Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum, termasuk definisi konsumen, tujuan perlindungan konsumen, dan tanggung jawab PT Garuda Indonesia atas kerugian barang bagasi penumpang.

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Perlindungan Konsumen dan
Tanggungjawab Hukum
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
09
F041700009 Indah
Kayani
Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Perlindungan konsumen dan
tanggungjawab hukum
Mahasiswa dapat menjelaskan
tentang perlindungan konsumen
dan tanggungjawab hukum
.

2. PERLINDUNGAN KONSUMEN dan TANGGUNGJAWAB HUKUM
• Definisi Konsumen
Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya Prinsiples
Of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau
memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi (Aditnobaka’s Blog)1
.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Bab 1 Pasal 1 ayat 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan2
.
Dari kedua definisi tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen ialah seluruh
individu yang membeli barang atau jasa dengan maksud dikonsumsi secara
pribadi dan atau oleh keluarganya, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.
• Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Hukum
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Bab 1 Pasal 1 ayat 1, Perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen2
.
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk
melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang
Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya
hak-hak konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum. Undang-Undang
Perlindungan konsumen mengatur tentang hak –hak dan kewajiban konsumen
dan produsen (Ali Hapzi, Modul Perkuliahan)3
.
Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen? Agar
UUPK berjalan dengan maksimal, tentunya harus disosialisasikan secara baik ke
seluruh lapisan masyarakat. Tentunya peran pemerintahlah yang bertanggung
jawab dalam proses ini sekaligus dalam implementsai penegakan UUPK ini. tidak
hanya pemerintah, melainkan msyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari
pelaku yang terlibat dalam UUPK juga mempunyai tanggung jawab serta peran
sesuai dengan porsinya masing-masing (Ali Hapzi, Modul Perkuliahan)3
.
Perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum2
.
Seiring dengan globalisasi yang membuka pasar internasional, setiap Negara
memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari peredaran barang dan
jasa yang merugikan dan bahkan mengancamnya. Dengan adanya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan perangkat
hukum lainnya, konsumen yang hak-haknya (seperti dalam Pasal 6 UU No 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dirugikan dapat menggugat
ataupun menuntut pelaku usaha.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 3, Perlindungan konsumen bertujuan2
:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hakhaknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.
Dalam rangka melakukan perlindungan konsumen, maka dibentuklah Badan
Perlindungan Konsumen Nasional yang berkedudukan di Indonesia dan
bertanggungjawab kepada Presiden. Sebagaimana dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 33 Badan
Perlindungan Konsumen Nasional tersebut mempunyai fungsi memberikan saran
dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan
perlindungan konsumen di Indonesia.
Selain Badan Perlindungan Konsumen Nasional, terdapat pula Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang juga berperan aktif dalam
mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga
non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai
kegiatan menangani perlindungan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab 1 Pasal 1 ayat 9)2
.
IMPLEMENTASI
TANGGUNG JAWAB PT GARUDA INDONESIA TBK TERHADAP KERUGIAN
PENUMPANG ATAS BARANG BAGASI TERCATAT
Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum total akan memberikan
perlindungan pada penumpang mulai dari taraf pembuatan pesawat udara sampai
pada saat ia telah selamat sampai di tempat tujuan, atau kalau mengalami
kecelakaan, sampai ia atau ahli warisnya yang berhak memperoleh ganti rugi
dengan cara yang mudah, murah dan cepat. Unsur-unsur perlindungan konsumen
jasa angkutan udara secara lengkap meliputi berbagai aspek antara lain aspek
keselamatan; aspek keamanan; aspek kenyamanan; aspek pelayanan;aspek
pertarifan dan aspek perjanjian angkutan udara (Fauzi. H at al. 2016)4
.
Perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia Airlines, memberikan
perlindungan hukum terhadap para konsumennya (penumpang) yang mengalami
kerugian terhadap barang bagasi tercatat yang dibawanya dengan enam aspek,
yakni:
1. Perlindungan keselamatan barang bagasi tercatat penumpang
2. Perlindungan keamanan barang bagasi tercatat penumpang
3. Aspek pelayanan (counter/loket) yang ada di bandara
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. 4. Aspek perjanjian angkutan udara (tiket barang bagasi penumpang)
Bagasi tercatat penyelesaian masalah kehilangan dan atau kerusakan barang
bawaannya jelas berbeda dengan bagasi kabin. Dalam Pasal 144 Undang-Undang
No 1 Tahun 2009 dikatakan bahwa “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian
yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak
yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada
dalam pengawasan pengangkut.” (Arianti. M dan Suharto. S,R. 2016)5
.
Penumpang yang dirugikan akibat kerusakan ataupun kehilangan barang
bawaan tercatat harus segera melaporkan pada bagian lost and found sebelum
meninggalkan aula kedatangan. Karena batasan tanggungjwab pengangkut untuk
bagasi tercatat diatur dalam Pertaturan Menteri Perubungan Nomor 77 Tahun 2011
Pasal 18 ayat 2 “Tanggungjawab pengangkut terhadap bagasi tercatat dimulai sejak
pengangkut menerima bagasi tercatat pada saat pelaporan (check-in) sampai
dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang”.
Kehilangan barang yang dilaporkan akan dilakukan pencarian dari hari pertama
dilaporkan hingga hari ke tujuh. Apabila dalam waktu tujuh hari tersebut barang
bawaan tercatat penumpang dinyatakan hilang, maka pihak PT Garuda Indonesia
Tbk akan memberikan ganti rugi kepada penumpang tersebut. besarnya ganti rugi
atas barang bawaan tercatat adalah sesuai dengan Pertaturan Menteri Perubungan
Nomor 77 Tahun 2011 Pasal 5 ayat 1 huruf a, yakni Rp. 200.000 per kg atau
maksimal Rp. 4.000.000 per penumpang.
PT Garuda Indonesia Tbk sudah memberikan perlindungan untuk konsumennya
dengan menggunakan Standard Operating Procedure yang tidak bertentangan
dengan Pertaturan Menteri Perubungan Nomor 77 Tahun 2011 tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
1. Aditnobaka’s Blog. https://aditnobaka.wordpress.com/2010/10/08/pengertian-
konsumen/ (Diakses pada Rabu, 16 Mei 2018, jam 15.02)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
https://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-
9OE4InbAhWCoJQKHYZNAQcQFgg3MAE&url=http%3A%2F
%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdownloadfile
%2Flt4c43f63962e55%2Fparent%2F447&usg=AOvVaw3W-
hSWI628p__eUkCbl04S (Diakses pada Rabu, 16 Mei 2018, jam 15.10)
3. Ali Hapzi, Modul Perkuliahan. https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php?
file=%2F1281991%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F9.%20Hapzi%20Ali
%2C%20Modul%209%20HBL%2C%20Perlindungan%20Konsumen
%20%20Tanggungjawab%20Hk.pdf (Diakses pada Rabu, 16 Mei 2018, jam
15.32)
4. Fauzi. H at al. 2016. https://media.neliti.com/media/publications/14322-ID-
tanggung-jawab-perusahaan-penerbangan-terhadap-kerugian-barang-bagasi-
tercatat-p.pdf (Diakses pada Rabu, 16 Mei 2018, jam 17.27)
5. Arianti. M dan Suharto. S,R. 2016. http://download.portalgaruda.org/article.php?
article=451724&val=4724&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI
%20PENUMPANG%20PESAWAT%20UDARA%20GARUDA%20INDONESIA
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. %20TERHADAP%20KEHILANGAN%20ATAU%20KERUSAKAN%20BARANG
%20BAWAAN (Diakses pada Kamis, 17 Mei 2018, jam 07.12)
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. %20TERHADAP%20KEHILANGAN%20ATAU%20KERUSAKAN%20BARANG
%20BAWAAN (Diakses pada Kamis, 17 Mei 2018, jam 07.12)
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id