1. Hukum perbankan mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan kegiatan sehari-hari bank. 2. Terdapat dua jenis transaksi utama di bank, yaitu transaksi tunai dan transaksi usaha. 3. Sumber hukum perbankan terdiri atas sumber hukum formal dan materi.

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
DAN LINGKUNGANDAN LINGKUNGAN
Dosen pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM
12Fakultas
Ekonomi&Bisnis
Akuntansi
Nama Mahasiswa : Megi Irianti Pariakan (43217010083)
HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI

2. Pengertian Hukum PerbankanPengertian Hukum Perbankan
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum
perbankan (Banking Law) yakni merupakan seperangkat
kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang
undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber
hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan
sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari,
rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku
petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis
perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan
dunia perbankan tersebut.

3. Jenis-Jenis Transaksi PerbankanJenis-Jenis Transaksi Perbankan
• Taransaksi Tunai
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial
secara khusus melalui penggunaan mata uang.
• Transaksi Usaha
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang
menghasilkan catatan finansial, yaitu cek, tanda
terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.

4. Sumber-Sumber Hukum PerbankanSumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas
sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum
dalam arti materil.
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber
hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu
tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya,
apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi,
filsafat, dan lain sebagainya.
Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat
ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-
undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.

5. 1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah.
Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi
oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama
bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar
kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap
memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank
merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari
nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam
menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
Asas- Asas Hukum PerbankanAsas- Asas Hukum Perbankan

6. • 1. Pihak Nasabah
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008
tentang penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud
dengan nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk
pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk
melakukan transaksi keuangan (walk-in customer).
Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis
dan pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa
pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis-jenis
nasabah ada 2, yakni :
1. Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di
bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan
nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan.
Para Pihak Dalam Transaksi perbankanPara Pihak Dalam Transaksi perbankan

7. • 2.Pihak Perbankan
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan
kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
Sementara itu, Undang-undang Perbankan yang diubah pada Pasal 1
angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Fungsi dan tujuan perbankan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa
Indonesia, yaitu :
1. Bank berfungsi sebagai “Financial Intermediary” dengan kegiatan usaha
pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau
pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau
pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan
menunjang sebagian tugas penyelenggaraan Negara.

8. Hubungan Hukum Nasabah dan BankHubungan Hukum Nasabah dan Bank
Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu
bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan
penyaluran dana, maka terdapat dua
hubungan hukum antara bank dan
nasabah yaitu :
1. Hubungan hukum antara bank dan
nasabah penyimpan dana
2. Hubungan hukum antara bank dan
nasabah debitur

9. Prinsip-prinsip dalam PerbankanPrinsip-prinsip dalam Perbankan
1). Prinsip Kepercayaan ( fiduciary
relation principle )
2). Prinsip Kehatihatian ( prudential
principle )
3). Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)
4). Prinsip Mengenal Nasabah ( know how
costumer principle )

10. DEFINISI ASURANSI
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau
Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi untuk memberikan penggantian
kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya
akibat dari suatu evenemen(peristiwa tidak pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi
merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus
dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH
Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi
adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

11. Unsur AsuransiUnsur Asuransi
• Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
• Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
• Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
• Tujuan yang ingin dicapai;
• Resiko dan premi;
• Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti
kerugian;
• Syarat-syarat yang berlaku;
• Polis asuransi.

12. TUJUAN ASURANSITUJUAN ASURANSI
1. Pengalihan Risiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan
mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan
atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada
perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko
beralih kepada penanggung.
2. Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian),
maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian
yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya

13. BERLAKUNYA ASURANSIBERLAKUNYA ASURANSI
Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul
pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum
diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya
dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau
ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan
dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau
perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi
(Pasal 255 KUHD).

14. POLIS ASURANSIPOLIS ASURANSI
1. Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi
harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang
disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat
khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar
pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung
dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi.
Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis
tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara
tertanggung dan penanggung.
2. Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD

15. JENIS ASURANSIJENIS ASURANSI
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
c. Asuransi laut;
d. Asuransi Pengangkutan;
e. Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
a. Asuransi Kecelakaan;
b. Asuransi Kesehatan;

16. DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA
https://afandyamd.wordpress.com/201
2/03/25/aspek-hukum-dalam-
perbankan-dan-asuransi/

17. Terima KasihTerima Kasih