Bentuk Badan Hukum, Perseroan Terbatas

1. Nama : Risna Dwi Cahyani
NIM : 43216010161
DosenPengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Kuis Mingu Ke-3
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana, karena
kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa
adanya batasan untuk mendirikannya. Biasanya perusahaan perseorangan dibuat oleh seorang
pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya yang ada, kuantitas produksi yang terbatas,
juga penggunaan alat produksi teknologi sederhana.
Bentuk usaha ini pembentukannya tanpa izin dan tanpa tata cara tertentu, oleh karena itu
bentuk usaha ini jenis yang paling mudah didirikan tapi pembubarannya juga sangat mudah
dilakukan, karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena pemiliknya hanya seorang.
Persekutuan Perdata
Dalam persekutuan perdata, Anda memiliki partner bisnis baru yang biasanya memiliki
profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama.
Menurut pengertian KUH Perdata pasal 1618, persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian di
mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan
dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
Dari pengertian pasal syarat dari persekutuan perdata tersebut adanya pembagian hasil
keuntungan bersama yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan bersama. Persekutuan
perdata dibuat sesuai perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mendirikannya. Dalam
perjanjian tersebut berisi tentang pembagian jumlah modal yang dikeluarkan oleh beberapa
pihak, pembagian hasil dari usaha yang dijalankan (profit), kemudian dibagi ke beberapa pihak
sesuai perjanjian atau akad di awal.
Persekutuan Firma
Persekutuan firma memiliki pengertian yang hampir sama dengan persekutuan perdata,
namun dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu bentuk persekutuan yang didirikan untuk
menjalankan perusahaan, antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama dan
tanggung jawab para pemilik firma yang biasa disebut sekutu yang bersifat tanggung rentang.
Maksud dari tanggung rentang di sini adalah jika utang yang dibuat oleh salah satu sekutu
akan mengikat sekutu lain dan demikian sebaliknya. Tanggung jawab dari bentuk persekutuan
firma tidak hanya sebatas modal yang disetorkan ke dalam firma, tapi juga meliputi seluruh harta
kekayaan pribadi para sekutu.

2. Persekutan Komanditer
Persekutuan komanditer adalah perkembangan dari persekutuan firma. Jika persekutuan
firma hanya terdiri dari para sekutu yang aktif menjalankan perusahaan, maka dalam komanditer
terdapat sekutu pasif yang hanya memasukkan modal. Maksudnya, jika di dalam firma yang tadi
disebutkan semua berperan aktif dalam memasukkan modal dan menjalankan usahanya, tapi di
dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu yang hanya memasukkan modalnya tanpa ikut
aktif menjalankan perusahaan. Jadi di dalam komanditer terdapat dua sekutu, yaitu sekutu aktif
dan sekutu pasif. Untuk pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) ditentukan pada saat
perjanjian di awal.
Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki
modal yang terdiri dari saham-saham, di mana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham
yang dimilikinya. Artinya di dalam persekutuan ini, beberapa pendiri dari sebuah PT masing-
masing memasukkan modal berdasarkan perjanjian, dan modal tersebut terbagi ke dalam bentuk
saham yang masing-masing saham mempunyai nilai dan secara keseluruhan menjadi modal
perusahaan. Besarnya modal menentukan besarnya saham kepemilikan dari perusahaan tersebut.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki beberapa
point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.
beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:
1. Bagian Kedua Pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa "Laporan tahunan harus memuat
sekurang-kurangnya: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan
Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian
masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji Dewan Komisaris; Pasal 66
ayat 2 menyebutkan bahwa "Laporan keuangan pada ayat (2) disusun berdasarkan
standar akuntansi keuangan".
2. Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 77 Ayat 1 s-d Ayat
4 menyebutkan sebagai berikut:
 Ayat 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
 Ayat 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1)
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.
 Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Di dalam UU PT mengatur mengenai tanggung
jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.
Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT, pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam
pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab
sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga
menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa
ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi,
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan
itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Perseroan,
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT pemegang
saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah
yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil
likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil
likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum
mengajukan tagihannya.
Forum Minggu Ke-3
PT TIMAH (Persero) Tbk
Implementasi PT TIMAH (Persero) Tbk
Dalam mewujudkan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam Tata Kelola Perusahaan,
perusahaan telah melakukan beberapa pelaksanaan tata kelola perusahaan atau implementasi
GCG. Beberapa implementasi tersebut diantaranya pembuatan buku-buku soft struktur GCG
seperti Board Manual Dewan Komisaris dan direksi, Buku Tata Kelola Perusahaan, Buku etika
bisnis atau code of conduct dan Buku Sistem Penyampaian Pelanggaran. Munculnya berbagai
peraturan baru dari pemerintah yang terkait dengan perusahaan khususnya tata kelola, membuat
buku penunjang GCG ini perlu dilakukan perubahan atau revisi. diantara semua buku penunjang
GCG, yang sudah direvisi pertama kali adalah Buku Panduan ( Board Manual) Dewan Komisaris
dan Direksi pada 18 September 2014. Untuk Buku penunjang lainnya, akan dilakukan revisi-

4. revisi terkait dengan penambahan aturan-aturan pemerintah terbaru yang terkait dengan usaha
tata kelola perusahaan.
Selain melengkapi buku penunjang GCG atau soft struktur GCG, perusahaan juga
melengkapi aturan perusahaan berdasarkan aturan-aturan pemerintah yang dijalankan perusahaan
khususnya pada ranah tata kelola perusahaan. Dalam hal ini perusahaan membuat Surat
Keputusan Direksi mengenai penetapan Visi dan Misi Perusahaan. Untuk keputusan yang juga
melibatkan Dewan Komisaris, dibuatkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan
Komisaris . SKB yang sudah pernah dibuat diantaranya adalah SKB tentang Pencegahan Praktek
Nepotisme di Lingkungan PT TIMAH (Persero) Tbk, SKB Direksi dan Dewan Komisaris
tentang Pengesahan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
Perusahaan juga berusaha menginternalisasi mengenai pelaksanaan GCG kepada seluruh
karyawan dengan bentuk seperti standing banner mengenai pencegahan gratifikasi yang
ditempatkan di Unit-Unit Kantor Perusahaan.
Iklan penolakan gratifikasi secara rutin perusahaan muat di media cetak nasional maupun
lokal (Pangkalpinang) untuk mencegah internal dan mitra usaha menerima dan memberikan
hadiah khususnya pada waktu Hari Raya Agama.
Tata Nilai Perusahaan
Tata Nilai Perusahaan adalah sekumpulan pengertian positif yang menjadi jiwa dan karakter
perusahaan yang dianut oleh segenap internal perusahaan dan dilaksanakan sebagai suatu
pedoman bersama untuk menjalankan perusahaan. Tata Nilai Perusahaan tersebut berupa Visi
dan Misi Perusahaan, Nilai Perusahaan, Budaya Kerja Perusahaan, Sikap Kerja dan Etos Kerja.
Tata Nilai ini adalah sejalan dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi mengenai GCG,
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerinrtah
terkait dengan bisnis perusahaan.
Visi dan Misi
Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan yang ingin dicapai oleh Perusahaan pada
masa yang akan datang. Pernyataan Visi Perusahaan harus selalu berlaku pada semua
kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga mempunyai sifat yang fleksibel.
Visi PT TIMAH (Persero) Tbk adalah :
Menjadi Perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan.
Misi adalah Pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh Perusahaan dalam usahanya
untuk mewujudkan Visi Perusahaan. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju dan
menjadi garis besar dalam mencapai Visi.
Misi PT TIMAH (Persero) Tbk adalah :
1. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat.
2. Melaksanakan tata kelola pertambangan yang baik dan benar.
3. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta
tanggungjawab social.

5. Nilai Perusahaan
Nilai Perusahaan adalah kode moral dan etika yang menjadi penentu apa yang sebaiknya
dilakukan oleh Perusahaan dan menunjang tercapainya visi Perusahaan. Selain dipahami, seluruh
pemangku kepentingan perusahaan meyakini nilai-nilai tersebut merupakan prinsip dan sebagai
landasan perilaku karyawan dalam menggerakkan orgainsasi. Nilai-nilai perusahaan juga
meliputi budaya kerja dan etos kerja di Perusahaan.
Nilai PT TIMAH (Persero) Tbk adalah:
1. Integritas
Memiliki kejujuran, tanggung jawab dan konsisten terhadap semua tindakan dalam
mencapai tujuan Perusahaan.
2. Komitmen
Mampu memenuhi kesepakatan dan janji dengan tanggungjawab.
3. Terbuka
Mudah menerima masukan dan mampu menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan
lingkungan yang terjadi.
4. Rasional
Mampu melakukan kegiatan secara terencana, teratur, dan penuh pertimbangan serta
perhitungan yang matang.
5. Visioner
Memiliki kemampuan berinovasi dan melihat jauh ke depan tanpa dibatasi ruang dan
waktu.
Sikap Kerja
Sikap Kerja adalah nilai bagi manajemen dan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya
yang menjadi tanggung jawabnya di Perusahaan.
Sikap Kerja PT TIMAH (Persero) Tbk adalah :
1. Percaya
2. Terbuka
3. Positif
4. Rasional
5. Sadar Biaya
Etos Kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh
sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja.
Etos Kerja PT TIMAH (Persero) Tbk adalah :
1. Kerja Keras
2. Kerja Jujur
3. Kerjasama

6. Budaya Kerja
Budaya Kerja Perusahaan adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai
nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam
perusahaan yang tercermin dalam suatu sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan
serta tindakan yang terwujud sebagai kerja.
Dengan terciptanya sebuah budaya kerja yang efektif dan efesien dalam perusahaan
diharapkan mampu memberikan konstribusi maksimal untuk mencapai visi Perusahaan karena
sebagai manajemen dan karyawan memiliki tanggung jawab yang sama.
Budaya Kerja PT TIMAH (Persero) Tbk adalah :
1. Kebersamaan
2. Keterbukaan
3. Kebersihan
Manajemen Risiko & Investasi Usaha
Manajemen Risiko Perusahaan adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris, Direksi, Jajaran Manajemen untuk mengidentifikasi, mernganalisis, mengelola serta
menangani risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Tujuannya
adalah untuk mengimplementasikan Permen BUMN No. 01 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik. Di PT TIMAH (Persero) Tbk telah dibentuk suatu satuan kerja
yang mengurusi ini yaitu Manajemen Risiko Usaha dan Investasi. Satuan kerja ini dibentuk
sebagai jawaban dari komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengimplemenatsikan
GCG secara ketat di mana setiap rencana bisnis dan investasi tetap harus menyertakan prinsip
kehati-hatian dengan membuat rencana-rencana antisipasi agar perusahaan tidak merugi.
Sumber :
https://www.jurnal.id/id/blog/2017/5-bentuk-bentuk-badan-usaha-di-indonesia
http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.-40-
tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx
http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-pemegang-saham-
dalam-perseroan-terbatas/
http://www.timah.com/v3/ina/tata-kelola-manajemen-risiko-amp-investasi-usaha/