Pembagian Badan Hukum1. berdasarkan landasan hukumnya- badan hukum orisinil-badan hukum tidak orisinilMenurut pasal 1653 B...
Dasar Hukum•   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad    1847 No. 23).•   2. Kitab Undang-Undan...
Jenis Badan Usaha yang ada di Indonesia   1. Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan atau Individu   2. Perusahaan / Badan U...
PERSEROAN TERBATAS• Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut  perseroan, adalah badan hukum yang  merupakan persekutua...
Ciri & Sifat PT- kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi- modal dan ukuran perusahaan besar- kelangsu...
Dokumen yang dibutuhkan mengurus                PT• Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang• Copy KK pe...
Syarat pendirian PT- Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.setiap pendiri perseroan wajib mengambil    bagian saham pada sa...
ORGAN DALAM PT* Rapat umum pemegang saham   RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak   diberikan kep...
Macam-macam Perseroan Terbatas• PT terbuka   Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya   kepada ma...
PT Berdasarkan Penanaman Modalnya• Perseroan Terbatas dalam rangka rangka Penanaman Modal   Asing (PT-PMA)• Perseroan Terb...
Modal PTmenetapkan besarnya Modal Dasar, modal ditempatkan, modal disetor   serta siapa saja yang menjadi Pemegang saham d...
PEMBUBARAN PT• dibubarkan oleh hakim atas permohonan  kejaksaan karena usahanya bertentangan  dengan tata susila atau kete...
KOPERASI• Istilah koperasi berasal dari bahasa asing co-operation. (Co =  bersama, operation = usaha), koperasi berarti us...
PERBEDAAN ANTARA KOPERASI     DENGAN BADAN USAHA LAINNYAa. Dilihat dari segi organisasi    Koperasi adalah organisasi yang...
CIRI-CIRI KOPERASI1. Perkumpulan orang.2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.3. Tujuannya...
BENTUK KOPERASI1. Koperasi primer adalah koperasi yang  didirikan oleh dan beranggotakan orang  seorang, dibentuk oleh sek...
RAPAT ANGGOTA KOPERASI                BERWENANGa. menetapkan kebijakan umum Koperasi;b. mengubah Anggaran Dasar;c. memilih...
YAYASAN• Yayasan (Inggris: foundation) adalah suatu badan hukum  yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial,  keagam...
ORGAN YAYASANYayasan mempunyai organ yang terdiri atasPembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaankekayaan dan pelaksanaan...
PENGGABUNGAN & PEMBUBARAN   Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat   dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih   ...
PERSEROAN KOMANDITER (CV)• pasal 19 KUHD mengatakan bahwa perseroan komanditer   adalah perseroan menjalankan suatu perusa...
JENIS-JENIS CV•   CV diam-diam  jenis cv ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai cv,  bagi orang luar jenis usaha...
BERAKHIRNYA CV• berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan  dalam anggaran dasar• sebelum berakhirnya jangka waktu dalam  an...
FIRMA• diatur didalam pasal 16-35 KUHD• firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata  yang didirikan untuk menjalankan perus...
PENDAFTARAN FIRMA•   menurut pasal 22 KUHD tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan    akta autentik, akan tetapi ...
BERAKHIRNYA FIRMA- apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar   telah berakhir-dapat berakhir sebelum jangk...
PERSEROAN PERDATA            (MAATSCHAP)• menurut pasal 1618 KUHPerdatasuatu persetujuan dimana dua orang atau lbih  mengi...
BERAKHIRNYA MAATSCHAP• dengan lewatnya waktu dimana perseroan  telah diadakan• dengan musnahnya barang atau  diselesaikann...
PEMBAGIAN HARTA PERSEROAN• setiap anggota mengambil kembali setiap  harga sero sebanyak jumlah yang  disetorkannya semula•...
BUMN Badan usaha milik negara (disingkat BUMN)atau perusahaan milik negara merujuk kepada  perusahaan atau badan usaha yan...
CIRI-CIRI BUMN• Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.• Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara ...
•   Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.•   Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan u...
Badan usaha
Badan usaha
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Badan usaha

1,877 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
97
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Badan usaha

  1. 1. Pembagian Badan Hukum1. berdasarkan landasan hukumnya- badan hukum orisinil-badan hukum tidak orisinilMenurut pasal 1653 Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata)• Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah• Badan hukum yang diakui oleh pemerintah• Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu2. menurut penggolongan hukumnya dapat dibedakan menjadi- badan hukum publik -badan hukum yang memiliki teritorial - badan hukum yang tidak memiliki teritorial-badan hukum perdata
  2. 2. Dasar Hukum• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).• 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43).• 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian• 4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004• 5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan• 6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;• 7. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  3. 3. Jenis Badan Usaha yang ada di Indonesia 1. Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan atau Individu 2. Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan / Partnership a. firma b. Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap 3. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari : - Perseroan Terbatas (“PT”) - Yayasan - Koperasi Badan Usaha tidak berbentuk Badan Hukum - Persekutuan Perdata - firma - Persekutuan Komanditer (“CV”)
  4. 4. PERSEROAN TERBATAS• Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
  5. 5. Ciri & Sifat PT- kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi- modal dan ukuran perusahaan besar- kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham- dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham- kepemilikan mudah berpindah tangan- mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai- keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen- kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham- sulit untuk membubarkan pt- pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden
  6. 6. Dokumen yang dibutuhkan mengurus PT• Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang• Copy KK penanggung jawab / Direktur• Nomor NPWP Penanggung jawab• Pas photo penanggung jawab ukuran 3×4 2 lbr berwarna• Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan berikut bukti lunasnya• Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha• Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran• Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan khusus luar jakarta• Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin-ijin)• Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP.
  7. 7. Syarat pendirian PT- Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan- harus dibuat dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia.- Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).- Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota- Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.- Nama Perseroan Terbatas (PT) Pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur oleh Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.- Kedudukan perseroan harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat.- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha- Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
  8. 8. ORGAN DALAM PT* Rapat umum pemegang saham RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas waktu yang ditentukan dalam UU PT atau anggaran dasar perseroan (pasal 1 butir 4 UU PT)* Dewan komisaris organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan (pasal 1 butir 6 UU PT)* Direksi organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (pasal 1 butir 5 UU PT)
  9. 9. Macam-macam Perseroan Terbatas• PT terbuka Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.• PT tertutup Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.• PT kosong Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.
  10. 10. PT Berdasarkan Penanaman Modalnya• Perseroan Terbatas dalam rangka rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA)• Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN)• Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-SWASTA NASIONAL)• PT-Perseron BUMN• Perseroan Terbatas yang telah go public (PT-Go Public) yaitu perseroan yang sebagian modalnya telah dimiliki Publik dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (Capital Market) melalui bursa-bursa saham
  11. 11. Modal PTmenetapkan besarnya Modal Dasar, modal ditempatkan, modal disetor serta siapa saja yang menjadi Pemegang saham dan berapa jumlahnya seperti dibawah ini;* Perseroan Terbatas harus memiliki modal dasar yang disebutkan dalam Anggaran dasar perseroan terbatas minimal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta) (pasal 32 ayat (1) UU PT) .* modal ditempatkan, yakni sebagian dari modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri. dalam pasal 33 ayat (1) UU PT disebutkan minimal 25 % dari modal dasar harus disetujui oleh para pendiri. * modal disetor yakni modal yang benar-benar ada dan disetor penuh dan dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah seperti yang terdapat dalam pasal 33 ayat (2) UU PTdalam pasal 34 UU PT disebutkan modal tidak harus dalam bentuk tunai namun boleh dalam bentuk lain, nilainnya ditentukan berdasarkan berdasarkan harga pasar. penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirina ditandatangani.
  12. 12. PEMBUBARAN PT• dibubarkan oleh hakim atas permohonan kejaksaan karena usahanya bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum• karena waktu yang ditentuan dengan akta pendirian sudah lampau/habis• atas keputusan rapat umum pemegang saham• karena keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit• karena modal perseroan berkurang 75 % atau lebih
  13. 13. KOPERASI• Istilah koperasi berasal dari bahasa asing co-operation. (Co = bersama, operation = usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan.• Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang telah diubah menjadi undang- undang nomor 17 tahun 2012
  14. 14. PERBEDAAN ANTARA KOPERASI DENGAN BADAN USAHA LAINNYAa. Dilihat dari segi organisasi Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.b. Dilihat dari segi tujuan usaha Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.d. Dilihat dari segi pengelolahan usaha Pengelolahan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolahan usahanya dilakukan secara tertutup.
  15. 15. CIRI-CIRI KOPERASI1. Perkumpulan orang.2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.3. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.5. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.6. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.7. Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.8. Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi mempunyai bentuk Badan Hukum9. Menjalankan suatu usaha.10. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.11. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar- besarnya.12. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.13. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungan kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.
  16. 16. BENTUK KOPERASI1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3(tiga) koperasi.
  17. 17. RAPAT ANGGOTA KOPERASI BERWENANGa. menetapkan kebijakan umum Koperasi;b. mengubah Anggaran Dasar;c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dani. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang- Undang ini.
  18. 18. YAYASAN• Yayasan (Inggris: foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.• Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.
  19. 19. ORGAN YAYASANYayasan mempunyai organ yang terdiri atasPembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaankekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasandilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Penguruswajib membuat laporan tahunan yang disampaikankepada Pembina mengenai keadaan keuangan danperkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugasmelakukan pengawasan serta memberi nasihatkepada Pengurus dalam menjalankan kegiatanyayasan.
  20. 20. PENGGABUNGAN & PEMBUBARAN Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yayasan dapat bubar karena- jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar berakhir,- tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai,- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
  21. 21. PERSEROAN KOMANDITER (CV)• pasal 19 KUHD mengatakan bahwa perseroan komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak san satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.• persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu1. sekutu komplementer yaitu sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan2. sekutu komanditer yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.
  22. 22. JENIS-JENIS CV• CV diam-diam jenis cv ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai cv, bagi orang luar jenis usaha ini masih dianggap usaha dagang biasa• cv terang-terangan cv ini telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian cv oleh notaris dan akta pendirian telah didaftarkan di daftar perusahaan• cv dengan saham munculnya cv jenis ini karena dalam perkembangannya cv membutuhkan modal. untuk mengatasi kekurangan modal dapat dibagi atas beberapa saham masing-masing komandataris dapat memilii satu atas beberapa saham.
  23. 23. BERAKHIRNYA CV• berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar• sebelum berakhirnya jangka waktu dalam angaran dasar namun akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu• akibat perubahan anggaran dasar• dengan demikian ketentuan pasal 1646-1652 KUHPerdata dan pasal KUHD dapat berlaku juga.
  24. 24. FIRMA• diatur didalam pasal 16-35 KUHD• firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.• tiap-tiap firma tidak dikecualikan dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara renteng
  25. 25. PENDAFTARAN FIRMA• menurut pasal 22 KUHD tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.• Dalam pasal 23 KUHD disebutkan para persero firma diharuskan untuk mendaftarkan akta pendirian dikepaniteraan pengadilan negeri yang didalam hukumnya firma bertempat kedudukan.• bahwa selama pendaftran dan pengumuman belum dilaksanakan perseroan firma dianggap sebagai :- perseroan umum- didirikan untuk waktu yang tidak terbatas- seolah-olah tidak ada seorang persero pun yang dikecualikan dari hak bertindak melakukan perbuatan hukum dan hak menandatangani untuk firma
  26. 26. BERAKHIRNYA FIRMA- apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir-dapat berakhir sebelum jangka waktu dalam anggaran dasar apabila adanya pengunduran diri atau pemerhentian sekutupembubaran firma harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempatdan pengumuman dalam tambahan berita negara.pemeberesan terhadap utang firma berdasarkan uang kas. jika masih ada saldo maka saldo dibagi diantara para sekutu, jika ada kekurangan itu harus dipenuhi dari kekayaan pribadi para sekutu.
  27. 27. PERSEROAN PERDATA (MAATSCHAP)• menurut pasal 1618 KUHPerdatasuatu persetujuan dimana dua orang atau lbih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntunganmerupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetorkan, bahkan boleh saja hanya menyumbangkan tenaganya saja.harta tersendiri terhadap anggota-anggotanya satu sama lain dan tidak dapat dibagikan tanpa persetujuan seluruh anggota.
  28. 28. BERAKHIRNYA MAATSCHAP• dengan lewatnya waktu dimana perseroan telah diadakan• dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok perseroan• atas kehendak semata-mata dari beberapa orang atau seorang perseroan• jika salah seorang perseroan meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit
  29. 29. PEMBAGIAN HARTA PERSEROAN• setiap anggota mengambil kembali setiap harga sero sebanyak jumlah yang disetorkannya semula• sisa harta yang merupakan laba dibagi- bagikan menurut ketentuan undang-undang• apabila perseroan mengalami kerugian itu ditanggung oleh para anggotanya menurut ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
  30. 30. BUMN Badan usaha milik negara (disingkat BUMN)atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.
  31. 31. CIRI-CIRI BUMN• Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.• Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.• Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.• Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.• Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.• Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.• Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  32. 32. • Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.• Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.• Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.• Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.• Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.• Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.• Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.• Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.• Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.• Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

×