Modul ini membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, meliputi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen, serta kasus penarikan produk Indomie di Taiwan karena mengandung zat pengawet yang dilarang di sana."

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
ARIFAT UR RIHADAH
Perlindungan konsumen dan
tanggungjawab hukum
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Akuntansi …. ARIFATUR RIHADAH
Indikator Kompetensi
Mampu menjelaskan aspek
tentang Perlindungan Konsumen
dan Tanggungjawab Hukum
Mahasiswa mampu
menjelaskan Perlindungan
Konsumen dan
Tanggungjawab Hukum

2. • Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi
dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak
konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum. Undang Undang Perlindungan
konsumen mengatur tentang hak – hak dan kewajiban konssumen dan produsen.
• Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha,
produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999, yaitu :
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
• Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban
oleh UUPK. Sebagai berikut : Kewajiban Pelaku Usaha menurut pasal 7:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

3. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
• Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan,
kenyamanan,keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai
harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri.
Mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hak-hak konsumen
di Indonesia sebagaimana tertulis pada bab III, pasal 4 diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau pennggantian, jika
barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
• Dan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan
Konsumen, kewajiban konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut
• Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan
wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya). Tanggung jawab hukum itu
terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

4. yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain
mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak
tersebut.
• Menurut Wahyu Sasongko, tanggung jawab hukum adalah kewajiban
menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di sini
ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab.
Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya
dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang
dilanggar.
• Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih
lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban
ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai
kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak
menyimpang dari peraturan yang telah ada.
• Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam perbuatan melawan
hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:
1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan
sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan
sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa
yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena
kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept
of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur
(interminglend).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik
secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya
tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

5. Implementasi Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum
INDOMIE DI TAIWAN
Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut
mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari
peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl parahydroxybenzoate
dan benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh
digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat (08/10/2010) pihak Taiwan
telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di
Hongkong, dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak
memasarkan produk dari Indomie.
Kasus Indomie kini mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX akan segera
memanggil Kepala BPOM Kustantinah. “Kita akan mengundang BPOM untuk
menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu, secepatnya kalau bisa hari Kamis
ini,” kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Selasa (12/10/2010). Komisi IX DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

6. ini bisa terjadai, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan
adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie.
A Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang
terkandung di dalam Indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid
(asam benzoat) adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat
membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama
nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri pemakaian nipagin ini
dibatasi maksimal 0,15%.
Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi
manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie
mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam mie instan
tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan
aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah.
Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk di konsumsi yaitu
250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1.000 mg nipagin per kilogram dalam
makanan lain kecuali daging, ikan dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa
mengakibatkan muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker.
Menurut Kustantinah, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius
Commision, produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan Internasional
tentang regulasi mutu, gizi dan kemanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan
merupakan anggota Codec. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya
untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara kedua negara berbeda
maka timbulah kasus Indomie ini.
Analisis kasus berdasarkan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
Kasus penarikan indomie di Taiwan dikarena pihak Taiwan menuding mie dari
produsen indomie mengandung bahan pengawet yang tidak aman bagi tubuh yaitu
bahan Methyl P-Hydroxybenzoate pada produk indomie jenis bumbu Indomie
goreng dan saus barberque.
Hal ini disanggah oleh Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang
berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur, selaku produsen Indomie
menegaskan, produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

7. peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga
telah menyatakan Indomie tidak berbahaya.
Permasalahan diatas bila ditilik dengan pandangan dalam hokum perlindungan maka
akan menyangkutkan beberapa pasal yang secara tidak langsung mencerminkan
posisi konsumen dan produsen barang serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh produsen.
Berikut adalah pasal-pasal dalam UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen yang berhubungan dengan kasus diatas serta jalan penyelesaian:
Pasal 2 UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 3 UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4 (c) UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 7 ( b dan d )UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perlu ditilik dalam kasus diatas adalah adanya perbedaan standar mutu yang
digunakan produsen indomie dengan pemerintahan Taiwan yang masing-masing
berbeda ketentuan batas aman dan tidak aman suatu zat digunakan dalam
pengawet,dalm hal ini Indonesia memakai standart BPOM dan CODEX Alimentarius
Commission (CAC) yang diakui secara internasional.
Namun hal itu menjadi polemic karena Taiwan menggunakan standar yang berbeda
yang melarang zat mengandung Methyl P-Hydroxybenzoate yang dilarang di Taiwan.
Hal ini yang dijadikan pokok masalah penarikan Indomie. Oleh karena itu akan
dilakukan penyelidikan dan investigasi yang lebih lanjut.
Untuk menyikapi hal tersebut PT Indofood Sukses Makmur mencantumkan segala
bahan dan juga campuran yang dugunakan dalam bumbu produk indomie tersebut
sehingga masyarakat atau konsumen di Taiwan tidak rancu dengan berita yang
dimuat di beberapa pers di Taiwan.
Berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur, selaku produsen Indomie
menegaskan, produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi
peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga
telah menyatakan Indomie tidak berbahaya.
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

8. Direktur Indofood Franciscus Welirang bahkan menegaskan, isu negatif yang
menimpa Indomie menunjukkan produk tersebut dipandang baik oleh masyarakat
internasional, sehingga sangat potensial untuk ekspor. Menurutnya, dari kasus ini
terlihat bahwa secara tidak langsung konsumen di Taiwan lebih memilih Indomie
ketimbang produk mie instan lain. Ini bagus sekali. Berarti kan (Indomie) laku sekali
di Taiwan, hingga banyak importir yang distribusi.
daftar pustaka :
https://www.google.co.id/amp/s/fahmuk.wordpress.com/2015/07/03/perlindungan
-konsumen-dan-contoh-kasus/amp/
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

10. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id