1. Dokumen membahas etika perlindungan konsumen dan kasus penarikan produk Indomie di Taiwan karena diduga mengandung bahan pengawet berbahaya. 2. Kasus ini dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia untuk menilai hak dan kewajiban konsumen dan produsen. 3. Diperlukan standar mutu internasional yang diakui secara luas untuk menghindari perbedaan regulasi antar negara.

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
ETHICS OF CONSUMER PROTECTION
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
DISUSUN OLEH :
RIANA FITRI (55117120028)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2018

2. Implementasi “Ethics of Consumer Protection” di Indonesia dan kaitannya dengan
Business Ethics dan Good Governance (GCG dan GGG).
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik
Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih
barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya. Perlindungan konsumen terkait dengan gagasan
hak-hak konsumen dan pembentukan organisasi konsumen, yang membantu konsumen
membuat pilihan yang lebih baik di pasar dan mendapatkan bantuan dengan keluhan konsumen
Contoh kasus perlindungan konsumen pada Indomie di Taiwan
Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung
bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung
dalam Indomie adalah methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat
tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Pihak Taiwan telah
memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di Hongkong, dua
supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie. A
Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung di dalam
Indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat) adalah bahan
pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini
umumnya dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri
pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%. Indomie mengandung nipagin, yang juga berada
di dalam kecap dalam kemasam mie instan tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie
masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi.Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas
ketetapan aman untuk di konsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1.000 mg
nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan dan unggas, akan berbahaya bagi
tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker.
Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commision, produk Indomie sudah
mengacu kepada persyaratan Internasional tentang regulasi mutu, gizi dan kemanan produk
pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codec. Produk Indomie yang dipasarkan
di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara kedua negara
berbeda maka timbulah kasus Indomie ini.

3. Analisis kasus berdasar Undang Undang No 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen
Kasus penarikan indomie di Taiwan dikarena pihak Taiwan menuding mie dari produsen indomie
mengandung bahan pengawet yang tidak aman bagi tubuh yaitu bahan Methyl P-
Hydroxybenzoate pada produk indomie jenis bumbu Indomie goreng dan saus barberque. Hal ini
disanggah oleh Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang berdasarkan rilis resmi
Indofood CBP Sukses Makmur, selaku produsen Indomie menegaskan, produk mie instan yang
diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan
Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan Indomie tidak berbahaya.
Permasalahan diatas bila ditilik dengan pandangan dalam hukum perlindungan maka akan
menyangkutkan beberapa pasal yang secara tidak langsung mencerminkan posisi konsumen dan
produsen barang serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen. Berikut adalah
pasal-pasal dalam UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berhubungan
dengan kasus diatas serta jalan penyelesaian
· Pasal 2 UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
· Pasal 3 UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
· Pasal 4 (c) UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
· Pasal 7 ( b dan d ) UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 2 UU PK adalah tentang tujuan perlindungan konsumen yang akan menyinggung tentang
· Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
· Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen
Perlu ditilik dalam kasus diatas adalah adanya perbedaan standar mutu yang digunakan
produsen indomie dengan pemerintahan Thailand yang masing-masing berbeda ketentuan batas
aman dan tidak aman suatu zat digunakan dalam pengawet, dalam hal ini Indonesia memakai
standart BPOM dan CODEX Alimentarius Commission (CAC) yang diakui secara internasional.
Namun hal itu menjadi polemic karena Taiwan menggunakan standar yang berbeda yang
melarang zat mengandung Methyl P-Hydroxybenzoate yang dilarang di Taiwan. Hal ini yang
dijadikan pokok masalah penarikan indomie oleh karena itu akan dilakukan penyelidikan dan
investigasi yg lebih lanjut

4. Pada pasal 3 UU PK menjelaskan tentang asas perlindungan konsumen yang isinya sebagai
berikut
· Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan
· Asas manfaat
Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu
pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus
memperoleh hak-haknya.
Asas keamanan dan keselamatan konsumen digunakan karena sebagai jaminan keamanan dan
keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk indomie tersebut terlebih sebagian besar
konsumen produk indomie di Taiwan adalah TKI yang bekerja disana jadi walaupun UU PK
adalah hukum Indonesia tetapi haruslah tetap diberlakukan ditilik dari banyaknya konsumen yang
merupakan WNI
Asas manfaat digunakan karena kedua pihak yaitu PT Indofood Sukses Makmur selaku produsen
dan Taiwan selaku Konsumen sehingga kedua pihak haruslah sama kedudukannya sehingga
kedua belah pihak memperoleh hak-haknya. Terlebih PT Indofood sukses malamur selalu
menyesuaikan dengan syarat dan peraturan yang berlaku di Taiwan.
Pada Pasal 4 ( C )UU PK adalah menyinggung tentang hak knsumen (konsumen di Taiwan)
· Hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau
jasa
Untuk menyikapi hal tersebut PT Indofood sukses makmur harusnya mencantumkan segala
bahan dan juga campuran yang digunakan dalam bumbu produk indomie tersebut sehinnga
masyarakat/ atau konsumen di Taiwan tidak rancu dengan berita yang dimuat di beberapa pers
di Taiwan
Pada pasal 7 ( b dan d ) adalah menyinggung tentang
· Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan
· Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
Berdasar pasal 7 (b dan d) diatas maka diwajibkan kepada produsen untuk mencantum segala
informasi mengenai produknya disini adalah kewajiban PT Indofood untuk mencantum informasi
bahan apa saja yang digunakan dalam produknya
Namun, berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur, selaku produsen Indomie
menegaskan, produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari
Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan
Indomie tidak berbahaya.

5. Direktur Indofood Franciscus Welirang bahkan menegaskan, isu negatif yang menimpa Indomie
menunjukkan produk tersebut dipandang baik oleh masyarakat internasional, sehingga sangat
potensial untuk ekspor. Menurutnya, dari kasus ini terlihat bahwa secara tidak langsung
konsumen di Taiwan lebih memilih Indomie ketimbang produk mi instan lain.Ini bagus sekali.
Berarti kan (Indomie) laku sekali di Taiwan, hingga banyak importir yang distribusi
“Ethics of Consumer Protection”
Berdasarkan kenyataannya bahwa seluruh kehidupanbisnis semua dijalankan oleh manusia,
maka dari perspektif etis, bisnis diharapkan dan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang
berguna bagi manusia dan tidak sekedar menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi
memperoleh keuntungan. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan
upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun di sisi lain,
perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam
perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi
kedua belah pihak.
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Produk barang/pelayanan jasa yang dipa
sarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang
secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan,
konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya. Oleh karena
itu,masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.
1. Seorang konsumen pemangku kepentingan yang penting (Consumer-an important
stakeholder)
Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara
keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap
perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan
sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta dkk,
2008 yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.
Pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam perusahaan dapat terdiri dari :
1. Pengusaha (Pemegang Saham) yang sehari-hari diwakili manajemen.
2. Para pekerja dan serikat pekerja.
3. Para pengusaha Pemasok.
4. Masyarakat (konsumen).
5. Perusahaan Pengguna.
6. Masyarakat sekitar.
7. Pemerintah.

6. Adapun pembagian kelompok Stakeholders ini secara umum. Bisa dibagi menjadi dua kelompok
yaitu kelompok yang di dalam perusahaan atau disebut internal stakeholders dan yang berada di
luar perusahaan yang disebut external stakeholders.
Stakeholder adalah individu atau kelompok yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan
dimana terjadi hungan salaing ketergantungan dalam perusahaan tersebut. Pemilik, karyawan,
kreditor, pemasok dan pelanggan merupakan wujudan dari stokeholder, dimana terjadi hubungan
saling keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan suatu
perusahaan. Stakeholder juga terbagi dalam dua pendekatan old-corporate relation dan new-
corporate relation. Yang bertujuan sebagai penyeimbang dalam suatu perusahaan, perusahaan
tidak dapat berjalan sendiri dan egois karena harus memandang beberapa aspek yang saling
berkaitan
Dari sini kita dapat memahami bahwa adanya Stakeholder dapat memberikan suatu kontribusi
yang baik dalam menjalankan suatu perusaan dimana perusahaan tersebut juga bergerak
sebagai Stakeholder. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, semakin beragam
kepentingan dan semakin terdistribusi kekuasaan di tangan masing-masing pemangku
kepentingan, maka semakin tinggi kompleksitas dari stakeholder management. Bahwa Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut :
a. Hak keamanan dan keselamatan (the right to be safety) Untuk menjamin bahwa suatu barang
dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman,aman maupun tidak membahayakan
konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/ atau jasa yang dikehendaki
berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
b. Hak mendapatkan informasi yang jelas (the right ti be informed) Konsumen berhak untuk
menetahui segala sesuatu produk yang mereka beli dan konsumsi.
c. Hak memilih (the right to choose) Dalam membeli dan mengkonsumsi produk, konsumen
berhak untuk memilih produk tertentu yang cocok dengan kebutuhan yang mereka rasakan.
d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya (the right to be heard) konsumen memiliki
hak untuk mengelurakan pendapat, baik itu berupa kritik ataupun saran.
Dengan adanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Indonesia, Lembaga ini yang
berfungsi sebagai pelindung hak-hak konsumen. Dimana Lembaga ini bertugas untuk
menampung suara-suara konsumen yang kemudian disampaikan kepada perusahaan yang
bersangkutan dan kemudian disampaikan kepada kepada perusahaan yang bersangkutan dan
bahkan dipublikasikan ke media massa apabila perlu. Melalui lembaga seperti inilah kepentingan
konsumen dapat diperhatikan dan terpenuhi hak atas lingkungan hidup.
Stakeholders Internal Stakeholders External
1. Pemegang saham 1. Konsumen
2. Manajemen dan Top Executive 2. Penyalur
3. Karyawan 3. Pemasok
4. Keluarga Karyawan 4. Bank
5. Pemerintah
6. Pesaing
7. Komunitas
8. Pers

7. 2. Pajak tersembunyi di masyarakat (Hidden taxation on society)
Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan
negara, namun dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa
kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment yang
berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib
pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan
peraturan perundangundangan perpajakan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya praktik
penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Salah satu penyebab tidak tercapainya
target penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan membayar pajak yang relatif masih rendah.
Berdasarkan Laporan Kinerja DJP 2016, rasio kepatuhan di Indonesia yang diukur dengan
realisasi Surat Pemberitahuan (SPT) dibagi Wajib Pajak Terdaftar wajib SPT masih berada pada
angka 63,15 persen.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak adalah
dengan membangun iklim agar Wajib Pajak mau menunaikan kewajiban perpajakannya secara
sukarela. Beberapa teori tentang kepatuhan pajak banyak dijabarkan oleh para ahli. Para ahli
terdahulu percaya bahwa penerimaan pajak akan tercapai jika terdapat sistem yang ketat. Artinya
otoritas perpajakan harus melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan pajak dengan ketat.
Para pendukung teori ini berpendapat bahwa Wajib Pajak cenderung tidak akan melaksanakan
kewajiban perpajakan jika tidak diketahui oleh aparat pajak. Maka, penanganan yang tepat
adalah melalui law enforcement. Pendapat kedua datang dari para ahli yang menggunakan
pendekatan economic psychology dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Para Wajib Pajak
didorong untuk patuh bukan karena takut akan sanksi yang ia terima apabila mengelak atau
menghindari kewajiban perpajakan, tetapi karena secara moral mereka bertanggung jawab untuk
membangun negara. Kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
diberikan kepada Wajib Pajak ini. Sebaliknya, bagi Wajib Pajak yang benar-benar tidak patuh
maka upaya hukum akan ditempuh. Intinya, strategi yang dilakukan otoritas pajak untuk
meningkatkan kepatuhan bergantung dari perilaku kepatuhan yang ditunjukkan Wajib Pajak.
Konsep inilah yang menurut para pendukungnya lebih efektif diterapkan. Penghindaran pajak
inilah yang menjadi masalah dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak. Untuk
melakukan perlawanan penghindaran pajak, maka di negaranegara di dunia harus mempunyai
kebijakan yang transparan, kapasitas administrasi untuk mengidentifikasikan transaksi yang
mencurigakan. Efek dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,
membuat rasio pajak (tax ratio) Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga
lainnya.
Corporate governance berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan
membayar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sebuah perusahan di kategorikan
Good Corporate Governance, apabila prinsip-prinsip pokok corporate governance yang terdiri
dari keterbukaan informasi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas
(responsibilities), kemandirian (independency), serta kesetaraan dan kewajaran (fairness)
dijalankan dalam perusahaan dengan baik, sehingga dalam hal membayar pajak perusahaan
akan membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

8. 3. Pemegang kepentingan (Stakeholder alliance)
Pemegang kepentingan diperusahaan/secara umum ini termasuk intern dan eksteren. Pemegang
kekuasaan yang lebih utama diperusahaan dalam usaha bisnis ini sering disebut sebagai five key
stake holders business indonesia, yaitu 5 pemegang kepentingan dalam bisnis, Peran pihak yang
memiliki kepentingan utama atau stakeholder dalam organisasi bisnis ataupun dalam
perusahaan, adalah sebagai
a. Pemilik (owner)/pemegang saham.
pemilik adalah orang yang membangun dan memodali usaha serta mengembangkan dan
memajukannya sampai terkenal dan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. pemilik juga
bisa berupa pemegang saham, yaitu orang yang menginvestasikan uangnya dengan membeli
saham dari perusahaan tersebut dibursa efek yang mempunyai nilai nominal dan mendapat
keuntungan dari keuntungan perusahaan.
Pada awalnya suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu barang atau jasa
dan mereka mengeluarkan uangnya (modal) untuk membiayai usaha tersebut, karena mereka
memiliki keyakinan bahwa kelak dikemudian hari akan mendapatkan imbalan (keuntungan) dan
mereka mengorganisasi, mengelola dan menanggung segala resiko bisnis.
b. Kredit/kreditor
Merupakan badan atau orang tempat kita memenuhi segala keuangan jika kita kekurangan modal
dalam mengembangkan usaha. apabila kekurangan modal perusahaan bisa menambah modal
dari luar seperti kreditur ini yang dapat menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. kredit
dapat diperoleh dari mana saja tetapi yang sangat umum perusahaan meminjam kreditnya ke
bank. Adalah lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan.
Kreditor sebagai pemberi pinjaman, umumnya mengajukan persyaratan tertentu untuk
meyakinkan bahwa uang yang mereka pinjamkan kelak akan dapat dikembalikan tepat waktu
,sesuai jumlah dan berikut prestasinya
c. karyawan/employed
karyawan adalah bagian penting dari usaha suatu perusahaan. tanpa adanya karyawan
perusahaan tidak akan berjalan lancar dan tidak dapat meraih kesuksesan yang diharapkan.
karyawan bekerja untuk perusahaan setiap hari dan membantu mengembangkan perusahaan
dengan sangat luar biasa. Karyawan orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan
kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan,
baik secara individu maupun secara kelompok
d. Pemasok/suplier.
Suplier merupakan tempat kita mendatangkan barang-barang yang dibutuhkan perusahaan bisa
berbentuk bahan baku dan bisa berbentuk barang jadi. semua tergantung pada usaha yang kita
jalani, pemasok membantu kita dalam mempercepat dan memajukan usaha. tanpa pemasok
perusahaan tiada arti dan tidak bisa sukses. karena pemasok merupakan bagian penting dalam
suatu usaha perusahaan.
Pemasok /partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku, oleh
karena itu kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada kemampuan pemasok dalam
mengantarkan bahan baku dengan tepat waktu. Misalnya pemasok kepentingan, jika barang dan
jasa yang mereka pasok relative langkah dan sulit untuk memperoleh barang/jasa
subtitusi.Kekuatan relatif organisasi terhadap pemangku kepentingan tidak selalu lemah
e. Pelanggan/customer

9. Pelanggan adalah orang-orang yang memakai produk yang di hasilkan perusahaan kita baik
berupa barang maupun jasa. pelanggan adalah raja. aspek yang paling penting juga merupakan
raja. raja dalam usaha yaitu pelanggan harus dilayani dengan sebaik mungkin. jadi pelanggan
juga merupakan bagian terpenting dari usaha suatu perusahaan. Dengan mengidentifikasi
pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa yang diinginkan
dan diharapkan oleh pelanggan mereka. Oleh karena itu perusahaan memiliki kepentingan utama
untuk mengidentifikasi individu yang menggunakan produk dan jasa mereka (pelanggan, pesaing
dan konsumen).
Suatu perusahaan tidak akan bertahan lama tanpa ada seorang customer. Customer merupakan
target dari suatu perusahaan untuk menjualkan hasil produksinya. Untuk menarik
seorangcustomer, suatu perusahaan harus menyediakan produk dan layanan yang terbaik serta
harga yang bersahabat. Misalnya, suatu oragnisasi dapat memiliki kekuatan yang sangat baik,
apalagi jika kondisi pelanggan tidak dapat memperoleh barang/jasa subtitusi yang baik pula.
Aliansi Pemegang kepentingan (Stakeholder alliance) dengan five key stake holders business
indonesia dapat dibangun berdasarkan persyaratan yang diajukan setelah negosiasi lebih lanjut,
karena informasi satu partner sering tidak lengkap atau menghilangkan informasi yang
dipertimbangkan oleh yang lain. Kesuksesan perusahaan biasanya tergantung pada
pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis.
4. Perlindungan Konsumen (Consumer protection)
Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung,
tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan / atau jasa yang,
memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan
sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan / atau jasa yang diperoleh dari perdagangan
tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen
perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang
bertanggungjawab.Berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta
perekonomian yang sehat, memang aspek perlindungan kepentingan konsumen menjadi yang
utama bagi pelaku usaha ketika menjalankan bisnisnya baik itu di perusahaan.
Pengertian Konsumen Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen :
Pasal 1 butir 2 :
“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan”.
Menurut Hornby :
“Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa;
seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa
tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang;
setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.
Perlindungan Konsumen
Kata-kata “Perlindungan Konsumen” bukan lagi merupakan istilah atau kata baru dalam
kehidupan kita sehari-hari. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun telah diundangkan
sejak tahun 1999 di bawah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang tersebut pun telah diberlakukan sejak tanggal diundangkannya. Yayasan

10. Lembaga Konsumen Indonesia telah berdiri jauh sebelum Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dibidani dan dilahirkan. Namun demikian perlindungan konsumen di Indonesia masih
jauh dari pengharapan. Tulisan ini dibuat untuk memberikan pemahaman lagi bagi konsumen
dan pelaku usaha di Indonesia mengenai pentingnya perlindungan konsumen bagi semua, tidak
hanya konsumen tetapi juga pelaku usaha, karena eksistensi atau keberadaan perlindungan
konsumen yang baik akan menciptakan sustainability bagi pelaku usaha untuk jangka waktu yang
panjang.
Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen . dimana Konsumen
dilindungi dari setiap tindakan atau perbuatan dari produsen barang dan atau jasa, importer,
distributor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang dan jasa ini,
yang pada umumnya disebut dengan nama pelaku usaha.Ada dua jenis perlindungan yang
diberikan kepada konsumen, yaitu :
1. Perlindungan priventlf dan perlindungan kuratif Perlindungan preventif adalah perlindungan
yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau
menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses
pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya
memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan
spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.
2. Perlindungan kuratif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat
dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu olehkonsumen.Dalam hal ini perlu
diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu serta tidak boleh dipersamakan
dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang
membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang
tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli
ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.
Dalam pendekatan pasar, terhadap perlindungan konsumen , keamanan konsumen dilihat
sebagai produk yang paling efisien bila disediakan melalui mekanisme pasar bebas di mana
penjual memberikan tanggapan terhadap permintaan konsumen. Dalam teori, konsumen yang
menginginkan informasi bisa mencarinya di organisasi-organisasi seperti consumers union, yang
berbisnis memperoleh dan menjual informasi. Dengan kata lain, mekanisme pasar perlu
menciptakan pasar informasi konsumen jika itu yang diinginkan konsumen. Adapun kewajiban
konsumen untuk melindungi kepentingannya ataupun produsen yang melindungi kepentingan
konsumen, sejumlah teori berbeda tentang tugas etis produsen telah dikembangkan , masing-
masing menekankan keseimbangan yang berbeda antara kewajiban konsumen pada diri mereka
sendiri dengan kewajiban produesn pada konsumen meliputi pandangan kontrak, pandangan “
due care” dan pandangan biaya sosial.
Sesuai dengan Perangkat Hukum Indonesia
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik
Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih
barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

11. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah
hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam Hubungan dan masalahnya dengan
para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen”.
Bahwa Hukum perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang
mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang.
· Pasal 2 UU No. 8/ 1999, tentang Asas Perlindungan Konsumen : “ Perlindungan konsumen
berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta
kepastian hukum”.
Ø Asas Manfaat yaitu :
mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini
harusmemberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usahasecara keseluruhan,
Ø Asas Keadilan yaitu pastisipasi seluruh rakyat diwujudkan secara maksimal dan memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya danmelaksanakan
kewajibannya secara adil,
Ø Asas Keadilan
partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikankesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya danmelaksanakan
kewajibannya secara adil,
Ø Asas Keseimbangan yaitu
memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah
dalam arti materiil ataupun spiritual,
Ø Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yaitu
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi ataudi
gunakan,
Ø Asas Kepastian Hukum
baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Sedangkan Pasal 3 UU No. 8/ 1999, tentang Tujuan Perlindungan Konsumen :
Perlindungan Konsumen bertujuan :
1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses
negatif pemakai barang dan/ atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

12. 6. meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan , kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen
- Pasal 4 UU No. 8/1999 tentang Hak Perlindungan Konsumen :
Hak konsumen adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang
dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Sedangkan pasal 5 UU No. 8/1999 tentang Kewajiban konsumen adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
Perlindungan konsumen meliputi ketentuan hukum yang mengatur antara pelaku usaha dengan
konsumen dalam hubungan hukum yang mereka sepakati. menurut UU Perlindungan Konsumen,
konsumen adalah pengguna akhir (end user). Konsumen adalah bukan orang yang menjual
kembali. Dalam hal ini, konsumen bisa menjadi pengguna akhir dalam mengkonsumsi atau bisa
menjadi pengguna akhir dalam satu proses produksi. Kalau pengguna akhir dalam konsumsi,
maka pada umumnya hubungan hukum yang akan terbangun adalah hubungan hukum jual beli
dalam satu peristiwa. Kalau peristiwanya ada beberapa, disebut hubungan hukum distribusi.
Maka bisa jadi hubungan hukum yang tercipta tadi tidak hanya hubungan hukum jual beli saja,
tapi juga dalam bentuk hubungan hukum yang lain misalnya sewa menyewa, pembiayaan,
bahkan kita lihat misalkan pinjam meminjam

13. Daftar Pustaka
Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana (20 September 2018, Jam 18.00 Wib)
http://perlindungankons.blogspot.com/2013/06/contoh-kasus.html (20 September 2018, Jam
19.03 Wib)
https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20180116110119-445-269204/membangun-kesadaran-
membayar-pajak/, (21 September 2018, Jam 01.49 Wib)
http://www.ilmupemasaran.com/2015/12/5-pemegang-kepentingan-yang-lebih-utama.html
(21 September 2018, Jam 02.30 Wib).
http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen/
(21 September 2018, Jam 03.25 Wib)
http://vindyirfani.blogspot.com/2014/05/pengertian-dan-jenis-stakeholder.html (23 September 2018, jam
10.00 Wib)
http://www.radioprssni.com/prssninew/internallink/legal/uu_8_99perlkonsum.htm,
(23 September 2018, jam 13.00 Wib)
https://andiantarinp.wordpress.com/2016/01/12/pasar-dan-perlindungan-konsumen/,
(23 September 2018, jam 14.01 Wib)
https://www.academia.edu/25118209/BAB_6_ETIKA_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_STIE_NGANJUK
(23 September 2018, jam 16.00 Wib)