Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan hukum antidumping dalam perdagangan internasional dan penerapannya di Indonesia. 2. Beberapa prinsip dasar GATT seperti asas nondiskriminasi dan anti proteksi juga dibahas. 3. Kritik terhadap penerapan hukum antidumping di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan aturan WTO dan perlu pembenahan.

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
DAN LINGKUNGANDAN LINGKUNGAN
Dosen pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM
14Fakultas
Ekonomi&Bisnis
Akuntansi
Nama Mahasiswa : Megi Irianti Pariakan (43217010083)
HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

2. PENGATURAN HUKUM ANTIDUMPING DALAM PERDAGANGANPENGATURAN HUKUM ANTIDUMPING DALAM PERDAGANGAN
INTERNASIONALINTERNASIONAL
1. Prinsip
2. Penentuan Dumping
3. Penentuan kerugian
4. Defenisi Industri Dalam Negeri
5. Penyelidikan Awal dan Penyelidikan Lanjutan
6. Bukti-Bukti
7. Pengenaan Biaya Antidumping
8. Penawaran Harga Penyesuaian
9. Penentuan dan Pemungutan Biaya Antidumping
10. Keberlakuan surut
11. Masa berlakunya dan Peninjauan Ulang Bea Antidumping
12. Keberlakuan surat
13. Masa berlakunya dan Peninjauan Ulang Bea Antidumping dan Penawaran Harga
Penyesuaian
14. Pengumuman Kepada Publik dan Penjelasan Penetapan
15. Peninjauan Ulang
16. Tindakan Antidumping Atas Nama Negara Ketiga
17. Anggota Negara-Negara Berkembang
18. Komite Antidumping
19. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa
20. Pengenaan Biaya Antidumping Tetap

3. Beberapa Prinsip Dasar GATTBeberapa Prinsip Dasar GATT
a) Asas Nondiskriminasi
b) Anti Proteksi dan Subsidi
c) Penciptaan iklim perdagangan
yang stabil
d) Transparan

4. PENERAPAN HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIAPENERAPAN HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIA
Teori yang akan dipergunakan dalam menganalisa hal
tersebut ialah teori yang bersumber dari aliran pemikiran
gerakan hukum kritis atau yang biasa dikenal dengan
critical legal studies. Untuk itu, dibawah ini akan
dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang terkandung
dalam critical legal studiest. Aliran critical legal studies ini
mencoba menjawab tantangan zaman dengan mendasari
pemikirannya pada beberapa

5. • Aliran critical legal studies ini mengkritik hukum yang sarat dan dominan
dengan ideologi tertentu.
• Aliran critical legal studies in mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya
memihak ke politik dan hukum seperti itu sama sekali tidak netral.
• Aliran critical legal studies ini mempunyai komitmen yang besar terhadap
kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu. Karena itu, aliran ini
banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan.
• Ajaran critical legal studies ini kurang mempercayai bentuk-bentuk
kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif.
Karena itu, ajaran critical legal studies ini menolak keras ajaran-ajaran
dalam aliran positivism hukum.
• Aliran critical legal studies ini menolak perbuatan antara teori dan praktik
juga menolak perbedaan antara fakta Khusus dalam hal ini, penulis sepakat
dengan pandangan critical legal studies yang menyatakan bahwa hukum
yang berlaku adalah hukum yang berpihak kepolitik dan sama sekali tidak
netral. Hukum dalam faktanya, sedikit banyak merupakan politik yang
terselubung.
Beberapa Karakteristik UmumBeberapa Karakteristik Umum

6. a. Kepentingan Nasional.
Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, terlihat beberapa kesalahan-
kesalahan oleh pihak pemerintah dalam mengeluarkan regulasi hukum anti-dumping
yang bertabrakan dengan aturan-aturan WTO. Selain itu juga diikuti oleh beberapa
kekeliruan pihak yang berwenang Sehubungan dengan kasus yang dijelaskan
sebelumnya, menarik untuk diperhatikan bahwa, beberapa komentar yang ada dalam
laporan sementara maupun dalam laporan akhir, pihak-pihak yang berkepentingan
menyarankan KADI untuk mengenyampingkan permohonan tindakan anti-dumping
demi kepentingan nasional
b. Kepastian Penetapan Bea Masuk Anti-dumping.
Ketika sebuah permohonan dilayangkan dan penyelidikan telah dilakukan, maka hal
yang paling ditunggu-tunggu ialah keputusan dari pemerintah untuk menerapkan bea
masuk anti-dumping untuk barang yang dimohonkan dan diselidiki tersebut. Setiap
permohonan pasti menginginkan realisasi, termasuk permohonan penyelidikan anti-
dumping
c. Pembenahan Hukum Anti-dumping di Indonesia.
Permasalahan yang ada dalam penerapan hukum tidak dapat dipisahkan paling tidak
dari dua aspek yang pada dasarnya saling berkaitan. Yang pertama adalah aspek
substantifnya sendiri yang tertuju pada aturan hukum, dan yang kedua adalah aspek
penegak hukum yang tertuju pada bagaimana dan siapa yang menegakkan hukum
itu sendiri.
Penerapan Hukum Anti-Dumping di IndonesiaPenerapan Hukum Anti-Dumping di Indonesia

7. d. Penyediaan Pengadilan Untuk Upaya Hukum Individual.
Adanya sebuah pengadilan atau semacam prosedur untuk melakukan
keberatan mengenai tindakan anti-dumping sebenarnya hal yang telah
digariskan oleh ADA, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 13 ADA
e. Batas Waktu Penentuan Akhir.
Batas waktu penentuan apakah barang yang diduga dumping dikenakan
bea masuk anti-dumping atau tidak juga menjadi perhatian utama
f. Tentang Rekomendasi KADI.
Mengacu pada PP 34/2011 dapat disimpulkan bahwa hasil dari penyelidikan
KADI hanya bersifat rekomendasi, yang artinya dapat diterima atau ditolak
oleh Menteri Perdagangan, sementara untuk keputusan pengenaan bea
masuk antidumping ada ditangan Kementrian Keuangan. Namun yang
menjadi titik perhatian adalah mengapa hasil dari penyelidikan KADI yang
disampaikan dalam laporan akhir masih perlu untuk dipertimbangkan oleh
instansi/ lembaga non kementrian terkait.

8. DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA
http://karyailmiahtentanghukum.blog
spot.com/2016/06/makalah-hukum-perda
gangan-internasional.html

9. Terima KasihTerima Kasih