Dokumen tersebut membahas implementasi etika perlindungan konsumen pada PT AXA Mandiri Financial Services. Ringkasannya adalah: 1. AXA Mandiri menerapkan perlindungan konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999, termasuk memberikan hak-hak konsumen seperti informasi yang jelas, penyelesaian keluhan, dan kompensasi bila terjadi kerugian. 2. Penerapan etika tersebut memungkinkan AXA Mandiri menjadi perusahaan

1. Forum 2
Implementasi “Ethics of Consumer Protection” pada Perusahaan yang Diamati
Judul Materi Kuliah : “Ethics Of Consumer Protection”
Dosen : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Program Pasca Sarjana (Magister Management), Universitas Mercu Buana
Minggu Kedua (17 - 24 September 2018)
Mahasiswa : Apriyansyah Muhammad Ridho
NIM : 55117120139
Latar Belakang
Setiap Individu memiliki kebutuhan pribadi masing-masing. Dalam memenuhi
kebutuhannya terjadilah bisnis untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut. Bisnis dilakukan
oleh suatu organisasi agar mendapatkan keuntungan.
Pada proses mendapatkan keuntungan, organisasi yang melalukan aktivitas bisnis
memerlukan konsumen agar membeli produknya. Organisasi bisnis harus menciptakan produk
menarik sesuai dengan kebutuhan konsumen agar konsumen tertarik membeli produknya. Jika
produk yang dijual ke konsumen sesuai dengan target penjualan, maka organisasi tersebut
mendapatkan laba yang besar.
Supaya terjadi proses bisnis yang sehat, dibutuhkan aturan yang mengatur kegiatan bisnis
tersebut. Etika bisnis dibutuhkan agar proses bisnis dapat berjalan dengan sehat tanpa ada salah
satu pihak yang dirugikan. Etika bisnis ini juga yang salah satunya mengatur tentang konsumen
agar konsumen merasa terlindungi dalam membeli sebuah produk yang dijual oleh sebuah
organisasi bisnis.
Selain itu juga, dibutuhkan Good Corporate Governance dalam melakukan kegiatan
bisnis. Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan
antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (I Gusti
Ayu Cahaya Maharani dan Ketut Ali Suardana 2014). Konsumen merupakan salah satu
partisipan yang berpengaruh dalam penentuan arah kinerja perusahaan. Agar tercipta hubungan
bisnis yang harmonis antar perusahaan dan konsumen dibutuhkan Good Corporate Governance
dalam mengatur Etika bisnis dalam perlindungan konsumen.
Negara Indonesia mengatur perlindungan konsumen dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, dimana didalamnya menjelaskan hak konsumen
dalam mengonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan.
Ethics of Consumer Protection PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)
AXA Mandiri merupakan perusahaan patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
dan AXA, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdiri sejak tahun

2. 1991, AXA Mandiri telah menjadi salah satu Perusahaan Asuransi terbesar di Indonesia dengan
asset 1.5 triliun keatas.
AXA Mandiri memiliki bisnis Asuransi baik Indvidu ataupu korporasi yang tersebar di
Indonesia. AXA Mandiri didukung oleh 2300 Financial Advisor, 1,300 cabang Bank Mandiri,
200 cabang Bank Mandiri Syariah serta 500 Sales Officer pada jalur pemasaran Telemarketing.
Visi AXA Mandiri menjadi perusahaan pilihan bagi karyawan, nasabah, pemegang
saham distributor dan masyarakat. Agar AXA Mandiri menjadi pilihan bagi karyawan, nasabah,
pemegang saham distributor dan masyarakat, AXA Mandiri harus menjalankan etika
perlindungan konsumen tempat AXA Mandiri melakukan bisnisnya. Oleh karenanya, AXA
Mandiri harus taat dan patuh pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.
Selain itu, AXA Mandiri harus taat dan patuh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian.
Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tercantum pasal
mengatur hak konsumen dan kewajiban konsumen. Hak Konsumen yang didapat dari AXA
sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen N0 8 Tahun 1999 sebagai bentuk
pengimplementasian dari Etika perlindungan konsumen di Indonesia sebagai berikut:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa.
Nasabah AXA Mandiri mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat
menggunakan jasa AXA Mandiri. AXA Mandiri menyediakan kantor cabang,
Financial Advisor, Customer Service, dan lainnya sebagai wujud kenyamanan
Nasabah dalam menggunakan jasa AXA Mandiri. AXA Mandiri terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) untuk setiap produk jasa yang dijual ke
Nasabahnya. Sehingga, nasabah AXA Mandiri merasa aman karena produk yang
dijual sudah diawasi oleh Pemerintah yang terkait, dalam hal ini OJK. Keselamatan
Nasabah pun dijamin oleh AXA Mandiri dengan peraturan bisnis Asuransi yang
diterapkan oleh AXA Mandiri. Contoh kecilnya adalah AXA Mandiri menjamin data
Nasabah agar tidak dipergunakan ke hal yang tidak seharusnya.
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
AXA Mandiri memiliki tenaga pemasar yang banyak dan tersebar keseluruh
Indonesia. Tenaga Pemasar inilah yang akan menjadi jembatan antara Nasabah dan
AXA Mandiri dalam memilih produk asuransi yang dibutuhkan. Selain itu dengan
pilihan produk yang menarik, Nasabah dapat memilih produk sesuai dengan
kebutuhan. Produk jasa yang ditawarkan ke Nasabah sebagai jaminan resiko yang
akan dijamin oleh pihak AXA Mandiri sebagai penjamin. AXA Mandiri menerbitkan
polis Asuransi ke nasabah sebagai perjanjian antara kedua belah pihak perihal risiko
yang akan ditanggung oleh AXA ke nasabahnya.

3. c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa.
Nasabah AXA Mandiri berhak mendapatkan penjelasan yang jelas terhadap produk
Asuransi yang dibeli. Nasabah AXA Mandiri dapat mengunjungi kantor cabang
terdekat atau menghubungi call center atau menghubungi langsung tenaga pemasar.
Sebelum polis Asuransi terbit, tenaga pemasar harus menjelaskan secara jelas perihal
produk yang dibeli ke Nasabahnya.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.
Nasabah berhak didengarkan pendapat dan keluhannya terhadap produk Asuransi
yang dibeli. AXA Mandiri menyediakan Call Center, Customer Care di setiap
cabang, dan tenaga pemasar langsung. Nasabah dapat menyampaikan pendapat dan
keluhannya langsung kepada perusahaan asuransi AXA Mandiri.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
AXA Mandiri menyediakan perlindungan dan advokasi ke Nasabahnya jika ada
sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
AXA Mandiri menyediakan pembinaan dan pendidikan konsumen dengan cara
penyediaan Call Center, Customer Care, dan tenaga pemasar yang ahli dalam
pembinaan dan pendidikan konsumen. Iklan di Televisi dan media social serta situs
Perusahaan di Internet menjadi pembinaan dan pendidikan konsumen dari AXA
Mandiri.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
AXA Mandiri tidak memilih-milih Nasabah sesaui dengan suku, agama, ras, dan
golongan tertentu. AXA Mandiri melakukan pelayanan Nasabah secara professional
tanpa menyinggung sara.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya. Apabila produk yang dijual tidak sesuai dengan perjanjiang yang ada pada
polis asuransinya. Pihak Nasabah dapat mengajukan keluhannya ke Customer Care,
atau mengunjungi cabangan terdekat. Apabila terjadi kesalahan pada pihak AXA
Mandiri dan konsumen yang benar, pihak AXA Mandiri membayarkan jaminan
sesuai dengan keluhan yang dikeluhkan Nasabahnya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Jika ada
aturan tambahan lainnya, AXA Mandiri harus taat dan patuh terhadap penambahan
undang-undang tersebut karena AXA Mandiri diawasi dan diatur oleh OJK sebagai
pengawas bisnis AXA Mandiri.
Dengan menerapkan Undang-undang perlindungan No 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan
Konsumen, AXA Mandiri dapat melakukan bisnisnya dan menjadi salah satu perusahaan

4. Asuransi terbesar di Indonesia. Selain itu, dengan penerapan ini AXA Mandiri dapat mencapai
visinya menjadi Asuransi pilihan karyawan, nasabah, pemegang saham, distributor, dan
masyarakat.
Daftar Pustaka :
1. Anonym-1, http://asuransitop.com/insurance_brand/axa, (21-09-2018 jam 21:00).
2. Anonym-2, https://www.axa-mandiri.co.id/tentang-axa-mandiri/, (21-09-2018 jam
21:30).
3. Hapzi Ali, 2016. Modul Business Ethics & GG: Ethics of consumer protection,
Universitas Mercu Buana.

5. Quiz 2
Resume dan Rekomendasi atas Materi Kuliah “Ethics Of Consumer Protection”
Judul Materi Kuliah : “Ethics Of Consumer Protection”
Dosen : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Program Pasca Sarjana (Magister Management), Universitas Mercu Buana
Minggu Kedua (17 - 24 September 2018)
Mahasiswa : Apriyansyah Muhammad Ridho
NIM : 55117120139
Consumer-an Important Stakeholder
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian consumer atau konsumen adalah
sebagai berikut.
1. Pemakai barang hasil produksi (bahan, pakaian, makanan, dan sebagainya).
2. Penerima pesan iklan.
3. Pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).
Dengan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa konsumen tidak hanya membeli sebuah
barang tapi juga pengguna atau orang yang mengonsumsi barang atau jasa tersebut baik itu untuk
dirinya sendiri, ataupun orang lain, maupun lingkungan hidup.
Sedangkan dalam ilmu ekonomi, Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau
jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Bisnis dan konsumen saling
berhubungan satu sama lain dimana Bisnis memerlukan konsumen mendapatkan keuntungan
maksimal. Sedangkan konsumen membutuhkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hubungan ini harus bersifat saling menguntungkan dimana bisnis mendapatkan keuntungan dan
konsumen dapat menikmati barang atau jasanya, jangka panjang dimana bisnis dapat menjual
produknya dengan jangka waktu yang lama agar bisnisnya dapat bertahan dan konsumen dapat
menikmati produk bisnis dengan jangka waktu yang lama sesuai dengan waktu dan tempatnya,
serta saling mempercayai dimana bisnis percaya konsumen dapat menggunakan produknya
sesuai dengan kebutuhannya, serta konsumen percaya bahwa bisnis dapat memenuhi kebutuhan
hidup dengan produk yang ditawarkan. Apabila salah satu dari hubungan ini tidak tercipta, tidak
tutup kemungkinan bisnis yang dijalankan runtuh atau bangkrut.
Oleh karenanya, bisnis harus menghadirkan produk yang inovatif dan bermanfaat ke
konsumen agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan sesuai. Produk yang ditawarkan ke
konsumen memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk yang sama oleh pesaingnya.

6. Disamping itu, bisnis juga harus memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesalamatan kepada
konsumennya agar bisnis dapat bertahan.
Hidden Taxation on Society
Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang
dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang
fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran
publik. Oleh karena itu, pajak bersifat wajib dan dapat dipakasakan dengan tidak mendapatkan
balas jasa secara langsung.
Bisnis menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dibayarkan atas aktifitas
bisnis yang dilakukan. Jika pajak membesar, maka beban produksi juga membesar. Akibatnya,
harga produksi akan meningkat. Apabila barang yang dijual mahal, maka konsumen bisa beralih
kepada produk pengganti dari pesaing yang lebih murah namun dari segi kualitas sama.

7. Untuk menghindari pajak yang besar, bisnis melakukan penghindaran pajak agar beban
produksi bisa berkurang. Bentuk penghindaran pajak yang menggunakan undang-undang pajak
dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh pemerintah dapat dianggap legal, hampir tidak pernah
dianggap moral di pengadilan opini publik dan jarang dalam jurnalisme. Namun penghindaran
pajak ini membuat arus kas dari sekkor pajak yang masuk ke Negara semakin berkurang. Oleh
karena itu, penghindaran pajak ini harus diatur sedemikian rupa oleh Negara.
Agar penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu bisnis dapat berjalan tanpa
merugikan Negara, Negara seharusnya menetapkan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun
pemerintah, ketentuan tax planning, tax avoidance, dan antitax avoidance yang berupa Specific
Anti Avoidance Rule (SAAR) maupun General Anti Avoidance Rule (GAAR) harus diatur secara
jelas dan rinci dalam ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan, baik ketentuan
formalnya yaitu sanksi, maupun ketentuan materialnya.
Stakeholder Alliance
Membina hubungan jangka panjang dari suatu perusahaan dengan para stakeholder-nya
dipercaya dapat mendorong perusahaan mencapai nilai pelanggan yang unggul (Superior
Customer Value, SCV) atau loyalitas pelanggan. Namun, sebelum memuliai bisnisnya,
diperlukan pemisahan pada pemangku kepentingan menjadi mereka yang berguna dan mana
yang tidak bisa.
Dalam menciptakan aliansi bisnis, aliansi yang bekerja sama memiliki hubungan yang
saling menguntungkan. Oleh karena itu, aliansi bisnis yang dibentuk harus berguna dalam
kegiatan bisnisnya.
Setelah menciptakan aliansi bisnis dan memahami kebutuhan masing-masing, sebaiknya
setiap bisnis dapat memahami kepentingan aliansi bisnisnya sebagai mitra, dan sarana yang
dapat menciptakan keuntungan bersama. Oleh karena itu, kedua belah pihak aliansi seharusnya
mendapatkan informasi mengenai bisnis yang dilakukan.
Aliansi antar stakeholder sangat penting dalam bisnis dan mendapatkan loyalitas
pelanggan. Oleh karena itu, antar aliansi Stakeholder dapat saling menguntungkan dan saling
melengkapi atas informasi yang dibuat antar konsumen.
Consumer protection
Perlindungan konsumen sangat penting untuk bisnis. Jika konsumen merasa terlindungi
akan haknya dalam menggunakan barang dan jasa, maka perusahaan dapat mencapai nilai
pelanggan yang unggul atau loyalitas pelanggan. Dalam undang-undang pun diatur tentang
perlindungan konsumen sebagai contoh Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan
Konsumen.

8. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai perlindungan konsumen termasuk
diantaranya adalah hak konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Oleh karena itu,
undang-undang ini haru diterapkan dalam setiap bisnis yang dilakukan. Pemerintah hendaknya
mengawasi penerapan dari undang-undang perlindungan konsumen ini, termasuk sangsi yang
dikenakan apabila ada bisnis yang tidak menerapkannya.
Daftar Pustaka
Anonym1.2018, https://www.investopedia.com/terms/t/tax_avoidance.asp, (24-09-2018 jam
12:00).
Anonym2.2018, https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_avoidance, (24-09-2018 jam 12:10).
Anonym3.2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, (23-09-2018 jam 10:00).
Hasrini Sari, 2008, http://www.irjbs.com/index.php/jurnalirjbs/article/viewFile/241/241, (24-09-
2018 jam 12:20).
Hapzi Ali, 2016. Modul Business Ethics & GG: Ethics of consumer protection, Universitas
Mercu Buana.