Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi, termasuk pengertian, jenis transaksi perbankan, sumber hukum perbankan, asas-asas dan pihak-pihak dalam transaksi perbankan, serta prinsip-prinsip dasar dalam perbankan dan asuransi."

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
12
Megi Irianti Pariakan
43217010083
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami aspek Hukum
Perbankan dan
Asuransi
Dapat mejelaskan Hukum
Perbankan dan
Asuransi

2. .
HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI
A. Pengertian Hukum Perbankan dan Jenis-Jenis Transaksi Perbankan
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan,
yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah
perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan
tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan
dunia perbankan tersebut.
Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
 Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank,
profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan,
hubungan, hak dan kewajiban bank.
 Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan,
maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT.
Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk
kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank
asing.
 Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur
perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan
persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
 Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan bidang
perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

3.  Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh
bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, prudent banking, dan
lain-lain.
Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa
yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat bahwa sistem transaksi dari berbagai
bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya.
Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu :
1. Taransaksi Tunai
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial secara khusus melalui
penggunaan mata uang.
2. Transaksi Usaha
Yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan catatan finansial,
yaitu cek, tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
B. Sumber-Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan
sumber hukum dalam arti materil.
Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu
sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut
pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan
perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.
C. Asas- Asas Hukum Perbankan
3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

4. Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk terciptanya sistem
perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum
(khusus) yaitu :
1. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal
tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha
perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi
ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh
hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan
dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap
bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan
kepercayaan masyarakat padanya.
3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang
menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk
kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang
menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank
wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan
fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
D. Para Pihak Dalam Transaksi perbankan
4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

5. 1. Pihak Nasabah
 Pengertian Nasabah
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008 tentang
penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah
adalah Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki
rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan
(walk-in customer).
Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis dan
pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah
yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis-jenis nasabah ada 2, yakni :
-Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam
bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2.Pihak Perbankan
 Pengertian dan Fungsi Perbankan.
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit
dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu,
Undang-undang Perbankan yang diubah pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank
sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Fungsi dan tujuan perbankan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia,
yaitu :
1. Bank berfungsi sebagai “Financial Intermediary” dengan kegiatan usaha pokok
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat
dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada
peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang
sebagian tugas penyelenggaraan Negara.
5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

6. E. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank
Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu
hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan
banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk
perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut,
bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank
akan memberikan jasa-jasa perbankan.
Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan
penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :
1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para
penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan
dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk
perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan
hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan
syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.
Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada,
karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari
produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan
deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentun-
ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening
tabungan.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat
berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.
Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk
yaitu :
6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

7. 1. Hubungan Kotraktual
Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah
hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah
debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan.
2. Hubungan Non Kontraktual
Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak
bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah
non deposan-non debitur.
F. Prinsip-prinsip dalam Perbankan
1). Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation principle )
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan
nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan
kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap
memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan
diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.
2). Prinsip Kehatihatian ( prudential principle )
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam
menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran
dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip
kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya
dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang
berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29
ayat (2) UU No 10 tahun 1998.
3). Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No
10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai
nasabah penyimpan dan simpanannya.
4). Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )
7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

8. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal
dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk
melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.
Dasar-Dasar Hukum Asuransi
A. DEFINISI DAN UNSUR ASURANSI
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari
suatu evenemen(peristiwa tidak pasti).
Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian
dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun
dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.
Beberapa hal penting mengenai asuransi:
1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
2. Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan
oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan
dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999
tentang Perlindungan Konsumen;
3. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun
dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan
menerima tanggungan;
4. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk
diadakan perjanjian asuransi;
5. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk
melaksanakan kewajibannya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:
8 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

9. a. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
d. Tujuan yang ingin dicapai;
e. Resiko dan premi;
f. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
g. Syarat-syarat yang berlaku;
h. Polis asuransi.
B. TUJUAN ASURANSI
1. Pengalihan Risiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang
mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi
kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada
penanggung.
2. Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian
(risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti
kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
C. BERLAKUNYA ASURANSI
Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi
walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan
disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya
premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung
atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).
D. POLIS ASURANSI
9 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

10. 1. Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat
khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban
para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan
demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian
asuransi antara tertanggung dan penanggung.
2. Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa
harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:
a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan
penanggung;
g. Premi asuransi;
h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan
segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain
mencantumkan BANKER’S CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang
menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik
atau pemegang hak.
E. JENIS ASURANSI
10 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

11. Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian dan
Asuransi Jiwa.
1. Asuransi Kerugian terdiri dari:
a. Asuransi Kebakaran
b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan;
c. Asuransi laut;
d. Asuransi Pengangkutan;
e. Asuransi Kredit.
2. Asuransi Jiwa terdiri dari:
a. Asuransi Kecelakaan;
b. Asuransi Kesehatan;
c. Asuransi Jiwa Kredit.
Contoh Kasus :
11 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

12. PT ASURANSI INTRA ASIA
JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Intra Asia (Intra Asia), Rendra Prapantsa
terpaksa harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, lantaran
diduga turut serta melakukan tindak pidana penipuan asuransi.
Jaksa mendakwa yang bersangkutan telah melakukan penipuan dan penggelapan dalam
proses pengeluaran jaminan uang muka atau Advance Payment Bond (APB). Akibat
perbuatannya, PT Premier Resources Indonesia (PRI) selaku pemegang APB merugi.
Dalam paparannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nano Sugianto mengungkapkan, selaku
Dirut Intra Asia, seharusnya Rendra mengetahui jaminan uang muka yang dikeluarkan
kantornya, yang dibuat atas permintaan Deddy Sugiyarto, Direktur Operasional PT Duta Sari
Perdana (DSP) dan Soeparman Duto Pradono, Komisaris DSP.
Namun, pada saat Jaminan uang muka tersebut dicairkan oleh PRI ke Intra Asia, baru
diketahui bahwa jaminan uang muka tersebut hanya sebagai formalitas belaka atau syarat
untuk memenuhi kelengkapan dokumen kontrak perjanjian yang diminta oleh PT PRI.
"Terdakwa (Rendra) malah memberikan sarana dan kesempatan untuk terbitnya jaminan
uang muka tersebut, dengan membiarkan saksi Yudi Irianto, selaku Regional Manager Intra
Asia menyetujui dan menandatangani polis asuransi jaminan uang muka, yang menjamin
pengembalian uang muka, yang diserahkan DSP ke PRI, untuk pembelian batubara senilai
Rp27,5 miliar," terang Jaksa Nano, Rabu (14/5/2014).
Jaksa Nano melanjutkan bahwa jaminan uang muka yang dikeluarkan Intra Asia, dan dibuat
berdasarkan permohonan DSP, itu hanya sebagai formalitas belaka dan tidak dapat
digunakan untuk mencairkan uang muka Rp13,750 miliar.
"Akibat dari perbuatan terdakwa (Rendra) yang memberikan sarana dan kesempatan
kepada Deddy dan Soeparman untuk terbitnya jaminan uang muka tersebut, menyebabkan
PRI mengalami kerugian Rp13,750 miliar," bebernya.
Terdakwa dijerat pasal berlapis yakni Pasal 378 KUHP juncto Pasal 56 ayat 2 KUHP dan
Pasal 372 KUHP juncto Pasal 56 ayat 2 KUHP. Dalam dakwaan pertama, jaksa menjerat
Rendra dengan pasal Penipuan.
Sedangkan pada dakwaan kedua, terdakwa diduga telah melakukan penggelapan terhadap
uang Rp13,750 miliar yang telah dibayarkan PRI ke DSP.
12 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

13. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Wilman Malau, keberatan atas dakwaan jaksa.
"Perkara tersebut merupakan perkara perdata. Lihat saja nanti eksepsi kami," tegas Wilman.
Atas permintaan DSP, PRI memberikan uang muka sebesar 50 persen atau Rp13,750 miliar
(dari nilai kontrak Rp27,5 miliar) kepada DSP, dengan perjanjian DSP harus mengirim
batubara sebanyak 50 ribu metrik ton.
DSP kemudian menyerahkan jaminan uang muka kepada PRI dan PRI lalu membayar uang
muka Rp13,750 miliar. Dengan harapan, ketika terjadi wanprestasi, PRI dapat mengajukan
klaim dan mendapat penggantian atas uang muka Rp13,750 miliar dari Intra Asia.
Namun, ironisnya seiring berjalannya waktu, DSP ternyata tidak juga mengirimkan batubara,
yang dipesan PRI, sehingga PRI mengajukan klaim pencairan jaminan uang muka
Rp13,750 miliar ke Intra Asia. Namun klaim tersebut ditolak dengan alasan bahwa jaminan
uang muka yang dibuat dan diajukan DSP, ternyata hanya prasyarat untuk memenuhi
kelengkapan dokumen kontrak perjanjian belaka.
Hakim PN Jakarta Pusat sebelumnya telah memutus bersalah dua terdakwa dalam kasus
penipuan dan penggelapan ini.
Mereka yakni Singgih Andhika selaku Asisten Technical Manager Intra Asia selama satu
tahun delapan bulan, dan agennya yaitu Michael Mindo Kristanto satu tahun delapan bulan.
Adapun terdakwa dari pihak DSP yaitu Soeparman DT dan Deddy Sugiyarto, putusannya
baru akan dibacakan pada Senin 19 Mei mendatang.
DAFTAR PUSTAKA
13 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)

14. https://afandyamd.wordpress.com/2012/03/25/aspek-hukum-dalam-perbankan-dan-
asuransi/
http://permasalahandansolusikasusasuransi.blogspot.com/2014/11/permasalahan-dan-
solusi-kasus-asuransi.html
14 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)