Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)

It Pemantau
)sia:
Pembahaman Kejaksaan :
Pembentukan Standar }tinimum
Profesi Jalu;a
@ffqTr,:Wrm
Komisi Hukum Nasional
Republik Indonesia
i
rt
',
*-.- F,
.f
Kejaksaan Agung Rl
IThe Asia Foundation

0S1t1rorf
!4"+,01L qw
o
PENELITIAN
i i PEMBAHARUAN KEJAKSAAN:
PEMBENTUKAN STANDAR MINIMUM
PROFESI JAKSA
KERTASAMA
KOMISI HUKUM NASIONAL
MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN
INDONESIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
INDONESIA
DAN
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2004

r: *;7'- F
ii
rt
Koordinator
Anggota
ii
Tim Peneliti
Suhadibroto, S.H.
Mujahid. A.l^atiet S.H., M.H.
Asep Rahmat Fajar, S.H.
Hasril Hertanto, S.H.
.'' 5=i. -r.." --. .
,
t teissii'$tiUardtih, S.n.
;
Thiodoia Yuni Shah Putri, s.H. "* i, ,
l, :..., .lt I ;t 'r.,.'i-.. j"t -; t:i";?!:''r
RosV$, S:H.,
.,Andri;$rylffilEyqg$e ?$.;,x,,
Nursyarifah,€.&{;.: i
'.ii- ii.: ,:
: I : + .''.-".: ;i

PENGANTAR
Kejaksaan adalah tergolong sebagai legal professional organization,
yaitu suatu organisasi para profesional di bidang hukum yang
berpredikat jaksa.
Jaksa dapat dikualifikasikan sebagai profesional, karena memiliki
elemen pengertian profesional seperti yang digambarkan oleh G.
Millerson (dalam bukunya The eualifyrng Association) antara lain:
skill based on theoritical knowledge,
the provision of training and education,
testing the competence of members,
organEation,
an ethical code ofconducl
altruistr? seruice.
Bahwa jaksa adalah legal professional karena tugas wewenang jaksa
berada diarea hukum sebagaimana dinyatakan oleh Undang-undang
Kejaksaan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Meskipun jaksa adalah pegawai negeri sipil Kejaksaan yang memiliki
diploma sarjana hukum, tidak berarti setiap pegawai negeri sipil
Kejaksaan yang memiliki diploma sarjana hukum adalah jaksa atau
menjadijaksa dengan sendirinya. Untuk menjadijaksa harus memenuhi
standa r profesi ja ka, setida k-tidaknya sta ndar m i nim u m profesi ja ksa.
Standar minimum profesijaksa itu mempunyai 4 (empat) komponen
yaitu: pengetahuan/ilmu, kemampuan/keterampilan, perilaku, dan
faktor-faktor pembentuk. Kandungan masing-masing komponen
tersebut tidak statik tetapi dinamik bergerak bersami peru'bahan
keadaan dan kebutuhan sesuai dengan perkembangan kehidupan
bernegara dan bermasyarakat.
Kejaksaan yang telah eksis sejak lahirnya negara ini, belum pernah
mempunyai standar profesi jaksa yang tersusun secara utuh dan
comprehensive. Para jaksa menyatakan bahwa jaksa adalah suiitu
a.
b.
C.
d.
e.
f.

profesi, tetapi tidak pernah memberikan justifikasi mengapa dirinya
adalah suatu profesi. Belum pernah dilakukan penelitian tentang profesi
jaksa oleh lembaga Kejaksaan maupun oleh Persaja (Persatuan jaksa,
organisasi para jaksa) untuk memberikaq landasan yang sejak awal
seharusnya ada.
Undang-undang Kejaksaan No. 5 Tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991
menyatakan bahwa jaksa adalah jabatan fungsional yang berkaitan
dengan keahlian teknis hukum. Dari undang-undang ini sebenarnya
lahir pengakuan yang subtansial, bahwa jaksa adalah suatu profesi
yang harus bekerja profesional. Pengakuan ini oleh pemerintah
ditindaklanjuti dengan pemberian tunjangan jabatan fungsional dan
usia pensiun yang lebih panjang daripada usia pensiun pegawai negeri
sipil Kejaksaan lainnya.
Undang-undang No. 16 Tahun 2004, tanggal 26 Juli 2004 lebih tegas
menyatakan bahwa jaksa adalah jabatan fungsional, suatu profesi,
dan profesional hukum. Undang-undang ini perlu tindak lanjut pqnataan
lembaga sesuai dengan kandungan-kandungan baru yang termuat
dalam undang-undang, khususnya mengenai jaksa sebagai suatu
profesi.
Komisi Hukum Nasional (KHN) sesuai dengan mandatnya, terpanggil
untuk turut berperan melakukan reformasi hukum dan lembaga hukum
dengan melakukan penelitian tentang profesi jaksa dan standar
minumum profesi jaksa yang terkait. Penelitian ini juga dilatarbelakangi
dukungan KHN kepada lembaga Kejaksaan untuk melaksanakan
perintah Undang-undang Kejaksaan yang baru, khususnya untuk lebih
meningkatkan profesionalisme para jaksa serta untuk mewujudkan
Kejaksaan sebaga i professiona I lega I orga n ization yang modern.
Penelitian inidiselenggarakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesuaidengan
terbatasnya dana KHN yang berasat dari APBN 2004. Keluaran dari
penelitian ini bukan wacana tetapi berupa rekomendasi yang konkrit
dan implementatif dengan harapan dapat berguna sebagai "produk
siap pakai".
Dalam penelitian ini peranan Kejaksaan sangat besar dengan terlibatnya
para pejabat Kejaksaan dan para jaksa di pusat maupun di daerah,
ii

sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini dilaksanakan oleh KHN
bersama-sama dengan Kejaksaan. Karena terbatasnya tenaga, maka
dalam melaksanakan penelitian iniKHN mengikutsertakan MAPPI FHUI
yang'kebetulan mem punyai program pemantaua n perad ilan kh ususnya
terhadap lembaga Kejakaan. Keterkaitan Sekretariat Negara dalam
penelitian ini dikarenakan anggaran bagi KHN secara administratif
keuangan diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Sekretariat
Negara.
The Asia Foundation tidak ketinggalan memberikan dukungannya,
sehingga penelitian bisa rampung dan disosialisasikan secara luas,
untuk itu KHN menyampaikan terima kasih.
Sekalilagi KHN mengharapkan hasil penelitian inimempunyai manfaat
khususnya bagi lembaga Kejaksaan, serta bagi pembangunan hukum
yang sedang berlangsung ditanah air kita ini.
Jakarta, November 2004
Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
lI

*
KATA PENGANTAR
barrnR rst
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BEI.AKANG
B. PERMASAISHAN
C. TUJUAN
D. METODE PENELTTIAN
E. KELUAMN YANG DIHARAPKAN
F. JADWAL KEGIAf,AN
BAB II
PROFESI HUKUM
A.PROFESI
A.1. Pengertian Umum
A.2. Kode Etik Profesi
B.PROFESI HUKUM
BAB III
PROFESI JAKSA DI BEBERAPA NEGARA
A. PROFESI JAKSA DI AMERIKA SERIKAT
A.1. Pendahuluan
A.2. ProfesiJaksa
A.3. Peraturan Perundang-undangan
A.4. Kode Etikdan Kode Perilaku
1
1
8
8
8
10
10
11
11
11
L7
19
23
23
23
35
27
27
27A.4.a. Pengaturan Etika dan Kode Perilaku

A.4.b. Standar Minimum Profesi Prosecutor
1. Rekruitmen
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Magangl/ egal Internship
4. Pembinaan profesi
5. Penegakan disiplin profesi
B. PROFESI JAKSA DI INGGRIS
8.1. Perkembangan Lembaga Kejakaan dilnggris
46
46
48
51
53
55
55
60
63
63
64
67
6B
B,2, Visi, Misi, Fungsi, Tugas dan Wewenang Crown Prosecutor
Seruice
8,4. Pengawasan terhadap Crown Prosecutor Seruice
8.5. Sumber Daya Manusia
B.5.b. Kode Etik Crown Prosecutor 9eruice
8.5.c. Standar Minimum Profesi Crown Prosecutor
1. Rekrutmen
2. Pelatihan dan Pendidikan
3. Pembinaan Profesi
4. Penegakan Disiplin Profesi
C. PROFESI JAKSA DI
C.1. Pendahuluan
BETANDA
C.2.Struktur Organisasi Minestrie Van Justitiel Menteri
Kehakiman 72
C.3. ProfesiJaksa ........ 73
C.4. Peraturan Perundang-undangan 76
C.5. Rekruitment ProfesiJaksa 76
C.6. Pembinaan ProfesiJaksa ........ 77
BAB IV
PROFESI JAKSA DI INDONESIA
A, JAKSA SEBAGAI PROFESI HUKUM
A.1. Standar Profesi Bagi Jaksa
36
36
47
42
42
43
71
71
79
79
VI
A.2. Standar Profesi Jaksa Menurut Undang-Undang Kejaksaan 82

A.3.Guidelines on the Role of Prosecutors dan Standards of
Profesbnal Responsbility and Sbtement of the Essential DutrEs
and the Rights afProsecutors
B. LEMBAGA KE]AKSAAN
8.1 Kedudukan
B.2. Tugas, Fungsi Dan Wewehang .....,.....
B.3. Doktrin Dan Kode Etik
C. SUMBER DAYA MANUSIA KEIAKSMN
C.1. Rekruitmen
C.2. Pendidikan
C.3. Magang
C.4. Pembinaan Profesi
C.5. Pengawasan dan penegakan Disiplin Jaksa
BAB V
STANDAR MINIMUM PROFESI ]AKSA
A. MATERI
A.1 Pengetahuan
A.2 Keahlian
A.3. Perilaku
B. FAKTOR-FAKTOR PEMBENruK
8.1. Jabatan Fungsional Jaksa
B.2. Rekruitmen. PPJ dan Magang
B. 3. Penempatan/Formasi dan Pembinaan Profesi
8.4. Penegakan Disiplin dan Pengawasan ...........
BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. REKOMENDASI
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Pembentukan Jaksa
B5
87
87
90
105
109
110
119
L23
L24
134
L47
L49
L49
151
154
155
159
159
160
153
L47
148
148
L49
vI

PENDAHUTUAN
;4. LATAR BELAKANG
Perkembangan masyarakat saat ini beflalan secara cepat sejak era
reformasi, Sebuah era yang ditandai dengan jatuhnya era rezim orde
baru. Era yang dianggap telah membawa kebangkrutan moral serta
ekonomi bagi bangsa. Lalu timbullah Euforia terhadap era reformasi
!ang kemudian disikapi oleh sebagian masyarakat secara berlebihan,
bahkan dinilai sudah melewati batas kewajaran bagi sebuah
perubahan. Era yang dinilai akan membawa kesejahteraan justru
menim bulkan permasa la han yang berkepanjangan, terutama masalah
penegakan hukum.
Di era reformasi ini semakin banyak praktek korupsi yang dilakukan
secara terbuka dan sistematis. Salah satu contoh adalah kasus korupsi
yang dilakukan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) di provinsi Sumatera Barat. Mereka telah diganjar
hukuman penjara atas perbuatannya. Selain kasus diSumatera Barat,
masih banyak lagi kasus korupsi di daerah lain. Ironisnya, korupsi
dilakukan justru oleh mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi
masyarakat banyak.
Masalah penegakan hukum terutama terhadap kasus korupsi
merupakan satu dari sekian banyak tumpukan masalah yang dihadapi
oleh bangsa ini. Masalah yang tak kalah penting adalah kualitas aparat
penegak hukum itu sendiri. Hal ini mendapat sorotan tajam dari
masyarakat sebagai pihak yang sering tidak berdaya untuk melakukan
penegakan hukum.
Belakangan bahkan disinyalir telah terjadi korupsi di bidang peradilan
dengan modus operandi jual beli perkara dalam proses peradilan
yang tengah dilakukan. Salah satu lembaga yang mendapat sorotan
atas isu ini adalah kejaksaan sebagai lembaga yang menentukan
apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa
pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi
hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan

yang dibuat. Sedemikian penting posisijaksa bagi proses penegakan
hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang
profesional dan memiliki integritas tinggi.
Kejaksaan memilikiperan penting dalam proses penegakan hukum. Hal
ini telah mendapat perhatian yang sangat serius dari komunitas
internasional. Salah satu dokumen internasional yang menjadi referensi
dalam menilai keberadaan jaksa adalah Guidelines on the Role of the
Prosecutor!. Dalam salah satu konsideransinya menyatakan bahwa:
Whereas prosecutors play a crucial role on the administration
of justice, and rules concerning the performance of their
important responsibilities should promote their respect for
the compliance with the above-mentioned principles, thus
contributing to fair and equitable criminaljustice and effective
protection of citizen againts crime.2
Peran penting yang dimainkan oleh lembaga kejaksaan tak lepas
ddri perwujudan representasi negara dalam melindungi warganya.
Untuk itulah, aspek penghormatan dan ketaatan pada prinsip-prinsip
hukum yang bersifat universal dalam menjalankan tugas menjadi
unsur yang amat menentukan. Howard Abadinsky3, sebagaimana
dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo4, menyatakan bahwa tugas dan
mandat publik yang diberikan pada jaksa yaitu:
1 Guidelines on the Role of Prosecutors, ditetapkan oleh Kongres ke delapan
pBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Havana, Cuba,27
Agustus-7 September 1990.
2 Prinsip yang dimaksud adalah prinsip yang dianut dalam the universal of
Human Rightsebagaimana tertera dalam konsiderans kedua yang terdiri dan the principles
of equatity before the taw, the presumption of innocence, adn the right to a fair and
pubtic hearing by an independent an impartial tribunal.
3 Howard Abadinsky, Discretionary lustice: An Introduction to Discretion in
Criminal lustice, Springfield, Illinois: Charles Thoman, hal 6i-62.
4 Harkristuti Harkrisnowo, Membangun strategi Kinerja kejaksaan bagi
Peningkatan Produktivitas, Profesionafisme, dan akuntabilitas Publik: Suatu Usulan
Pemikiran, makalah disampaikan pada Seminar Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan
dalam Rangka mewujudkan Supremasi Hukum, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian
dan Pengembangan Kejaksaan Agung di Jakarta, 22 Agustus 2001, hal. 5.
2

1.
r: 2.
to enforce the law on behalf of the people in the name of the
state, and
to ensure that justice is accomplished by not prosecuting
those for whom evidence is lacking or whose guilt is in serrbus
doubts
lenaapat tersebut secara jelas menyatakan bahwa dalam
, menjalankan fungsinya jaksa bekerja atas nama rakyat dalam
melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan
tindak pidana. Untuk itu, jaksa diberi kewenangan yang tidak dimiliki
o.leh setiap penegak hukum. Tetapidalam menjalankan kewenangan
lgrsebut kerap kali kejaksaan melanggar hak asasi manusia. Misalnya
d'engan melakukan penahanan pada mereka yang diduga melakukan
tindak pidana.
Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam sebuah
undang-undang tentang kejaksaan. Undang-undang tersebut
menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan
. negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaans. Sementara,
berdasaikan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan selain berperan dalam
peradilan pidana, juga mbmiliki peran lain dalam bidang hukum
perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili negara dan
pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Jaksa
sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan6 dan wewenang lain berdasarkan undang-undang7.
s Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik, UU No. 5, LN No.
59, Tahun 1991, TLN No. 3451, Pasal 2. peraturan ini telah diganti dengan Undang-
Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejakaan Republik Indonesia yang telah disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 15 Juli 2004 dan diberlakukan pada tanggal
26 Juli 2004.
6
Ibid, Pasal 1 angka (1).
7
Kalimat wewenang lain berdasarkan Undang-Undang merupakan penambahan
tugas Jaksa menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia Pasal 1 ayat (1) sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.

Jaksa merupakani jabatan fungsional yang bersifat keahlian dalam
sistem organisasi kejaksaan. Mengingat peran dan kewenangan yang
cukup strategis, maka dibutuhkan seorang jaksa yang memiliki
kualitas prima dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu
diperlukan kualifikasi tertentu bagi seseorang agar dapat mengemban
tugas sebagaijaksa. Disamping kualifikasi umum (pemegang ijasah
sarSana hukum), juga diperlukan kualifikasi khusus yang pada
umumnya tidak dimiliki oleh setiap orang yang bergelar sarjana
hukum.
undang-undang tentang Kejaksaan memberi penegasan atas posisi
jaksa. Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelakslna putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan
undang-undang.
penegasan atas fungsi jaksa perlu mendapat perhatian mengingat
selama ini disinyalir telah terjadi penurunan kualitas sumber daya
jaksa. Padahal sebagai pejabat yang menjalankan suatu fungsi
-diharapkan
akan timbul sikap dan sifat profesional yang ditunjukan
pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut telah jauh
menyimpang dari yang diharapkan seperti dikatakan oleh
Suhadibrotos,
"...dalam prakteknya semua jaksa dinilai memenuhi syarat
dan dapat melaksanakan tugas apapun. Seperti kunci inggris,
jaksa cocok untuk tugas apapun, mulai dari mengurus
kendaraan sampai menjadipenuntut umum pelanggaran HAM
berat di Timor Timur, jadi tugas yang ada dilakukan oleh
orang yang tidak jelas keahliannya."
s Suhadibroto, Pembaharuan Kejal<saan, makalah disampaikan pada Raker
Kejaksaan Tahun 2003 pada tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2003'
4

Kondisi tersebut jelas berbeda jauh dengan kondisi profesional yang
"diinginkan. Karakteristik profesional yang dipahami secara umum
iantara laine:
1. Keahlian (expertise), keahlian seorang profesional ditandai
oleh keterampilan dan spesialisasi pengetahuan yang
i diperoleh dari pengalaman dan pendidikan yang berkelanjutan
(prolonged educatio n).
2. Pertanggungjawaban sosial (social responsibilty), setiap
profesional memiliki pertanggungjawaban sosial karena
kiprahnya yang berkaitan erat dengan berfungsinya
masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyandang jabatan
. profesional dituntut untuk memberikan pelayanan sosial
dalam rangka pertanggungjawaban profesinya dengan
berakar motif pengabdiannya.
3. Rasa kesatuan dan keterikatan (corporateness), dengan rasa
kesatuan dan keterikatan/kinerja terpadu, setiap profesi
dituntut pula untuk menyusun dan mematuhi kode etik
sehingga kompetensi dan martabat profesi dapat dibina dan
dipertanggungjawabkan.
Tuntutan transparansi, akuntabilitas publik, sikap, dan perilaku yang
profesional dari aparat penyelenggara negara di era reformasi semakin
mengemuka. Dan kejaksaan dituntut untuk dapat memenuhinya.
Sampai saat ini kinerja kejaksaan dalam menegakan hukum dirasa
oleh sebagian besar masyarakat masih jauh dari yang diharapkan.
Terlebih lagi performa yang ditunjukkan seorang Jaksa pun masih
sangat jauh dari yang masyarakat inginkan.
Beberapa perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat kerap
kali menimbulkan masalah. Hal ini menunjukkan indikasi tidak
profesionalnya jaksa dan kejaksaan. Misalnya saat kejaksaan
menangani kasus korupsi yang merugikan negara, surat tuntutan
(requisitor) yang dibuat jaksa dalam proses penuntutan kerap kali
tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Demikian pula halnya
e Halius Hosen, Strategi Peningkatan kinerja Kejaksaan dalam Rangka
Mewujudkan Supremasi Hukum, makalah disampaikan pada acara diskusi panel yang
diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Indonesia, Jakarta,
22Juli200L, hal.23.
f".
i

dengan perkara pelanggaran HAM, pihak kejaksaan masih dinilai tidak
berpihak pada rasa keadilan masyarakat' Walaupun tuntutan keadilan
masyarakat tidak selalu selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku
tetapi seorang jaksa dalam rnelaksanakan tugasnya harus tetap
mengacu pada hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat'
Produk hukum berupa berita acara penyidikan untuk perkara tertentu,
surat dakwaan, dan tuntutan yang dibuat oleh laksa kerap kali tidak
sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Padahal, semuanya itu telah
melalui proses rencana penuntutan (rentut) yang dilakukan oleh
pimpinan kejaksaan. secara tidak langsung kondisi seperti ini akan
memberikan citra buruk bagi kejaksaan secara keseluruhan'
Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kinerja kejaksaan,
misalnya posisi kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan dan peradilan
pidana, visi Kejaksaan dan misi kejaksaan. Tetapi komponen yang
paling menentukan dalam pelaksanaan tugas itu adalah sumber daya
manusia itu sendiriyaitu jaksa. Sebagai pejabatfungsional, seorang
jaksa dituntut untuk bersikap profesionaldalam menjalanitugas dan
wewenangnya.
Setiap profesi memang memiliki standar tersendiri dalam mengukur
tingkat profesionalitas. Standar tersebut digunakan dalam
menentukan apakah seseorang layak untuk menduduki suatu jabatan
tertentu atau tidak. Beberapa organisasi profesi yang ada di Indonesia
menilai penting keberadaan standar tersebut untuk menjaga mutu
para anggota. Dengan tujuan yang sama, sudah selayaknya kejaksaan
memiliki standar minimum yang menjadi arahan dalam menjaga
kualitas dan tingkat profesionalisme jaksa.
Menurut kamus Btack's Law Dictionary Second Pocket Edition,
standard diartikan sebagai a model accepted as correct by custom,
consent, or authority; a criterion for measuring acceptability, quality,
or accuracy'' (terjemahan bebas: suatu model yang telah diterima
secara luas melalui kebiasaan, persetujuan, atau lembaga yang
berwenang; kriteria untuk menguji penerimaan, kualitas, dan
kecermatan). Standar dapat juga diartikan sebagai suatu patokan
baku untuk menilai satu pekerjaan. Keberadaan suatu standar dalam
" B.y*, A. Ga."t S/a ckb Law Dictionary , Second Pocket Edition, St' Paull
Minn, 2001, hal 660.

setiap pekerjaan menjadi prasyarat mutlak untuk menilai suatu
Ukeberhasilan,
tak terkecuali bagi jaksa.
Namun hingga saat ini kejaksaan belum memiliki Standar Minimum
ProfesiJaksa. Standar seperti ini dapat diperoleh dari berbagai disiplin
.ilmu terkait dan pengalaman aplikatif, baik di kejaksaan sendiri
imaupun dengan perbandingan model Standar Minimum ProfesiJaksa
yang digunakan di negara lain. Setelah itu digabung sehingga
terhimpun dalam satu konsep yang disusun secara komprehensif.
Perlunya melakukan studi banding dengan negara lain karena
Indonesia telah mengadopsi beberapa instrumen internatbnal crime.
Untuk itulah, kejaksaan harus dapat menyesuaikan kemampuan
'personal Jaksa dengan ketentuan tersebut. Sampai saat ini, tiga
negara yang dipakai sebagai perbandingan adalah Inggris, Amerika
Serikat, dan Belanda.
Penerapan standar minimum profesi jaksa ini tentunya tidak hanya
menjadi standar bagi tenaga fungsional jaksa profesional secara
umum- Lebih dari itu, keberadaan standar profesi ini kelak dapat
menjadi acuan dalam penempatan jaksa di daerah sesuai dengan
kebutuhan suatu daerah. Dengan begitu diharapkan jaksa terpilih
dapat melakukan perannya secara maksimal dengan menggunakan
performa yang dimiliki.
Selain faktor internal terdapat faktor eksternal jaksa yang harus
ditingkatkan. Kedua faktor ini memiliki peran penting dalam
membentuk seorang jaksa yang profesional. Beberapa faktor
eksternal yang membentuk jaksa tersebut antara lain pengisian
jabatan fungsional jaksa, rekrutmen, Pendidikan Pembentukan Jaksa
(PPJ), magang, penempatan formasijaksa, pembinaan profesi, serta
penegakan disiplin dan pengawasan. Faktor tersebut merupakan
pintu utama dalam upaya memperbaiki profesi jaksa agar
profesional.
Keberadaan Standar Minimum Profesi Jaksa ini sangat diperlukan
agar kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara lebih baik. Dan,
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum pada umumnya dan
kejaksaan pada khususnya.

Penelitian ini akan merumuskan suatu Standar profesi melalui
i' + penjabaran dari ketentuan undang-undang kejaksaan, visi dan misi
' 'i kejaksaan, doktrin, kode etik jaksa, sumpah jabatan, literatur lainnya,
serta ketentuan yang diatur dalam Guidelines on the Role of t!:e
' Prosecutors.
t
B. PERMASALAHAN
Beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji lebih lanjut
sehubungan dengan Standar Minimum Jaksa adalah:
'. 1. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah
I ' (cukup) mengatur dan memberikan pedoman bagi profesi
jaksa?
2. Bagaimana standar minimum profesi jaksa yang utuh dan
komprehensif dirumuskan sehingga dapat dijadikan sebagai
model bagi seorang jaksa?
3. Apa yang dibutuhkan untuk menjaga standar minimum ini
dapat berjalan secara baik dan sesuai dengan tujuan yang
'1 dikehendaki?
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang
mengatur dan memberikan pedoman bagi profesijaksa.
2. Untuk menyusun standar minimum profesi jaksa yang
komprehensif dan dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan. Standar minimum profesijaksa ini mengandung
substansi yang diharapkan bagi pengembangan profesi jaksa
secara implementatif.
3. Untuk mengetahui kebutuhan utama dalam upaya menegakan
standar minimum profesijaksa ini.
D. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris.
Penelitian normatif ditujukan untuk mengumpulkan data sekunder
melalui:
8

1. Bahan primer; meliputi peraturan perundang-undangan antara
lain UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan'Republik
Indonesia, Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan
Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-115/i.A/101t999 tentang
Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia.
2. Bahan sekunder; bahan pustaka yang berkaitan dengan objek
penelitian.
3. Bahan tersier; bibliografi, kamus, dan bahan penunjang lainnya.
Penelitian empiris dilakukan untuk mencari data lapangan berupa
'informasi yang akurat mengenai pelaksanaan profesi jaksa. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan
narasumber di empat kota.
Na rasum ber terd iri da ri pihak Kejaksaan, a kadem isi, praktisi/advokat,
dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang
hukum. Jumlah narasumber disesuaikan dengan kebutuhan di
lapangan hingga mendapat pandangan atas standar profesi jaksa
melalui beragam opini.
Pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini dilakukan di lima
daerah, terdiri dari Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, dan
Bandung. Pemilihan kelima daerah tersebut dianggap telah mewakili
wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur.
Daerah ini pun dipilih berdasarkan peraturan per-undang-undangan
dalam penyelenggaraan peradilan khusus, misalnya pengadilan HAM.
Khusus untuk wilayah Jakarta, selain menjadi pusat pemerintahan,
kota ini telah ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan peradilan
pidana khusus HAM dan peradilan khusus korupsi. Selain itu, menurut
ketentuan KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah ditunjuk
sebagai tempat berlangsungnya pengadilan bagi seseorang yang
melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat dihukum menurut
hukum Republik Indonesiarl
11
Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. B, LN
No. 76, Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 86.

E. KELUARAN YANG DIHARAPKAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat
ketentuan standar minimum profesijaksa. Diharapkan juga, ketentuan
tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Keputusan Jaksa Agung.
Sejauh ini, pemilihan Keputusan Jaksa Agung yang digunakan sebagai
landasan hukum bagi keberadaan standar profesi jaksa hanya
merupakan langkah jangka pendek untuk memberikan pedoman bagi
profesionalitas jaksa.
F. JADWAL KEGIATAN
Penelitian Pembentukan Standar Minimum ProfesiJaksa ini merupakan
kerjasama antara sekretariat Negara dan Komisi Hukum Nasional
(KHN) dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUi) serta Kejaksaan Agung.
Penelitian ini akan dilakukan selama tiga bulan. Dalam kurun waktu
tersebut akan dilakukan beberapa kegiatan pengumpulan data, baik
yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan.
studi pustaka yang dilakukan berupa kajian atas ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keberadaan jaksa dan kejaksaan
serta kode etik yang melingkupi.visi, misi, fungsi, dan tugas dan
wewenangnya. Selain itu juga akan dilakukan perbandingan dengan
negara lain dan organisasi profesi yang ada di dalam negeri perhal
pembentukan dan penerapan standar profesi. Kegiatan ini akan
dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.
Studi lapangan yang akan dilakukan berupa wawancara dengan
menggunakan instrumen pedoman wawancara. Selain itu akan
dilakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa narasumber
yang dinilai memiliki kompetensi di bidangnya. Kegiatan ini akan
dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.
penulisan laporan akhir akan dilakukan dalam waktu kurang lebih
dua minggu. Laporan hasil penelitian ini di diseminasidalam sebuah
acara diskusi terbuka yang dihadiri oleh publik dan pakar untuk
mendapatkan masukkan akhir yang lebih baik.
10

PROFESI HUKUM
, A. PROFESI
A.1. Pengertian Umum
Bekerja merupakan salah satu ciri manusia dalam kehidupan
bermasyarakat. Kemudian seiring dengan perkembangan jaman,
pekerjaan menjadi lebih dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan
. . hidup. Lalu masyarakat pun terus berkembang menjadi lebih beragam.
" I Hal ini memicu terbentuknya kelompok-kelompok sosial tertentu yang
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga terciptalah pola
. aktifitas berbeda pula yang dapat disebut profesi kekhususan atau
:spesialisasi yang menempatkan seorang pekerja pada status sosial
tertentu dalam struktur kemasyarakatan.
Secara teoritis pekerjaan dapat dibedakan dalam tiga arti, arti umum,
.arti tertentu, dan arti khususl2.
1. Pekerjaan dalam arti umum yaitu pekerjaan apa saja yang
mengutamakan kemampuan pisik, baik sementara atau tetap
dengan tujuan memperoleh pendapatan;
2. Pekerjaan dalam arti tertentu yaitu pekerjaan yang
mengutamakan kemampuan pisik atau intelektual, baik
sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian;
3. Pekerjaan dalam arti khusus yaitu pekerjaan bidang tertentu
yang mengutamakan kemampuan pisik dan intelektual,
bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.
Profesi, menurut Abdulkadir Muhammad, tergolong dalam pekerjaan
dalam arti khusus dengan rumusan kriteria sebagaipekerjaan bidang
tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara
bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan13.
12
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Pf. Citra Aditya BaKi: Bandung,
1997), hal.57.
13
Ibid, hal 58.
11

Rumusan lain perihal pengertian tentang profesi, sebagaimana
diungkapkan oleh E.Y. Kanterla,
Sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang
yang menyandangnya memiliki pengetahuan khusus yang
diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau
diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi
dapat membimbing atau memberi nasihat/ saran atau juga
melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.
Orang yang menyandang profesi tertentu disebut sebagai seorang
profesional. Tentunya tidak mudah untuk menentukan siapa saja yang
tergolong dalam kelompok profesional. Pengertian profesional tidak
selalu identik dengan upaya untuk mendapatkan penghasilan,
sebagaimana dirumuskan oleh Soetandyo Wignyosoebroto.
Profesionalberasa I da ri a ka r kata profess ion <profiteri yang
berarti 'berikrar di hadapan umum', Dari akar kata ini pulalah
datangnya kata 'profesi', ialah suatu kegiatan kerja yang
dilakukan dengan keahlian tinggi untuk memberikan layanan
kepada sesama manusia, semua itu demi kemaslahatan
umum, tanpa sedikitpun dilandasi itikat untuk
memperjualbelikan jasa layanan yang diberikan dengan
keahlian tinggi itu. Kaum profesional bekerja demi kehormatan
(=honoraria) dan bukan demi keuntungan materiil. Disinilah
letak beda antara apa yang disebut 'profesi' ini dengan
okupasi yang pencarian nafkah biasals.
Istilah profesi dalam kamus Black's Law Dictionary Second Pocket
Edition dinyatakan bahwa Profession: a vocation requiring advanced
eduation and traininy'6. Sedangkan dalam Kamus Webster New World
14 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: sebuah pendekatan sosio-religius, (Sloria
Grafika: Jakarta, 2001), hal 63.
15 Soetandyo Wignyosoebroto, Profesionalisme Jaksa, dan Akuntabilitas
Kejakaan Kepada Pubtik, dalam Kumpulan Makalah Peserta Dengar Pendapat Publik
Pembaruan Kejaksaan Repubtik Indonesia, Yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum
Nasional (KHN), Kejaksaan Agung, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
di Indonesia, Hotel Sahid Jaya,24-25 Juni 2003.
16Bryan A. Garner, oP.cit. hal. 560.
12

Dictionary, profesi didefinisikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan
+yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan
'keahlian intelektuallT. Secara bebas, profesi dapat diartikan sebagai
pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang
dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh
, penghasilanls.
Pengertian profesi sebagaimana telah dikemukakan mengandung
beberqpa elemen penting sebagai ciri khusus. G. Millersonle
menyimpulkan adanya 23 elemen pengertian profesionalantara lain;
a. Skill based on theoritical knowledge; b. The provision of training
and education; c. Testing the competence of members; d.
,Organization; e. An ethical code of conduct; f, Altruistic seruice
Tak jauh berbeda dengan beberapa rumusan profesi yang telah
dinyatakan sebelumnya, Daryl Koehn20 mengemukakan kriteria
seorang profesional sebagai berikut:
1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu
tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama
mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/
atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena
melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui
dan dipahami oleh orang-orang tertentu serta tidak dimiliki
oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjannya, dan
pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang
lebih luas;
ri Wildan Suyuthi, Etika Profesi Kode Etik Hakim, (, IKAHI : Jakarta, tanpa
tahun), hal.6.
18
Ibid.
le Soehadibroto, Re-profesionalisasi Kinerja Kejal<saan,
(http://www.komisihukum.qo.idlarticle ooinion.ohp?), diakses pada tanggal
15 Juli 2004.
20
Daryl Koehn, Landasan Etika Profesi, (Kanisius: Yogyakarta, 2000), hal' 75.
13

5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji(sumpah) untuk
memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.
Pendapat yang telah diuraikan oleh beberapa orang pakar tersebut
pada umumnya memiliki kesamaan yang dapat dijadikan ukuran
keberadaan sebuah. profesi. Ukuran tersebut antara lain2l:
1. Keahlian berdasarkan pemahaman teori serta pendidikan dan latihan;
Secara formal standar keahlian dapat diperoleh melalui pendidikan
formal sepertijenjang pendidikan 51, 52, dan 53, disamping juga
diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh
organisasi profesi yang bersangkutan. Program pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan harus sistematik dan aplikatif sebagai
upaya memperkuat dan meningkatkan keterampilan yang bersifat
tekn is. Seda ng kan pendidikan formal difokuska n pada pen in g kata n
ilmu dan pengetahuan di bidang tertentu22.
2. Pengujian kompetensi bagi keanggotaan profesi;
Pengujian atas kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh
setiap profesi akan dapat meningkatkan dan menjaga kualitas
keahlian profesi itu sendiri. Pengujian tersebut dilakukan pada
awal rekrutmen dengan menggunakan kriteria tertentu' Selain
itu untuk menjaga kualitas profesiselama melakukan fungsinya,
maka perlu dilakukan semacam eksaminasi atas kualitas kerja
sesuai dengan standar profesi tersebut.
3. Terintegrasi dalam suatu organisasi profesi;
Sebagai sebuah moral community (masyarakat moral) yang
memiliki cita-cita dan nilai bersama, keberadaan sebuah
organisasi yang dapat mewadahi kaum profesional dianggap
perlu. Sekalipun kaum profesional dinilai sebagai kelompok yang
mempunyai kekuasaan tersendiri dan tanggung jawab khusus'
Selain itu keberadaan organisasidapat menjadi salah satu kontrol
atas perilaku kaum profesi itu sendiri.
21 Ukuran yang dimaksud lebih diarahkan pada profesi hukum yang menjadi
objek kajian dalam penelitian ini.
22
T. Gayus Lumbuun, Sbnfur Profesionalisne Dan Kemandiian laksa Dalam
Sistem Penegakan Hukum, makalah tidak terpublikasi, Jakarta; luli 2004' hal. 8.
L4

4. Kode etik profesi;
Kode etik profesi hukum merupakan self regulation (pengaturan
diri) bagi profesional hukum dengan tujuan untuk mencegah
terjadinya perilaku yang tidak etis. Kode etik sebagai sarana
kontrol sosial dalam pelaksanaan profesisebagai pelayanan dan
pengabdian terhadap masyarakat. Pelaksanaan kode etik ini mesti
diawasi secara terus menerus. Mesti ada kontrol sosial daridewan
kehormatan atau komisi pengawas. Dewan kehormatan harus
menilai dan menindak tegas berupa pemberian sanksi kepada
pelanggar kode etik23.
Majelis Kode EtilV Dewan Kehormatan Etik
Majelis Kode Etikdibutuhkan sebagaialat kontrol bagi pelaksanaan
dan kepatuhan kaum profesional atas kode etik profesi.
Ditujukan bagi pelayanan atas kepentingan orang lain;
Keberadaan kaum profesi pada dasarnya merupakan bentuk
pengabdian bagi kepentingan yang lebih luas. Dalam hal ini ia
bekerja:tidak sekadar mewakili suatu institusi, melainkan benar-
benar mewakili suatu prinsip yang ideal, ialah terwujudnya layanan
yang bermutu untuk para pencari keadilan.
Adanya kebebasan dalam menjalankan tugas dan peranannya;
Profesional hukum harus mampu menafsirkan hukum yang berlaku
secara tepat.dan cermat bagi kehidupan bersamJ, tanpa
mengabaikan etika profesinya. Untuk itu profesional hukum mesti
otonom, dalam arti bebas dan mandiri dalam menjalankan profesi,
tanpa ada tekanan dari pihak lain untuk merekayasa proses
pencapa ian keadilan hukum2a.
Memiliki otoritas tertentu dari negara untuk melakukan suatu
tindakan;
Otoritas yang dimiliki berkenaan dengan tugas, fungsi, dan
wewenangnya sebagai sebuah profesi. Otoritas tersebut diberikan
melalui suatu peraturan perundang-undangan sebagai dasar
legalitas atas segala kewenangan yang dimilikinya.
23
E.Y.Kanter, op.cit hal. Lt4
24
E. Y. Kanter, op.cit hal 113.
6.
B.
15

9. Pengucapan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada
mereka yang membutuhkan.
Janji publik yang diucapkan oleh kaum profesional diharapkan
dapat menjadi legitimasi bagi kaum profesi untqk bertindak bagi
suatu kepentingan tertentu. Janji publik tersebut menjadi dasar
bagi otoritas dan legitimasi untuk mendapatkan kepercayaan yang
lebih luas dari masYarakat.
Berdasarkan keahlian keilmuan yang dimiliki dan kriteria yang telah
disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa profesi yang sedang
berkembang di Indonesia. Profesitersebutantara lain adalah profesi
wartawan, dokter, akuntan, notaris, hakim, dan advokat. Tiga bentuk
profesi yang disebutkan terakhir yaitu notaris, hakim dan advokat
merupakan profesi di bidang hukum yang akan dibahas secara
tersendiri.
wartawan merupakan sebuah profesi yang diperoleh melalui kaidah
keilmuan yang dipelajari secara khusus, telah memiliki Kode Etik
Jurnalistik, memiliki Dewan Pers, serta dinaungi {Eh sebuah
orlanisasi profesi. Saat ini, ada tiga organisasiwartawartyang cukup
beiar pengaruhnya yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis
Indonesia (AJI). Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999
tentang Pers yang berlaku saat ini, terdapat satu lembaga khusus
yang akan mengawasi kinerja profesi wartawan yaitu Dewan Pers2s.
Dewan Pers inilah yang akan mengakomodasikan segala kepentingan
dan permasalahan yang ada pada wartawan dalam menjalankan
tugasnya26.
2s
Indonesia, Undang-Undang tentang Pers, UU No. 40, LN No. 166 Tahun
1999, LN No. Pasal 15.
26 Berdasarkan ketentuan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 15 ayat
(2), Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan
pers;
16

Dokter merupakan salah satu profesi yang tak kalah penting dalam
"kehidupan
manusia. Kemampuan dan keahlian seorang dokter
!diperoleh melalui suatu proses pemahaman keilmuan dan pengalaman
yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Untuk itu
seorang dokter terikat pada kode etik kedokteran yang harus ditaati
-dalam melaksanakan tugasnya. Selain kode etik, profesi dokter
t terintegrasi dalam satu organisasi profesi yang dikenal dengan nama
Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Meskipun belum ada undang-undang
yang mengatur perihal profesi dokter, namun kiprah IDI dan kode
etik kedokteran setidaknya telah berhasil menaungi keberadaan
seorang dokter dalam melayani masyarakat.
Frofesi lain yang telah cukup lama ada di Indonesia adalah profesi
akuntan. Akuntan memberikan jasa pelayanan bidang keuangan
berdasarkan ilmu akuntansi. Kemampuan tersebut tidak diperoleh
secara instan, namun berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang
tidak dimiliki oleh masyarakat secara umum. Profesi ini terintegrasi
dalam sebuah organisasi yang memiliki pengaruh sangat kuat atas
anggotanya yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu peran
penting IAI dalam menjaga kualitas profesi para anggotanya adalah
dengan membuat kode etik dan standar profesional sebagai rujukan
kerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
A.2. Kode Etik Profesi
Salah satu ukuran atas keberadaan sebuah profesiyang membedakan
dengan pekerja lainnya adalah kode etik yang disusun oleh kalangan
profesional itu sendiri, termasuk kalangan profesi hukum. Kode etik
disusun oleh profesi sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku.
Kode etik profesi dapat dipahami sebagai pernyataan resmi
yang memuat, baik unsur-unsur normatif yang harus dijunjung
tinggi untuk mempertahankan citra profesi yang
e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-
peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualibs profesi kewartawanan;
S. mendata perusahaan pers.
17

bersangkutan, ma upun pokok-pokok pemikira n yang d iangga p
perlu dan diyakini sebagai komitmen oleh para pengemban
profesi yang bersangkutan dalam mengabdikan profesinya
kepada masyarakat2T.
Kode etik profesi hukum memuat kewajiban dan keharusan untuk
menjalankan profesinya secara bertanggung jawab atas hasil dan
dampak dari perbuatannya dan keharusan untuk tidak melanggar
hak-hak orang lain28.
Kode etik yang disusun sebagai pedoman normatif bagi sebuah profesi
tentunya tidak dibuat hanya sekadar memenuhi prasyarat belaka.
setidaknya panduan normatif tersebut dapat memberikan manfaat
tidak hanya pada profesi yang bersangkutan, tetapi juga bagi
masyarakat secara luas sebagai objek pengabdian. Menurut Robert.
D. Koehn2e, paling tidak terdapat lima manfaat dari keberadaan kode
etik, yaitu:
a. Kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya
manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat
dan tidak jujur, dan dalam mengembangkan profesi yang
sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat;
b. Kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegialitas antar
anggota untuk saling menghormati;
c. Kode etik mengokohkan ikatan persaudaraan diantara para
anggota, terutama bila menghadapi campur tangan pihak
lain;
d. Kode etik menuntut anggotanya mesti memiliki kualitas
pengetahuan hukum;
e. Kode etik mewajibkan anggotanya mendahulukan pelayanan
kepada masyarakat.
2i Sidharta Pohan Prastowo, Standar Minimum Profesi Hukum: sebuah
rekomendasi untuk penegakan disiptin profesi hukum, makalah disampaikan pada
lokakarya "standar Disiplin Profesi Hukum" di Hotel Menara Peninsula, 18 Juli 2002,
lakarta. hal 2.
28E. Y. Kanter, op.cithal. Lts.
,e Ibid.
1B

Sebagaimana dinyatakan oleh Rqbert D. Koehn, manfaat kode etik
l baru dapat dirasakan oleh masyarakat ipabila mereka memiliki akses
i pada kode etik profesi tersebut. Mudahnya akses pada kode etik
suatu profesi akan memudahkan masyarakat melakukan kontrol sosial.
Sehingga kepercayaan masyarakat pada suatu profesi akan timbul
, dengan sendirinya.
B. PROFESI HUKUM
Selain tiga profesi diatas terdapat profesi di bidang hukum yang juga
.sangat berperan bagi kehidupan bermasyarakat. Secara umum
;Siketahui bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus
ditaati, dengan maksud supaya kehidupan kita diatur sedemikian rupa
sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang dibagi
'sebagaimana mestinya30.
Hukum akan memiliki nilaiapabila mampu memberikan keadilan dan
kepastian hukum. Upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum
dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun upaya penegakan
hukum itu sendiri harus memiliki batas-batas tertentu sehingga tidak
terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan
seseorang dengan profesi hukum yang bertugas menjamin penegakan
hukum tanpa melanggar hak asasi manusia juga tetap mampu
menjaga ketertiban umum.
Profesi hukum yang terkait dalam upaya penegakan hukum antara
lain hakim, advokat, jaksa, polisi, dan notaris. Secara umum kelima
profesi ini memiliki aturan internal yaitu kode etik sebagai self
regulation dalam menjalankan tugasnya.
Para profesionalhukum harus mampu menafsirkan hukum yang
berlaku secara tepat dan cermat bagi kehidupan bersama,
tanpa mengabaikan etika profesinya. Untuk itu profesional
hukum mesti otonom, dalam arti bebas dan mandiri dalam
menjalankan profesi, tanpa ada tekanan dari pihak lain untuk
merekayasa proses pencapaian keadilan hukum31.
30
Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Kanisius, Yogyakarta: 1995), hal 46.
3r E.Y Kanter, op.cit. hal. 113.
19

Salah satu ukuran dalam menetapkan sebuah profesi Hakim adalah
otonomi profesi. Maksudnya, seorang hakim sebagai profesi harus
terlepas dari tekanan pihak lain dan berdiri sendiri. Hal ini telah
dijelaskan dalam undang-undang bahwa Hakim harus memiliki
kebebasan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Dalam pengambilan keputusan pun, Hakim tidak
dapat di intervensi karena keputusan yang diambil hakim terhadap
suatu perkara harus berdasarkan hati nurani dan
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta
masyarakat. Hal serupa diterapkan juga pada profesi advokat dan
notaris. Untuk itulah diperlukan kode etik profesi agar tugas yang
berat tersebut berjalan dengan semestinya.
Profesi hakim, advokat, dan notaris memiliki kode etik, organisasi
profesi, sumpah jabatan, serta prasyarat lain yang harus dimiliki oleh
sebuah profesi. Hakim secara organisasitergabung dalam Ikatan Hakim
seluruh Indonesia (IKAHI). Advokat tergabung dalam organisasiyang
saat ini terbagi atas beberapa organisasi profesi antara lain, Ikatan
advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan
Ikatan Pengacara Hukum Indonesia (IPHI). Sedangkan profesi notaris
tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI).
profesi hukum lainnya adalah polisi dan jaksa. Pemahaman dua profesi
initerbagi atas dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa
kedua profesi inijustru tidak termasuk dalam sebuah profesi, tetapi
lebih ditekankan pada pelaksanaan tugas. Kedua profesi ini memiliki
prasyarat otonom dalam arti bebas, mandiri, dan tanpa tekanan dari
pihak manapun dalam melaksanakan tugas. Mereka dalam
melaksanakan tugasnya diharuskan tunduk pada komando atau
petunjuk dari atasan. Hal inijustru dinilai dapat menghambat proses
keadilan. Jaksa memiliki doktrin bahwa jaksa merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan, namun dalam pelaksanaan tugasnya
seringkali diartikan sebagai sebuah rantai instruksi yang harus ditaati
oleh jaksa itu sendiri.32
3' Pendapat tersebut disampaikan oleh Zulkifli, ketua Ikadin sumatera utara.
Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2004. Selain masalah pelaksanaan tugas
dan wewenangnya, perihal honoraria yang diberikan pada sebuah profesi menjadi ukuran
dalam menilai profesi jaksa. Sebagai sebuah profesi seharusnya tidak menerima gaji
bulanan, tetapi didasarkan pada honoraria yang didapatkan karena menjalankan keahlian
20

Pendapat kedua menyatakan bahwa kedua profesi tersebut terutama
jaksa merupakan sebuah profesi hukum. Pendapattersebut diperkuat
idengan teori dan beberapa kriteria profesi yang dikumpulkan dari
'beberapa sudut pandang seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
Mayoritas jaksa yang menjadi nara sumber penelitian ini menyatakan
bahwa jaksa sebagai sebuah profesi. Demikian pula halnya dengan
I nara sumber lain, diantaranya Prof. Harkristuti Harkrisnowo33 dan
DR. Gayus Lumbuun3a.
Menurut Prof Harkristuti Harkrisnowo, jaksa merupakan profesi hukum
karena mereka harus melakukan tugas-tugas sesuai dengan tata cara
tertentu, selain itu harus memiliki pendidikan tertentu dan juga
dibayar. Untuk itu perlu ada quality controlatas kualitas kerja jaksa.
"'sedangkan menurut DR. Gayus Lumbuun, jaksa merupakan sebuah
profesi, karena seorang jaksa dibentuk secara keilmuan, memiliki
.gelar sarjana hukum. Selain itu jaksa menerima tunjangan profesi
sebagai honoraria atas tugas yang telah dilakukan.
Berdasarkan kriteria dan teori yang telah dinyatakan sebelumnya,
jaksa"sebagai sebuah profesi hukum perlu mendapatkan perhatian.
Kualitas dan integritas jaksa saat ini disorot secara tajam oleh
masyarakat. Pembahasan mengenai profesi jaksa akan diuraikan pada
bab selanjutnya. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian sebagai upaya menjaga kualitas dan integritas jaksa, antara
Iain proses rekrutmen, pembinaan profesi, dan pengawasan.
yang dimilikinya. Sebagai pengganti kata profesional, digunakan istilah proporsional untuk
memberikan peran pada jaksa. Jaksa harus menjalankan fugas sesuai dengan proporsi
yang telah ditetapkan Undang-undnag dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinannya.
Meskipun demikian pendapat tersebut masih perlu diperdebatkan kembali. Setidaknya
pendapat tersebut baru dikemukakan oleh satu nara sumber.
13
Wawancara dilakukan di Jakarta pada tanggal 9 luli 2004.
34
Wawancara dilakukan di Jakartb pada tanggal 20 Juli 2004.
2t

PROFESI JAKSA DI BEBERAPA NEGARA
*Studi
banding yang dilakukan untuk melihat perbedaan profesijaksa
ini akan menggunakan tiga negara, yaitu: Amerika Serikat, Inggris
dan Belanda. Jaksa di ketiga negara ini memiliki karakteristik yang
berbeda.
A. PROFESI JAKSA DI AMERIKA SERIKAT
'A.1. Pendahuluan
Amerika Serikat menganut sistem federal dalam menjalankan
pemerintahannya. Hal ini tercermin melalui pembagian kekuasaan
eksekutif di negara bagian dan negara federal. Demikian pula
pembentukan departemen kehakiman (Departement of Justice).
Depademen initerdiri daridepartemen yang terletak di negara bagian
dan negara federal. Pembagian tersebut hanya merupakan
pembedaan untuk proses penanganan perkara yang terkait dengan
pelanggaran peraturan federal atau peraturan negara bagian (state)
dan wilayah hukum departemen tersebut.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (uS Departement of Justice)
dikepalai oleh seorang Jaksa Agung/Kepala Departemen (US Attorney
Generall. Fungsi dari departemen ini adalah mewakili warga negara
dalam melakukan penegakan hukum. Melalui ribuan pengacara,
penyidi( dan agen, departemen inimemegang peranan utama dalam
upaya perlindungan atas kejahatan, subversi, jaminan pengusaha,
perlindungan konsumen, serta menegakan hukum anti narkotika,
imigrasi, dan naturalisasi.
Departemen initerdiridari40 komponen yang dalam 5 bagian besar,
yaitu:3s
3s Komponen departemen yang termasuk kedalam Litigation Offices antara lain
adalah:
- Antitrust Division '
- Civil Division
23

1) Leadership Offices
2) Management Offices
3) Litigation Divisbns and Offices
4) Legal and PolicY Offices, dan
5) Investigatory and Law Enforcement Offices
Berdasarkan pembagian tersebut terlihat bahwa Amerika Serikat tidak
memiliki lembaga kejaksaan seperti halnya yang diatur di Inggris -
wales - dan Indonesia. Hal inidikarenakan, fungsi utama kejaksaan
yaitu penuntutan terhadap sebuah perkara merupakan bagian kecil
dari keseluruhan fungsi dan wewenang Departemen Kehakiman
Amerika Serikat dan di masing-masing di negara bagian.
Apabila dibandingkan dengan lembaga kejaksaan dilndonesia, maka
bagian yang memilikifungsi dan peranan yang serupa adalah litigation
diiisnns (divisi litigasi). Divisi ini memiliki tugas utama sebagai
pengacara negara yang mewakili kepentingan negara dalam
melakukan penegakan hukum pidana, perdata, hak asasi warga
negara, pajak, persaingan usaha, lingkungan, dan peraturan sipil
lainnya (civil justice statutes), melalui proses peradilan atau litigasi.
Di Amerika, pada umumnya, pelaksana litigasi utama di lapangan
adalah Pengacara Negara dan Pengacara Negara Bagian.
Amerika serikat mengenal berbagai istilah untuk profesi jaksa. Hal
ini tergantung pada wilayah hukum dimana prosecutorlattorney
tersebut bekerja (contoh: county Attorney dan county Prosecutor
untuk wilayah pemerintahan lokal, State Attorney atau state
Prosecutor untuk wilayah negara bagian, District Attorney (Pengacara
Distrik)atau tJ.s. Attorney (Pengacara u..5/. Khusus untuk Pengacara
negara yang melakukan fungsi penuntutan dalam perkara pidana
seringkali disebut sebagai prosecutoratau penuntut.
Ciuil Riqh&Division
Criminal Division
Environment and Natural Resources Division
Tax Auision
unitd states Attomew'offices (including Executive office for u.5. Attorneys
24

Seluruh pengacara-pengacara yang tersebar di berbagai distrik dan
6wilayah di Amerika Serikat dikoordinasi oleh Executive Office for
iUnited States Attorneys (EOUSA). EOUSA berada dalam departemen
kehakiman dan dibawah pengawasan Afforney General. EOUSA
berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan Departemen
,Kehakiman di Washington D.C. dan Pengacara-pengacara di negara
'bagian (United States Attorneys). Salah satu misi dari EOUSA adalah
menyediakan kebutuhan kantor United States Afforneys (USAO) dan
mengkoordinasikan hubungan antara US Afforneys dengan berbagai
komponen dalam Departemen Kehakiman serta berbagai agen/badan
federal lainnya.
"A.2. ProfesiJaksa
Pada penjelasan mengenai perbandingan antara Amerika Serikat dan
Indonesia, maka obyek perbandingan yang akan digunakan adalah fungsi
uS Attorneys Office yang sesuai dengan fungsi utama dari jaka di
Indonesia.
Pengacara atau penasehat hukum secara tegas dimasukkan dalam
kategori profesi hukum. Tetapi berdasarkan beberapa literatur, US
Attorneys tidak disebutkan secara tegas merupakan salah satu dari
profesi hukum. Prosecutor sendiri sebagai pengacara negara, wajib
memiliki ijin beracara sebelum bekerja sebagai wakil negara dalam
peradilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosecutor juga
merupakan salah satu profesi hukum yang sesuai dengan tugas dan
wewenangnya maka ia melakukan penuntutan dan tugas lain atas nama
negara dan masyarakat.
A.2.a. Pegawai Negeri Sipil
Seorang prosecutor merupakan perpanjangan tangan dari negara
secara umum dan masyarakat secara khusus. Sebagaiwakildari negara
dalam melakukan penegakan hukum ia bertugas memberikan
pelaya na n h u ku m kepada pu b I i k. Prosecuto r atau US Attorney bekerja
di Departemen Kehakiman sehingga secara tidak langsung ia adalah
pegawai pemerintah (Government Officials atau Government
Employee).

A.2.b. Jaksa
Sepertiyang sudah diuraikan di bagian awal, seorang penuntut umum
di Amerika Serikat merupakan pelakana proses penuntutan perkara
pidana. Di negara-negara yang menganut sistem hukum common law
dijelaskan bahwa seorang penuntut umum adalah pengacara yang
memiliki gelar sarjana hukum dan izin beracara sekaligus. Berbeda halnya
dengan negara yang menganut sistem hukum civillawsepeti Indonesia,
prosecutoradalah pegawai negeri sipil yang memiliki gelar sarjana hukum
serta mengikuti pendidikan atau pelatihan tambahan mengenai proses
peradilan.15
Saat ini terdapat 93 orang tJS Attorneyyang tersebar di berbagai distrik
di Amerika Serikat, mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
melalui saran dan persetujuan dari Senat Amerika Serikat.3T Setelah
masa jabatannya selesai maka seoran g IJS Attorneymasih menjalankan
tugasnya sampai diangkat seorang pengganti. Dan, mereka yang bekerja
di pemerintahan negara bagian tertentu maupun di pemerintahan federal
dibantu oleh beberapa asisten yang juga pengacara yaitu US Attorney
Assistant
United State Attorney Generalbertugas melakukan pengawasan atas
setiap pelaksanaan litigasi saat pemerintah Amerika atau komponen
eksekutif lainnya menjadi salah satu pihak. Ia juga memberikan
pengarahan pada us Attorneysdan para asistennya. Berdasarkan Title
28, Section 507 dari the United States Code, setiap US Attorney, dalam
wilayah hukumnya masing-masing, memiliki tanggung jawab dan
wewenang untuk:
o Melakukan penuntutan atas perkara pidana dengan pemerintah
negara federal sebagai salah satu pihaknya;
o Melakukan penuntutan dan pembelaan berbagai perkara
perdata, gugatan, dimana pemerintah Amerika Serikat adalah
salah satu pihaknya;38
36 http ://www.worldhistorv.com/wiki/l/orosecutor.htm
37 Dikutip dari www.usdoi.orq yang melihat pada 28 U.S.C. Sec. 541
$ Selain itu divisi ini juga memiliki tugas sebagai debt collectoratas piutang
pada pemerintah negara federal yang secara administratif sulit untuk dikembalikan.
26

!t
. Melaksanakan proses pengumpulan piutang pemerintah negara
federal yang tidak dapat diperoleh melaluijalur administratif
Dalam melaksanakan tugas serta kewenangan diskresidalam proses
pen u ntuta n, Un ited Sta tes Afforneys mencipta ka n da n mela ksa na ka n
kebijakan dari Department of Justice. Kemampuan profesional dan
obyektifitas dalam menciptakan keadilan secara langsung
mempengaruhi persepsi publik atas penegakan hukum federal.
Asisten tJnited States Attorndys diangkat dan diberhentikan oleh
Attorney General, namun' DpOutf Attorney General-lah yang
melaksanakan tanggung jawab langsung untuk mengambil tindakan
.di bidang kepegawaian serta administrasi umum lain terhadap para
.iasisten. Tanggung jawab yang'diemban Deputi ini kemudian
didelegasikan pada Direktur Kantor Eksekutif untuk LtS Attorney
(Director of Executive Office for United States Attorneys).
Beberapa tanggung jawab yang diemban antara lain adalah teguran,
skors, dan/atau penggantian para asisten. Selain itu, kewenangan
untuk menunjuk seorang asisten dapat didelegasikan pada Direktur
Kantor Manajemen Personel (Directoq Offbe of Attorney Personnel
Management).
A.3. Peraturan Perundang-undangan
Seorang US Attorney pada umumnya dan penuntut pada khususnya,
melakukan tugas dan wewenang dengan berpedoman pada usAttorney
Manualyang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman. Dalam manual
ini digariskan apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang pengacara
negara dalam proses peradilan, termasuk standar etika dan perilaku
dari seorang penuntut. Sama halnya dengan jaksa di Indonesia maka
seorang prosecutorjuga terikat dengan berbagai peraturan mengenai
penanganan perkara di peradilan, khususnya peradilan pidana.
A.4. Kode Etik dan Kode Peritaku
A.4.a. Pengaturan Etika dan Kode Perilaku
Sebagai bagian dari pegawai pemerintahan dalam struktur kekuasaan
eksekutif maka pegawai Departemen Kehakiman (termasuk US
27

Attorneys) memiliki kewajiban, kode etik serta kode perilaku yang
secara u*u* diberlakukan pada seluruh pegawai pemerintah. Kode
tersebut memberikan batasan-batasan terhadap tanggung jawab
seorang pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan
publik. Namun secara khusus, pegawai Departemen Kehakiman juga
memiliki kewajiban dan kode etik tertentu dalam hal lingkup
l"*unungunnyi sebagai pegawai dalam lembaga tersebut. Sehingga
Jiprt aiJrmputt<an bahwa seorang pegawai Departemen Kehakiman
merupakan pegawai pemerintah secara umum dan pegawai
departemen secara khusus. Kewenangan dan tugas mereka pun
dibatasioleh peraturan yang disusun secara umum dan khusus sesuai
dengan status-nya sebagai pegawai pemerintah'
Beberapa pengaturan mengenai kode etik dan standar perilaku
tersebut antara lain:
(f) Standar Perilaku Pegawai Pemerintahan (Standards
of Ethical conduct For Employees of The Executive
. Branch)3e
Mengatur beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan:
i. Kewajiban umum seorang pegawai pemerintahan;
2.Laranganyangberkaitandengankonflikkepentingan(conflict
of interest);
3. Larangan dan aturan yang berkaitan dengan keuangan
seorang Pegawai Pemerintahan;
4. Aturan yang berkaitan dengan hubungan antar pegawal
pemerintahan dan Pihak luar;
5. Aturan mengenai penggunaan fasilitas negara;
6. Aturan mengenai kegiatan diluar kewenangan pegawai
Pemerintahan.
Standarperilakuiniberlakupadasetiapanggotapemerintahansecara
keseluru'han. Namun tidak menutup kemungkinan akan disusun suatu
standar etika dan perilaku khusus dalam departemen atau komponen
iertentu di lingkup pemerintahan. standar khusus akan membahas
28
s http : //www.access.opo.oov/naralcfr/waisidx 02/5cfr380 1 02' html

beberapa batasan yang lebih rinci tetapi tetap harus berpedoman
"pada
standar yang bersifat umum.
Pada prinsipnya aturan khusus tidak boleh bertentangan dengan
aturan umum ataupun mengatur suatu hal yang telah diatur secara
-rinci dalam aturan umum. Karena standar yang disusun oleh masing-
tmasing departemen pada dasarnya merupakan aturan yang bersifat
lebih teknis dari aturan umum mengenai Standar Perilaku Pegawai
Pemerintahan. Selain itu, suatu aturan khusus harus disesuaikan
dengan teknis kerja atau wewenang departemen yang bersangkutan.
(2) Aturan Tambahan Tentang Etika Pegawai Depaftemen
, i Kehakiman (Suplement Standards of Ethical Conduct
for Employees Of The Departement of Justice)4o
Khusus untuk para pegawai departemen kehakiman Amerika Serikat
yang bukan merupakan uS Attorney maka terdapat aturan tambahan
atas standar perilaku Pegawai Pemerintahan (Standards of Ethical
Conduct For Employees Of The Executive Branch) di atas.
Beberapa ketentuan khusus dalam aturan tambahan adalah:
1. Ketentuan umum mengenai subyek didalam aturan tambahan
itu sendiri;
2. Peraturan mengenai penggunaan atau pembelian barang-
barang sitaan negara dan asset yang lain;
3. Peraturan mengenai penggunaan asset milik pemerintah
untuk kepentingan pribadi para pegawai;
4. Peraturan mengenai hubungan pegawaidengan lembaga lain
yang tidak terkait dengan tugas resminya;
5. larangan untuk melakukan pekerjaan di luar departemen
seperti: melakukan praktek hukum, kecuali untuk kepentingan
pembelaan dirinya sendiri atau keluarganya, serta pekerjaan
seperti berbicara dalam forum publik (contoh: seminar),
mengajar, dan menjadi penulis. Namun, jika mereka ingin
melakukan pekerjaan tersebut maka pegawai yang
bersangkutan harus meminta ijin terlebih dahulu berdasarkan
DOJ Order 1735.1untuk melewati prosedur tertentu. Ijin akan
40 lbid.
29

diberikan selama tidak bertentangan dengan undang-undang
atau peraturan federal.
(3) Standar Perilaku Menurut United States Attorney
Manual (USAM Standards of Conduct)
Sebagai profesi yang mengemban tugas menangani proses perkara
di persidangan, maka seorang united States Attorneypada umumnya
dan prosecutor pada khususnya memiliki standar perilaku khusus
dibandingkan pegawai Departemen Kehakiman biasa. Standar khusus
ini juga terkait dengan profesinya sebagai seorang pengacara yang
menangani klien yang khusus yaitu negara dan abstrak yaitu
masyarakat. Beberapa ketentuan dalam standar ini serupa dengan
berbagai peraturan, kode etik dan standar perilaku bagi pegawai
departemen pada umumnya. Memiliki beberapa rincian yang terkait
dengan tugas dan wewenang IJS Attorney. Dalam manual ini, terdapat
pula ketentuan yang mengatur standar perilaku untuk para pegawai
lain yang bekefia dalam kantor IJS Attorney. Secara garis besar dapat
disimpulkan bahwa standar perilaku mengatur mengenai:
Peraturan Mengenai Penyusunan Laporan Keuangan
Untuk Diumumkan kePada Publik
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan amandemen tahun
L97B (Government Act of 1978) yang mengatur kewajiban
pegawai pemerintah dengan posisi tertentu untuk menyusun
laporan keuangan publik (SF-278). Secara umum, posisitersebut
terkait dengan pembuatan kebijakan yang penting dan
kewenangan diskresi yang dimiliki sehubungan dengan tugas dan
wewenangnya*t. Kewajiban pembuatan laporan keuangan
tersebut dibebankan kepada para pegawai senior yang akan
menerima gaji sebesar l20o/o dari gaji bersih.
Peraturan mengenai penyusunan Laporan Keuangan
Internal (Confidential Financia I Disclosure Reports)
41 Prosecutor dan tlsAttorneylainnya merupakan posisi dengan hak diskresi
yang cukup luas misalnya hak untuk mengajukan dan menghentikan perkara, hak
mencari alat bukti, menetapkan terdakwa, dsb.
30

Peraturan Pemerintah mengharuskan suatu departemen untuk
membuat laporan keuangan internal. Laporan keuangan tersebut
dibuat oleh para pegawai pemerintah tertentu yang bukan
pegawai senior seperti dalam uraian diatas. Biasanya pegawai
yang diwajibkan menyusun laporan ini memiliki posisi
kepegawaian yang lebih rendah dan memiliki gaji yang lebih
kecil.
Kewajiban penyusunan laporan keuangan juga dibebankan kepada
para pegawai lain dalam berbagai posisi yang telah ditetapkan
oleh pimpinan, apabila:
1. Kewajiban dan tanggung jawab pegawai yang bersangkutan
mengharuskan mereka untuk berpartisipasi secara pribadi
melalui suatu ketetapan atau keputusan untuk melakukan
tindakan pemerintah berkaitan dengan:
. Penyusunan dan prosedur penerimaan kontrak;
. Mengurus atau mengawasi pemberian bantuan keuangan
Menyusun suatu peraturan atau melakukan audit atas
asset non federal;
, Kegiatan lain dimana keputusan akhir atau tindakan yang
diambil dapat memiliki dampak ekonomi secara !angsung
atas kepentingan pihak non-federal.
2. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pegawai
dilakukan untuk menghindari kemungkinan keterlibatannya
dalam suatu konflik kepentingan dengan berlindung di balik
undang-undang, keputusan pemerintah, atau peraturan
lainnya saat melaksanankan tugas.
Penyusunan laporan dilakukan pegawai di awa! 30 hari masa
kerjanya, kemudian dilakukan kembali pada tanggal 31 Oktober
setiap tahunnya. Khusus untuk para pegawai yang waktu
kerjanya kurang dari 60 hari, tidak diharuskan untuk menyusun
laporan keuangan. Attorney Generaldapat mengajukan gugatan
atas tiap pegawai yang tidak memberikan Iaporan keuangan
sesuai ketentuan, laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan,
atau pegawai yang tidak melaporkan informasi sesuai dengan
laporan. Kesalahan pegawai dalam menyusun laporan keuangan
dapat dituntut ke pengadilan pidana.
31

Semua pegawai wajib membuat laporan keuangan kecuali bagi
pegawal tingkat rendah yang jabatannya tidak berpengaruh
iurlgrung terhadap konflik kepentingan. Jikapr,rn terjadi, konflik
terie5uitidak merusak integritas pemerintah secara langsung.
Peraturan di atas bertujuan agar tindakan para pegawai
pemerintah tetap sesuai dengan peraturan Federal mengenai
iconflik kepentingan dan berbagai aturan hukum lainnya. Proses
penyerahan laporan keuangan dilakukan secara bertahap sampai
pada Attorney General.
peraturan mengenai Partisipasi Pegawai Dalam Kegiatan
di Luar Oepartemen-Pemutusan Kontrak Kerja dan
Pembayaran Denda (DOJ Employee Participation in
Outsiie Activities Termination Agreements/
ContingencY Fees)
sepertiyang sudah diuraikan di bagian IV.2. tentang profesijaksa,
maka seora n g ttS Atto rn ey adalah seora ng pengaca ra ya ng tela h
memiliki ijin beracara dan pernah melakukan praktik hukum
pribadi. Wularpun tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka
masih memiliki beberapa perkara yang belum sepenuhnya selesai
ditangani ketika memegang jabatan sebagai US Attorney'
Untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara
kedudukannya terdahulu sebagai uS Attorney dengan
kedudukannya saat ini sebagai jaksa, maka seorang us Attorney
wajib untuli menghentikan praktik hukum pribadinya serta
menyelesaikan segila sesuatu yang terkait dengan kedudukannya
terdahulu.
Peraturan Umum Tentang Kegiatan Luar Ruang (Outside
Activities GenerallY)
Seorang pegawai pada prinsipnya tidak boleh terlibat dalam
kegiatan'luir termasuk menjadi pegawai pada kantor atau
terinaga lain. Hal ini untuk menghindari kemungkinan timbulnya
konflik- kepentingan dengan jabatannya sebagai pegawai atau
pejabat pemerintahan. Dalam pengaturan ini para pegawai
32

diingatkan untuk berhati-hati melaksanakan tugasnya walaupun
kegiatannya di luar pekerjaan tidak dilarang oleh peraturan ini.
Seorang pegawai pemerintahan juga tidak boleh menggunakan
jabatannya atau bertindak seolah-olah atas nama departemen/
jabatan untuk melakukan kegiatan yang bersifat pribadi atau di
luar tugas dan wewenangnya. Selain itu mereka pun dilarang
melakukan kegiatan pribadi di waktu kerja kecuali untuk pekerjaan
pro bono (tanpa bayaran), kegiatan sosial, kegiatan organisasi
kepengacaraan atau memberikan pendidikan hukum (mengajar)
tanpa bayaran. Kegiatan tersebut baru dapat dilakukan setelah
mengajukan ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang telah
ditentukan.
Larangan juga diberikan atas penggunaan sarana dan fasilitas
kantor untuk kepentingan pribadi. Terkecuali penggunaan
peralatan alat tulis menulis seperti komputer, listrik, tinta, kertas
dengan jumlah terbatas. Serta diperbolehkan menggunakan
fasilitas telepon dan fax untuk hubungan lokal dan terbatas
penggunaannya. Sementara itu mereka tetap dilarang
menggunakan bantuan administrasi untuk kepentingan pribadi
atau kegiatan di luar kantor pada jam kerja.
Pada dasarnya, seluruh pegawai departemen kehakiman Amerika
Serikat dilarang menggunakan kewenangannya untuk
mempengaruhi hasil pemilu, menerima bantuan politik tertentu,
menggunakan tenaga volunteer demi kepentingan pribadi,
menggunakan jabatannya untuk melakukan kegiatan
penggalangan dana, mengajukan diri sebagai calon legislatif dari
partai politik tertentu, serta menggunakan atribut yang terkait
dengan aktivitas politik pada waktu kerja.
Selain itu diatur juga mengenai larangan berpartisipasiaKif dalam
politik seperti mengadakan pertemuan resmi partai, menyebarkan
atribut politik (khususnya untuk Divisi PidanalCriminal Division,
pegawai FBI, dsb). Tetapi mereka tetap diperbolehkan untuk
memilih dalam pemilu, memiliki pendapat pribadi atas masalah
politik tertentu, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat,
kegiatan lingkungan, perburuhan, organisasi profesi, atau
33

t?
organisasi lain yang sejenis, juga diperbolehkan memberikan dana
secara pribadi pada partai politik atau organisasi tertentu.
Peraturan Tentang Batasan Kegiatan Pegawai Pemerintah
(Government Employment Restrictions)
Dalam Peraturan Pemerintah (GovernmentAd), 1B U.S.C. g 207
dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Office of Government
Ethics (5 C.F.R. Parts 2637 and 264t), terdapat ketentuan
mengenai larangan konflik kepentingan saat seorang pegawai
pemerintah melepaskan jabatan atau tidak menjabat lagi.
Peraturan pemerintah ini untuk mencegah para mantan pegawai
pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaanya terdahulu
untuk kepentingan pribadi. Bagi mereka yang melakukan
pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi
disiplin.
Standar Proses Peradilan Pidana: Fungsi Penuntutan dan
Pembelaan (American Bar Association Standards for
Criminat Justice: Prosecution Function and Defense
Function) 42
Standar ini dapat digunakan sebagai pedoman perilaku
professional bagi prosecutor dalam menentukan validitas suatu
tuntutan. Standar dapat diterapkan sesuai situasi dan kondisi
masing-masing kasus. Berikut ini telah dirangkum beberapa
ketentuan yang ada dalam standar terkait dengan fungsi dan
wewenang prosecutordalam menangani suatu perkara'
a. Kantor Penuntut UmumlProsecutor mengemban tanggung
jawab untuk melakukan tuntutan suatu perkara dalam wilayah
hukumnya.
b. Prosecutoradalah seorang pelaksana administrasi peradilan,
seorang advokat dan petugas pengadilan; prosecutorwajib
melaksanakan diskresi yang sesuai/proporsional dalam
melaksanakan fungsi dan wewenangnya.
34
42
http://www.abanet.orq/crimjust/standards/ofunc toc.html

d.
Tugas dari seorang prosecutoradalah untuk mencari keadilan
dan bukan hanya terbatas mengajukan tuntutan.
Fungsi penting lain dari seorang prosecutor adalah untuk
mereformasi dan meningkatkan administrasi peradilan
(administration of justice). Apabila seorang prosecutor
menemukan ketidakadilan dalam proses peradilan, ia harus
memberikan upaya rehabilitasi.
Prosecutor bertanggung jawab untuk mengetahui dan
mematuhi standar perilaku profesi sesuai dengan kebiasaan
dan tradisi profesi, kode etik, serta aturan hukum yang berlaku
dalam wilayah kerjanya.
Prosecutor dalam melakanakan kewenangannya harus
menghindari segala kemungkinan timbulnya konflik
kepentingan.
Prosecutor tidak boleh menjadi pembela bagi seorang
terdakwa dalam proses persidangan perkara pidana diwilayah
kerjanya.
Prosecutortidak boleh mengeluarkan opini di luar ketentuan
hukum yang dapat mempengaruhijalannya proses peradilan
pidana serta harus menjaga agar para pegawai yang terkait
melakukan hal yang sama.
Setiap prosecutor wajib menindaklanjuti tiap individu dalam
lingkup kantornya, jika ia diduga berniat melakukan, telah
melakukan dan/atau terlibat dalam melakukan suatu
penyimpangan atas ketentuan hukum dan/atau peraturan
internal kantor. Proses dilakukan berdasarkan kEtentuan dan
kebijakan kantoi' yang bersangkutan, atau setidak-tidaknya,
jika kebijakan tersebut tidak ada maka harus dilaporkan pada
atasan dari prosecutoryang bersangkutan.
Tuntutan dilakukan oleh seorang pengacara negara atau US
Attorney yang terikat pada standar perilaku dan disiplin
profesional.
Prosecutor ha rus mencipta ka n h ubu ngan koordinatif denga n
penegak hukum yang lain.
Tuntutan harus dilakukan dengan menggunakan keahlian yang
professional dengan tujuan untuk menciptakan pelayanan
yang menyeluruh dalam setiap tahapan penuntutan.
Kompensasi yang sesuai harus diberikan kepada para
prosecutor diikuti dengan peningkatan tanggung jawab
9.
h.
t.
t.
1.
k.
35

mereka untuk meningkatkan professionalisme dan mendorong
pengacara yang berkualitas untuk menjadi prosecutor.
Prosecuto rharus menda pat a ngga ra n u ntu k men u nju k asisten
khusus/ahli dalam perkara tertentu.
Setiap kantor prosecutor ha rus menci pta ka n kebija ka n um u m
untui dijadikan pedoman penuntutan dan prosedur internal
lembagadalam rangka menciptakan peradilan dan penegakan
hukum pidana yang adil, efisien, dan efektif.
Perlu dilakukan program pelatihan internal dalam kantor
prosecutorbagi pegawai baru dan peningkatan pendidikan
'bagipara
staf. Pendidikan lanjutan juga perlu diciptakan bagi
para prosecutor.
Prosecutor harus menangani proses perkara yang cepat dan
efektif.
Sebagaisalah satu petugas pengadilan ia harus menghormati
persidangan dan terikat pada standar-standar/kode
profesionalisme saat berh u bunga n denga n ha ki m, penasehat
irukum, saksi, terdakwa, juri, dan pihak lain dalam
persidangan.
Prosecutordilarang untuk mengajukan bukti dan fakta yang
salah ke hadapan Persidangan.
Proses interogasi atas para saksi harus diakukan dengan adil,
obyektif, tanpa mempermalukan, menekan saksi yang
bersangkutan.
Prosecito r di la rang u ntu k me ngel ua rka n opi n i kepada pu bl ik
yang bersifat kritikan atas suatu putusan baik yang
dikeluarkan oleh hakim maupun juri.
A.4.b. Standar Minimum Profesi Prosecutor
1. Rekruitrhen
Proses rekruitmen di Departemen Kehakiman dilakukan secara
desentralisasi artinya setiap divisi atau komponen dalam Departemen
Kehakiman dapat mengajukan persyaratan penerimaan pegawai dan
dipilih sesuaidengan kebutuhan masing-masing divisi. secara umum,
sumber daya minusia yang bekerja di Departemen Kehakiman
Amerika serikat memiliki latar belakang pendidikan hukum atau
36
o.
q.
r.
5,
t.

setidak-tidaknya memiliki pengalaman di bidang hukum. Walaupun
"
begitu, tidaktertutup kemungkinan bagi mereka yang tidak memiliki
I latar belakang pendidikan hukum ataupun pengalaman di bidang
hukum untuk bekerja di Departemen Kehakiman.
, Sementara itu, proses penerimaan pegawai di kantor US Afforney
i lebih bervariasi latar belakang pendidikannya. Mereka menerima
pegawai dengan latar belakang pendidikan hukum dan non hukum,
bidang administrasi, dan bidang teknik. Bagi mereka yang memiliki
latar belakang pendidikan hukum akan menempati posisi sebagai
asisten US Attorney. Sedangkan US Attorney itu sendiri dipilih
.berdasarkan
pertimbangan senat dan diangkatoleh Attorney General.
"'Posisi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan hukum, antara
lain:
'. 1. Mahasiswa Hukum.
2. Pengacara (Attorney).
3. Pengacara yang telah memiliki pengalaman (experienced
lawyer).
berdasarkan tiga kriteria pelamar tersebutlah mekanisme rekruitmen
dilakukan. Pelamar dapat mengajukan lamaran secara langsung
kepada salah satu divisi dari 40 divisi yang ada di Departemen
Kehakiman. Proses penerimaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab
masing-masing divisi dan diawasi oleh Assistant Attorney General
for Administration pada Justice Management Division. Divisi inilah
yang akan menyusun kebijakan atas manajemen personalia dalam
departemen di bawah kewenangan Attorney General.
Posisi:
Mahasiswa yang bekerja di Departemen Kehakiman pada umumya
dan US Attorney Office pada khususnya harus melalui proses
penerimaan pegawai yang disebut Legal Intern Program. Ada juga
pegawai magang yang bekerja secara cuma-cuma sebagai volunteer
atau sukarelawan. Beberapa program yang dilakukan oleh
departemen ini adalah the Volunteer Summer Legallntern Positions
atau Volunteer/Work-Study/Part-Time Legal Intern Positions.
Beberapa posisi kerja ditempatkan di Washington, D.C. Program ini
37

juga tersedia di 94 kantor us Afforney dan di 52 Pengadilan Imigrasi
serta Kantor Ekekutif ReviewTmigrasi; dan di beberapa kantor lapangan
lainnya.
Jenis fnArnship (magang) yang ditawarkan dalam Legal
fntern Program adalah:
Volunteen
Departemen Kehakiman menerima kurang lebih 1900 volunteer
iniernal setiap tahunnya. Mahasiswa hukum bekerja sebagai
sukarelawanlvolunteers pada tahun ajaran atau di musim panas.
posisi ini sangat dicari karena tanggung jawab dan pengalaman yang
ditawarkan.
Kutiah Kerja/ Work-StudY
Beberapa organisasi dalam departemen juga menawarkan posisi non
gaji sebagai bagian dari sKS atau Program Kuliah Kerja yang diadakan
oteh sekotah hukum tertentu. Mahasiswa yang tertarik dapat
langsung mendaftar di sekolahnya masing-masing asalkan telah
memenuhi persyaratan yang diajukan untuk posisi yang
bersangkutan.
Part-time:
Khusus untuk jenis internship ini maka peserta menerima bayaran
untuk posisi part-time yang tersedia dalam departemen (maximum
20 jam kerja per minggunYa).
Persyaratan:
Mahasiswa hukum tahun pertama (semester kedua), mahasiswa
tahun kedua, dan tahun ketiga berhak untuk mengajukan diri'
Mahasiwa tahun pertama dapat mengajukan lamaran untuk posisi
legal intern setelah tanggal 1 Desember (penentuan waktu ini
disesuaikan dengan pedoman nasional mengenai penempatan
pekerja hukum yang melarang adanya hubungan antara pihak
mahasiswa dengan pihak yang akan mempekerjakannya sebelum
waktu yang ditentukan). Mahasiswa hukum dapat bekerja sebagai
volunteerdan paft-timedi suatu departemen hanya pada saat mereka
masih berada di bangku kuliah hukum. Setelah kelulusan mereka
tidak berhak lagi untuk mengajukan diri pada posisi volunteer.
3B

(Namun khusus untuk mahasiswa 52 yang tidak melakukan praktek
6hukum dapat mengajukan lamaran untuk magang I legal internships).
b. Pengaca ra (Attorneys)
*Posisi:
Setidak-tidaknya terdapat 50o/o dari 600 pengacara berpengalaman
bekerja di Departemen Kehakiman yang secara spesifik tergabung
dalam 94 kantor U.S. Afforney. Sisanya bekerja di organisasi atau
komponen lain dalam departemen yang membutuhkan cukup banyak
pegawai, seperti:
.. , Antitrust Division
, Civil Division
, Civil Rights Division
, Criminal Division
. Environment and Natural Resources
Division
, Tax Division
, Federal Bureau of Prisons
. Executive Office for Immigration Review
. United States Trustees'Offices
Persyaratan:
Seorang pengacara yang merupakan anggota aktif dari wilayah
manapun dan telah memiliki setidak-tidaknya 1 tahun pengalaman
post-Jurist Doctor. Secara umum Departemen yang berfungsi sebagai
"litigator nasional" ini mencari pengacara yang cukup berpengalaman
di bidang litigasi. Namun, terdapat beberapa posisi untuk pengacara
dengan latar belakang yang berbeda seperti mengkaji peraturan,
penyusunan kebijakan, dan penyuluhan hukum. Pada dasarnya masing-
masing organisasi atau komponen dalam departemen memiliki
kebutuhan berbeda sesuai dengan fungsi dan kemampuan praktek yang
dibutuhkan.
c. Proses Pengajuan
Departemen Kehakiman mengeluarkan sebuah buku saku tentang
program Sukarelawan/Kulia h Keqal Pa rt time (lolunteer/Work-Study/
39

Part-Time Legal Intern Positions) setiap tahunnya di musim panas.
Buku tersebut menyediakan informasitentang kesempatan kerja yang
tersedia setiap tahun khususnya di wilayah Washington D.C.
Departemen juga mengeluarkan buku saku berjudul Volunteer
Summer Legal Intern Positions, yang dikeluarkan setiap bulan Januari
dan menyediakan informasi tentang cara mengikuti program tersebut.
Kesempatan kerja lainnya juga tersedia di kantor U.S. AXorneyatau
bagian lain dalam Departemen Kehakiman sesuaidengan kebutuhan
dari masing-masing organisasi itu sendiri'
Selain itu, setiap tahun Departemen Kehakiman juga mengikuti
berbagai konferensidan pameran kerja sehingga para calon pegawai
yang lertarik dapat menghubungi wakil dari departemen dan
memperoleh informasi mengenai proses rekruitmen dan pelamaran
dengan jelas.
Mengingat sistem perekrutan yang ter-desentralisasi sesuai masing-
masing organisasi dalam departemen, maka tiap organisasi
melakukan rekruitmen pengacara yang berpengalaman secara
independen. Kandidat atau calon pegawai dapat mengajukan lamaran
sesuai dengan pengumuman lowongan yang diiklankan dalam website
d epa rte m e n y aitu h ttp :// w ww. usdoi. g o u/oa rm/a ttva ca n cies. h tm l'
Namun tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang tertarik dan
memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran kepada bagian yang
bersangkutan dengan mengirimkan riwayat hidup (cuffbullum vitae).
Dalam situs Departemen Kehakiman atau Departement of lustice
(DOJ) juga disebutkan siapa saja yang dapat dihubungi untuk setiap
bag ian di depa rtemen tersebut mela I u i h ttp ://www. usdoj. gou/oa rm/
a rm/a r/a rco n ta ct. h tm.
Khusus untuk beberapa bagian yang memiliki lingkup kerja terbatas
dengan kebutuhan pegawaiyang sedikit, maka pembukaan lowongan
baru dilakukan melalui pengumuman biasa tanpa disertai orang
penghubung.
d. Proses Penerimaan Lamaran
Untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas obat-obatan
terlarang, calon pegawai yang terpilih harus melewatites obat-obatan
40

terlarang sebelum proses wawancara. Lebih lanjut pegawai harus
+mampu melewati pengecekan latar belakang atau riwayat hidup yang
I
dilakukan FBI.
Proses pengecekan dan investigasi yang dilakukan FBI mencakup
, pemeriksaan referensi yang diberikan dan pemeriksaan kolega kerja;
'mantan suami/istri; atasan dan teman kerja; tetangga serta pemilik
rumah (jika rumah yang ditempati berstatus kontrak); institusi
pendidikan resmi yang diikuti; dokumen pengadilan dan keuangan;
dokumen militer dan kepolisian.
Office of Attorney Recruitment and Management (OARM) berwenang
luntuk menentukan diterima atau tidaknya pelamar. OARM juga
"melakukan pengecekan pembayaran pajak penghasilan, laporan
kredit, dan sertifikasi keanggotaan aktif dalam bar association (khusus
'untuk afforney). Sedangkan, khusus untuk pelamar yang berkeinginan
bekerja di FBI calon harus menyertakan hasil eksaminasi polygraph
(detektor kebohongan) sebelum melaksanakan tugasnya.
Secara umum permasalahan yang biasanya sering terungkap adalah
penggunaan obat-obatan terlarang; kesalahan dalam pembayaran
pajak; dan penyimpangan dalam melaksanakan kewajiban keuangan.
Setelah calon pegawai menerima posisi yang diberikan oleh
Departemen, OARM akbn memberikan solusiatau saran atas beberapa
permasalahan dalam proses penerimaan tersebut.
Posisi kerja dalam Executive Offtce for Immigration Review (EOIR),
IJ.S. Afforneys' Offices, dan FBI hanya terbatas untuk warganegara
Amerika Serikat. Warga negara asing dapat mengajukan lamaran
pada organisasi atau komponen lain dalam Departemen (kecuali
ditentukan dalam pengumuman lowongan), namun jumlah pelamar
yang diterima sangat jarang, kecuali memang sangat dibutuhkan
untuk melaksanakan misi dari Departemen dengan persyaratan yang
sangat tegas.
2. Pendidikan dan Pelatihan
Mengingat sistem hukum common lawyang dianut Amerika Serikat,
maka seorang penuntut umum tidak memerlukan pendidikan dan
41

rt
pelatihan awal di masa jabatannya karena seorang penuntut pada
prinsipnya adalah pengacara yang telah memiliki gelar sarjana hukum
dan izin beracara sekaligus. Hal iniberbeda dengan negara Indonesia
yang menganut sistem hukum civil law. Di Indonesia, seorang
penuntut umum cukup memiliki gelar sarjana hukum saja yang
dilanjutkan dengan pendidikan atau pelatihan tambahan mengenai
prosLs peradilan, tanpa adanya kewajiban untuk memiliki ijin
beracara. Dalam proses beracara kemudian ia dianggap telah memiliki
'rjin
untuk beracara berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai
penuntut umum negara.
3. Magang I Legal fnturnshiP
Untuk menjadi Lls Attorney atau penuntut umum, maka seseorang
dapat maging di kantor penuntut umum atau di kantor hukum lainnya
sebelum mereka memiliki ijin beracara.
+. Pembinaan profesi
a. Promosi
seorang pengacara biasanya mendapatkan kesempatan promosi dari
tevetltiigka{ CS ltevetGS 11) dimana mereka mulai bekerja di
departemen ke level di atasnya sampai pada level. tertinggi
beidasarkan jangka waktu minimum atau masa kerja yang ditentukan.
Pada umumnya ketentuan promosi antara lain meliputi:
b. Jenjang kepangkatan atau grade leveldanjangka waktu
promosi
Ada beberapa jenjang kepangkatan yang harus dilewati seseorang
sebelum memperoleh promosi. Masing-masing jenjang memiliki
jangka waktu yang berbeda-beda. Misalnya, jenjang GS-11 sampai
-cs-rz
serta GS-12 sampaiGs-13 adalah 6 bulan (apabila dipekerjakan
pada level GS-12: jika kurang dari level itu maka jangka waktu
tunggunya menjadi 1 tahun), GS-13 sampai GS-14 adalah 1 tahun
GS-14 sampai GS-15 (dengan penghargaan kerja) juga 1 tahun, selain
itu 18 bulan.
42

Seorang attorney yang memulai masa kerjanya dalam departemen
pada level GS-12, misalnya dapat mencapai level GS-15 hanya dalam
i,vaktu 2,5 tahun. Sedangkan untuk Assistant dari United States
Attorneys setia p ta hun nya dila kukan peni nja uan atas gaji tahu na n nya
.yang kemudian dapat berlanjut dengan adanya kenaikan gaji dasar,
sesuai dengan kinerja, gaji saat itu dan tingkat gaji, serta masa kerja
Uan pengalaman dari attorney itu sendiri.
c. Pelatihan
Masa kerja seorang pengacara di Departemen Kehakiman khususnya
US Attorney Office atau kantor penuntutan umum di tingkat lokal,
berhak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan
dengan tugasnya. Pendidikan ini dilakukan secara khusus oleh The
Na tion a I Advoca cy Cen ter (NA C) yang meru pa ka n ba g ia n kh u sus pada
Qepartment of Justice, Executive Office for United States Attorneys.
Bagian ini melakukan tugasnya untuk melatih para pengacara negara
dan penuntut umum baik ditingkat federal,.negara bagian, maupun
ditingkat lokal. Pelatihan yang diberikan diantaranya adalah mengenai
keahlian advokasi dan manajemen peradilan.
Lebih dari 10,000 peserta diperkirakan ikut berpartisipasi setiap
tahunnya. Organisasi yang ikut serta memberikan pelatihan antara
lain adalah Kantor Pendidikan Hukum Executive Offrce for U.S.
Attorneys, dan oleh Natbnal Bankruptcy Training Institute of the
Executive Office for U.S. Trustees5 (untuk pelatihan atas pegawai
pemerintahan). Sedangkan untuk Program khusus bagi para penuntut
umum atau prosecutor disediakan oleh Asosiasi Nasional District
Attorneys.
1. Penegakan Disiplin Profesi
Penegakan disiplin profesi dalam hal ini dilakukan oleh lebih dari
satu lembaga, baik di dalam struktur departemen kehakiman, maupun
lembaga lain yang berada dalam struktur kekuasaan eksekutif. Hal
ini mengingat seorang US Attorney atau prosecutor memiliki
kedudukan yang berbeda dalam fungsi dan wewenangnya. Seperti
yang telah diuraikan dalam bagian awal tulisan ini, maka seorang
pengacara negara pada umumnya dan penuntut umum pada
43

khususnya berkedudukan sebagai pegawai pemerintahan
(i o, ie rn i
"
n t emp lo yee/office ), pegawa i da ri d e pa rte m en- ke ha ki m a n
i"an juga adalah seorang attorneyyang merupakan profesi.hukum'
il"dk . profesidilaku-kan sesuai dengan standar perilaku dan etika
yung-adu sesuai dengan kedudukan yang diemban oleh tJS Attorneyl
Penuntut umum Yang bersangkutan.
Beberapa lembaga yang melakukan penegakan disiplin profesi
diantaranya adalah:
1) Office of Government Ethics
officeofGovernmentEthicsadalahpenyusunkebijakanSecara
umumuntukstandaretikadanperilakudiseluruhdepartemen.
Selanjutnya masing-masing departemen, misalnya departemen
kehakiman, rn"nylrsrn ketentuan khusus berpedoman dari
kebilakan yang disusun oleh office of Government Ethics. Di dalam
stru-kturmasing-masingdepartemenselanjutnyaterdapatDeputy
Designated lgency Ethics Officiat (DDAEO) yang merupakan
bagiSn khusuidalam struktur departemen yang khusus mengani
feiegat<an profesi dan etika tersebut. Khusus untuk kantor united
states Attorneys dan kantor eksekutif United States Attorneys
iiousnl, maki bagian yang melakukan penegakan atas pegawai
iermaruli para axineydan penuntut umum adalah Legal counsel
EOUSA.
2) Office of Professional Responsibility (OPR) .
Kantor ini melakukan penegakan dan pengawasan atas dugaan
khususadanyatindakanpenyimpanganperilakuyangdilakukan
olehafforneydalammenjalankanprofesinyayaitumelaksanakan
fungsi dan wewenang untuk melalukan investigasi, penuntutan'
beracaraataumemberikanpendapathukum.Masing-masing
komponen atau bagian dalam departemen kehakiman memiliki
kantor khusus, misilnya Federal Bureau of Investigation (FBI)
dan Drug Enforcement Administration (DEA)'
Proseduryangdilakukandalamkantoriniantaralainadalah:
a)PeninjauanAwal(PreliminaryReview).Saatditerimanya-
adanyi dugaan atau tuduhan terhadap penyimpangan atau
pelanggaran dalam yurisdiksi kantor yang bersangkutan'
maka OPR kemudian melakukan peninjauan awal'
44

Selanjutnya, OPR melakukan investigasi terhadap dugaan
tersebut jika rnemang berdasarkan hasil review hal tersebut
dibutuhkan.
b) Peninjauan atas temuan hakim (Review of Judicial
Findings). Apabila seorang hakim menemukan
penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Departemen dan
mengajukan permohonan pemeriksaan atas pegawai yang
bersangkutan, maka OPR harus melakukan pemeriksaan
secepatnya tanpa harus menunggu adanya upaya hukum dari
pihak yang dirugikan.
c) Pemberitahuan atas Kesimpulan Pemeriksaanl
Investigasi (Notification at Conclusion of
fnvestigation). Setelah pemeriksaan terhadap dugaan
selesai dilakukan maka OPR secepatnya memberitahu
pegawai yang diduga melakukan penyimpangan, atasan
langsung dari pegawai tersebut serta hasil dari pengaduan.
d) Pengaduan dengan Niat Buruk (Bad Faith Complaints).
Apabila OPR menentukan bahwa pengaduan atas
penyimpangan yang dilakukan oleh seorang attorney diajukan
dengan niat buruk dan kelalaian maka yang bersangkutan
(pengadu) akan diajukan pada report pejabat yang
berwenang untuk ditindaklanjuti,
e) Former Employees, OPR harus mendapatkan persetujuan
dari Deputy Attorney General sebelum melakukan
pemeriksaan atau investigasi atau menghentikan suatu
investigasi terhadap pegawai yang telah keluar dari
departemen. Keputusan ini tergantung dari kondisi masing-
masing kasus (kasuistis).
O Laporan Publik atas Temuan OPR (Public Disclosure
of OPR Findings). OPR dapat menentukan apakah akan
mempublikasikan ringkasan dari salah satu Iaporannya sesuai
dengan memorandum dari OPR kepada Deputy Attorney
Generaltanggal 13 December 1993.
Inspectorat General Department of lustice
Inspectorat Generalmelakukan penegakan hukum pidana dan
perdata, peraturan lain yang terkait serta standar etika dalam
lingkup departemen dengan melakukan investigasi atas individu
atau organisasi teftentu yang diduga terlibat dalam penyimpangan
1)
45

keuangan, kontrak atau tindakan kriminal dalam program dan
pelaksanaan tugas departemen.
inspektorat ini terdiri dari beberapa divisi, diantaranya adalah:
a) Divisi Audit, bertugas menyusun laporan, memeriksa laporan
keuangan dan melakukan audit pada suatu organisasi,
program dan fungsi dalam Departemen.
b) Divisi Investigasi, bertugas melakukan invstigasi adanya
pelanggaran, penipuan, dan penyalahgunaan atas aturan
hukum yang mengatur pegawai DOJ, operations, para donatur
dan kontraktor. Investigasi dilakukan oleh agen khusus yang
menyusun hasil investigasinya dalam rangka penuntutan dan
gugatan perdata maupun administrasi terhadap para pelaku.
c) Divisi Evaluasi dan Pemeriksaan yang membantu
Inspector General pada evaluasi pelaksanaan suatu program
atau kegiatan departemen. Hasil analisis dari divisi ini berupa
rekomendasi bagi para pengambil kebijakan untuk
memperbaiki, mengefektifkan kinerja, dan mengurangi
" peraturan yang tidak efektif.
d) Kantor Oversight and Review (O&R), melakukan investigasi
dugaan atau tuduhan yang terkait dengan pegawai
departemen, seringkali dilakukan atas dasar masukan dari
Afforney General, manajer senior Departemen, atau Kongres.
e) Divisi Manajemen dan Perencanaan, yang memberikan
saran atas kebijakan administrasi dan keuangan kepada
Inspector Generalserta membantu komponen lain dalam OIG
dengan menyediakan bantuan di bidang perencanaan,
anggaran, keuangan, personil, pelatihan, komunikasi,
komputer dan sarana penunjang lainnya.
B. PROFESI ]AKSA DI INGGRIS
B.1. Perkembangan Lembaga Kejaksaan di Inggris
Sebelum adanya Prosecution of Offences Act 1879, tidak ada jaksa
penuntut yang menuntut kasus-kasus pidana ke pengadilan.
Masyarakat harus menemukan pengacara atau menuntut kasus
46

mereka sendiri ke pengadilan. Setelah kepolisian didirikan pada tahun
*829, tugas polisitidak hanya menyidik suatu kasus saja, tetapijuga
inenuntut kasus tersebut ke pengadilan.
Pada tahun 1880, The Home Secretary menetapkan SirJohn Maule
sebagai Director of Public Prosecution (DPP) yang pertama sebagai
bagian dari The Home Office. DPP pada saat itu hanya menangani
sejumlah kecil kasus-kasus yang sulit atau penting. Ketika DPP
mengambil keputusan untuk menuntut suatu kasus ke pengadilan,
maka penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Treasury Solicitor.
Kepolisian sendiri tetap memiliki tanggung jawab melakukan
penuntutan sampai tahun 1986.
Sedangkan Prosecution of Offences Act L}OB memisahkan peranan
Tyeasury Solicitor dan DPP. Pada tahun 1962 Komisi Pengawas
Kerajaan untuk Kepolisian menyatakan bahwa penggunaan petugas
polisi yang sama untuk menyidik dan menuntut suatu kasus sudah
tidak dapatdigunakan lagi. Mereka merekomendasikan bahwa semua
kepolisian perlu memiliki departemen penuntut umum sendiri
( p rosecuting 5o lt?ito rb depa rtm e n t). Lalu, be bera pa ka ntor kepo I isa n
mendirikan departemen Solicitorsendiri, sedangkan yang lain tetap
menggunakan firma Solicitorlokal untuk meminta saran dan nasehat
dalam penuntutan yang tidak mengikat kepolisian.
Pada tahun L9B3 The Home Office mempublikasikan "White Paper
An Independent Prosecution 5eruice for England and Wales" yang
menyebutkan bahwa Pemerintah menciptakan suatu sistem pelayanan
nasional yang menonjolkan karakterisitik dan ciri masing-masing
daerah termasuk mayoritas bentuk kasus yang ditangani untuk
mencegah penundaan keputusan.
7-he Prosecution of Offences /cf tahun 1985 merupakan dasar
pembentukan Crown Prosecutor Seruice (CPS). Peraturan tersebut
juga menyatakan bahwa CPS dikepalai oleh Director of Public
Prosecutor (DPP) yang menyatukan Departement of the Director of
Public Prosecutor dan Departemen penuntutan di kepolisian yang
ada saat itu. CPS kemudian mulai beroperasi pada tahun 1986.
Kemudian diadakan perbaikan-perbaikan berdasarkan laporan
peninjauan ulang CPS (review of the CPS) yang dibuat oleh Sir Iain
47

Glidewella3. Pada bulan April 1999 CPS diubah dari 14 kantor cabang
menjadi 42 kantor cabang. Berdasarkan laporan Glidewell dibentuklah
suafu labatan yang disebut Chief Executive. Jabatan ini berada di
bawah DPP yang bertanggungjawab dalam bidang administrasi agar
DPP dapat tetap berkonsentrasi terha(ap bidang hukum.
8.2. Visi, Misi, Fungsi, Tugas dan Wewenang Crown
Prosecutor Servicda
8.2.a. VISI
visi cPS,adalah menciptakan lembaga yang berwenang untuk
melakukan penuntutan, memberikan pelayanan sebaik mungkin
kepada masyarakat, menjadi organisasi profesional yang menghargai
semua lapisan masyarakat, menerapkan standar kerja yang tinggi,
memberikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta bekerja
sama dengan semua elemen dari sistem peradilan pidana'
CiS memegang peran utama dalam membantu pemerintah untuk
melaksanakan sistem peradilan pidana, antara lain mengurangi
kejahatan dan ketakutan yang ditimbulkan karenanya serta
memastikan agar keadilan ditegakkan sebaik-baiknya'
B.2.b. Misi
Misi cPS adalah mendukung pelaksanaan penegakan hukum yaitu
menguiangi kejahatan, mengurangi rasa takut masyarakat terhadap
kejahatan, serti biaya sosialdan ekonomiyang ditimbulkannya. Untuk
meneEakkan hukum secara adildan efisien serta untuk meningkatkan
kepqr[ayaan masyarakat terhadap hukum, maka CPS diharapkan
untuk:
1. Memberikan pelayanan penpntutan berkualitas tinggi yang
membawa para pelanggar kepengadilan;
a3 htto ://www.cps.qov.uk/abouVhistorv'html
+Diperoleh dari situs Crown Pro*cutorSeruie; www.cos.ooy.uk/leoal/sectionl/
chaoter a.html
48

2. Membantu mengurangi baik kejahatan dan rasa takut
terhadap kejahatan serta karenanya meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku
dengan melakukan pemeriksaan kasus yang konsisten, adil
dan independen, melalui presentasi yang adil, menyeluruh
dan benar pada tiap-tiap persidangan.
B.2.c. Fungsi
Crown Prosecutor Service(CPS) merupakan lembaga pemerintah yang
bertanggungjawab melakukan tuntutan dan memegang kekuasaan
penuntutan tertinggi di Inggris dan Wales. CPS merupakan lembaga
lndependen yang bekerja sama dengan polisi yang terbentuk dengan
.adanya
Prosecution of Offences Act 1985,
CPS bertanggung jawab untuk :
. memberi saran kepada polisi tentang kemungkinan
diadakannya penuntutan atas suatu kasus;
. meninjau ulang kasus-kasus yang dilimpahkan oleh polisi;
. menyiapkan kasus untuk disidangkan;
r mempresentasikan suatu kasus di pengadilan
CPS berperan melakukan penuntutan kasus secara benar, adil, dan
efektif apabila ditemukan cukup bukti dan terdapat kepentingan publik
untuk dilakukan penuntutan.
8.2.d. Tugas dan Wewenang
The Prosecution of Offences Act 1985 memberikan tugas bagi CPS
berdasarkan undang-undang dan memberikan wewenang diskresi
kepada Director of Public Prosecutor (DPP) sebagai kepala CPS.
Tugas CPS menurut The Prosecution of Offences Act 1985
meliputi:
' Menerima pelimpahan berkas dari kepolisian kecuali
pelanggaran tertentu (;
. Menindak lanjuti pelimpahan tersebut;
. Mengambil alih pelaksanaan darisemua tindakan hukum atas
nama kepolisian;
' Mengambil alih tindakan hukuman (Bagian 3 UU Pornografi
19s9);
49

. Memberi nasihat kepada kepolisian mengenai pelanggaran
pidana;
. Hadir dalam persidangan yang berhubungan dengan
penuntutan perkara Pidana;
r Membuat laporan tahunan kepada Jaksa Agung.
Tugas-Tugas yang timbul karena UU Lain:
. Memproses kasus yang berkaitan dengan The lustice and
the Peace Act 1361
. Mengeluarkan "equality statement" berdasarkan The Race
Relations (Amendment) Act 2000
. Tugas yang timbul berdasarkan The obscene Publications Ad
1959
Wewenang menurut The Prosecution of Offences Act 1985 dan
undang-undang Iain meliPuti:
. Penugasan tata cara penanganan kejahatan;
. Mengambil alih penanganan kejahatan;
. Memperoleh dokumen dari pengadilan magrstrates;
. Untuk menunjuk pegawai CPS yang bukan penuntut umum
untuk melakukan permohonan jaminan;
r Untuk menghentikan kasus pidana dari pengadilan;
. Untuk menyetujui dimulainya penyidikan (dalam pelanggaran
tertentu) sesuai dengan undang:undang;
. Untuk memperoleh akses terhadap rekaman atau dokumen
rahasia berkaitan dengan pelanggaran ( Companies Act 1985
Land Registration Act 1925)
. Untuk membuat angket/hak bertanya terhadap pelanggaran
Pemilu (representasi dari People Act 19BJ)
. Untuk meminta penundaan penyidikan (Coroner's
(Amandement) Act 192q
semua kewenangan diatas merupakan kewenangan diskresi sehingga
tidak perlu dilakukan dalam semua kasus. Penggunaan wewenang
diatas juga harus sesuai dengan panduan dan prinsip-prinsip yaitu
independensi, adil, terbuka serta bertanggungjawab.
Sejumlah pelanggaran hanya dapat dituntut dengan persetujuan DPP
atau Law Officers (attorney general dan/atau solicitor general),
pertimbangan akan perlunya persetujuan tersebut dapat dipengaruhi
oleh:
50

Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)

Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)

Similar to Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa) (20)

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

More from MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Pembaharuan Kejaksaan (Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa)