Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha

1. Hukum Bisnis dan Lingkungan
Tugas Minggu ke – 3
Riski Ariyani 43218010006
Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, CMA, MM, MPM
Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha
Pengertian badan usaha menurut para ahli
1. Dominick salvatore
Menurut dominick salvatore pengertian badan usaha adalah suatu organisasi
yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk
tujuan memproduksi atau menghasilkan barang barang atau jasa untuk dijual.
2. Kamus besar bahasa indonesia (kbbi)
Menurut kbbi pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal
yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia
usaha / perusahaan.
3. Undang-undang ketentuan umum pajak indonesia
Menurut undang-undang ketentuan umum pajak indonesia, pengertian badan
usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara atau milik daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
A. Bentuk dan jenis-jenis badan usaha di indonesia

2. Setelah mengetahui pengertian badan usaha, selanjutnya kita juga harus tahu
apa saja bentuk dan jenis badan usaha yang ada di indonesia. Ada beberapa
bentuk badan usaha di indonesia, diantaranya adalah:
I. Badan usaha milik negara (bumn)
badan usaha milik negara adalah badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh
pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.
1. Perjan
Perjan adalah bentuk bumn dimana seluruh modalnya berasal dan dikuasai
oleh pemerintah. Badan usaha milik negara ini biasanya beroperasi pada unit
pelayanan masyarakat, misalnya pt. Kereta api indonesia.
Saat ini bumn dalam bentuk perjan sudah ditiadakan karena mengalami
kerugian terus-menerus.
2. Perum
Ini adalah bentuk bumn yang diubah dari perjan. Perum dikelola oleh
pemerintah dimana para pekerjanya berstatus pegawai negeri sipil (pns).
Sayangnya bentuk bumn perum ini tetap mengalami kerugian, sehingga
pemerintah menjual sebagian sahamnya ke publik yang kemudian statusnya
menjadi persero.
3. Persero
Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan bumn ini
adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus mencari
profit. Dengan begitu, persero tidak akan mengalami kerugian.
Berikut ini adalah beberapa contoh badan usaha milik negara (bumn):
 Pt. Jasa raharja (persero)

3.  Pt. Telekomunikasi indonesia (persero) tbk
 Pt. Bank negara indonesia (persero) tbk
 Pt. Bank rakya indonesia (persero)
 Pt asuransi kredit indonesia (persero)
 Pt adhi karya (persero) tbk
 Pt perusahaan listrik negara (persero)
 Dan lain-lain,
Ii. Badan usaha milik swasta (bums)
badan usaha milik swasta (bums) adalah badan usaha dimana seluruh
modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri
maupun pihak swasta asing.
1. Perseroan terbatas (pt)
Pt adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan
berdasarkan perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham
yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang.
Ada beberapa jenis pt yang nanti memiliki regulasi dan karakteristik berbeda.
Beberapa jenis pt tersebut antara lain:
 Tertutup (pt biasa)
 Terbuka (pt tbk)
 Penanaman modal asing (pt pma)
 Penanaman modal dalam negeri (pt pmdn)
 Pt persero
Kelebihan pt adalah kewajiban yang terbatas. Kerugiannya ahanya modal
yang disetorkan. Bukan hutang-hutang perusahaan.
 Dapat berganti pemilik atau diwariskan

4.  Akses terhadap modal sangat mudah, apa lagi kalau pinjam modal ke
bank
 Jauh terlihat lebih profesional
 Kekayaan pemegang saham dan kekayaan perusahaan tentu saja di
pisah.
2. Perusahaan perseorangan
Namanya saja perusahaan perseorangan, jadi ia bertanggung jawab penuh
pada kegiatan usaha, resiko dan juga kegiatan usahanya. Karena itu, harta
pribadi dan harta perusahaan kerap disebut sebagai kekayaan perusahaan.
Kelebihan badan usaha ini adalah kebebasan bergerak, tidak
adapemungutan pajak perusahaan, tapi pajaknya dibebankan pada pemilik
saja. Selain itu, pemilik punya kuasa penuh pada bidang usaha dengan
kerahasiaan yang terjamin dan proses pengambilan keputusan yang cepat.
Badan usaha perseorangan terdengar menyenangkan dan sangat leluasa.
Haya saja anda harus terbiasa dengan beberapa keterbatasan keuangan,
manajerial, karyawan terbatas, tidak bisa tender dan lainnya.
3. Firma (fa)
Firma (baca: pengertian firma) merupakan persekutuan antara dua orang
atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota
tidak terbatas dan memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama,
termasuk hutang perusahaan.
Kelebihan firma ini adalah penguasaan keuntungan yang tinggi meskipun
harus dibagi dengan sekutunya. Selain itu, penanganan aspek hukum
minimal.
Kekurangan badan usaha ini adalah rentannya konflik karena pembagian
keuntungan dan strategi bisnis.

5. 4. Cv (commanditaire vennootschap)
Ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam
cv ada yang namanya sekutu aktif (yang menjalankan usaha) dan sekutu
pasif (yang memberikan modal).
Meskipun badan usaha ini sederhana, namun haknya sama dengan pt dalam
melakukan kegiatan usaha. Mereka dapat melakukan kegiatan bisnis dengan
pemerintah (tender) atau dengan swasta.
Namun, tanggungan pajaknya tidak sebesar pt. Makanya banyak sekali orang
yang memilih badan usaha ini karena prosesnya mudah dan statusnya sudah
nyaris setara pt. Selain itu, pemisahan kekayaan cv dan sekutu juga
dilakukan, serta manejemennya jauh lebih baik.
Kekurangan badan usaha ini bidang usahanya terbatas, dan bila sekutu pasif
menjadi sekutu aktif, ia akan bertanggung jawab pribadi.
5. Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya berisi orang-orang yang
tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Nah,
orang-orang yang punya jiwa sosial tinggi banyak yang mendirikan badan
usaha ini. Dengan asas gotong royong, keuntungan kegiatan koperasi akan
dibagi rata ke seluruh anggota.
B. Perseroan terbatas menurut UU No.40 tahun 2007
Pengertian perseroan terbatas
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas
(Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

6. dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai
perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT
menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai
badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan
hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau
utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).
Unsur- unsur perseroan terbatas
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai
perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:
1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat
PERSYARATAN MATERIAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material
antara lain:
1. perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. dibuat dengan akta autentik
3. modal dasar perseroan
4. pengambilan saham saat perseroan didirikan
Mekanisme Pendirian PT
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang
dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan
terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini
harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

7. Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri
kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan
 Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
 Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari
modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40
Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)
Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai
Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus
didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU
NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke
Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun
1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan
perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban
pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga.
Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia
(BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku
pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan
tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan
kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.
Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai
badan hukum dan perseroan terbatasmenjadi dirinya sendiri serta dapat
melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari
kekayaan pemiliknya.
Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam
akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan.
Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang
ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang

8. ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang
pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para
persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan
dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam
jumlah uang.
C. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas
Pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Perseroan
Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa: “Pemegang saham Perseroan
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Artinya bahwa dalam
melakukan tindakan hukum atas nama PT, sebuah PT diwakili oleh
Direksi. Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang
bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab
adalah Direksi. Dalam hal ini Pemegang Saham tidak dapat dituntut
pertangungjawaban hukum jika PT melakukan perbuatan yang
melawan hukum.
Namun, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
apabila:
1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan.

9. Selanjutnya di dalam ayat (1) di atas, dinyatakan bahwa Pemegang Saham
tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.
Artinya bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab “terbatas| pada
saham yang disetorkannya.
Anonim1.2017. http://www.komiteaudit.or.id/berita-kegiatan-dan-
artikel/tanggung-jawab-hukum-dan-hak-pemegang-saham-dalam-perseroan-
terbatas-pt/ (diakses 25 maret 2019, jam 9:20 )
Anonim2.https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-badan-usaha.html
((diakses 25 maret 2019, jam 9:25)
Prasetyooetomo, https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-
terbatas-menurut-undang-undang-perseroan-terbatas/ (diakses 25 maret
2019, jam 9:28)