tugas hbl forum dan quiz minggu 6, tentang pencucian uang

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
ARIFATUR RIHADAH
QUIZ & FORUM MINGGU 6
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Akuntansi …. ARIFATUR RIHADAH
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
tentang pencucian uang

2. PENCUCIAN UANG
Pencucian uang (Inggris:Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaanhasil tindak
pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-
olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil
kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan
Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak
pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan
sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Definisi Yuridis pencucian uang
• Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2010).
proses pencucian uang berdasarkan teori
Placement: Penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan.
Layering: Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks
dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana.
Integration: Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga dapat
digunakan dengan aman.
kriminalisasi TPPU
PASAL 3 UU NO. 8 TAHUN 2010:
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata
uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

3. diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana
pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 2010:
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
PASAL 5 UU NO. 8 TAHUN 2010:
Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Hukum acara penanganan TPPU
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 68 UU TPPU).
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU TPPU).
Alat bukti
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara
elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen. (Pasal 73 UU TPPU).
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

4. benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu membaca atau memahaminya. (Pasal 1 Angka 16 UU TPPU).
PENYIDIKAN
“Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara
dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.” (Pasal 74 UU
TPPU).
Penjelasan Pasal 74 UU TPPU:
Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi
kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:
- Polri
- Kejaksaan
- KPK
- BNN
- Ditjen Pajak
- Ditjen Bea dan Cukai
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana
asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan
memberitahukannya kepada PPATK”. (Pasal 75 UU TPPU).
PENUNTUTAN
“Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan
lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU).
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

5. “Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim
perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut”. (Pasal 76
ayat (2) UU TPPU).
PEMBUKTIAN TERBALIK
“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta
kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU).
“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim
memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara
bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).“
(Pasal 78 ayat (1) UU TPPU).
Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai harta benda/kekayaannya Namun pada
dasarnya beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum – JPU tidak dapat mengajukan
dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti. Hanya unsur ‘Harta Benda/Kekayaan’ yang
wajib dibuktikan terdakwa.
PENYITAAN TAMBAHAN
“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim
memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.“ (Pasal
81 UU TPPU).
PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI
“Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak
Pelapor dan pelapor.” (Pasal 83 ayat (1) UU TPPU) Pasal 16 UU TPPU: Pelanggaran ketentuan
kerahasiaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN
Permintaan keterangan harus disertai dengan:
a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
c. surat penetapan majelis hakim
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

6. (Pasal 72 ayat (4) UU TPPU)
Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh:
a. Kapolri atau kapolda ... dst;
b. Pimpinan instansi/lembaga/komisi ... dst;
c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst;
d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara.
(Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)
KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Kasus Gratifikasi Ahmad
Fathanah dalam Penambahan Kuota Import Daging Sapi PT. Indoguna
Utama
KRONOLOGI KASUS
Pada 30 Desember 2012, Ahmad Fathanah menghubungi Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias
Bunda buat dipertemukan dengan Direktur PT. Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Mereka
sepakat bertemu di ruang pribadi (private room) Restoran Angus Steak House di Senayan City.
Dalam pertemuan itu dibicarakan soal permohonan penambahan kuota import daging sapi PT.
Indoguna Utama. Ahmad Fathanah bertanya kepada Maria, apakah Maria mau menyumbang dalam
acara Safari dakwah PKS dan Maria menyanggupi permintaan itu, untuk kemudian memerintahkan
Arya mencairkan uang sebesar Rp 300 juta. Setelah cair, Maria menghubungi Elda. Setelah itu, Elda
kemudian mengutus Jerry Roger Kumontoy mengambil uang itu dan diberikan kepada Fathanah.
Usai pemberian itu, Elda menghubungi Fathanah. Tetapi Fathanah meminta Elda menyimpan uang
itu karena merupakan bagian untuk Luthfi Hasan Ishaaq, yang akan diberikan setelah acara di
Medan.
Kemudian, dari pemberitahuan Fathanah, Luthfi pun meminta Maria meminta Maria menyiapkan
bahan prestasi soal tentang pentingnya penambahan kuota import daging sapi, dan swasembada
daging yang seolah mengancam ketahanan pangan nasional untuk dipaparkan kepada Menteri
Pertanian, Suswono, di sela-sela kampanye Safari Dakwah PKS di Kota Medan.
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

7. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2013, malam, Maria dan Arya bertemu dengan Fathanah. Saat itu
Fathanah meminta uang Rp. 1 miliar kepada Maria. Fathanah mengatakan uang itu buat keperluan
operasional Luthfi dan mengatakan jika ada penambahan kuota impor daging sapi, Group Indoguna
akan diutamakan.
Maria sepakat memberikan uang Rp. 1 miliar dan memerintahkan Arya (anaknya), mencairkan uang
sejumlah itu. Arya lantas meminta Direktur Keuangan PT. Indoguna Utama, Soraya Kusuma Effendi,
menyiapkan uang Rp. 1 miliar. Soraya meminta kasir PT. Indoguna Utama menyiapkan cek Bank
Central Asia Kantor Cabang Pembantu Jatibening nomor 351806. Lantas, sekitar pukul 21.38 WIB,
Maria memberitahu Fathanah uang yang di minta bisa diambil.
Selanjutnya, pada 29 Januari 2013 sore, Ahmad Fathanah mendatangi kantor PT. Indoguna Utama
di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengendarai mobil Toyota Land Cruiser Prado hitam
bernomor polisi B 1739 WFN bersama Juard dan Rudy Susanto, uang suap Rp. 1 miliar itu
dimasukkan ke jok belakang mobil Ahmad Fathanah. Ahmad Fathanah lalu menghubungi Luthfi dan
mengatakan uang pemberian dari Maria sudah diterima. Fathanah pun juga mengajak bertemu pada
malam harinya, Luthfi pun menyetujuinya.
Selanjutnya, Ahmad Fathanah pergi dan menuju Hotel Le Meridien. Dia lalu bertemu dengan
Maharani Suciyono di dalam kamar hotel 1740. Beberapa saat kemudian, datang tim KPK dan
menangkap Ahmad Fathanah serta Maharani. Saat ditangkap, uang yang ditemukan dan disita
berjumlah Rp. 980 juta, karena Fathanah memberi Rp. 10 juta kepada Maharani dan Rp. 10 juta
diambil oleh Fathanah.
ANALISIS KASUS
1. Tindak pidana apa yang terjadi? (What)
PT. Indoguna Utama meminta bantuan Ahmad Fathanah untuk mendapatkan penambahan kuota
impor daging sapi. Atas arahan Ahmad Fathanah, Maria lalu membuat surat permohonan
penambahan kuota impor daging sapi pada bagian Pusat Perizinan dan Investisi (PPI) Kementrian
Pertanian.
Awalnya PT. Indoguna Utama telah mengajukan Permohonan penambahan kuota impor daging sapi
kepada Kementan, namun mendapat penolakan dari Kementan karena permohonan itu tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri Pertanian, PT. Indoguna Utama dengan tiga perusahaan lainnya. Karena
terus mendapatkan penolakan, PT. Indoguna Utama meminta bantuan Ahmad Fathanah dalam
pengurusan proses permohonan penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan PT. Indoguna
ke Kementan.
Terjadi tindak pidana suap (gratifikasi) antara Ahmad Fathanah kepada PT. Indoguna Utama dalam
hal penambahan kuota import daging sapi. Dimana Ahmad Fathanah merupakan pihak ketiga dari
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

8. Luthfi Hasan Ishaaq, selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat itu juga menjabat
sebagai Komisi I DPR.
Ahmad Fathanah diduga telah melakukan praktek TPPU dengan cara menyamarkan, mengubah
bentuk, menyembunyikan, mentransfer uang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Perbuatan Ahmad Fathanah ini telah melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang-Undang No. 8
Tahun 2010 tentang penvegahan dan pemberantasan TPPU. dan/atau pasal 3 ayat (1) atau pasal 6
ayat 1 UU no. 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan TPPU
Akhirnya, Ahmad Fathanah sebagai terdakwa kasus gratifikasi penetapan kota impor daging sapi
dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp. 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2013.
2. Siapa pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut? (Who)
· PT. Indoguna Utama sebagai pemberi suap (gratifikasi)
· Ahmad Fathanah sebagai pihak ketiga dari Luthfi Hasan Ishaaq selaku penerima suap
(gratifikasi)
· Luthfi Hasan Ishaaq sebagai penerima suap (gratifikasi)
3. Dimana peristiwa tindak pidana tersebut terjadi? (Where)
Awal pertemuan pembicaraan soal permohonan penambahan kuota import daging sapi antara Ahmad
Fathanah dengan Direktur PT. Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman terjadi di ruang pribadi
(private room) Restoran Angus Steak House di Senayan City.
Pencairan uang sejumlah Rp. 1 miliar oleh PT. Indoguna Utama dalam bentuk cek di Bank Central
Asia Kantor Cabang Pembantu Jatibening nomor 351806.
Pengambilan uang sejumlah Rp. 1 miliar oleh Ahmad Fathanah di kantor PT. Indoguna Utama di
kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur dan Penangkapan Ahmad Fathanah serta Maharani di Hotel
Le Meridien, di dalam kamar hotel 1740 oleh Tim KPK. (serah terima uang)
4. Kapan peristiwa tindak pidana tersebut terjadi? (When)
· 30 Desember 2012 à awal pertemuan
· 28 Januari 2013, sekitar pukul 21.38 WIB à pencairan dana
· 29 Januari 2013 (sore dan malam) à serah terima uang dan penangkapan
5. Mengapa tindak pidana tersebut bisa terjadi? (Why)
PT. Indoguna Utama telah mengajukan Permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada
Kementan, namun mendapat penolakan dari Kementan karena permohonan itu tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Pertanian, PT. Indoguna Utama dengan tiga perusahaan lainnya. Karena terus
mendapatkan penolakan, PT. Indoguna Utama meminta bantuan Ahmad Fathanah dalam
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

9. pengurusan proses permohonan penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan PT. Indoguna
ke Kementan.
6. Bagaimana tindak pidana tersebut bisa terjadi? (How)
Kasus Ahmad Fathanah adalah contoh metode suap yang menggunakan pihak ketiga untuk
mengaburkan kaitan dengan entitas politik tertentu. Dalam hal ini yaitu, Luthfi Hasan Ishaaq selaku
Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat itu menjabat sebagai Komisi I DPR (penerima
suap).
DAFTAR PUSAKA
http://rahmadsyafaathabibi.blogspot.co.id/2014/09/analisis-tindak-pidana-pencucian-uang.html?m=1
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
ARIFATUR RIHADAH http://www.mercubuana.ac.id