dikemukakan oleh Fayol dan masih relevan unhrk didiskudkan
hingga saat ini terdid dari:
1. Plannitg.
2. Organizing.
3. C.omnnnd.
4. @rdinating.
5. Contolling.
Ahli manajemen lain yakni George Terry memperkenalkan rumus PCIAC, ya3u, hming,
organizing, Actuatitgl, dan @nttatting. sementara ttu Siegel memiliki rummn fur6d
manajemen yang lebih singkat )aitu Poc sebagai singkatan dari PIan*rE, aryw*ittg, &n
Contolting.a Masih banyak lagi ahli manajemen lrang merumuskan furgri-futgd rEnaiefnen.
l,lamun terdapat kesamaan di antara mereh, bahwa fungsi perenclnaan seffit &efutkan
terdepan dan fungsi pengawasan berada pada urutan teraktir'
Meskipun setalu terletak pada urutan teraktrir bukan berarti fungsi pengawa*m berysan kgil(a
suatu organisasi telah melaksanakan seluruh fung$ lainnya. fungsi pengav'IBl senantya
2t Fayol (tg4t-1g25) pn(ons and kinqDb of ,tuegs,B*
ht*://www.brund.aclukr-bust&-[Ja7co-nioetence(avol.html. diakses pada tanggal 25 !'laret20(E
B so6pn Syafri Harahap, Sistem pengawasan Manajer€n (Management enttol $/seml, ftstaka Q,n&nI
Jakarta 2004, hal. 5.
15

dapat berjalan bersamaan dengan fungsi lain. Sebagai ontoh,ketilo orgnnisasi rnelaksanakan
fungsi perencanaan'dalam bentuk progrcm kerja, fungsi pengawasan berperan untr.rk menjaga
.
agar perencanaan-organisasi tersebut tetap dalam jalur untuk mencapai hrlnn, visi dan
misinya. Peletakan fungsi pengawasan di belakang bukan berarti memisahkannya dengan
fungsi yang lain, namun untuk memudahkan ketilo menganalisa dan mem*nmi sistem
Argumen lain yang dapat dikemukakan mengenai hal Ersebut adalah bahwa pada umumnya
pengawasan berh.rjuan untuk menjamin agar seUap yang direncanakan dan png dilaksanakan
dapat tercapai tanpa adanya penyimpangan yang akan menjauhkan dari pmses penepaian
tujuan, visi dan misi yang hendak diapai suatu organisasi.
Dalam peneliUan ini yang nrenjadi penekanan adalah furpsi pengawasan. Untuk ihr pada bagian
ini yang akan dikemukakan adalah tinjauan mergenai pengawasan yang dilihat dari ilmu
manajernen dan dari perspekUf pemerintahan yang ada di Indonesia.
A. Pengertian Pengawasan
Sbagai salah seorang perintis ilmu manajemen Fayol memberikan pengertian:
@ntrol onsisB in rcrifying whether evefia:ry oqtJrs in anffiy *6th tte plan
adopbd, tle insffiiction lsud and prlnciples &hlis@. It has fi1i@w b gint wt
walarcsw and etrors in order b tectify then and prctent rutttrane.x
Pengawasan mencakup upaya merneriksa apakah semua teriadi sesuai dergan rcncma
yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinslp yang danut Juga
dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar @. dihidad
kejadiannya dikemudian hari. (terjemahan oleh Soffan Syafri Harahap)
:
Sujamto datam bukunya yang berjudul Beberapa Pengertian di Bidang Fengawasan
mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetatrr( dan menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah esni derqan
21
Henri Fayol, @neral Principles d l+lanagpntent 1949, sebagaimana dilattip oleh D.S. Wv OgoeaAm
Theoty, ?enguin 8ooks, Middlesex, 1971
l
16

yang semestinya atau Udak.zs Pengertian ini disimpullcn oleh Sujamto setelah menguraikan
definisi pengawasan dari berbagai ahli seperti Siagian, Soekamo K., Sarwob dan Manullang.
Siagian memberikan definisi pengawastrn sebagai proffi pengarnatan daripada pelaksanaan
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar slpa)ra semua pekerjaan lrang sedang
dilalaanakan berjalan sesuaidengan rencana yang telah dtentukan selelqrlnp.E
Definisi lain tenhng pengawasan dikemukalon oleh Sarwoto sebagEl lcgiatan manaler png
mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana se$tli dengan rcncrn yang ditetaplon
dan atau hasilyang dikehendaki.zT
Kemudian babsan lain tentang pengawasan diberikan deh Soelomo K. yakni sJatu proses
yang menentukan tentang apa )rang harus dikerjakan, 4tsr apa )aflg disdenggarakan seialan
dengan ren@na.28
Menurut Sujamto, meskipun dari definisi yang disampailon oleh Siagian, Sailtoto dan Soekamo
K. terdapat perbedaan pada bagian awalnya namun pada bagian aktinq;a tid* terdapat
perbedaan yang mendasar yakni definisi yang aktif yang mengandung un$r mengiilittdcan atau
mengendalikan.
Sedangkan Manullang mengumpulkan pendapat-pendapat dari beberapa penulb adrq tenhng
arti pengawasn )ang di antaranya tidak sepenuhnya rrerupakan suatu defirffi, nanr.n hbih
menekankan pada hrjuan pengawasan.2e Pendapat-pendapat yang diktrmgrlkan tersehrt salah
satunya adalah pendapat dari Henri Fayol sebagaimana telah dikemukakan setdtrrm d abs.
Selain itu pendapat yang dikumpulkan adalah:
George R. Terry: Contol is to detqmine what is ammplishd, *afte $ and a$y
arrectiue rteaslres, if nedd result in kqhg wrtth ile plan
5 Sujarnto, kbenpa Pengeftian di Bktang Pengawaan, Ghala lndonesia, Jal<arb, l!185, hd. 4.
26
Siagian, Filefat Adrninistasi, Gunung Agung, Jakarta, 1970, hal. 107 sebagalrws dsfh ddt Sqanb,
fubeapa kngeftian di Bidang Pengawaan, Ghalia lrdonesia, Jakarta, 1986, hal. 14.
2, Sarwoto, Dasr-dasr Oryani*si dan *lanajenen,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1!81, hd. E sehgaerara
dikutip oleh Sujamto, &berapa Pengertian d Btdang Pengawaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 156, fud. 1&
a Soekamo K., Daardaar Managqment, Miswar, Jakarta, 1968, hal. 107 sebagainana dfcfip deh grtsmb,
kfuepa kngeften di Bidang Pengawaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 17.
n Manullang, Dasar-dasar Llanagencn, Ghalia Indonesia, Jakarta, L977, hal. 136 sebagffiaa dallip oldt
Sujamto, *benpa Pengertian di Bidang Pengawasan,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal- 17.
T7

(Pengawasan adalah untuk menentulon apa ya,ng telah diepai, mengadakan
evalu-asi,atasnya, dan mengambil tindakan-Undahh korektif, bila diperlukan untuk
menjar[in agai hasilnya sesuai dengan rcncana - terjemahan oleh S1;amb)
Newqian: @ntrot is assunne ffiatfrE Wtwmane conform b pbn (Pengawasan
adah} suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai derq6n rencana -
terjemahan oleh Sujamto)
Berdasar{<an ke6ga pendapat tersebut Manullang menyimpullon definisi tenbng pengawasaR
sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilalsanakan, menilainya
dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supqa pelaksanaan pekerjaan sesrai dengan
rencana semula.s
pengertian terhadap pengawasan begitu banyak diberikan oleh para ahli rnana!:men. Hal ini
disebabkan oleh pengertian yang beragam mengenai i*lah mntol sebagi sahh sahr fung$
manajemen yang dicehrskan oleh Fayol. Ada yang mengartikannya sebagai pergend,alian, ada
pula yang mengaftikannya sebagai pengawasan. Selain ihr terdapat beberapa penddotan yang
dilakukan untuk memahami sistem pengawasan yakni pendekatan klasik, stnrl&rd, kekuasaan,
perilaku, sistem dan holistik3t. Alasan lain mengapa begitu banyaknya flEertian mengenai
pengawasan adalah karena tinjauan yang dilakukan berdasarkan disiplin dan kebutuhan
masing-masing bidang baik ekonomi, sosial maupun pemerintahan'
Namun jika dikembalikan pada pembagian fungsi png dikemukakan oleh FaYol di atas,
&n1olingyang dimaksud tidak hanya bermakna pengawasan semata. ContolfitgW.berarfi
pengendalian yang memiliki makna berbeda dengan pengawasiln. Tdaah d*i *i bahasa
Indonesia menunjukkan bahwa makna pengendalian lebih luas ketimbaqg pelIFwasm,
meskipun dari berbagai literahrr manajemen berbahasa Inggris tidak membeffil leduanya
dan tercakup dalam istilah Controlling.
i
pengendali dalam melakukan pengendalian memiliki kewenangan yang lebih bedaya terhadap
png dikend"alikan jika dibandingkan dengan kewenangan pengawas dalan pangawasn
terhadap yang diawasi. Perbedaan ini bersifat gradual atau bertingkat, di rnna tindakan
kore6if sudah terkandung dalam pengendalian, sementara tindakan lqddf dalam
pengawasan merupakan proses kelanjutannya abu berada di luamya. Runmt lang
n lbid., hal. 18
" Sofyan Syafri Harahap , Opcit., hal. 8
18

menggambarkan hubungan keduanya yakni pengendalian sama dengBn pengawasan plus
tindakan koreKif. '
Seyogyanya berbagai pengertian mergenai pengawasan maupun perUerdalian tidak unfuk
saling dipertentangkan. Beragamnya pengertian ini sebailola unhrk rnerdapatlGn suatu
pemahaman rnengenai unsur-unsur dari pengawasan itu sendiri, sehingga ika dissun sectftt
sistematis dan dihubungkan akan membentuk suaui sistem pehgawasan.
Adapun un$rr-unsur dari pengawasan tersebut setidaknya melipufi enam hal:
1. subyelg yaitu pengawas atau orang yang mengawasi;
2. obye( yaitu orang Png diawa$;
3. kebijakan dan ketentuan atau peraturan, yakni dasar dilakukanya per[Bwafiln berikt
aturan mainnya;
4, ruang lingkup pengawasan, yaitu hal-hal yang diawasi sepefti kinefia pqEwai, pef{Eunaan
anggaran, dan sebagairrya;
5. mekanisme, yaih.r urutan, tab cara atau prosedur dalam melakulon perganqsan; dan
6. tujuan, yaihr untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu tugas mallpun hadnya se$rai
dengan perencanaan.
&ragamnya pengertian yang diberikan baik tefiadap ontrolling, per{Bwasafi maupun
pengendalian menunjukkan betapa luasnya ranah manajemen dan tidak da korersus yang
menyepakati batasan-batasannla.
Namun demikian yang terpenUng adalah menguraikan unsur-unsur 1rar$ ada dalam
pengpwasan unh.rk kemudian digali lebih dalam lagi. Unsur-unsur pen(Pwasaa lhr endfil
' sangat bergantung dengan kondisi dan kebuhrhan lingkungan di mana sisternnya bsada.
B. Jenis-jenis dan Bentuk-bentuk Pengawasan
Setelah kita mengetahui batasan-batasan pengertian dari pengawasan, ada bailmla diuraikan
jenis-jenis pengawasan ditinjau dari ilmu manajemen. Pembedaan ienis pangaurasn ini pae
urnumnya dilakukan secara berpasang-pasangan atau satu jenis pengawasan alot dinsand
jenis pengawasan yang lain.
t$,

d.
b.
1. Penqawasan Eksternal dan Intemal
I
I
Pengawasan ekstefnal berarti pengawasan yang dilakukan dari luar, atau dengan kata lain oleh
pihak yang berada di luar su$rnan organisasi yang diawasi. Dalam literatur manajemen dikmal
beberapa istilah yang terkait dengan pengawasan eksternal yakni wiat onto{ attfunl onbol,
clan @rrtrol dan scial norm. l*ilah lain adalah sciebt anfrol yakni semua bentuk atau
institusi pengawasan masyarakat yang menjamin ketertiban ldan dihormatlnlra norma-norma
sosial dan etika rnasyarakat. Kelompok ini terdiri dari:
pemilik perusahaan;
asosiasi di luar perusahaan yang memiliki kepentingan dan pengaruh terfiadap perusahaan;
c. serikat buruh; dan
d. publik.32
Merupakan sisi yang berlawanan dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan internal,
secara harfiah pengawasn internal jelas dilakukan oleh pihak png berada di dalam organisasi.
Dengan kata lain pengawasan intemal dilaksanakan oleh karyawan/aparat/urft yatq memang
ditugaskan oleh organisasi untuk mengawasi jalannya organisasi.
2. Penoawasan Preventif dan Penoawasan Reoresif
Kedua jenis pengawasan ini dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 5 T*run 1974 bntang
Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah png telah diganU dengan Undangr{trrdarg Nonpr 22
Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan teraktir diganU dengan Undary{.lrdary Nornor 32
Tahun 2004 tentang Pernerinbhan Daerah. Secara umum pengawasan prer,€ntif dilakukan
sebelum pelaksanaan, yang benrti pengawasan terhadap segala sesuahr yarg rnadh bersitrt
rencana. Secara teknis pengawasan prevenHf dilakukan berdasadon Pasal 68 dan Pasal 69 UU
Nomor 5 Tahun L974 yang dalam'pelaksanaannya o.rkup efektif namun serirp mermkan waktu
yang sngat lama33
Sedangkan pengawasan represif mempunyai pengertian secara umum sebagai peqrawasan
yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiahn dilaksanakan. Dalam UU lknor 5 Tahun 1974
pengawasan represif sebagai salah satu bentuk cara pengawasan atas Flafrtya peilerintahan
32
Ibid., hal. 150
33
Su;amto, Op. Cit., hal65 - 67.
20

r
otonomi daerah. Pengawasan represif dalam UU tersebut diahrr dalam Pasal 70, yang dalam
prakteknya jarang dilaksanakan oleh pejabat yang.berwer,.nb. H"t ini disebabkan beberapa
faKor yakni: sebalian besar permasalahan telah diaEsi dengan pengawasan prevenUf, faldor
psikologis dari peiabat unhrk membatalkan atau menangguhkan suaht perahrran daerah karena
sikap yang kurang lugas.3a
3. Penaawasan tanosuno dan Penqawasan Tidak Lanosuno
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara merdatargi dan
melakukan pemeriksaan di tempat (on the spo0 terhadap obyek yang diawa$. Dengnn
pengawasan ini maka yang mengawasi dapat melihat dan menghayati sendiri bagairnana
peker[aan dilaksanakan, dan bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk atau ir&rlksi png
secara la ngsung nr,enyangkut dan mernpengaruhi jalannya pekerjaan.
Pengawasan tidak langsung memiliki pengertian pengawasan yang dilakukan bnpa madahrEi
tempat pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain dilakukan dari belakang m@ dengan
menganalisa dan mempelajari segala dokumen yang menyangkut pelaksanaan derjaan. Jika
dibandingkan dengan pengawasan langsung, malo pengawasan tidak hrUgmg ncrnilild
kehmahan yakni dokumen )iang diperilaa belum tenh.r sesuai dengan falG dilapaqan. t ffr*
itu pengawasan tidak langsung dilakukan sebagai pembantu atau pelengkap pengawasan
langsung.
Dalam sistem pengawasan di Kejaksaan kedua bentuk pergawasan ini dikenal derrym ebutan
Inspeksi Lapangan dan Inspeksi dari Betakang Meja (BuriD.
4. Steering Controls, Yes-No Contol dan Post Ac,tion C.ont{ol
i
Ketiga ienis pengawasan ini dikemukakan oleh Wlliam H. Newman3s. Sterirg M iaeth
pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung dengnn tduan utama
Y rbid., hal 67 - 69.
3s
William H. Newrnan, &ntrol: Past or Future, dalam
Graw - Hill Book Co., 1978 sebagaimana dikutip oleh Sujamto,
Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 80.
Lewis Benton (ed.), ftlanagement fw #w Rt$*e, t4c
Eeberapa Pengertian di Eidang ktEawwn, Ghah
21

membuat evaluasi dan perkiraan tentang hasil ak{rir yang akan,dicapai untrk dapat mengambil
tindakan korektif ydng tepat sebelum pekerjaan selesai seluruhnya. Jika dilihat dari pengertian
di atas, maka sfuehng controtlebih kepada bentuk pengendalian ketimbarg pengawasan'
Sedangkan pengertian yang diberilon terhadap y6-no @ntol adahh suatu pengawasan yang
bersjfat pengujian (waningfesl) apaloh suahr pekerjaan dapat ditanjutlan aEu tidak Dalam
prakteknya di Indonesia hal ini jarang sekali dilakukan, padahal mutlak dilaksanakan untuk
pekerjaan yang sifatnya vital sehingga dampak kerugian dan kegagalan pekerjaan dapd
dihindari jika dalam penilaiannya tidak dapat dilanjutkan'
lGmudian untuk post-adion ontrot diberikan pengertian yakni pengawasan png dilakukan
terhadap pekerjaan yang t€lah selesai dikerjakan dengan membandingkan hasil pekerjaan
terhadap standar atau tolok ukur yang telah ditetapkan'
Berbeda istilah dengan Newman, penulis lain ialah Donelln Gibson dan lrranievidr$ mem@i
pengawasan dalam tiga jenis yakni Preliminary @nbols, C.orxrurrent Conbot &n MMt
@ntroL pada dasar.nya hampir sama di mana pengawasan dilaksanakan sebelum, pada sad
dan setelah Pekerjaan dilakukan.
6. Penoawasan rnenurut bidang yano diawasi
Beberapa penulis mengemukakan pendapahrya dalam membagijenis pergariasan berdasrlan
bidang yang diawasi. Sarwoto membaginya menjildi peng6wasan di tridarg produlGt
pembiayaan, perbekalan, kualitas, anggaran belar$a, pe{nasann dan sebagainya3T' Kemudian
Oayton Reeser membedakan pengawasn menjadi bdg?Ary ftnartial mttol mn-bwlglfuy
ftnanciat Control, proddion control, inventory controL sbtisb;at onfu, natkeblTg ondfut
sebagainya3s.
$ Donelg etal., findamenbls of l4anagent--------------nt, Bugness Publicatiofl,.IrE Daflas, ToPs, 1975
l1l lgl
sebagaimana dilartip oleh suiamio, Beberapa emgeTtian di gidang Pengawaen, Ghalia lrdryresia, Jakarta, 1986, H'
87 - 90.
37
Sarwoto, Op. Gt., hal.97.
&

Pembedaan pengawasan darijenis dan bentuknya memiliki tujuan tersendiri agar memtldahkan
pelaksanaan pengbwasan itu sendiri oleh masing-masing organisasi sesuai dorgan kebutuhan
dan keadaan didalamnya. Selain itu dengan pembedaan ini diharapkan p€I4rawasan dapat
dilalsanakan secara menyeluruh dan tidak ada bagian 1rang terleuratlcn untrk diawasi.
C. Proses Pengawasan
Untuk melaksanakan pengawasn diperlukan beberapa
Gary Dessler, yaitu:
langkah sebagairnana diubrakan oleh
estublish some ttrtpe of sbndards or brgeE (menetapkan beberapa standar atau
sasaran).
measute actual performarre againb ffiefi frndads (mengukur/nembardlngkan
kenyataan yang sebenamya terhadap standar).
i&ntify dewattons and bke onectirc actions (identifih* panyimpangan dan
penga mbilan tindakan koreldf).3e
l-lal senada juga disebutkan oleh Clayton Reeser yang mengemukakan tigB langkah utama
dalam pelalsanaan fungi pengawasan, yakni:
The esbblishment of sbndards by whidt he aduErcmant af plans an fu
measwd.
The omparinn of pefformane result wiilt tfiex tundat*, and d<irE dtt of
deviabbns.
The inifr:ation ol'actions to onst antinuane of ffie deviafuE q to mdlby fre
plans.n
Dari sudut lain pengawasan dapat dirunuskan sebagai ERMC sebagai sirgkatan dari:
E@ation (tujuan atau. standar) , Rwrding (pencatatan kinerja), MmiWW (perbandingan
s Calyton Rep'rrlr, t4anagenwnt function and l,to&m C@4 Scott Foresrnan ad &rpann Oenvl*r
1973 hal. 362 - 410 sebagaimana dikutip oleh Sujarfio, tubenpa Patgatian di Elidang tutgatwl Ghalla lndone&,
Jakarta, 1986, hal.93.
s Gary Dessler, Management fundamenbls A Fnme Wotlc, R&on Pubtisihng C.onpany, Restco Virg&fa,
1977, hal 33e iebagaimana dikutip oleh Sujarnto, tubeWa tugertian dt EMaq HUEwen, Ghalia Indone&'
Jakarta, 1986, hal.95.
{ Oayton Reeser, @. Ot, hal 352
1.
2.
3.
1.
2.
3.
23

-
antara tujuan dan catahn) dan Curution (tindalan koreks.i terhadap poryimpangan yang
ada.al t
Berbagai proses" pengawasan yang dikemukakan para ahli dan pralds rnanajemen selalu
mengedepankan penentuan standar. Sbndar pengawasan adalah suafu stardar ahu tolok ukur
yang merupakan patokan bagi pengawas dalam menilai ?pal€h obyek atau peksjaan lang
diawaii seialan d*gun semestinya atau Udak. Standar pengaivasan men$liki tga aspek pkni:
rencana yang ditehpkan, ketenhran serb kebijakan lang berlaku, dan prinsip daguna dan
hasilguna dalam melakukan pekerjaan.a2
Aspek rencana di sini mencakup kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang hertrk dicapai,
sasaran-sasaran fungsional png dikehendaki juga waktu penyelesaian peksjaan. Aspek
ketentuan dan kebijakan mencakup ketentuan tentang prosedur dan Eb kerja, psaturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan, segala kebijakan rsni !6ng berlakl.
KeUga aspek ini harus terpenuhi seluruhnya agar dapat dikatakan sebagai starfu per€ar€san.
langkah berikutnya setelah standar pengawasan ditentukan adalah membandFlEkan atau
nrenilai apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan standar brsebut Salah satu
metode untuk membandingkan atau menilai adalah dengan pemeriksaan.
D. Pengawasan Dalam Organisasi Pemerintahan di Indonesia
Suatu organisasi pemerintahan sangat membutuhkan manajemen yaql baik Tanpa adarya
manajemen yang bai( sudah tentu kinerja organisasi se@ra keseluruhan tidak alwr bd@rja
' dengan efektif. Secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen yang dibutuhkan olefr orgadsari
pemerintahan mencakup€ :
1. Fungsi Planning (perencanaan); i
2. Fungsi Pelaksanaan yang memuat:
a. Fungsi Organizing (pengorganisasian);
b. Fungsi Comrnanding (pemberian perinbh);
tt Soryan Syafti Harahap, Op, Ot, hal.37
{2
Sulamto, Op. Cit, hal 97 - 98.
{*ladari Nawawi, Pengawasan Mebkat di Lhgkungan Aparafrrr funenhbfl Cet te-a (eftil gtarrgga
1989), hal. 6. Lihat juga halaman 13 bab ini.
l
24

c. Fungsi Directing (Pengarahan);
d. Fungsi BudgeUng (Pembiayaan);
3. Fungsi Controfling (pengawasan).
Fungsi antolling abu pengawasan merupakan furuBt yang sangat pentirg dan dapat
dilakukan setiap saat baik selama proses manajernen berlangsung maupun setdah berakiir
untuk mengetahui Ungkat pencapaian tujuan suatu organisbsi. Artinya, fungsi pengnwasan
harus dijalankan terhadap fungsi perenenaan dan pelaksanaan sedini mmgkin agar dapat
diperoleh umpan balik jika terdapat kekeliruan abu penyimpangan sebdum rrcniadi tebih
buruk dan sulit dlperbaiki.
1. Tuiuan, Sasaran dan Ruang Ungkup PenqaUrasan
Tujuan, sasaran dan ruang tingkup pengawasan dalam seluruh organisasi pemedntahan
digariskan oleh Inpres No. 15 tahun 1983. Dalam Inpres tersebut disebutlon tujuan
pengawasan adalah mendukung kelancarcn dan ketepatan pelaksanaan kegflatar panerinbhan.
Sasaran pengawasan meliputi#:
agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secar! ffiib Hasarkan
perah.rran perundangan-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi
kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, tusil guna dan
tepat guna yang sebaik-baiknya.
agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan ren@na dan program
pemerintah serta perahJran perundang-undangan yang berlaku sdingga tercapai
sasa ran yang ditetapkan.
agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untrk memberi
umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap KebiBksanaan,
perencanaan, pernbinaan dan pelaksanaan tugas umum pernerintahan dan
pembangunan.
agar sejauh mungkin menaegah terjadinya pemborosan lebocoran, dan
penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlergl€pan
milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bssih, berwibawa,
befiasilguna, dan berdaya guna.
Ruang Lingkup Pengawasan adalahas:
a. Kegiatan umum pemerintahan ;
{Pasal 1 ayat (2) Lampiran Inpres No. 15 tahun 1983 tenbng Pedoman Haksanaan Prgavasan.
'sPasal 2 aya(2) tampiran Inpres No. 15 tahun 1983.
a.
b.
d
l
25

b. Pelaksanaan rencana pembangunan ;
c. Penyelengga6an pengurusan dan pengelolaan kerlangan dan kekalaan negara;
d. fegiatan
-Uaaan
usaha milik negara dan badan usaha milik daeah ;
e. fegiaian aparahrr pemerinbhan di bidang lr6ng men'cakup kelembagaan,
kepggawaian dan ketata laksanaan.
2. Bentuk-bentuk Penoawasan
Dalam Lampiran InPres No. 15
1989 ada beberaPa bentuk
pemerintahan, Yaitu:
a. Pengawasn Melekat
b. Pengawasn Fungsional
c. Pengawasn MaqYara kat
d. Pengawasan Legislatif
E. Pengawasan Melekat
hhun 1983 dan dalam butir ;I.1 Lampiran Inpres No. 1 tahun
pengawasan yang remestinya dilakukan pada oganisasi
pengawasan melekat disebutkan dalam Pasal 2 a1rat (1) butir a tampiran Inpre t'lo. 15 dutn
1983 dan diatur lebih lanjut dalam Bab II dengan fudul Pergawaen Absn Langsng' Ya[w'
hanya terdiri dari satu Pasal yaitu Pasal 3.s Istilah pengawasan absan langsrng dalam Irpres
tersebut hanya dipakai seloli saja, selanjutnya munod istilah pengawasan rnehkat tlal ffi
mengakibatkan pengawasan atasan langsung diinterprehsikan sama dengan pet{fMEHln
melekat.
sPasal 3 Lampiran Inpres No. 15 tahun 1983 berbunyi:
Pimf,inan semua sah1an organisasi penrrintahan, ternraiuk proyek pembangunan di littgkrqan Oepagnen I
f""ifigi 7 tn t *f hinnli, *entipt"13n pengawasan mepkat dan menirgkatlon rutunya d d&ol
RJngafuasan melekat dirnaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a. -.eani penggurisan struktur organisasi yand iaas dengn pembagian tugas dan fungoi besera ur*rrya
yang jelas pula ;
b. ir6ifi,i p"rin.iin Kebijaksanaan pelaksanaannya yang dihrangkan secanr tertulis png dapd EtenFd
peg.ngr[ ;ir.rn pelaksanaannya d,tetr oawatran yang nrenerima ryllTp"tt.n $ev{enarg dari aBt;
c. mdalui rencana ieria yang menggambarkan kegiitan yang.harus dilaksanakan, bent* huhngEnlcril&
i"giit n i"o"Uut d'aohuSungailnara berbagai keg0atan beserta sasaran yang harus dicapainfa;
d. mfralui prosedur i<e6a yang rierupakan petun ut pe[fsanaan yang ;4as da{ aAsan @da baudt*;
;: r*f.fui
'p*."t"An 'traiit
ie6a sirta p"t por3nni" yang nrerupakan alat bagi atasan wtlk menOp4};t
- ilf"*d yang diperlukan
'Oag perigambilan i<epuUrsan serta penyusunan pertang6 u1g*t$d4 H(
mengenai ietat<sanian fugas maupun rnengenai paTgelolaan keuangan ;
f. nrelalul pembinaan p"o*il yarig terus r|enerus agar para
.pelaksana..meniadi.
rfisur yalg millu
melaksanakan aengail-Uaii trio-y"ng menjadi tansgurg jawabrrya dan tidak mdakukan tinddq 1aag
bertentangan dengin maksud serta kepentingan tugasnya'
(1)
(2)
26

pasal 3 ayat (1) Lampiran Inpres No. 15 tahun 1983 menunjuk pelaksana pengawasan yaitu
pimpinan satuan-sttuan organisasi pemerintahan untuk mencipakan apa yang disebut dalam
ayat tersebut sebirgai "pengawasan melekat". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan enam ialur
pengawasan rnelekat, kesemuanya tercakup dalam g.ntu jalur pokok prE dissttt istem
pengendalian manajemen". Selain keenam jalur tersebut, ter,dapat satu jalur pokok lain yang
juga termasuk dalam pengertian pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegttahn abu
usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung yang harus dilakukan
sendiri oleh tiap-tiap pimpinan organisasi, dengan kata lair,r hal inilah png disebut sebagai
pengawasan atasan langsung. Pengawasan absan langsung selalu melekat dalam setiap
jabatan pimpinan, maka sistem pengendalian manajemenaT sudah seharusnya mdelot dalam
setiap organisasi dan manajemen. Jika dihubungkan dengan defini$ pengendalia#, maka
pengawasan atasan langsung merupakan pengendalian ifu sendiri, sehingga pengawasan
melekat merupakan gabungan antara pengendalian dan sistem pengendalian
manajenren. Hal demikian diperkuat dalam Pasal 3 ayat (3) Lampiran Inpres No' 15 tahun
19g3. Fungsi pengawasan merupakan fungsi ktruzus karena fungsi-fungsi manaiaren lain
dapat didelegasikan kepada bawahan sedangkan fungsi pengwasan tidak Jika per{Fwasan
absan langsung selalu melekat pada setiap jabatan, maka sistem pengendalian rnanajemen
selalu melekat pada setiap organisasi.
pengertian pengawasan melekat menurut butir I.1a tampiran Inpres t{o. 1 tahun 19Sl tenhng
Pedoman Pelaksana an Pengawasan Melekat adalah:
serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian png teI,us menerus,
dilakukan oleh atasan dng;ung terhadap bawahannya, secara pranentif atau represif
agar pelaksanaan tugas bawatran tersebut berjalan efektif.dan efiSen sesuai
6ng"n rencana tagiJtan dan peraturan perundang-undangan ',r3ng
berla111.
Butir t huruf b Inpres No. 1 tahun 1989 kemudian menjelaskan bahwa
pejabat yang karena stiuktur organisasinya atau kewenangan khusus,
atasan langsung adalah
'membawahi dan wajib
a,
Sistem pengendalian Manajernen adalah suatu sisEm yang secara intrinsik atau irfietrent ter*ardrng dalant
setiap penyelerenggaraan Jminlstraii ahu manajefilen yang'secara langsung ahupun tid* hnssmg bersifat
,"niedaafik"n peia-ksanaan tugas semua pihak ying tertibat dalam penyelerengg6raan fianaieme& 4Fr s€rua
Grjfu deqgan senrestinya. Unsur-unsunrya yang penting-
lg!t!' g*njsasi; lGbijalsanaan; Rermna 1raria;
Prosedur ffia; Pencatatan hasil te6a; eembiiaan ietsonif' (Uq! SuEI-nto, Wapa Mgfrn d Eihru
p"rgrir*iiti"t*rta: Gha[; ino*oi",rga6), hal. 556. utat:u'ga Mcbr Situmorang dan Jrs.rf Jdrk, A# Htiltt'
Penlawasan Melekaf,(lakarta: PT' Rhineka Cipta, 1998), hal.71 )'
{ pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan unhrk rnenjamin dan nrengrah*an 4ar peke}nn yarE
sedang dilaksanitan Oapat tp|atari sesuai dengan reicana yang
.telatr
ditetapkan darN atau haail yatqg dkeflerd*i
serb iesuai pula dengan segala ketentuan dan Kebijaksanaan yang bedaku
27

mengawasi bawahannya. Sedanqkan yang disebut sebagai baruahan ialah mereka yang
bertanggungjawab'serta wajib rnelapor tentang pelalaanaan pekerjaan yang ditugaskan
kepadanya.
1) Tuiuan dan sasaran Pengawasan Melekat
Menurut Pasal 1 ayat (1) lampiran Inpres No. 15 tahun 1983 disebutlon bahwa pengau'i]$n
bertujuan mendukung kelan@ran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerinhhan dan
pembangunan. Sasaran pergawasan melekat ini menurut butir 3 tampiran Inpres No' 1 tahun
1989 adalah meningkatkan disiplin serta plstasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksarmn
tugas, menekan sekecil mungkin penyalahgunaan we$renang, kebooran serta pembo,mn
keuangan negara dan segBla bentuk pungutan liar, sefta mempercepat penyelesaian pai$nan'
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku'
Berdasarkan tujuan dan sasaran terseh.rt dapat disimgrllon bahwa pengawasafi neldrat letrih
beEifat prevenuf atau pencegahan baik untuk menghirdari atau menegah timbtftya
penyalahgunaan wewenang, penyelewengan dan kekeliruan dalam bekerF maupun urfr*
memperoleh masukan bagi pimpinan tentang kemungkinan teriadinya kekeliruan bdcrts
sehingga pimpinan dapat melakulon Urdakan perbaikan sedini mungkin' Sehingga pengawasan
melekat berguna untuk menciptakan kondisi dan situasi yang mendukung kelatwan
pekerjaan.
2) Ruang lingkup oenoawasan rnelekat
Ruang Ungkup pengawasan melekat dilakanalon berdasarkan Keb'rjaksanaan yang EHr
digariskan, meliputi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat matg'n
daerah yang menekuP€: r
a) Pelaksanaan rencana dan program serta proyek-proyek pembangunan negara;
bi eenyelenggaraan pengurusanlan pengelolaan keuangan dan kekapan nqFrc;
ci fegiatan eadan Uiani Uimf I'legara dan Badan Milik Daerah, Lembaga Keuangan *rta
Bank-bank Milik Negara1,
d) Kegiatan up".irr-i"rerintah di bidang yang mencakgp kelernbagaan, kepegnr6n
dan kebblaksanaan;
telihat butir 4 Lampiran Inpres No.1 hhun 1989'
28

Pengawasan melekat yang meliputi ruang
secara str:uktural; fungsional dan Pimpinan
administratif sesuai dengan sasaran kerja
undangan yang berlaku.
lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap atasan
Proye( baik yang menyangkut asp* teknis maupun
dan waktu, kewenangan dan perahrmn perundang-
3) Prinsio'PrinsipPenoawasan Melekat
Berdasarkan Inpr.es No. 15 tahun 1983 dan Inpres No. 1 tahun 1989, dapat dlisarikan pnnsip-
prinsip pengawasan melekat )mng harus dilalaanakan oleh tiap pimpinan unit-unit sahnn kerja
organisasi pemerinbhan. Prinsip-prinsip tensebut antara lain; Perhma, pada dasarnya
pengawasan Melekat dilakukan secara berjenjang. Setiap. pimpinan dapat rnelakukan
pengawasan melekat pada saat-saat tertentu terhadap setiap ienjang bawahannya. Di$ni
peran pirnpinan sangat berpengruh terhadap keefektifitasan pengawasan meHat Seorang
pimpinan harus melaksanakan pengawasan melekat sffara sadar dan waFr sebagni salah satu
fungsi manajemen dan tidak terpisahkan dari perencanaan, pengorganisasian dan pdaksnaan.
Kedua, pengawasan melekat lebih diarahkan pada usaha pencegahan Bftdinya suatu
penyimpangan dan bersifat membina personil. Untuk ihr diperlukan si#m png Jdc untuk
usaha pencegahan tersebul Artinya, harus ada sistem deteksi dini atas teriadinya
penyimpangan berdasarkan kiteria )ang jelas. Tindakan terhadap Unuan-temuan
penyimpangan harus dilakukan secaft! tepat dan tertib berdasarkan penilaian farlg obiektif
termasuk tindak lanjut yang berupa penghargaan bagi bawahan yang berpreshi baik
Ketiga, pengawasan melekat harus dilakukan scara'berkesinambungan sebagai kegiaEn rutin
sehari-hari dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum penrerintahan dan penrbarEunan.
Harus pula disadari oleh seluruh pimpinan organisa$ pemerinhhan, bahwa perylaurasan
melekat merupakan pengawasan yang pokok, sedangkan pengawa5an lainnya merupakan
penunjang keberhasilan pengawasan melekatso.
$ Mctor M. Situmorang dan lusuf Juhir, AsNk Hukun ftngawasan Melekil thlan U@ngat &ilatut
Penerinbh, (Jakarta: Rhineka Gpta, 1998), hal.7G77.
l
29

4) Pelaksanaan Penoawasan Melekat
Secara etimologis, i*lah apanfurberasal dari lota apnt, yaitu alat badan, inshnsi, pegawai
negeri. Sedangkan aparatur disamakan artinya dengan U,aLa arynt Jadi, aparatur negara
adalah alat kelengkapan negara lang terutama mdibuti bidang kelembagnan, ketatalaksanaan
dqq kepegawaian yang mempunyai bngg_ungjawqb metaksa4akan roda palqqintahan sehafi- _
harisl. Pengertian aparatur tersebut tidak hanya dilGidcn dengan orangnya, tetapi juga
organisasi, fasilitas, ketenfuan pengatumn dan sebagainp.
Aparahlr pemerintah adalah abdi negara dan abdi masyarakat, sebagi aMi masyarakat h
melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masprakat dalam
pembangunan, sedangkan sebagai aMi negara harus bermental ba{k dan nrempun}ai
kemampuan profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk menduktng
kelancaran pembangunansz. Dengan demikian, berdasarkan definisi tersebu! olri<iri aparatur
pemerintah yang ideal adalah bersih, benruibawa, bermenbl baik dan mempurryai kemampran
profesional png tinggi. Melihat beratrrya ciri dan tugas aparatur pemerintah, hnpa diragulon
lagi dibufuhkan pengawasan baik ifu pengawasan pada umurnnya maupun perigau,asan
melekat dan fungsional pada khususnya. Kedudukan aparahrr negara dalam pengawa;an
melekat adalah sebagai subjek sekaligus objd<. Sebagai subjelq aparatur pemerintah
ber*edudukan sebagai pengawas atau pelaksana pengawasan itu serdiri. Sebagai obiek,
aparatur pemerintah adalah objek pengawasan karena peranannya dalam melaksanakan tugas
urnum dan pembangunan.
Pengawasan atasan terhadap bawahan dilihat sebagai bagian penHng dari pengnwasan ndekat
karena tiga hals:
a) Sistem dan sarana pengawasan rnelekat harus diciptakan oleh pimpinan;
b) Manya para pehrgas yang melaksanakan sisGm dan sarana tersebu$
c) Pimpinan atau atasan yang terus-menerus melakukan pengaurasan agar pehrgas-
petugasnya sectra utuh melaksanakan sarana tersebut dan jika perlu meng&lan
pengawasan terhadap sistem yang telah ada tersebut
srMctor M. Situmorang dan lusuf )rf:rir, Aspek Hukum Pengawaan l,lel*at &n Livktogan AprAr
Pemerintah (Jakarta: Rhineka Cpta, 1998), hal. 76-77 ,
t2lbid, hal, 84.
s3
Mctor. M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Op Ot hal 99-100.
l
30,

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihatlah bagaimana pentingnya seorar€ pimpinan dalam
terciptanya pengailasan melekat. Fungsi pengawasan harus dilaksanakan dalam tugas
kepemimpinan seLagai bagian dari pengendalian proses kerjasama sejumlah orang dalam
mencapai tujuan tertentu. Pengawasan mdekat alen berjalan' secra efektif jika para peiabat
atau pimpinan menyadari bahwa hal tersebut merupalon salah satu fungsi manaiemen )'ang
mutlak dilaksanakan. Jilo ha! ini diwuiudkan, maka pengBwasan fungsional hanyq-lqfungsi-
Dalam manajemen organisasi pemerinbhan ),ang baik, $stem pengendalian rnarnFrren harus
selalu ada sebagai sistem taktis yang mempunyai efek mengendalikan pekerjaan yarE selalu
melelot pada setiap organisasi atau manajemen. Slstem pengendalian manajernen rcrupakan
bagian sbtis dari sistem pengawasan melekat yang juga mempunyai bagian dinamis, yaitu
pengendalian. Pengendalian disebut berSifat dinamis, lorena sesempurna apap'n gratu sistem
pengendalian manajemen tidak alon berjalan dengan baik iil(a pimpinan orgnisa:si tidak secara
aktif mengawasi dan mengendalikan secara langzung pelalsanaan tugas para bawahannya'
Pengendalian dimasukkan dalam pengertian pengawasan melekat karena t'gas ini ti6trk dapat
didelegasikan pimpinan kepada bawahannya.
Unsur-unsur sistem pengendalian manajeman
15 tahun 1983 dan Butir 5 Inpres No. 1 tahun
1. Penggarisan struktur organisasi
2. KebUaksanaan Pelaksanaan
3. Rencana kerja
4. Prosedur kerja
5. Pencatatan dan pelaporan hasil kerja
6. Pembinaan Personil.
telah tercakup dalam Pasal 3 ayat (2) Inpres No.
1989, yang secara garis besar adalah:
secara keseluruhan sistem pelaksanaan pengawasan melgkat dimulai dari kegiatan perfusunan
rencana yang meliputi sarana pengawasan meleka! manusia dan budaya serb UEE insfiand'
Selanjutnya dilakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiabn yang tdah
direncanakan. Kemudian dilakukan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan ataugm
prestasi.
Pemantauan dapat dilakukan secara formal maupun informal' Pemantauan fffind 6$lafu{13n
sectra berkala dengan interval waKu, disesuaikan dengan sifat dan Fnis pef.erinn dan
31

biasanya menggunakan formulir. Sedangkan secara infoqnal misalnya dilakukan dengan
komunikasi terbukh atasan dan bawahan secara terus menerus.
Aspek-aspek yang dipantau dalam penga$rasan melekat @a-intinya tenki &ri:
(1) Ketepatan sarana dan sistem kerja yang digurukan dalam mngfle mencapai htjmn
organisasi.
(2) Ketepabn pelalaanaan dengan rencana dan Kebiiaksinaan.
(3) Ketepatan hasil sesuai dengan yahg direncanakan.
5) Tindak lanjut dalam Pelaksanaan Penoawasan Mehlot
a) Tindak laniut yang bersifat prwentif
Tindak lanjut bersifat preventif ini bertujuan menegBh terFdinya penyalahgunan
wewenang dan berbagai peny,elewengan lainnya dengan caran:
(1) Penyempurnaan terhadap bidang kelembagaan khususnla yang bet{<atbn dertglat
organisasi dan kebUakan;
(2) Penyempurnaan terhadap bidang ketatalakanaan 1rcng berloihn derqan prose&r
kerja, perencanaan, pencatatan dan pelaporan;
(3) Penyempurnaan terhadap bidang kepegawaian yaitu )rarq berkenaan dergnn
pembinaan personil.
Untuk temuan-temuan lainnya yang berbentuk kekurangan atau kdemahan kondsl
kegiatan yang masih dapat diperbaiki dan disempumakan lebih rnernbutthlcn bimbirqaq
pembinaan dan pengarahan daripada langsung menjatuhkan hukuman df*flin.
b) Tindak lanjut yang Bersifat Represif
i
(1) Tindakan administraUf
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan yang ada pada Per&ran
Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan D{$plin Pegarvai Hegeri Sipil (F!$
dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sebagaimana png Ht
H Mctor M. Sifumorang dan Jusuf Juhir, Op At, hal 127. Lrhat juga Lampiran Inpres No. t5 bhun 1983 H t6
dan 17.
l
32

dicanhrmkan dalarn Pasal 5 dan Pasal 6 PP tersebut. Tingkat dan jenis hukuman disiplin
dalam PP.lrlo. 30 tahun 1980 adalah:
(a) hukuman disiplin ringan, terdiri dari;
(i) teguran lisan;
(ii) teguran tertulis;
(b) hukuman disiplin sedang, terdiri dari;
(i) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
tii) penundaan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala unhrk paling hma 1
(satu) tahun;
(iiD penurdaan kenaikan panglct untuk paling lama 1 (satu) tahun.
(c) hukuman disiplin berat.
(i) penurunan panglot yang seUnglot lebih rendah untuk paling larna 1 (satu)
bhun;
(ii) pembebasan dari jabaEn;
(iii) pemberhentian dengan hormat Udak atas perminban sendid sebagai pegawai
negeri sipil; dan
(iv) pemberhenUan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri $pil.
Sehubungan dengan penjatuhan sanksi, pejabat yang beruvenang rnenjatuhlon sanki
terutama hukuman disiplin berat terdapat dalam Pasal 7 PP No. 30 tahm 1980.
Sedangkan untuk pelimpahan wewenang penjatuhan hukumanan disiplin diair dalam
Pasal 8 PP No. 30 tahun 1980.
Pada intinya menurut kedua Pasat Ersebut, pejabat yang berwenarg unfuk
meaiatr.rhkan hukuman disiplin berat jenis pembertrentian dengan honnat U&k atas
permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan honnat bagi PNS yang berparqgkat
Pembina Tingkat I adalah Presiden, Menteri dan Jaksa Agung, Pimpinan lernbaga rpn
departemen, Pimpinan kesekebriabn lembag tertinggiltinggi negara dan firnp{nan
lembaga non departemen, Gubemur, kepala perwakilan RI di luar negeri serb Menteri
Seketaris Negara, tergantung di lingkungan mana PNS tersebLt bekeria. SedanElon
untuk pelimpahan wewenang dapat dilakukan oleh Menteri dan Jaksa Agung, Pknpinan
lernbaga non departemen, Pimpinan keekebriatan lembaga tertinggi/ting6f rcgara
dan pimpinan lembaga non departemen, Gubemur, unkrk hu&uman disidln ringan,
33

disiplin sedang dan hukuman disiplin berat kategori penurunan parpht yang setingkat
lebih rendah untuk paling lama satu hhun.
Bagian ke-empat Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal l2,'Pasal 13 dan Pdd 14 PP No. 30
tahun 19BO mengatur juga mengenai tata 62;3,' pemeriksan, penfttuhan dan
penyampaian keputusan disiplin. Qbelum mglfttt1h*aq hulornan,,pejqbat )ang
berwenang harus memerilca lebih dahulu PNS t6rsebut dengan membuat surat
panggilan. Panggilan pertama dapat dilakukan seora lisan, namun panggilan kedua
harus dilakukan secam terh.rlis. Jika PNS 1ang diperilsa Udak datarq tanpa alasan png
sah, malo peiabat yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman berdasarlon bahan-
bahan yang ada. Pemeriksaan dilakukan seera tertutup dan lisan untuk lenis hukuman
disiplin ringan, namun untuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat dilakukan secra
tertulis karena dibuat dalam bentuk berita acara sehingga dapat dipergunakan seUap
dibutuhkan. Pejabat yang berwenang menghukum dalam hal ini Presiden, l4enteri dan
Jalcsa Agung, Pimpinan lembaga non departernen, Pimpinan kesekrrehrii$an lenbaga
tertinggi/tingrgi negara dan pimpinan lembaga non departemen serb Gr$enrur dapt
memerintahkan pejabat bawahannya unhrk memeriksa PNS yang disangto rrelakrkan
pelanggaran disiplin dan perintah tersebut dapat dilakukan secara lisan nuupun
tertulis. Namun, pada dasarnya pangkat orang )rang memerilsa hms hb[h tirgg[
daripada PNS yang diperiksa.
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat lxang berwenang nughulcm dap*
mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila pedu agar diperoldr
keterangan yang lengkap untuk menjamin objelGivitas pemeriksaan PilS yang distlgka
melakukan pelanggaran disiplin.
Ter*radap PNS yang berdasarlon 'trasil pemeriksaan temyata melak kan b&r#
pelanggaran disiplin, hanp dapat dijatuhi satu jenis hukuman didflin dan fle terqfata
PNS tersebut pernah melakukan pelanggaran disiplin yang sifahya sama maka dapd
dijatuhkan hukurnan yang lebih berat dari sebelumnya.
Hukuman disiplin ringan berupa teguran dapat dinlatakan secara lisan mugrn tert&
oleh pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan untuk hukurnan &iflin *Ean
berupa pernyataan tidak puas dinyatakan secara tertulis. Untuk jenis hukrnan disidn
sedang dan berat ditetapkan dengan surat keputusan.
l
34

PP No. 30 tahun 1980 juga mengatur nrengenai keOeltan atas penjah.rhan hukurnan
disiplin sedang dan berat serta hukuman yang diiatuhkan olefr Pre*hn. Terhadap
hukuman disiplin ringan tidak dapat diajukan keberatan karena Sfatrrya lang langzung
dijatuhkan kepada png bersangkutan. PNS yang dUahrhi hukrnan dlsiplin berhak
mengajukan keberabn kepada atasan peiabat yang benrrenAng nEngnukum apabila "
menurut pendapatnya hukuman disiplin 1ang diFhthlon tidak atau larrang setimpal,
ahu pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bag[ penjatuhan hukurnan tersebut Udak
benar.
Pengajuan keberabn diaJulon bersama dengan alasan-alasan keberatan, hanya dapat
dilakukan terhadap hukuman disiplin sedang dan berat dalam iargka waktu 14 hari
terhitung diterimanya putusan disiplin secara tertulis. Pejabat larg bsurenang
menghukum yang bersangkutan harus memberikan bnggapannya se6ra terhrlis atas
keberatan tersebut berserta surat keberatan dan berib acara pernerifsaan k@ada
atasannya (absan pejabat yang berwenang menghukum) selambat&mbtrqa dalam
wakhr tiga hari kerja sejak ia menerima keberatan tersebut. Sedang*an terhadap PNS
yang berpangkat Pembina golongan ruang IV a ke bawah }ang dilttuhi hulatrmn
disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendrd dan
pemberhentian dengan Udak hormat dapat mengajukan keberahn @da Eadan
Pertirnba ngan Kepegawa ia n.
Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat mengurangi, nrengubah atanpun
menambah hukuman displin yang telah dijatuhlon oleh pej,abat )ang bemenang
menghukum dan terhadap perubahan tersebut tidak dapat diaJulon keber&n.
Perubahan hukuman disiplin tersebut ditetapkan dalam surat keputusan. Atasan
pejabat yang berwenang-.harus mengambil keputusan atas kektan PNS lang
bersangkutan paling lama satu bulan terhihrng tanggal ia menerima surat keberatan
tersebut. Apabila perlu, atasan pejabat berwenang juga dapat rremanggil dan
mendengar keterangan pejabat lang berwenang menghukum yang ksargkutan, Pt-lS
yang mengajulon keberatan dan orang lain yang dianggap perlu.
(2) Tindakan Perdata
35

Tindakan perdata berupa tunfutan ganti ru9i, peny€tomn lernbali, tuntutan
perbendaharaan, denda dan sebagainya. Tunhrtan tersebut tiasanya berhubungan
dengan jehis pelanggaran ahu penyelewengan keuangan negan dan keloyaan negan
yang berbent-rk uang. untuk meningkatkan pengawasan mdeka! siap pimpinan
yang menernulon penyimpangan1enytmpangan )rang filerugikan kemrqgan negan
wajib melakukan Undakan-tindalon pengamanan dan penyelamabn ketnrgan negpra
png diselatengkan. Tindakan awal dapat berupa mdngusahalon penyetoran kembali.
Tindakan administratif Udak merghalangi dan menghgpus lesus-kasr.rs perryelewergan
keuangan/kekayaan negara sebagai funtutan perdata dan/atau prdana.
(3) Tindalcn Pidana
Ada beberapa usaha pencegahan dan pemberantasan kebocoran dalam pengeldaan
keuangan negaras5:
(a) Melakukan penyidikan sendiri
(b) Menerima penyerahan kasus-kasus pidana khusus sebagai Entnn hasfl
pemerilsaan aparat fungsional untuk diproses lebih lanjut.
untuk melakukan proses pidana terhadap hasil pengawasan, baik ifu perqamsan
melekat maupun fungsional sangaHah dibutuhkan peninglotan keterpadmn
pelaksanaan pengawasan dengan aparat-aparat berwenang yang nd*ukan
penyidikan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberanhsan Tndak Puana
Korupsi. serta penyidik yang berstatus PNS lainnya yang diatur oletr Llndargruruilang.
Keberhasilan pengawasan tergantung pada tndak lanjut yarg eFt, bg6 dan Epd.
Perbedaan segi penilaian dalam menyelesaikan suatu kasus akan rnerEaklffin
ketida$elasan penyelesaian ),ang tentunya akan menghambat pres porga,vasanJrEa
berakibat buruk pada citra dan kinerja pemerintah.
-- .: ry-qtt"n Marmosudjono, kngawasn htel*at dan Tindak Lanjut Pfuna, F;i}€nn Fenarat peng*@t
Melekat (Jakarta: BP Mini laya Abadi, 1988), hal. 194 . Sebagaimana dikutip dari Mctor t"1. SiHnrnr-ag dil ruirf ]ttJ*,
Op@hatt45.
36

b. Pengawasan Fungsional
1) Ruano Linokup Penoawasan Funqsional
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) tampiran Inpres No' 15 tahun 1983 dapatdi$mpulkan
bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilalcrkan deh aparat yang diadakan
khusus unhrk membant, plmpinan dalam menlalankan fungsi, Pengawasan di lirglongan
orgnnisasiyarEmenjaditanggungpwabnya.Dengandemikianjelasbatrwalingkup
pengawasan fungsional dilakukan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pernbangunan
dalam lingkungan kerja dari aparat pengamsan fungsional'
2) Pe{alaana Pengawasan Fungsional
Aparat-aparat pengawasan fungsional terdiri dari:
a) Badan Pengwas Kzuangan dan Pembangunan (BPKP)
b)Inspe'ktorat]enderalDepattemen,AparatPengawasanLembagaMmht{on.
Deparcmenllnstansi Pemerintah lainnya'
c) tnsPeKorat WilaYah ProPinsi
d) Inspektorat Wayah Kabupaten/Kobmadya
sejalan dengan kedudukan BPKP di tingkat pemerintah, maka di dalam depaltenet terdapat
Inspektorat lenderal dan dalam tembaga pemerintah rrcn departemen terdapd Impektorat'
Inspektorat Jenderal (Itjen) diadakan pada tiaptiap departemen dengan kedu&kan yutg
langsungbertanggungjawabkepadaMenteri.Itjenlrangdipimpinolehln+ddrrJerderal
mumpunyai trgas melaksanakan kegiatan pengawasan fungsional dalam departemen ywtg
bersangkubn dan mempunyaifungsi-fungsi sebagai berikuf :
1. penyiapan perumusan kebijakan penEawasan fungsional;
2. pelaksanaan p"ngu*u;;- runbsio-nal sesuqi dengan ketentnn perahran
- perundang-undangan yang ber{aku; . .
3. pelaksanaan urusan administrasi InspeKorat lenderal'
$ Fasal 65 Keppres Bo. 102 tahun 2001, Entang lGdudukan, Tugas, Fungst, lcwenangan. SrErlan orgnHi
dan Tata Keria Departeme". a."Oi"gk ; n
-Gi-t
"SS
i*ieffit fenO6ra'paaa-ersat 17 Keppres tlo' 136 tah|'t llxB
tentang l(edudukan, fugas, f-tiniJ-'("*nar[rn, Susungri Organisasi gan
-TaP
KellDepartenst:
1. perneriksaan, pengujiin penilaian, a"n O"nfiG"n't"t6ra+ kebenaran pelal<sanaan
,6,96' pengadE l'
penyimpangan<lanpenyalahgunaanwewenangyangdilakukanolehungrr-unsurDeparteflgu
2. ffii;.ip#, trasit ie-ndawasin dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
;: ;;b#;" iet<nls tirtra?ap Kelompok Jabatan turqsional Pengawasan;
4. pelaksan"an urusan administrasi InspeKorat lenderal'
37

Pada hakekatnya kedudukan Itlen sejajar dengan kedudukan BPKP, namun tugas Itjen tidak
hanla dalam menyeldrenggarakan pengawasan keuangan saja, melainkan irgp mencakup
seluruh aspek penyelerenggaman tugas menteri yang bersangkubn' Dengen demikian'
kedudukan Itjen sudah tepat dan ielas, yaittr berada stlngkat di bawah menEri dan membantu
menteri yang bersangkuhn dalam menyelenggarakan pengawasan umum atas segpla aspek
pelaksanaan h.rgas Pokok menteri.
3) Pelalaanaan Pengawasan Fungsional
pelaksanaan pengawaffin fungsional yang dilakukan
koordinator dapat dibedakan menjadi dua maclm:
oleh pemerintah dengan BPKP sehgai
a) Pengawasan berdasarkan rencana program kefia tahunan
Pelaksanaan pengawasan fungsional dilaksanakan berdasarkan relrc:tna program kerB
pengawasan tahunan. Rencana kerja tahunan tersebut diusulkan oldt aparat pengawlsftln
fungsional yang kemudian disusun oleh BPKP setelah berlonsultasi dengan aparat
perEawasan fungsional yang bercangkuhn dan petuniuk Menteri Ekuin' Merqenai
anggaran pelaksanaan program penga$rasan tahunan, BPKP memberikan pertimbangannlB
kepada Menteri Keuangan untuk menjamin keserasian dan keterpaduan pelaksarnan
program pengawasan.
pelaksanaan program pengEwasan fungsional tersebut dilakukan seuilil beriefiiuqg'
Artinya, di$ni apaEit pengawasan fungsional melalsanakan penganuasan beda*n
ptunjuk menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen/pim[rinan irtsft*
rnasing-masing yang bersangkutan sesuai dengan progEm kerja pengawasan hhunan'
dimana kegiatan tersebut dikordinasikan oleh kepala BPKP. Hasil kegiaEn pengawmn
tersebut dibahas secara umum oleh Menteri Ekuin dbngan kepala BPKP serta p3rat
pengawasan lainnya yang dianggap perlu. Hasil pembahasan tersebut digunakan sebgai
bahan bagi Menteri Ekuin untuk memberikan petunjuk-petunjuk untuk penyu$nan rencilEt
program kerja pengawasan tahunan yang berlaku bagi seluruh aparat pengawrsan
bhunan.
l
38

b) Pengawasan Khusus
pengawasan khusrjs dilakukan bagi penyimpangan-penyimpangan dan/atau masalah-
masalah dalam bidang administrasi di lingkungan aparatur 'pemerinEhan yarg dapat
berdampak se6;tra luas terhadap jalannya pemerintahan din kehidupan masyarakat.
pengawasan khusus tersebut dapat dllgkulon o,leh BPKP_ atau Um gabulean !6ng dibentrk
oleh kepala BpKp yang terdiri dari berbagai apaftt pengawasan pemerintah pusat maupun
daenh yang dipimpin oleh pejabat BPKP. Penetapan peqlgawasan khucrs dan tim
gabungan dilakukan dengan kepuhJsan Menteri Ekuin atau keputusan Kepala BPKP ses.rai
dengan lingkup pengawasan khusus tersebut'
Itjen melaksanalon kegiatan pengawasan atas petunjuk Presiden dan/atau Wakil?nesidqr.
Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Pres;i&n dengan
tembusan kepada Menteri Ekuin dan Kepala BPKP. Tata cara pelalaaffian pen{Fwasan
bagi ma$rE-masing bidang rnenurut ruang lingkup pengawasant ditebpkan d& kepala
BPKP. Kepala BPKP mengikuti kegiatan dan perkembangan pelaksanaan pengrown baik
yang dilakukan sesuaiprogmm maupun pengawasan khusus'
Untuk koordinasi pelaksanaan pengawasan, Wakil Presiden mengadakan rapat-rapat kmrdinasi
yang dihadiri oleh:
a) Para Menteri
b) Panglima Angkatan Bersenjah Republik Indonesia
c) Jaksa Agung
d) Para Peiabat lainnya yang dianggap pedu.
Rdpat koordinasi juga dapat dilaksanakan sewaktu.walcu oleh:
a) Menteri Ekuin untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah farq beraqlutan
dengan Kebijaksanaan pengawasan di tingkat menteri/pilRinan lemb4a pemethtah non
departemen/ pim pinan insta nsi pemerintah lain nya'
57
Pasal 2 ayat(2) Lampiran Inpres No' 15 tahun 1983
Ruang Lingkup Pengawasan meliputi:
a. Kegiatan umum Pemerintahan;
b. Pelalaanaan nencana pembangunan i
c. Penyelengganran pengurusan dan pengelolaan keuangEn dan kekayaan negala ;
a. X"gha"-U"Oan uiahimilik negara dan badan usaha milik daerah ;
e. Kegiatan
"p"ot
r p"n*rintatrin ai bidang yang nrencakup kelembagaan, kepega$raiildmleGaElatsalwt.
39

b) Kepala BpKp untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan teknis
operasionat peniawasan, di tingkat departemen/lembaga pemerintahan non
departemen/instahsi pemerintah lainnya dan tingkat daerah.
Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan aparat pengawasan fungsional ke@a:
a) Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan InstarH )rang
bersanglartan dengan tembusan kepada Kepala BPKP, disertailsaran tindak lanjut mengenai
penyelesaian masala h yang terungkap;
b) Khusus untuk masalah yang berdampak luas bagi ialannya pemerinlahan maupun
kehidupan masyaralot diserahkan kepada Menteri Ekuin dan Menteri/Pimpinan Lembaga
pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi Pemerinbh yang bersangkutan, dmgan
tembusan kepada KePala BPKP.
Menteri Ekuin kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden dengan tembusan
kepada Wakil presiden. Wakil presiden juga dapat meminta laporan dan penielasan nnngenai
pengawasan sewaftu-waktu dari Menteri Ekuin abu Kepala BPKP mapun dari aparat
pengawasan fungsional lainnya. Jilo sewaKu-waktu Wakil Presiden meminh lapran kepada
aparat pengawasan fungsional selain BPKP, maka tembusan laporan tersebut harus
disampaikan kepada Menteri Ekuin dan kepala BPKP.
Badan pemeriksa Keuangan Pusat sepanjang menyangkut kedudukannya sebagai aparat
pengawasan fungsional yang langsung berada di bawah Presiden menyampalkan laporan
berkala mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden dengan temhsan kepada
Wakil Presiden, Menteri Ekuin dan lilenteri Seketaris Negara.
4) Tindak Lanjut Penqawasan Fungsional
para Menteri/pimpinan Lefnbaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan instui$ yan9
bersangkutan setelah menerima laporan hasil pelaksanaan pengawasan mengamhl langl<att-
langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diidentifikaScar dalam
rangka pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundatg-mdarEan
yang berlaku. Tindak lanjut tersebut dapat berupa:
a) Tindakan administratif sesuai dengan ketenhmn perundang-undangan di bidang
kepegawaian termasuk penerapan hukuman disiplin pada PP No. 30 tahun lSI tentang
Peraturan Disiplin PNS.
40

b)
c)
Gugatan Perdata Yang dapat beruPa:
(1) Tuntutan ganti r0gi atau penyetoran kembali
(2) Tuntutan Perbehdaharaan
(3) Tuntutan pengenaan denda, ganU rugi dan lain-lain
Ttndakan pengaduan tindak pidana dalam hal terdapat indikasi tindak pldana umum atau
Undak pidana khusus
d) Tindakan penyempumaan aparatur pemerintah di bidang keleinbagaan, kepegawaian dan
kebtalaksanaan.
Tindak lanjut yang berhubungan dengan penyempurnaan ketatalaksanaan yang harus
ditetapkan dengan keput san Menteri/Pimpinan Pemerintah Non Departemen/Ptmpinan Instan$
lainnya dilakulon setelah berkonsulbsi dengan atau mendapat persetuiuan I'lemteri NeEara
Pendayagunaan APa rahr r Negara'
perkembangan tindak lanjut diabs dilaporkan keseluruhannya secara berkala defi !'tecteri
Ekuin dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Presiden deftgan E'd'tEan
kepada Wakil Presiden.
penyelenggaraan keempat tindak laniut tersebut diloordinasikan oleh Mentefi Ekuin dan
dibantu oleh Kepala BPKP. tangkah-langkah keseluruhan firdak laniut baik iU berupa tifdalen
administratif, tindakan gugatan perdah, pengaduan pidana maupun p€rry€fnFlfnaan
ketatalalaanaan organisasi diberitahukan kepada kepala BPKP' Sedanqfiilr ldusus bagi
langkah-langkah berupa tirdak lanjut administratif dan tindakan per$€mfitrulatt
ketaElalsanaan juga diberibhulGn Kepada Menteri Pendayagunaan Aparah,r l{wa.
Mengenai Penyelesaian tindak
dikonsultasikan oleh KePala
menyarnpaikan laPoran tindak
Lemba ga DePartemen/Pi m Pinan
lanjut masalah )/ang berhubungan dengan sfidak pdarn
BpKp dengan Kapolri dan laksa Agurlg. l(ryah BPKP
lanjut tersebut kepada Menferi Ekuin dan ]'I$tsilPtmprinan
Instansi lainnya yang bersangkutan'
c. Pengawasan MasYarakat
Merupakanpengawasanyangdilakukanolehwargamasyarakatyangdisampaflansffilisan
atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepenungan berupa stlltangan ffran,
saran,gagasanataukeluhan/pengpduanyangbersifatmembangunyangdntpfrBtffi'
l
41

secara langsung maupun melalui media$. Pengawasan masyaral<at derqAn perEEurasan
internal organisasi perirerintah memiliki hubungan erat yaitu sebagai konfd sosial. Pada
hakikatnya pengawasin masyarakat berfungsi untuk menyalurkan fakta atau praktek kqiatan
pemerintahan dari rnasyarakat kepada aparat pemerintahan dengah maksud agar hEBs umum
pemerintahan dapat dilaksanakan sebaik-baiknla. Pengawasan masyaralot sdah diakui oleh
pemerintafr sejak pemerinbhan lgeharto, meskipnn kenyataannya pa{q ti,aktu itu qdak
berjalan dengan semestinyase. Hasil pengawasan masyaralot b6rupa keluhan, adtnn, yang
disampaikan oleh masyarckat harus diterima pimpinan sebagai masukan untJk menilai apakah
pelaksanaan tugas bawahannya tetap terarah dan konsisten pada fuiuan yang telah dikfapkan.
Informasi yang diterima dari masyaralot tidak boleh hanya ditampung begiht saia, namun
harus ada peneligan dan analisis untuk menetapkan tindak laniut berikutnya- Tindak hniut
terhadap infonnasi yang telah diteliti dan dipertimbangkan ada dua macam, laihre:
a.Kedalam,yakniyangbefiubungandengBnpeningaktanefuktifitasfun$i
pengendalian/sistem pengawasan melelot agar brgas umurn penerintahan dan
pernbangunan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya'
b. Keluar, pkni dalam menyelesaikan masalah rcng dilaporkan baik se@ra individml maupun
seca6 kelompok sesuai dengan peraturan perundang=undangan yang berlaku kfuatsnp
berupa langkah-langkah penyelesaian melalui proses hukum sesuai sifat dan jois
kesalahan yang dilakukan.
d. PengawasanLegislaUf
Menurut Inpres No 1 tahun 1989, pengawasan legislatif adalah pengawasan yang ddolon
oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap lGbijalaanaan dan pelaksanaan Ugast{E unum
pemerintah dan pembangunan. Pengawasan legislatif ini merupakan salah satu h4rc dan
kewajiban lembag perwakilan rakyat terhadap Keb$aksanaan dan pelalsanaan tEast{las
umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan Yan,Q dilakukan oleh badan Watif
dapat dilakukan baik secara preventif maupun secara repiesif. Secara prorentif dilatukan
dengan pembuatan undang-undang meliputi seluruh aspek politik, ekonomi, scx*d dan
kebudayaan, dimana kegiatan administrasi negara tidak boleh menyimpang dari unen+
undang yang telah dibuat. Pengawasan secara represif dengan cara mengadakan inHpdasi
s8
Angka 1 butir d Lampiran Inpres No. 1 tahun 1989
se
Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Op Ot, hal. 50.
m Hadari Nawawi, Op Of, hal. 85.
42

I
dan angkaet dari DpR terhadap pemerintah apabila adanya ketidakberesan dalam
penyelerenggaraan pemErintah yang dilakukan.
1
E. Penerapan Good Govetnance dalam
Pemerintahan
Sistem Pengawasan di Organisasi
l*rlah Gd @temane yang dalam bahasa Indonesia diartikan, sebagai Tata Pemerintahan
yang Baik mulai popouler di awal tahun 1990-an. Proses pemahamannla sendiri semakin
mendalam sejak tahun 1996 sejalan dengan interaksi antara pemerinbh dan dunia
intemasional yang menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan polltk Indoneia.
@d @yennrremenjadi persyaratan mutlak bagi Indonesia untuk mendapatlon banhnn dari
dunia intemasional baik yang berupa piniaman maupun hibah'
Beberapa perafiiran perundang-undangan pun mulai memuat konsep God &rryrurresep61,ti
yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang kqldetggaraan
pernerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepousme.6l Kemudan sddr satu
peluang publik untuk ikut melaksanakan Undang-undang tersebut diberikan ndalui katuran
pemerintah Nomor 6g Tahun lggg tentang Tab cara Pelaksanaan Peran ffi l{aqnralot
dalam penyelenggaraan Negara dan Peraturan Pemerinhh Nomor 71 Tahun 400 tentarg Tata
Cara pelaksanaan peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pancegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
1. Pengertian Good Governance
p6mahaman terhadap istilah Gorcnpnce seringkali diidenfikJcan dengan ffih @sment
atau pemerintah, sehingga sampai saat ini yang menjadi fokus perhauan mergenai isu ini
adalah pemerintah. padahal .@vemane tidak hanya be*uht pada pemerintffi saJa, namun
juga melipuu seluruh bidang organisasi terutama yang tuiuan dan kegiatannya manyinggurg
6r Dalam UU Nonpr 28 Tahun 1999 khusrsnya pada Bab III Asas Umum Penydenggraan lt€g|ira kd 3
memuat Asas-asas ulnum penyelenggaraan negaa yarq mdiputi:
1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.
43

kepentingan publik sebag ai sbkeholderc. Unttrk itu perlu adanya pemaharnan lang baik
mengenai konsep
@uemanebeserta
prinsip-prinsipnya'
United Nafions fo6 Development Program (UNDP) mengartilon @tsrg1@ sebagai
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusam-unsan
negara padq semua tingkat. Tata pemerintahgn rnengkup seluruh mekanisne, proses dan
lembaga-lembaga dimana $rarga dan kelompok-kelompok lmasyaralot mergutarakan
kepentingan merelo, menggunakan hak hukum, memenuhi karvajiban dan rrenpn$&ni
perbedaan-perbedaan diantara rnereka.6z
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnp yakni United Nations Econsnk ard Sodal
commission for Asia and the Pacific (uNEscAP) memberikan pengertian mengenai fuwurre
sebagai:
the pmcess of decision.making and de g.oex by vvtrich &cisions are inpbna@ (or
not imptementd). Governance can fu ud in xvenl antexb sfrt a wwrab
got*tnirt &' intemational govemane, national gott*nane and tdt gM
Dari sini dapat terlihat bahwa proses pembuatan dan pelaksanaan keg:tusan ini tenhrya
melibatkan banpk pelaku baik pelaku fonnal yang dalam hal ini adalah pemerinbh atu p*tak
yang berwenang, maupun pelaku informal yakni masyarakat abu warga rregBtla. Deftgan
demikian pemerintah hanyalah salah satu bagian dari Govemance dan Udak nemiliki dom&asi
ketika suatu kebijakan dibuat dan dilaksanalon. Benang nerah tain yarg didaFt dari
pemahaman ini adalah bahwa God Govemane menyangkut perimbangan antara petnefintah
dan publik
2. Prinsip-Prinsip Good Governance
Mengingat bahwa isu @od C,overnane sudah meniadi d$main publik, inalo lorakiSik
prinsip-prinsip @d Governancebanyak diutarakan oleh berbagai lembaga' Sejumlah h@
e *Dokurnen Kebijakan UNDp : Tata Pernerinbhan MenunJang kmbangunan t'lanrsh Ber&eb$aad, dnarn
buletin infonnasi program Kemifaan untuk pembaharuan Tata pemlrinatran di Indonesia, 2000. sebagBeEIrdsfip
oleh Loina Lalob Krina p,, Indikabr & Atat tlkw hins? Al<untabilias, Tntwanns & PaA*ipd, !|ry'it 9"d
public Gorcmance Badan p"r"n."ni.n p"*b"ng*.n Nasional, lakarta, Ag-usfi.rs 2003, hal" 4. Tdisan ina *ndd&tn
i,rrj!g,'llrn*."""0""**"**u.pp"n*.*ll, diakses pada targgal 25 April 2005
63 What ls Gud @rcmance7Dimuat dalam sih.rs tttp://$nrw.unescaD.orolhusetloorooter@ft&
diakses pada tanggal 25 April 2005
44

donor asing seperti UNDp merekomendasikan karakEristik gd $orcmarre, yakni legitmasi
politik, kerjasama denghn institusi maslarakat sipil, kebebamn berasosias;i dan berpaftisipasi,
akuntabilitas birokatib dan keuang an (ftnanciall, manaiemen sektor publik yang efisien,
kebebasan informasidan ekspresi serta sistem yudisial lrarE adil dan dapat dipercaya'
Seqentara itu p-ank Dunia mengungkapkal sejumlah lorakteristik fud @wnnne yal{oi
rnaqpral<at sispil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembrintan kebijakan yarE dapat
diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan at'rran hukum'
Kemudian Asian Devetopment Bank sendiri menegaskan adanya konsensts unil'm bEihwa @d
covemane dilandasi oleh empat pilar pihr a@unbtiW (akunbbilltas), tunspamncy
(transparansi , ptdiffibility(prediktabilihs), dan prticipfut(par,tisipasi).9
Dari telusuran wacana Gad @vemane terdapat empat belas karakteri$ik yang terhimprun,
yaihr:6
a. berwawasan ke depan (visi strategis);
b. terbuka (transParan);
c. cepattanggaP(resPon$0;
d. berhnggung jawab/beftanggung gugat (akunhbel);
e. profesiional dan komPeten;
f. efisien dan efektif;
g. desentralistisi
h. demokraUs;
i. mendorong partisipasi masyarakat;
i. mendorong kemitraan dengan saasta dan masyaraka$
k meniunjung suPremasi hukurn;
l. berkomitm€n pada pengurangan kesenjangan;
m. be*omitmen pada hrntutan pasar; dan ;
n. berkomitmen pada lingkungan hidup'
n Asian Development *nk, Pttblic Administation in the 2f @t'W, sebagaimam dlolit oldt l-*E Lalolo
Krina P., Irditcator & em iiiiniilp iiunabih'as, Transpanna 4 1ryry"'-*ketariat
Good PtOf,c Go'emap
Badan Perencanaan pemuarigu;;-N;tio";1, Jakarta, lg'suls-
-1q3'..!*-7'
Tulisan id &tud ddam dtus
tuo;riw**.qoodgorretnan.*dop"nas.oo'id , diakses pada tanggl 25 Apdl 2005
6Prinsip-primipc,@d@yeman@,htto://www.ooo,doovemance.baooenas.oo'idlfiil*)qLtttrdd(ses
pada tanggal 25 April 2005
45

Dari empat belas karakter tersebut seUdaknya terdapat tiga prinsip,yang paling rnenonli ketilo
diimplemenbsikan ke Ualam pengawasan di organisasi pemerintah. Ketiga prirxip Ersebut
meliputi aku nbbilitas,' transpara nsi da n patisipatif .
o. Prinsip Transparansi66
InU dari prinsip tansparansi aOaLn U.t*. semua urusan taa pernerintahan berupa kebiiakan-
kebijakan publik baik yang berkenaan dengan pelayanan publik dan pembangunan baik dipusat
maupun di daer:ah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan lcttiBkan
publik harus dapat diakses oleh publik dan harus diumumkan agar mendapat hnggapan n blik.
Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebfakan tersebut dan hd.lra{ln}a
harus terbuka dan dapat diakses publik.
Dalam konteks ini, aparat pemerintahan seharusnla bersedia sectra terbuka dan juiur
memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Upaya pembentukan maslarakat traqrarx;i,
forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan dengan legislatif, wadah komsfld dan
infonnasi lintas pelaku baik melalui media cehk maupun eleKronik, merupakan mflbh wujud
nyata dari prinsip tata pemerintahan yang bersifat transparan.
Pammeter yang dapat digunakan unhrk mengukur prinsip transparasi terdiri dari tet*nya:
1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari setr[ra Ptoms-proses
pelayanan publik,
2) mekanisme yang mernfasilitasi perbnyaan-pertanyaan publik tentang.be@Bi 6ii*an
dan pelalanan publi( maupun proses-proses di dalam sektor publi&
3) mekanisrne yang memfasilibsi pelaporan maupun penyebaran infonra* mal,Pttll
' penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiahn pelayanan publiko
prinsip transparansi ini hanya akan menjadi wacana semab;jika tidak didukung oHt adarrya
perlindungan hukum terutama bagi publik yang tertuang dalam suatu Undang-undar[ HIhg
Kebebasan Memperoleh Informasi dan Perlindungan Saksi, yang hingga penelirtian itti dtru*
masih dalam benhrk Rancangan undang-Undang (RUU). Belum adanya whiile W M
merupakan hal yang cukup ironis di mana semakin besarnya keprihatinan gSft prg
o Op. Gt, Pnnsip-prinsip Good @vemance
t' Op. Gt, Loina Lalolo Krina P., hal. 14.
46

KEMAMPUAN KEJAKSAAN

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to KEMAMPUAN KEJAKSAAN

Similar to KEMAMPUAN KEJAKSAAN (20)

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

KEMAMPUAN KEJAKSAAN