Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia termasuk Perseroan Terbatas menurut undang-undang dan tanggung jawab hukum terhadapnya. 2. Tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas termasuk tanggung jawab Direksi, Komisaris, dan pemegang saham. 3. Dokumen tersebut juga membahas tentang pembubaran, likuidasi Perseroan Terbatas.

1. 1. bentuk Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Kode Kamersial Indonesia
2. Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang—Undang N0. 40
(tahun 2007
3. Tanggungjawab hukum kepada Perseroan Terbatas
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi MK FAHRUN RIZALDI 43215010272

2. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Fahrun Rizaldi 43215010272
Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk
memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. (SORA N,
2015). Atau definisi lain dari badan usaha yaitu merupakan kesatuan yuridis, teknis dan
ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari laba atau keuntungan.
Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, yang diantaranya
sebagai berikut:
 Produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan.
 Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan.
 Penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa.
 Kebutuhan akan tenaga kerja.
 Organisasi Internal.
 Pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih.
Bentuk atau jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia
1. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
BUMN yaitu badan usaha yang semua modalnya ataupun sebagaian modalnya
dimiliki oleh pemerintah dan status pegawai yang bekerja di BUMN adalah pegawai
negeri. BUMN saat ini ada 3 (tiga) macam, diantaranya yaitu:
a. Perjan
Perjan yaitu bentuk BUMN yang semua modalnya dimiliki oleh pemerintah. Badan
usaha ini berorientasi pada pelayanan masyarakat. Karena selalu mengalami kerugian
sekarang ini sudah tidak ada lagi perusahaan BUMN yang memakai model Perjan,
sebab besarnya biaya yang digunakan untuk memelihara perjan tersebut. Contoh
Perjan misalnya seperti: PJKA yang sekarang sudah berganti menjadi PT. KAI (PT
Kereta Api Indonesia).
b. Perum
Perum yaitu Perjan yang sudah diubah. Sama seperti Perjan, Perum dikelolah oleh
pemerintah dengan status pegawainya yaitu pegawai negeri. Akan tetapi perusahaan
ini masih mengalami kerugian meskipun status Perja telah diubah menjadi Perum.
Sehingga pemerintah harus menjual sebagian sahamnya kepada publik dan statusnya
berubah menjadi Persero.
c. Persero
Persero yaitu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah atau negara. Sangat berbeda
dengan Perjan maupun Perum, tujuan dari Persero adalah untuk mencari keuntungan
dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Persero tidak akan
mengalami kerugian. Biaya untuk mendirikan persero sebagian atau seluruhnya
berasal dari kekayaan negara dan pemimpin Persero disebut dengan Direksi, serta
pegawai yang bekerja berstatus sebagai pegawai swasta. Perusahaan ini tidak

3. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Fahrun Rizaldi 43215010272
mendapatkan fasilitas dari negara Dan badan usaha Persero ditulis dengan PT (Nama
dari perusahaan).
2. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)
BUMS yaitu badan usaha yang dimodali maupun didirikan oleh seseorang ataupun
kelompok swasta. Macam-macam BUMS yang diantaranya sebagai berikut ini:
a. Firma (Fa)
Firma yaitu suatu Badan Usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang
dimana setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan.
Untuk mendirikan firma dilakukan dengan cara membuat akta perjanjian dihadapan
Notaris. Yang dimana perjanjian itu memuat nama dari pendiri Firma, cara membagi-
bagi keuntungan yang diperoleh, serta waktu dimulai maupun diakhirinya perjanjian
tersebut.
b. CV (Commanditaire vennotschap) atau Persekutuan Komanditer
CV merupakan badan usaha yang didirikan olah 2 (dua) sekutu orang ataupun lebih,
yang dimana sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian lainnya lagi merupakan
sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu mereka yang menyertakan modal sekaligus
menjalankan usahanya sedangkan sekutu pasif yaitu mereka yang menyertakan modal
dalam usaha tersebut. Sekutu aktif mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua
kekayaan dan terhadap utang perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya mempunyai
tanggung jawab terhadap modal yang diberikan.
c. PT (Perseroan Terbatas)
PT merupakan badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham, tanggung
jawabnya terhadap perusahaan bagi para pemiliknya hanya sebatas sebesar saham
yang dimiliki. Saat ini ada 2 (dua) macam PT yaitu PT Tertutup dan PT terbuka. Yang
dimaksud dengan PT tertutup adalah PT yang dimana pemegang sahamnya terbatas
hanya dikalangan tertentu saja seperti misalnya hanya di kalangan keluarga,
sedangkan yang dimaksud dengan PT terbuka adalah PT yang saham-sahamnya dijual
kepada publik atau umum.

4. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Fahrun Rizaldi 43215010272
PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG dan TANGGUNG
JAWAB HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang
berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi
pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan
atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut UUPT
harus memenuhi unsur-unsur:
 Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal
 Didirikan atas dasar perjanjian
 Melakukan kegiatan usaha
 Modalnya terbagi saham-saham
 Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat
PERSYARATAN MATERIAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain:
 perjanjian antara dua orang atau lebih
 dibuat dengan akta autentik
 modal dasar perseroan
 pengambilan saham saat perseroan didirikan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM
 Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan
melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada
Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. jangka waktu berdirinya Perseroan;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

5. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Fahrun Rizaldi 43215010272
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. alamat lengkap Perseroan.
 Pengisianformatisiansebagaimanadimaksudpadaayat (1) harus didahului dengan pengajuan
nama Perseroan.
Pasal 32
 Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 77
 Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat
juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
Pasal 1
 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan
serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Pasal 66
 Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-
kurangnya:
Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Pasal 74
 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.
 Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

6. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Fahrun Rizaldi 43215010272
Pasal 1
 Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk
memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih
karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
pasal 135
 Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
 Pemisahan murni; atau
 Pemisahan tidak murni
Pemisahan murni sebgaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh
aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain
atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan
usaha tersebut berakhir karena hukum.
Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum
kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan
yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.
Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya status badan hukum Perseroan
Pasal 142
 Pembubaran Perseroan terjadi:
 berdasarkan keputusan RUPS;
 karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah
berakhir;
 berdasarkan penetapan pengadilan;
 dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk
membayar biaya kepailitan;
 karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan
insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan
melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Fahrun Rizaldi 43215010272
Direksi dan Komisaris
Pasal 97
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota
Direksi.
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan
melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada Perseroan.
Pasal 114
(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota
Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perseroan ke pengadilan negeri.
Pasal 120
Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris
independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
IMPELENTASI BADAN USAHA PT INDOFOOD
Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma berdasarkan Akta
Pendirian No.228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah dengan Akta No.249 tanggal 15
November 1990 dan yang diubah kembali dengan Akta No.171 tanggal 20 Juni 1991,
semuanya dibuat dihadapan Benny Kristanto, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
No.C2-2915.HT.01.01Th.91 tanggal 12 Juli 1991, serta telah didaftarkan di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dibawah No.579, 580 dan 581 tanggal 5 Agustus 1991, dan
diumumkan dalam. Berita Negara Republik Indonesia No.12 tanggal 11 Februari 1992,
Tambahan No.611. Perseroan mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Intikusuma
menjadi PT Indofood Sukses Makmur, berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham yang dituangkan dakam Akta Risalah Rapat No.51 tanggal 5 Februari 1994
yang dibuat oleh Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta. PT Indofood CBP Sukses

8. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Fahrun Rizaldi 43215010272
Makmur Tbk. merupakan salah satu perusahaan mie instant dan makanan olahan terkemuka
di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group.
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Cabang Bandung didirikan pada bulan Mei 1992
dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan salah satu cabang dari PT
Sanmaru Food Manufcturing Company Ltd. yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi
pada bulan Oktober 1992. Pada saat itu jumlah karyawan yang ada sebanyak 200 orang
Pada tahun 1994, terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup
Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur
Tbk. yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan
merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota, diantaranya Medan,
Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak,Manado, Semarang, Surabaya,
Banjarmasin, Makasar, Cibitung, Jakarta, Bandung dan Jambi, sedangkan cabang tanpa
pabrik yaitu Solo, Bali dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup
didistribusikan ke wilayah sekitar kota dimana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima
oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui
pemerataan tenaga kerja lokal.
TUJUAN
Tujuan didirikannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Bandung adalah (1)
memperluas bidang usaha secara terus menerus melalui bidang usaha internal maupun
pengembangan usaha strategis; (2) mengurangi biaya transportasi; (3) selalu meningkatkan
kesejahteraan karyawan; (4) mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan
barang; dan (5) berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Visi dan misi yang ditunjukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. adalah realistik,
spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah dan tujuan untuk
masa depan perusahaan.

9. 2017
3
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Fahrun Rizaldi 43215010272
DAFTAR PUSTAKA
SORA N, 2015, http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-badan-usaha-dan-
contohnya-maupun-jenisnya.html (diakses 18-03-2018 2:30 PM)
WIKIPEDIA.ORG
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
Prasetyo utomo, 2012, https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-
terbatas-menurut-undang-undang-perseroan-terbatas/ (diakses 18-03-2018 2:42 PM)