HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Badan Usaha, Perseroan Terbatas

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Badan Usaha, Perseroan Terbatas
Fakultas Program Studi Tatap Muka NIM Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB AKUNTANSI
03
43217010076 FEBRY DIAN UTAMI S. Prof. Dr. Hapzi,MM
Abstract Kompetensi
Aspek Hukum Bentuk Badan
Usaha,Perseroan Terbatas
.
Mahasiswa harus menjelaskan definisi
dan bentuk usaha sebagaimana diatur
dalam kode komersial Indonesia,baik
Entitas perorangan maupun sekutu dan
dapat menjelaskan definisi Perseroan
Terbatas sebagaimana diatur dalam
Undang—Undang N0. 40 (tahun 2007)
& Tanggungjawab hukum kepada
Perseroan Terbatas
Pengertian Badan Usaha
Badan usaha ialah suatu kesatuan organisasi dan ekonomi yang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan dan memberi pelayanan kepada masyarakata.Orang-
orang yang belum memahami apa itu badan usaha, pastinya mereka akan

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
beranggapan bahwa badan usaha itu sama dengan perusahaan, meskipun pada
kenyataannya sangat berbeda sekali. Perbedaan utama badan usaha dengan
perusahaan terletak pada, jika badan usaha merupakan sebuah lembaga,
sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha tersebut mengelola
berbagai macam faktor produksi.
Bentuk-Bentuk Badan Usaha
Ada beberapa bentuk badan usaha di Indonesia, diantaranya adalah:
I. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Pengertian Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha dimana modalnya
dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.
1. Perjan
Perjan adalah bentuk BUMN dimana seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh
pemerintah. Badan Usaha Milik Negara ini biasanya beroperasi pada unit pelayanan
masyarakat, misalnya PT. Kereta Api Indonesia.Saat ini BUMN dalam bentuk Perjan sudah
ditiadakan karena mengalami kerugian terus-menerus.
2. Perum
Ini adalah bentuk BUMN yang diubah dari Perjan. Perum dikelola oleh pemerintah dimana
para pekerjanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).Sayangnya bentuk BUMN Perum ini
tetap mengalami kerugian, sehingga pemerintah menjual sebagian sahamnya ke publik
yang kemudian statusnya menjadi Persero.
3. Persero
Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah untuk
memberikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus mencari profit. Dengan begitu,
Persero tidak akan mengalami kerugian.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Berikut ini adalah beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN):
· PT. Jasa Raharja (Persero)
· PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
· PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
· PT. Bank Rakya Indonesia (Persero)
· PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
· PT Adhi Karya (Persero) Tbk
· PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
· Dan lain-lain, selengkapnya bisa dilihat di situs resmi BUMN
II. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Pengertian Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha dimana seluruh
modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri maupun pihak
swasta asing.
1. Perseroan Terbatas (PT)
PT adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan
perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham yang sudah memenuhi
persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang.
Ada beberapa jenis PT yang nanti memiliki regulasi dan karakteristik berbeda.
Beberapa jenis PT tersebut antara lain:
· Tertutup (PT Biasa)
· Terbuka (PT Tbk)
· Penanaman Modal Asing (PT PMA)
· Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN)
· PT Persero

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Kelebihan PT adalah kewajiban yang terbatas. Kerugiannya ahanya modal yang
disetorkan. Bukan hutang-hutang perusahaan.
· Dapat berganti pemilik atau diwariskan
· Akses terhadap modal sangat mudah, apa lagi kalau pinjam modal ke bank
· Jauh terlihat lebih professional
· kekayaan pemegang saham dan kekayaan perusahaan tentu saja di pisah.
2. Perusahaan Perseorangan
Namanya saja perusahaan perseorangan (baca: pengertian perusahaan
perseorangan), jadi ia bertanggung jawab penuh pada kegiatan usaha, resiko dan
juga kegiatan usahanya. Karena itu, harta pribadi dan harta perusahaan kerap
disebut sebagai kekayaan perusahaan.
Kelebihan badan usaha ini adalah kebebasan bergerak, tidak adapemungutan pajak
perusahaan, tapi pajaknya dibebankan pada pemilik saja. Selain itu, pemilik punya kuasa
penuh pada bidang usaha dengan kerahasiaan yang terjamin dan proses pengambilan
keputusan yang cepat.Badan usaha perseorangan terdengar menyenangkan dan sangat
leluasa. Haya saja Anda harus terbiasa dengan beberapa keterbatasan keuangan,
manajerial, karyawan terbatas, tidak bisa tender dan lainnya.
3. Firma (Fa)
Firma (baca: pengertian firma) merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan
nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas dan memiliki
kewajiban dan tanggungjawab yang sama, termasuk hutang perusahaan.
Kelebihan firma ini adalah penguasaan keuntungan yang tinggi meskipun harus dibagi
dengan sekutunya. Selain itu, penanganan aspek hukum minimal.
Kekurangan badan usaha ini adalah rentannya konflik karena pembagian keuntungan dan
strategi bisnis.
4. CV (Commanditaire Vennootschap)

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam CV ada yang
namanya sekutu aktif (yang menjalankan usaha) dan sekutu pasif (yang memberikan
modal).Meskipun badan usaha ini sederhana, namun haknya sama dengan PT dalam
melakukan kegiatan usaha. Mereka dapat melakukan kegiatan bisnis dengan pemerintah
(tender) atau dengan swasta.Namun, tanggungan pajaknya tidak sebesar PT. Makanya
banyak sekali orang yang memilih badan usaha ini karena prosesnya mudah dan statusnya
sudah nyaris setara PT. Selain itu, pemisahan kekayaan CV dan sekutu juga dilakukan,
serta manejemennya jauh lebih baik.
Kekurangan badan usaha ini bidang usahanya terbatas, dan bila sekutu pasif menjadi
sekutu aktif, ia akan bertanggung jawab pribadi.
5. Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya berisi orang-orang yang tergabung
secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Nah, orang-orang yang punya
jiwa sosial tinggi banyak yang mendirikan badan usaha ini. Dengan asas gotong royong,
keuntungan kegiatan koperasi akan dibagi rata ke seluruh anggota.
2. Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang—Undang N0. 40 (tahun
2007)
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai
perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi
subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang
manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan
perantaraan pengurusnya).
3. Tanggungjawab hukum kepada Perseroan Terbatas
ASPEK HUKUM PT SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007
• Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.
• Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
• Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,ketertiban umum,
dan/atau kesusilaan.
• Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
• Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.
Implementasi
Implementasi Badan Usaha Angkasa Pura II
Komitmen penerapan GCG merupakan hal yang mutlak bagi Angkasa Pura II. Hal tersebut dilakukan
melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan
prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di Angkasa Pura II.
Untuk mewujudkan perusahaan yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tinggi, Angkasa Pura II
telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance)
dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practise yang
berlaku. Pelaksanaan GCG merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-
MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN
No. PER 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada
BUMN, yang menyebutkan bahwa “BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi
dan kewajaran”.
Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah niat dan tekad
manajemen Angkasa Pura II untuk menjadikan Angkasa Pura II sebuah perusahaan yang terus tumbuh
dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki Code of
Conduct, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.
Tujuan Penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah sebagai berikut:
· Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan
berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi.
· Mendorong dan mendukung pengembangan Angkasa Pura II.
· Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
· Mengelola risiko secara lebih baik.
· Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.
· Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Angkasa Pura II.
· Memperbaiki budaya kerja Angkasa Pura II.
· Meningkatkan citra Angkasa Pura II (image) menjadi semakin baik.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Angkasa Pura II memiliki komitmen penuh dan secara konsisten
menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan
bagi Angkasa Pura II dalam penerapan GCG yaitu:
· Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN(Pasal 5 ayat 3).
· Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan
perubahannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli
2012.
· Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012
tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
· Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang
Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007.
· Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP.448/UM.004/X/AP II–2007
dan Nomor: KEP.02.03.01/00/10/2007 461 tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Governance (GCG) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan PT Angkasa Pura II
(Persero).
Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara,
meliputi:
· Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai
perusahaan;
· Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
· Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
· Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
· Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku
Kepentingan(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Angkasa Pura II menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk Roadmap GCG yang diharapkan
menjadi panduan dalam pelaksanaan implementasi GCG di seluruh tingkatan. Roadmap GCG
diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai acuan dalam setiap aktivitas operasional. Sasaran akhir
Roadmap GCG adalah terwujudnya Angkasa Pura II sebagai good corporate citizen. Diharapkan
dengan dicapainya sasaran akhir tersebut, Angkasa Pura II optimis dapat meningkatkan dan
mempertahankan kinerja secara berkesinambungan
Sumber :
sumber : http://www.angkasapura2.co.id/id/tentang/gcg

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id