Perseroan terbatas in Bahasa

1. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
KERJASAMA DALAM DUNIA USAHA
PERSEROAN TERBATAS
Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono,SH
Paramita Prananingtyas, SH,LL.M
PERSEROAN TERBATAS
Istilah perseroan terbatas mengandung berbagai pengertian. Dalam kebanyakan
sistem hukum sipil (yaitu sistem hukum yang menerapkan tradisi hukum sipil,
yang akarnya adalah hukum Romawi dan yang disebarkan di seantero Eropa dan
kemudian ke banyak tempat lain di seluruh dunia), perseroan terbatas merupakan
badan hukum tersendiri yang kepentingan kepemilikannya (dipegang oleh orang-
orang yang kadangkala disebut "asosiasi') tidak diperjualkan secara umum dan
laporan keuangannya tidak perlu harus dibeberkan kepada umum.
Keempat hal yang diidentifikasikan di atas -- pendirian, tanggung jawab, tugas
kewajiban, dan pembubaran -- untuk tipe perseroan terbatas (menurut sistem civil
law) berlaku sebagai berikut.
Pertama, perusahaan didirikan melalui beberapa langkah yang antara lain biasanya
termasuk:
(i) persiapan dan penyerahan satu set anggaran dasar (atau akte
pendirian) yang mengidentifikasikan nama perusahaan, lokasi
kantor, tujuan, dan modal yang ditanamkan;
(ii) kesepakatan tentang jumlah minimun modal yang diperlukan; dan
(iii) keluarnya persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang dan
pemberitahuan kepada masyarakat tentang hal tersebut.
Kedua, hasilnya, setelah berhasil didirikan adalah tanggung jawab yang terbatas bagi
semua peserta. Memang, hal ini pulalah yang merupakan baik daya tarik perseroan
terbatas maupun alasan mengapa formalitas dan persyaratan hukumnya harus ditaati
dengan seksama dalam pembentukannya.
Anggota masyarakat yang mengajukan gugatan terhadap perusahaan umumnya tidak
diperbolehkan menuntut kekayaan pribadi pemilik perusahaan, terkecuali dalam kasus
(i) di mana kesalahan terjadi pada saat pembentukan perusahaan atau
PHB/MT/2011 1

2. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
(ii) di mana ada peristiwa yang tidak biasa atan melawan hukum yang menyebabkan
keharusan "piercing the corporate veil / disingkapnya tabir perusahaan" dan
memaksakan dikenakannya tanggung jawab liabilitas pribadi.
Namun perlu ditekankan bahwa tanggung jawab perusahaan itu sendiri
tidaklah terbatas. Sebagaimana seorang penulis mengatakan, "tanggung jawab
perusahaan untuk membayar hutangnya adalah tidak terbatas dalam arti bahwa
perusahaan itu harus membayar semua hutang yang ditagihkan padanya sepanjang
aset perusahaan itu cukup memenuhinya." Pendek kata, keterbatasan tanggung jawab
hanyalah terbatas pada pribadi pemilik perusahaan, dan bukan terhadap perusahaan itu
sendiri.
Ketiga, tugas kewajiban utama dari orang-orang yang terlibat dalam suatu perseroan
terbatas secara khas jatuh ke tangan para staf dan direkturnya -- yaitu pada orang-
orang yang bertanggung jawab atas manajemen perusahaan tersebut. Dalam UU PT
orang-orang ini termasuk dalam organ PT yaitu Direksi dan Komisaris.
Mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugas terhadap perusahaan
dan pemiliknya (suatu tanggung jawab yang sangat membutuhkan perhatian khusus
untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan kehati-hatian demi kepentingan
perusahaan dan pemiliknya, bukanlah demi kepentingan pribadi mereka sendiri).
Fungsi pemilik antara lain memilih direktur perusahaan, menentukan anggaran rumah
tangga atau peraturan prosedur intern lainnya, menyetujui dan mengesahkan laporan
operasi tahunan, dan mengumumkan dividen (jumlah yang harus dibayar secara
proporsional kepada para pemilik yang diambil dari keuntungan tahunan perusahaan).
Akan tetapi pembayaran dividen demikian ini biasanya terkena batasan hukum yang
dirancang untuk perlindungan terhadap tindakan melemahkan atau merusak modal
perusahaan.
“PERSEROAN” yang berarti modal PT yang terdiri atas sero / saham dan
“TERBATAS” yang berarti tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada
nilai nominal saham yang dimiliki
Di Indonesia, dasar hukum untuk PT adalah UU no 1 tahun 1995 tentang PT
PHB/MT/2011 2

3. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
Pasal 1 :
PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham & memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksananya
Pasal 3 :
Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama perseroan & tidak bertanggungjawab atas kerugian
perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
Sebagai tambahan, apabila suatu PT “go public”, yaitu saham-sahamnya
diperjualbelikan kepada masyarakat (yang membuatnya menjadi PT Publik – yang
disebut dalam alinea ini dan 3 alinea berikutnya) – maka PT tersebut akan diatur
dengan Undang Undang no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal). Suatu perusahaan
(PT) publik seperti halnya dengan perseroan terbatas pada umumnya, mensyaratkan
pemisahan kepemilikan secara hukum dimana tanggung jawab setiap pemegang
saham hanya terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Cara membedakan bentuk
PT Publik dengan PT tertutup adalah (i) saham-sahamnya diperdagangkan secara
bebas kepada publik; (ii) ada syarat untuk mengumumkan laporan keuangannya
kepada publik. Istilah yang umum dipakai untuk bentuk badan usaha ini di beberapa
negara Common Law adalah perusahaan publik.
Pendirian PT diatur dalam Pasal 7 – 23 UU PT.
Dalam hal ini suatu perjanjian pendirian PT antar para pihak yaitu antara 2 orang atau
lebih akan dibawa untuk menghadap notaris agar dibuatkan suatu akta notaris,
perjanjian tersebut harus dalam bahasa Indonesia. Akta-akta tersebut kemudian oleh
notaris secara online didaftarkan ke untuk mendapat pengesahan Departemen
Kehakiman.
Notaris yang bersangkutan akan mengecek ke Departemen Hukum dan HAM
mengenai nama PT apakah sudah ada yang memakai atau belum. Selain itu juga
mengecek mengenai para pemegang saham, direksi dan komisaris apakah ada yang
termasuk dalam “daftar hitam”.
Isi dari AKTA PENDIRIAN PT
– Dibuat dimuka Notaris
PHB/MT/2011 3

4. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
– Isinya minimal :
– Nama lengkap
– Tempat & tanggal lahir
– Pekerjaan
– Tempat tinggal
– Kewarganegaraan pendiri
– Susunan, nama lengkap, tempat & tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal ,
kewarganegaraan para Direksi & Komisaris pada saat pertama kali diangkat
– Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah
saham, nilai nominal/ nilai yang diperjanjikan dr saham yang telah disetor &
telah ditempatkan
• Akta pendirian tidak boleh memuat :
– Ketentuan penerimaan bunga atas saham
– Ketentuan pemberian keuntungan pribadi kpada pendiri / pihak lain
Akta pendirian PT tersebut kemudian akan menjadi anggaran dasar PT. Apabila kelak
ada perubahan dalam anggaran dasar tersebut, misalnya komposisi pemegang saham,
direksi / komisari berubah dapat dilakukan dengan RUPS.
Isi dari ANGGARAN DASAR PT
• Nama & tempat kedudukan perseroan
• Maksud & tujuan, kegiatan usaha PT yang sesuai dengan perUUan yang berlaku
• Jangka waktu berdirinya perseroan
• Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor
• Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, hak-hak yang melekat pada
setiap saham, nilai nominal tiap saham
• Susunan, jumlah, nama, anggota Direksi & Komisaris
• Penetapan tempat & tata cara penyelenggaraan RUPS
• Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian & pemberhentian anggota
Direksi & Komisaris
• Tata cara penggunaa laba & pembagian dividen
• Ketentuan-ketentuan lain menurut UU
Pengesahan dari Menteri Kehakiman untuk memperoleh status badan hukum PT. 30
hari setelah mendapat pengesahan, direksi PT wajib mendaftarkan akta pendirian PT
PHB/MT/2011 4

5. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
& surat pengesahan, ke dalam Daftar Perusahaan di Departemen Perindustrian
Perdagangan (WDP = WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN)
Proses pendirian PT diakhiri dengan mengumumkan di Tambahan Berita Negara RI
Sekarang proses pendaftaran, pengesahan & pengumuman dilakukan oleh notaris
secara online.
Secara khas, perseroan terbatas itu terbentuk pada waktu instansi pemerintah yang
berwenang memberikan persetujuannya atas akte pendirian perusahaan yang
diusulkan, persyaratan mana diuraikan dalam hukum perusahaan yang berlaku. Setiap
orang yang mempunyai hak kepemilikan dalam perusahaan memegang tanggung
jawab sebatas jumlah investasi orang tersebut. Para pengurus perusahaan (direksi dan
komisaris) bertanggung jawab atas tugas kewajiban untuk menjalankan kewajibannya
yang penting terhadap perusahaan dan para pemegang sahamnya. Biasanya
perusahaan mempunyai keberadaan yang langgeng, sudah tentu, kalau tidak ada
penutupan sukarela atas perusahaan ataupun likuidasi melalui persidangan kepailitan.
Penutupan suatu perseroan terbatas dapat pula dengan cara penggabungan ke dalam
ataupun dengan perseroan terbatas lainnya.
Selain dari itu perubahan AD PT juga harus mendapat persetujuan Menteri &
didaftarkan dalam DP & diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI. Yaitu
perubahan atas :
 Nama perseroan
 Maksud & tujuan perseroan
 Kegiatan usaha perseroan
 Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila ditetapkn jangka waktu ttt dalam
AD
 Besarnya modal dasar
 Pengurangan modal ditempatkan & modal disetor
 Status PT, dari PT Tertutup menjadi PT Terbuka (PT Publik) atau sebaliknya
 Selain perubahan tersebut cukup dilaporkan dalam waktu paling lambat 14
hari sejak keputusan RUPS, kpada Menteri , didaftarkn dalam DP
MODAL PT
Modal perseroan (modal dasar; modal ditempatkan; modal disetor) dapat mengalami
penambahan & pengurangan , yang hanya dapat dilakukan melalui RUPS, sesuai
PHB/MT/2011 5

6. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
ketentuan tentang pemanggilan rapat, quorum, & jumlah suara untuk perubahan AD
PT. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang RI & PT dilarang
mengeluarkan saham tanpa nilai nominal
Seluruh saham yang dikeluarkn dalam penambahan modal harus ditawarkan lebih
dulu pada pemegang saham dalam klasifikasi yang sama, apabila mereka tidak
memanfaatkan (waktu 14 hari) ditawarkan pada karyawan.
Modal dasar PT = authorized capital
– Keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan, namun tidak
mencerminkan kekuatan finansial riil PT, hanya menentukan jumlah maksimum
modal & saham yang dpt diterbitkan PT tersebut (Seluruh nilai saham yang dpt
dikeluarkan atas nama & a/ atas tunjuk)
– Dicantumkan dalam akta pendirian PT
– Saham atas nama mencantumkan nama pemegang saham
– Saham atas tunjuk tidak mencantumkan nama pemegang saham
– Minimal Rp.50.000.000,-
Modal ditempatkan (issued capital)
– Modal yang disanggupi oleh pemegang saham pendiri untuk disetor dalam kas
perseroan pada saat perseroan didirikan.
– Minimal 25% dr modal dasar
– Belum merupakan kekuatan riil perseroan krn belum berupa uang tunai / blm
ada dalam kas perseroan
Modal disetor (paid capital)
– Sejumlah uang tunai / bentuk lain yang diserahkan para pendiri kpada kas
perseroan
– Setiap penempatan modal disetor = 50% dr modal ditempatkn
– Seluruh saham yang dikeluarkn harus disetor penuh pada saat pengesahan PT
– Merupakan kondisi riil keuangan PT
DAFTAR PEMEGANG SAHAM
PT wajib mengadakan & menyimpan Daftar Pemegang Saham, yang isinya minimal :
 Nama & alamat PS
 Jumlah, no, & tgl perolehan saham yang dimiliki PS, dalam setiap
klasifikasi saham
PHB/MT/2011 6

7. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
 Jumlah yang disetor setiap saham
 Nama & alamat individuntukBH yang memiliki hak gadai atas saham &
penyerahan hak gadai tersebut
 Keterangan tentang penyetoran saham dalam bentuk lain
 PT juga wajib mengadakan daftar khusus PS terafiliasi (saham yang
dimiliki Direksi, Komisaris & keluarganya), baik pada PT tersebut atau
PT lain
HAK ATAS SAHAM
Surat saham adalah bukti pemilikan atas saham, untuk PT Tbk ada peraturan khusus
yang tunduk pada UU Pasar Modal. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan
akta pemindahan hak (dpt dengan akta notaris a/ akta di bawah tangan)
Pemegang Saham berhak meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga
yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan
Pemegang Saham atau terjadi tindakan :
 Perubahan AD
 Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar a/ seluruh kekayaan PT
 Penggabungan, peleburan a/ pengambilalihan PT
ORGAN PT
I RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
Merupakan organ terpenting PT yang berhak memperoleh segala keterangan tentang
PT dari Direksi & Komisaris. RUPS tersebut diadakan di tempat kedudukan PT atau/
tempat PT melakukan kegiatan usaha.
RUPS tahunan (6 bulan sth tutup buku) & RUPS lainnya berdasarkan kebutuhan
RUPSLB
Penyelenggaraan RUPS oleh direksi, dapat juga atas permintaan Pemegang
Saham. Undangan RUPS minimal 14 hari sblmnya dengan surat tercatat, untuk PT
Tbk dengan memuat di 2 surat kabar nasional , dengan mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, acara & tempat mengambil bahan rapat
Kewenangan RUPS meliputi :
 Mengubah AD
 Menambah & mengurangi modal PT
PHB/MT/2011 7

8. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
 Memberikan persetujuan Laporan Tahunan& pengesahan Laporan
Keuangan atau Perhitungan Tahunan
 Mengangkat anggota direksi & menetapkan pembagian tugas &
wewenang anggota direksi
 Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan
hutang seluruh a/ sebagian besar kekayaan PT
 Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit
kepada PN
 Menyetujui rancangan penggabungan & peleburan PT
 Memberikan keputusan pembubaran perseroan
QUORUM RUPS
 RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh PS yang mewakili lebih dari
½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah
 Apabila RUPS I tidak memenuhi quorum, dilakukan pemanggilan kedua,
minimal 7 hari sblm RUPS II (10 – 21 hari setelah yang I)
 Quorum II sah apabila diwakili oleh PS 1/3 dari seluruh saham & keputusan
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara sah yang hadir
 Untuk mengubah AD PT, quorum sah apabila dihadiri 2/3 seluruh saham &
disetujui suara terbanyak dari jumlah suara tersebut
II. DIREKSI
Direksi = organ perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan & tujuan PT
serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Direksi :
 Melakukan pengurusan PT (managing)
 Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila salah / lalai menjalankan
tugasnya untuk kepentingan & usaha PT
 Tugas, wewenang, penghasilan ditetapkan RUPS (ada dalam AD PT)
 Diangkat untuk jangka waktu 5 thn & dpt diangkat kembali
 Direksi dpt diberhentikan dengan keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya
KEWAJIBAN DIREKSI
PHB/MT/2011 8

9. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
 Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atau akta perubahan AD
 Mengadakn, menyimpan daftar pemegang saham & daftar khusus yang
memuat keterangan kepemilikan saham direksi, komisaris, & keluarga
 Mendaftarkn atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham
 Dengan itikad baik & penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengurusan
perseroan untuk kepentingan & usaha PT
 Menyelenggarakan pembukuan perseroan
III. KOMISARIS
Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum & khusus serta
memberikan nasehat kpada direksi dalam menjalankan perusahaan
Diangkat & diberhentikn oleh RUPS
Wewenang komisaris :
 Memberhentikan direksi untuk sementara waktu dari jabatannya
 Direksi tidak ada/ berhalangan, untuk sementara waktu bertindak sbg
pengurus
NAMA PERUSAHAAN
Tujuan untuk identitas badan usaha . Diatur UU no 1 tahun 1995 tentang PT pasal 13
“Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh PT lain atau mirip
dan dilarang memakai nama yang bertentangan dengan ketertiban umum atau
kesusilaan”
Harus didahului “PT”. Khusus untuk PT terbuka (yang sudah go public) diakhiri
dengan Tbk : PT……Tbk
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
• UU no 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
• Daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan / menurut / berdasarkan
ketentuan UU atau peraturan pelaksana dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan
oleh setiap perusahaan dan disahkan pejabat berwenang dari Kantor Pendaftaran
Perusahaan. Daftar catatan resmi terdiri atas formulir-formulir yang memuat
catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan.
PHB/MT/2011 9

10. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
• Sebagai sumber informasi resmi
• Sifat terbuka, informasi ini dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai bahan
informasi, dimana salinan / petikan resminya merupakan alat bukti yang sah.
• Yang wajib melakukan WDP adalah menurut Kepmeperindag no 12 tahun 1998
adalah :
• Perusahaan lokal nasional
• Perusahaan asing
• Termasuk kantor cabang dan kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan
perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian
kecuali perusahaan jawatan dan perusahaan kecil perorangan yang dijalankan
perusahaan sendiri
• PT, CV, Koperasi, Firma, Perusahaan perseorangan dan segala sesuatu yang
bertujuan mencari laba
• Yang tidak wajib melakukan WDP :
o pendidikan formal dan non formal
o notaris
o pengasihat hukum
o praktek dokter (perorangan / bersama)
o Rumah sakit
o Klinik
o Perusahaan Negara yang berbentuk jawatan (PERJAN)
o Usaha mikro (tidak wajib tapi boleh daftar)
• Ada sanksi pidana bagi yang lalai melakukan WDP
• Tahapan melakukan pendaftaran :
 Mengisi formulir pendaftaran perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan (KPP) di Pemerintah tingkat
Kota/Kabupaten masing-masing
 Melengkapi persyaratan :
o Dokumen akta pendirian perusahaan
o Identitas penanggungjawab / pengurus
perusahaan
o Ijin usaha / surat semacam yang diterbitkan
instansi yg berwenang
o
 Melakukan pembayaran, di bank yang ditunjuk, tiap daerah
berbeda-beda untuk tiap jenis usaha , contoh : PT =
Rp.100.000,- / Koperasi =Rp.5.000,- dll
 Menunggu survey oleh petugas
PHB/MT/2011 10

11. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
• Tujuan wajib daftar perusahaan adalah untuk :
 Melindungi perusahaan yang jujur
 Melindungi masyarakat dan konsumen
 Perkembangan dunia usaha
 Memudahkan pengawasan, pengarahan dan pembinaan
SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN
♦ Dasar hukumnya :
 UU no 3 tahun 1982 tentang WDP
 Keputusan Menteri Perdagangan no 1458/KP/XII/84 tentang SIUP
♦ Pengurusan SIUP di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di
Kota/Kabupaten setempat dengan mengambil formulir dan disertai :
1. Salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum
2. Salinan akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan di PN bagi
yang tidak berbadan hukum
3. Salinan KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan
4. Salinan surat ijin tempat usaha (SITU) untuk perusahaan wajib HO
5. Pas foto
6. Salinan bukti pembayaran uang jaminan dan biaya administrasi
7. Neraca awal dan akhir perusahaan
8. SK WNI dan ganti nama bagi WNI keturunan asing
9. Untuk usaha mikro / perseorangan cukup no 3,4,5,6,7
♦ Yang tidak wajib SIUP
 Cabang / perwakilan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha
dengan menggunakan SIUP kantor pusat
 Perusahaan yang tidak mengadakan kegiatan perdagangan dan sudah
mendapat ijin usaha dari departemen teknis terkait
 Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka UU no 1 tahun 1968
tentang PMDN
 PERJAN dan PERUM
 Pedagang kaki lima, pedagang keliling, usaha mikro
♦ Sanksi pembekuan dan pembatalan SIUP
PHB/MT/2011 11

12. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
 Untuk perusahaan yang tidak melakukan kewajiban pajak
 Perusahaan sedang diperiksa pengadilan untuk tindak pidana ekonomi
 Perusahaan telah diperingatkan 3 kali
 SIUP dicabut apabila perusahaan telah mendapat putusan tetap dari
Pengadilan (berkekuatan hukum tetap) dan tidak memenuhi syarat
melakukan kegiatan perdagangan
IJIN GANGGUAN / HINDER ORDONANTIE / IJIN HO
♦ Usaha untuk meningkatkan ketertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap
gangguan yang timbul dari suatu usaha
♦ Mengurusnya termasuk rumit karena terdapat beberapa kesepakatan antara
pemilik usaha, pemerintah daerah setempat dan para tetangga
♦ Prosedur :
o Permohonan tertulis
o Pengembalian formulir dan persyaratan
 Fotokopi KTP pemohon
 Dokumen pengelolaan lingkungan (untuk usaha besar)
 Fotokopi IMB
 Denah tempat usaha dan gambar situasi
 Fotokopi akta pendirian usaha (untuk yang berbadan hukum)
 Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau bukti sewa
 Persetujuan dari para tetangga di sekitar tempat usaha
o Pemeriksaan petugas
o Penyelesaian masalah
o Penetapan restribusi
 Tergantung pada luas bangunan; besarnya factor nilai
berdasarkan indeks lingkungan, indeks lokasi dan indeks
gangguan; tarif dasar restribusi yang berbeda tiap daerah.
o Pembatasan jumlah
o Penurunan ijin / pemberian ijin ( berlaku untuk 5 tahun)
PHB/MT/2011 12

13. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Suatu badan usaha milik negara adalah perusahaan yang dimiliki secara
mutlak ataupun sebagian besar oleh negara. Badan hukum demikian ini muncul di
kebanyakan sistem hukum, walaupun jumlah dan pengaruhnya berbeda jauh antara
satu negara dengan negara lainnya. Operasinya dapat bergerak di bidang keuangan,
perdagangan, industri, pertanian, pertambangan, kesehatan, pengangkutan, energi, dan
sektor perekonomian lainnya. Dalam beberapa hal perusahaan demikian ini dirancang
untuk memaksimalkan keuntungan, namun pada kebanyakan kasus tujuan perusahaan
yang dominan adalah pelayanan masyarakat -- yaitu, menguntungkan negara secara
keseluruhan.
Cara pembentukan badan usaha milik negara berbeda jauh, namun secara khas
yang paling penting adalah bahwa badan usaha milik negara ini secara khusus
dibentuk dengan undang-undang. Undang-undang itu bertindak sebagai anggaran
dasar perusahaan, yang mengindikasikan tujuan, status keuangan, metode operasi,
manajemen, dan sebagainya. Undang-undang ini diikuti dengan tindakan legislatif
ataupun eksekutif untuk menyediakan dana sebagai pemodalan dan operasi
perusahaan tersebut.
Satu contoh badan usaha milik negara adalah bank sentral. Di kebanyakan
negara, termasuk Indonesia, bank sentral dibentuk sebagai suatu badan hukum
tersendiri, dengan suatu tingkatan kemandirian keuangan dan operasional dan tekanan
politik pemerintah jangka pendek. Akuntabilitas mutlak bank sentral (atau badan
usaha milik negara yang serupa) terhadap negara dapat dipastikan terutama karena (i)
pengangkatan tingkat pengelola atas atau direkturnya dilakukan oleh pemerintah dan
(ii) didaftarkannya dengan rinci dalam peraturan anggaran dasarnya jenjang
kekuasaan dan fungsi kekhususan yang diberikan pada bank sentral (atau badan usaha
milik negara sejenis).
Peraturan perundangan mengenai badan usaha milik negara di Indonesia
diawali dengan UU no 9 tahun 1969 tentang BUMN dan kemudian Peraturan
PHB/MT/2011 13

14. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
Pemerintah (PP) no 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum dan PP no 13 tahun
1998 tentang Perusahaan Terbatas Persero.
1. Perusahaan Jawatan (Perjan) :
Mempunyai ciri-ciri :
• Menjalankan pelayanan kepada masyarakat jadi bersifat public service
• Merupakan bagian dari departemen atau direktorat jenderal atau direktorat
atau pemerintah daerah tertentu
• Mempunyai sifat hubungan hukum publik
• Pengawasan dilakukan secara hirarki maupun fungsional oleh departemen /
pemerintah daerah
• pegawai Perjan adalah PNS ataupun tenaga kontrak lepas
2. Perusahaan Umum (Perum) :
Mempunyai ciri-ciri :
• Modal Perum adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi
atas saham
• Tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa dengan mutu
tinggi
• Perum tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan, meskipun mencari keuntungan bukan tujuan utama.
• Organ Perum hanya terdiri atas direksi dan dewan pengawas (semacam
komisaris) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan usulan Departemen terkait
• Status pegawai Perum adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian,
kedudukan, hak, kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan
UU Ketenagakerjaan yang berlaku
3. Perseroan Terbatas Persero :
Memiliki ciri-ciri :
• Seluruh saham atau minimal 51% saham yang dikeluarkan dimiliki oleh
negara melalui penyertaan modal secara langsung
PHB/MT/2011 14

15. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
• Berlaku prinsip-prinsip PT sebagai mana diatur dalam UU no 1 / 1995
tentang PT
• Maksud pendirian PT Persero adalah untuk menyediakan barang atau jasa
yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar lokal maupun
internasional dan untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai
perusahaan
• Organ PT Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris
• Saham pemerintah dalam PT Persero diwakili oleh Menteri Keuangan
(dalam kabinet pasca reformasi oleh Menteri BUMN, namun Menteri
Keuangan tetap tidak melepas posisi sebagai wakil pemerintah di beberapa
BUMN tertentu).
• Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa selaku pemegang saham kepada
o Dirjen Pembinaan BUMN (sekarang dibawah Meneg BUMN)
o Perorangan
o Badan Hukum
• PT persero yang go public akan menjadi PT Persero terbuka, kepadanya
berlaku UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
BADAN USAHA MULTINASIONAL
Jumlah dari badan usaha berbadan hukum yang melakukan operasinya secara
internasional semakin meningkat pesat.
Berikut ini, satu sumber memberikan seperangkat definisi yang umumnya
dipakai dalam praktek internasional untuk menjelaskan berbagai struktur dan
hubungan dalam badan usaha multinasional:
• badan usaha nasional multinasional:
suatu badan usaha yang diorganisir di sekitar satu perusahaan induk yang
dibentuk dalam satu negara yang beroperasi melalui cabang dan anak
perusahaannya di negara lain.
• badan usaha internasional multinasional :
PHB/MT/2011 15

16. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
suatu badan usaha yang beroperasi melalui cabang dan anak perusahaannya
dan yang mempunyai perusahaan induk di dua negara atau negara.
• perusahaan induk
suatu perusahaan yang bertindak sebagai kantor pusat untuk badan usaha
multinasional dan yang memiliki dan mengendalikan badan usaha anak
perusahaan dari badan usaha tersebut.
• cabang :
suatu unit atau bagian dari suata perusahaan, tidak dibentuk tersendiri.
• agen:
seseorang atau suatu perusahaan independen dengan wewenang untuk
bertindak atas nama perusahaan.
• kantor perwakilan:
suatu kantor di mana pihak yang berkepentingan dapat menghubungi untuk
memperoleh informasi tentang perusahaan namun tidak diberi wewenang
untuk melaksanakan bisnis untuk perusahaan.
• perusahaan holding :
suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan induk untuk mengawasi
dan mengkoordinir operasi dari anak perusahaan.
• anak perusahaan:
suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan induk atau suatu
perusahaan holding dari perusahaan induk, namun yang secara terpisah
didirikan sebagai suatu badan hukum tersendiri, tidaklah sebagai cabang.
• perusahaan joint venture:
suatu asosiasi orang-orang atau perusahaan yang bekerja sama dalam suatu
usaha bersama untuk jangka waktu yang lebih lama dari jangka pendek atau
jangka peralihan.
Jenis badan usaha yang beraneka ragam ini sudah tentu tergantung pada
peraturan di tiap negara di wilayah mana mereka beroperasi. Untuk lingkup yang
sangat terbatas badan usaha multinasional juga terkena peraturan tentang tindak
tanduk yang dikeluarkan oleh badan internasional, namun peraturan demikian ini
kebanyakan bersifat tidak mengikat.
PHB/MT/2011 16

17. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
YAYASAN
Dasar hukum untuk yayasan adalah Undang Undang no 16 tahun 2001 tentang
Yayasan.
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Paradigma Yayasan adalah sebagai
organisasi nirlaba , bukan berarti tidak boleh mencari keuntungan tetapi tidak
boleh membagikan laba yang diperoleh ke dalam bentuk dividen, bagian laba dan
lainlain. Karena yayasan tidak punya anggota, jadi jika ada surplus maka surplus
tersebut akan masuk ke dalam kekayaan yayasan untuk dipergunakan mencapai
maksud dan tujuan yayasan.
Organ Yayasan terdiri atas :
 Pembina
 Pengurus
 Pengawas
Yayasan adalah suatu Badan hukum yang didirikan dengan tujuan pokok bergerak di
bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Yayasan dimungkinkan untuk dapat
melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan , dengan cara
o Mendirikan badan usaha
o Ikut serta dlm badan usaha
Dengan syarat penyertaan modal yayasan maksimal adalah 25 % dari seluruh nilai
kekayaan yayasan.
Syarat formil pendirian Yayasan :
1. Didirikan satu orang atau lebih
2. Adanya pemisahan harta kekayaan pendiri
3. Pendirian harus dengan akta notaris
4. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar Yayasan
5. Dapat didirikan melalui wasiat
6. Status badan hukum akan muncul setelah mendapat pengesahan dari Menkeh
7. Pengaturan nama Yayasan, harus didahului kata “yayasan”, atau kata “ wakaf”
untuk yayasan yang didirikan dengan dana wakaf.
Yayasan dapat memiliki harta kekayaan, dimana harta tersebut berasal dari sejumlah
PHB/MT/2011 17

18. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
kekayaan yang dipisahkan dan dapat berbentuk uang, barang, atau kekayaan lain.
Kekayaan yayasan tersebut dapat diiperoleh dari :
1. Kekayaan pendiri
2. Sumbangan/bantuan tidak mengikat
3. Wakaf
4. Hibah
5. Hibah wasiat
6. Perolehan lain yang tidak dilarang UU
ORGAN YAYASAN :
1. PEMBINA
• Wewenang :
– Mengubah Anggaran Dasar Yayasan
– Mengangkat dan memberhentikan pengurus dan anggota
pengawas
– Menetapkan kebijakan umum yayasan
– Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
– Memutuskan tentang penggabungan dan pembubaran yayasan
• Orang pendiri yayasan atau yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap
yayasan
• Tidak boleh merangkap Pengurus dan Pengawas
• Wajib mengadakan rapat minimal 1kali dalam 1tahun
• Wajib melakukan evaluasi kekayaan, hak,dan kewajiban yayasan
• Menyusun rencana tahun mendatang
2. PENGURUS
• Melakukan pengurusan yayasan
• Yang cakap menurut hukum
• Tidak boleh merangkap Pembina, Pengawas
• Diangkat oleh Pembina untuk masa kerja selama 5 tahun& dapat diulang 1x
PHB/MT/2011 18

19. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
• Susunan :
• Ketua
• Sekretaris
• Bendahara
• Diangkat, diberhentikan, diganti berdasar Anggaran Dasar oleh Pembina,
dengan pemberitahuan tertulis pada Menteri, apabila tidak sesuai dengan
peraturan, Pengurus berhak menolak pengankatan, pemberhentian dan
penggantian.
• Tidak dapat mengikat yayasan sebagai penjamin hutang
• Tidak dapat mengalihkan kekayaan yayasan tanpa persetujuan Pembina dan
membebani kekayaan yayasan untuk kep.pihak lain
• Pailit karena kesalahan pengurus, maka Pengurus secara tanggung renteng
harus bertanggung jawab
• Pernah menyebabkan yayasan rugi karena salah mengurus tidak dapat
menjadi pengurus dalam jangka waktu 5 tahun di yayasan manapun.
3. PENGAWAS
• Tugasnya melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada
Pengurus.
• Jumlah 1 orang, cakap menurut hukum,tidak boleh merangkap
• Dapat memberhentikan sementara pengurus
• Diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diulang 1kali
• Pengangkatan, susunan, tatacara pemberhentian, penggantian berdasar
Anggaran Dasar Yayasan
Yayasan wajib membuat laporan keuangan dan wajib mengumumkan laporan
keuangan tersebut dalam surat kabar untuk Yayasan yang menerima bantuan lebih
dari Rp. 500.000.000,-. Pemerintah berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap
yayasan
Pembubaran yayasan terjadi apabila :
1. Jangka waktu berakhir,
PHB/MT/2011 19

20. PENGANTAR HUKUM BISNIS
====================================================================
2. Tujuan tercapai atau tidak tercapai,
3. Putusan PN
Yayasan asing dapat beroperasi dengan melakukan merger dengan yayasan Nasional.
Berdasarkan peraturan tentang Yayasan, sekarang yayasan wajib menyusun laporan
keuangan tahunan wajib, dan wajib mengumumkan laporan tahunan (secara lokal dan
melalui media koran). Dimana laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh akuntan
publik.
Dari aspek perpajakan, yayasan adalah merupakan wajib pajak, walaupun ada
penghitungan khusus bagi Yayasan dalam hal Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan.
********
PHB/MT/2011 20